diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f7f72a682d173f5cdc13d67d2936aba5327b8b2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1269_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 49.125, + "query": 3.189, + "relevance": 16.513, + "total": 68.857 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26424, + "marked_chars": 26496 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26496, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ayahnya. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian tersebut sebagai syarat administratif untuk pencatatan sipil dan urusan harta peninggalan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan tanggal kematian dan memerintahkan pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Harjadi dan Yoyoh Rochaya yang menikah pada 13 Mei 1963.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harjadi meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 karena sakit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Harjadi belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Harjadi, yang meninggal dunia pada 7 September 1999, belum memiliki Akta Kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Keterangan Pemeriksaan Mayat, Kartu Keluarga, dan kesaksian keluarga yang menyatakan bahwa kematian tersebut tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa kematian Harjadi pada tanggal tersebut adalah fakta hukum yang terbukti, sehingga permohonan dikabulkan untuk menetapkan kematian tersebut dan memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada instansi terkait guna penerbitan Akta Kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Harjadi, yang meninggal dunia pada 7 September 1999, belum memiliki Akta Kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti Keterangan Pemeriksaan Mayat, Kartu Keluarga, dan kesaksian keluarga yang menyatakan bahwa kematian tersebut tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa kematian Harjadi pada tanggal tersebut adalah fakta hukum yang terbukti, sehingga permohonan dikabulkan untuk menetapkan kematian tersebut dan memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada instansi terkait guna penerbitan Akta Kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah anak dari Harjadi dan Yoyoh Rochaya yang menikah pada 13 Mei 1963.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harjadi meninggal dunia pada tanggal 7 September 1999 karena sakit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Harjadi belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk keperluan administrasi harta peninggalan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12357, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pencatatan sipil, pelaporan kematian, atau penerbitan akta kematian yang menjadi inti pertanyaan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan sebagai jawaban substantif atas pertanyaan cara melaporkan kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12883, + "completion_tokens": 670 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c0506d497a664b42891802c5e3e7e723170d870 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1285_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.339, + "query": 4.054, + "relevance": 16.438, + "total": 100.851 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26268, + "marked_chars": 26340 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26340, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali tunggal atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, setelah sebelumnya bercerai dengan ayah anak tersebut. Pemohon meminta pengadilan menyatakan hak dan kewenangannya secara mandiri untuk mengurus pribadi dan harta benda anak tanpa perlu persetujuan atau keterlibatan ayah anak tersebut. Inti sengketa ini adalah kebutuhan legalitas perwalian tunggal akibat kesulitan administratif dan ketidakhadiran ayah anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA pernah mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan yang dicatatkan di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA dikaruniai seorang anak bernama EMMA NOELLE SAGITA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan YOK SAGITA telah putus melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam putusan perceraian, Pemohon ditetapkan sebagai wali (ibu) atas anak EMMA NOELLE SAGITA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak EMMA NOELLE SAGITA masih berada di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pribadi anak seperti visa dan paspor karena masih diminta tanda tangan YOK SAGITA.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi oleh Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang telah bercerai dari YOK SAGITA, mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon didalilkan telah ditetapkan sebagai wali atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, dalam putusan perceraian sebelumnya. Namun, dalam praktik, Pemohon menghadapi kendala administratif karena pengurusan dokumen pribadi anak, seperti visa dan paspor, masih mensyaratkan persetujuan atau tanda tangan dari ayah anak tersebut. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas perwalian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan menerima bukti-bukti yang diajukan Pemohon, termasuk bukti surat perceraian dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan amar penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai wali tunggal dari anak EMMA NOELLE SAGITA serta menyatakan Pemohon berhak dan berwenang secara mandiri melakukan kewajibannya sebagai wali mengenai pribadi dan harta benda anak tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang telah bercerai dari YOK SAGITA, mengajukan permohonan khusus perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon didalilkan telah ditetapkan sebagai wali atas anak perempuannya, EMMA NOELLE SAGITA, dalam putusan perceraian sebelumnya. Namun, dalam praktik, Pemohon menghadapi kendala administratif karena pengurusan dokumen pribadi anak, seperti visa dan paspor, masih mensyaratkan persetujuan atau tanda tangan dari ayah anak tersebut. Pemohon menyatakan bahwa keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi, sehingga menghambat pelaksanaan tugas perwalian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan menerima bukti-bukti yang diajukan Pemohon, termasuk bukti surat perceraian dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan amar penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai wali tunggal dari anak EMMA NOELLE SAGITA serta menyatakan Pemohon berhak dan berwenang secara mandiri melakukan kewajibannya sebagai wali mengenai pribadi dan harta benda anak tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA pernah mengikatkan diri dalam janji suci perkawinan yang dicatatkan di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan YOK SAGITA dikaruniai seorang anak bernama EMMA NOELLE SAGITA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan YOK SAGITA telah putus melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam putusan perceraian, Pemohon ditetapkan sebagai wali (ibu) atas anak EMMA NOELLE SAGITA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak EMMA NOELLE SAGITA masih berada di bawah umur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pribadi anak seperti visa dan paspor karena masih diminta tanda tangan YOK SAGITA.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keberadaan YOK SAGITA tidak dapat diketahui dan tidak dapat dihubungi oleh Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah jadi wali tunggal anak saya, tapi masih butuh tanda tangan mantan suami untuk paspor padahal dia hilang, bagaimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10457, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "text": "Pasal 331: Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (anak di bawah umur) dan status hukum mereka yang berada di bawah perwalian. Dalam pertanyaan, subjek sengketa adalah anak yang masih di bawah umur (membutuhkan wali). Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 330 (bersama Pasal 331) sebagai dasar hukum untuk menetapkan perwalian, yang merupakan inti dari penyelesaian masalah 'wali tunggal' yang diminta pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip bahwa dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali. Ini relevan secara substantif karena pertanyaan berkaitan dengan status 'wali tunggal' dan penghapusan kebutuhan persetujuan mantan suami (wali bersama/co-wali). Putusan mengutip pasal ini untuk memperkuat alasan penetapan Pemohon sebagai satu-satunya wali yang berwenang, sehingga menjawab kebutuhan hukum pemohon untuk bertindak sendiri tanpa persetujuan mantan suami." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12649, + "completion_tokens": 1075 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d55c6ba95469ff65223c3f29413312c9b2d2e8c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1291_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.026, + "query": 4.42, + "relevance": 15.44, + "total": 101.991 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32939, + "marked_chars": 33029 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33029, + "frame": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja. Pemohon meminta agar Akta Wasiat No. 17 dinyatakan sah secara hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai penerima serta pelaksana wasiat yang sah atas objek wasiat berupa tanah dan bangunan. Perkara ini merupakan permohonan perdata (Pdt.P) yang diputus melalui penetapan hakim tanpa proses persidangan sengketer lawan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja adalah jemaat aktif dari Pemohon yang hidup sebagai sebatang kara tanpa suami, anak, saudara, atau orang tua yang masih hidup.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja membuat dan menandatangani Akta Wasiat No. 17 pada tanggal 18 Juli 2014 yang menunjuk Pemohon sebagai penerima wasiat dan pelaksana wasiat atas harta kekayaannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek wasiat dalam Akta Wasiat No. 17 adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Green Garden Blok B3/3, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara atas nama Almh. Susana Tjahjawidjaja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membantu mengurus kehidupan Almh. Susana Tjahjawidjaja selama hidupnya, termasuk membayar tagihan listrik, memberikan perawatan saat sakit, dan mengurus pengurusan jenazah setelah kematian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan telah memperoleh kedudukan hukum sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almh. Susana Tjahjawidjaja.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja, seorang jemaat yang hidup sebatang kara dan meninggal dunia pada tahun 2020. Pemohon dalilkan bahwa Almh. Susana Tjahjawidjaja telah menunjuk Pemohon sebagai penerima dan pelaksana wasiat melalui Akta Wasiat No. 17 tertanggal 18 Juli 2014, dengan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di Komplek Green Garden Blok B3/3, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara. Pemohon juga mendalilkan telah membantu mengurus kehidupan dan pengurusan jenazah Almh. Susana Tjahjawidjaja. Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menguatkan identitas almarhum, ketiadaan ahli waris, keabsahan akta wasiat, dan kepemilikan objek wasiat. Hakim menetapkan bahwa Akta Wasiat No. 17 sah secara hukum dan menetapkan Pemohon sebagai pihak yang sah dan berlandaskan hukum sebagai pemilik objek wasiat tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus mengajukan permohonan penetapan wasiat terkait harta peninggalan Almh. Susana Tjahjawidjaja, seorang jemaat yang hidup sebatang kara dan meninggal dunia pada tahun 2020. Pemohon dalilkan bahwa Almh. Susana Tjahjawidjaja telah menunjuk Pemohon sebagai penerima dan pelaksana wasiat melalui Akta Wasiat No. 17 tertanggal 18 Juli 2014, dengan objek wasiat berupa tanah dan bangunan di Komplek Green Garden Blok B3/3, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara. Pemohon juga mendalilkan telah membantu mengurus kehidupan dan pengurusan jenazah Almh. Susana Tjahjawidjaja. Hakim memeriksa bukti surat dan keterangan saksi yang menguatkan identitas almarhum, ketiadaan ahli waris, keabsahan akta wasiat, dan kepemilikan objek wasiat. Hakim menetapkan bahwa Akta Wasiat No. 17 sah secara hukum dan menetapkan Pemohon sebagai pihak yang sah dan berlandaskan hukum sebagai pemilik objek wasiat tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja adalah jemaat aktif dari Pemohon yang hidup sebagai sebatang kara tanpa suami, anak, saudara, atau orang tua yang masih hidup.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja membuat dan menandatangani Akta Wasiat No. 17 pada tanggal 18 Juli 2014 yang menunjuk Pemohon sebagai penerima wasiat dan pelaksana wasiat atas harta kekayaannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek wasiat dalam Akta Wasiat No. 17 adalah sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Green Garden Blok B3/3, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 379/Kedoya Utara atas nama Almh. Susana Tjahjawidjaja.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Susana Tjahjawidjaja meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membantu mengurus kehidupan Almh. Susana Tjahjawidjaja selama hidupnya, termasuk membayar tagihan listrik, memberikan perawatan saat sakit, dan mengurus pengurusan jenazah setelah kematian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan telah memperoleh kedudukan hukum sebagai Lembaga Keagamaan yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan oleh Almh. Susana Tjahjawidjaja.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mengurus janda sebatang kara yang meninggal tanpa ahli waris, lalu ia mewariskan tanah dan rumah ke gereja lewat akta wasiat, apakah saya bisa langsung ambil haknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7360, + "candidates": [ + "Pasal 917 KUHPerdata", + "Pasal 938 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 917: Bila keluarga sedarah dalam garis ke atas dan garis ke bawah dan anak-anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang tidak ada, maka hibah-hibah dengan akta yang diadakan antara mereka yang masih hidup atau dengan surat wasiat, dapat mencakup seluruh harta peninggalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 938 KUHPerdata", + "text": "Pasal 938: Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat subjektif (ketiadaan ahli waris) agar wasiat dapat mencakup seluruh harta peninggalan. Fakta bahwa pewaris meninggal tanpa ahli waris adalah isu substantif utama dalam pertanyaan ('meninggal tanpa ahli waris') yang menentukan sah tidaknya wasiat tersebut untuk mengalihkan seluruh hak milik kepada penerima wasiat (gereja)." + }, + { + "pasal": "Pasal 938 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formal pembuatan wasiat (harus di hadapan Notaris dan dua saksi). Dalam pertanyaan, objek wasiat dibuat lewat 'akta wasiat', sehingga keabsahan bentuk akta tersebut harus diuji terhadap ketentuan formal ini untuk memastikan wasiat sah secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 917 KUHPerdata", + "Pasal 938 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13987, + "completion_tokens": 1161 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59ccbbd85703a9b05191953a647a722375052e4b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1292_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.705, + "query": 3.791, + "relevance": 31.881, + "total": 114.433 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40836, + "marked_chars": 40944 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40944, + "frame": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Termohon BUDI TJAHJADI, anak kandung Pemohon yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar BUDI TJAHJADI ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon TJONG SUPARMIN dan Nyonya Tham Sintawarni menikah pada tanggal 10 Januari 1975 dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya adalah BUDI TJAHJADI yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nyonya Tham Sintawarni meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, sehingga harta bersama menjadi harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BUDI TJAHJADI menderita penyakit Cerebral Palsy (lumpuh otak) sejak kecil sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki empat bidang tanah yang tercatat sebagai harta waris, yaitu satu sertifikat hak milik di Sukabumi dan tiga surat keterangan tanah di Desa Caringin, Sukabumi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena tempat tinggal Pemohon dan orang yang dimintakan pengampuan berada di wilayah hukumnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke rumah Pemohon dan menemukan BUDI TJAHJADI dalam kondisi terbaring, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pengampuan dikabulkan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi BUDI TJAHJADI dan diberi wewenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, BUDI TJAHJADI, yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan BUDI TJAHJADI di bawah pengampuan dan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris yang berasal dari almarhumah istri Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi BUDI TJAHJADI yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan BUDI TJAHJADI berada di bawah pengampuan, dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu yang berwenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon TJONG SUPARMIN mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, BUDI TJAHJADI, yang menderita penyakit lumpuh otak sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan BUDI TJAHJADI di bawah pengampuan dan penunjukan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili BUDI TJAHJADI dalam mengurus empat bidang tanah harta waris yang berasal dari almarhumah istri Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti, termasuk hasil pemeriksaan setempat yang mengonfirmasi kondisi BUDI TJAHJADI yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan BUDI TJAHJADI berada di bawah pengampuan, dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu yang berwenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon TJONG SUPARMIN dan Nyonya Tham Sintawarni menikah pada tanggal 10 Januari 1975 dan tidak memiliki perjanjian perkawinan sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, salah satunya adalah BUDI TJAHJADI yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nyonya Tham Sintawarni meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2012, sehingga harta bersama menjadi harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BUDI TJAHJADI menderita penyakit Cerebral Palsy (lumpuh otak) sejak kecil sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki empat bidang tanah yang tercatat sebagai harta waris, yaitu satu sertifikat hak milik di Sukabumi dan tiga surat keterangan tanah di Desa Caringin, Sukabumi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena tempat tinggal Pemohon dan orang yang dimintakan pengampuan berada di wilayah hukumnya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke rumah Pemohon dan menemukan BUDI TJAHJADI dalam kondisi terbaring, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pengampuan dikabulkan sehingga Pemohon ditetapkan sebagai pengampu bagi BUDI TJAHJADI dan diberi wewenang mewakili BUDI TJAHJADI dalam perbuatan hukum terkait pengurusan empat bidang tanah harta waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengurus empat bidang tanah warisan almarhum istri saya untuk anak saya yang lumpuh otak dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya yang berhak melakukannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40836, + "candidates": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuasaan orang tua atas anak yang belum dewasa (di bawah umur). Pertanyaan berkaitan dengan anak yang sudah dewasa (43 tahun) namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena kondisi medis (lumpuh otak), sehingga diatur oleh bab Pengampuan (Curatele), bukan kekuasaan orang tua. Isi pasal ini tidak mengatur mekanisme pengampuan orang dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Dalam pertanyaan, anak mengalami lumpuh otak yang menyebabkan ketidakmampuan mengurus diri sendiri, yang merupakan fakta pemicu utama untuk menerapkan ketentuan pengampuan sesuai pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam pertanyaan, pemohon adalah ayah (keluarga sedarah dalam garis lurus) yang ingin mengurus harta anak, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi hak ayah untuk mengajukan permohonan pengampuan bagi anaknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara dan kewenangan yurisdiksi (prosedural) mengenai di mana permohonan pengampuan harus diajukan (Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan). Pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai siapa yang berhak mengurus harta atau syarat pengampuan, melainkan hanya aspek administratif persidangan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26570, + "completion_tokens": 1333 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd47f25d7cb87b0df0fd9de436d56d0eb9a08d8f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1293_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.766, + "query": 2.339, + "relevance": 9.995, + "total": 94.158 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38678, + "marked_chars": 38795 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38795, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ayah kandungnya belum tercatat dalam catatan sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan fakta kematian tersebut agar dapat diterbitkan Akta Kematian untuk keperluan administrasi. Perkara ini adalah permohonan perdata (Pdt.P) yang tidak melibatkan pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari Almarhum KUSMAN dan Almarhumah WARTI yang telah menikah pada tahun 1950.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum KUSMAN meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 di rumah karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Almarhum KUSMAN tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memerlukan bukti kematian atau Akta Kematian Almarhum KUSMAN untuk berbagai keperluan administrasi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian Ibu, foto makam, surat keterangan kematian, surat keterangan pemakaman, dan surat pernyataan ahli waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi IKAH dan Saksi BANDI RACHMANSYAH memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka mengetahui Almarhum KUSMAN meninggal pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon, Almarhum KUSMAN, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat, namun kematian tersebut tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Akta Kematian tidak diterbitkan. Pemohon membutuhkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan administrasi. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang senada mengenai waktu, sebab, dan tempat kematian Almarhum KUSMAN. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa kematian Almarhum KUSMAN merupakan peristiwa penting yang belum tercatat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang kuat, serta pertimbangan bahwa kematian telah terjadi lebih dari 10 tahun lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kematian, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Almarhum KUSMAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa ayah kandung Pemohon, Almarhum KUSMAN, meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat, namun kematian tersebut tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Akta Kematian tidak diterbitkan. Pemohon membutuhkan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan administrasi. Dalam persidangan, Pemohon mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang senada mengenai waktu, sebab, dan tempat kematian Almarhum KUSMAN. Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut dan menyatakan bahwa kematian Almarhum KUSMAN merupakan peristiwa penting yang belum tercatat. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang kuat, serta pertimbangan bahwa kematian telah terjadi lebih dari 10 tahun lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk penerbitan akta kematian, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Almarhum KUSMAN telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 karena sakit, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat untuk dicatat dan diterbitkan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari Almarhum KUSMAN dan Almarhumah WARTI yang telah menikah pada tahun 1950.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum KUSMAN meninggal dunia pada tanggal 19 April 1969 di rumah karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Almarhum KUSMAN tidak pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memerlukan bukti kematian atau Akta Kematian Almarhum KUSMAN untuk berbagai keperluan administrasi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Nikah, Akta Kematian Ibu, foto makam, surat keterangan kematian, surat keterangan pemakaman, dan surat pernyataan ahli waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi IKAH dan Saksi BANDI RACHMANSYAH memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka mengetahui Almarhum KUSMAN meninggal pada tanggal 19 April 1969 karena sakit dan dimakamkan di TPU Kepa Duri.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi akta kematiannya belum dibuat, bagaimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13916, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan 'bagaimana cara mengurus akta kematian' (hukum acara/perdata bebas untuk penetapan kematian), pasal ini tidak mengatur substansi hak atau kewajiban untuk mendapatkan akta kematian, melainkan hanya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17433, + "completion_tokens": 1026 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37914ed78490dfd46d16d5514d8a0f0e58ce962d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1295_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.336, + "query": 1.557, + "relevance": 17.433, + "total": 87.359 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28842, + "marked_chars": 28923 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28923, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap anak kandungnya yang bernama Handiono karena dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar Handiono diletakkan di bawah pengampuan dan Pemohon sendiri ditunjuk sebagai wali pengampu untuk mengurus kepentingan hukum dan harta bendanya. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang karena domisili kedua pihak berada di wilayah hukumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Djong Miau Kian (almarhum) yang dikaruniai empat anak termasuk Handiono.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Djong Miau Kian, meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handiono adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1995 dan saat ini berusia 28 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handiono berada dalam keadaan sakit dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan dari Rumah Sakit Royal Taruma menerangkan Handiono terdiagnosis penyandang down syndrome, tidak bisa berkomunikasi secara lancar, dan tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya tanpa bantuan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditunjuk oleh para ahli waris untuk menjadi wali pengampu atas Handiono.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang menaruh keberatan terhadap permohonan pengampuan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Handiono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Handiono, yang telah dewasa namun dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi kesehatan mentalnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada diagnosis medis yang menyatakan Handiono menderita down syndrome dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta harta bendanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya karena domisili Pemohon dan Handiono berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi Handiono, Hakim menetapkan bahwa Handiono berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handiono dalam segala perbuatan hukum demi kepentingan anaknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Handiono, yang telah dewasa namun dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum akibat kondisi kesehatan mentalnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada diagnosis medis yang menyatakan Handiono menderita down syndrome dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta harta bendanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya karena domisili Pemohon dan Handiono berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi Handiono, Hakim menetapkan bahwa Handiono berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili Handiono dalam segala perbuatan hukum demi kepentingan anaknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah pasangan suami istri dengan Djong Miau Kian (almarhum) yang dikaruniai empat anak termasuk Handiono.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Djong Miau Kian, meninggal dunia pada tanggal 21 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handiono adalah anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tanggal 20 Desember 1995 dan saat ini berusia 28 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Handiono berada dalam keadaan sakit dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan dari Rumah Sakit Royal Taruma menerangkan Handiono terdiagnosis penyandang down syndrome, tidak bisa berkomunikasi secara lancar, dan tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-harinya tanpa bantuan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditunjuk oleh para ahli waris untuk menjadi wali pengampu atas Handiono.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak yang menaruh keberatan terhadap permohonan pengampuan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Handiono berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Anak saya yang dewasa sakit mental dan tidak bisa mengurus diri sendiri, bagaimana cara saya mengurus hartanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9870, + "candidates": [ + "Pasal 299 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "text": "Pasal 299: Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 299 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang 'kekuasaan orang tua' (ouderlijke macht) terhadap anak yang belum dewasa (di bawah umur). Pertanyaan berkaitan dengan pengampuan orang dewasa yang sakit mental (curatele), yang diatur oleh bab pengampuan (Pasal 436 dst.), bukan kekuasaan orang tua. Isi pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban untuk mengurus harta orang dewasa yang tidak cakap hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil pengajuan permohonan pengampuan (curatele), yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan. Ini merupakan bagian substantif dari prosedur hukum yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan 'bagaimana cara' mengurus harta anak dewasa yang tidak cakap, karena pengampuan adalah mekanisme hukum yang tepat untuk kasus tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12982, + "completion_tokens": 962 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc98826ab9cb6a5d29280517b7867f3a71b26745 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_129_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.57, + "query": 4.247, + "relevance": 9.61, + "total": 83.465 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24748, + "marked_chars": 24812 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24812, + "frame": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena belum adanya akta kematian resmi atas suaminya yang bernama [NAMA_ORANG]. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diputus melalui penetapan perdata biasa (volunter) tanpa adanya pihak tergugat yang menentang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Mei 1974.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mengurus atau melaporkan kematian suaminya ke instansi terkait sehingga belum ada akta kematian yang tercatat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Eti dan Eiyantni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian suami Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan berwenangnya memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa kematian Suami Pemohon [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 April 2007 adalah sah menurut hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia pada 25 April 2007 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka terjadi pada 18 Mei 1974 dan suami Pemohon telah meninggal karena sakit. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia pada 25 April 2007 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang menyatakan bahwa pernikahan mereka terjadi pada 18 Mei 1974 dan suami Pemohon telah meninggal karena sakit. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 18 Mei 1974.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 25 April 2007 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mengurus atau melaporkan kematian suaminya ke instansi terkait sehingga belum ada akta kematian yang tercatat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Eti dan Eiyantni, yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian suami Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan berwenangnya memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan bahwa kematian Suami Pemohon [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 April 2007 adalah sah menurut hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi saya belum urus akta kematiannya, apakah saya bisa minta penetapan resmi dari pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11898, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/persetujuan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan kematian dan administrasi kependudukan (hukum publik/administratif sipil), sehingga tidak ada hubungan substantif antara isi pasal dengan masalah yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12134, + "completion_tokens": 906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..799092376e01e5d357d624dbe735118c5e3342fb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,199 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_12_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.089, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.982, + "query": 3.307, + "relevance": 47.828, + "total": 137.206 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 93396, + "marked_chars": 93657 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar\nRp8.427.000 (Delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).\n \n Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024\noleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H. dan Elly Istianwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 12/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 09 Januari 2023,\nPutusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 telah diupload\noleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system\nE-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Sapto Supriyono, S.H., M.H. Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.\n \n \n Elly Istianawati, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti,\n \nHalaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor.12/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 93657, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I, II, serta III atas dugaan wanprestasi terkait perbaikan mobil Nissan President yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat melakukan wanprestasi, membayar ganti rugi materiil dan immateril, serta menjatuhkan uang paksa. Perkara ini berakhir dengan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan mobil Nissan President tahun 1992 dengan nomor polisi B 1203 RO untuk diperbaiki di bengkel CATS yang dimiliki Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 kepada Penggugat yang menyatakan mobil dalam tahap penyelesaian, bengkel mengalami kesulitan pengadaan sparepart, dan meminta waktu tambahan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui mobil telah berpindah penanganan ke Bengkel Plat H Cibubur tanpa persetujuan Penggugat setelah menghubungi Turut Tergugat II melalui pesan elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengunjungi kantor Penggugat pada 27 April 2019 untuk membahas kondisi mobil yang telah ditangani selama hampir enam tahun.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang berisi janji untuk memperbaiki mobil agar berfungsi normal, menanggung semua biaya, dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal tiga bulan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan perbaikan mobil sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan kuasa hukumnya melakukan pengecekan kondisi mobil pada 19 April 2022 dan membuat Berita Acara yang menyatakan mesin tidak menyala, tidak lengkap, kabin berantakan, dan body mobil rusak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan berupa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan dianggap sebagai surat sepihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan bukan merupakan perjanjian yang jelas dan tegas mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok yang diperjanjikan, serta prestasi yang dilanggar, sehingga gugatan dianggap kabur.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat terkait penanganannya atas mobil Nissan President milik Penggugat yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menyelesaikan perbaikan mobil sesuai dengan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjanjikan penyelesaian dalam tiga bulan dengan biaya ditanggung bengkel, serta tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, ganti rugi materiil dan immateril, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena dokumen yang dijadikan dasar perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan yang dijadikan dasar gugatan bersifat sepihak dan tidak memuat kejelasan mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok, serta prestasi yang dilanggar. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan para Turut Tergugat terkait penanganannya atas mobil Nissan President milik Penggugat yang diserahkan ke bengkel CATS milik Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai menyelesaikan perbaikan mobil sesuai dengan Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang menjanjikan penyelesaian dalam tiga bulan dengan biaya ditanggung bengkel, serta tidak memberikan kabar selama bertahun-tahun. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, ganti rugi materiil dan immateril, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa gugatan kabur dan tidak jelas karena dokumen yang dijadikan dasar perjanjian tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Majelis Hakim menerima eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan yang dijadikan dasar gugatan bersifat sepihak dan tidak memuat kejelasan mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok, serta prestasi yang dilanggar. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan mobil Nissan President tahun 1992 dengan nomor polisi B 1203 RO untuk diperbaiki di bengkel CATS yang dimiliki Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2014 kepada Penggugat yang menyatakan mobil dalam tahap penyelesaian, bengkel mengalami kesulitan pengadaan sparepart, dan meminta waktu tambahan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengetahui mobil telah berpindah penanganan ke Bengkel Plat H Cibubur tanpa persetujuan Penggugat setelah menghubungi Turut Tergugat II melalui pesan elektronik.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengunjungi kantor Penggugat pada 27 April 2019 untuk membahas kondisi mobil yang telah ditangani selama hampir enam tahun.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019 yang berisi janji untuk memperbaiki mobil agar berfungsi normal, menanggung semua biaya, dan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal tiga bulan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan perbaikan mobil sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Kesanggupan tertanggal 7 Mei 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan kuasa hukumnya melakukan pengecekan kondisi mobil pada 19 April 2022 dan membuat Berita Acara yang menyatakan mesin tidak menyala, tidak lengkap, kabin berantakan, dan body mobil rusak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar gugatan berupa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan dianggap sebagai surat sepihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan dan Surat Kesanggupan bukan merupakan perjanjian yang jelas dan tegas mengenai awal-akhir perjanjian, hal pokok yang diperjanjikan, serta prestasi yang dilanggar, sehingga gugatan dianggap kabur.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Mobil saya diperbaiki di bengkel tapi sudah bertahun-tahun tidak selesai dan bengkelnya tidak memberi kabar, apakah saya bisa menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11911, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/pertunangan/perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi perbaikan mobil atau ganti rugi perdata umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan akibat hukum berupa kewajiban membayar ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Ini langsung menjawab pertanyaan awam tentang apakah bisa menuntut ganti rugi akibat ketidakselesaian perbaikan mobil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian) sebagai dasar hubungan hukum. Dalam konteks pertanyaan, adanya kesepakatan perbaikan mobil antara pemilik mobil dan bengkel adalah prasyarat hukum untuk timbulnya kewajiban dan potensi wanprestasi, sehingga relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan secara eksplisit menguji apakah surat-surat yang ada memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal ini untuk dapat dijadikan dasar tuntutan wanprestasi. Ini adalah kerangka hukum utama yang diuji dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi, sehingga relevan dengan tuntutan pemenuhan kewajiban perbaikan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30757, + "completion_tokens": 1553 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a09187c01891d99fdf983b503859c3c4c85b0ed --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1301_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.82, + "query": 1.762, + "relevance": 13.195, + "total": 69.797 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27875, + "marked_chars": 27956 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27956, + "frame": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, yang didalilkan tidak cakap hukum karena sakit. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu dan diberi izin untuk mengurus serta menandatangani dokumen sertifikat yang hilang atas nama ayahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan seluruh permohonan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Reza Hadinata adalah anak sah dari Raden Oetomo Hadisudarmo dan Meike Himawati Haryanto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo menderita sakit stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat membaca dan menulis, serta tidak dapat menandatangani dokumen karena kondisinya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo hilang dan perlu diurus untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon Reza Hadinata dalam kondisi sehat, cakap, dan mampu merawat serta mewakili ayahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, dengan alasan bahwa ayah pemohon sedang sakit dan tidak cakap hukum. Pemohon dalilkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo menderita stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022 sehingga tidak dapat berkomunikasi, membaca, menulis, atau menandatangani dokumen. Keperluan pengampuan ini didalilkan diperlukan untuk mengurus sertifikat yang hilang atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo berada di bawah pengampuan dan menetapkan Reza Hadinata sebagai wali pengampu yang diberi izin untuk mengurus dan menandatangani dokumen atas nama ayahnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Reza Hadinata mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan terhadap ayahnya, Raden Oetomo Hadisudarmo, dengan alasan bahwa ayah pemohon sedang sakit dan tidak cakap hukum. Pemohon dalilkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo menderita stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022 sehingga tidak dapat berkomunikasi, membaca, menulis, atau menandatangani dokumen. Keperluan pengampuan ini didalilkan diperlukan untuk mengurus sertifikat yang hilang atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo. Setelah memeriksa bukti surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat, hakim menetapkan bahwa Raden Oetomo Hadisudarmo berada di bawah pengampuan dan menetapkan Reza Hadinata sebagai wali pengampu yang diberi izin untuk mengurus dan menandatangani dokumen atas nama ayahnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Reza Hadinata adalah anak sah dari Raden Oetomo Hadisudarmo dan Meike Himawati Haryanto.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo menderita sakit stroke sebelah kanan dan hipertensi sejak Maret 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Raden Oetomo Hadisudarmo tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat membaca dan menulis, serta tidak dapat menandatangani dokumen karena kondisinya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat atas nama Raden Oetomo Hadisudarmo hilang dan perlu diurus untuk perpanjangan Hak Guna Bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon Reza Hadinata dalam kondisi sehat, cakap, dan mampu merawat serta mewakili ayahnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit stroke dan tidak bisa tanda tangan, bagaimana cara saya urus sertifikat tanah atas namanya yang hilang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15281, + "candidates": [ + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari penetapan pengampuan, yaitu bahwa orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan aturan perwalian berlaku baginya. Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa ayah yang sakit stroke (dan ditetapkan di bawah pengampuan) tidak bisa melakukan tindakan hukum sendiri (seperti menandatangani sertifikat), sehingga pemohon sebagai pengampu memiliki kewenangan hukum untuk mewakilinya. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk membenarkan pemberian ijin kepada pemohon mewakili ayah mengurus dokumen." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14058, + "completion_tokens": 788 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed2c081deda809d54e1077060bca33a66f372790 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,138 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1303_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.879, + "query": 3.003, + "relevance": 24.345, + "total": 82.246 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26932, + "marked_chars": 27022 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27022, + "frame": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], agar dapat menjual tanah dan bangunan atas nama anak tersebut. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan bagi seorang wali untuk melakukan tindakan hukum berupa penjualan benda tidak bergerak milik anak yang belum dewasa. Pemohon meminta penetapan sebagai wali yang berwenang menjual objek tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon [EEN SUHAYNI] dan mantan suami [AHMAD YUSUP] telah bercerai pada tahun 2016.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [ARNETA OLIVERA KAULIKA] lahir pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga masih berada di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan suami Pemohon telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 112 m2 di Jawa Barat Bandung kepada anak Pemohon berdasarkan Akta Hibah Nomor 394/2011.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan suami Pemohon menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan hibah tersebut dijual oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan perwalian karena anaknya, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Anak tersebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan hasil hibah dari mantan suami Pemohon, [AHMAD YUSUP], yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2016. Pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna membiayai kebutuhan pendidikan anak, dengan persetujuan mantan suami Pemohon. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon masih memiliki kekuasaan sebagai orang tua namun dilarang menjual benda tidak bergerak milik anak tanpa izin pengadilan, Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan atas nama anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [EEN SUHAYNI] mengajukan permohonan perwalian karena anaknya, [ARNETA OLIVERA KAULIKA], masih di bawah umur dan tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Anak tersebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan hasil hibah dari mantan suami Pemohon, [AHMAD YUSUP], yang telah bercerai dengan Pemohon pada tahun 2016. Pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna membiayai kebutuhan pendidikan anak, dengan persetujuan mantan suami Pemohon. Berdasarkan fakta bahwa Pemohon masih memiliki kekuasaan sebagai orang tua namun dilarang menjual benda tidak bergerak milik anak tanpa izin pengadilan, Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dengan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan atas nama anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon [EEN SUHAYNI] dan mantan suami [AHMAD YUSUP] telah bercerai pada tahun 2016.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [ARNETA OLIVERA KAULIKA] lahir pada tanggal 21 Februari 2006 sehingga masih berada di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan suami Pemohon telah menghibahkan tanah dan bangunan seluas 112 m2 di Jawa Barat Bandung kepada anak Pemohon berdasarkan Akta Hibah Nomor 394/2011.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mantan suami Pemohon menyatakan tidak keberatan jika tanah dan bangunan hibah tersebut dijual oleh Pemohon untuk membiayai pendidikan anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bercerai, tapi anak saya masih kecil dan punya tanah hasil hibah dari mantan suami yang mau saya jual untuk biaya sekolah, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13108, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang memegang perwalian (wali) atas anak yang belum dewasa ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam konteks pertanyaan, meskipun orang tua bercerai (bukan meninggal), putusan hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan status pemohon sebagai wali yang memiliki kewenangan hukum atas harta anak. Ini adalah unsur substantif yang menentukan siapa yang berhak bertindak untuk anak tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) tanpa izin Pengadilan Negeri. Ini langsung menjawab inti pertanyaan tentang 'boleh tidaknya' menjual tanah anak, karena prosedur yang diminta pemohon (memohon izin ke PN) adalah implementasi dari ketentuan pembelaan/izin dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menentukan bahwa anak yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian). Ini relevan karena menjelaskan mengapa anak tidak bisa menjual tanahnya sendiri, sehingga diperlukan wali (orang tua) yang bertindak atas nama anak. Ini adalah dasar hukum substantif mengapa tindakan hukum harus dilakukan oleh wali, bukan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13385, + "completion_tokens": 973 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31be28d21622fce1010e68d63fe28cb1289b84a1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_130_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.494, + "query": 3.984, + "relevance": 12.376, + "total": 79.89 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51926, + "marked_chars": 52079 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi\ntidak hadir;\n2. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima dengan Verstek;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nsampai hari ioni berjumlah Rp.5.150.000.00;\n (Lima Juta seratus lima\npuluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023\noleh kami, Iwan Wardhana, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita Riama,\nS.H.,M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai\nHakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Venny Luis Savitri, S.Sos.,MH. putusan tersebut diucapkan pada hari\nSelasa, tanggal 12 September 2023 dengan dihadiri oleh, Venny Luis Savitrri,\nS.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan\ntanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; \n Hakim Anggota, Hakim Ketua,\n \nNovita Riama, S.H, M.H. Iwan Wardhana, S.H.,M.H.\n \n \nAde Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum\n \n Panitera Pengganti,\nHalaman 17 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52079, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembelian ruko yang ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli tersebut, membatalkan sita eksekusi, dan memerintahkan pengangkatan sita jaminan atas objek sengketa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan perkara eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembelian ruko atas nama Tergugat II melalui Tergugat III yang diberi kuasa menjual berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Juni 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ruko yang dibeli Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi terhadap ruko tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya sita jaminan saat melakukan pembelian ruko.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih perbuatan melawan hukum karena ruko yang dibelinya dari Tergugat II melalui Tergugat III ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli ruko tersebut dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya sita jaminan, dan meminta pengadilan membatalkan sita eksekusi serta menyatakan sah jual beli tersebut. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan Penggugat sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_ORANG], Tergugat II [NAMA_ORANG], dan Tergugat III [NAMA_ORANG] dengan dalih perbuatan melawan hukum karena ruko yang dibelinya dari Tergugat II melalui Tergugat III ternyata merupakan harta bersama yang telah disita dalam perkara perceraian Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa ia membeli ruko tersebut dengan itikad baik tanpa mengetahui adanya sita jaminan, dan meminta pengadilan membatalkan sita eksekusi serta menyatakan sah jual beli tersebut. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diajukan Penggugat sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilakukan.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama dalam perkara perceraian tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembelian ruko atas nama Tergugat II melalui Tergugat III yang diberi kuasa menjual berdasarkan Pengikatan Jual Beli tanggal 4 Juni 2014.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ruko yang dibeli Penggugat merupakan harta bersama antara Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi terhadap ruko tersebut pada tanggal 25 Juli 2016.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya sita jaminan saat melakukan pembelian ruko.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa sama dengan objek dalam proses eksekusi yang sedang berjalan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli ruko dari mantan suami istri yang sedang cerai, tapi ternyata ruko itu disita paksa karena utang, apa saya bisa minta pembatalan sita itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15198, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif yang dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (objek sengketa sama dengan perkara lain yang sedang berjalan berdasarkan SEMA No. 7/2014), pasal ini tetap relevan karena menjadi teori hukum utama yang diuji untuk menjawab apakah tindakan para Tergugat (menjual harta sita) menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pembatalan akibat kerugian yang diderita Pembeli beritikad baik." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21415, + "completion_tokens": 1002 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab283e33f255e73c6452f9d26efbe5be54e27a70 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1310_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.069, + "query": 2.146, + "relevance": 25.494, + "total": 89.74 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51981, + "marked_chars": 52116 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52116, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dan pencatatan nama ayah kandung pada akta kelahiran anak-anaknya. Inti sengketa adalah status hukum anak-anak yang lahir dari hubungan yang belum tercatat secara sipil namun telah dilangsungkan secara adat dan agama, serta kebutuhan pengesahan demi kepentingan administrasi kependudukan. Pemohon meminta agar anak-anaknya ditetapkan sebagai anak sah dari pasangan pemohon dengan almarhum suaminya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama Halim yang lahir pada tanggal 27 Maret 1972.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu dan berstatus anak dari seorang ibu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya. Anak-anak tersebut lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara resmi menurut hukum negara, meskipun telah dilangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah almarhum suami meninggal dunia. Pemohon meminta agar nama ayah kandung dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Pengadilan memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian yang menunjukkan adanya pernikahan sah menurut agama dan pencatatan sipil, serta persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, menetapkan anak-anak sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya. Anak-anak tersebut lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara resmi menurut hukum negara, meskipun telah dilangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah almarhum suami meninggal dunia. Pemohon meminta agar nama ayah kandung dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya dan anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Pengadilan memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian yang menunjukkan adanya pernikahan sah menurut agama dan pencatatan sipil, serta persetujuan keluarga. Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran, menetapkan anak-anak sebagai anak sah dari perkawinan pemohon dengan almarhum suaminya, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, salah satunya bernama Halim yang lahir pada tanggal 27 Maret 1972.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu dan berstatus anak dari seorang ibu.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah dan punya anak, tapi akta lahir anak cuma ada nama ibu, bisa nggak saya minta nama ayah kandung dicantumkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30869, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan pengesahan anak, pengakuan anak, atau pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan bukti surat (P-1 sampai P-12), bukan sebagai substansi penyelesaian sengketa pengesahan anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertanyaan, pengguna (sebagai ayah) ingin mencantumkan nama ayah pada akta lahir anak yang saat ini hanya ada nama ibu. Putusan secara eksplisit menguji dan menerapkan Pasal 284 untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak tersebut sah, dengan catatan bahwa ibu (Pemohon) telah menyetujui dan mengajukan permohonan tersebut. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab apakah ayah dapat diakui sebagai ayah sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25228, + "completion_tokens": 1074 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..93e56f433f810a2793ef444c6864cefb7f186e35 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1311_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.034, + "query": 3.313, + "relevance": 30.297, + "total": 107.678 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52415, + "marked_chars": 52550 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52550, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengesahkan status anak luar kawin dan mencantumkan nama almarhum suami sebagai ayah sah pada akta kelahiran anak-anaknya. Sengketa ini bersifat volunter (non-adversarial) di mana tidak ada tergugat, melainkan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan kepastian hukum pencatatan sipil. Pemohon meminta agar anak-anaknya dinyatakan sah dari perkawinan antara Pemohon dan almarhum Tirta Lukman.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman belum memiliki akta perkawinan saat anak-anak mereka lahir.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman telah melakukan pencatatan perkawinan resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama Halim Indrawan yang lahir pada tanggal 9 April 1976.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu (Liem Gwat Hong) dan tidak mencantumkan nama ayah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum Tirta Lukman memberikan izin serta tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Liem Gwat Hong, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum Tirta Lukman. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Tirta Lukman telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tahun 2022, namun belum dicatatkan secara hukum saat anak-anak lahir. Setelah almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada Januari 2023, Pemohon dan almarhumnya mencatatkan perkawinannya secara resmi pada Oktober 2023. Pemohon meminta agar nama almarhum Tirta Lukman dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya (termasuk Halim Indrawan) dan status anak-anak tersebut ditetapkan sah menurut hukum sebagai hasil perkawinan yang sah. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari almarhum Tirta Lukman dan Liem Gwat Hong, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Liem Gwat Hong, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya yang lahir dari hubungan dengan almarhum Tirta Lukman. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Tirta Lukman telah melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tahun 2022, namun belum dicatatkan secara hukum saat anak-anak lahir. Setelah almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada Januari 2023, Pemohon dan almarhumnya mencatatkan perkawinannya secara resmi pada Oktober 2023. Pemohon meminta agar nama almarhum Tirta Lukman dicantumkan pada akta kelahiran anak-anaknya (termasuk Halim Indrawan) dan status anak-anak tersebut ditetapkan sah menurut hukum sebagai hasil perkawinan yang sah. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum karena perkawinan telah dicatatkan secara sah dan adanya persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak sah dari almarhum Tirta Lukman dan Liem Gwat Hong, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman belum memiliki akta perkawinan saat anak-anak mereka lahir.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman telah melakukan pencatatan perkawinan resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Tirta Lukman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum Tirta Lukman memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama Halim Indrawan yang lahir pada tanggal 9 April 1976.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran anak-anak Pemohon pada awalnya hanya mencantumkan nama ibu (Liem Gwat Hong) dan tidak mencantumkan nama ayah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum Tirta Lukman memberikan izin serta tidak keberatan atas permohonan pengesahan anak tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah secara resmi dengan almarhum suami saya setelah ia meninggal, tapi akta lahir anak kami masih hanya mencantumkan nama ibu, apakah bisa diubah agar anak sah secara hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30050, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak atau pencatatan kelahiran, yang menjadi inti pertanyaan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum penerimaan bukti surat, bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Putusan secara eksplisit mengutip dan menganalisis Pasal 284 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat diterima. Hal ini langsung berkaitan dengan substansi pertanyaan tentang status anak dan pengesahan hukumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25244, + "completion_tokens": 1199 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..94f6fb4c9720c9dbe3bfbf7cb1cb41cd8f9a766e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 57.049, + "query": 3.439, + "relevance": 31.212, + "total": 91.731 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52132, + "marked_chars": 52267 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52267, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status anak-anaknya sebagai anak sah dari pernikahan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG]. Inti sengketa adalah pengesahan kelahiran anak-anak yang lahir dari hubungan yang belum tercatat secara hukum negara namun telah dilangsungkan secara adat dan agama, serta pencatatan nama ayah kandung pada akta kelahiran. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran anak-anak dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, yaitu Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon lahir di luar perkawinan yang tercatat secara hukum negara, sehingga akta kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan menyatakan tidak keberatan serta tidak akan menuntut atas pengesahan anak tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penetapan pengadilan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang belum tercatat secara hukum negara meskipun telah dilangsungkan secara adat dan agama Buddha. Pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan dengan almarhum suaminya setelah pernikahan agama, namun almarhum suami meninggal dunia sebelum pengesahan anak dilakukan. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran ketiga anaknya (Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman) dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan Pemohon dan almarhum suaminya, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya lahir dari hubungan dengan almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], yang belum tercatat secara hukum negara meskipun telah dilangsungkan secara adat dan agama Buddha. Pemohon telah melakukan pencatatan perkawinan dengan almarhum suaminya setelah pernikahan agama, namun almarhum suami meninggal dunia sebelum pengesahan anak dilakukan. Pemohon meminta agar nama almarhum suami dicantumkan pada akta kelahiran ketiga anaknya (Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman) dan status mereka ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Hakim menetapkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum dan mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan Pemohon dan almarhum suaminya, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya melangsungkan pernikahan secara adat dan agama Buddha pada tanggal 18 Desember 2022.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya telah melakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-16102023-0021 pada tanggal 16 Oktober 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suaminya mempunyai tiga orang anak, yaitu Halim, Halim Indrawan, dan Sugiati Lukman.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon lahir di luar perkawinan yang tercatat secara hukum negara, sehingga akta kelahiran mereka hanya mencantumkan nama ibu.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami Pemohon memberikan izin dan menyatakan tidak keberatan serta tidak akan menuntut atas pengesahan anak tersebut.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi permintaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penetapan pengadilan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara mencantumkan nama almarhum suami di akta lahir anak-anak kami yang lahir sebelum kami resmi menikah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31037, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak atau pencantuman nama ayah pada akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip dan menganalisis Pasal 284 KUHPerdata untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak tersebut dapat diterima secara hukum. Pasal ini menjadi dasar teori hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan tentang cara mencantumkan nama ayah pada anak yang lahir sebelum pernikahan resmi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25370, + "completion_tokens": 1102 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db358d010ffa624598147bb16074a8617257f712 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 46.283, + "query": 3.349, + "relevance": 17.003, + "total": 66.662 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26570, + "marked_chars": 26642 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26642, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Saudih dan Saamah (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan kematian ayah mereka, Ilin. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian Ilin sebagai bukti administrasi karena belum adanya Akta Kematian yang tercatat. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa Ilin telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1985 dan memerintahkan pencatatan kematian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Saudih dan Saamah, anak dari Ilin dan Isah Binti Salim yang menikah secara agama Islam.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Para Pemohon bernama Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Para Pemohon bernama Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ilin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum ayah mereka.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan, dan foto makam, serta kesaksian dari dua saksi yang disumpah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayah mereka, Ilin, yang meninggal dunia pada 26 April 1985, belum memiliki Akta Kematian yang tercatat secara resmi. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa kematian tersebut telah terjadi dan dimakamkan di tanah keluarga, namun tidak pernah dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil Para Pemohon, Hakim menetapkan bahwa kematian Ilin pada tanggal 26 April 1985 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat guna menerbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayah mereka, Ilin, yang meninggal dunia pada 26 April 1985, belum memiliki Akta Kematian yang tercatat secara resmi. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa kematian tersebut telah terjadi dan dimakamkan di tanah keluarga, namun tidak pernah dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan dalil-dalil Para Pemohon, Hakim menetapkan bahwa kematian Ilin pada tanggal 26 April 1985 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat guna menerbitkan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Saudih dan Saamah, anak dari Ilin dan Isah Binti Salim yang menikah secara agama Islam.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Para Pemohon bernama Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Para Pemohon bernama Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ilin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum ayah mereka.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan ahli waris, surat pernyataan, dan foto makam, serta kesaksian dari dua saksi yang disumpah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu dan dimakamkan di tanah keluarga, tapi kami belum pernah mengurus akta kematiannya untuk keperluan administrasi warisan, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12541, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pelaporan kematian atau pencatatan sipil untuk keperluan administrasi warisan seperti yang ditanyakan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188, konteksnya adalah sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan substansi hukum kematian. Namun, berdasarkan instruksi untuk menilai isi pasal dari teks resmi, teks Pasal 188 yang diberikan ('Orang yang berpiutang...') jelas tidak relevan dengan pertanyaan pelaporan kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12837, + "completion_tokens": 926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2eae516d537f3fd478e13ab5b03775a75970b0fd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.568, + "query": 4.935, + "relevance": 19.508, + "total": 79.032 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26634, + "marked_chars": 26706 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26706, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Saudih dan Saamah (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan hukum mengenai kematian ibu mereka. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian Ibu Isah Binti Salim yang meninggal pada tahun 1979 namun belum tercatat secara resmi sebagai bukti administrasi. Para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Ibu Isah Binti Salim telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Para Pemohon, Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon adalah anak dari perkawinan Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bapak Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Bapak Ilin maupun Ibu Isah Binti Salim kepada instansi yang berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu Isah Binti Salim guna keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ibu Para Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu mereka, Isah Binti Salim, meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa mereka adalah anak sah dari pasangan Ilin dan Isah Binti Salim, serta adanya kebutuhan akan bukti kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa kematian Ibu Isah Binti Salim pada tanggal 03 Maret 1979 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan Akta Kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, Saudih dan Saamah, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu mereka, Isah Binti Salim, meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1979 namun kematian tersebut belum pernah dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Para Pemohon mendasarkan permohonan ini pada fakta bahwa mereka adalah anak sah dari pasangan Ilin dan Isah Binti Salim, serta adanya kebutuhan akan bukti kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa kematian Ibu Isah Binti Salim pada tanggal 03 Maret 1979 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna penerbitan Akta Kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Para Pemohon, Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon adalah anak dari perkawinan Bapak Ilin dan Ibu Isah Binti Salim.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bapak Ilin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 April 1985 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Isah Binti Salim meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1979 karena sakit dan dimakamkan di tanah keluarga.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Bapak Ilin maupun Ibu Isah Binti Salim kepada instansi yang berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ibu Isah Binti Salim guna keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Ibu Para Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum dicatatkan, bagaimana cara mengurus akta kematiannya untuk urusan warisan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12595, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang prosedur pengurusan akta kematian atau pencatatan sipil. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-11), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang cara mengurus akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12926, + "completion_tokens": 968 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8843ba8dc74f564192680e31c7ebebce12aa17e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.793, + "query": 3.58, + "relevance": 13.871, + "total": 86.319 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30007, + "marked_chars": 30088 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30088, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam kutipan akta kelahiran anaknya karena adanya kesalahan pencatatan. Sengketa ini bersifat volunter (non-gugatan) yang meminta izin pengadilan atas perubahan data kependudukan, bukan sengketa perdata antara dua pihak yang saling menyangkal hak. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengganti nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam dokumen akta kelahiran anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan Andi Wijaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/3/II/2007.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cheryl Aurelia Wijaya yang lahir pada tanggal 17 Maret 2007.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Kiki Rahma dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 645/JU/KLT/2008, nama ibu tercatat sebagai Wati.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan lainnya (Kiki Rahma) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak (Wati) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan pencatatan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang perempuan yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, Cheryl Aurelia Wijaya. Pemohon dalilkan bahwa nama dirinya tercatat sebagai Kiki Rahma dalam berbagai dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, nama ibunya tercatat sebagai Wati. Pemohon menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh instansi pencatat, yang mengakibatkan hambatan dalam pengurusan administrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang perempuan yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama dirinya dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya, Cheryl Aurelia Wijaya. Pemohon dalilkan bahwa nama dirinya tercatat sebagai Kiki Rahma dalam berbagai dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, nama ibunya tercatat sebagai Wati. Pemohon menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh instansi pencatat, yang mengakibatkan hambatan dalam pengurusan administrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dari Wati menjadi Kiki Rahma dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan Andi Wijaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/3/II/2007.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama Cheryl Aurelia Wijaya yang lahir pada tanggal 17 Maret 2007.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Kiki Rahma dalam dokumen Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 645/JU/KLT/2008, nama ibu tercatat sebagai Wati.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama Pemohon antara dokumen kependudukan lainnya (Kiki Rahma) dengan Kutipan Akta Kelahiran anak (Wati) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan pencatatan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama ibu di akta lahir anak beda dengan KTP saya, dan bagaimana cara memperbaikinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15809, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perkawinan). Pertanyaan berkaitan dengan pembetulan nama dalam akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Isi pasal tidak mengatur substansi pembetulan nama, syarat, atau akibat hukum dari kesalahan pencatatan sipil, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14578, + "completion_tokens": 996 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05d5b77b0c9a0d118a1498c1cf839e223f56c729 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,117 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_133_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 35.99, + "query": 2.151, + "relevance": 23.098, + "total": 61.258 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30873, + "marked_chars": 30963 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30963, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh Sindula kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan pengampuan atas dirinya sendiri sebagai wali pengampu bagi ayahnya, Winarno. Inti sengketa adalah kebutuhan pengampuan Winarno karena kondisi kesehatan yang tidak cakap hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali pengampu dan izin untuk mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Winarno dan Tati Sukahati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, Tati Sukahati, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Winarno mengalami kondisi sakit yang menyebabkan tidak cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta mengalami penurunan fungsi kognitif, kesulitan komunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Sindula, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Winarno, yang didalilkan mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan tindakan hukum serta aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas, hubungan keluarga, dan surat keterangan medis dari rumah sakit yang menyatakan adanya penurunan fungsi kognitif pada Winarno. Hakim menetapkan bahwa kondisi Winarno memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (kurator) atas nama Winarno, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani pengalihan hak waris atas nama Winarno. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Sindula, mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ayahnya, Winarno, yang didalilkan mengalami kondisi sakit parah sehingga tidak cakap hukum dan tidak mampu melakukan tindakan hukum serta aktivitas sehari-hari secara mandiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas, hubungan keluarga, dan surat keterangan medis dari rumah sakit yang menyatakan adanya penurunan fungsi kognitif pada Winarno. Hakim menetapkan bahwa kondisi Winarno memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan karena dianggap tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu (kurator) atas nama Winarno, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus dan menandatangani pengalihan hak waris atas nama Winarno. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Winarno dan Tati Sukahati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon, Tati Sukahati, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Winarno mengalami kondisi sakit yang menyebabkan tidak cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta mengalami penurunan fungsi kognitif, kesulitan komunikasi lisan, dan kesulitan mobilisasi dalam aktivitas sehari-hari.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus pengalihan hak waris atas nama Winarno.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit parah dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa mengurus hak warisnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18993, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (kuratel), yaitu karena keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai apakah kondisi ayah pemohon (sakit parah, penurunan daya berpikir) memenuhi unsur tersebut sehingga perlu ditunjuk pengampu untuk mengurus kepentingannya, termasuk hak waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk membenarkan posisi pemohon (anak) sebagai keluarga sedarah yang berhak meminta pengampuan bagi ayahnya, yang merupakan prasyarat hukum agar pemohon dapat bertindak sebagai wali pengampu dalam mengurus harta waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15665, + "completion_tokens": 757 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f14e707ae01a47dc7a930ff116f2a293e0ca027 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1340_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 47.757, + "query": 5.207, + "relevance": 19.304, + "total": 72.305 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22526, + "marked_chars": 22590 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22590, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Zulhilmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang meninggal pada tahun 2005 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta penetapan hukum bahwa Jamilah telah meninggal dunia agar dapat diterbitkan Akta Kematian untuk keperluan administrasi dan harta peninggalan. Perkara ini merupakan permohonan perdata (volunter) yang diperiksa oleh Hakim Tunggal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhamad dan Jamilah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1984.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Jamilah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005 karena sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat permohonan diajukan, belum pernah ada yang mengurus pencatatan kematian Jamilah kepada instansi berwenang sehingga tidak ada Akta Kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan foto batu nisan, serta kesaksian dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan seluruhnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Zulhilmi, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005. Pemohon menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada pencatatan kematian resmi dari instansi berwenang, sehingga ia membutuhkan penetapan pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian guna keperluan administrasi dan masa depan terkait harta peninggalan. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, serta kesaksian dua orang saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti dan keterangan, menetapkan bahwa kematian Jamilah pada tanggal 3 Maret 2005 adalah sah menurut hukum, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Zulhilmi, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ibunya, Jamilah, yang dikabarkan meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005. Pemohon menyatakan bahwa hingga saat itu belum ada pencatatan kematian resmi dari instansi berwenang, sehingga ia membutuhkan penetapan pengadilan untuk menerbitkan Akta Kematian guna keperluan administrasi dan masa depan terkait harta peninggalan. Pemohon mendukung dalilnya dengan bukti surat seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, serta kesaksian dua orang saksi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti dan keterangan, menetapkan bahwa kematian Jamilah pada tanggal 3 Maret 2005 adalah sah menurut hukum, memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhamad dan Jamilah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1984.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Jamilah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2005 karena sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat permohonan diajukan, belum pernah ada yang mengurus pencatatan kematian Jamilah kepada instansi berwenang sehingga tidak ada Akta Kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Keterangan Kematian Penduduk, dan foto batu nisan, serta kesaksian dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan seluruhnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum ada akta kematian resmi, bagaimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12063, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang cara mengurus akta kematian atau hukum administrasi kependudukan. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-7), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan cara mengurus akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11737, + "completion_tokens": 844 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fadd7dd452a085f89a7aea203c9e28102208c76 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1345_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 46.449, + "query": 3.861, + "relevance": 17.561, + "total": 67.896 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28421, + "marked_chars": 28502 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28502, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan status perwalian dan izin penjualan harta warisan. Sengketa ini bersifat internal keluarga terkait pengelolaan harta peninggalan suami yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur serta diberi izin untuk mewakili penjualan sebidang tanah dan bangunan warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan JIE POH SENG pada tanggal 16 Mei 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu JIENNY SHINTIA dan JIEVAN EGA MAHENDRA, yang pada saat permohonan diajukan masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki bagian harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 96 M2 di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 02614/Kapuk atas nama KIM SEN, JETI, dan para ahli waris termasuk Pemohon serta kedua anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membagikan hak waris dan membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris serta perwalian karena anak-anaknya belum dewasa.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pengelolaan harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2005 dan dikaruniai dua anak yang masih di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat yang atas namanya tercatat bersama dengan pihak lain dan para ahli waris. Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa, sehingga ia dapat mewakili penjualan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali kedua anaknya serta memberi izin untuk mewakili penjualan harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu rumah tangga, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pengelolaan harta warisan suaminya yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2005 dan dikaruniai dua anak yang masih di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat yang atas namanya tercatat bersama dengan pihak lain dan para ahli waris. Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang belum dewasa, sehingga ia dapat mewakili penjualan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali kedua anaknya serta memberi izin untuk mewakili penjualan harta warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan JIE POH SENG pada tanggal 16 Mei 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu JIENNY SHINTIA dan JIEVAN EGA MAHENDRA, yang pada saat permohonan diajukan masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki bagian harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 96 M2 di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 02614/Kapuk atas nama KIM SEN, JETI, dan para ahli waris termasuk Pemohon serta kedua anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk membagikan hak waris dan membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris serta perwalian karena anak-anaknya belum dewasa.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara saya menjual tanah warisan suami yang sudah meninggal karena anak-anak saya masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12260, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan tentang prosedur menjual tanah warisan ketika ahli waris masih kecil, sebagaimana diterapkan dalam putusan untuk menetapkan wali dan memberikan izin penjualan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13899, + "completion_tokens": 775 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c771135dfd73243c37b329356ab2ddeaf45edec --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1346_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.003, + "query": 6.994, + "relevance": 7.674, + "total": 77.691 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25604, + "marked_chars": 25668 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25668, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam hal menjual harta warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata tanpa pihak tergugat yang berlawanan, dengan inti permohonan adalah pengesahan kewenangan hukum Pemohon atas aset warisan anak perempuannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sutardi pada tanggal 8 Juli 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikarunia seorang anak perempuan bernama Alyssa Nurul Nandini yang lahir pada tanggal 8 Mei 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutardi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alyssa Nurul Nandini ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutardi berdasarkan surat keterangan waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alyssa Nurul Nandini masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sutardi memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0816 atas nama Febriana Chandra, Dkk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Alyssa Nurul Nandini, dalam rangka menjual harta peninggalan warisan dari almarhum ayah anak tersebut, Sutardi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anaknya masih di bawah umur sehingga memerlukan kuasa dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga (Febriana Chandra, Dkk) yang merupakan bagian dari warisan Sutardi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung layak menjadi wali, serta menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Putusan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya dalam penjualan harta warisan tersebut, dengan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Alyssa Nurul Nandini, dalam rangka menjual harta peninggalan warisan dari almarhum ayah anak tersebut, Sutardi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anaknya masih di bawah umur sehingga memerlukan kuasa dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan aset berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama pihak ketiga (Febriana Chandra, Dkk) yang merupakan bagian dari warisan Sutardi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung layak menjadi wali, serta menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Putusan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya dalam penjualan harta warisan tersebut, dengan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sutardi pada tanggal 8 Juli 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikarunia seorang anak perempuan bernama Alyssa Nurul Nandini yang lahir pada tanggal 8 Mei 2008.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sutardi, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 27 September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alyssa Nurul Nandini ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Sutardi berdasarkan surat keterangan waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alyssa Nurul Nandini masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sutardi memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0816 atas nama Febriana Chandra, Dkk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ahli waris lainnya bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan ayah anak saya yang masih kecil, tapi butuh izin pengadilan karena dia belum cukup umur, ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10790, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pertanyaan awam mengenai kebutuhan izin pengadilan untuk menjual tanah warisan milik anak yang masih di bawah umur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12715, + "completion_tokens": 886 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..142fd0f6c134783c65e5d6ade55e54c893d42b9c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1350_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.884, + "query": 3.787, + "relevance": 18.535, + "total": 89.241 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28874, + "marked_chars": 28946 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28946, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perbaikan nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Inti sengketa adalah pengurangan nama tengah anak dari 'Felloando Alvaro Lesmana' menjadi 'Felloando Lesmana' yang dikaitkan dengan alasan kesehatan anak. Para Pemohon meminta penetapan pengadilan yang mengizinkan perubahan tersebut dan memerintahkan pelaporannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menikah pada tanggal 03 November 2016 berdasarkan Buku Nikah Nomor 1034/004/XI/2016.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikarunia anak laki-laki bernama Felloando Alvaro Lesmana yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3173-LU-18082021-0065 mencatat nama anak sebagai Felloando Alvaro Lesmana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengurangi nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dari Felloando Alvaro Lesmana menjadi Felloando Lesmana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan pengurangan nama tersebut dikaitkan dengan menyangkut kesehatan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 9 Agustus 2021, tercatat dengan nama Felloando Alvaro Lesmana. Para Pemohon meminta izin untuk mengurangi nama tengah 'Alvaro' sehingga nama anak menjadi Felloando Lesmana, dengan alasan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Felloando Lesmana, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 9 Agustus 2021, tercatat dengan nama Felloando Alvaro Lesmana. Para Pemohon meminta izin untuk mengurangi nama tengah 'Alvaro' sehingga nama anak menjadi Felloando Lesmana, dengan alasan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Felloando Lesmana, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menikah pada tanggal 03 November 2016 berdasarkan Buku Nikah Nomor 1034/004/XI/2016.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikarunia anak laki-laki bernama Felloando Alvaro Lesmana yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 3173-LU-18082021-0065 mencatat nama anak sebagai Felloando Alvaro Lesmana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengurangi nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dari Felloando Alvaro Lesmana menjadi Felloando Lesmana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan pengurangan nama tersebut dikaitkan dengan menyangkut kesehatan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bapak Ibu, bolehkah nama tengah anak saya dihapus dari akta lahir karena alasan kesehatan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15206, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (sita conservatoir/pemisahan harta), yang merupakan materi hukum perkawinan dan kekayaan. Pertanyaan berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Isi pasal tidak mempunyai hubungan substantif dengan masalah penghapusan nama anak, dan fakta pemicu unsur pasal (piutang, pemisahan harta) tidak muncul dalam perkara." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14106, + "completion_tokens": 930 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..737f0873fcb64ebb49cfe74e4028d31c3f97a9a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1351_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 56.694, + "query": 2.591, + "relevance": 10.535, + "total": 69.839 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24827, + "marked_chars": 24891 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24891, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri pemohon meninggal dunia pada tahun 1989 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian istri secara sah menurut hukum dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini merupakan permohonan perdata (volunter) yang tidak melibatkan pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan istri pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 1976.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1989 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian istri pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum diterbitkan akta kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta foto makam dan kebersamaan keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang disumpah untuk membenarkan keterangan mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian istri pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1989 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta kesaksian dua orang saksi yang membenarkan fakta pernikahan dan kematian istri pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian istri pemohon sah menurut hukum, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1989 namun kematian tersebut belum dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta kesaksian dua orang saksi yang membenarkan fakta pernikahan dan kematian istri pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian istri pemohon sah menurut hukum, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan istri pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 10 Desember 1976.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1989 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian istri pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum diterbitkan akta kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta foto makam dan kebersamaan keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang disumpah untuk membenarkan keterangan mengenai pernikahan, kelahiran anak, dan kematian istri pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya agar urusannya lancar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11667, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/persetujuan perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan sipil (akta kematian) dan administrasi kependudukan. Isi pasal tidak mengatur prosedur pelaporan kematian, syarat akta kematian, atau hak/wajib administratif warga negara, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12008, + "completion_tokens": 779 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74b3f7e5c1de19aaa0280505e74b7507f0d9d7ca --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1352_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.692, + "query": 2.635, + "relevance": 50.317, + "total": 126.703 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46825, + "marked_chars": 46942 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46942, + "frame": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], yang didalilkan tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan. Pemohon meminta agar Termohon ditetapkan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai pengampu untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan atas nama ahli waris. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari [NAMA_ORANG].", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kesulitan berbicara dan salah menyebutkan kata-kata yang diduga akibat serangan stroke ringan sekitar tahun 2013.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kejadian jatuh pada tahun 2017 hingga kehilangan kesadaran dan memerlukan alat bantu pernapasan serta tidak dapat berkomunikasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para dokter yang merawat [NAMA_ORANG] tidak dapat menentukan kondisi kesehatan mentalnya karena kondisi tidak dapat berkomunikasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan [NAMA_ORANG] sehingga berwenang mengajukan permohonan pengampuan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati [NAMA_ORANG] dalam kondisi terdiam dan tidak merespon saat diajak berkomunikasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual dan menerima hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 306 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara II A No. 386, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1176.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Termohon tidak cakap lagi mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan yang menyebabkan kesulitan berbicara, salah menyebutkan kata-kata, dan tidak dapat berkomunikasi. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pernah mengalami stroke ringan dan kecelakaan yang mengakibatkan ketergantungan pada alat bantu medis serta ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan Termohon tidak merespon komunikasi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Termohon berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu. Penetapan ini juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan terhadap ibu kandungnya, [NAMA_ORANG], dengan dalih bahwa Termohon tidak cakap lagi mengurus kepentingan hukumnya sendiri akibat kondisi kesehatan yang menyebabkan kesulitan berbicara, salah menyebutkan kata-kata, dan tidak dapat berkomunikasi. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon pernah mengalami stroke ringan dan kecelakaan yang mengakibatkan ketergantungan pada alat bantu medis serta ketidakmampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan Termohon tidak merespon komunikasi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Termohon berada di bawah pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu. Penetapan ini juga memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili Termohon dalam tindakan hukum, termasuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari [NAMA_ORANG].", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kesulitan berbicara dan salah menyebutkan kata-kata yang diduga akibat serangan stroke ringan sekitar tahun 2013.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengalami kejadian jatuh pada tahun 2017 hingga kehilangan kesadaran dan memerlukan alat bantu pernapasan serta tidak dapat berkomunikasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para dokter yang merawat [NAMA_ORANG] tidak dapat menentukan kondisi kesehatan mentalnya karena kondisi tidak dapat berkomunikasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sehingga dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingan hukumnya sendiri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki hubungan keluarga sedarah dengan [NAMA_ORANG] sehingga berwenang mengajukan permohonan pengampuan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan mendapati [NAMA_ORANG] dalam kondisi terdiam dan tidak merespon saat diajak berkomunikasi.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual dan menerima hasil penjualan tanah dan bangunan seluas 306 M2 yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara II A No. 386, Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1176.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak satu-satunya yang mengurus ibu sakit parah, bolehkah saya jual tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21044, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak suami/istri dalam perkara pemisahan harta benda akibat perceraian. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pengampuan (curatele) atau kewenangan menjual harta milik orang yang sakit parah. Fakta perceraian dalam perkara ini hanya sebagai latar belakang hubungan keluarga, bukan isu hukum yang diatur oleh pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (sakit otak/kesehatan mental/fisik parah) harus ditempatkan di bawah pengampuan. Dalam pertanyaan, 'ibu sakit parah' yang tidak cakap mengurus kepentingan hukumnya adalah fakta pemicu yang langsung diatur oleh pasal ini sebagai dasar hukum untuk mengajukan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan pengampuan, yaitu 'keluarga sedarah'. Dalam pertanyaan, pemohon adalah 'anak satu-satunya', yang merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi anak untuk mengajukan pengampuan bagi orang tuanya yang sakit parah." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan yurisdiksi pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan tempat tinggal. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan kewenangan PN Jakarta Barat, pasal ini bersifat prosedural/jurisdiksi dan tidak menjawab inti pertanyaan substantif mengenai 'bolehkah anak menjual tanah ibu sakit parah' atau dasar hak pengampuan itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan pengampu bertindak mewakili kepentingan orang tersebut. Ini menjawab inti pertanyaan 'bolehkah saya jual tanahnya' karena tanpa status pengampuan (yang diatur akibatnya di pasal ini), anak tidak memiliki hak hukum untuk menjual tanah ibu yang sakit parah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21481, + "completion_tokens": 1378 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a39e481c436e1434868a7c9219620feb91cffb8c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.261, + "query": 1.605, + "relevance": 9.419, + "total": 95.307 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33556, + "marked_chars": 33664 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33664, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu bagi anaknya yang berkebutuhan khusus, [NAMA_ORANG], serta meminta izin untuk mewakili anak tersebut dalam penjualan tiga bidang tanah. Inti sengketa adalah pengakuan ketidakcakapan hukum anak tersebut dan kebutuhan akan perwakilan hukum untuk mengurus harta warisan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan status wali pengampu dan memberikan kuasa khusus untuk menandatangani perjanjian penjualan tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 08 Desember 1977 di Medan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada 15 November 1996.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG], suami pemohon, meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] didiagnosis mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit Pluit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tiga bidang tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup, perawatan anak, dan pengurusan harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal pemohon dan terampu berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut ditetapkan sebagai wali pengampu bagi [NAMA_ORANG].", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa anaknya, [NAMA_ORANG], yang lahir pada 15 November 1996, mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup setelah meninggalnya suami [NAMA_ORANG] pada 2010, meminta ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan anak tersebut. Permohonan ini juga mencakup permintaan izin khusus bagi pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam penandatanganan penjualan tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang, yang diperlukan untuk biaya hidup, perawatan, dan pengurusan harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang dan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dan memberikan izin untuk mewakili anak dalam transaksi penjualan tanah tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa anaknya, [NAMA_ORANG], yang lahir pada 15 November 1996, mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon, yang merupakan ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup setelah meninggalnya suami [NAMA_ORANG] pada 2010, meminta ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili kepentingan anak tersebut. Permohonan ini juga mencakup permintaan izin khusus bagi pemohon untuk mewakili [NAMA_ORANG] dalam penandatanganan penjualan tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang, yang diperlukan untuk biaya hidup, perawatan, dan pengurusan harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang dan permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali pengampu dan memberikan izin untuk mewakili anak dalam transaksi penjualan tanah tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 08 Desember 1977 di Medan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada 15 November 1996.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG], suami pemohon, meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tiga bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama almarhum [NAMA_ORANG] yang terletak di Kota Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] didiagnosis mengalami Down Syndrom (Trisomy 21) berdasarkan laporan medis dari Rumah Sakit Pluit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum karena kondisi fisik dan mentalnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tiga bidang tanah tersebut untuk keperluan biaya hidup, perawatan anak, dan pengurusan harta waris.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal pemohon dan terampu berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut ditetapkan sebagai wali pengampu bagi [NAMA_ORANG].", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Anak saya sakit mental dan tidak bisa urus sendiri, bolehkah saya jual tanah warisan almarhum suami untuk biaya perawatannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13571, + "candidates": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil pengajuan permohonan pengampuan, yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon ingin menjual tanah untuk biaya perawatan anak yang sakit mental (tidak cakap hukum), yang secara substantif memerlukan penetapan pengampuan (wali pengampu). Putusan mendukung bahwa pasal ini menjadi dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa permohonan pengampuan tersebut, sehingga relevan sebagai kerangka hukum untuk mendapatkan izin melakukan perbuatan hukum (menjual tanah) bagi orang yang tidak cakap." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15103, + "completion_tokens": 1073 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ee85661fe35e08ed52232508298587143b20215 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1371_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.108, + "query": 3.774, + "relevance": 16.04, + "total": 73.938 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23461, + "marked_chars": 23525 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23525, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan Perjanjian Kawin mereka. Inti sengketa berkaitan dengan keabsahan hukum pendaftaran perjanjian pisah harta tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Para Pemohon meminta agar perjanjian kawin dan pendaftarannya dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon mengikatkan diri untuk membuat perjanjian kawin tentang pisah harta bersama pada tanggal 8 Januari 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Paul Tamara di Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Malang pada tanggal 16 April 1975.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salinan akta perjanjian kawin Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 Juli 1975 dengan Nomor 114/196/75.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menghadapi kendala perbedaan persepsi terhadap perjanjian kawin mereka karena tidak dicatatkan di Akta Perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan Perjanjian Kawin yang dibuat pada 8 Januari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 1975. Para Pemohon berdalih bahwa pendaftaran tersebut sah berdasarkan ketentuan hukum perdata karena peraturan perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pegawai pencatat perjanjian kawin, namun mereka menghadapi kendala administratif karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 serta pendaftarannya di Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan Perjanjian Kawin yang dibuat pada 8 Januari 1975 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 1975. Para Pemohon berdalih bahwa pendaftaran tersebut sah berdasarkan ketentuan hukum perdata karena peraturan perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai pegawai pencatat perjanjian kawin, namun mereka menghadapi kendala administratif karena perjanjian tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Perkawinan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan Perjanjian Kawin Nomor 1 tanggal 8 Januari 1975 serta pendaftarannya di Pengadilan Negeri Malang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon mengikatkan diri untuk membuat perjanjian kawin tentang pisah harta bersama pada tanggal 8 Januari 1975 yang dibuat dihadapan Notaris Paul Tamara di Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Malang pada tanggal 16 April 1975.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salinan akta perjanjian kawin Para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 14 Juli 1975 dengan Nomor 114/196/75.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menghadapi kendala perbedaan persepsi terhadap perjanjian kawin mereka karena tidak dicatatkan di Akta Perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa perjanjian pisah harta kami tidak tercatat di akta nikah padahal sudah didaftarkan di pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10562, + "candidates": [ + "Pasal 152 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata", + "text": "Pasal 152: Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat agar perjanjian kawin (termasuk pisah harta) berlaku bagi pihak ketiga, yaitu melalui pendaftaran di Pengadilan Negeri. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah status pengesahan dan kekuatan mengikat perjanjian yang sudah didaftarkan di pengadilan namun tidak tercatat di akta nikah. Putusan juga secara eksplisit menggunakan Pasal 152 sebagai dasar hukum untuk menyatakan pendaftaran tersebut sah dan mengikat, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 152 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11682, + "completion_tokens": 776 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0db30255e9fc383be2687b73ade697ce6e362ce2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1377_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 54.811, + "query": 4.741, + "relevance": 15.539, + "total": 75.115 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25257, + "marked_chars": 25329 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25329, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena terdapat perbedaan penulisan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon meminta izin untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahirannya. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti dan kesaksian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Shi Ci Lia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran No. 2666/JU/1983 atas nama Pemohon tidak mencantumkan nama keluarga atau nama ibu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon mencantumkan nama Shi Ci Lia Tju.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menambahkan nama menjadi Tju Shi Ci Lia pada Kutipan Akta Kelahiran.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Aziz Suriayana dan Saksi Andina Nur Salsabila memberikan keterangan yang mendukung dalil perbedaan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Shi Ci Lia menjadi Tju Shi Ci Lia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya inkonsistensi penulisan nama dalam dokumen kependudukannya. Berdasarkan bukti surat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, serta kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Shi Ci Lia dalam dokumen kependudukan dasar, namun tercatat sebagai Shi Ci Lia Tju dalam paspor. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga nama resmi menjadi Tju Shi Ci Lia, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan adanya inkonsistensi penulisan nama dalam dokumen kependudukannya. Berdasarkan bukti surat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Paspor, serta kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa nama Pemohon tercatat sebagai Shi Ci Lia dalam dokumen kependudukan dasar, namun tercatat sebagai Shi Ci Lia Tju dalam paspor. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran, sehingga nama resmi menjadi Tju Shi Ci Lia, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Shi Ci Lia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran No. 2666/JU/1983 atas nama Pemohon tidak mencantumkan nama keluarga atau nama ibu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Paspor Republik Indonesia atas nama Pemohon mencantumkan nama Shi Ci Lia Tju.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menambahkan nama menjadi Tju Shi Ci Lia pada Kutipan Akta Kelahiran.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Aziz Suriayana dan Saksi Andina Nur Salsabila memberikan keterangan yang mendukung dalil perbedaan nama dalam dokumen kependudukan Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Shi Ci Lia menjadi Tju Shi Ci Lia.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama saya di KTP beda sama paspor, dan gimana cara nambahin nama keluarga di akta lahir biar seragam?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14247, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Inti pertanyaan awam adalah mengenai prosedur administrasi kependudukan (pencatatan sipil/perubahan nama), bukan sengketa kekuatan bukti surat dalam konteks perdata murni. Selain itu, putusan ini adalah penetapan perkara non-sengketa (PN) yang mengacu pada UU Administrasi Kependudukan, sehingga Pasal 1888 hanya dikutip secara teknis untuk validitas bukti surat yang diajukan, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab 'cara nambahin nama'." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12413, + "completion_tokens": 781 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c39b34ee4d5dad7352851a61c054afac7884a5c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1387_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.868, + "query": 1.65, + "relevance": 6.428, + "total": 84.965 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18336, + "marked_chars": 18392 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18392, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan bagi Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali yang berwenang memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan almarhum [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 September 2005.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memberikan hibah tanah dan bangunan kepada kedua anak Pemohon.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak-anak dan keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin jual tanah dan bangunan guna biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya telah menerima hibah tanah dan bangunan dari almarhum suami, namun karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual aset tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut diperlukan untuk menopang ekonomi keluarga, khususnya untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak. Setelah memeriksa alat bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang tidak dicabut kekuasaannya adalah pihak yang paling tepat untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya untuk memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya, [NAMA_ORANG], telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Pemohon menyatakan bahwa anak-anaknya telah menerima hibah tanah dan bangunan dari almarhum suami, namun karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual aset tersebut. Pemohon mendalilkan bahwa penjualan tanah dan bangunan tersebut diperlukan untuk menopang ekonomi keluarga, khususnya untuk biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak. Setelah memeriksa alat bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang tidak dicabut kekuasaannya adalah pihak yang paling tepat untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya untuk memberikan ijin jual atas tanah dan bangunan tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan almarhum [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 September 2005.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum [NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2020.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki dua orang anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memberikan hibah tanah dan bangunan kepada kedua anak Pemohon.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak-anak dan keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan ijin jual tanah dan bangunan guna biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari anak-anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan anak-anak saya yang masih kecil untuk biaya hidup, tapi saya butuh izin resmi sebagai wali, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6202, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur perwalian (wali) dalam mengelola harta anak belum dewasa, khususnya mengenai larangan mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) tanpa kuasa dari Pengadilan. Hal ini menjawab pertanyaan awam tentang kebutuhan izin resmi sebagai wali untuk menjual tanah warisan anak-anak yang masih kecil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9363, + "completion_tokens": 959 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..486dd1ec78bbcfc500147d31f2740d767ef8a0b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,236 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_13_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.239, + "query": 7.725, + "relevance": 33.939, + "total": 174.936 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46011, + "marked_chars": 46137 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nHalaman 14 dari 15 Halaman Putusan No. 13/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan Tergugat telah\ndipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir ;\n2.\nMenyatakan\n \ngugatan\nPenggugat Tidak dapat diterima dengan verstek;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk\nmembayar biaya perkara ini sebesar Rp. 272.000,- ( dua\nratustujuh puluh dua ribu rupiah ) ; \n Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan diucapkan dalam persidangan yang\nterbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa\nhadirnya Tergugat.\n Panitera Pengganti Hakim,\n " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46137, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II (suami istri) atas dugaan wanprestasi berupa ketidakpengembalian pinjaman uang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok hutang, ganti rugi, bunga, serta uang paksa. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pembuktian yang diajukan tidak cukup kuat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang dikenal melalui pertetanggaan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp38.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp5.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp25.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp9.316.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp1.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp13.684.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II mengembalikan sebagian pinjaman sebesar Rp8.250.000,- pada bulan Maret dan April 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II berjanji melalui pesan singkat untuk melunasi hutang pada tanggal 22 Juli 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat II pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus, dan 26 Agustus 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti transfer berupa printout dari kamera handphone yang tidak mencantumkan nama pengirim secara jelas.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis surat somasi yang didalilkannya, melainkan hanya bukti foto teguran lisan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat kurang meyakinkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil bahwa para Tergugat telah meminjam uang tunai dan melalui transfer dalam berbagai periode antara tahun 2020 hingga 2021 untuk keperluan paspor, visa, tiket pesawat, dan biaya hidup, serta berjanji akan mengembalikannya namun tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp93.750.000,- meskipun telah menerima teguran dan somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk bukti transfer berupa printout kamera handphone dan bukti foto teguran lisan, namun menilai bukti tersebut tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perjanjian hutang piutang lisan yang jelas, terutama karena tidak adanya kwitansi atau surat perjanjian tertulis serta bukti somasi yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan sederhana wanprestasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan suami istri, dengan dalil bahwa para Tergugat telah meminjam uang tunai dan melalui transfer dalam berbagai periode antara tahun 2020 hingga 2021 untuk keperluan paspor, visa, tiket pesawat, dan biaya hidup, serta berjanji akan mengembalikannya namun tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp93.750.000,- meskipun telah menerima teguran dan somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, termasuk bukti transfer berupa printout kamera handphone dan bukti foto teguran lisan, namun menilai bukti tersebut tidak cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan adanya perjanjian hutang piutang lisan yang jelas, terutama karena tidak adanya kwitansi atau surat perjanjian tertulis serta bukti somasi yang lengkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang dikenal melalui pertetanggaan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020 sebesar Rp38.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 29 September 2020 sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang tunai kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp5.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp25.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan memberikan pinjaman uang melalui transfer kepada Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp9.316.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp1.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II meminjam uang tunai pada tanggal 26 April 2021 sebesar Rp13.684.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II mengembalikan sebagian pinjaman sebesar Rp8.250.000,- pada bulan Maret dan April 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II berjanji melalui pesan singkat untuk melunasi hutang pada tanggal 22 Juli 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melayangkan tiga kali surat somasi kepada Tergugat II pada tanggal 4 Agustus, 15 Agustus, dan 26 Agustus 2022.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti transfer berupa printout dari kamera handphone yang tidak mencantumkan nama pengirim secara jelas.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis surat somasi yang didalilkannya, melainkan hanya bukti foto teguran lisan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat kurang meyakinkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke tetangga suami istri untuk biaya paspor dan hidup, tapi mereka tidak mau melunasi sisa hutangnya meskipun sudah saya tegur berkali-kali, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11744, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (kerugian dan bunga) akibat wanprestasi, yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, Penggugat mendalilkan adanya 'teguran berkali-kali' (yang secara hukum setara dengan pemanggilan/penetapan lalai) namun Tergugat tidak melunasi hutang. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut penggantian biaya/kerugian akibat ketidakpatuhan tersebut, sebagaimana secara eksplisit dirujuk dalam pertimbangan hakim untuk menilai perbuatan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perhitungan bunga dan penggantian biaya dalam perikatan pembayaran uang, serta menyatakan bahwa pembuktian kerugian tidak diperlukan. Namun, inti pertanyaan dan sengketa utama adalah mengenai adanya kewajiban pengembalian pokok hutang akibat wanprestasi dan pembuktian adanya perjanjian hutang piutang tersebut. Pasal 1250 bersifat teknis mengenai akibat hukum (bunga) setelah wanprestasi terbukti, bukan kerangka utama untuk menjawab apakah hutang tersebut harus dilunasi atau bagaimana membuktikan adanya perjanjian lisan yang menjadi isu sentral dalam gugatan wanprestasi ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas sengketa hak/kewajiban. Meskipun hakim mengutip pasal ini dalam konteks pembuktian, pertanyaan awam menanyakan hak untuk menuntut pelunasan hutang (substantif), bukan prosedur pembuktiannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18903, + "completion_tokens": 1831 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cd279bf972d7ab5c444beb847c69b03641c5b7c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1400_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.083, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.307, + "query": 2.571, + "relevance": 47.595, + "total": 121.556 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52984, + "marked_chars": 53128 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53128, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Eric dan Susanna (Para Pemohon) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan status anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon meminta agar anak-anak mereka ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pengesahan tersebut. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan pengadilan tanpa proses gugatan perdata biasa yang melibatkan pihak lawan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan secara siri di klenteng sekitar tahun 2003 tanpa mendapatkan surat bukti tertulis.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 September 2019 di GBI GILGAL.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Eric dan Susanna telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-07082023-0007 tanggal 7 Agustus 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir di luar perkawinan sah, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon mencatat status mereka sebagai anak luar kawin dari seorang ibu bernama Susanna.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meminta penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan anak sebelum dapat mendaftarkannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memastikan status hukum anak-anak mereka.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Eric dan Susanna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status hukum anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon menyatakan bahwa mereka sebelumnya menikah secara siri sekitar tahun 2003, namun pada tahun 2019 mereka melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan telah mendaftarkannya secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023. Anak-anak mereka, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn, tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar kawin dari ibu mereka. Mengingat telah adanya perkawinan sah yang didaftarkan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Eric dan Susanna mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status hukum anak-anak mereka yang lahir di luar perkawinan sah. Para Pemohon menyatakan bahwa mereka sebelumnya menikah secara siri sekitar tahun 2003, namun pada tahun 2019 mereka melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan telah mendaftarkannya secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023. Anak-anak mereka, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn, tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar kawin dari ibu mereka. Mengingat telah adanya perkawinan sah yang didaftarkan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan secara siri di klenteng sekitar tahun 2003 tanpa mendapatkan surat bukti tertulis.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eric dan Susanna melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 19 September 2019 di GBI GILGAL.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Eric dan Susanna telah didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-07082023-0007 tanggal 7 Agustus 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir di luar perkawinan sah, yaitu Axel Jonatan, Vebbie Jesselyn, dan Debbie Jesselyn.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon mencatat status mereka sebagai anak luar kawin dari seorang ibu bernama Susanna.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta meminta penetapan dari Pengadilan untuk pengesahan anak sebelum dapat mendaftarkannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memastikan status hukum anak-anak mereka.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara mengubah status anak saya yang lahir di luar nikah menjadi anak sah setelah saya menikah resmi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29046, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pengesahan anak luar kawin atau perubahan status anak menjadi sah. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-8), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan tentang pengesahan anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme pengesahan anak luar kawin melalui perkawinan yang menyusul (legitimasi). Isi pasal ini menjawab pertanyaan awam tentang cara mengubah status anak menjadi sah setelah menikah resmi, yaitu dengan syarat pengakuan sah sebelum atau dalam akta perkawinan. Putusan juga mengutip prinsip serupa dalam Pasal 277 BW terkait akibat hukum pengesahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat penerimaan pengakuan anak luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menilai validitas pengakuan anak oleh ayah, yang merupakan unsur penting dalam proses pengesahan anak menjadi sah. Pasal ini menjadi bagian dari analisis hukum substantif untuk menentukan apakah pengakuan tersebut dapat diterima." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24835, + "completion_tokens": 1173 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b984e1de10b482b6292a45d4bc2258c11e3d34c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_140_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.075, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.689, + "query": 9.158, + "relevance": 15.211, + "total": 113.134 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 127359, + "marked_chars": 127719 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);\n-\nMenolak Eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard);\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet\nOntvankelijke Verklaard);\n-\nMenghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah NIHIL;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nHalaman 39 dari 41 Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.170.000,00 (dua juta\nseratus tujuh puluh ribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tangg" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 127719, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] beserta dua individu lainnya atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko, yaitu kelalaian dalam perawatan bangunan dan kerusakan konstruksi yang diduga akibat pemasangan lift barang tanpa izin. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat wanprestasi, memerintahkan perbaikan bangunan, serta membayar ganti rugi materiil, immateriil, dan uang paksa. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena dianggap kabur (obscur libel) secara formal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah memiliki hubungan hukum berupa Perjanjian Sewa Menyewa atas ruko di Jl. Kedoya Raya No. 26, Jakarta Barat, yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memelihara ruko sehingga bangunan menjadi tidak layak dan hampir rubuh.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan konstruksi dengan membongkar dinding dan memasang lift barang tanpa izin, yang diduga menyebabkan kerusakan struktur bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki bangunan setelah ditegur melalui surat somasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kerusakan bangunan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal dan bukan akibat kelalaian atau tindakan Tergugat I.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa mereka telah meminta izin untuk renovasi dan memiliki persetujuan dari Penggugat untuk melakukan perubahan pada bangunan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa yang berkewajiban memperbaiki bangunan adalah Penggugat berdasarkan klausul perjanjian sewa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan perhitungan kerugian materiil dan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa menyewa antara Penggugat sebagai pemilik ruko dan Tergugat I sebagai penyewa untuk usaha minimarket. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak memelihara ruko, membiarkan bangunan rusak parah, serta melakukan perubahan konstruksi berupa pemasangan lift barang tanpa izin yang diduga merusak struktur bangunan. Penggugat menuntut perbaikan bangunan, ganti rugi, dan uang paksa. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal, bahwa mereka telah memiliki izin renovasi, dan bahwa kewajiban perbaikan berada pada Penggugat sesuai perjanjian. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi menuntut Penggugat memperbaiki bangunan atau mengembalikan sisa uang sewa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara tersebut karena menerima eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ketidakjelasan perhitungan kerugian dan inkonsistensi antara posita dan petitum, sehingga gugatan konvensi maupun reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari hubungan sewa menyewa antara Penggugat sebagai pemilik ruko dan Tergugat I sebagai penyewa untuk usaha minimarket. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan tidak memelihara ruko, membiarkan bangunan rusak parah, serta melakukan perubahan konstruksi berupa pemasangan lift barang tanpa izin yang diduga merusak struktur bangunan. Penggugat menuntut perbaikan bangunan, ganti rugi, dan uang paksa. Sebaliknya, Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa kerusakan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal, bahwa mereka telah memiliki izin renovasi, dan bahwa kewajiban perbaikan berada pada Penggugat sesuai perjanjian. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi menuntut Penggugat memperbaiki bangunan atau mengembalikan sisa uang sewa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara tersebut karena menerima eksepsi gugatan kabur (obscur libel) dari Tergugat. Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena ketidakjelasan perhitungan kerugian dan inkonsistensi antara posita dan petitum, sehingga gugatan konvensi maupun reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I telah memiliki hubungan hukum berupa Perjanjian Sewa Menyewa atas ruko di Jl. Kedoya Raya No. 26, Jakarta Barat, yang berlaku dari tahun 2019 hingga 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memelihara ruko sehingga bangunan menjadi tidak layak dan hampir rubuh.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perubahan konstruksi dengan membongkar dinding dan memasang lift barang tanpa izin, yang diduga menyebabkan kerusakan struktur bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki bangunan setelah ditegur melalui surat somasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa kerusakan bangunan disebabkan oleh kesalahan konstruksi awal dan bukan akibat kelalaian atau tindakan Tergugat I.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa mereka telah meminta izin untuk renovasi dan memiliki persetujuan dari Penggugat untuk melakukan perubahan pada bangunan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa yang berkewajiban memperbaiki bangunan adalah Penggugat berdasarkan klausul perjanjian sewa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena ketidakjelasan perhitungan kerugian materiil dan adanya petitum yang tidak diuraikan dalam posita.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya pemilik ruko yang menyewakan ke orang lain, tapi bangunan rusak parah dan mereka tidak mau memperbaikinya, apakah saya bisa menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32649, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama pembebanan ganti rugi (wanprestasi), yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, pemilik ruko ingin menuntut ganti rugi karena penyewa tidak memperbaiki bangunan; pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45392, + "completion_tokens": 1106 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ecba15975b34dff9701010d1a289712a338c74f4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.848, + "query": 6.032, + "relevance": 58.657, + "total": 137.569 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 47141, + "marked_chars": 47267 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 47267, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2014. Pemohon meminta pengadilan menetapkan ayah kandungnya dalam keadaan tidak hadir, menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah, serta memerintahkan penampungan hasil penjualan tanah ke rekening tertentu. Perkara ini adalah permohonan perdata (Pdt.P) yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan berdasarkan akta kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusliyanto Purnawan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eliani Darmawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Rusliyanto Purnawan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eliani Darmawan melaporkan hilangnya Rusliyanto Purnawan kepada kepolisian pada tahun 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Eliani Darmawan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0954876892 atas nama Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui media koran sebanyak tiga kali tidak menghasilkan kehadiran atau kabar berita.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang telah meninggalkan rumah sejak tahun 2014 tanpa kabar berita. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk mengurus dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah di Jakarta Utara untuk keperluan hidup dan pelunasan hutang, serta telah dilakukan perceraian antara kedua orang tua Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan saksi dan melihat bukti surat, serta melakukan pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui koran yang tidak menghasilkan kehadiran. Hakim menetapkan bahwa Rusliyanto Purnawan berada dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) dan dinyatakan hilang. Pengadilan juga menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili, mengurus, memelihara, menjaga, dan/atau menjual harta bersama orang tua berupa tanah tersebut. Sebagai syarat, Pemohon diperintahkan untuk menampung uang hasil penjualan tanah pada rekening BCA atas nama Pemohon yang tidak dapat ditarik atau diambil oleh siapapun sampai Rusliyanto Purnawan dinyatakan kembali atau meninggal dunia. Seluruh permohonan Pemohon dikabulkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap ayah kandungnya yang telah meninggalkan rumah sejak tahun 2014 tanpa kabar berita. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk mengurus dan menjual harta bersama orang tua berupa tanah di Jakarta Utara untuk keperluan hidup dan pelunasan hutang, serta telah dilakukan perceraian antara kedua orang tua Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dengan mendengarkan keterangan saksi dan melihat bukti surat, serta melakukan pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui koran yang tidak menghasilkan kehadiran. Hakim menetapkan bahwa Rusliyanto Purnawan berada dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid) dan dinyatakan hilang. Pengadilan juga menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah untuk mewakili, mengurus, memelihara, menjaga, dan/atau menjual harta bersama orang tua berupa tanah tersebut. Sebagai syarat, Pemohon diperintahkan untuk menampung uang hasil penjualan tanah pada rekening BCA atas nama Pemohon yang tidak dapat ditarik atau diambil oleh siapapun sampai Rusliyanto Purnawan dinyatakan kembali atau meninggal dunia. Seluruh permohonan Pemohon dikabulkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Rusliyanto Purnawan dan Eliani Darmawan berdasarkan akta kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rusliyanto Purnawan meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eliani Darmawan telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Rusliyanto Purnawan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eliani Darmawan melaporkan hilangnya Rusliyanto Purnawan kepada kepolisian pada tahun 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan berikut turutannya yang terletak di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama Eliani Darmawan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 0954876892 atas nama Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemanggilan terhadap Rusliyanto Purnawan melalui media koran sebanyak tiga kali tidak menghasilkan kehadiran atau kabar berita.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah hilang sejak 2014, bagaimana cara saya jual tanah warisan untuk bayar hutang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18044, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata", + "Pasal 468 KUHPerdata", + "Pasal 492 KUHPerdata", + "Pasal 1354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata", + "text": "Pasal 468: Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 492 KUHPerdata", + "text": "Pasal 492: Bila kemudian orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali atau haknya dituntut atas namanya, pengembalian penghasilan dan pendapatannya boleh dituntut, terhitung dari hari ketika hak itu jatuh pada orang yang tak hadir itu, atas dasar dan menurut ketentuanketentuan Pasal 482." + }, + { + "pasal": "Pasal 1354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1354: Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme awal ketika seseorang hilang tanpa kuasa, yaitu pengangkatan Balai Harta Peninggalan atau keluarga sebagai pengelola harta. Ini adalah langkah hukum substantif pertama yang harus ditempuh sebelum ahli waris dapat bertindak lebih jauh (seperti menjual harta), sehingga relevan dengan pertanyaan cara menjual tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat waktu (5 tahun) dan prosedur pemanggilan umum yang harus dipenuhi untuk membuktikan seseorang tidak hadir. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menetapkan status 'tidak hadir' yang menjadi dasar hukum bagi pemohon untuk mewakilinya. Tanpa pemenuhan syarat ini, penjualan tanah tidak bisa dilakukan secara sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 468 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengumuman dugaan hukum kematian setelah pemanggilan ketiga. Dalam kasus ini, hakim hanya menetapkan status 'tidak hadir/hilang' (afwezigheid) dan menunjuk pemohon sebagai wakil, bukan menyatakan kematian. Karena status kematian belum ditetapkan, pasal ini tidak menjadi dasar hukum langsung untuk tindakan penjualan harta dalam konteks putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 492 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pengembalian penghasilan jika orang yang hilang kembali. Ini adalah konsekuensi hukum jangka panjang bagi pengelola harta, bukan prosedur atau dasar hukum untuk melakukan penjualan harta saat ini. Relevansinya hanya bersifat prosedural/konsekuensial, bukan substantif untuk menjawab 'cara menjual'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian sukarela (negotiorum gestio). Dalam perkara ini, pemohon bertindak berdasarkan penetapan pengadilan sebagai ahli waris/wakil resmi, bukan sebagai pihak yang secara sukarela mengurus tanpa tugas. Fakta dan pertimbangan hakim tidak menggunakan teori ini sebagai dasar putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20649, + "completion_tokens": 1361 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e8e3740cf6bea98e6431a2286f2b16a9e7928a2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1410_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.771, + "query": 5.157, + "relevance": 17.323, + "total": 96.273 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35644, + "marked_chars": 35734 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35734, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang dimiliki bersama oleh Pemohon dan empat anak yang masih di bawah umur. Sengketa ini bersifat non-adversarial (volunter) di mana tidak ada pihak tergugat yang menentang, melainkan Pemohon meminta kewenangan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin resmi untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami demi kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan BAINI ALIF pada tanggal 31 Agustus 1966.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BAINI ALIF meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan BAINI ALIF dikaruniai empat orang anak yaitu AMELIA PUTRI SABRINA, BUNGA ALLIFAH, LINAILA NAJWA, dan AIDIL AHMED.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum BAINI ALIF berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum BAINI ALIF memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan di Blok A3-5 No. 6, Desa/Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 98 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keempat anak Pemohon masih berada di bawah umur (berusia 17, 16, 12, dan 8 tahun) sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta peninggalan almarhum suaminya, BAINI ALIF, yang berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor. Harta tersebut merupakan milik bersama yang kini menjadi hak warisan bagi Pemohon dan keempat anaknya. Karena keempat anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun, mereka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin khusus dari pengadilan untuk menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Pengadilan memeriksa kewenangannya, menguji bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili anak-anaknya. Pada akhirnya, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keempat anak di bawah umur, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta berupa tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta peninggalan almarhum suaminya, BAINI ALIF, yang berupa tanah dan bangunan di Kabupaten Bogor. Harta tersebut merupakan milik bersama yang kini menjadi hak warisan bagi Pemohon dan keempat anaknya. Karena keempat anak Pemohon masih berusia di bawah 18 tahun, mereka dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya dan izin khusus dari pengadilan untuk menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak. Pengadilan memeriksa kewenangannya, menguji bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa Pemohon berhak mewakili anak-anaknya. Pada akhirnya, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keempat anak di bawah umur, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan BAINI ALIF pada tanggal 31 Agustus 1966.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BAINI ALIF meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan BAINI ALIF dikaruniai empat orang anak yaitu AMELIA PUTRI SABRINA, BUNGA ALLIFAH, LINAILA NAJWA, dan AIDIL AHMED.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keempat anaknya dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum BAINI ALIF berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum BAINI ALIF memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan di Blok A3-5 No. 6, Desa/Kelurahan Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seluas 98 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 449.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keempat anak Pemohon masih berada di bawah umur (berusia 17, 16, 12, dan 8 tahun) sehingga belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual harta peninggalan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh uang untuk hidup dan sekolah anak-anak saya yang masih kecil, bolehkah saya jual tanah peninggalan suami tanpa izin mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16264, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Hal ini tidak berkaitan dengan kewenangan wali (ibu) untuk menjual harta peninggalan suami demi kebutuhan hidup anak-anak yang masih di bawah umur, yang menjadi inti pertanyaan. Isu dalam putusan adalah perwalian dan penjualan harta warisan, bukan pemisahan harta benda antara suami-istri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16994, + "completion_tokens": 1023 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2987b220cb4bccf09896b811e36ba375fd798504 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1411_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.931, + "query": 5.657, + "relevance": 22.574, + "total": 118.186 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38320, + "marked_chars": 38419 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38419, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama dan jenis kelamin dalam dokumen kependudukan. Sengketa ini bersifat volunter (non-adversarial) tanpa pihak tergugat, berpusat pada kekeliruan pencatatan sipil dan keinginan pemohon atas nama yang lebih lazim. Pemohon meminta penggantian nama dan jenis kelamin pada Akta Kelahiran serta nama pada Kartu Tanda Penduduk.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagai anak keempat dari pasangan Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 mencatat nama Pemohon sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencatat jenis kelamin Pemohon sebagai \"PEREMPUAN\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah seorang laki-laki sejak lahir dan tidak pernah melakukan perubahan jenis kelamin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Akta Kelahiran dari \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti jenis kelamin pada Akta Kelahiran dari \"PEREMPUAN\" menjadi \"LAKI-LAKI\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dari \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dengan penggantian nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah data kependudukan karena adanya kekeliruan pencatatan dan keinginan pribadi. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004, nama Pemohon tercatat sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" dan jenis kelaminnya dicatat sebagai \"PEREMPUAN\", padahal Pemohon adalah laki-laki sejak lahir. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\". Pemohon meminta penggantian nama pada kedua dokumen tersebut menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\" dan pengubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran menjadi \"LAKI-LAKI\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa penggantian nama dan jenis kelamin tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari tindak pidana. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah data kependudukan karena adanya kekeliruan pencatatan dan keinginan pribadi. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004, nama Pemohon tercatat sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" dan jenis kelaminnya dicatat sebagai \"PEREMPUAN\", padahal Pemohon adalah laki-laki sejak lahir. Selain itu, Kartu Tanda Penduduk mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\". Pemohon meminta penggantian nama pada kedua dokumen tersebut menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\" dan pengubahan jenis kelamin pada Akta Kelahiran menjadi \"LAKI-LAKI\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa penggantian nama dan jenis kelamin tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menghindari tindak pidana. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagai anak keempat dari pasangan Tua Alponius Simanjorang dan Rauba Sagala.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/02/493/KPT/LX/2004 mencatat nama Pemohon sebagai \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mencatat jenis kelamin Pemohon sebagai \"PEREMPUAN\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah seorang laki-laki sejak lahir dan tidak pernah melakukan perubahan jenis kelamin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Akta Kelahiran dari \"UFIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti jenis kelamin pada Akta Kelahiran dari \"PEREMPUAN\" menjadi \"LAKI-LAKI\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk dari \"UPIL MARIADI SIMANJORANG\" menjadi \"RAUND MARIADI SIMANJORANG\".", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan jenis kelamin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama antara Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki maksud untuk menghindari tindak pidana dengan penggantian nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya laki-laki tapi di akta lahir tertulis perempuan dan nama saya salah, bolehkah saya minta diubah jadi nama lain dan jenis kelamin laki-laki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17952, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang dalam perkara pemisahan harta benda antara suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perubahan nama atau jenis kelamin dalam akta kelahiran, yang merupakan masalah administrasi kependudukan. Selain itu, teks pasal bersifat prosedural/substantif dalam konteks perceraian/pemisahan harta, bukan inti dari pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17642, + "completion_tokens": 1167 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..121bf765f949b5b221dfbc47e3f20b322f2498bc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1412_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.967, + "query": 3.793, + "relevance": 16.833, + "total": 86.614 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26231, + "marked_chars": 26303 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26303, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Inti sengketa adalah kesesuaian nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama dalam dokumen identitas lainnya seperti Akta Nikah dan Surat Kenal Lahir. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' menjadi 'YAYAT HARYATI'.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari T. Karyana dan Titin yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1966 dengan nama YAYAT HARYATI berdasarkan Surat Kenal Lahir.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herry Amran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 940/30/III/1996.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat sebagai HARYATI.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambah nama menjadi YAYAT HARYATI pada KTP dan KK untuk menyesuaikan dengan data identitas pada Kutipan Akta Nikah, Surat Kenal Lahir, dan Ijazah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mengubah nama namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendalilkan bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 'HARYATI' tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas lainnya seperti Surat Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama 'YAYAT HARYATI'. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' agar menjadi 'YAYAT HARYATI' pada KTP, KK, dan dokumen lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'YAYAT' sehingga nama lengkap menjadi 'YAYAT HARYATI' pada dokumen kependudukan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dalam register. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penambahan nama dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendalilkan bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu 'HARYATI' tidak sesuai dengan nama yang tercantum dalam dokumen identitas lainnya seperti Surat Kenal Lahir, Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah yang menggunakan nama 'YAYAT HARYATI'. Pemohon meminta izin untuk menambah nama 'YAYAT' di depan nama 'HARYATI' agar menjadi 'YAYAT HARYATI' pada KTP, KK, dan dokumen lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama 'YAYAT' sehingga nama lengkap menjadi 'YAYAT HARYATI' pada dokumen kependudukan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dicatat dalam register. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari T. Karyana dan Titin yang lahir di Subang pada tanggal 21 Juli 1966 dengan nama YAYAT HARYATI berdasarkan Surat Kenal Lahir.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Herry Amran berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 940/30/III/1996.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat sebagai HARYATI.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambah nama menjadi YAYAT HARYATI pada KTP dan KK untuk menyesuaikan dengan data identitas pada Kutipan Akta Nikah, Surat Kenal Lahir, dan Ijazah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah datang ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mengubah nama namun disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya lahir dengan nama Yayat Haryati, tapi KTP dan KK saya cuma tertulis Haryati, bolehkah saya minta izin pengadilan untuk menambah nama depan saya agar sesuai dengan akta nikah dan ijazah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15700, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) dalam perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perubahan atau penambahan nama di dokumen kependudukan (KTP/KK) yang menjadi inti pertanyaan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (alat bukti), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab masalah nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13692, + "completion_tokens": 942 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7357f98293ee7e88b8a9286c718c15220c2571b0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1415_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.064, + "query": 10.535, + "relevance": 17.834, + "total": 83.454 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27071, + "marked_chars": 27152 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27152, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian orang tuanya (ayah) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan pemohon untuk mendapatkan bukti kematian resmi agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan sah menurut hukum kematian ayah pemohon yang terjadi di Makau pada tahun 1973.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari Jan Anggundharma dan Sinta Widjaja yang menikah pada tanggal 23 Januari 1971.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu pemohon, Sinta Widjaja, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon, Jan Anggundharma, meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973 karena sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga pemohon hanya memiliki Pencatatan Mendiang Nomor 1224 dari Kantor Catatan Sipil Makau dan belum memiliki Akta Kematian resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon untuk dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Jan Anggundharma belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal kematian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon, Jan Anggundharma, yang meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973. Pemohon berdalih bahwa keluarga hanya memiliki Pencatatan Mendiang dari Makau namun belum memiliki Akta Kematian resmi yang diakui di Indonesia, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan menerima bukti surat serta kesaksian yang diajukan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah menurut hukum kematian Jan Anggundharma pada tanggal 24 November 1973 di Makau, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut ke instansi terkait, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon, Jan Anggundharma, yang meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973. Pemohon berdalih bahwa keluarga hanya memiliki Pencatatan Mendiang dari Makau namun belum memiliki Akta Kematian resmi yang diakui di Indonesia, sehingga diperlukan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan menerima bukti surat serta kesaksian yang diajukan. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah menurut hukum kematian Jan Anggundharma pada tanggal 24 November 1973 di Makau, serta memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut ke instansi terkait, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari Jan Anggundharma dan Sinta Widjaja yang menikah pada tanggal 23 Januari 1971.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu pemohon, Sinta Widjaja, meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon, Jan Anggundharma, meninggal dunia di Makau pada tanggal 24 November 1973 karena sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga pemohon hanya memiliki Pencatatan Mendiang Nomor 1224 dari Kantor Catatan Sipil Makau dan belum memiliki Akta Kematian resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian ayah pemohon untuk dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Jan Anggundharma belum pernah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak tanggal kematian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal lama tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya ke dinas kependudukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14660, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian bukti surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan awam tentang cara melapor ke Dinas Kependudukan, inti masalahnya adalah prosedur administrasi pencatatan sipil (hukum publik/administrasi), bukan sengketa perdata tentang kekuatan bukti perjanjian atau akta. Meskipun putusan mengutip pasal ini untuk menilai bukti yang diajukan pemohon, pasal tersebut tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai mekanisme pelaporan kematian ke dinas kependudukan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13650, + "completion_tokens": 882 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3209b8ac3a57dac645c9a06b99374089baefdbe7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1417_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 46.625, + "query": 2.788, + "relevance": 25.726, + "total": 75.166 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27548, + "marked_chars": 27629 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27629, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Pemohon tidak menemukan dokumen penetapan orang hilang sebelumnya dan nama kakaknya telah dihapus dari kartu keluarga. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena dianggap kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 tanpa meninggalkan surat wasiat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kakak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 1995 dan hingga saat permohonan diajukan belum ditemukan keberadaannya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nama kakak Pemohon tidak tercantum dalam kartu keluarga dan tidak ditemukan data kependudukan mengenai kakak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak ditemukan dasar kepentingan hukum yang disyaratkan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya dengan alasan bahwa kakaknya telah hilang sejak tahun 1995, tidak ditemukan data kependudukannya, dan hal tersebut menghambat pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan mengenai keadaan tidak hadir dan peraturan administrasi kependudukan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok permohonan karena menilai surat permohonan bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir maupun untuk keperluan pencatatan sipil. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap kakaknya dengan alasan bahwa kakaknya telah hilang sejak tahun 1995, tidak ditemukan data kependudukannya, dan hal tersebut menghambat pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka yang telah meninggal. Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan mengenai keadaan tidak hadir dan peraturan administrasi kependudukan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok permohonan karena menilai surat permohonan bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat kepentingan hukum yang diperlukan untuk penetapan keadaan tidak hadir maupun untuk keperluan pencatatan sipil. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang atas nama kakaknya untuk keperluan pengurusan surat ahli waris atas harta peninggalan ayah mereka.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022 tanpa meninggalkan surat wasiat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kakak Pemohon pergi meninggalkan rumah pada tahun 1995 dan hingga saat permohonan diajukan belum ditemukan keberadaannya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Nama kakak Pemohon tidak tercantum dalam kartu keluarga dan tidak ditemukan data kependudukan mengenai kakak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menilai permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak ditemukan dasar kepentingan hukum yang disyaratkan untuk penetapan keadaan tidak hadir atau pencatatan sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya hilang sejak lama dan tidak ada data kependudukannya, tapi saya tidak bisa urus surat warisan ayah karena hakim bilang tidak ada kepentingan hukum yang jelas, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9499, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 495 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata", + "text": "Pasal 495: Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum. Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir (afwezigheid), khususnya mengenai adanya 'pihak-pihak yang berkepentingan' dan 'keadaan sangat memerlukan' pengelolaan harta. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menolak permohonan Pemohon karena tidak menemukan dasar kepentingan hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 463 ini, sehingga pasal ini menjadi dasar utama penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum apabila orang yang tidak hadir muncul kembali sebelum atau setelah izin perkawinan dengan orang lain diberikan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan isu perkawinan atau kemunculan kembali orang yang hilang, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan sengketa penetapan kehilangan atau pengurusan warisan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12713, + "completion_tokens": 845 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..231c38cd656760b9c31711090b7973b850bdec58 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1418_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.369, + "query": 2.886, + "relevance": 17.596, + "total": 85.871 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25647, + "marked_chars": 25719 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25719, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh OCTAVIANUS kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon. Pemohon meminta penetapan tersebut agar dapat memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang menjadi warisan bersama. Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "OCTAVIANUS dan VERONICA SHERLEY SETIAWATI melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE pada tanggal 28 Oktober 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 3479/XVII/AZALEA seluas 39,14 M2 di Apartemen Mediterania Garden Residence 1.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak pemohon menjadi ahli waris dari peninggalan harta warisan mendiang istri pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual rumah susun tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, OCTAVIANUS, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon, VERONICA SHERLEY SETIAWATI, pada tahun 2021. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan agar ia dapat bertindak sebagai wali untuk memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang merupakan warisan bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, serta menemukan bahwa pemohon adalah ayah kandung dan ahli waris yang sah. Mengingat anak pemohon masih di bawah umur dan penjualan aset tersebut bertujuan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, OCTAVIANUS, mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, menyusul kematian istri pemohon, VERONICA SHERLEY SETIAWATI, pada tahun 2021. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya masih di bawah umur, diperlukan penetapan pengadilan agar ia dapat bertindak sebagai wali untuk memproses balik nama atau menjual harta peninggalan istri berupa rumah susun yang merupakan warisan bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, serta menemukan bahwa pemohon adalah ayah kandung dan ahli waris yang sah. Mengingat anak pemohon masih di bawah umur dan penjualan aset tersebut bertujuan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan menetapkan pemohon sebagai wali dari anak tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "OCTAVIANUS dan VERONICA SHERLEY SETIAWATI melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE pada tanggal 28 Oktober 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VERONICA SHERLEY SETIAWATI memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Rumah Susun Nomor 3479/XVII/AZALEA seluas 39,14 M2 di Apartemen Mediterania Garden Residence 1.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon, ALEXANDRA GEORGINA CELESTINE, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak pemohon menjadi ahli waris dari peninggalan harta warisan mendiang istri pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual rumah susun tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membiayai keperluan pendidikan anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal dan anak saya masih kecil, bagaimana cara saya jual rumah warisan untuk biaya hidupnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10819, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga status ini menjadi syarat substantif yang memicu perlunya pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum (menjual rumah). Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menentukan bahwa anak tersebut belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga memerlukan wali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13262, + "completion_tokens": 948 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9623da3f5942e4054f9d232011b20cad38e1c98 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1422_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.545, + "query": 6.059, + "relevance": 14.58, + "total": 82.202 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29206, + "marked_chars": 29287 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29287, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perdata oleh RELITA PASARIBU kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan atas nama anak yang masih di bawah umur. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak perempuannya yang belum dewasa serta izin untuk menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas harta peninggalan almarhum suaminya. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak dalam transaksi jual beli, namun menolak petitum penetapan status wali karena dianggap otomatis menurut hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "RELITA PASARIBU menikah dengan MARUAP SITUMORANG dan dikaruniai tiga orang anak, termasuk STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG yang lahir pada 19 Oktober 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARUAP SITUMORang meninggal dunia pada 1 Mei 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan atas nama dirinya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris anak-anaknya karena kebutuhan ekonomi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut undang-undang, sehingga petitum penetapan status wali ditolak sebagai berlebihan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas tanah dan bangunan seluas 92 M2.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "RELITA PASARIBU mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya, MARUAP SITUMORANG, atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, khususnya STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya belum dewasa, ia memerlukan penetapan perwalian dan izin khusus dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum jual beli demi menopang ekonomi keluarga. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian suami, serta kepemilikan sertifikat tanah. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut hukum, sehingga permohonan untuk menetapkan status wali ditolak sebagai berlebihan. Namun, permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dikabulkan secara redaksional, dengan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "RELITA PASARIBU mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum suaminya, MARUAP SITUMORANG, atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur, khususnya STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya belum dewasa, ia memerlukan penetapan perwalian dan izin khusus dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum jual beli demi menopang ekonomi keluarga. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung fakta pernikahan, kelahiran anak, kematian suami, serta kepemilikan sertifikat tanah. Dalam putusannya, hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut hukum, sehingga permohonan untuk menetapkan status wali ditolak sebagai berlebihan. Namun, permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan dikabulkan secara redaksional, dengan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "RELITA PASARIBU menikah dengan MARUAP SITUMORANG dan dikaruniai tiga orang anak, termasuk STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG yang lahir pada 19 Oktober 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MARUAP SITUMORang meninggal dunia pada 1 Mei 2020, meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan atas nama dirinya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "STEPHANIE OKTAVIA SITUMORANG masih berada di bawah umur dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi hak ahli waris anak-anaknya karena kebutuhan ekonomi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup menjadi wali secara otomatis menurut undang-undang, sehingga petitum penetapan status wali ditolak sebagai berlebihan.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa mewakili anak yang belum dewasa dalam menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas tanah dan bangunan seluas 92 M2.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya butuh izin jual tanah warisan suami untuk anak kecil demi ekonomi keluarga, apakah harus minta penetapan wali dulu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12024, + "candidates": [ + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika orang tua yang menjadi wali hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak dalam perkawinan sah (kawin) di mana salah satu orang tua meninggal dunia, sehingga tidak memenuhi unsur fakta pemicu pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13960, + "completion_tokens": 876 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc0697b8f3b026cbbd4dfec8213391c5184b1485 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1427_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.971, + "query": 4.165, + "relevance": 38.587, + "total": 111.739 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26331, + "marked_chars": 26403 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26403, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta izin sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa guna menjual tanah dan bangunan warisan. Inti sengketa adalah keabsahan dan kewenangan pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atas harta warisan bersama karena adanya ahli waris yang belum cakap hukum. Pemohon meminta penetapan pengadilan yang memberikan izin untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Dwi Lilis Suprihatini pada tanggal 09 April 1997 dan dikaruniai tiga orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dwi Lilis Suprihatini meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237 atas nama Harun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu anak Pemohon, Hilal Akbar, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tanah dan bangunan warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan, perawatan anak, dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan tempat tinggal Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang belum dewasa, Hilal Akbar.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Hilal Akbar, agar dapat menjual tanah dan bangunan warisan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237, yang semula dimiliki oleh Pemohon dan almarhumah istrinya, Dwi Lilis Suprihatini, yang meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Hilal Akbar dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual objek tanah dan bangunan warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, Hilal Akbar, agar dapat menjual tanah dan bangunan warisan. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237, yang semula dimiliki oleh Pemohon dan almarhumah istrinya, Dwi Lilis Suprihatini, yang meninggal dunia pada tahun 2021. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Hilal Akbar dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual objek tanah dan bangunan warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Dwi Lilis Suprihatini pada tanggal 09 April 1997 dan dikaruniai tiga orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dwi Lilis Suprihatini meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12237 atas nama Harun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu anak Pemohon, Hilal Akbar, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menjual tanah dan bangunan warisan tersebut untuk kepentingan pendidikan, perawatan anak, dan kebutuhan sehari-hari.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan tempat tinggal Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak laki-laki yang belum dewasa, Hilal Akbar.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Duri Nirmala Nomor 16A, Jakarta Barat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang punya anak kecil, bagaimana cara jual tanah warisan suami demi biaya sekolah anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10118, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai siapa yang termasuk 'belum dewasa' (minor). Meskipun pertanyaan melibatkan anak kecil, pasal ini hanya bersifat definisional dan tidak mengatur mekanisme atau prosedur hukum untuk menjual tanah warisan atau pengangkatan wali. Jawaban substantif untuk pertanyaan 'bagaimana cara jual' tidak terletak pada definisi umur, melainkan pada aturan perwalian dan kuasa pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Ini adalah inti hukum substantif yang menjawab pertanyaan pengguna tentang prosedur legal untuk menjual tanah warisan demi kepentingan anak, yaitu dengan mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat cakap untuk membuat persetujuan (perjanjian). Meskipun relevan secara umum dengan hukum perjanjian, pasal ini tidak secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan harta anak belum dewasa atau prosedur pengangkatan wali untuk menjual harta tersebut. Fokus pertanyaan adalah pada prosedur administratif/hukum perwalian, bukan pada validitas kapasitas hukum anak untuk menandatangani jual beli." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13135, + "completion_tokens": 1141 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2ccb19d42db9403de5a4e6fc97386d75ada7712 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_142_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 40.594, + "query": 7.289, + "relevance": 44.186, + "total": 92.124 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44905, + "marked_chars": 45031 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Novita\nRiama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H., M.H. dan\nAde Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 Februari\n2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut, Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. Panitera\nPengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. \n Hakim Anggota \n Hakim Ketua \n \n Iwan Wardhana, S.H., M.H. Novita Riama, S.H., M.H.\n \n Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.\n \n Panitera Pengganti\n .\n Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.\nPerincian biaya :\n \n \n1. PNBP ......................................\nRp 30.000,00;\n2. Proses Perkara ………….……\nRp 150.000,00;\n3. Panggilan.................................\nRp 450.000,00;\n4. Redaksi ...................................\nRp 30.000,00;\n5. Materai ....................................\nRp 10.000,00;\nHalaman 14 dari 14 Putusan Nom" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45031, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum berupa penyebarluasan foto/video intim dan pelaporan polisi yang didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan dalam hubungan konsensual. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat bersalah dan membayar ganti rugi materiil serta immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Gugatan ini gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang didalilkan telah menyebarluaskan foto/video intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat gugur karena ketidakhadiran Penggugat yang dianggap tidak serius mengajukan gugatan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarluaskan rekaman hubungan intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas tuduhan kekerasan seksual, padahal hubungan tersebut bersifat konsensual dan didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Namun, upaya mediasi gagal dan dalam persidangan berikutnya, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyebarluaskan rekaman hubungan intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas tuduhan kekerasan seksual, padahal hubungan tersebut bersifat konsensual dan didalilkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp500.000.000,- serta uang paksa. Namun, upaya mediasi gagal dan dalam persidangan berikutnya, Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang didalilkan telah menyebarluaskan foto/video intim dan melaporkan Penggugat ke kepolisian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut melalui e-Summons.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat gugur karena ketidakhadiran Penggugat yang dianggap tidak serius mengajukan gugatan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak hadir di sidang setelah dipanggil sah, lalu gugatan saya dinyatakan gugur karena dianggap tidak serius, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44905, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang batas usia kedewasaan dan kecakapan hukum (status pribadi). Pertanyaan berkaitan dengan akibat hukum dari ketidakhadiran di persidangan (prosedur perdata), bukan mengenai status dewasa atau cakap hukum para pihak. Isi pasal tidak mengatur mekanisme panggilan sidang atau gugurnya gugatan karena tidak hadir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (konsensualisme). Pertanyaan berkaitan dengan prosedur perdata akibat ketidakhadiran di sidang, bukan mengenai sah-tidaknya suatu perjanjian antara para pihak. Tidak ada hubungan substantif antara syarat sahnya perjanjian dengan gugurnya gugatan karena tidak hadir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ganti rugi. Meskipun gugatan awal dalam perkara ini berbasis PMH, pertanyaan spesifik pengguna adalah mengenai 'gugur'nya gugatan karena tidak hadir di sidang. Ketidakhadiran di sidang adalah masalah prosedural (Hir/Reglemen Acara Perdata), bukan unsur substantif dari PMH itu sendiri. Pasal ini tidak mengatur akibat hukum dari ketidakhadiran di persidangan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26125, + "completion_tokens": 914 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52895c415dbf62ce679baac03042788be3434226 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1433_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.708, + "query": 2.273, + "relevance": 28.301, + "total": 99.331 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31382, + "marked_chars": 31463 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31463, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum. Inti sengketa adalah kebutuhan ijin pengadilan bagi wali untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sdr. Tanda Sirait pada tanggal 5 Januari 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sdr. Tanda Sirait dikaruniai lima orang anak, termasuk Grace Miracle Sirait.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sdr. Tanda Sirait meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kelima anaknya telah mendapatkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait meliputi tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09.03.01.06.012599 atas nama Lasmaria Hutapea.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Grace Miracle Sirait masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anak berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya, Grace Miracle Sirait, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon didalilkan sebagai ahli waris bersama anak-anak lainnya atas harta peninggalan suami berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Dengan alasan kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak, Pemohon meminta penetapan sebagai wali serta ijin pengadilan untuk menjual harta tersebut. Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung adalah wali yang sah untuk anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan salah satu anaknya, Grace Miracle Sirait, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon didalilkan sebagai ahli waris bersama anak-anak lainnya atas harta peninggalan suami berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat hak milik. Dengan alasan kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak, Pemohon meminta penetapan sebagai wali serta ijin pengadilan untuk menjual harta tersebut. Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung adalah wali yang sah untuk anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Sdr. Tanda Sirait pada tanggal 5 Januari 1980.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sdr. Tanda Sirait dikaruniai lima orang anak, termasuk Grace Miracle Sirait.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sdr. Tanda Sirait meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kelima anaknya telah mendapatkan Surat Pernyataan Ahli Waris atas harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan Sdr. Tanda Sirait meliputi tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09.03.01.06.012599 atas nama Lasmaria Hutapea.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Grace Miracle Sirait masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anak berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanah warisan untuk biaya hidup?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16263, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan wali (ibu) untuk menjual harta warisan anak di bawah umur. Selain itu, dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat-surat (bukti P-1 sampai P-7), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab sengketa atau permohonan perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15258, + "completion_tokens": 910 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d67a1cfaa954472f888d73c248e5103c1f879f44 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1444_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 47.697, + "query": 5.304, + "relevance": 36.341, + "total": 89.364 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41430, + "marked_chars": 41538 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41538, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang dilahirkannya sebelum perkawinan sah dengan almarhumah istrinya belum tercatat sebagai anak sah. Pemohon meminta pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan yang sah dan memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ressy Munita pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/61/2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki anak bernama Qynna Nabila Rizal yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2017, sebelum perkawinan dengan Ressy Munita dilangsungkan secara sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Qynna Nabila Rizal hanya mencantumkan nama ibu Ressy Munita sebagai orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ressy Munita, istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengesahkan Qynna Nabila Rizal sebagai anak sah agar nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang pria yang telah menikah secara sah dengan almarhumah istrinya pada tahun 2017, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak pertamanya yang lahir pada tahun 2017 belum tercatat sebagai anak sah dalam dokumen kelahiran. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhumah istrinya sah menurut hukum, sehingga permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan. Pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang pria yang telah menikah secara sah dengan almarhumah istrinya pada tahun 2017, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak pertamanya yang lahir pada tahun 2017 belum tercatat sebagai anak sah dalam dokumen kelahiran. Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan almarhumah istrinya sah menurut hukum, sehingga permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan. Pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ressy Munita pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 799/61/2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki anak bernama Qynna Nabila Rizal yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2017, sebelum perkawinan dengan Ressy Munita dilangsungkan secara sah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Qynna Nabila Rizal hanya mencantumkan nama ibu Ressy Munita sebagai orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ressy Munita, istri Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 6 November 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengesahkan Qynna Nabila Rizal sebagai anak sah agar nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin nama saya dicantumkan sebagai ayah dalam akta lahir anak saya yang lahir sebelum kami menikah, padahal istri saya sudah meninggal, apakah bisa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27008, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak luar kawin atau pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (bukti P-1 sampai P-8), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu dan konsekuensi pengakuan setelah ibu meninggal. Putusan secara eksplisit mengutip dan menganalisis pasal ini untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat dilakukan oleh ayah ketika ibu sudah meninggal dunia, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20525, + "completion_tokens": 844 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd62f622edbb9a1f5b268ac963424d09b4a40bac --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,278 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_145_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 77, + "timings": { + "parse": 0.13, + "classify": 0.0, + "condense": 157.461, + "read": 87.77, + "query": 2.739, + "relevance": 160.51, + "total": 408.61 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 227041, + "marked_chars": 227725 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 370.000,00; (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023,\noleh kami, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,\nA.Asgari Mandala Dewa, S.H., dan Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan\nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\ntanggal 15 Pebruari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17\nOktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kesumawati, S.H.,\nPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\nA.Asgari Mandala Dewa, S.H. Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.\nDinahayati Syofyan, S.H.,M.H.\nPanitera Pengganti,\nKesumawati, S.H.,M.H.\nHalaman 76 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134933, + "summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 94292, + "summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20].\n\n[HAL 47-50] Tergugat menegaskan itikad baiknya dengan menawarkan pengurangan harga (diskon) sebesar Rp4.551.264.323,00 sehingga sisa pembayaran menjadi Rp9.327.860.204,00, namun Penggugat tidak merespons [HAL 47]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi karena keterlambatan pembayaran cicilan, lalai menandatangani PPJB, dan pembatalan sepihak [HAL 48]. Akibatnya, Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana [HAL 49]. Tergugat membantah permohonan uang paksa dan sita jaminan karena tidak ada utang piutang yang terbukti dan unit belum diserahkan karena belum lunas [HAL 49-50]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 50-51].\n\n[HAL 52-67] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-43 (Formulir Pesanan, bukti bayar, brosur, somasi) tanpa saksi [HAL 52-55]. Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-91 (Putusan sebelumnya, Formulir Pesanan, kwitansi bayar, email notifikasi PPJB, surat pembatalan, invoice komisi agen) dan keterangan ahli Dr. Samuel M.P Hutabarat [HAL 55-67]. Ahli menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang, brosur bukan dokumen hukum yang mengikat kecuali ada janji ganti rugi spesifik, dan sengkatan dalam perjanjian harus diselesaikan via Wanprestasi, bukan PMH [HAL 65-67].\n\n[HAL 68-76] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena terkait pembuktian materiil (pokok perkara) dan menolak eksepsi *obscurum libellum* karena dalil PMH jelas mengenai ketidaksesuaian promosi dengan realisasi fisik bangunan [HAL 68-69]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan gugatan tidak *ne bis in idem* karena putusan sebelumnya hanya menolak secara formil [HAL 71]. Hakim memeriksa unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan menemukan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower [HAL 72]. Gambar promosi (P-39) dan desain perubahan (P-41-P-43) tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat [HAL 73]. Penggugat terbukti wanprestasi dengan menunggak pembayaran jatuh tempo 1 Februari 2019, lalai menandatangani PPJB, dan membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 73-74]. Tergugat telah menawarkan solusi itikad baik yang diabaikan Penggugat [HAL 74]. Hakim menyimpulkan Penggugat mengada-ada alasan PMH untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana [HAL 75]. Karena unsur PMH tidak terbukti, gugatan ditolak seluruhnya [HAL 75-76].\n\n[HAL 76-77] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp370.000,00 [HAL 76-77]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-20] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 145/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Alexander Sasagawa Palar) dan Penggugat II (Bryan Raymon Palar) melawan Tergugat (PT. Harapan Global Niaga). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka sebagai konsumen telah membeli 17 unit apartemen West Vista dengan total pembayaran Rp5.350.908.000,00 [HAL 2-4]. Gugatan ini didasari klaim Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris sebagaimana dipromosikan dalam brosur, melainkan hanya satu tower, serta mengubah fasilitas seperti kolam renang tanpa pemberitahuan [HAL 6-10]. Para Penggugat menuntut pembatalan demi hukum seluruh Formulir Pesanan dan pengembalian dana sebesar Rp5.350.908.000,00 ditambah kerugian materiil dan immateril lainnya hingga total Rp7.850.908.000,00 [HAL 16-19]. Tergugat mengajukan eksepsi *ne bis in idem* karena Penggugat I pernah menggugat dengan perkara sama yang telah berkekuatan hukum tetap, serta eksepsi *obscuur libellum* karena menggabungkan dalil PMH dan Wanprestasi yang dianggap kabur [HAL 21-31]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan, menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi dengan disclaimer, dan menegaskan bahwa Para Penggugat melakukan Wanprestasi dengan menunggak cicilan hingga 11 bulan serta membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 31-42]. Tergugat berargumen bahwa berdasarkan Poin 9 dan 12 Formulir Pesanan, pembatalan oleh pemesan mengakibatkan pembayaran tidak dapat dikembalikan [HAL 36-37]. Tergugat juga menyangkal unsur PMH karena telah menyelesaikan pembangunan sesuai kontrak dan menawarkan solusi perdamaian berupa diskon harga [HAL 46-47]. Mediasi dinyatakan gagal [HAL 20].\n\n[HAL 47-50] Tergugat menegaskan itikad baiknya dengan menawarkan pengurangan harga (diskon) sebesar Rp4.551.264.323,00 sehingga sisa pembayaran menjadi Rp9.327.860.204,00, namun Penggugat tidak merespons [HAL 47]. Tergugat menuduh Penggugat wanprestasi karena keterlambatan pembayaran cicilan, lalai menandatangani PPJB, dan pembatalan sepihak [HAL 48]. Akibatnya, Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana [HAL 49]. Tergugat membantah permohonan uang paksa dan sita jaminan karena tidak ada utang piutang yang terbukti dan unit belum diserahkan karena belum lunas [HAL 49-50]. Tergugat memohon penolakan gugatan untuk seluruhnya [HAL 50-51].\n\n[HAL 52-67] Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-43 (Formulir Pesanan, bukti bayar, brosur, somasi) tanpa saksi [HAL 52-55]. Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-91 (Putusan sebelumnya, Formulir Pesanan, kwitansi bayar, email notifikasi PPJB, surat pembatalan, invoice komisi agen) dan keterangan ahli Dr. Samuel M.P Hutabarat [HAL 55-67]. Ahli menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang, brosur bukan dokumen hukum yang mengikat kecuali ada janji ganti rugi spesifik, dan sengkatan dalam perjanjian harus diselesaikan via Wanprestasi, bukan PMH [HAL 65-67].\n\n[HAL 68-76] Majelis Hakim menolak eksepsi *ne bis in idem* karena terkait pembuktian materiil (pokok perkara) dan menolak eksepsi *obscurum libellum* karena dalil PMH jelas mengenai ketidaksesuaian promosi dengan realisasi fisik bangunan [HAL 68-69]. Dalam pokok perkara, Hakim menyatakan gugatan tidak *ne bis in idem* karena putusan sebelumnya hanya menolak secara formil [HAL 71]. Hakim memeriksa unsur PMH Pasal 1365 KUHPerdata dan menemukan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower [HAL 72]. Gambar promosi (P-39) dan desain perubahan (P-41-P-43) tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat [HAL 73]. Penggugat terbukti wanprestasi dengan menunggak pembayaran jatuh tempo 1 Februari 2019, lalai menandatangani PPJB, dan membatalkan pemesanan secara sepihak [HAL 73-74]. Tergugat telah menawarkan solusi itikad baik yang diabaikan Penggugat [HAL 74]. Hakim menyimpulkan Penggugat mengada-ada alasan PMH untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana [HAL 75]. Karena unsur PMH tidak terbukti, gugatan ditolak seluruhnya [HAL 75-76].\n\n[HAL 76-77] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara Rp370.000,00 [HAL 76-77]." + }, + "read": { + "input_chars": 4370, + "frame": "Para Penggugat menggugat PT. Harapan Global Niaga atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian pembangunan apartemen dengan promosi, menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah dengan dalil Wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak oleh Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Penggugat dinyatakan wanprestasi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membeli 17 unit apartemen dengan total pembayaran sebesar Rp5.350.908.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris serta mengubah fasilitas tanpa pemberitahuan sebagaimana dipromosikan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan dan menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menunggak pembayaran jatuh tempo pada 1 Februari 2019.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat lalai menandatangani PPJB.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat membatalkan pemesanan secara sepihak.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gambar promosi dan desain perubahan tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Para Penggugat.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyimpulkan Para Penggugat mengada-ada alasan Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian realisasi fisik apartemen dengan promosi, serta menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah adanya janji dalam kontrak dan menuduh Para Penggugat wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran, kelalaian menandatangani dokumen, dan pembatalan sepihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower serta gambar promosi tidak diserahkan langsung oleh Tergugat. Hakim juga menetapkan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran dan membatalkan pesanan secara sepihak. Karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Para Penggugat dinyatakan wanprestasi, gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena ketidaksesuaian realisasi fisik apartemen dengan promosi, serta menuntut pembatalan pesanan dan pengembalian dana. Tergugat membantah adanya janji dalam kontrak dan menuduh Para Penggugat wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran, kelalaian menandatangani dokumen, dan pembatalan sepihak. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower serta gambar promosi tidak diserahkan langsung oleh Tergugat. Hakim juga menetapkan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi dengan menunggak pembayaran dan membatalkan pesanan secara sepihak. Karena unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti dan Para Penggugat dinyatakan wanprestasi, gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat membeli 17 unit apartemen dengan total pembayaran sebesar Rp5.350.908.000,00.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak membangun dua tower secara berdampingan dan simetris serta mengubah fasilitas tanpa pemberitahuan sebagaimana dipromosikan.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya janji pembangunan dua tower dalam Formulir Pesanan dan menyatakan brosur hanya bersifat ilustrasi.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menunggak pembayaran jatuh tempo pada 1 Februari 2019.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat lalai menandatangani PPJB.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat membatalkan pemesanan secara sepihak.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membatalkan seluruh 17 unit apartemen pada 8 Januari 2020 dengan ketentuan menolak pengembalian dana.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Formulir Pesanan tidak mewajibkan pembangunan dua tower.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gambar promosi dan desain perubahan tidak diberikan langsung oleh Tergugat kepada Para Penggugat.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyimpulkan Para Penggugat mengada-ada alasan Perbuatan Melawan Hukum untuk membatalkan pesanan dan meminta pengembalian dana.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka apartemen tapi telat tanda tangan dan batalkan sendiri, sekarang developer tolak kembalikan uangnya, kan saya yang rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26198, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1311 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1311: Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, atau tidak berbuat). Meskipun menjadi dasar hukum perikatan, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai akibat hukum dari pembatalan pesanan dan penolakan pengembalian uang muka akibat kelalaian pembayaran, pasal ini terlalu umum dan tidak secara langsung mengatur mekanisme pembatalan atau akibat wanprestasi yang menjadi inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat ketidakpemenuhan perikatan setelah debitur lalai. Pertanyaan fokus pada hak pengembalian uang muka (restitusi) akibat pembatalan sepihak/kelalaian, bukan pada tuntutan ganti rugi lebih lanjut atas kerugian tambahan. Dalam putusan terkait, gugatan perbuatan melawan hukum (yang sering dikaitkan dengan pasal ini secara tidak langsung atau pasal 1365) ditolak karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dan sengketa lebih ke arah pelaksanaan perjanjian jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat batal yang dianggap selalu ada dalam persetujuan timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, serta prosedur pembatalan melalui Pengadilan. Ini sangat relevan dengan pertanyaan karena menyangkut akibat hukum dari ketidakpatuhan (telat tanda tangan/bayar) terhadap perjanjian pemesanan (Order Form/PPJB) dan hak developer untuk membatalkan perjanjian serta retaining uang muka berdasarkan kesepakatan atau hukum perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pewarisan kewajiban dan hukuman dalam perikatan yang melibatkan ahli waris. Fakta pertanyaan tidak melibatkan kematian atau pewarisan hak/kewajiban, sehingga tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian pemesanan harus memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik mengenai akibat dari pembatalan dan penolakan pengembalian uang muka lebih tepat dianalisis melalui pasal akibat wanprestasi atau pembatalan perjanjian (seperti Pasal 1266 atau klausul perjanjian itu sendiri), bukan sekadar syarat sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya) dan kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang alasan developer menolak pengembalian uang muka jika klausul dalam Order Form/PPJB secara sah mengatur bahwa uang muka hangus atau tidak dapat ditarik kembali jika pembeli membatalkan atau lalai. Putusan juga menekankan pentingnya menaati ketentuan dalam Formulir Pemesanan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, sengketa muncul dari hubungan kontraktual (pembayaran uang muka, pembatalan pesanan). Meskipun penggugat dalam putusan mencoba menggunakan pasal ini, hakim menolak karena sengketa lebih tepat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian (wanprestasi/klausul perjanjian) dan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Untuk pertanyaan awam mengenai hak pengembalian uang muka akibat pembatalan, dasar hukum utamanya adalah hukum perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan jual beli. Meskipun transaksi apartemen adalah jual beli, pasal ini tidak mengatur akibat hukum dari pembatalan atau kelalaian pembayaran yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli (saat kesepakatan). Ini tidak menjawab pertanyaan mengenai akibat hukum dari pembatalan dan penolakan pengembalian uang muka setelah kesepakatan terjadi namun ada kelalaian pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (beban pembuktian). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas hak/kewajiban material." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) dari putusan hakim. Ini adalah aturan prosedural yang tidak relevan dengan substansi hak pengembalian uang muka dalam sengketa perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 76917, + "completion_tokens": 3852 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc6b1b55a48595c9d67c461a0b65e1d6397900a6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1462_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.942, + "query": 2.505, + "relevance": 12.929, + "total": 100.393 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26412, + "marked_chars": 26484 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26484, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita terhadap diri sendiri sebagai pemohon dalam perkara perdata permohonan penetapan ahli waris dan perwalian. Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan status ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu serta penunjukan wali bagi anak di bawah umur untuk mengurus harta warisan. Para Pemohon meminta pengadilan menetapkan mereka sebagai ahli waris sah dan menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita adalah suami dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yaitu Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fidelia Tedjasasmita masih berada di bawah umur dan belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 632 M2 di Jalan Tosiga Mulia, Blok 1/3, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.4918/Kebun Jeruk atas nama Freddy Tedjasasmita.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita ditetapkan sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak karena almarhum Cecillia Chandra Wisnu, istri dari Pemohon I, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena salah satu ahli waris, Fidelia Tedjasasmita, masih di bawah umur, diperlukan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukumnya, termasuk pengalihan hak atas harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu, serta menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita yang diberi wewenang untuk mengurus peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan perwalian anak karena almarhum Cecillia Chandra Wisnu, istri dari Pemohon I, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena salah satu ahli waris, Fidelia Tedjasasmita, masih di bawah umur, diperlukan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukumnya, termasuk pengalihan hak atas harta warisan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Freddy Tedjasasmita, Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu, serta menetapkan Freddy Tedjasasmita sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita yang diberi wewenang untuk mengurus peralihan hak atas sertifikat hak milik tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita adalah suami dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu yang menikah pada tanggal 16 Mei 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yaitu Felicia, Chelsea, dan Fidelia Tedjasasmita.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fidelia Tedjasasmita masih berada di bawah umur dan belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Cecillia Chandra Wisnu meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan seluas 632 M2 di Jalan Tosiga Mulia, Blok 1/3, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.4918/Kebun Jeruk atas nama Freddy Tedjasasmita.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon Freddy Tedjasasmita ditetapkan sebagai wali bagi Fidelia Tedjasasmita.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Cecillia Chandra Wisnu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak kami masih kecil, bagaimana cara saya mengurus warisan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12477, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh wali (ayah/ibu yang ditunjuk) untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda tak bergerak milik anak yang belum dewasa, seperti menjual tanah. Dalam konteks pertanyaan tentang cara mengurus warisan ketika anak masih kecil, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjelaskan bahwa wali tidak dapat sembarangan menjual atau mengasingkan harta anak tanpa izin Pengadilan Negeri, sehingga relevan untuk menjawab langkah hukum yang diperlukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13225, + "completion_tokens": 989 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fe14a6675c490bf9f9c78c8bd50e365bf228363 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1467_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.537, + "query": 9.207, + "relevance": 10.516, + "total": 89.275 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21098, + "marked_chars": 21154 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21154, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara permohonan penetapan wali. Inti sengketa adalah kebutuhan pemohon untuk mendapatkan kewenangan hukum mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam hal menjual harta warisan. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk mewakili anak-anaknya menjual tanah dan bangunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 07 April 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anaknya menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ada harta warisan berupa tanah dan atau bangunan seluas 200 M2 dengan surat girik atas nama Ruhanah Bt Muhamad yang terletak di Jakarta Selatan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan atau bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dua anak Pemohon, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak yang masih di bawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai wali dari Pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah meninggalnya suaminya, ia dan anak-anaknya menjadi ahli waris atas harta warisan berupa tanah dan bangunan. Karena dua anaknya masih di bawah umur dan tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon membutuhkan kewenangan wali untuk mewakili mereka dalam menjual harta warisan tersebut guna menopang kehidupan ekonomi. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta kesaksian, dan menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak di bawah umurnya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah meninggalnya suaminya, ia dan anak-anaknya menjadi ahli waris atas harta warisan berupa tanah dan bangunan. Karena dua anaknya masih di bawah umur dan tidak mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon membutuhkan kewenangan wali untuk mewakili mereka dalam menjual harta warisan tersebut guna menopang kehidupan ekonomi. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta kesaksian, dan menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kedua anak di bawah umurnya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 07 April 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anaknya menjadi ahli waris dari almarhum suami Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ada harta warisan berupa tanah dan atau bangunan seluas 200 M2 dengan surat girik atas nama Ruhanah Bt Muhamad yang terletak di Jakarta Selatan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan atau bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dua anak Pemohon, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak yang masih di bawah umur belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon perlu mendapatkan penetapan sebagai wali dari Pengadilan untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh izin pengadilan jadi wali anak kecil saya agar bisa jual tanah warisan suami untuk biaya hidup." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10300, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pemohon (janda) untuk mengajukan permohonan izin menjadi wali dan mendapatkan kuasa dari pengadilan guna menjual tanah warisan untuk kepentingan hidup anak-anaknya, sebagaimana yang menjadi inti pertanyaan dan pertimbangan hakim dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11070, + "completion_tokens": 908 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8984fdc034b386bd8b6b509d8b4cceaac92101b1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_146_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.15, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.926, + "query": 2.075, + "relevance": 11.122, + "total": 93.273 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49656, + "marked_chars": 49791 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49791, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditunjuk sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan izin kuasa untuk menjual harta warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata tanpa pihak tergugat yang berlawanan, berfokus pada validitas kewenangan pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili anak dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan status wali dan memberikan ijin khusus untuk menandatangani surat jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Bambang Purwanto Darmali yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tiga orang anak dari perkawinannya dengan almarhum, yaitu Yoanita, Cindy Alviani, dan Melvin Timothy.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon bernama Melvin Timothy lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami pemohon dan pemohon merupakan ahli waris dari Sri Rahayu Lunardi, nenek dari almarhum suami.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa tujuh bidang tanah dan bangunan di atas tanah garapan yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual harta warisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Melvin Timothy.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ijin untuk mewakili anak di bawah umur dalam menandatangani penjualan tanah dan bangunan warisan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur serta izin kuasa untuk menjual harta warisan. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, ia perlu mewakili mereka dalam transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya yang merupakan harta warisan. Pengadilan memeriksa kewenangan yurisdiksi dan substansi permohonan, menemukan bahwa pemohon secara otomatis menjadi wali hukum bagi anaknya yang belum dewasa berdasarkan ketentuan perwalian, sehingga permintaan untuk 'ditetapkan' sebagai wali ditolak karena berlebihan. Namun, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan memberikan ijin kepada pemohon sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya, dengan pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur serta izin kuasa untuk menjual harta warisan. Pemohon berdalih bahwa karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, ia perlu mewakili mereka dalam transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan peninggalan nenek dari almarhum suaminya yang merupakan harta warisan. Pengadilan memeriksa kewenangan yurisdiksi dan substansi permohonan, menemukan bahwa pemohon secara otomatis menjadi wali hukum bagi anaknya yang belum dewasa berdasarkan ketentuan perwalian, sehingga permintaan untuk 'ditetapkan' sebagai wali ditolak karena berlebihan. Namun, pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian dengan memberikan ijin kepada pemohon sebagai kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli atas tujuh bidang tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya, dengan pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Bambang Purwanto Darmali yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tiga orang anak dari perkawinannya dengan almarhum, yaitu Yoanita, Cindy Alviani, dan Melvin Timothy.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon bernama Melvin Timothy lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami pemohon dan pemohon merupakan ahli waris dari Sri Rahayu Lunardi, nenek dari almarhum suami.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan yang dimaksud berupa tujuh bidang tanah dan bangunan di atas tanah garapan yang terletak di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri untuk menjual harta warisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Melvin Timothy.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta ijin untuk mewakili anak di bawah umur dalam menandatangani penjualan tanah dan bangunan warisan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda butuh izin jual tanah warisan untuk biaya sekolah anak kecil saya, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22603, + "candidates": [ + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika wali (ibu) hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak dalam perkawinan sah (kawin) yang kehilangan orang tua, sehingga pasal ini tidak mengatur substansi masalah perwalian anak sah yang menjadi inti sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22833, + "completion_tokens": 932 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d71f1e6b091662f28592736cc63a6447bbc90f6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1476_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.788, + "query": 2.885, + "relevance": 9.232, + "total": 101.921 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22769, + "marked_chars": 22833 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22833, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Inti sengketa adalah kebutuhan persetujuan pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan harta warisan atas nama anak tersebut. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan kepada pihak ketiga atau bank.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan LINAYANGTRI IRWAN dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO yang lahir pada tanggal 24 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, LINAYANGTRI IRWAN, meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO menjadi ahli waris sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang LINAYANGTRI IRWAN memiliki harta berupa tanah dan atau bangunan seluas 153 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, ADLER THEODORE SUGIARTO, masih dikategorikan anak di bawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat untuk menjual atau menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mengemukakan bahwa ia menikah secara sah dengan mendiang LINAYANGTRI IRWAN dan dikaruniai anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO. Setelah istri meninggal dunia, Pemohon dan anak menjadi ahli waris sah atas harta berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama mendiang. Karena anak masih di bawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan untuk dapat menjual atau menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak ketiga atau bank. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu menjadi wali dan permohonan tersebut tidak melawan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan atas nama anak kepada pihak ketiga atau Bank BCA." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak yang masih di bawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon mengemukakan bahwa ia menikah secara sah dengan mendiang LINAYANGTRI IRWAN dan dikaruniai anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO. Setelah istri meninggal dunia, Pemohon dan anak menjadi ahli waris sah atas harta berupa sertifikat hak guna bangunan atas nama mendiang. Karena anak masih di bawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan wali dari pengadilan untuk dapat menjual atau menjaminkan sertifikat tersebut kepada pihak ketiga atau bank. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu menjadi wali dan permohonan tersebut tidak melawan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali untuk menjual atau menjaminkan sertifikat hak guna bangunan atas nama anak kepada pihak ketiga atau Bank BCA.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan LINAYANGTRI IRWAN pada tanggal 27 Oktober 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan LINAYANGTRI IRWAN dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ADLER THEODORE SUGIARTO yang lahir pada tanggal 24 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, LINAYANGTRI IRWAN, meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO menjadi ahli waris sah dari Mendiang LINAYANGTRI IRWAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang LINAYANGTRI IRWAN memiliki harta berupa tanah dan atau bangunan seluas 153 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 yang terletak di Komplek BSD, The Zora Cluster Kimora Blok C-1 No.16, Desa/Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, ADLER THEODORE SUGIARTO, masih dikategorikan anak di bawah umur sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat untuk menjual atau menjaminkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04736 kepada pihak Bank BCA guna menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama ADLER THEODORE SUGIARTO.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan kami punya tanah, tapi anak saya masih kecil sehingga tidak bisa jual atau gadai sendiri, apa saya bisa minta izin pengadilan untuk mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10431, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai prosedur meminta izin pengadilan untuk menjual atau menggadaikan tanah milik anak yang masih di bawah umur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11730, + "completion_tokens": 1063 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d9dd94b5788d87fb85bc7f75f77fc37561cdc302 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,277 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_147_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 87, + "timings": { + "parse": 0.205, + "classify": 0.0, + "condense": 376.149, + "read": 96.219, + "query": 4.389, + "relevance": 151.829, + "total": 628.791 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 241501, + "marked_chars": 242275 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\nDalam Konvensi.\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet On Vankelijke\nVerklaar );\nDalam Rekonvensi.\n-\nMenyatakan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vaanklijke Verklaar);\nDalam Konvensi/Rekonvensi.\nHalaman 85 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 85\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara ini sebesar Rp.\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari kamis, tanggal 19 Oktober 2023,\noleh kami, Denny Tulangow, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting,\nS.H., M.H dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Penga" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134958, + "summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 108817, + "summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49].\n\n[HAL 49-52] Tergugat menegaskan kembali bahwa berdasarkan NIB, ia berbadan hukum PMA dengan KBLI 68111 (Real Estat), bukan perusahaan pembiayaan bank/non-bank, sehingga tidak terikat POJK No. 11/2020 dan tidak memiliki hubungan pelaporan dengan OJK [HAL 49]. Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak tuntutan hukum berdasarkan Pasal 10 Akta PPJB yang mengatur bahwa jika Penggugat wanprestasi (macet bayar lebih dari 30 hari setelah denda berjalan), Tergugat berhak mengakhiri perjanjian sepihak, uang pembayaran menjadi hak Tergugat (karena pembayaran <50% dari harga total), dan Penggugat melepaskan segala hak tuntutan hukum [HAL 49-50]. Tergugat berargumen prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) mengikat para pihak, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena telah melepaskan haknya [HAL 51-52]. Tergugat juga dalil telah beritikad baik dengan menyelesaikan pembangunan Apartemen West Vista sesuai waktu janji dan mengelola dana Penggugat untuk pembangunan tersebut [HAL 51-52]. Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan melalui Surat No:003/MRKT-SB/HGN/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 adalah pelaksanaan ketentuan perjanjian, menolak pengembalian dana, dan berhak menjual kembali unit tersebut [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat gagal membuktikan syarat PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 53-54]. Tergugat berargumen pembatalan pemesanan adalah pelaksanaan hak kontraktual, bukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat justru bersalah karena tidak membayar [HAL 54-55]. Tergugat menyangkal kerugian materiil dan immateril yang didalilkan Penggugat karena tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat, serta kerugian immateril Rp 1 Miliar dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi syarat yurisprudensi MA untuk ganti rugi immateril [HAL 55-56]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak ada PMH yang terbukti, tidak ada barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat (unit belum lunas/beralih hak), dan tidak ada utang piutang yang memunculkan hak sita [HAL 56-58].\n\n[HAL 58-69] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar kerugian Rp 954.731.969 akibat wanprestasi [HAL 58-69]. Wanprestasi tersebut meliputi: (1) tidak membayar cicilan sejak jatuh tempo ke-12 (15 November 2021) hingga diterbitkannya surat pembatalan, dengan bukti surat peringatan berkali-kali [HAL 60-62]; (2) menjaminkan/mengalihkan unit apartemen kepada pihak ketiga (PT Proline Finance Indonesia) tanpa persetujuan tertulis Penggugat, yang merupakan pelanggaran Pasal 13 Akta PPJB dan Butir 13 Formulir Pesanan yang mensyaratkan persetujuan penjual untuk pengalihan hak [HAL 62-65]. Tergugat dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan melakukan pengalihan hak tersebut untuk melunasi utang pribadi kepada pihak ketiga [HAL 63-64]. Kerugian yang ditagih terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda keterlambatan Rp 40.965.969 (1 permil/hari), dan biaya operasional/hukum Rp 500.000.000 [HAL 67-69].\n\n[HAL 70-76] Turut Tergugat (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dll) sesuai UU OJK dan UU P2SK, sedangkan Tergugat bergerak di bidang properti [HAL 72-75]. Turut Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan para pihak dalam perjanjian jual beli apartemen [HAL 73-75]. Turut Tergugat memohon agar gugatan terhadapnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 75-76].\n\n[HAL 77-87] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 6 bukti surat tanpa saksi; Tergugat mengajukan 27 bukti surat tanpa saksi; Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat tanpa saksi [HAL 77-82]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan alasan OJK tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak [HAL 83-85]. Karena eksepsi pokok perkara dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi (Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) [HAL 85]. Akibatnya, Gugatan Rekonvensi (Tergugat) juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 85]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.260.000,00 [HAL 86-87]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Tumpal Sitio (Penggugat I) menggugat PT Harapan Global Niaga (Tergugat I) dan Otoritas Jasa Keuangan (Turut Tergugat I) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait pembelian Satuan Unit Apartemen West Vista at Puri – Tower Crest Lantai 09 Unit 27 (Luas 30,20 M2) dengan harga jual Rp 782.705.000 berdasarkan Formulir Pesanan No 00821/WV/SP tanggal 7 Agustus 2020 [HAL 2-3]. Penggugat dalil telah membayar Rp 368.939.000 (tahap ke-12) namun terhambat pembayaran akibat pandemi Covid-19 yang ia klaim sebagai *Force Majeure* [HAL 4]. Penggugat mengajukan permohonan penangguhan pada 9 Desember 2022, namun pada 31 Januari 2023 Tergugat melalui email menyatakan pemesanan batal dan pembayaran hangus [HAL 5]. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat tidak menerapkan asas itikad baik dan mengabaikan dampak pandemi, serta menyalahkan Turut Tergugat (OJK) karena lalai mengawasi Tergugat agar memberikan restukturisasi [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang Rp 368.939.000, kerugian materil Rp 12.000.000, immateril Rp 1.000.000.000, uang paksa, serta Sita Jaminan [HAL 8-10]. Mediasi gagal [HAL 11].\n\n[HAL 12-21] Tergugat membantah dengan Eksepsi Kompetensi Relatif, menyatakan domisili hukum Tergugat di Jakarta Selatan (International Financial Center, Jl. Jend. Sudirman) berdasarkan Akta Notaris dan NIB, sehingga gugatan seharusnya diajukan ke PN Jakarta Selatan [HAL 19-21]. Tergugat juga mengajukan Eksepsi Pokok Perkara berupa *Error in Persona*, menyatakan OJK tidak berwenang mengawasi Tergugat karena Tergugat bergerak di bidang real estat (KBLI 68111), bukan jasa keuangan, sehingga POJK No. 11/2020 tidak berlaku [HAL 12, 22-25]. Tergugat dalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Akta PPJB No. 25 tanggal 18 September 2020, yang menyatakan jika Pembeli lalai bayar, Perjanjian dapat diakhiri sepihak dan uang pembayaran menjadi hak Penjual tanpa hak tuntutan hukum lebih lanjut [HAL 12-13, 26-28]. Tergugat juga mengajukan eksepsi *Obscurum Libellum* karena Penggugat menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara kabur [HAL 13, 28-34].\n\n[HAL 17-18, 35-49] Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut Penggugat membayar kerugian Rp 954.731.969 yang terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda Rp 40.965.969, dan biaya operasional Rp 500.000.000 akibat wanprestasi Penggugat yang macet bayar sejak angsuran ke-12 (15 November 2021) [HAL 17-18]. Tergugat dalil telah memberikan peringatan berkali-kali dan kesempatan 13 bulan, namun Penggugat tetap tidak bayar dan diduga itikad tidak baik dengan menjaminkan unit kepada pihak ketiga [HAL 17, 36-37]. Tergugat menegaskan hubungan hukum berbasis perjanjian (Formulir Pesanan dan Akta PPJB) yang mengikat selayaknya undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata) [HAL 14, 39-40]. Tergugat membantah klaim *Force Majeure* Penggugat karena Formulir Pesanan dan Akta PPJB ditandatangani 4-5 bulan setelah terbitnya Keppres 12/2020, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan kausalitas antara pandemi dengan ketidakmampuan bayar [HAL 14-15, 44-46]. Tergugat juga menegaskan bahwa POJK No. 11/2020 hanya untuk bank, dan Tergugat sebagai developer real estat tidak terikat kewajiban restukturisasi di bawah pengawasan OJK [HAL 15, 47-49].\n\n[HAL 49-52] Tergugat menegaskan kembali bahwa berdasarkan NIB, ia berbadan hukum PMA dengan KBLI 68111 (Real Estat), bukan perusahaan pembiayaan bank/non-bank, sehingga tidak terikat POJK No. 11/2020 dan tidak memiliki hubungan pelaporan dengan OJK [HAL 49]. Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak tuntutan hukum berdasarkan Pasal 10 Akta PPJB yang mengatur bahwa jika Penggugat wanprestasi (macet bayar lebih dari 30 hari setelah denda berjalan), Tergugat berhak mengakhiri perjanjian sepihak, uang pembayaran menjadi hak Tergugat (karena pembayaran <50% dari harga total), dan Penggugat melepaskan segala hak tuntutan hukum [HAL 49-50]. Tergugat berargumen prinsip *Pacta Sunt Servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata) mengikat para pihak, sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena telah melepaskan haknya [HAL 51-52]. Tergugat juga dalil telah beritikad baik dengan menyelesaikan pembangunan Apartemen West Vista sesuai waktu janji dan mengelola dana Penggugat untuk pembangunan tersebut [HAL 51-52]. Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan melalui Surat No:003/MRKT-SB/HGN/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 adalah pelaksanaan ketentuan perjanjian, menolak pengembalian dana, dan berhak menjual kembali unit tersebut [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Tergugat membantah unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Penggugat gagal membuktikan syarat PMH (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 53-54]. Tergugat berargumen pembatalan pemesanan adalah pelaksanaan hak kontraktual, bukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat justru bersalah karena tidak membayar [HAL 54-55]. Tergugat menyangkal kerugian materiil dan immateril yang didalilkan Penggugat karena tidak ada hubungan kausalitas dengan perbuatan Tergugat, serta kerugian immateril Rp 1 Miliar dianggap mengada-ada dan tidak memenuhi syarat yurisprudensi MA untuk ganti rugi immateril [HAL 55-56]. Permohonan uang paksa dan sita jaminan ditolak karena tidak ada PMH yang terbukti, tidak ada barang milik Penggugat yang dikuasai Tergugat (unit belum lunas/beralih hak), dan tidak ada utang piutang yang memunculkan hak sita [HAL 56-58].\n\n[HAL 58-69] Dalam Rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar kerugian Rp 954.731.969 akibat wanprestasi [HAL 58-69]. Wanprestasi tersebut meliputi: (1) tidak membayar cicilan sejak jatuh tempo ke-12 (15 November 2021) hingga diterbitkannya surat pembatalan, dengan bukti surat peringatan berkali-kali [HAL 60-62]; (2) menjaminkan/mengalihkan unit apartemen kepada pihak ketiga (PT Proline Finance Indonesia) tanpa persetujuan tertulis Penggugat, yang merupakan pelanggaran Pasal 13 Akta PPJB dan Butir 13 Formulir Pesanan yang mensyaratkan persetujuan penjual untuk pengalihan hak [HAL 62-65]. Tergugat dalil Penggugat beritikad tidak baik dengan melakukan pengalihan hak tersebut untuk melunasi utang pribadi kepada pihak ketiga [HAL 63-64]. Kerugian yang ditagih terdiri dari kurang bayar Rp 413.766.000, bunga denda keterlambatan Rp 40.965.969 (1 permil/hari), dan biaya operasional/hukum Rp 500.000.000 [HAL 67-69].\n\n[HAL 70-76] Turut Tergugat (OJK) mengajukan eksepsi *Error in Persona*, menyatakan tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, dll) sesuai UU OJK dan UU P2SK, sedangkan Tergugat bergerak di bidang properti [HAL 72-75]. Turut Tergugat juga menyatakan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan para pihak dalam perjanjian jual beli apartemen [HAL 73-75]. Turut Tergugat memohon agar gugatan terhadapnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 75-76].\n\n[HAL 77-87] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan 6 bukti surat tanpa saksi; Tergugat mengajukan 27 bukti surat tanpa saksi; Turut Tergugat mengajukan 5 bukti surat tanpa saksi [HAL 77-82]. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Error in Persona* dari Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan alasan OJK tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli, sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak [HAL 83-85]. Karena eksepsi pokok perkara dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Konvensi (Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*) [HAL 85]. Akibatnya, Gugatan Rekonvensi (Tergugat) juga dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 85]. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.260.000,00 [HAL 86-87]." + }, + "read": { + "input_chars": 7920, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan. Sengketa ini bermula dari ketidakmampuan Penggugat melanjutkan pembayaran cicilan yang diklaim sebagai force majeure, yang kemudian menyebabkan Tergugat membatalkan pesanan dan menahan dana pembayaran. Penggugat menuntut pengembalian seluruh uang pembayaran serta ganti rugi materil dan immateril.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli unit apartemen dari Tergugat dengan harga tertentu berdasarkan formulir pesanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah uang sebagai tahap pembayaran cicilan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembayaran Penggugat terhambat akibat pandemi Covid-19 yang diklaim sebagai force majeure.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan dan bahwa pembayaran hangus melalui email.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan ketentuan dalam akta perjanjian jual beli.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil tidak terikat oleh peraturan pengawasan jasa keuangan karena bergerak di bidang real estat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat berdalil tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat tidak berwenang mengawasi Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi pokok perkara dikabulkan.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan, dengan alasan pembatalan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kelalaian pengawasan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona terhadap Turut Tergugat, serta dalil bahwa Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan perjanjian jual beli. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan tidak berwenangnya mengawasi pelaku usaha di bidang real estat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli. Akibat pengabulan eksepsi pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas sengketa pembatalan pemesanan unit apartemen dan tuntutan pengembalian dana pembayaran yang telah disetorkan, dengan alasan pembatalan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kelalaian pengawasan. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona terhadap Turut Tergugat, serta dalil bahwa Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan perjanjian jual beli. Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona dengan alasan tidak berwenangnya mengawasi pelaku usaha di bidang real estat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Turut Tergugat, dengan pertimbangan bahwa Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan mengawasi developer real estat dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian jual beli. Akibat pengabulan eksepsi pokok perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli unit apartemen dari Tergugat dengan harga tertentu berdasarkan formulir pesanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah uang sebagai tahap pembayaran cicilan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembayaran Penggugat terhambat akibat pandemi Covid-19 yang diklaim sebagai force majeure.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan pembatalan pemesanan dan bahwa pembayaran hangus melalui email.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil Penggugat telah melepaskan hak gugat berdasarkan ketentuan dalam akta perjanjian jual beli.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil tidak terikat oleh peraturan pengawasan jasa keuangan karena bergerak di bidang real estat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat berdalil tidak berwenang mengawasi Tergugat karena kewenangannya terbatas pada sektor jasa keuangan.", + "page": 72, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Turut Tergugat tidak berwenang mengawasi Tergugat dan tidak memiliki hubungan hukum dengan para pihak.", + "page": 83, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi pokok perkara dikabulkan.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan apartemen tapi terhambat pandemi, lalu developer bilang pesanannya batal dan uangnya hangus, apakah saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10432, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1249 KUHPerdata", + "Pasal 1311 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1249: Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1311: Jika perikatan pokok dengan penetapan hukuman itu adalah mengenai suatu barang yang dapat dibagi-bagi, maka hukuman hanya harus dibayar oleh ahli waris debitur yang melanggar perikatan, dan hanya untuk jumlah yang tidak melebihi bagiannya dalam perikatan pokok, tanpa ada tuntutan terhadap mereka yang telah memenuhi perikatan. Peraturan ini dikecualikan, jika perjanjian hukuman ditambah dengan maksud supaya pemenuhan tidak terjadi untuk sebagian, dan salah satu ahli waris telah menghalangi pelaksanaan perikatan untuk seluruh dan dari para ahli waris yang lain hanya untuk bagian mereka, tanpa mengurangi hak mereka untuk menuntut ahli waris yang melanggar perikatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum lahirnya perikatan (dari persetujuan atau undang-undang). Meskipun menjadi dasar hukum adanya perjanjian, pasal ini tidak secara substantif menjawab sengketa spesifik mengenai akibat hukum pembatalan perjanjian, pengembalian uang, atau pembebasan tanggung jawab akibat force majeure (pandemi) yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan isi perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Ini adalah definisi umum yang tidak memberikan jawaban substantif mengenai hak pengembalian uang atau akibat dari wanprestasi/pembatalan perjanjian dalam konteks pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (default). Meskipun kelalaian pembayaran adalah fakta dalam kasus, pasal ini hanya mengatur prosedur/status lalai, bukan akibat hukum substantif mengenai pengembalian uang atau pembebasan tanggung jawab akibat keadaan di luar kendali (pandemi) yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi setelah dinyatakan lalai. Ini adalah konsekuensi dari wanprestasi, namun tidak menjawab pertanyaan utama tentang apakah uang bisa dikembalikan ketika perjanjian dibatalkan atau apakah ada alasan pembenaran (force majeure) yang membebaskan pengembalian uang. Tidak mengatur mekanisme restitusi atau pembatalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembebasan tanggung jawab ganti rugi jika ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh 'hal yang tak terduga' (force majeure). Ini sangat relevan secara substantif dengan pertanyaan awam mengenai keterlambatan pembayaran akibat pandemi, karena menentukan apakah developer dapat membebaskan diri dari kewajiban mengembalikan uang atau menanggung kerugian akibat keadaan di luar kendali tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan besaran ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini tidak menjawab pertanyaan apakah uang cicilan harus dikembalikan atau hangus, melainkan hanya menghitung besaran ganti rugi jika wanprestasi terbukti dan tidak dibebaskan oleh force majeure." + }, + { + "pasal": "Pasal 1249 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur klausul likuidasi (denda tetap). Meskipun sering muncul dalam perjanjian apartemen, pasal ini hanya mengatur besaran denda jika ada kelalaian, bukan menjawab pertanyaan substantif tentang hak pengembalian uang pokok atau akibat pembatalan perjanjian akibat force majeure." + }, + { + "pasal": "Pasal 1311 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang melibatkan ahli waris. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan kematian atau pewarisan, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif dengan sengketa antara pembeli dan developer." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian harus sah, pertanyaan awam berfokus pada akibat hukum setelah perjanjian dibuat (pembatalan/pengembalian uang), bukan pada validitas pembentukan perjanjiannya. Pasal ini terlalu umum untuk menjawab sengketa spesifik mengenai restitusi uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Meskipun menjadi dasar bahwa perjanjian harus ditaati, pasal ini tidak secara spesifik menjawab apakah uang harus dikembalikan jika perjanjian dibatalkan atau jika ada force majeure. Prinsip ini justru sering digunakan developer untuk mempertahankan 'uang hangus' berdasarkan klausul perjanjian, sehingga tidak memberikan jawaban substantif tunggal untuk hak pembeli tanpa analisis lebih lanjut mengenai force majeure atau pembatalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Ini relevan untuk eksepsi OJK dalam putusan, tetapi tidak menjawab pertanyaan substantif awam mengenai hak pengembalian uang antara pembeli dan developer." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, gugatan PMH ditolak karena eksepsi error in persona terhadap OJK dan gugatan tidak dapat diterima. Selain itu, sengketa utama adalah wanprestasi/perjanjian, bukan PMH. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan tentang pengembalian uang cicilan dalam konteks wanprestasi/perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1244 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 76970, + "completion_tokens": 5581 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e61c2d480d1538db63311ed281ab2b0fc799fa4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1482_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.962, + "query": 2.21, + "relevance": 7.095, + "total": 75.285 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24211, + "marked_chars": 24275 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24275, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena salah satu anaknya yang merupakan ahli waris masih di bawah umur. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata bukan gugatan lawan tergugat dalam konteks sengketa kontentiosa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah suami dari HERMAWATI PANESTO yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah MATTHEW STEVEN WINATA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA lahir pada 16 Juni 2007 dan saat ini belum mencapai usia dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO memiliki harta campur berupa tanah Hak Milik nomor 11105/Tegal Alur seluas 117 M2 beserta bangunan di atasnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA memiliki hak waris sebesar 1/8 bagian atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual bagian warisan MATTHEW STEVEN WINATA untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kelangsungan usaha.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual karena salah satu anaknya, MATTHEW STEVEN WINATA, yang merupakan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon, masih berada di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa untuk menjual bagian warisan anak tersebut atas tanah dan bangunan yang menjadi harta campur orang tuanya, diperlukan izin pengadilan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam kewenangannya dan permohonan tersebut beralasan menurut hukum. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari MATTHEW STEVEN WINATA serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual karena salah satu anaknya, MATTHEW STEVEN WINATA, yang merupakan ahli waris dari almarhumah istri Pemohon, masih berada di bawah umur. Pemohon mendalilkan bahwa untuk menjual bagian warisan anak tersebut atas tanah dan bangunan yang menjadi harta campur orang tuanya, diperlukan izin pengadilan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam kewenangannya dan permohonan tersebut beralasan menurut hukum. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari MATTHEW STEVEN WINATA serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian anak tersebut atas tanah dan bangunan warisan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah suami dari HERMAWATI PANESTO yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah MATTHEW STEVEN WINATA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA lahir pada 16 Juni 2007 dan saat ini belum mencapai usia dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan HERMAWATI PANESTO memiliki harta campur berupa tanah Hak Milik nomor 11105/Tegal Alur seluas 117 M2 beserta bangunan di atasnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MATTHEW STEVEN WINATA memiliki hak waris sebesar 1/8 bagian atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual bagian warisan MATTHEW STEVEN WINATA untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak dan kelangsungan usaha.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual bagian tanah warisan anak saya yang masih kecil untuk biaya sekolah, tapi butuh izin pengadilan, ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9933, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan (menjual) barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab pertanyaan awam mengenai kebutuhan izin pengadilan untuk menjual tanah warisan anak yang masih kecil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11981, + "completion_tokens": 760 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1490_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1490_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07ea18aeb90ec437325c7034d58cf6dda57a39bd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1490_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1490_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.4, + "query": 2.841, + "relevance": 18.765, + "total": 83.025 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32280, + "marked_chars": 32370 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32370, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Inti sengketa adalah permintaan pemohon untuk mengubah nama resminya dari I Putu Wiyasa Guna menjadi Dewa Putu Wiyasa Guna. Pemohon meminta pengadilan menetapkan perubahan nama tersebut agar dapat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon bernama I Putu Wiyasa Guna, lahir di Yeh Gangga pada 16 November 1990, anak dari I Ketut Landra dan Ni Wayan Rasi, berdasarkan akta kelahiran nomor 557/IST/2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ingin mengubah nama menjadi Dewa Putu Wiyasa Guna karena telah dikenal dan biasa dipanggil dengan nama tersebut di lingkungan keluarga dan sosial.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon merupakan garis keturunan dari I Dewa Anggungan dengan leluhur yang sama dengan Keluarga Besar I Dewa Tegal Besung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap rencana perubahan nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa ia telah biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Dewa Putu Wiyasa Guna di lingkungan keluarga dan sosial, serta merupakan keturunan dari I Dewa Anggungan. Pemohon melampirkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa keluarga besarnya tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa perubahan nama dari I Putu Wiyasa Guna menjadi Dewa Putu Wiyasa Guna adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya. Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa ia telah biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Dewa Putu Wiyasa Guna di lingkungan keluarga dan sosial, serta merupakan keturunan dari I Dewa Anggungan. Pemohon melampirkan bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa keluarga besarnya tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa perubahan nama dari I Putu Wiyasa Guna menjadi Dewa Putu Wiyasa Guna adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya. Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon bernama I Putu Wiyasa Guna, lahir di Yeh Gangga pada 16 November 1990, anak dari I Ketut Landra dan Ni Wayan Rasi, berdasarkan akta kelahiran nomor 557/IST/2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ingin mengubah nama menjadi Dewa Putu Wiyasa Guna karena telah dikenal dan biasa dipanggil dengan nama tersebut di lingkungan keluarga dan sosial.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon merupakan garis keturunan dari I Dewa Anggungan dengan leluhur yang sama dengan Keluarga Besar I Dewa Tegal Besung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap rencana perubahan nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya biasa dipanggil Dewa Putu Wiyasa Guna dan keluarga besar tidak keberatan, bolehkah saya mengubah nama resmi saya di dokumen?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13233, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi status 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan perkawinan. Pertanyaan dan putusan berkaitan dengan perubahan nama (hukum administrasi kependudukan/pencatatan sipil), bukan status kewarganegaraan atau kapasitas hukum seseorang sebagai orang dewasa atau belum dewasa. Inti hukum pertanyaan berada di luar substansi pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menguatkan bukti P-1 sampai P-5, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan apakah pemohon 'boleh' mengubah nama. Sesuai pedoman, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14863, + "completion_tokens": 886 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1491_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1491_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6597543262dddec04aaf97f14a023a1fa36afb26 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1491_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1491_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 57.332, + "query": 3.186, + "relevance": 8.896, + "total": 69.434 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24728, + "marked_chars": 24792 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24792, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena belum adanya akta kematian atas nama almarhum suaminya. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian tersebut secara hukum agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui prosedur penetapan (volunter) tanpa adanya pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 1977.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 dikarenakan sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian almarhum suami ke instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2010, namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak terdapat akta kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu keluarga, akta perkawinan, sertifikat medis kematian, dan keterangan saksi, serta menyatakan bahwa keluarga telah memberikan izin untuk mengajukan penetapan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian telah terjadi namun belum tercatat secara administratif, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa almarhum suami telah meninggal dunia secara sah menurut hukum pada tanggal 30 April 2010, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2010, namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak terdapat akta kematian resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu keluarga, akta perkawinan, sertifikat medis kematian, dan keterangan saksi, serta menyatakan bahwa keluarga telah memberikan izin untuk mengajukan penetapan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian telah terjadi namun belum tercatat secara administratif, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum. Majelis Hakim kemudian menetapkan bahwa almarhum suami telah meninggal dunia secara sah menurut hukum pada tanggal 30 April 2010, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait guna penerbitan akta kematian, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 November 1977.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 dikarenakan sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian almarhum suami ke instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi kami belum urus akta kematiannya, bagaimana cara melaporkannya agar urusan administrasi dan harta warisan bisa berjalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11304, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pemisahan harta. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan kematian dan administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi), sehingga tidak ada hubungan substantif dengan isi pasal yang hanya mengatur prosedur pembelaan dalam sengketa harta suami-istri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12027, + "completion_tokens": 724 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1492_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1492_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8a08a57159f956c06d6d5a3a1df000d1d55c762 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1492_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1492_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 48.743, + "query": 2.417, + "relevance": 9.087, + "total": 60.263 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23855, + "marked_chars": 23919 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23919, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya belum memiliki akta kematian yang tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan memerintahkan pencatatan akta kematian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan Drs H Zaenal Arifin pada tanggal 22 November 1977.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Drs H Zaenal Arifin meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Drs H Zaenal Arifin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian terhadap almarhum suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2000 namun belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta nikah, surat keterangan kematian, dan kesaksian bahwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi berwenang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian suami Pemohon telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan hukum, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan dikabulkan. Pengadilan menetapkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil guna penerbitan akta kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian terhadap almarhum suaminya yang meninggal dunia pada tahun 2000 namun belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta nikah, surat keterangan kematian, dan kesaksian bahwa kematian tersebut belum pernah dilaporkan ke instansi berwenang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian suami Pemohon telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan hukum, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan beralasan dan dikabulkan. Pengadilan menetapkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sah menurut hukum dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil guna penerbitan akta kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan Drs H Zaenal Arifin pada tanggal 22 November 1977.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Drs H Zaenal Arifin meninggal dunia pada tanggal 8 November 2000 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Drs H Zaenal Arifin kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum dicatatkan di dinas penduduk, bagaimana cara mengurus akta kematiannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12549, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri (schoiding van goederen). Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur atau substansi pengurusan akta kematian atau penetapan kematian seseorang yang belum dicatatkan, yang menjadi inti pertanyaan. Isi pasal tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah administrasi kependudukan atau pembuktian kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11926, + "completion_tokens": 633 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1493_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1493_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98ef75c64504ab361572742971c5ff16f0777f8b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1493_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1493_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.05, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.116, + "query": 2.917, + "relevance": 12.991, + "total": 83.074 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37247, + "marked_chars": 37346 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37346, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan dan mengembalikan dana hasil salah transfer sebesar Rp250.000.000,- yang dikirim ke rekening pihak ketiga, karena Bank Central Asia (BCA) mensyaratkan putusan pengadilan untuk melakukan pendebetan dana tersebut. Permohonan ini diajukan berdasarkan kewenangan tempat tinggal Pemohon dan ketentuan hukum yang mengatur pembatalan transfer dana.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp250.000.000,- melalui aplikasi MyBCA pada 4 Oktober 2023 pukul 09:06 WIB ke rekening BCA nomor 853-537-2558 atas nama Abdul Gofar, padahal seharusnya transfer ditujukan kepada Abdul Muis sebagai pembayaran DP mobil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon segera melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank Central Asia (BCA) dan membuat surat pernyataan, sehingga pihak bank melakukan pembekuan atau pemblokiran sementara terhadap dana sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia (BCA) tidak dapat mengembalikan dana secara sepihak karena aturan perbankan mensyaratkan adanya penetapan atau putusan pengadilan untuk pembatalan transfer dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia (BCA) telah melakukan upaya prosedural pengembalian dana selama 16 hari kerja namun tidak berhasil menghubungi Penerima Dana dan tidak diketahui lagi keberadaan Penerima Dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta bank, yaitu Laporan Polisi dan Surat Pernyataan, serta mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan transfer dana sebesar Rp250.000.000,- yang dikirim secara keliru ke rekening pihak ketiga (Abdul Gofar) pada 4 Oktober 2023, padahal dana tersebut seharusnya dibayarkan kepada Abdul Muis sebagai uang muka pembelian mobil. Setelah menyadari kesalahan, Pemohon segera melaporkan hal tersebut ke Bank Central Asia (BCA) yang kemudian memblokir dana tersebut. Namun, BCA tidak dapat mengembalikan dana secara otomatis karena memerlukan dasar hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan internal perbankan dan undang-undang terkait transfer dana. BCA juga menyatakan tidak dapat menghubungi penerima dana dan tidak mengetahui lokasinya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa transfer tersebut adalah salah kirim, membatalkan transfer tersebut, dan menyatakan penetapan ini dapat digunakan Pemohon untuk meminta pendebetan dana kepada BCA agar dikembalikan ke rekening Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan transfer dana sebesar Rp250.000.000,- yang dikirim secara keliru ke rekening pihak ketiga (Abdul Gofar) pada 4 Oktober 2023, padahal dana tersebut seharusnya dibayarkan kepada Abdul Muis sebagai uang muka pembelian mobil. Setelah menyadari kesalahan, Pemohon segera melaporkan hal tersebut ke Bank Central Asia (BCA) yang kemudian memblokir dana tersebut. Namun, BCA tidak dapat mengembalikan dana secara otomatis karena memerlukan dasar hukum berupa putusan atau penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan internal perbankan dan undang-undang terkait transfer dana. BCA juga menyatakan tidak dapat menghubungi penerima dana dan tidak mengetahui lokasinya. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa transfer tersebut adalah salah kirim, membatalkan transfer tersebut, dan menyatakan penetapan ini dapat digunakan Pemohon untuk meminta pendebetan dana kepada BCA agar dikembalikan ke rekening Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp250.000.000,- melalui aplikasi MyBCA pada 4 Oktober 2023 pukul 09:06 WIB ke rekening BCA nomor 853-537-2558 atas nama Abdul Gofar, padahal seharusnya transfer ditujukan kepada Abdul Muis sebagai pembayaran DP mobil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon segera melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank Central Asia (BCA) dan membuat surat pernyataan, sehingga pihak bank melakukan pembekuan atau pemblokiran sementara terhadap dana sebesar Rp250.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia (BCA) tidak dapat mengembalikan dana secara sepihak karena aturan perbankan mensyaratkan adanya penetapan atau putusan pengadilan untuk pembatalan transfer dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia (BCA) telah melakukan upaya prosedural pengembalian dana selama 16 hari kerja namun tidak berhasil menghubungi Penerima Dana dan tidak diketahui lagi keberadaan Penerima Dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melengkapi dokumen persyaratan yang diminta bank, yaitu Laporan Polisi dan Surat Pernyataan, serta mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah transfer uang DP mobil ke orang lain lewat BCA, tapi bank bilang butuh putusan pengadilan buat ngembaliin uangnya, gimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14172, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang terhadap suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perdata keluarga), yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa salah transfer uang atau pengembalian dana. Dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan pembuktian surat-surat (alat bukti), bukan sebagai dasar substantif untuk menyelesaikan masalah pengembalian dana salah transfer." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16511, + "completion_tokens": 893 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.G.S_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.G.S_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..543f9eaad04b649e5bdf729ec4e99a77f4ea9d8e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.G.S_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.G.S_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.142, + "classify": 0.0, + "condense": 258.371, + "read": 170.389, + "query": 3.321, + "relevance": 44.334, + "total": 476.556 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 149696, + "marked_chars": 150128 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan\nPENGGUGAT dalam perkara ini;\n3.\nMenyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang beritikad\nbaik;\n4.\nMenyatakan \nbahwa\n TERGUGAT\n telah\n melakukan PERBUATAN\nMELAWAN HUKUM; \n5.\nMenyatakan Surat Pembatalan Sepihak Unit Apartemen Green Parkview,\nTower G, Lantai 3, No.20, Nomor :001/BS-SCS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021\nTidak Sah;\n6.\nMenyatakan Surat Pembatalan Sepihak Unit Apartemen Green Parkview,\nTower G, Lantai 3, No.20, Nomor :001/BS-SCS/V/2021, tanggal 27 Mei 2021\nBatal Demi Hukum;\n7.\nMemerintahkan kepada TERGUGAT untuk melanjutkan kembali PPJB\n(Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Unit Apartemen Green Parkview, Tower G,\nLantai 3, No.20, Nomor: 05, tanggal 08 Januari 2016;\nHal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2021/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 47\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n8.\nMemerintahkan kep" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134926, + "summary": "[HAL 1-13] Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas Perbuatan Melawan Hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air PAM serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 (Unit G.320). Penggugat dalil telah membayar total Rp 210.600.000,- (termasuk tanda jadi, booking fee, DP, dan cicilan) serta menempati unit sejak Oktober 2016 hingga Juni 2021 [HAL 2-4]. Pemutusan utilitas dilakukan pertengahan Juni 2021, menyebabkan Penggugat yang sakit kanker payudara harus mengontrak rumah sementara dan mengeluarkan biaya tambahan [HAL 4-5]. Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi, yang tidak diterima Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan pembatalan tidak sah, penyambungan kembali listrik/air, ganti rugi materiil Rp 224.700.000,-, uang paksa, dan sita jaminan [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan Penggugat wanprestasi karena menunggak cicilan sejak Oktober 2018 setelah membayar hingga angsuran ke-10 [HAL 16-17]. Tergugat berdalil pemadaman listrik sesuai prosedur PPJB Pasal 16 setelah tiga surat peringatan dikirim ke alamat KTP Penggugat di Bekasi, yang dianggap sah berdasarkan Pasal 19 PPJB mengenai kewajiban memberitahu perubahan alamat [HAL 16-19]. Tergugat menolak pembatalan tidak sah, menegaskan hak mengakhiri perjanjian sepihak telah terpenuhi, dan menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 20].\n\n[HAL 21-33] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan pembayaran dan kondisi sakitnya melalui saksi Juarta dan Abdul Azis yang mengonfirmasi Penggugat tinggal di kontrakan pasca-pemadaman listrik karena sakit [HAL 24-28]. Tergugat membuktikan pengiriman surat peringatan ke alamat Bekasi dan catatan piutang yang menunjukkan tunggakan, serta kesanggupan Penggugat yang belum dibuktikan dengan bukti transfer yang jelas [HAL 28-33]. Saksi Tergugat, Yesa Alfa Nova, mengonfirmasi surat dikirim ke alamat KTP, adanya pembatalan sebelumnya pada 2019, dan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan selisih pembayaran meskipun ada keinginan melanjutkan angsuran [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menguji unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Hakim mengakui sah PPJB antara Penggugat dan Tergugat [HAL 37]. Namun, Hakim menemukan bahwa surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat lama (Bekasi) padahal Penggugat berdomisili di Jakarta, serta pembatalan ditandatangani oleh Direktur PT. Sartika Cipta Sejati, bukan PT. Inten Cipta Sejati sebagai pihak dalam PPJB [HAL 39]. Saksi Penggugat mengonfirmasi pemadaman listrik saat kondisi sakit [HAL 41-42]. Saksi Tergugat mengakui adanya kesalahan penandatanganan surat pembatalan oleh pihak lain (PT. Santika) dan mengakui Penggugat sakit, namun tetap berpegang pada pengiriman surat ke alamat KTP dan tunggakan pembayaran [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 16702, + "summary": "[HAL 1-13] Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas Perbuatan Melawan Hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air PAM serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 (Unit G.320). Penggugat dalil telah membayar total Rp 210.600.000,- (termasuk tanda jadi, booking fee, DP, dan cicilan) serta menempati unit sejak Oktober 2016 hingga Juni 2021 [HAL 2-4]. Pemutusan utilitas dilakukan pertengahan Juni 2021, menyebabkan Penggugat yang sakit kanker payudara harus mengontrak rumah sementara dan mengeluarkan biaya tambahan [HAL 4-5]. Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi, yang tidak diterima Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan pembatalan tidak sah, penyambungan kembali listrik/air, ganti rugi materiil Rp 224.700.000,-, uang paksa, dan sita jaminan [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan Penggugat wanprestasi karena menunggak cicilan sejak Oktober 2018 setelah membayar hingga angsuran ke-10 [HAL 16-17]. Tergugat berdalil pemadaman listrik sesuai prosedur PPJB Pasal 16 setelah tiga surat peringatan dikirim ke alamat KTP Penggugat di Bekasi, yang dianggap sah berdasarkan Pasal 19 PPJB mengenai kewajiban memberitahu perubahan alamat [HAL 16-19]. Tergugat menolak pembatalan tidak sah, menegaskan hak mengakhiri perjanjian sepihak telah terpenuhi, dan menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 20].\n\n[HAL 21-33] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan pembayaran dan kondisi sakitnya melalui saksi Juarta dan Abdul Azis yang mengonfirmasi Penggugat tinggal di kontrakan pasca-pemadaman listrik karena sakit [HAL 24-28]. Tergugat membuktikan pengiriman surat peringatan ke alamat Bekasi dan catatan piutang yang menunjukkan tunggakan, serta kesanggupan Penggugat yang belum dibuktikan dengan bukti transfer yang jelas [HAL 28-33]. Saksi Tergugat, Yesa Alfa Nova, mengonfirmasi surat dikirim ke alamat KTP, adanya pembatalan sebelumnya pada 2019, dan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan selisih pembayaran meskipun ada keinginan melanjutkan angsuran [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menguji unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Hakim mengakui sah PPJB antara Penggugat dan Tergugat [HAL 37]. Namun, Hakim menemukan bahwa surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat lama (Bekasi) padahal Penggugat berdomisili di Jakarta, serta pembatalan ditandatangani oleh Direktur PT. Sartika Cipta Sejati, bukan PT. Inten Cipta Sejati sebagai pihak dalam PPJB [HAL 39]. Saksi Penggugat mengonfirmasi pemadaman listrik saat kondisi sakit [HAL 41-42]. Saksi Tergugat mengakui adanya kesalahan penandatanganan surat pembatalan oleh pihak lain (PT. Santika) dan mengakui Penggugat sakit, namun tetap berpegang pada pengiriman surat ke alamat KTP dan tunggakan pembayaran [HAL 43-44]. Saksi Tergugat juga menyatakan uang Penggugat sebesar Rp 172.800.000,- dari pembatalan 2019 tidak dikembalikan karena tidak bisa menghubungi Penggugat, padahal surat kuasa Penggugat (Bukti T-14) telah menyatakan Penggugat sakit sejak 2015 dan meminta penjadwalan ulang pembayaran [HAL 44]. Saksi menegaskan tidak pernah melihat kunci apartemen atau ada perintah pengosongan, serta Penggugat masih memiliki keinginan melanjutkan angsuran meskipun belum bisa membuktikan selisih pembayaran dengan koran rekening [HAL 44].\n\n[HAL 45] Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat berdasarkan kesesuaian keterangan saksi JUARTA dan ABDUL AZIS dengan bukti Penggugat, yang menguatkan dugaan Perbuatan Melawan Hukum. Hakim menetapkan bahwa pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 (Surat Nomor 001/BS-SCS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021) yang ditandatangani atas nama PT. Sartika Cipta Sejati (bukan pihak dalam PPJB No. 05 tanggal 08 Januari 2016) serta pemadaman listrik dan air telah melanggar hak subyektif Penggugat, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, sehingga terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum [HAL 45]. Keterangan Saksi YESA ALFA NOVA dikesampingkan. Hakim juga menemukan adanya selisih penghitungan pembayaran cicilan yang dapat dibuktikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak melakukan wanprestasi [HAL 45]. Petitum Penggugat untuk menyatakan pembatalan tidak sah, Penggugat beritikad baik, dan pemadaman listrik terjadi dikabulkan [HAL 45-46].\n\n[HAL 46-47] Hakim mengabulkan petitum Penggugat untuk melanjutkan kembali PPJB karena Penggugat beritikad baik [HAL 45-46]. Permintaan uang paksa (petitum 11) ditolak karena tuntutan berupa pembayaran uang sesuai Pasal 606a RV [HAL 47]. Permintaan sita jaminan (petitum 12) ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR dan SEMA terkait [HAL 47]. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian [HAL 47].\n\n[HAL 48] Amar putusan: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2) Sah dan berharga semua alat bukti Penggugat; 3) Penggugat beritikad baik; 4) Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5) Surat Pembatalan Sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 tanggal 27 Mei 2021 tidak sah; 6) Surat Pembatalan tersebut batal demi hukum; 7) Tergugat diperintahkan melanjutkan kembali PPJB Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20; 8) Tergugat diperintahkan menyambungkan kembali aliran listrik PLN dan Air PAM agar Penggugat dapat menempati kembali unit; 9) Tergugat dihukum membayar kerugian materiil Penggugat berupa: a. Biaya kontrakan rumah di Jl. Kebon Mede RT/RW 001/006, Kelurahan Kamal, bulan Juni-September 2021 sebesar Rp 4.200.000,- (Rp 1.050.000,- per bulan); b. Biaya pembelian barang keperluan kontrakan (TV, tempat tidur, AC, lemari es, lemari pakaian) sebesar Rp 9.900.000,-; 10) Tergugat membayar biaya perkara Rp 520.000,-; 11) Menolak gugatan selebihnya [HAL 48]. Biaya perkara terdiri dari meterai, proses, PNBP, panggilan, dan redaksi total Rp 520.000,- [HAL 49]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-13] Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas Perbuatan Melawan Hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air PAM serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 (Unit G.320). Penggugat dalil telah membayar total Rp 210.600.000,- (termasuk tanda jadi, booking fee, DP, dan cicilan) serta menempati unit sejak Oktober 2016 hingga Juni 2021 [HAL 2-4]. Pemutusan utilitas dilakukan pertengahan Juni 2021, menyebabkan Penggugat yang sakit kanker payudara harus mengontrak rumah sementara dan mengeluarkan biaya tambahan [HAL 4-5]. Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi, yang tidak diterima Penggugat [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan pembatalan tidak sah, penyambungan kembali listrik/air, ganti rugi materiil Rp 224.700.000,-, uang paksa, dan sita jaminan [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-20] Tergugat membantah dalil Penggugat, menyatakan Penggugat wanprestasi karena menunggak cicilan sejak Oktober 2018 setelah membayar hingga angsuran ke-10 [HAL 16-17]. Tergugat berdalil pemadaman listrik sesuai prosedur PPJB Pasal 16 setelah tiga surat peringatan dikirim ke alamat KTP Penggugat di Bekasi, yang dianggap sah berdasarkan Pasal 19 PPJB mengenai kewajiban memberitahu perubahan alamat [HAL 16-19]. Tergugat menolak pembatalan tidak sah, menegaskan hak mengakhiri perjanjian sepihak telah terpenuhi, dan menuntut penolakan gugatan Penggugat [HAL 20].\n\n[HAL 21-33] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan pembayaran dan kondisi sakitnya melalui saksi Juarta dan Abdul Azis yang mengonfirmasi Penggugat tinggal di kontrakan pasca-pemadaman listrik karena sakit [HAL 24-28]. Tergugat membuktikan pengiriman surat peringatan ke alamat Bekasi dan catatan piutang yang menunjukkan tunggakan, serta kesanggupan Penggugat yang belum dibuktikan dengan bukti transfer yang jelas [HAL 28-33]. Saksi Tergugat, Yesa Alfa Nova, mengonfirmasi surat dikirim ke alamat KTP, adanya pembatalan sebelumnya pada 2019, dan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan selisih pembayaran meskipun ada keinginan melanjutkan angsuran [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-44] Majelis Hakim menguji unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Hakim mengakui sah PPJB antara Penggugat dan Tergugat [HAL 37]. Namun, Hakim menemukan bahwa surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat lama (Bekasi) padahal Penggugat berdomisili di Jakarta, serta pembatalan ditandatangani oleh Direktur PT. Sartika Cipta Sejati, bukan PT. Inten Cipta Sejati sebagai pihak dalam PPJB [HAL 39]. Saksi Penggugat mengonfirmasi pemadaman listrik saat kondisi sakit [HAL 41-42]. Saksi Tergugat mengakui adanya kesalahan penandatanganan surat pembatalan oleh pihak lain (PT. Santika) dan mengakui Penggugat sakit, namun tetap berpegang pada pengiriman surat ke alamat KTP dan tunggakan pembayaran [HAL 43-44]. Saksi Tergugat juga menyatakan uang Penggugat sebesar Rp 172.800.000,- dari pembatalan 2019 tidak dikembalikan karena tidak bisa menghubungi Penggugat, padahal surat kuasa Penggugat (Bukti T-14) telah menyatakan Penggugat sakit sejak 2015 dan meminta penjadwalan ulang pembayaran [HAL 44]. Saksi menegaskan tidak pernah melihat kunci apartemen atau ada perintah pengosongan, serta Penggugat masih memiliki keinginan melanjutkan angsuran meskipun belum bisa membuktikan selisih pembayaran dengan koran rekening [HAL 44].\n\n[HAL 45] Majelis Hakim mengabulkan dalil Penggugat berdasarkan kesesuaian keterangan saksi JUARTA dan ABDUL AZIS dengan bukti Penggugat, yang menguatkan dugaan Perbuatan Melawan Hukum. Hakim menetapkan bahwa pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 (Surat Nomor 001/BS-SCS/V/2021 tanggal 27 Mei 2021) yang ditandatangani atas nama PT. Sartika Cipta Sejati (bukan pihak dalam PPJB No. 05 tanggal 08 Januari 2016) serta pemadaman listrik dan air telah melanggar hak subyektif Penggugat, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, sehingga terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum [HAL 45]. Keterangan Saksi YESA ALFA NOVA dikesampingkan. Hakim juga menemukan adanya selisih penghitungan pembayaran cicilan yang dapat dibuktikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak melakukan wanprestasi [HAL 45]. Petitum Penggugat untuk menyatakan pembatalan tidak sah, Penggugat beritikad baik, dan pemadaman listrik terjadi dikabulkan [HAL 45-46].\n\n[HAL 46-47] Hakim mengabulkan petitum Penggugat untuk melanjutkan kembali PPJB karena Penggugat beritikad baik [HAL 45-46]. Permintaan uang paksa (petitum 11) ditolak karena tuntutan berupa pembayaran uang sesuai Pasal 606a RV [HAL 47]. Permintaan sita jaminan (petitum 12) ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR dan SEMA terkait [HAL 47]. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian [HAL 47].\n\n[HAL 48] Amar putusan: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2) Sah dan berharga semua alat bukti Penggugat; 3) Penggugat beritikad baik; 4) Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5) Surat Pembatalan Sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20 tanggal 27 Mei 2021 tidak sah; 6) Surat Pembatalan tersebut batal demi hukum; 7) Tergugat diperintahkan melanjutkan kembali PPJB Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20; 8) Tergugat diperintahkan menyambungkan kembali aliran listrik PLN dan Air PAM agar Penggugat dapat menempati kembali unit; 9) Tergugat dihukum membayar kerugian materiil Penggugat berupa: a. Biaya kontrakan rumah di Jl. Kebon Mede RT/RW 001/006, Kelurahan Kamal, bulan Juni-September 2021 sebesar Rp 4.200.000,- (Rp 1.050.000,- per bulan); b. Biaya pembelian barang keperluan kontrakan (TV, tempat tidur, AC, lemari es, lemari pakaian) sebesar Rp 9.900.000,-; 10) Tergugat membayar biaya perkara Rp 520.000,-; 11) Menolak gugatan selebihnya [HAL 48]. Biaya perkara terdiri dari meterai, proses, PNBP, panggilan, dan redaksi total Rp 520.000,- [HAL 49]." + }, + "read": { + "input_chars": 5894, + "frame": "Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas perbuatan melawan hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20. Penggugat menuntut pernyataan pembatalan tidak sah, penyambungan kembali utilitas, ganti rugi materiil, uang paksa, dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat telah membayar total Rp 210.600.000,- yang mencakup tanda jadi, booking fee, DP, dan cicilan, serta menempati unit sejak Oktober 2016 hingga Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi yang tidak diterima oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemutusan aliran listrik dan air PAM dilakukan pada pertengahan Juni 2021.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil Penggugat wanprestasi karena menunggak cicilan sejak Oktober 2018 setelah membayar hingga angsuran ke-10.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat KTP Penggugat di Bekasi berdasarkan klaim bahwa Penggugat memiliki kewajiban memberitahu perubahan alamat.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat pembatalan ditandatangani oleh Direktur PT. Sartika Cipta Sejati, bukan oleh pihak dalam PPJB yaitu PT. Inten Cipta Sejati.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat lama (Bekasi) padahal Penggugat berdomisili di Jakarta.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat mengakui adanya kesalahan penandatanganan surat pembatalan oleh pihak lain (PT. Sartika Cipta Sejati).", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat mengakui Penggugat sakit dan tidak pernah melihat kunci apartemen atau ada perintah pengosongan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Penggugat sebesar Rp 172.800.000,- dari pembatalan 2019 tidak dikembalikan karena tidak bisa menghubungi Penggugat, padahal surat kuasa Penggugat telah menyatakan sakit dan meminta penjadwalan ulang.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pembatalan sepihak yang ditandatangani atas nama PT. Sartika Cipta Sejati serta pemadaman listrik dan air telah melanggar hak subyektif Penggugat, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausalitas.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan adanya selisih penghitungan pembayaran cicilan yang dapat dibuktikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak melakukan wanprestasi.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa ditolak karena tuntutan berupa pembayaran uang sesuai ketentuan hukum acara.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara perdata.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas perbuatan melawan hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20. Penggugat dalil telah membayar total Rp 210.600.000,- dan menempati unit sejak Oktober 2016, namun utilitas diputus pada Juni 2021 setelah Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi yang tidak diterima. Tergugat membantah dengan dalil wanprestasi akibat tunggakan cicilan sejak Oktober 2018 dan klaim pengiriman surat ke alamat KTP Penggugat telah memenuhi prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa surat pembatalan yang ditandatangani oleh pihak lain (PT. Sartika Cipta Sejati) dan dikirim ke alamat lama Penggugat yang berdomisili di Jakarta adalah tidak sah. Hakim juga menemukan bahwa Penggugat beritikad baik, tidak melakukan wanprestasi karena adanya selisih penghitungan pembayaran yang dapat dibuktikan, serta pemutusan utilitas telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak subyektif Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan pernyataan pembatalan tidak sah dan batal demi hukum, perintah penyambungan kembali listrik dan air, perintah melanjutkan PPJB, serta pembayaran ganti rugi materiil berupa biaya kontrakan dan pembelian barang keperluan kontrakan. Permintaan uang paksa dan sita jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Cek Mas Ayu menggugat Tergugat PT. Inten Cipta Sejati atas perbuatan melawan hukum terkait pemutusan aliran listrik dan air serta pembatalan sepihak Unit Apartemen Green Parkview Tower G No.20. Penggugat dalil telah membayar total Rp 210.600.000,- dan menempati unit sejak Oktober 2016, namun utilitas diputus pada Juni 2021 setelah Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi yang tidak diterima. Tergugat membantah dengan dalil wanprestasi akibat tunggakan cicilan sejak Oktober 2018 dan klaim pengiriman surat ke alamat KTP Penggugat telah memenuhi prosedur. Majelis Hakim menetapkan bahwa surat pembatalan yang ditandatangani oleh pihak lain (PT. Sartika Cipta Sejati) dan dikirim ke alamat lama Penggugat yang berdomisili di Jakarta adalah tidak sah. Hakim juga menemukan bahwa Penggugat beritikad baik, tidak melakukan wanprestasi karena adanya selisih penghitungan pembayaran yang dapat dibuktikan, serta pemutusan utilitas telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak subyektif Penggugat. Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan pernyataan pembatalan tidak sah dan batal demi hukum, perintah penyambungan kembali listrik dan air, perintah melanjutkan PPJB, serta pembayaran ganti rugi materiil berupa biaya kontrakan dan pembelian barang keperluan kontrakan. Permintaan uang paksa dan sita jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat telah membayar total Rp 210.600.000,- yang mencakup tanda jadi, booking fee, DP, dan cicilan, serta menempati unit sejak Oktober 2016 hingga Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat peringatan dan pembatalan ke alamat lama Penggugat di Bekasi yang tidak diterima oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemutusan aliran listrik dan air PAM dilakukan pada pertengahan Juni 2021.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat berdalil Penggugat wanprestasi karena menunggak cicilan sejak Oktober 2018 setelah membayar hingga angsuran ke-10.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat KTP Penggugat di Bekasi berdasarkan klaim bahwa Penggugat memiliki kewajiban memberitahu perubahan alamat.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat pembatalan ditandatangani oleh Direktur PT. Sartika Cipta Sejati, bukan oleh pihak dalam PPJB yaitu PT. Inten Cipta Sejati.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat peringatan dan pembatalan dikirim ke alamat lama (Bekasi) padahal Penggugat berdomisili di Jakarta.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat mengakui adanya kesalahan penandatanganan surat pembatalan oleh pihak lain (PT. Sartika Cipta Sejati).", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat mengakui Penggugat sakit dan tidak pernah melihat kunci apartemen atau ada perintah pengosongan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uang Penggugat sebesar Rp 172.800.000,- dari pembatalan 2019 tidak dikembalikan karena tidak bisa menghubungi Penggugat, padahal surat kuasa Penggugat telah menyatakan sakit dan meminta penjadwalan ulang.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pembatalan sepihak yang ditandatangani atas nama PT. Sartika Cipta Sejati serta pemadaman listrik dan air telah melanggar hak subyektif Penggugat, menimbulkan kerugian, dan ada hubungan kausalitas.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan adanya selisih penghitungan pembayaran cicilan yang dapat dibuktikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak melakukan wanprestasi.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permintaan uang paksa ditolak karena tuntutan berupa pembayaran uang sesuai ketentuan hukum acara.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permintaan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum acara perdata.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan apartemen tapi listrik dan airnya diputus paksa padahal saya tidak pernah terima surat pembatalannya, apa bisa saya minta sambungan kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43545, + "candidates": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pembatalan perjanjian (wanprestasi) yang harus dimintakan kepada Pengadilan dan tidak dapat dilakukan secara sepihak/demi hukum. Dalam pertanyaan, penggugat menyoroti pemutusan paksa tanpa surat pembatalan yang sah, yang berkaitan langsung dengan larangan pembatalan sepihak dan prosedur pembatalan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pemutusan aliran listrik/air secara sepihak oleh developer tanpa prosedur yang sah dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik dan mengabaikan kekuatan mengikat dari PPJB yang telah disepakati, sehingga relevan dengan hak penggugat untuk meminta sambungan kembali berdasarkan keabsahan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pemutusan aliran listrik dan air secara paksa oleh Tergugat tanpa dasar hukum yang kuat (karena pembatalan sepihak tidak sah) dan menyebabkan kerugian serta gangguan terhadap hak penggunaan unit apartemen oleh Penggugat, merupakan unsur PMH yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 63457, + "completion_tokens": 4193 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f5291369646dc641f54a6b5eda6584122b99131 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_14_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.059, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.051, + "query": 2.256, + "relevance": 52.67, + "total": 129.035 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43600, + "marked_chars": 43717 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43717, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya yang diduga tidak cakap bertindak hukum karena penyakit Alzheimer. Pemohon meminta hakim menetapkan dirinya sebagai pengampu/wali untuk mewakili dan mengurus seluruh kepentingan hukum Termohon. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan pengampuan tanpa sengketa perdata biasa antara pihak yang berseberangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Termohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon mengalami gangguan daya ingat sejak tahun 2011 yang semakin menurun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter menyatakan Termohon menderita dementia tahap awal menengah, sindrom depresi, dan tremors Parkinson pada pemeriksaan tahun 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi Termohon memburuk pada tahun 2019 sehingga ia hampir tidak merespon, tidak bisa menulis atau menandatangani dokumen, dan membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan serta makan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat keterangan dokter tertanggal 15 Desember 2023 menyatakan Termohon menderita penyakit Alzheimer dan tidak dalam kapasitas menandatangani apapun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon tidak cakap atau tidak mampu bertindak secara hukum untuk mengurus harta kekayaan maupun memenuhi kebutuhan hidupnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon menyerahkan hak dan menguasakan pengampuan orang tua mereka kepada Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon tinggal serumah dengan Pemohon yang selama ini mengawasi dan mengurus kebutuhan hidup Termohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan melihat Termohon dalam kondisi terdiam, terbaring di tempat tidur, dan tidak merespon komunikasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Termohon, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya yang diduga tidak cakap bertindak hukum akibat penyakit Alzheimer. Pemohon didalilkan telah mendapatkan kuasa dari saudara-saudaranya untuk menjadi pengampu, dengan alasan Termohon mengalami penurunan daya ingat sejak 2011, diagnosis medis Alzheimer, serta kondisi fisik yang membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Hakim memeriksa bukti surat medis, keterangan saksi, dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Termohon yang ditemukan dalam kondisi tidak responsif. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menetapkan Pemohon sebagai pengampu Termohon untuk mewakili dan mengurus seluruh kepentingan hukum Termohon, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak kandung dari Termohon, mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayah kandungnya yang diduga tidak cakap bertindak hukum akibat penyakit Alzheimer. Pemohon didalilkan telah mendapatkan kuasa dari saudara-saudaranya untuk menjadi pengampu, dengan alasan Termohon mengalami penurunan daya ingat sejak 2011, diagnosis medis Alzheimer, serta kondisi fisik yang membutuhkan bantuan penuh dalam aktivitas sehari-hari. Hakim memeriksa bukti surat medis, keterangan saksi, dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Termohon yang ditemukan dalam kondisi tidak responsif. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim menetapkan Pemohon sebagai pengampu Termohon untuk mewakili dan mengurus seluruh kepentingan hukum Termohon, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Termohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Termohon telah meninggal dunia pada tahun 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon mengalami gangguan daya ingat sejak tahun 2011 yang semakin menurun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter menyatakan Termohon menderita dementia tahap awal menengah, sindrom depresi, dan tremors Parkinson pada pemeriksaan tahun 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kondisi Termohon memburuk pada tahun 2019 sehingga ia hampir tidak merespon, tidak bisa menulis atau menandatangani dokumen, dan membutuhkan bantuan orang lain untuk berjalan serta makan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat keterangan dokter tertanggal 15 Desember 2023 menyatakan Termohon menderita penyakit Alzheimer dan tidak dalam kapasitas menandatangani apapun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon tidak cakap atau tidak mampu bertindak secara hukum untuk mengurus harta kekayaan maupun memenuhi kebutuhan hidupnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara kandung Pemohon menyerahkan hak dan menguasakan pengampuan orang tua mereka kepada Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon tinggal serumah dengan Pemohon yang selama ini mengawasi dan mengurus kebutuhan hidup Termohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan melihat Termohon dalam kondisi terdiam, terbaring di tempat tidur, dan tidak merespon komunikasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit Alzheimer dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa ditunjuk sebagai pengampanyanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19264, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda akibat piutang suami. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pengampuan (curatele) atau kapasitas hukum orang sakit Alzheimer. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s/d P-20), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan 'dungu, gila atau mata gelap' (yang mencakup kondisi medis seperti Alzheimer yang menyebabkan ketidakcakapan hukum). Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang diperiksa hakim untuk menentukan apakah Termohon memenuhi syarat untuk ditaruh di bawah pengampuan, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan apakah ayah yang sakit Alzheimer bisa ditunjuk pengampanyanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan pengampuan. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa 'Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya'. Ini menjawab langsung pertanyaan pemohon (anak) apakah ia berhak/boleh ditunjuk sebagai pengampu atas ayahnya, karena pemohon adalah keluarga sedarah." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan tempat tinggal orang yang akan dimintakan pengampuan. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menetapkan kewenangan PN Jakarta Barat, pasal ini bersifat prosedural/jurisdiksi dan tidak menjawab inti pertanyaan substantif mengenai hak atau syarat pengampuan itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan memerlukan pengampu untuk mewakili kepentingannya. Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menetapkan pemohon sebagai pengampu yang berhak mewakili termohon, sehingga relevan dengan konsekuensi dari pertanyaan pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19513, + "completion_tokens": 1373 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1505_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1505_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8338244601c31de3380b320e538a477ac8c475ae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1505_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1505_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.571, + "query": 5.467, + "relevance": 8.056, + "total": 90.11 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20229, + "marked_chars": 20285 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20285, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Ferry SE terhadap anak-anaknya yang masih di bawah umur, Yeremia Bima Pratama Wijaya dan Samuel Arjuna Putra Wijaya, untuk meminta penetapan perwalian dan izin menjual harta peninggalan mendiang istri Pemohon. Inti sengketa adalah kebutuhan perwalian pengadilan karena anak-anak belum dewasa dan adanya rencana penjualan aset untuk menopang ekonomi keluarga. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin menjual tiga properti yang dimiliki bersama semasa perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ferry SE menikah dengan Sabtorini Bekti Pertiwi pada tanggal 02 Oktober 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, Yeremia Bima Pratama Wijaya dan Samuel Arjuna Putra Wijaya, dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Sabtorini Bekti Pertiwi, meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa rumah di Joyogrand Malang dengan Sertipikat Hak Milik nomor 3473.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa rumah di Legok Permai Tangerang dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00585.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa tanah di Pengasinan Gunung Sindur dengan Sertipikat Hak Milik nomor 293.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga memerlukan wali yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon akan menjual harta berupa tanah dan bangunan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Ferry SE mengajukan permohonan perwalian karena istri dan ibu dari anak-anaknya, Sabtorini Bekti Pertiwi, telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu Yeremia Bima Pratama Wijaya dan Samuel Arjuna Putra Wijaya. Pemohon mendalilkan bahwa ia memiliki harta bersama semasa perkawinan berupa tiga properti, yaitu rumah di Joyogrand Malang, rumah di Legok Permai Tangerang, dan tanah di Pengasinan Gunung Sindur, yang rencananya akan dijual untuk menopang ekonomi keluarga. Mengingat anak-anak belum dewasa, Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin khusus dari Pengadilan untuk menjual aset-aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti surat serta kesaksian, hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual ketiga properti yang dimaksud." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Ferry SE mengajukan permohonan perwalian karena istri dan ibu dari anak-anaknya, Sabtorini Bekti Pertiwi, telah meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak yang masih di bawah umur, yaitu Yeremia Bima Pratama Wijaya dan Samuel Arjuna Putra Wijaya. Pemohon mendalilkan bahwa ia memiliki harta bersama semasa perkawinan berupa tiga properti, yaitu rumah di Joyogrand Malang, rumah di Legok Permai Tangerang, dan tanah di Pengasinan Gunung Sindur, yang rencananya akan dijual untuk menopang ekonomi keluarga. Mengingat anak-anak belum dewasa, Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin khusus dari Pengadilan untuk menjual aset-aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti surat serta kesaksian, hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual ketiga properti yang dimaksud.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ferry SE menikah dengan Sabtorini Bekti Pertiwi pada tanggal 02 Oktober 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, Yeremia Bima Pratama Wijaya dan Samuel Arjuna Putra Wijaya, dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Sabtorini Bekti Pertiwi, meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa rumah di Joyogrand Malang dengan Sertipikat Hak Milik nomor 3473.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa rumah di Legok Permai Tangerang dengan Sertipikat Hak Milik nomor 00585.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa tanah di Pengasinan Gunung Sindur dengan Sertipikat Hak Milik nomor 293.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga memerlukan wali yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon akan menjual harta berupa tanah dan bangunan untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan anak-anak masih kecil, bolehkah saya jual rumah dan tanah milik kami untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10108, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak (seperti rumah dan tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah ayah dapat menjual harta tersebut, karena putusan pengadilan menetapkan bahwa persetujuan pengadilan diperlukan untuk perbuatan hukum tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10792, + "completion_tokens": 976 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1508_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1508_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9eb0db4169949f66dcdc049e355952f4f936e478 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1508_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1508_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.486, + "query": 6.383, + "relevance": 34.851, + "total": 111.738 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28879, + "marked_chars": 28951 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28951, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki pencatatan nomor akta hibah dalam dokumen girik dan surat penetapan iuran pembangunan daerah, serta meminta izin untuk peningkatan hak atas tanah. Sengketa ini bersifat non-adversarial (permohonan) tanpa pihak tergugat yang berhadapan, dengan inti permohonan pengakuan sah akta hibah dan koreksi data administratif tanah. Pemohon meminta pengadilan menyatakan sah akta hibah, menyamakan nomor akta yang tercatat, menyatakan kesamaan objek tanah, dan memberikan izin untuk pengurusan peningkatan hak atas tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menerima hibah sebidang tanah dari orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 019/H/XII/1980 yang dibuat dihadapan Camat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi pada Girik C No. 1772 Persil 25 Blok D. III, tercatat nomor akta hibah yang salah yaitu No. 019/1.711/80.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pada Girik C No. 1774 Persil 25 Blok D. III, tercatat nomor akta hibah yang salah yaitu No. 019/1.711/80.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menguasai fisik tanah dan membayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta Raya sejak menerima hibah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hibah yang diterima Pemohon telah memenuhi syarat sah menurut ketentuan hukum perdata terkait akta hibah.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tunggal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nomor akta hibah yang tertera dalam dokumen Girik dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, serta meminta izin untuk mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut. Pemohon dalil bahwa ia menerima hibah tanah dari orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 019/H/XII/1980, namun dokumen administratif mencatat nomor akta yang berbeda (No. 019/1.711/80). Pemohon juga menyatakan bahwa ia telah menguasai fisik tanah dan membayar pajak terkait. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan membuktikan dalil-dalil Pemohon melalui bukti surat dan kesaksian. Majelis Hakim menetapkan bahwa hibah tersebut sah secara hukum, kesalahan pencatatan nomor akta pada dokumen administratif perlu dikoreksi agar sesuai dengan akta asli, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus peningkatan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nomor akta hibah yang tertera dalam dokumen Girik dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, serta meminta izin untuk mengajukan peningkatan hak atas tanah tersebut. Pemohon dalil bahwa ia menerima hibah tanah dari orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 019/H/XII/1980, namun dokumen administratif mencatat nomor akta yang berbeda (No. 019/1.711/80). Pemohon juga menyatakan bahwa ia telah menguasai fisik tanah dan membayar pajak terkait. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan membuktikan dalil-dalil Pemohon melalui bukti surat dan kesaksian. Majelis Hakim menetapkan bahwa hibah tersebut sah secara hukum, kesalahan pencatatan nomor akta pada dokumen administratif perlu dikoreksi agar sesuai dengan akta asli, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus peningkatan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan. Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menerima hibah sebidang tanah dari orang tuanya berdasarkan Akta Hibah Nomor 019/H/XII/1980 yang dibuat dihadapan Camat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi pada Girik C No. 1772 Persil 25 Blok D. III, tercatat nomor akta hibah yang salah yaitu No. 019/1.711/80.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah pada Girik C No. 1774 Persil 25 Blok D. III, tercatat nomor akta hibah yang salah yaitu No. 019/1.711/80.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menguasai fisik tanah dan membayar pajak kepada Pemerintah DKI Jakarta Raya sejak menerima hibah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hibah yang diterima Pemohon telah memenuhi syarat sah menurut ketentuan hukum perdata terkait akta hibah.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Hakim Tunggal.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dapat tanah warisan dari orang tua tapi nomor akta di surat pajak salah, bolehkah saya perbaiki dan tingkatkan haknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10640, + "candidates": [ + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata", + "Pasal 1683 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1683: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dan syarat substansial hibah (perjanjian antara orang yang masih hidup, bersifat cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali). Dalam pertanyaan, pemohon menyebutkan menerima tanah dari orang tua (yang mengindikasikan hibah antar orang hidup, bukan warisan murni setelah meninggal), sehingga pasal ini relevan untuk menguji apakah transaksi tersebut memenuhi unsur hibah yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat bentuk (formalitas) hibah, yaitu harus dilakukan dengan akta notaris agar sah. Pertanyaan pemohon berkaitan dengan perbaikan akta dan peningkatan hak, yang mensyaratkan validitas akta hibah awal. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah akta hibah yang dimaksud (atau yang akan dibuat/diperbaiki) memenuhi syarat formalitas agar diakui sebagai hibah yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat penerimaan hibah (acceptance) agar hibah mengikat. Dalam konteks pertanyaan tentang perbaikan akta dan peningkatan hak, validitas hibah sangat bergantung pada apakah penerimaan hibah telah dilakukan dengan sah (misalnya melalui akta otentik). Pasal ini relevan karena menentukan kapan hak atas tanah beralih secara hukum dari penghibah ke penerima hibah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata", + "Pasal 1683 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14429, + "completion_tokens": 1210 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1509_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1509_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5385f4c31721f10f137dcaf4c08fa57e7b27e9c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1509_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1509_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.537, + "query": 4.766, + "relevance": 23.661, + "total": 92.993 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26115, + "marked_chars": 26187 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26187, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pembatalan perjanjian nikah. Para Pemohon meminta pengadilan menyatakan batal perjanjian pemisahan harta benda yang dibuat sebelum perkawinan dan menetapkan harta masa depan sebagai harta bersama. Permohonan ini diajukan agar dapat didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon telah menandatangani Perjanjian Nikah tentang pemisahan harta benda di hadapan Notaris Darmawan Tjoa pada tanggal 14 Desember 2005 sebelum melangsungkan perkawinan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Budha pada tanggal 31 Desember 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Nikah awal dibuat sebagai persyaratan dari orang tua Pemohon I agar Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Melinda Rusli yang lahir pada tanggal 14 Maret 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bersepakat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Nikah demi kelangsungan perkawinan dan kepentingan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon membuat Akta Pembatalan Perjanjian Nikah Nomor 02 tanggal 25 November 2023 di hadapan Notaris Alexander Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan pembatalan perjanjian nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait status perjanjian nikah mereka. Para Pemohon mendalilkan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pada tahun 2005, mereka telah membuat perjanjian pemisahan harta benda atas permintaan orang tua, namun kemudian bersepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut demi kelangsungan rumah tangga dan kepentingan anak mereka. Pembatalan tersebut telah dituangkan dalam akta notaris pada tahun 2023. Para Pemohon meminta pengadilan menyatakan batal perjanjian pemisahan harta tersebut dan menetapkan bahwa harta yang timbul di kemudian hari menjadi harta bersama, agar dapat didaftarkan dalam catatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Para Pemohon secara keseluruhan dengan menyatakan batal perjanjian nikah pemisahan harta dan menetapkan harta masa depan sebagai harta bersama." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait status perjanjian nikah mereka. Para Pemohon mendalilkan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan pada tahun 2005, mereka telah membuat perjanjian pemisahan harta benda atas permintaan orang tua, namun kemudian bersepakat untuk membatalkan perjanjian tersebut demi kelangsungan rumah tangga dan kepentingan anak mereka. Pembatalan tersebut telah dituangkan dalam akta notaris pada tahun 2023. Para Pemohon meminta pengadilan menyatakan batal perjanjian pemisahan harta tersebut dan menetapkan bahwa harta yang timbul di kemudian hari menjadi harta bersama, agar dapat didaftarkan dalam catatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Para Pemohon secara keseluruhan dengan menyatakan batal perjanjian nikah pemisahan harta dan menetapkan harta masa depan sebagai harta bersama.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon telah menandatangani Perjanjian Nikah tentang pemisahan harta benda di hadapan Notaris Darmawan Tjoa pada tanggal 14 Desember 2005 sebelum melangsungkan perkawinan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Budha pada tanggal 31 Desember 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Nikah awal dibuat sebagai persyaratan dari orang tua Pemohon I agar Para Pemohon dapat melangsungkan pernikahan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Melinda Rusli yang lahir pada tanggal 14 Maret 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bersepakat untuk melakukan pembatalan Perjanjian Nikah demi kelangsungan perkawinan dan kepentingan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon membuat Akta Pembatalan Perjanjian Nikah Nomor 02 tanggal 25 November 2023 di hadapan Notaris Alexander Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan pembatalan perjanjian nikah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah buat akta pembatalan perjanjian pisah harta di notaris, tapi kenapa catatan sipil belum mau ubah statusnya jadi harta bersama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12008, + "candidates": [ + "Pasal 152 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata", + "text": "Pasal 152: Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan. atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 152 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat berlakunya perjanjian kawin (termasuk pembatalannya) terhadap pihak ketiga, yaitu melalui pendaftaran di Pengadilan Negeri. Dalam pertimbangan putusan, hakim secara eksplisit mengaitkan permohonan pemutihan status harta dengan kewajiban pendaftaran ini, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menjawab mengapa catatan sipil belum mengubah status (karena proses pendaftaran/pengesahan perdata belum selesai atau menjadi syarat validitas terhadap pihak ketiga)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai 'mengapa catatan sipil belum mengubah status' lebih langsung dijawab oleh mekanisme administratif dan syarat publikasi yang diatur dalam Pasal 152 KUHPerdata. Pasal 1338 bersifat umum sebagai prinsip dasar perjanjian dan tidak secara spesifik mengatur prosedur pendaftaran atau syarat berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga yang menjadi inti sengketa administratif dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 152 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12784, + "completion_tokens": 1053 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1513_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1513_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d14efb440973da6970e7dc28cd8be4b0985dca79 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1513_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1513_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 49.488, + "query": 1.487, + "relevance": 31.512, + "total": 82.531 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28758, + "marked_chars": 28839 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28839, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak ketiganya yang masih di bawah umur. Sengketa ini bersifat non-adversarial (permohonan) di mana Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan dirinya sebagai wali untuk keperluan hukum tertentu. Pemohon meminta penetapan status wali dan izin untuk menjaminkan sertifikat rumah atas nama Pemohon untuk pencairan dana.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Dewi Nilawati pada tanggal 15 April 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Dewi Nilawati dikaruniai tiga orang anak, termasuk Tiara Indriyanti yang lahir pada 21 November 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dewi Nilawati meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tiara Indriyanti masih berada di bawah umur (di bawah 18 tahun).", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjamin sertifikat rumah atas nama Pemohon untuk keperluan pencairan dana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank mensyaratkan bukti tertulis atas hubungan hukum perwalian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang janda, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri dan ibu dari anak-anaknya telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar ia ditetapkan sebagai wali bagi anak ketiganya, Tiara Indriyanti, yang masih di bawah umur, guna memenuhi persyaratan perbankan yang mewajibkan bukti tertulis perwalian untuk menjaminkan sertifikat rumah atas nama Pemohon demi pencairan dana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Tiara Indriyanti serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum berupa jaminan sertifikat rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang janda, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri dan ibu dari anak-anaknya telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar ia ditetapkan sebagai wali bagi anak ketiganya, Tiara Indriyanti, yang masih di bawah umur, guna memenuhi persyaratan perbankan yang mewajibkan bukti tertulis perwalian untuk menjaminkan sertifikat rumah atas nama Pemohon demi pencairan dana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Tiara Indriyanti serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum berupa jaminan sertifikat rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Dewi Nilawati pada tanggal 15 April 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Dewi Nilawati dikaruniai tiga orang anak, termasuk Tiara Indriyanti yang lahir pada 21 November 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dewi Nilawati meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tiara Indriyanti masih berada di bawah umur (di bawah 18 tahun).", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjamin sertifikat rumah atas nama Pemohon untuk keperluan pencairan dana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Bank mensyaratkan bukti tertulis atas hubungan hukum perwalian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda suami, anak ketiga masih kecil, bank minta surat perwalian untuk gadai rumah, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17576, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata", + "Pasal 524 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "text": "Pasal 331: Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama." + }, + { + "pasal": "Pasal 524 KUHPerdata", + "text": "Pasal 524: Dalam benteng negara, seluruh tanah yang letaknya seperti di bawah ini, dianggap sebagai tanah militer: 1. dalam benteng yang dilengkapi dengan jalan tersembunyi, dan tanggul terdepan, antara kaki jalan tersembunyi, dan bila ini diperlengkapi dengan parit depan, sampai dengan tepi bagian luar; Jalan kubu dari benteng itu termasuk di dalamnya, menurut garis lurus yang ditarik dari lekum tirai yang satu ke tirai yang lain; 2. dalam benteng tanpa jalan tersembunyi atau tanggul terdepan, mulai dan bagian bawah tembok utama sampai ke seberang parit pertahanan luar; 3. dalam benteng tanpa bangunan luar, mulai dari pangkal sebelah dalam dari jalan koro kubu sampai ke seberang parit yang melingkar; 4. dan akhirnya bila di belakang pangkal sebelah dalam dari jalan kubu ada parit pembatas, tanggul dan sebagainya, maka jalur tanah itu pun serta tanaman-tanaman dan bangunan di atasnya termasuk tanah militer." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan usia (21 tahun) dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak ketiga masih kecil (di bawah umur), sehingga statusnya sebagai orang yang belum dewasa menjadi syarat substantif untuk memerlukan perwalian. Putusan juga secara eksplisit mengutip dan mendiskusikan Pasal 330 untuk menentukan batas usia dewasa yang relevan dengan permohonan wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 331 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas 'Tak Dapat Dibagi-bagi' dalam perwalian (hanya ada satu wali). Putusan mengutip pasal ini sebagai salah satu asas hukum perwalian yang mendasari penetapan wali tunggal untuk anak di bawah umur, yang merupakan inti dari permohonan pemohon untuk menjadi wali tunggal atas anak ketiganya." + }, + { + "pasal": "Pasal 524 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang batas-batas tanah militer dalam benteng negara. Meskipun dalam pertimbangan putusan terdapat kesalahan penulisan/kutipan di mana hakim menyebut 'pasal 524 KUHPerdata' dalam konteks persetujuan keluarga, isi teks resmi pasal tersebut sama sekali tidak mengatur tentang perwalian, persetujuan keluarga, atau hubungan hukum antara wali dan anak. Oleh karena itu, secara substantif berdasarkan teks resmi, pasal ini tidak relevan dengan masalah perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 331 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15113, + "completion_tokens": 979 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1514_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1514_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4885e1f8b42933dccec1c67d1284f28d49aefb1c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1514_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1514_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 50.951, + "query": 6.733, + "relevance": 11.312, + "total": 69.032 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32585, + "marked_chars": 32675 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32675, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan pengesahan anak di luar kawin yang diajukan oleh Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para Pemohon meminta agar anak mereka, Celvin Santanu, yang lahir di luar perkawinan, dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka yang telah dicatatkan. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Celvin Santanu lahir pada tanggal 3 Oktober 1993, yaitu sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Kutipan Akta Kelahiran Celvin Santanu, anak tersebut tercatat sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I (Siang Boen Liong) mengakui secara lisan di persidangan bahwa ia adalah ayah biologis dari Celvin Santanu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II (Tjiong Umijati) memberikan persetujuan terhadap pengakuan ayah biologis tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud memperbaiki status anak dalam Akta Kelahiran agar nama ayah kandung tercatat sebagai anak sah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati mengajukan permohonan pengesahan anak di luar kawin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para Pemohon telah menikah secara sah pada Oktober 2023, namun sebelumnya telah memiliki anak bernama Celvin Santanu yang lahir pada Oktober 1993. Dalam Akta Kelahiran Celvin Santanu, anak tersebut hanya tercatat sebagai anak luar kawin dari ibu. Para Pemohon, dengan dukungan bukti surat dan kesaksian, serta pengakuan lisan di persidangan bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dan Pemohon II menyetujui pengakuan tersebut, meminta agar Celvin Santanu dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, menyatakan Celvin Santanu sebagai anak sah dari Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati, serta memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati mengajukan permohonan pengesahan anak di luar kawin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para Pemohon telah menikah secara sah pada Oktober 2023, namun sebelumnya telah memiliki anak bernama Celvin Santanu yang lahir pada Oktober 1993. Dalam Akta Kelahiran Celvin Santanu, anak tersebut hanya tercatat sebagai anak luar kawin dari ibu. Para Pemohon, dengan dukungan bukti surat dan kesaksian, serta pengakuan lisan di persidangan bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dan Pemohon II menyetujui pengakuan tersebut, meminta agar Celvin Santanu dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, menyatakan Celvin Santanu sebagai anak sah dari Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati, serta memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan di Dinas Catatan Sipil pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Celvin Santanu lahir pada tanggal 3 Oktober 1993, yaitu sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Kutipan Akta Kelahiran Celvin Santanu, anak tersebut tercatat sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I (Siang Boen Liong) mengakui secara lisan di persidangan bahwa ia adalah ayah biologis dari Celvin Santanu.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II (Tjiong Umijati) memberikan persetujuan terhadap pengakuan ayah biologis tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud memperbaiki status anak dalam Akta Kelahiran agar nama ayah kandung tercatat sebagai anak sah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah sah, tapi anak saya lahir sebelum nikah dan di akta lahirnya cuma ada nama ibu, bisa nggak saya urus biar anak saya jadi anak sah dari kami berdua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20618, + "candidates": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertanyaan, status anak lahir sebelum pernikahan sah dan hanya ada nama ibu, sehingga diperlukan pengakuan oleh ayah. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 284 untuk menjelaskan bahwa pengesahan status anak menjadi sah memerlukan pengakuan oleh ayah biologis dengan persetujuan ibu, yang merupakan langkah hukum substantif untuk menjawab pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16523, + "completion_tokens": 858 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1515_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1515_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5942d52fb64af8c345dd3c2d90ffde98ea863196 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1515_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1515_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.083, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.083, + "query": 2.392, + "relevance": 10.748, + "total": 73.306 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32532, + "marked_chars": 32622 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32622, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak. Para Pemohon meminta agar anak mereka yang lahir di luar perkawinan, Felix Santanu, dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan diberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki dua orang anak yang lahir di luar perkawinan sebelum mereka menikah, yaitu Celvin Santanu dan Felix Santanu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Felix Santanu mencatatkan anak tersebut sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Felix Santanu lahir pada tanggal 12 April 1997, sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I (Siang Boen Liong) mengakui secara lisan di persidangan bahwa ia adalah bapak biologis dari Felix Santanu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II (Tjiong Umijati) memberikan persetujuan terhadap pengakuan Pemohon I sebagai ayah biologis Felix Santanu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Felix Santanu agar nama ayah kandung tercatat dan status anak menjadi sah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mereka memiliki anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, yaitu Felix Santanu, yang saat ini tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Oktober 2023, dan Felix Santanu lahir pada tahun 1997 sebelum perkawinan tersebut. Di persidangan, Siang Boen Liong mengakui secara lisan bahwa ia adalah ayah biologis Felix Santanu, dan Tjiong Umijati menyetujui pengakuan tersebut. Hakim menetapkan bahwa Felix Santanu merupakan anak sah dari perkawinan Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati serta memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mereka memiliki anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, yaitu Felix Santanu, yang saat ini tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Oktober 2023, dan Felix Santanu lahir pada tahun 1997 sebelum perkawinan tersebut. Di persidangan, Siang Boen Liong mengakui secara lisan bahwa ia adalah ayah biologis Felix Santanu, dan Tjiong Umijati menyetujui pengakuan tersebut. Hakim menetapkan bahwa Felix Santanu merupakan anak sah dari perkawinan Siang Boen Liong dan Tjiong Umijati serta memberi izin kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki dua orang anak yang lahir di luar perkawinan sebelum mereka menikah, yaitu Celvin Santanu dan Felix Santanu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Felix Santanu mencatatkan anak tersebut sebagai anak luar kawin dari Tjiong Umijati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Felix Santanu lahir pada tanggal 12 April 1997, sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan secara sah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I (Siang Boen Liong) mengakui secara lisan di persidangan bahwa ia adalah bapak biologis dari Felix Santanu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II (Tjiong Umijati) memberikan persetujuan terhadap pengakuan Pemohon I sebagai ayah biologis Felix Santanu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Felix Santanu agar nama ayah kandung tercatat dan status anak menjadi sah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah sah, tapi anak saya lahir sebelum nikah dan cuma ada nama ibunya di akta lahir, bisa nggak namanya saya masukkan sebagai ayah yang sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20589, + "candidates": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertanyaan, status anak lahir sebelum pernikahan sah dan hanya ada nama ibu di akta lahir, sehingga pengakuan oleh ayah (untuk memasukkan nama sebagai ayah sah) memerlukan persetujuan ibu sesuai ketentuan pasal ini. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum pengesahan status anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16496, + "completion_tokens": 906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1521_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1521_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2288c5c0f747626a90efcc6401cc2dba42d8cf3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1521_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1521_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.714, + "query": 3.407, + "relevance": 16.508, + "total": 84.667 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23525, + "marked_chars": 23589 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23589, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual tanah dan bangunan serta ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Sengketa ini bersifat permohonan (non-adversarial) di mana tidak ada pihak tergugat, melainkan permohonan izin hukum atas aset warisan yang dimiliki bersama dengan pihak lain. Pemohon meminta penetapan hakim untuk mengizinkan penjualan aset tersebut guna menopang ekonomi keluarga.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah istri dikaruniai tiga orang anak, yaitu Catharina Kelly, Gabriela Saryn, dan Maria Freya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan berdasarkan HGB No. 17342 seluas 48 M² yang terletak di Jl. Perumahan Citra 8, Blok C.2E No. 8, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, yang dimiliki bersama dengan Netti Herawati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Gabriela Saryn dan Maria Freya, masih berusia di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga berniat untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain guna menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukum tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Gabriela Saryn dan Maria Freya untuk bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua dari Gabriela Saryn dan Maria Freya untuk menjual tanah dan bangunan berdasarkan HGB No. 17342.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual sebidang tanah dan bangunan yang sebelumnya dimiliki oleh almarhumah istrinya bersama dengan pihak lain. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri terkait penjualan aset tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual sebidang tanah dan bangunan yang sebelumnya dimiliki oleh almarhumah istrinya bersama dengan pihak lain. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri terkait penjualan aset tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 September 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah istri dikaruniai tiga orang anak, yaitu Catharina Kelly, Gabriela Saryn, dan Maria Freya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah istri Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan berdasarkan HGB No. 17342 seluas 48 M² yang terletak di Jl. Perumahan Citra 8, Blok C.2E No. 8, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, yang dimiliki bersama dengan Netti Herawati.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Gabriela Saryn dan Maria Freya, masih berusia di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga berniat untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain guna menopang ekonomi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukum tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Gabriela Saryn dan Maria Freya untuk bertindak mewakili kepentingan hukum mereka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua dari Gabriela Saryn dan Maria Freya untuk menjual tanah dan bangunan berdasarkan HGB No. 17342.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah milik istri yang sudah meninggal demi ekonomi keluarga, tapi anak-anak saya masih kecil dan tidak bisa jual sendiri, bolehkah saya jual?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10719, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (orang tua/wali hukum) untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan apakah penjualan tanah demi ekonomi keluarga dapat dilakukan, mengingat fakta dalam putusan menunjukkan permohonan ijin jual tanah tersebut diajukan berdasarkan pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12036, + "completion_tokens": 1001 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1522_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1522_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1127b93f1e6c8e70d782eba905ec36aef283e2a9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1522_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1522_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.869, + "query": 7.069, + "relevance": 13.765, + "total": 85.737 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23384, + "marked_chars": 23448 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23448, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Elizabeth Irawati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali dari dua anaknya yang masih di bawah umur dan meminta izin untuk menjual aset tanah dan bangunan yang menjadi hak anak-anak tersebut. Inti sengketa adalah kebutuhan perwalian pengadilan karena anak-anak belum dewasa dan berniat menjual harta untuk membiayai kebutuhan hidup serta pendidikan. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin menjual aset tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Elizabeth Irawati menikah dengan Rickson Eduard Silitonga pada tanggal 22 November 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati dikaruniai dua orang anak, Rickra Christy Alexandra Silitonga dan Jonatan Christo Jayadiraja Silitonga, dari perkawinannya dengan Rickson Eduard Silitonga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rickson Eduard Silitonga meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Elizabeth Irawati masih berada di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat aset berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Elizabeth Irawati bersama kedua anaknya di Jalan Raya Centex Gang Galur No. 40A, No. 40B, dan Jalan Tanah Merdeka No. 10 di Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati berniat menjual aset tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan izin untuk menjual aset tanah dan bangunan yang menjadi hak anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ia merupakan ibu kandung dari dua anak yang masih di bawah umur, yaitu Rickra Christy Alexandra Silitonga dan Jonatan Christo Jayadiraja Silitonga, hasil perkawinannya dengan mendiang Rickson Eduard Silitonga. Setelah sang ayah meninggal dunia, Elizabeth Irawati bermaksud menjual beberapa aset tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama dirinya bersama kedua anaknya untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut. Karena anak-anaknya belum dewasa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, Elizabeth Irawati meminta penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari anak-anaknya serta memberikan izin khusus untuk menjual aset-aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti-bukti surat serta kesaksian, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan Elizabeth Irawati. Putusan ini menetapkan Elizabeth Irawati sebagai wali dari kedua anaknya dan memberikan izin kepadanya untuk menjual aset tanah dan bangunan yang dimaksud, dengan pembebanan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ia merupakan ibu kandung dari dua anak yang masih di bawah umur, yaitu Rickra Christy Alexandra Silitonga dan Jonatan Christo Jayadiraja Silitonga, hasil perkawinannya dengan mendiang Rickson Eduard Silitonga. Setelah sang ayah meninggal dunia, Elizabeth Irawati bermaksud menjual beberapa aset tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama dirinya bersama kedua anaknya untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak tersebut. Karena anak-anaknya belum dewasa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri, Elizabeth Irawati meminta penetapan pengadilan untuk menjadi wali dari anak-anaknya serta memberikan izin khusus untuk menjual aset-aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti-bukti surat serta kesaksian, hakim memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan Elizabeth Irawati. Putusan ini menetapkan Elizabeth Irawati sebagai wali dari kedua anaknya dan memberikan izin kepadanya untuk menjual aset tanah dan bangunan yang dimaksud, dengan pembebanan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Elizabeth Irawati menikah dengan Rickson Eduard Silitonga pada tanggal 22 November 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati dikaruniai dua orang anak, Rickra Christy Alexandra Silitonga dan Jonatan Christo Jayadiraja Silitonga, dari perkawinannya dengan Rickson Eduard Silitonga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rickson Eduard Silitonga meninggal dunia pada tanggal 17 September 2015.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Elizabeth Irawati masih berada di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat aset berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Elizabeth Irawati bersama kedua anaknya di Jalan Raya Centex Gang Galur No. 40A, No. 40B, dan Jalan Tanah Merdeka No. 10 di Jakarta Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati berniat menjual aset tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Elizabeth Irawati mengajukan permohonan izin untuk menjual aset tanah dan bangunan yang menjadi hak anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda dengan dua anak kecil, bagaimana cara sah menjual tanah milik mereka untuk biaya hidup?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11937, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab substansi pertanyaan tentang cara sah menjual tanah milik anak, yaitu dengan memperoleh penetapan/izin dari pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12201, + "completion_tokens": 962 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1529_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1529_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d26f699fbd3f72e37d3ce59c1f8fd907e4a54de --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1529_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1529_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 47.428, + "query": 4.712, + "relevance": 34.235, + "total": 86.428 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32268, + "marked_chars": 32358 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32358, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Muhammad Arief dan Fatimah Piolita kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan status kakak mereka yang hilang. Para Pemohon meminta penetapan bahwa Hafsah sebagai orang hilang agar dapat mengurus administrasi keluarga tanpa kehadirannya. Permohonan ini diperiksa dalam prosedur penetapan perdata, bukan gugatan sengketa biasa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Muhammad Arief dan Fatimah Piolita adalah anak dari mendiang Muhammad Nur dan Siti Cholijah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hafsah adalah kakak kandung Para Pemohon yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1967.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hafsah telah hilang sejak sekitar tahun 1992 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melaporkan hilangnya Hafsah kepada pihak kepolisian namun tidak ditemukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mempublikasikan berita pencarian Hafsah melalui surat kabar.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon meminta penetapan agar dapat mengurus surat keterangan waris dan pengalihan hak tanpa kehadiran Hafsah.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Muhammad Arief dan Fatimah Piolita mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan kakak mereka, Hafsah, sebagai orang hilang. Para Pemohon berdalih bahwa Hafsah telah hilang sejak sekitar tahun 1992, telah dilaporkan ke kepolisian, dan tidak ada kabar selama 32 tahun, sehingga diperlukan kepastian hukum untuk mengurus administrasi keluarga. Hakim menetapkan bahwa Hafsah adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Namun, permohonan Para Pemohon untuk menetapkan hak mereka mengurus surat keterangan waris dan pengalihan hak tanpa kehadiran Hafsah ditolak karena penetapan status kewarisan harus dilakukan melalui gugatan, bukan permohonan penetapan orang hilang. Permohonan dikabulkan sebagian untuk status orang hilang, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhammad Arief dan Fatimah Piolita mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan kakak mereka, Hafsah, sebagai orang hilang. Para Pemohon berdalih bahwa Hafsah telah hilang sejak sekitar tahun 1992, telah dilaporkan ke kepolisian, dan tidak ada kabar selama 32 tahun, sehingga diperlukan kepastian hukum untuk mengurus administrasi keluarga. Hakim menetapkan bahwa Hafsah adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya atau hilang berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Namun, permohonan Para Pemohon untuk menetapkan hak mereka mengurus surat keterangan waris dan pengalihan hak tanpa kehadiran Hafsah ditolak karena penetapan status kewarisan harus dilakukan melalui gugatan, bukan permohonan penetapan orang hilang. Permohonan dikabulkan sebagian untuk status orang hilang, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Muhammad Arief dan Fatimah Piolita adalah anak dari mendiang Muhammad Nur dan Siti Cholijah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hafsah adalah kakak kandung Para Pemohon yang lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1967.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hafsah telah hilang sejak sekitar tahun 1992 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melaporkan hilangnya Hafsah kepada pihak kepolisian namun tidak ditemukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mempublikasikan berita pencarian Hafsah melalui surat kabar.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon meminta penetapan agar dapat mengurus surat keterangan waris dan pengalihan hak tanpa kehadiran Hafsah.", + "page": 2, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kakak saya sudah hilang sejak lama dan tidak ada kabar, bagaimana cara mengurus warisan orang tua tanpa kehadirannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13365, + "candidates": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata", + "Pasal 495 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "text": "Pasal 463: Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata. Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satusatunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata", + "text": "Pasal 495: Bila setelah pemberian izin, tetapi sebelum perkawinan dengan yang lain itu dilakukan, orang yang tak hadir itu muncul, atau seseorang membawa berita cukup tentang masih hidupnya orang itu, maka izin yang telah diberikan tidak berlaku lagi demi hukum. Bila orang yang ditinggalkan itu telah melakukan perkawinan lain, orang yang tak hadir juga mempunyai hak untuk melakukan perkawinan lain." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 463 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengelolaan harta dan kepentingan orang yang tidak hadir (afwezigheid) melalui Balai Harta Peninggalan atau wakil yang ditunjuk pengadilan. Hal ini sangat relevan dengan pertanyaan pengguna yang ingin 'mengurus warisan' atau kepentingan harta tanpa kehadiran kakaknya, karena pasal ini memberikan dasar hukum untuk penunjukan pengelola sementara atas harta orang hilang sebelum status kematian definitif ditetapkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan prosedur penetapan seseorang sebagai 'tidak hadir' (afwezigheid) setelah lima tahun tidak ada kabar. Ini adalah langkah hukum substantif yang harus ditempuh untuk membuktikan status hilang kakak pengguna, yang merupakan prasyarat logis sebelum dapat mengurus hak-hak waris atau harta bersama secara hukum perdata. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar penetapan status hilang." + }, + { + "pasal": "Pasal 495 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum jika orang yang tidak hadir muncul kembali atau ada berita hidupnya setelah izin perkawinan baru diberikan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak melibatkan isu perkawinan baru atau kemunculan kembali orang hilang, sehingga pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengurusan warisan orang tua." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 463 KUHPerdata", + "Pasal 467 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15414, + "completion_tokens": 976 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1530_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1530_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12bd52134fcb56f8dbf1976ed2a41bb17a3259de --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1530_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1530_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.906, + "query": 3.213, + "relevance": 19.062, + "total": 82.199 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23908, + "marked_chars": 23972 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23972, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 1986 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini merupakan permohonan perdata (volunter) yang diperiksa oleh hakim tunggal tanpa adanya pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa dengan Abdul Halim alias Lim Hong Hin pada tanggal 22 Oktober 1977 di Tangerang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu Ato dan Antun Wijaya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1986 di Jakarta karena sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian Suami Pemohon belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Suami Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon mendalilkan bahwa ia menikah secara adat dengan Abdul Halim alias Lim Hong Hin pada tahun 1977 dan dikaruniai dua orang anak. Pemohon menyatakan bahwa suaminya meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1986 di Jakarta karena sakit, namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga tidak terdapat Akta Kematian resmi. Pemohon mengajukan permohonan ini dengan dukungan bukti surat dan kesaksian dua saksi untuk keperluan tertib administrasi serta pengurusan harta peninggalan, dengan izin dari pihak keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa fakta kematian telah terjadi namun belum tercatat secara administratif, sehingga permohonan Pemohon dianggap beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sah menurut hukum pada tanggal 19 Februari 1986, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon mendalilkan bahwa ia menikah secara adat dengan Abdul Halim alias Lim Hong Hin pada tahun 1977 dan dikaruniai dua orang anak. Pemohon menyatakan bahwa suaminya meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1986 di Jakarta karena sakit, namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga tidak terdapat Akta Kematian resmi. Pemohon mengajukan permohonan ini dengan dukungan bukti surat dan kesaksian dua saksi untuk keperluan tertib administrasi serta pengurusan harta peninggalan, dengan izin dari pihak keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa fakta kematian telah terjadi namun belum tercatat secara administratif, sehingga permohonan Pemohon dianggap beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sah menurut hukum pada tanggal 19 Februari 1986, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa dengan Abdul Halim alias Lim Hong Hin pada tanggal 22 Oktober 1977 di Tangerang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut, yaitu Ato dan Antun Wijaya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1986 di Jakarta karena sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian Suami Pemohon belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan penetapan kematian almarhum Suami Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bolehkah saya urus penetapan kematian untuk mengurus harta warisan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11540, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pemisahan harta. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan sipil (akta kematian) dan administrasi kependudukan, bukan sengketa pemisahan harta. Isi pasal tidak mengatur prosedur penetapan kematian atau penerbitan akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12025, + "completion_tokens": 933 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1533_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1533_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c51ddf0db0866b6ab37a439f14f5ee06cdc97b7c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1533_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1533_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.477, + "query": 8.411, + "relevance": 18.14, + "total": 86.102 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26577, + "marked_chars": 26649 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26649, + "frame": "Pemohon Lo Lie Sung mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali atas anak kandungnya yang belum dewasa, Gery Fernandez, serta untuk mengurus harta peninggalan almarhum suaminya. Permohonan ini diajukan karena almarhum suami telah meninggal dunia dan Pemohon membutuhkan dasar hukum untuk mengurus surat-surat berharga serta harta peninggalan demi kepentingan anak-anaknya. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali sah dan diberi kekuasaan untuk mengurus dua aset bangunan ruko peninggalan almarhum suami.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Lo Lie Sung menikah dengan Jie Nai Hin pada tanggal 13 September 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Jie Nai Hin dikaruniai dua orang anak, yaitu Henry Adiputra dan Gery Fernandez.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jie Nai Hin meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gery Fernandez lahir pada tanggal 8 Oktober 2009 dan berumur 14 tahun saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jie Nai Hin memiliki dua aset berupa Hak Guna Bangunan Nomor 1382 di Jalan Kemenangan Nomor 1-F dan Hak Guna Bangunan Nomor 3201 di Perumahan Sunter Paradise.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Hak Waris Nomor 006/2013 diterbitkan yang menerangkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali sah atas anak Gery Fernandez dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Lo Lie Sung mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa almarhum suaminya, Jie Nai Hin, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa dua bangunan ruko. Pemohon, sebagai ibu kandung, meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali sah atas anak keduanya yang masih belum dewasa, Gery Fernandez, serta diberi kekuasaan untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami demi kepentingan pemeliharaan dan perlindungan anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan fakta bahwa anak Gery Fernandez memang belum dewasa dan almarhum suami telah meninggal, sehingga Pemohon secara hukum mewakili anak tersebut. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali sah atas Gery Fernandez dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami yang berada dalam kekuasaan Pemohon untuk kepentingan anak-anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Lo Lie Sung mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa almarhum suaminya, Jie Nai Hin, telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa dua bangunan ruko. Pemohon, sebagai ibu kandung, meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali sah atas anak keduanya yang masih belum dewasa, Gery Fernandez, serta diberi kekuasaan untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami demi kepentingan pemeliharaan dan perlindungan anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan fakta bahwa anak Gery Fernandez memang belum dewasa dan almarhum suami telah meninggal, sehingga Pemohon secara hukum mewakili anak tersebut. Hakim kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali sah atas Gery Fernandez dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami yang berada dalam kekuasaan Pemohon untuk kepentingan anak-anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Lo Lie Sung menikah dengan Jie Nai Hin pada tanggal 13 September 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Jie Nai Hin dikaruniai dua orang anak, yaitu Henry Adiputra dan Gery Fernandez.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jie Nai Hin meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gery Fernandez lahir pada tanggal 8 Oktober 2009 dan berumur 14 tahun saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jie Nai Hin memiliki dua aset berupa Hak Guna Bangunan Nomor 1382 di Jalan Kemenangan Nomor 1-F dan Hak Guna Bangunan Nomor 3201 di Perumahan Sunter Paradise.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Hak Waris Nomor 006/2013 diterbitkan yang menerangkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali sah atas anak Gery Fernandez dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan dua ruko, apakah saya bisa mengurus harta itu untuk anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10997, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (belum dewasa), sehingga status hukumnya perlu ditentukan untuk mengetahui apakah ia berada di bawah kekuasaan orang tua atau memerlukan wali. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini untuk membuktikan bahwa anak Pemohon berstatus belum dewasa, yang menjadi dasar hukum bagi ibu (Pemohon) untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum, termasuk mengurus harta peninggalan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13274, + "completion_tokens": 962 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1536_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1536_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..092e3b3cfcbd2e161e1d3d0f3c0110e8a8758e96 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1536_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1536_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.779, + "query": 4.596, + "relevance": 30.367, + "total": 94.812 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26965, + "marked_chars": 27037 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27037, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata yang diajukan oleh Undianto Tjandra kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak sah dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar dirinya dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan Liem Liang Seng dan Komala Dewi serta diperintahkan pencatatannya dalam akta kelahiran. Perkara ini diselesaikan melalui putusan penetapan (volunter) tanpa adanya pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Februari 1959 dan tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar nikah dari ibu Komala Dewi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon, Liem Liang Seng dan Komala Dewi, telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 April 1954.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Liem Liang Seng dan Komala Dewi baru dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Liem Liang Seng, meninggal dunia pada tanggal 24 November 1962.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Komala Dewi, meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena orang tuanya telah meninggal dunia sehingga tidak dapat melakukan pengakuan anak secara langsung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Undianto Tjandra, mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ia lahir dari perkawinan adat orang tuanya, Liem Liang Seng dan Komala Dewi, pada tahun 1954, namun perkawinan tersebut baru dicatatkan secara resmi pada tahun 2023. Akibat pencatatan yang terlambat dan status anak luar nikah dalam akta kelahiran, serta meninggalnya kedua orang tua pemohon, pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk mengesahkan statusnya sebagai anak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari perkawinan Liem Liang Seng dan Komala Dewi, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam akta kelahiran." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Undianto Tjandra, mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ia lahir dari perkawinan adat orang tuanya, Liem Liang Seng dan Komala Dewi, pada tahun 1954, namun perkawinan tersebut baru dicatatkan secara resmi pada tahun 2023. Akibat pencatatan yang terlambat dan status anak luar nikah dalam akta kelahiran, serta meninggalnya kedua orang tua pemohon, pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk mengesahkan statusnya sebagai anak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa Pemohon adalah anak sah dari perkawinan Liem Liang Seng dan Komala Dewi, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam akta kelahiran.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Februari 1959 dan tercatat dalam akta kelahiran sebagai anak luar nikah dari ibu Komala Dewi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon, Liem Liang Seng dan Komala Dewi, telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 10 April 1954.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Liem Liang Seng dan Komala Dewi baru dicatatkan secara resmi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Liem Liang Seng, meninggal dunia pada tanggal 24 November 1962.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Komala Dewi, meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena orang tuanya telah meninggal dunia sehingga tidak dapat melakukan pengakuan anak secara langsung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya lahir dari pernikahan adat tapi cuma tercatat anak luar nikah, terus kedua orang tua saya sudah meninggal, apakah saya bisa minta pengesahan status anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13142, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan/harta). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pengesahan status anak atau pengakuan anak luar kawin. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian kekuatan surat (berdasarkan UU Bea Meterai), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan tentang status anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu dan konsekuensi pengakuan setelah ibu meninggal. Dalam pertanyaan, status anak lahir dari pernikahan adat (diakui sebagai anak luar kawin) dan orang tua sudah meninggal. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 284 untuk menganalisis bahwa pengakuan dapat diterima setelah ibu meninggal (tanpa perlu persetujuan ibu lagi) dan hanya menimbulkan akibat terhadap bapak, yang menjadi dasar hukum utama untuk mengabulkan permohonan pengesahan status anak sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13454, + "completion_tokens": 1058 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1537_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1537_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..34fb04c1ac29070688d2637460c6b5292d23fdcf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1537_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1537_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.547, + "query": 2.025, + "relevance": 13.288, + "total": 88.906 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31611, + "marked_chars": 31701 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31701, + "frame": "Pemohon Sanun mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur dalam mencairkan tabungan Bank Mayapada milik almarhumah istri Pemohon. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (Pdt.P) tanpa adanya pihak tergugat yang menentang, melainkan pemeriksaan oleh Hakim Tunggal untuk menetapkan hak perwalian demi kepentingan ahli waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Sanun dan almarhumah Ulfah Mustafidah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah Ulfah Mustafidah dikaruniai dua orang anak, yaitu Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Ulfah Mustafidah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Ulfah Mustafidah meninggalkan tabungan di Bank Mayapada dengan nomor rekening 130-10-02786-4.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memohon penetapan sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya mencairkan tabungan Bank Mayapada.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan tersebut berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberi izin untuk mewakili anak-anaknya mencairkan tabungan Bank Mayapada.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Sanun mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri Pemohon, Ulfah Mustafidah, telah meninggal dunia. Pemohon menyatakan bahwa ia dan kedua anaknya, Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani, merupakan ahli waris sah dari almarhumah. Almarhumah meninggalkan tabungan di Bank Mayapada yang perlu dicairkan untuk kepentingan ahli waris. Namun, karena kedua anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon memohon izin pengadilan untuk bertindak sebagai wali yang mewakili anak-anaknya dalam mencairkan tabungan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini secara mandiri tanpa adanya pihak lawan, dan setelah meneliti bukti surat serta kesaksian, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya dalam mencairkan tabungan Bank Mayapada atas nama almarhumah Ulfah Mustafidah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Sanun mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena istri Pemohon, Ulfah Mustafidah, telah meninggal dunia. Pemohon menyatakan bahwa ia dan kedua anaknya, Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani, merupakan ahli waris sah dari almarhumah. Almarhumah meninggalkan tabungan di Bank Mayapada yang perlu dicairkan untuk kepentingan ahli waris. Namun, karena kedua anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon memohon izin pengadilan untuk bertindak sebagai wali yang mewakili anak-anaknya dalam mencairkan tabungan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini secara mandiri tanpa adanya pihak lawan, dan setelah meneliti bukti surat serta kesaksian, Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anaknya dalam mencairkan tabungan Bank Mayapada atas nama almarhumah Ulfah Mustafidah.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Sanun dan almarhumah Ulfah Mustafidah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhumah Ulfah Mustafidah dikaruniai dua orang anak, yaitu Fahri Mustofa Ramadani dan Rizka Zalfa Qirani.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Ulfah Mustafidah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah Ulfah Mustafidah meninggalkan tabungan di Bank Mayapada dengan nomor rekening 130-10-02786-4.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memohon penetapan sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya mencairkan tabungan Bank Mayapada.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan tersebut berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberi izin untuk mewakili anak-anaknya mencairkan tabungan Bank Mayapada.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan meninggalkan tabungan di bank, tapi anak-anak saya masih kecil, bolehkah saya mencairkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16592, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, akta, saksi, dll) ditetapkan sebagai tidak relevan karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai hak atau kewenangan mencairkan tabungan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16625, + "completion_tokens": 955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_153_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_153_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc12f31b16b6a1840330c4075c3ae868ee31503c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_153_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_153_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.606, + "query": 6.044, + "relevance": 30.816, + "total": 111.489 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38406, + "marked_chars": 38505 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38505, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan ijin menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang berupa tanah dan bangunan, serta penetapan pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan hukum bagi pemohon untuk mewakili kepentingan anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam menjual aset tersebut. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk menetapkan status wali dan memberikan ijin jual beli.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 5 Februari 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Tirza Fernanda Nainggolan yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan yang terletak di Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 293 seluas 1880 m2 atas nama Irma Lestari Masniari Napitupulu Dkk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami berdasarkan Surat Keterangan Waris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Tirza Fernanda Nainggolan masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan anak-anaknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan ijin menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang berupa tanah dan bangunan, serta penetapan pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di Bekasi yang menjadi hak waris bersama pemohon dan ketiga anaknya. Salah satu anak, Tirza Fernanda Nainggolan, masih berusia di bawah 18 tahun sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon membutuhkan ijin pengadilan untuk mewakili anak tersebut dalam menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak tersebut memang belum dewasa dan pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup berhak mewakili anaknya. Pengadilan pun mengabulkan permohonan dengan menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak tersebut dan memberikan ijin untuk menjual hak dan bagian harta anak berupa tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan ijin menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang berupa tanah dan bangunan, serta penetapan pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di Bekasi yang menjadi hak waris bersama pemohon dan ketiga anaknya. Salah satu anak, Tirza Fernanda Nainggolan, masih berusia di bawah 18 tahun sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon membutuhkan ijin pengadilan untuk mewakili anak tersebut dalam menjual aset tersebut guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan keluarga. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak tersebut memang belum dewasa dan pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup berhak mewakili anaknya. Pengadilan pun mengabulkan permohonan dengan menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak tersebut dan memberikan ijin untuk menjual hak dan bagian harta anak berupa tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 5 Februari 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Tirza Fernanda Nainggolan yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki harta berupa Tanah dan atau Bangunan yang terletak di Desa Jatiluhur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 293 seluas 1880 m2 atas nama Irma Lestari Masniari Napitupulu Dkk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami berdasarkan Surat Keterangan Waris.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama Tirza Fernanda Nainggolan masih berusia di bawah 18 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup serta pendidikan anak-anaknya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda butuh izin jual tanah warisan suami untuk biaya hidup anak kecil yang belum dewasa, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20471, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheiding van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perwalian, penjualan harta warisan anak di bawah umur, atau kewenangan orang tua/wali. Pasal ini bersifat prosedural dalam konteks perceraian/pemisahan harta dan tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam perkara penetapan wali ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengizinkan wali menjual barang tak bergerak (tanah/bangunan) milik anak di bawah umur. Meskipun putusan ini lebih banyak merujuk pada UU Perkawinan, Pasal 394 KUHPerdata adalah dasar hukum substantif KUHPerdata yang menopang prinsip bahwa penjualan harta anak di bawah umur memerlukan izin pengadilan dan pertimbangan kepentingan anak, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai 'izin jual tanah warisan untuk anak kecil'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17820, + "completion_tokens": 1122 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1549_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1549_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fdcf7442d6f051e85c0e07f5886d81de036a0fa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1549_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1549_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.692, + "query": 2.65, + "relevance": 12.712, + "total": 83.098 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 19537, + "marked_chars": 19593 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 19593, + "frame": "Pemohon Octavianus Kristanto mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar anak perempuan bernama Anastasia Widya dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinannya dengan almarhumah Agustina Widya Mardianty. Pemohon meminta agar nama Pemohon dicantumkan sebagai ayah dalam Akta Kelahiran anak tersebut. Permohonan ini ditolak oleh hakim karena ibu kandung anak telah meninggal dunia, sehingga tidak dapat memberikan persetujuan yang diwajibkan oleh hukum untuk pengesahan anak luar kawar yang dibawa ke dalam perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan gerejawi dengan Agustina Widya Mardianty pada tanggal 30 September 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agustina Widya Mardianty meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anastasia Widya lahir pada tanggal 3 Desember 1997 dan tercatat sebagai anak luar kawin dari Agustina Widya Mardianty dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lalai mencatatkan pengakuan anak pada saat melangsungkan perkawinan sehingga nama ayah tidak tercantum dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Annah dan Saksi Fifi Anggoro menyatakan bahwa Anastasia Widya adalah anak dari isteri Pemohon dengan suami sebelumnya, bukan anak Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung anak, Agustina Widya Mardianty, telah meninggal dunia sehingga tidak dapat memberikan persetujuan pengesahan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Octavianus Kristanto mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa ia telah menikah secara gerejawi dan sipil dengan almarhumah Agustina Widya Mardianty, namun lalai mencatatkan pengakuan anak perempuan bernama Anastasia Widya yang lahir sebelum perkawinan tersebut. Pemohon meminta penetapan pengadilan agar Anastasia Widya dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan nama Pemohon dicantumkan dalam Akta Kelahiran. Dalam persidangan, hakim menetapkan fakta bahwa Anastasia Widya adalah anak dari almarhumah isteri Pemohon dengan suami sebelumnya, bukan anak kandung Pemohon. Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena pengesahan anak luar kawin yang dibawa ke dalam perkawinan memerlukan persetujuan ibu kandung anak, padahal ibu kandung tersebut telah meninggal dunia, sehingga syarat hukum tersebut tidak dapat dipenuhi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Octavianus Kristanto mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa ia telah menikah secara gerejawi dan sipil dengan almarhumah Agustina Widya Mardianty, namun lalai mencatatkan pengakuan anak perempuan bernama Anastasia Widya yang lahir sebelum perkawinan tersebut. Pemohon meminta penetapan pengadilan agar Anastasia Widya dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan nama Pemohon dicantumkan dalam Akta Kelahiran. Dalam persidangan, hakim menetapkan fakta bahwa Anastasia Widya adalah anak dari almarhumah isteri Pemohon dengan suami sebelumnya, bukan anak kandung Pemohon. Hakim menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena pengesahan anak luar kawin yang dibawa ke dalam perkawinan memerlukan persetujuan ibu kandung anak, padahal ibu kandung tersebut telah meninggal dunia, sehingga syarat hukum tersebut tidak dapat dipenuhi.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan gerejawi dengan Agustina Widya Mardianty pada tanggal 30 September 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Agustina Widya Mardianty meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anastasia Widya lahir pada tanggal 3 Desember 1997 dan tercatat sebagai anak luar kawin dari Agustina Widya Mardianty dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lalai mencatatkan pengakuan anak pada saat melangsungkan perkawinan sehingga nama ayah tidak tercantum dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Annah dan Saksi Fifi Anggoro menyatakan bahwa Anastasia Widya adalah anak dari isteri Pemohon dengan suami sebelumnya, bukan anak Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung anak, Agustina Widya Mardianty, telah meninggal dunia sehingga tidak dapat memberikan persetujuan pengesahan anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah dengan istri yang punya anak dari mantan suami, tapi anak itu bukan anak saya, apakah saya bisa minta nama saya dicantumkan di akta lahirnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6111, + "candidates": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu kandung. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah suami dapat diakui sebagai ayah (dicantumkan di akta lahir) untuk anak yang lahir dari hubungan istri dengan mantan suami (anak di luar nikah). Putusan menggunakan Pasal 284 sebagai dasar hukum untuk menolak permohonan karena ibu kandung telah meninggal dan tidak ada persetujuan yang dapat diberikan, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9594, + "completion_tokens": 892 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_154_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_154_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..faf33464b9c924d1cafda53855710d9bc132ee58 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_154_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,218 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_154_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.044, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 106.993, + "query": 4.783, + "relevance": 73.862, + "total": 185.682 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 72745, + "marked_chars": 72961 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 72961, + "frame": "PT Kalimantan Mitra Sekawan menggugat Sari Susanti, Supiyati, dan Sofian atas wanprestasi terkait penggunaan uang hasil penjualan 15 unit kendaraan motor oleh Sari Susanti yang tidak dibayar lunas dan penolakan Supiyati sebagai penjamin untuk melepaskan jaminan tanah. Penggugat meminta pernyataan sah surat kesanggupan pembayaran, pernyataan wanprestasi, sita jaminan, pembayaran pokok kerugian beserta bunga, serta pematuhan putusan oleh Turut Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Sari Susanti dipekerjakan oleh PT Kalimantan Mitra Sekawan sebagai koordinator marketing sejak 20 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti menjual 15 unit kendaraan motor milik PT Kalimantan Mitra Sekawan senilai Rp302.811.000,- dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti mengembalikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp19.048.000,- kepada PT Kalimantan Mitra Sekawan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti membuat surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2021 yang mengakui kesalahan penggunaan uang hasil penjualan dan berjanji membayar sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada tanggal 23 April 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti tidak melakukan pembayaran sisa kerugian pada tanggal 23 April 2021 sesuai janji.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti meminta perpanjangan batas waktu pembayaran menjadi 05 Juli 2022 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 atas nama Supiyati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supiyati membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2021 yang bersedia menjadi penjamin atas kewajiban Sari Susati dan berjanji melepaskan hak kepemilikan benda jaminan jika pembayaran tidak dilakukan pada 05 Juli 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti dan Supiyati tidak melakukan pembayaran sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada tanggal 05 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supiyati tidak mau melakukan penjualan atau melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada PT Kalimantan Mitra Sekawan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta merta ditolak karena bukti surat yang diajukan tidak seluruhnya berbentuk autentik.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Kalimantan Mitra Sekawan menggugat Sari Susanti, Supiyati, dan Sofian karena Sari Susanti, sebagai karyawan, menggunakan uang hasil penjualan 15 unit kendaraan motor milik perusahaan tanpa hak. Setelah mengembalikan sebagian uang, Sari Susanti membuat surat pernyataan untuk membayar sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada 23 April 2021, namun ingkar janji. Supiyati kemudian bertindak sebagai penjamin dengan memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, dengan janji akan melepaskan jaminan jika pembayaran tidak lunas pada 05 Juli 2022. Kedua Tergugat tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran maupun pelepasan jaminan pada batas waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan surat pernyataan Sari Susanti dan Supiyati sah dan mengikat, serta menyatakan Supiyati wanprestasi. Majelis Hakim menghukum Sari Susanti dan Supiyati secara tanggung renteng membayar pokok kerugian Rp283.763.000,- ditambah bunga 2% per bulan, serta ongkos perkara, namun menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Kalimantan Mitra Sekawan menggugat Sari Susanti, Supiyati, dan Sofian karena Sari Susanti, sebagai karyawan, menggunakan uang hasil penjualan 15 unit kendaraan motor milik perusahaan tanpa hak. Setelah mengembalikan sebagian uang, Sari Susanti membuat surat pernyataan untuk membayar sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada 23 April 2021, namun ingkar janji. Supiyati kemudian bertindak sebagai penjamin dengan memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan, dengan janji akan melepaskan jaminan jika pembayaran tidak lunas pada 05 Juli 2022. Kedua Tergugat tersebut tidak memenuhi kewajiban pembayaran maupun pelepasan jaminan pada batas waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan surat pernyataan Sari Susanti dan Supiyati sah dan mengikat, serta menyatakan Supiyati wanprestasi. Majelis Hakim menghukum Sari Susanti dan Supiyati secara tanggung renteng membayar pokok kerugian Rp283.763.000,- ditambah bunga 2% per bulan, serta ongkos perkara, namun menolak permohonan sita jaminan dan putusan serta merta.", + "facts": [ + { + "fact": "Sari Susanti dipekerjakan oleh PT Kalimantan Mitra Sekawan sebagai koordinator marketing sejak 20 Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti menjual 15 unit kendaraan motor milik PT Kalimantan Mitra Sekawan senilai Rp302.811.000,- dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut tanpa hak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti mengembalikan sebagian uang hasil penjualan sebesar Rp19.048.000,- kepada PT Kalimantan Mitra Sekawan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti membuat surat pernyataan tertanggal 20 Maret 2021 yang mengakui kesalahan penggunaan uang hasil penjualan dan berjanji membayar sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada tanggal 23 April 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti tidak melakukan pembayaran sisa kerugian pada tanggal 23 April 2021 sesuai janji.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti meminta perpanjangan batas waktu pembayaran menjadi 05 Juli 2022 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 atas nama Supiyati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supiyati membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2021 yang bersedia menjadi penjamin atas kewajiban Sari Susati dan berjanji melepaskan hak kepemilikan benda jaminan jika pembayaran tidak dilakukan pada 05 Juli 2022.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sari Susanti dan Supiyati tidak melakukan pembayaran sisa kerugian sebesar Rp283.763.000,- pada tanggal 05 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supiyati tidak mau melakukan penjualan atau melepaskan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada PT Kalimantan Mitra Sekawan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8441 ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan dalam perkara ini.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan putusan serta merta ditolak karena bukti surat yang diajukan tidak seluruhnya berbentuk autentik.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pakai uang hasil penjualan motor kantor tanpa izin, lalu teman saya jadi penjamin pakai sertifikat tanahnya, tapi kami berdua tidak bayar dan dia tidak mau lepas jaminannya, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16873, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1353 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (wanprestasi). Dalam pertanyaan, fakta utamanya adalah 'kami berdua tidak bayar' dan 'dia tidak mau lepas jaminannya'. Putusan juga secara eksplisit menggunakan Pasal 1238 untuk menyimpulkan adanya wanprestasi (Ingkar janji) karena Tergugat II tidak memenuhi janji pembayarannya pada tanggal yang ditentukan. Ini adalah dasar hukum substantif untuk menuntut pembayaran dan akibat dari ketidakpatuhan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, ada kesepakatan antara pengguna uang, perusahaan, dan teman yang menjadi penjamin. Putusan menggunakan Pasal 1320 untuk menilai sah tidaknya 'Surat Pernyataan' yang dibuat oleh Tergugat I dan II sebagai dasar kekuatan mengikat perjanjian penjaminan dan pengakuan utang. Tanpa kesahihan perjanjian ini, tuntutan wanprestasi tidak dapat berdiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang (perbuatan melawan hukum atau quasi-contract). Meskipun perbuatan 'memakai uang tanpa izin' bisa dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum, dalam sengketa ini, hakim justru memilih jalur perjanjian (wanprestasi) berdasarkan surat pernyataan yang sah. Pasal 1353 tidak menjadi teori hukum utama atau dalil yang diuji dalam pertimbangan putusan untuk menjawab masalah wanprestasi penjaminan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini adalah dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sama seperti Pasal 1353, meskipun fakta awal adalah penyalahgunaan uang (yang bisa masuk ranah ini), putusan tidak menggunakan Pasal 1365 sebagai dasar amar putusan. Hakim berfokus pada wanprestasi perjanjian penjaminan (Pasal 1238 Jo 1320). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak relevan secara substantif dengan alasan hukum yang dipakai hakim dalam kasus spesifik ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi penanggungan (penjaminan). Dalam pertanyaan, inti masalahnya adalah peran 'teman saya jadi penjamin'. Putusan secara spesifik membahas kedudukan Tergugat II sebagai penjamin yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Tergugat I. Pasal 1820 menjadi kerangka hukum yang menopang keberadaan hubungan hukum antara penjamin dan kreditur dalam sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28348, + "completion_tokens": 1829 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1552_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1552_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8d12245490ad35686754d59a708140fac1240bf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1552_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1552_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.487, + "query": 4.793, + "relevance": 19.017, + "total": 92.339 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27229, + "marked_chars": 27301 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27301, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Bahrudin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anaknya yang belum dewasa setelah meninggalnya istri pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual tanah dan bangunan atas sertifikat hak milik nomor 1192.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Uum Umiyati pada tanggal 5 Februari 2005.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu Siti Zahra Aulia dan Muhammad Fahri Albahar.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Uum Umiyati, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 atas nama almarhum Uum Umiyati.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Bahrudin, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Siti Zahra Aulia dan Muhammad Fahri Albahar, setelah meninggalnya istri pemohon, Uum Umiyati. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anak-anaknya belum dewasa dan belum menikah sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta adanya kebutuhan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta warisan, khususnya tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan fakta-fakta yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian, serta menemukan bahwa pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup berhak mewakili anak-anaknya. Hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali yang berhak mewakili anak-anaknya dalam tindakan hukum, serta memberikan izin khusus kepada pemohon untuk menjual tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 atas nama almarhum Uum Umiyati demi kepentingan anak-anak. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Bahrudin, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Siti Zahra Aulia dan Muhammad Fahri Albahar, setelah meninggalnya istri pemohon, Uum Umiyati. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa anak-anaknya belum dewasa dan belum menikah sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, serta adanya kebutuhan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta warisan, khususnya tanah dan bangunan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan fakta-fakta yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian, serta menemukan bahwa pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup berhak mewakili anak-anaknya. Hakim kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan pemohon sebagai wali yang berhak mewakili anak-anaknya dalam tindakan hukum, serta memberikan izin khusus kepada pemohon untuk menjual tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 atas nama almarhum Uum Umiyati demi kepentingan anak-anak. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Uum Umiyati pada tanggal 5 Februari 2005.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu Siti Zahra Aulia dan Muhammad Fahri Albahar.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Uum Umiyati, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual tanah dan bangunan di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1192 atas nama almarhum Uum Umiyati.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya sudah meninggal, tapi anak-anak saya masih kecil dan belum menikah, bagaimana cara saya mengurus tanah warisan mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13812, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan orang tua mewakili anak di bawah umur untuk mengurus harta warisan. Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d. P-8), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab sengketa atau pertanyaan pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13381, + "completion_tokens": 930 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1554_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1554_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2277ccb6b04a12e1bed745ac7b080401e5101db8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1554_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1554_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.275, + "query": 4.236, + "relevance": 26.0, + "total": 89.559 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37381, + "marked_chars": 37480 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37480, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak. Inti sengketa adalah status hukum anak perempuan mereka, Angel, yang lahir di luar perkawinan sebelum pernikahan resmi mereka dicatatkan. Para Pemohon meminta agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan diberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Vihara Pelita Dharma Kasih Indonesia dan mencatatkannya di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Angel mencatatnya sebagai anak luar kawin dari She Moi karena pada saat anak lahir Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak bernama Angel sebagai anak sah dari perkawinan mereka agar nama ayah tercatat dalam Akta Kelahiran anak tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon sudah memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi yang telah menikah secara agama dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil. Mereka memiliki anak bernama Angel yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, sehingga dalam Akta Kelahiran anak tersebut hanya tercatat nama ibunya. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk menetapkan Angel sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan meminta izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa permohonan dikabulkan, menetapkan Angel sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada instansi yang berwenang untuk dicatatkan dalam Akta Kelahiran." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi yang telah menikah secara agama dan mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil. Mereka memiliki anak bernama Angel yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, sehingga dalam Akta Kelahiran anak tersebut hanya tercatat nama ibunya. Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk menetapkan Angel sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan meminta izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hakim menetapkan bahwa permohonan dikabulkan, menetapkan Angel sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada instansi yang berwenang untuk dicatatkan dalam Akta Kelahiran.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Vihara Pelita Dharma Kasih Indonesia dan mencatatkannya di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak bernama Angel mencatatnya sebagai anak luar kawin dari She Moi karena pada saat anak lahir Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak bernama Angel sebagai anak sah dari perkawinan mereka agar nama ayah tercatat dalam Akta Kelahiran anak tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon sudah memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara saya mendaftarkan anak saya sebagai anak sah dari pernikahan kami agar nama ayah tercatat di akta lahirnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24798, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pengesahan anak atau pencatatan sipil. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan bukti surat (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural/pembuktian, bukan jawaban substantif atas pertanyaan cara mendaftarkan anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dianalisis secara substantif untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat diterima (dengan syarat ibu menyetujui). Hal ini menjadi bagian dari kerangka hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan mengenai syarat dan cara pengesahan anak menjadi anak sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19091, + "completion_tokens": 881 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1555_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1555_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c4f17fdfab5e1219e7fec806ff8a6061d4c6b61 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1555_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1555_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.167, + "query": 3.575, + "relevance": 31.923, + "total": 95.705 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37470, + "marked_chars": 37569 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37569, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak. Inti sengketa adalah status hukum anak Kevin yang lahir di luar perkawinan sebelum para pemohon menikah secara sah. Para pemohon meminta agar anak Kevin dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan diberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 28 Oktober 2018 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Kevin mencatatnya sebagai anak laki-laki luar kawin dari She Moi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon bermaksud mengesahkan anak Kevin sebagai anak sah dari perkawinan mereka.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga para pemohon telah memberikan izin kepada para pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi yang merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2018. Mereka memiliki anak bernama Kevin yang lahir pada tahun 1999, sebelum mereka menikah secara sah, sehingga dalam Akta Kelahiran Kevin tercatat sebagai anak luar kawin dari ibunya. Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Kevin agar statusnya menjadi anak sah dari perkawinan mereka, dengan dukungan bukti surat identitas, akta perkawinan, akta kelahiran, serta kesaksian tetangga yang mengetahui hubungan mereka. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan Kevin sebagai anak sah dari perkawinan Tjhin Kong Fa dan She Moi, serta memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan ini diajukan oleh Tjhin Kong Fa dan She Moi yang merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2018. Mereka memiliki anak bernama Kevin yang lahir pada tahun 1999, sebelum mereka menikah secara sah, sehingga dalam Akta Kelahiran Kevin tercatat sebagai anak luar kawin dari ibunya. Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Kevin agar statusnya menjadi anak sah dari perkawinan mereka, dengan dukungan bukti surat identitas, akta perkawinan, akta kelahiran, serta kesaksian tetangga yang mengetahui hubungan mereka. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan Kevin sebagai anak sah dari perkawinan Tjhin Kong Fa dan She Moi, serta memerintahkan para pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 28 Oktober 2018 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon memiliki tiga orang anak yang lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Kevin mencatatnya sebagai anak laki-laki luar kawin dari She Moi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pemohon bermaksud mengesahkan anak Kevin sebagai anak sah dari perkawinan mereka.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga para pemohon telah memberikan izin kepada para pemohon untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara mengubah status anak saya yang lahir sebelum menikah menjadi anak sah dari perkawinan kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24792, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai pengesahan status anak luar kawin menjadi anak sah. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian surat (kekuatan bukti), bukan sebagai norma substantif untuk menjawab inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Dalam pertimbangan hukum, hakim secara eksplisit mengutip dan menganalisis Pasal 284 KUHPerdata untuk menentukan apakah pengakuan/pengesahan anak dapat diterima. Ini merupakan unsur hukum substantif yang langsung berkaitan dengan mekanisme pengesahan anak luar kawin yang menjadi inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19136, + "completion_tokens": 922 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1556_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1556_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e75dc205614591346415bf513a87e57f487ae375 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1556_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1556_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.815, + "query": 3.401, + "relevance": 21.895, + "total": 96.154 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40187, + "marked_chars": 40295 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40295, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak. Para Pemohon meminta agar anak mereka yang bernama Yulius, yang lahir di luar perkawinan, ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka yang telah dicatatkan secara resmi. Permohonan ini juga meminta izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2018 dan dicatatkan di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum perkawinan sah, Para Pemohon memiliki tiga orang anak luar kawin, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Yulius mencatatnya sebagai anak laki-laki luar kawin dari She Moi karena pada saat lahir Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Yulius sebagai anak sah agar nama ayah tercatat dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon telah memberikan izin untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari tindak pidana dalam pengesahan anak ini.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Putusan ini adalah penetapan perkara volunter di mana Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak. Para Pemohon telah menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun anak mereka yang bernama Yulius lahir sebelum perkawinan tersebut dicatatkan, sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya. Para Pemohon memohon agar Yulius ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan meminta izin untuk melaporkan pengesahan ini kepada instansi pencatatan sipil. Hakim menetapkan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, menetapkan Yulius sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Putusan ini adalah penetapan perkara volunter di mana Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak. Para Pemohon telah menikah secara sah dan mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun anak mereka yang bernama Yulius lahir sebelum perkawinan tersebut dicatatkan, sehingga dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibunya. Para Pemohon memohon agar Yulius ditetapkan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan meminta izin untuk melaporkan pengesahan ini kepada instansi pencatatan sipil. Hakim menetapkan bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, menetapkan Yulius sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon, serta memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2018 dan dicatatkan di Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 19 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum perkawinan sah, Para Pemohon memiliki tiga orang anak luar kawin, yaitu Yulius, Kevin, dan Angel.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Yulius mencatatnya sebagai anak laki-laki luar kawin dari She Moi karena pada saat lahir Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Yulius sebagai anak sah agar nama ayah tercatat dalam Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon telah memberikan izin untuk mengajukan pengesahan anak tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk melakukan atau menghindari tindak pidana dalam pengesahan anak ini.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Anak kami lahir sebelum kami menikah resmi, jadi nama ayahnya belum tercantum di akta lahir, apakah bisa kami minta agar anak kami diakui sebagai anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24527, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak luar kawin atau pengakuan anak, sehingga tidak relevan dengan pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum pengakuan anak di luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu sebagai syarat penerimaan pengakuan. Hal ini sangat relevan dengan pertanyaan mengenai prosedur dan syarat agar anak yang lahir sebelum pernikahan resmi dapat diakui atau disahkan statusnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19714, + "completion_tokens": 953 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1557_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1557_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc33f1691c367a381563f9d87d6e6e2742aa99f9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1557_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1557_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.673, + "query": 2.77, + "relevance": 14.068, + "total": 81.532 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22203, + "marked_chars": 22267 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22267, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa serta izin untuk menjual suatu Rumah Susun. Inti sengketa adalah kebutuhan persetujuan pengadilan karena anak-anak pemohon masih di bawah umur sebelum melakukan perbuatan hukum berupa penjualan aset. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual Rumah Susun tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki Rumah Susun Green Bay Pluit Blok A (COASTVIEW APARTMENTS), Tower B Lantai 11 Unit AA yang telah dibayar lunas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] bermaksud menjual Rumah Susun tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak [NAMA_ORANG] yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur atau belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi dua anaknya yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], setelah suaminya meninggal dunia. Pemohon memiliki sebuah Rumah Susun yang telah lunas dan bermaksud menjualnya untuk keperluan modal usaha serta biaya pendidikan kedua anak tersebut. Karena anak-anak pemohon belum dewasa, diperlukan izin dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan aset tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjual Rumah Susun tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi dua anaknya yang masih di bawah umur, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], setelah suaminya meninggal dunia. Pemohon memiliki sebuah Rumah Susun yang telah lunas dan bermaksud menjualnya untuk keperluan modal usaha serta biaya pendidikan kedua anak tersebut. Karena anak-anak pemohon belum dewasa, diperlukan izin dari pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan aset tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada pemohon untuk menjual Rumah Susun tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki Rumah Susun Green Bay Pluit Blok A (COASTVIEW APARTMENTS), Tower B Lantai 11 Unit AA yang telah dibayar lunas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] bermaksud menjual Rumah Susun tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya yang belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak [NAMA_ORANG] yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur atau belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal dan anak-anak saya masih kecil, bolehkah saya jual rumah susunnya untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10240, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk mengasingkan (menjual) barang tak bergerak milik anak yang belum dewasa tanpa izin Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah seorang ibu (sebagai wali) boleh menjual rumah susun milik anak-anaknya yang masih kecil, serta prosedur perizinannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11762, + "completion_tokens": 786 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1563_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1563_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef04e6f4106bf4873a670a0c9efc4c6852352e7c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1563_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1563_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.494, + "query": 5.476, + "relevance": 22.599, + "total": 93.589 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26826, + "marked_chars": 26898 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26898, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak. Inti sengketa adalah status hukum anak yang lahir sebelum perkawinan para pemohon dicatatkan secara resmi, yang saat ini hanya tercatat sebagai anak dari ibunya. Para pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari perkawinan mereka dan diberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan para pemohon didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 17 Juni 2020, sebelum perkawinan para pemohon dicatatkan secara resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak [NAMA_ORANG] hanya mencatat nama ibu [NAMA_ORANG] sebagai orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah anak [NAMA_ORANG] telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 2 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu anak [NAMA_ORANG] telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengakuan Anak tertanggal 26 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para pemohon, yang merupakan suami istri, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak mereka lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu. Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pemohon telah sah secara agama dan negara, serta telah dipenuhi syarat pengakuan sah dari ayah dan persetujuan dari ibu melalui surat pernyataan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim mengabulkan permohonan dengan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dan memberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, dengan biaya perkara dibebankan kepada para pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para pemohon, yang merupakan suami istri, mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak mereka lahir sebelum perkawinan mereka dicatatkan secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga akta kelahiran anak hanya mencantumkan nama ibu. Hakim menetapkan bahwa perkawinan para pemohon telah sah secara agama dan negara, serta telah dipenuhi syarat pengakuan sah dari ayah dan persetujuan dari ibu melalui surat pernyataan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim mengabulkan permohonan dengan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan para pemohon dan memberi izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang, dengan biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 22 November 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan para pemohon didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 17 Juni 2020, sebelum perkawinan para pemohon dicatatkan secara resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak [NAMA_ORANG] hanya mencatat nama ibu [NAMA_ORANG] sebagai orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah anak [NAMA_ORANG] telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 2 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu anak [NAMA_ORANG] telah membuat Surat Pernyataan Persetujuan Pengakuan Anak tertanggal 26 Januari 2024.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Anak saya lahir sebelum kami menikah resmi, akta kelahirannya cuma ada nama ibu, apakah bisa saya uruskan agar anak ini diakui sebagai anak sah dari pernikahan kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14596, + "candidates": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 274 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "text": "Pasal 274: Bila orang tua, sebelum atau pada waktu melakukan perkawinan telah lalai untuk mengakui anak di luar kawin, kelalaian mereka ini dapat diperbaiki dengan surat pengesahan dari Presiden, yang diberikan setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur mekanisme pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan yang menyusul, asalkan telah ada pengakuan sah dari orang tua. Hal ini merupakan inti substantif dari pertanyaan awam mengenai pengesahan status anak yang lahir sebelum pernikahan resmi." + }, + { + "pasal": "Pasal 274 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur solusi hukum (surat pengesahan dari Presiden) ketika orang tua lalai melakukan pengakuan sebelum atau pada saat perkawinan. Ini relevan karena pertanyaan awam menyebutkan akta kelahiran hanya ada nama ibu, yang mengindikasikan kemungkinan adanya kelalaian pengakuan oleh ayah, sehingga pasal ini menjadi alternatif hukum yang perlu dipertimbangkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 274 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13468, + "completion_tokens": 906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1579_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1579_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dab8e6c904f3bfe2d23c749b1b232d01149be244 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1579_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1579_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 61.903, + "query": 2.899, + "relevance": 29.312, + "total": 94.154 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23400, + "marked_chars": 23464 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23464, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perubahan nama yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta izin untuk mengubah namanya dari Fanny Juwita menjadi Archangel Juwita pada akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan fakta dan saksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Rusunawa Lokbin Rawa Buaya, Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tercatat lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1993 dengan nama Fanny Juwita sesuai kutipan akta kelahiran nomor 1.237/U/JB/1993.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama menjadi Archangel Juwita karena merasa nama tersebut membawa keberuntungan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bekerja sebagai seorang Pengacara atau Advokat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada persoalan hukum yang menyangkut pribadi Pemohon yang berkaitan dengan permohonan ini.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinilai sah menurut hukum dan cukup beralasan karena bukan untuk tujuan negatif atau melanggar hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang advokat yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah namanya dari Fanny Juwita menjadi Archangel Juwita pada akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan bahwa nama baru tersebut diyakini dapat membawa keberuntungan dan telah digunakan sebagai panggilan sehari-hari. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang memperkuat dalilnya bahwa tidak ada halangan hukum atau tujuan negatif dalam perubahan nama tersebut. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon adalah sah dan beralasan, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama Pemohon menjadi Archangel Juwita serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada instansi catatan sipil yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang advokat yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah namanya dari Fanny Juwita menjadi Archangel Juwita pada akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan bahwa nama baru tersebut diyakini dapat membawa keberuntungan dan telah digunakan sebagai panggilan sehari-hari. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang memperkuat dalilnya bahwa tidak ada halangan hukum atau tujuan negatif dalam perubahan nama tersebut. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon adalah sah dan beralasan, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama Pemohon menjadi Archangel Juwita serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada instansi catatan sipil yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Rusunawa Lokbin Rawa Buaya, Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tercatat lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1993 dengan nama Fanny Juwita sesuai kutipan akta kelahiran nomor 1.237/U/JB/1993.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama menjadi Archangel Juwita karena merasa nama tersebut membawa keberuntungan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bekerja sebagai seorang Pengacara atau Advokat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada persoalan hukum yang menyangkut pribadi Pemohon yang berkaitan dengan permohonan ini.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dinilai sah menurut hukum dan cukup beralasan karena bukan untuk tujuan negatif atau melanggar hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin ganti nama di KTP dan akta lahir karena nama baru saya dianggap membawa keberuntungan, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10414, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (minoritas) berdasarkan umur dan status perkawinan. Pertanyaan dan fakta perkara berkaitan dengan perubahan nama (hukum administrasi sipil/perdata non-kontrak), bukan mengenai kapasitas hukum seseorang sebagai orang dewasa atau belum dewasa. Isi pasal tidak mengatur hak atau kewajiban terkait perubahan nama, sehingga tidak mempunyai hubungan substantif dengan masalah yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta tulisan (bukti surat). Meskipun pasal ini dikutip dalam pertimbangan hakim untuk menilai validitas bukti surat yang diajukan Pemohon, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai 'boleh tidaknya' ganti nama. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11776, + "completion_tokens": 872 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1580_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1580_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59f8aab2fa67ddc15fa3821ad82558bf51bcbd0c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1580_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1580_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.093, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.096, + "query": 2.346, + "relevance": 34.819, + "total": 124.355 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59595, + "marked_chars": 59757 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59757, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ketiga anaknya yang merupakan ahli waris masih berada di bawah umur. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan hukum agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dan melakukan perbuatan hukum atas tanah peninggalan almarhum mertua. Pengadilan memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan sebelum memberikan putusan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Dyah Dewi Palupi Binti H. Sugiri dan memiliki tiga orang anak kandung yang masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum istri Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang berasal dari peninggalan kakek dan neneknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum kakek dan nenek istri Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh ahli waris dari almarhum kakek dan nenek istri Pemohon membuat Surat Pernyataan Persetujuan yang menyetujui permohonan perwalian dan izin jual yang diajukan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk ketiga anaknya guna melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon dikategorikan sebagai anak di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin jual harta peninggalan dikabulkan oleh Pengadilan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kematian istri Pemohon yang meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dari kakek dan nenek istri Pemohon, di mana ketiga anak kandung Pemohon merupakan ahli waris namun masih berada di bawah umur. Pemohon meminta pengesahan sebagai wali untuk ketiga anaknya agar dapat melakukan tindakan hukum jual beli atas harta tersebut, dengan dukungan surat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa ketiga anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terbukti, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali ketiga anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut atas nama ketiga anaknya yang masih di bawah umur." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh kematian istri Pemohon yang meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dari kakek dan nenek istri Pemohon, di mana ketiga anak kandung Pemohon merupakan ahli waris namun masih berada di bawah umur. Pemohon meminta pengesahan sebagai wali untuk ketiga anaknya agar dapat melakukan tindakan hukum jual beli atas harta tersebut, dengan dukungan surat persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan bahwa ketiga anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta yang terbukti, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali ketiga anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut atas nama ketiga anaknya yang masih di bawah umur.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Dyah Dewi Palupi Binti H. Sugiri dan memiliki tiga orang anak kandung yang masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum istri Pemohon meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang berasal dari peninggalan kakek dan neneknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum kakek dan nenek istri Pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Seluruh ahli waris dari almarhum kakek dan nenek istri Pemohon membuat Surat Pernyataan Persetujuan yang menyetujui permohonan perwalian dan izin jual yang diajukan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali untuk ketiga anaknya guna melakukan tindakan hukum jual beli atas harta peninggalan tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketiga anak Pemohon dikategorikan sebagai anak di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dan diberi izin jual harta peninggalan dikabulkan oleh Pengadilan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan meninggalkan tanah warisan untuk tiga anak kami yang masih kecil, apakah saya bisa menjualnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23060, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan wali (ayah) untuk menjual harta warisan anak yang masih di bawah umur. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab sengketa perwalian atau penjualan harta anak." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25624, + "completion_tokens": 998 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1581_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1581_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ef5aae8550f476dbb2c91aa8c3d0de8029cb754 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1581_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1581_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.934, + "query": 3.91, + "relevance": 11.425, + "total": 86.29 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20340, + "marked_chars": 20396 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20396, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan pengesahan kematian suaminya. Inti sengketa adalah kebutuhan Pemohon akan penetapan resmi kematian suami yang telah meninggal sejak 1995 namun belum tercatat secara hukum, guna keperluan pencatatan sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia dan memerintahkan pencatatan kematian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah menikah dengan H. Soekarna.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan H. Soekarna dikaruniai tiga orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. Soekarna meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1995 karena sakit serangan jantung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian suami sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Melapor Kematian, dan foto makam, serta keterangan dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian H. Soekarna telah terjadi lebih dari 10 tahun sehingga penerbitan Akta Kematian memerlukan penetapan pengadilan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan kematian suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa suaminya meninggal karena sakit dan belum pernah dibuatkan akta kematian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti tersebut dan menetapkan bahwa kematian suami Pemohon adalah fakta hukum yang perlu dibenarkan demi kepastian hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1995, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan kutipan akta kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan kematian suaminya yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa suaminya meninggal karena sakit dan belum pernah dibuatkan akta kematian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti-bukti tersebut dan menetapkan bahwa kematian suami Pemohon adalah fakta hukum yang perlu dibenarkan demi kepastian hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan bahwa suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1995, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan kutipan akta kematian. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah menikah dengan H. Soekarna.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan H. Soekarna dikaruniai tiga orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "H. Soekarna meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1995 karena sakit serangan jantung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena kematian tersebut belum pernah dicatatkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian suami sebagai bukti untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Melapor Kematian, dan foto makam, serta keterangan dua orang saksi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian H. Soekarna telah terjadi lebih dari 10 tahun sehingga penerbitan Akta Kematian memerlukan penetapan pengadilan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal lebih dari 10 tahun lalu tapi belum punya akta kematian, bagaimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12443, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Dalam konteks pertanyaan 'bagaimana cara mengurus akta kematian', pasal ini tidak memberikan jawaban substantif mengenai prosedur hukum atau dasar hukum untuk mendapatkan akta kematian, melainkan hanya menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menerima bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11191, + "completion_tokens": 821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1582_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1582_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99d0aa9aeac244614994377a4332115ccc90e527 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1582_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1582_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.69, + "query": 3.294, + "relevance": 42.952, + "total": 113.982 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30757, + "marked_chars": 30838 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30838, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinannya dengan almarhumah Nanik Susilowati yang dilangsungkan secara agama Kristen belum dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon meminta agar status perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan diperintahkan untuk dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini merupakan perkara volunter (permohonan) tanpa pihak tergugat yang berlawanan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Nanik Susilowati secara agama Kristen di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember pada tanggal 21 Juni 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Nanik Susilowati tercatat dalam Surat Keterangan dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember tanggal 22 Juni 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nanik Susilowati meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Kevin Christian dan Sofia Carissa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Nanik Susilowati belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan almarhumah Nanik Susilowati yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1993 belum dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon membuktikan adanya perkawinan tersebut melalui surat keterangan gereja, akta kematian istri, akta kelahiran anak-anak, serta kesaksian keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan menyatakan sah secara hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan resmi. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan almarhumah Nanik Susilowati yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tahun 1993 belum dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon membuktikan adanya perkawinan tersebut melalui surat keterangan gereja, akta kematian istri, akta kelahiran anak-anak, serta kesaksian keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan menyatakan sah secara hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan resmi. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Nanik Susilowati secara agama Kristen di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember pada tanggal 21 Juni 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Nanik Susilowati tercatat dalam Surat Keterangan dari Gereja Kristus Tuhan Jemaat Jember tanggal 22 Juni 1993.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nanik Susilowati meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 02 November 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak, yaitu Kevin Christian dan Sofia Carissa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Nanik Susilowati belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama tahun 1993 tapi belum dicatat di sipil, apakah bisa saya daftarkan sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16450, + "candidates": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata", + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa bukti perkawinan adalah akta Catatan Sipil. Dalam konteks pertanyaan tentang pernikahan yang belum dicatat, pasal ini menjadi dasar hukum yang menunjukkan adanya hambatan formal (tidak ada akta), sehingga memicu kebutuhan untuk mencari pengecualian atau mekanisme lain (seperti penetapan pengadilan) untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pengecualian dari Pasal 100. Pasal ini secara substantif menjawab pertanyaan 'apakah bisa didaftarkan/buktikan' dengan menyatakan bahwa jika akta tidak ada, hakim dapat menilai cukup tidaknya bukti lain (seperti surat keterangan gereja atau saksi) selama hubungan suami-istri jelas terlihat. Ini adalah landasan hukum utama bagi pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan melalui pengadilan ketika tidak memiliki akta sipil." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pembuktian atau pendaftaran status perkawinan yang belum dicatat, sehingga tidak relevan dengan pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15118, + "completion_tokens": 990 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1584_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1584_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbff304ae33bbd9b972034bc8c36a7aae784922c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1584_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1584_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.636, + "query": 7.202, + "relevance": 26.391, + "total": 128.256 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46403, + "marked_chars": 46538 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN\nDAN IZIN MENJUAL HARTA WARIS ANAK DIBAWAH UMUR A QUO\nB. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN PARA PEWARIS\n1. Bahwa antara PEWARIS I Abdul Hasyim (Almarhum) dan PEWARIS II\nRoshayati (Almarhumah) telah melangsungkan pernikahan/perkawinan\nmenurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 23 September 2001 di\nJakarta dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta sebagaimana\nPetikan Buku Pendaftaran Nikah No. 850/87/IX/2001 dan tercatat pada\nKutipan Akta Nikah No. 850/87/IX/2001 di Keluarkan oleh Kantor Urusan\nAgama Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur; (Vide Bukti P-1A\ndan Bukti P-1B\n2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris dikaruniai 4 (empat) orang anak\nyaitu :\n1) Rizki Ananda, NIK: 3173080110021001, Lahir di Jakarta pada 01\nOktober 2002, beragama Islam, beralamat di KP. Pondok Cabe,\nNomor 40, RT 006/RW 001, Kelurahan Kembangan Utara,\nKecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;\n2) Muhamad Alfi Bin Abdul Hasyim, NIK: 3173081411041001, Lahir di\nJakarta, 14 November 2004, Umur 19 Tahun, Agama Islam,\nberalamat di Kp. Pondok Cabe Nomor 40, RT 006 RW 001\nKelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota\nJakarta Barat, DKI Jakarta; \n3) Januar Ningsih Binti Abdul Hasyim, NIK: 3173085001091003, Lahir\ndi Jakarta, 10 Januari 2009, Umur 14 Tahun, Agama Islam,\nberalamat di Kp. Pondok Cabe Nomor 40, RT 006 RW 001\nKelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota\nJakarta Barat, DKI Jakarta; \n4) Hasyanti Binti Abdul Hasyim, NIK: 3173084807121008, Lahir di\nJakarta, 08 Juli 2012, Umur 11 Tahun, Agama Islam, beralamat di\nKp. Pondok Cabe Nomor 40, RT 006 RW 001 Kelurahan\nKembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat,\nHalaman 4 dari hal 16 Penetapan No. 1584/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indo" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46538, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta waris anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini diajukan oleh Rizki Ananda sebagai ahli waris yang telah dewasa untuk menjadi wali bagi adik-adiknya yang masih di bawah umur guna mengurus dan menjual harta peninggalan orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali sah dan memberikan izin untuk menjual tanah dan bangunan yang menjadi harta waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak pertama dari Pewaris I dan Pewaris II yang telah meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris I meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris II meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah berusia 21 tahun dan dianggap sudah dewasa menurut hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tiga orang adik kandung yang merupakan ahli waris, yaitu Muhamad Alfi, Rahma Januar Ningsih, dan Hasyanti.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhamad Alfi telah berusia 19 tahun dan dianggap sudah dewasa.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rahma Januar Ningsih berusia 14 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasyanti berusia 11 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5294 atas luas 149 meter persegi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual harta waris tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menyatakan Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia dikembalikan/dikesampingkan karena merupakan permohonan tersendiri yang tidak berkaitan dengan permohonan perwalian.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan ahli waris yang telah dewasa, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik-adiknya yang masih di bawah umur guna mengurus dan menjual harta waris peninggalan orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon mengenai status kematian orang tua, hubungan kekeluargaan, serta usia para ahli waris. Hakim menetapkan bahwa pemohon cakap hukum dan berwenang menjadi wali bagi adik-adiknya yang belum mencapai umur 18 tahun. Permohonan dikabulkan dengan menetapkan pemohon sebagai wali bagi dua adik kandungnya yang masih di bawah umur (berusia 14 dan 11 tahun) untuk menjual tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5294. Permohonan untuk secara eksplisit menyatakan kematian para pewiris dikembalikan karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan permohonan pengangkatan wali." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan ahli waris yang telah dewasa, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik-adiknya yang masih di bawah umur guna mengurus dan menjual harta waris peninggalan orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Pengadilan memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon mengenai status kematian orang tua, hubungan kekeluargaan, serta usia para ahli waris. Hakim menetapkan bahwa pemohon cakap hukum dan berwenang menjadi wali bagi adik-adiknya yang belum mencapai umur 18 tahun. Permohonan dikabulkan dengan menetapkan pemohon sebagai wali bagi dua adik kandungnya yang masih di bawah umur (berusia 14 dan 11 tahun) untuk menjual tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 5294. Permohonan untuk secara eksplisit menyatakan kematian para pewiris dikembalikan karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan permohonan pengangkatan wali.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak pertama dari Pewaris I dan Pewaris II yang telah meninggal dunia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris I meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris II meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah berusia 21 tahun dan dianggap sudah dewasa menurut hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki tiga orang adik kandung yang merupakan ahli waris, yaitu Muhamad Alfi, Rahma Januar Ningsih, dan Hasyanti.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhamad Alfi telah berusia 19 tahun dan dianggap sudah dewasa.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rahma Januar Ningsih berusia 14 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasyanti berusia 11 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5294 atas luas 149 meter persegi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin untuk menjual harta waris tersebut.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menyatakan Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia dikembalikan/dikesampingkan karena merupakan permohonan tersendiri yang tidak berkaitan dengan permohonan perwalian.", + "page": 15, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak pertama yang sudah dewasa, bagaimana cara saya mengurus dan menjual tanah warisan untuk adik-adik saya yang masih di bawah umur?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10892, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai status 'belum dewasa' (minor) dan syarat seseorang berada di bawah perwalian (belum genap 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, subjek yang diwakili adalah adik-adik yang 'masih di bawah umur'. Meskipun UU Perkawinan menggunakan batas 18 tahun, Pasal 330 KUHPerdata merupakan dasar hukum substantif dalam KUHPerdata yang menentukan kapasitas hukum dan status perwalian seseorang, yang menjadi prasyarat utama sebelum seseorang (kakak) dapat ditunjuk sebagai wali untuk mengurus harta bendanya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20475, + "completion_tokens": 1095 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1586_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1586_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5542d5494163f8fc723175149896626c4b962ca9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1586_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1586_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.757, + "query": 5.357, + "relevance": 30.179, + "total": 96.309 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24335, + "marked_chars": 24399 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24399, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Welly Budiharsono, karena kondisi kesehatan yang menyebabkan ketidakcakapan hukum. Pemohon meminta agar suaminya dinyatakan tidak cakap hukum dan berada di bawah pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai pengampu yang berhak mewakili suaminya dalam tindakan hukum. Perkara ini adalah perkara permohonan perdata, bukan sengketer antara pihak yang saling menyangkal di persidangan biasa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri sah dari Welly Budiharsono berdasarkan akta perkawinan tanggal 26 Maret 1976.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Welly Budiharsono mengalami sakit otak berupa Stroke (Cerebrovasecular Disease) dan Alzheimer dengan derajat kecacatan berat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Welly Budiharsono tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya orang normal dan tidak dapat melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk mewakili kepentingan hukum suaminya yang tidak cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal para pihak berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan istri sah dari Welly Budiharsono, mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon dalilkan bahwa suaminya menderita sakit otak berat berupa Stroke dan Alzheimer yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan aktivitas normal dan tindakan hukum. Pemohon meminta agar suaminya dinyatakan tidak cakap hukum dan berada di bawah pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai pengampu. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim Tunggal menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang, dan Pemohon terbukti layak sebagai pengampu. Putusan menetapkan suami Pemohon tidak cakap hukum dan berada di bawah pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai pengampu yang berhak mewakili suaminya dalam tindakan hukum, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan istri sah dari Welly Budiharsono, mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon dalilkan bahwa suaminya menderita sakit otak berat berupa Stroke dan Alzheimer yang menyebabkan ketidakmampuan melakukan aktivitas normal dan tindakan hukum. Pemohon meminta agar suaminya dinyatakan tidak cakap hukum dan berada di bawah pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai pengampu. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim Tunggal menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang, dan Pemohon terbukti layak sebagai pengampu. Putusan menetapkan suami Pemohon tidak cakap hukum dan berada di bawah pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai pengampu yang berhak mewakili suaminya dalam tindakan hukum, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri sah dari Welly Budiharsono berdasarkan akta perkawinan tanggal 26 Maret 1976.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Welly Budiharsono mengalami sakit otak berupa Stroke (Cerebrovasecular Disease) dan Alzheimer dengan derajat kecacatan berat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Welly Budiharsono tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mestinya orang normal dan tidak dapat melakukan tindakan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk mewakili kepentingan hukum suaminya yang tidak cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal para pihak berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon terbukti layak dan patut untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit otak berat sampai tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apakah saya bisa dimintai tanggung jawab untuk mewakili kepentingannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10388, + "candidates": [ + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk pengampuan, yaitu keadaan 'lemah akal pikirannya' atau 'tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik' serta siapa saja yang berhak memintanya (keluarga sedarah). Hal ini langsung menjawab pertanyaan apakah istri dapat dimintai tanggung jawab mewakili suami yang sakit otak berat, karena pasal ini memberikan hak kepada keluarga sedarah untuk meminta pengampuan bagi anggota keluarga yang tidak cakap." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat prosedural substantif mengenai kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan. Dalam konteks pertanyaan tentang bagaimana cara meminta tanggung jawab/wewenang mewakili, pasal ini menjadi bagian integral dari kerangka hukum yang menentukan di mana permohonan tersebut harus diajukan, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan untuk menetapkan kewenangan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11798, + "completion_tokens": 862 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1596_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1596_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8c754dda705e66f25ac1d7552eaf02ad9ad2ea9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1596_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1596_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 119.873, + "query": 1.957, + "relevance": 69.203, + "total": 191.079 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75640, + "marked_chars": 75856 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA AQUO\n1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk menerima,\nmemeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara aquo karena domisili\nHalaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1596/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 1\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPara Pemohon berada di wilayah Jakarta Barat.\n2. Bahwa PARA PEMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman bersama\ndan berdomisili di Jakarta Utara sesuai dengan alamat identitas masing-\nmasing yaitu sebagai berikut:\na.\nPEMOHON I, berdasarkan KTP dengan Nomor Induk\nKependudukan 3173041908460002, beralamat di H Jamhari No. 12 A,\nRT. 001/RW. 001, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat\natas nama Liong Thauw Sen.\nb.\nPEMOHON II, berdasarkan KTP dengan Nomor Induk\nKependudukan 3173046203490005, beralamat di H Jamhari No. 12 A,\nRT. 001/RW. 001, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat\natas nama Tjo Njoek Mie.\nBAB II\nPOKOK PERMOH" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75856, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara permohonan pengesahan anak. Para Pemohon meminta agar anak mereka, [NAMA_ORANG], ditetapkan sebagai anak biologis yang sah dari para Pemohon dan agar akta lahir anak tersebut diubah untuk mencantumkan nama para Pemohon sebagai orang tua kandung. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon telah melaksanakan ikatan perkawinan pada tanggal 6 Januari 1980 melalui prosesi adat Tionghoa.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon pada saat perkawinan berstatus kewarganegaraan asing sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan secara resmi di negara Republik Indonesia.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak perempuan bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 29 Maret 1981.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Lahir No. 2263/JB/1981 atas nama [NAMA_ORANG] mencantumkan nama Bapak [NAMA_ORANG] dan Ibu [NAMA_ORANG] sebagai orang tua, bukan nama para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1987.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 1989.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/A/1989 tertanggal 26 April 1989.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak [NAMA_ORANG] dirawat dan dibesarkan oleh para Pemohon serta tinggal bersama para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Nomor 3173041401090344 mencantumkan [NAMA_ORANG] dengan status sebagai anak dari para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil tes DNA dari Laboratorium Endeavor DNA tertanggal 22 November 2023 menunjukkan kecocokan sebesar 99,99% bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari [NAMA_ORANG].", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka mendalilkan bahwa mereka telah menikah secara adat pada tahun 1980 saat masih berstatus warga negara asing, sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan secara resmi saat itu. Akibatnya, anak mereka, [NAMA_ORANG], yang lahir pada tahun 1981, dicantumkan dalam akta lahirnya dengan nama orang tua lain, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Setelah para Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan mencatatkan perkawinan mereka secara sah pada tahun 1989, mereka mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan status anak mereka. Hakim menetapkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung yang sah dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat, kesaksian, dan hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan 99,99%. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai anak biologis yang sah dari para Pemohon dan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mengubah akta lahir anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka mendalilkan bahwa mereka telah menikah secara adat pada tahun 1980 saat masih berstatus warga negara asing, sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan secara resmi saat itu. Akibatnya, anak mereka, [NAMA_ORANG], yang lahir pada tahun 1981, dicantumkan dalam akta lahirnya dengan nama orang tua lain, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG]. Setelah para Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan mencatatkan perkawinan mereka secara sah pada tahun 1989, mereka mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan status anak mereka. Hakim menetapkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung yang sah dari [NAMA_ORANG] berdasarkan bukti surat, kesaksian, dan hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan 99,99%. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai anak biologis yang sah dari para Pemohon dan memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mengubah akta lahir anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon telah melaksanakan ikatan perkawinan pada tanggal 6 Januari 1980 melalui prosesi adat Tionghoa.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon pada saat perkawinan berstatus kewarganegaraan asing sehingga tidak dapat mencatatkan perkawinan secara resmi di negara Republik Indonesia.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak perempuan bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 29 Maret 1981.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Lahir No. 2263/JB/1981 atas nama [NAMA_ORANG] mencantumkan nama Bapak [NAMA_ORANG] dan Ibu [NAMA_ORANG] sebagai orang tua, bukan nama para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1987.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon II memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 1989.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 141/A/1989 tertanggal 26 April 1989.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak [NAMA_ORANG] dirawat dan dibesarkan oleh para Pemohon serta tinggal bersama para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Nomor 3173041401090344 mencantumkan [NAMA_ORANG] dengan status sebagai anak dari para Pemohon.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil tes DNA dari Laboratorium Endeavor DNA tertanggal 22 November 2023 menunjukkan kecocokan sebesar 99,99% bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari [NAMA_ORANG].", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menikah sah dan punya anak kandung, tapi akta lahir anak saya masih pakai nama orang tua lain, bagaimana cara mengubahnya agar sesuai dengan nama saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34201, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 262 KUHPerdata", + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 262 KUHPerdata", + "text": "Pasal 262: Pemilikan kedudukan demikian dapat dibuktikan dengan peristiwa-peristiwa yang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menunjukkan hubungan karena kelahiran dan karena perkawinan antara orang tertentu dan keluarga yang diakui olehnya, bahwa dia termasuk di dalamnya. Yang terpenting dari peristiwa-peristiwa ini antara lain adalah: bahwa orang itu selalu memakai nama bapak yang dikatakannya telah menurunkannya; bahwa bapak itu telah memperlakukan dia sebagai anaknya, dan dia sebagai anak telah diurus dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupannya; bahwa masyarakat senantiasa mengakui dia selaku anak bapaknya; bahwa sanak saudaranya mengakui dia sebagai anak bapaknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengesahan anak atau perubahan nama orang tua dalam akta lahir. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d P-29), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 262 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembuktian status anak melalui peristiwa-peristiwa eksternal (nama, perlakuan, pengakuan masyarakat). Meskipun berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, pertanyaan spesifik mengenai 'cara mengubah akta lahir' setelah pernikahan sah lebih tepat dirujuk pada mekanisme pengesahan anak (pasal 277) dan peraturan administrasi kependudukan. Pasal 262 tidak secara langsung mengatur prosedur pengesahan atau perubahan dokumen administratif dalam konteks pernikahan yang telah sah, sehingga relevansinya kurang langsung dibandingkan pasal pengesahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengesahan anak (legitimasi) akibat perkawinan atau surat pengesahan, yang menimbulkan akibat hukum bahwa anak tersebut dianggap dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Ini adalah dasar hukum substantif KUHPerdata yang menjadi inti dari permohonan pengesahan anak biologis agar statusnya menjadi sah, yang merupakan prasyarat atau bagian dari proses perbaikan status anak dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pengakuan anak di luar kawin, yaitu memerlukan persetujuan ibu. Dalam putusan, hakim mengutip pasal ini untuk menganalisis syarat-syarat pengakuan/pengesahan anak di luar nikah. Meskipun kasus ini melibatkan anak yang lahir dari pernikahan adat (yang kemudian dicatatkan), analisis hakim terhadap validitas pengakuan dan status anak di luar kawin (sebelum pengesahan) menggunakan kerangka pasal ini. Pasal ini relevan karena mengatur unsur 'pengakuan' dan 'persetujuan ibu' yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum untuk menetapkan status anak yang sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 277 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33041, + "completion_tokens": 1636 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_159_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_159_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0881fbacfa93d70cc57cf1ef826df9bdde612f8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_159_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_159_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.958, + "query": 7.556, + "relevance": 21.429, + "total": 110.96 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28471, + "marked_chars": 28543 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28543, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin mengubah nama mereka pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua mereka. Inti sengketa adalah adanya ketidaksesuaian nama orang tua pada akta kelahiran dengan dokumen kependudukan resmi lainnya akibat kesalahan pencatatan. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan untuk mengganti nama tersebut dan memerintahkan pelaporan perubahan kepada Dinas Kependudukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1999 di Warureja, Tegal, Jawa Tengah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniakan dua orang anak, salah satunya bernama Rustari Azka Nurinayah yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua tercatat sebagai RUSWADI dan TASRI.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah tercatat sebagai RUSWADI BIN TADI dan TASRI BINTI DARYONO.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada Akta Kelahiran disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adanya kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua mereka, Rustari Azka Nurinayah, karena nama orang tua yang tercatat pada akta tersebut (RUSWADI dan TASRI) tidak sesuai dengan nama pada dokumen kependudukan resmi lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (RUSWADI BIN TADI dan TASRI BINTI DARYONO). Pemohon menyatakan bahwa ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kesalahan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan mengakibatkan hambatan dalam administrasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin untuk mengganti nama pada akta kelahiran, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua mereka, Rustari Azka Nurinayah, karena nama orang tua yang tercatat pada akta tersebut (RUSWADI dan TASRI) tidak sesuai dengan nama pada dokumen kependudukan resmi lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (RUSWADI BIN TADI dan TASRI BINTI DARYONO). Pemohon menyatakan bahwa ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kesalahan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan mengakibatkan hambatan dalam administrasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, menetapkan bahwa perubahan nama tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin untuk mengganti nama pada akta kelahiran, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi berwenang dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 1999 di Warureja, Tegal, Jawa Tengah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniakan dua orang anak, salah satunya bernama Rustari Azka Nurinayah yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua tercatat sebagai RUSWADI dan TASRI.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah tercatat sebagai RUSWADI BIN TADI dan TASRI BINTI DARYONO.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada Akta Kelahiran disebabkan oleh kesalahan tulis oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adanya kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya di akta lahir anak beda dengan KTP, bisa minta diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15268, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan pembetulan nama di akta kelahiran anak yang merupakan masalah administrasi kependudukan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, hal tersebut hanya untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (sebagai alat bukti), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai perbaikan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14006, + "completion_tokens": 942 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_15_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_15_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4dc974520ad2c49c53ec3e0b4dd3693da7c4e2da --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_15_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_15_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.234, + "query": 8.668, + "relevance": 34.321, + "total": 133.293 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 51107, + "marked_chars": 51260 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 259.000,00; (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah )\nDemikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh A. Asgari Mandala Dewa,\nSH., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan\ndidampingi oleh Kesumawati S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat. \nPanitera Pengganti, Hakim, \n Kesumawati, S.H.,M.H.,\n A. Asgari Mandala Dewa, S.H.\nPerincian biaya :\n \n1. Proses .....................................\n:\nRp 150.000,00;\n2...............................................P\nNBP ........................................\n:\nRp 30.000,00;\n3...............................................P\nanggilan ..................................\n:\n Rp 39.000,00;\n4...............................................M\naterai .......................................\n5...............................................R\nedaksi .....................................\n:\n:\nRp 10.000,00;\nRp 30.000,00;\nHalaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian inform" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51260, + "frame": "Penggugat, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol, menggugat Tergugat, PT. Benteng Persada Multindo Cabang Jakarta Barat, atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tidak memenuhi komitmen pembayaran dalam Berita Acara Negosiasi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp291.143.370. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekaburan dasar hukum dan perhitungan tagihan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran iuran berdasarkan undang-undang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juni 2017 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak melakukan negosiasi dan menandatangani Berita Acara Negosiasi pada tanggal 30 Maret 2022 yang berisi komitmen Tergugat untuk membayar tunggakan sebesar Rp143.743.177 paling lambat Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan tidak memenuhi komitmen pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Negosiasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp291.143.370 yang berbeda dengan jumlah tunggakan sebesar Rp179.330.447 yang diuraikan dalam tabel gugatan dan jumlah komitmen Rp143.743.177 dalam Berita Acara Negosiasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan alasan kekaburan (obscur libel) akibat ketidaksesuaian antara jumlah tagihan dalam tabel dengan jumlah tuntutan di petitum.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan bersifat kabur karena tidak jelas apakah dasar tuntutan adalah perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, serta tidak jelas dasar perhitungan uang yang dituntut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol menggugat PT. Benteng Persada Multindo Cabang Jakarta Barat atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar tunggakan iuran jaminan sosial dan tidak memenuhi komitmen pembayaran yang disepakati dalam Berita Acara Negosiasi tanggal 30 Maret 2022. Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp291.143.370. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kekaburan dalil akibat adanya ketidaksesuaian antara rincian tunggakan dalam tabel gugatan, jumlah komitmen dalam perjanjian, dan jumlah total yang dituntut. Hakim memeriksa formalitas gugatan dan menemukan bahwa dasar hukum perikatan antara para pihak tidak jelas, apakah timbul dari undang-undang atau perjanjian, serta dasar perhitungan uang yang dituntut tidak pasti. Dengan demikian, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Grogol menggugat PT. Benteng Persada Multindo Cabang Jakarta Barat atas dugaan wanprestasi karena tidak membayar tunggakan iuran jaminan sosial dan tidak memenuhi komitmen pembayaran yang disepakati dalam Berita Acara Negosiasi tanggal 30 Maret 2022. Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp291.143.370. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kekaburan dalil akibat adanya ketidaksesuaian antara rincian tunggakan dalam tabel gugatan, jumlah komitmen dalam perjanjian, dan jumlah total yang dituntut. Hakim memeriksa formalitas gugatan dan menemukan bahwa dasar hukum perikatan antara para pihak tidak jelas, apakah timbul dari undang-undang atau perjanjian, serta dasar perhitungan uang yang dituntut tidak pasti. Dengan demikian, hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan kewajiban pembayaran iuran berdasarkan undang-undang.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak bulan Juni 2017 hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak melakukan negosiasi dan menandatangani Berita Acara Negosiasi pada tanggal 30 Maret 2022 yang berisi komitmen Tergugat untuk membayar tunggakan sebesar Rp143.743.177 paling lambat Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan tidak memenuhi komitmen pembayaran sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Negosiasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp291.143.370 yang berbeda dengan jumlah tunggakan sebesar Rp179.330.447 yang diuraikan dalam tabel gugatan dan jumlah komitmen Rp143.743.177 dalam Berita Acara Negosiasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan alasan kekaburan (obscur libel) akibat ketidaksesuaian antara jumlah tagihan dalam tabel dengan jumlah tuntutan di petitum.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan bersifat kabur karena tidak jelas apakah dasar tuntutan adalah perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi, serta tidak jelas dasar perhitungan uang yang dituntut.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat bayar tunggakan BPJS lewat surat negosiasi, tapi kenapa malah dituntut jumlah yang beda dan gugatannya ditolak hakim?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12335, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip 'kekuatan mengikat perjanjian' (pacta sunt servanda) yang menjadi dasar hukum utama dalam sengketa ini. Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1338 dalam amar putusan dan menggunakannya sebagai kerangka untuk menilai apakah komitmen dalam Berita Acara Negosiasi mengikat Tergugat. Meskipun gugatan ditolak karena alasan formal (obscur libel), Pasal 1338 adalah prinsip substantif yang menopang analisis hakim mengenai hubungan hukum berdasarkan perjanjian versus undang-undang, sehingga relevan untuk menjawab pertanyaan tentang dasar tuntutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hukum, hakim justru menyatakan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini (berdasarkan Berita Acara Negosiasi) adalah perikatan perjanjian, bukan perbuatan melanggar hukum. Hakim secara eksplisit memisahkan dasar gugatan wanprestasi (perjanjian) dari perbuatan melanggar hukum, dan gugatan ditolak karena ketidakjelasan dasar hukum yang dipilih, bukan karena unsur Pasal 1365 yang disengketakan. Jadi, Pasal 1365 tidak menjadi dasar atau kerangka analisis substantif untuk menjawab pertanyaan tentang kegagalan tuntutan berdasarkan perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24066, + "completion_tokens": 1207 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1601_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1601_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..942a7dd3eeed3d35703fb28117fb297c1d69b5b2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1601_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1601_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 5, + "timings": { + "parse": 0.013, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 60.305, + "query": 2.91, + "relevance": 17.987, + "total": 81.215 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 14832, + "marked_chars": 14872 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 14872, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali dan mendapatkan izin jual atas harta adik kandungnya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah permohonan perwalian dan izin jual yang diajukan secara unilateral tanpa adanya pihak tergugat yang dibantah. Pemohon meminta penetapan resmi agar dapat melakukan perbuatan hukum atas nama adik kandungnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik kandung Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 16 Desember 2008 di Serang.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik kandung Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandungnya guna keperluan perwalian dan izin jual.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan mampu dan layak untuk menjadi wali atas adik kandungnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena adik kandungnya yang masih di bawah umur memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum, mengingat kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandungnya untuk keperluan perwalian dan izin jual, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena adik kandungnya yang masih di bawah umur memerlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum, mengingat kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandungnya untuk keperluan perwalian dan izin jual, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik kandung Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 16 Desember 2008 di Serang.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik kandung Pemohon masih berada di bawah umur dan belum dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi adik kandungnya guna keperluan perwalian dan izin jual.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan mampu dan layak untuk menjadi wali atas adik kandungnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kakak bisa minta jadi wali adik kecil yang masih di bawah umur karena orang tuanya sudah meninggal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7473, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewenangan Wali dalam melakukan perbuatan hukum (seperti meminjam uang atau menjual harta) atas nama anak yang belum dewasa, yang mensyaratkan izin Pengadilan Negeri. Dalam konteks pertanyaan tentang pengangkatan wali, pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum yang menentukan batasan dan prosedur pengawasan terhadap kekuasaan wali, serta menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan untuk menetapkan 'ijin jual' sebagai bagian dari kewenangan wali yang diatur oleh pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8403, + "completion_tokens": 742 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1613_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1613_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed3082304faf44fa7277ca1901ba284d44296134 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1613_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1613_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.96, + "query": 2.469, + "relevance": 40.324, + "total": 105.791 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26503, + "marked_chars": 26575 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26575, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perbaikan nama ayah dalam akta kelahiran. Pemohon meminta agar nama ayah yang tercatat sebagai NARUDDIN diubah menjadi MASHUDI karena adanya kesalahan pencatatan. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah dalam akta kelahiran karena adanya kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah tercatat sebagai NARUDDIN.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam dokumen ijazah sekolah dasar Pemohon, nama ayah tercatat sebagai MASHUDI.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan pencatatan nama ayah pada akta kelahiran menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perubahan nama ayah pada akta kelahiran dari NARUDDIN menjadi MASHUDI adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin memperbaiki nama ayahnya dalam akta kelahiran. Pemohon dalilkan bahwa terdapat kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana nama ayahnya tercatat sebagai NARUDDIN, padahal seharusnya MASHUDI sebagaimana tercantum dalam dokumen ijazah sekolahnya. Kesalahan ini menyebabkan hambatan dalam pengurusan administrasi bagi Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan. Hakim menetapkan izin bagi Pemohon untuk memperbaiki nama ayahnya menjadi MASHUDI dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin memperbaiki nama ayahnya dalam akta kelahiran. Pemohon dalilkan bahwa terdapat kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana nama ayahnya tercatat sebagai NARUDDIN, padahal seharusnya MASHUDI sebagaimana tercantum dalam dokumen ijazah sekolahnya. Kesalahan ini menyebabkan hambatan dalam pengurusan administrasi bagi Pemohon. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan. Hakim menetapkan izin bagi Pemohon untuk memperbaiki nama ayahnya menjadi MASHUDI dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama ayah dalam akta kelahiran karena adanya kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam akta kelahiran Pemohon, nama ayah tercatat sebagai NARUDDIN.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam dokumen ijazah sekolah dasar Pemohon, nama ayah tercatat sebagai MASHUDI.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan pencatatan nama ayah pada akta kelahiran menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perubahan nama ayah pada akta kelahiran dari NARUDDIN menjadi MASHUDI adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya butuh izin ganti nama ayah di akta kelahiran dari Naruddin jadi Mashudi karena salah catat Dinas Dukcapil, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15458, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri, yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan pembetulan nama di akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Selain itu, dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 KUHPerdata hanya dikutip secara keliru atau sebagai dasar pengakuan kekuatan bukti surat (berdasarkan konteks kalimat 'berdasarkan Pasal 188 KUHPerdata... bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian'), namun secara substansi isi pasal tersebut tidak mengatur pembuktian atau inti sengketa ganti nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13355, + "completion_tokens": 855 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1619_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1619_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..365ff61b1df8ae81e84228236635f0bd27f1ef51 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1619_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1619_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.859, + "query": 2.015, + "relevance": 17.386, + "total": 75.275 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23798, + "marked_chars": 23862 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23862, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian mantan suaminya. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian tersebut sebagai bukti administratif karena belum adanya akta kematian resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian dan memerintahkan pencatatan kematian di instansi terkait.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Hasan Al Waini pada tanggal 14 Maret 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasan Al Waini meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2009 karena sakit dan dimakamkan di TPU Karet Bivak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasan Al Waini belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada instansi yang berwenang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] membutuhkan penetapan pengesahan kematian suami untuk keperluan pencatatan penduduk dan sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mantan suaminya meninggal dunia pada tahun 2009 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta nikah, surat keterangan kematian, dan bukti pemakaman, serta kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran peristiwa kematian tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti-bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa kematian mantan suami pemohon telah terjadi secara sah menurut hukum pada tanggal 04 Juni 2009. Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan kematian tersebut, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi pencatatan sipil guna penerbitan akta kematian resmi, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena mantan suaminya meninggal dunia pada tahun 2009 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta nikah, surat keterangan kematian, dan bukti pemakaman, serta kesaksian dua orang saksi yang menyatakan kebenaran peristiwa kematian tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti-bukti dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa kematian mantan suami pemohon telah terjadi secara sah menurut hukum pada tanggal 04 Juni 2009. Putusan ini mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan kematian tersebut, dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi pencatatan sipil guna penerbitan akta kematian resmi, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Hasan Al Waini pada tanggal 14 Maret 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasan Al Waini meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2009 karena sakit dan dimakamkan di TPU Karet Bivak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasan Al Waini belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada instansi yang berwenang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] membutuhkan penetapan pengesahan kematian suami untuk keperluan pencatatan penduduk dan sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Mantan suami saya sudah meninggal dan dimakamkan, tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara mendaftarkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12913, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri (schoiding van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai prosedur pendaftaran akta kematian atau penetapan kematian seseorang, yang merupakan masalah administrasi kependudukan dan hukum acara perdata volunter, bukan sengketa harta benda." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12017, + "completion_tokens": 704 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b9ac197dcaca53a4f9f840056a37ab9d997e53c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.81, + "query": 11.664, + "relevance": 49.074, + "total": 143.601 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56516, + "marked_chars": 56678 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 3.610.000,- ( tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah ) \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada\nhari\n Rabu, \ntanggal\n 20 September 2023, \noleh\n Yulisar, S.H., M.H.,\nsebagai Hakim Ketua Majelis, \nA Asgari Mandala Dewa, S.H.,\n dan\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\nmana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum putusan pada hari\nRabu, tanggal 27 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu\noleh Beti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat, tanpa hadirnya Penggugat dan Para Tergugat ;\nHakim-Hakim Anggota,\nA. Asgari Mandala Dewa, S.H.\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H.\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nBeti Nurbaeti, S.H., M.H.\nHalaman. 18 dari 19 Halaman, Putusan No. 162/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indone" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56678, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (Bank), Tergugat II (KPKNL), Tergugat III (Pemenang Lelang), dan Tergugat IV (Kantor Pertanahan) terkait sengketa keabsahan lelang eksekusi atas jaminan tanah dan bangunan yang dimenangkan Tergugat III. Penggugat meminta pengadilan menyatakan lelang batal demi hukum, mengembalikan hak kepemilikan jaminan kepada istri Penggugat, serta memerintahkan pengosongan objek dan pengembalian dana lelang. Gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada empat tergugat yang melibatkan sengketa lelang eksekusi atas jaminan hak tanggungan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian kredit yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Tergugat II tanpa melalui Pengadilan Negeri.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III memenangkan lelang atas objek jaminan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak tidak berhasil.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat dan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I sebagai kreditur, Tergugat II sebagai pejabat lelang, Tergugat III sebagai pemenang lelang, dan Tergugat IV sebagai pejabat pertanahan. Gugatan ini bermula dari sengketa lelang eksekusi atas jaminan tanah dan bangunan yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II tanpa melalui Pengadilan Negeri, yang dimenangkan oleh Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa proses lelang tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan terkait hak tanggungan, serta menuntut agar status kepemilikan jaminan dikembalikan kepada istri Penggugat dan objek lelang dikosongkan. Setelah upaya mediasi dinyatakan gagal, para pihak tidak hadir dalam persidangan berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I sebagai kreditur, Tergugat II sebagai pejabat lelang, Tergugat III sebagai pemenang lelang, dan Tergugat IV sebagai pejabat pertanahan. Gugatan ini bermula dari sengketa lelang eksekusi atas jaminan tanah dan bangunan yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II tanpa melalui Pengadilan Negeri, yang dimenangkan oleh Tergugat III. Penggugat mendalilkan bahwa proses lelang tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan terkait hak tanggungan, serta menuntut agar status kepemilikan jaminan dikembalikan kepada istri Penggugat dan objek lelang dikosongkan. Setelah upaya mediasi dinyatakan gagal, para pihak tidak hadir dalam persidangan berikutnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada empat tergugat yang melibatkan sengketa lelang eksekusi atas jaminan hak tanggungan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian kredit yang dijamin dengan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I melaksanakan lelang eksekusi atas jaminan tersebut melalui Tergugat II tanpa melalui Pengadilan Negeri.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III memenangkan lelang atas objek jaminan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak tidak berhasil.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat dan para Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang tapi tanah saya dilelang sendiri oleh bank tanpa lewat pengadilan, sekarang statusnya malah ditolak pengadilan karena saya tidak hadir, apa bisa saya perbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 2236, + "candidates": [ + "Pasal 1178 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1178: Segala perjanjian yang menentukan bahwa kreditur diberi kuasa untuk menjadikan barangbarang yang dihipotekkan itu sebagai miliknya adalah batal. Namun kreditur hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1178 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan *pactum commissorium* (penyitaan langsung) dan prosedur pelelangan hipotek. Meskipun pertanyaan awam menyentuh isu pelelangan tanah oleh bank, putusan ini menolak gugatan karena alasan prosedural (ketidakhadiran/pasal 118 ayat 1 KUHPerdata tidak disebutkan secara eksplisit tapi konteksnya 'tidak bersungguh-sungguh' atau gugur), bukan karena pemeriksaan substansi pelelangan atau hipotek. Isi pasal 1178 tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan ini karena perkara tidak masuk ke tahap pemeriksaan materiil perbuatan melawan hukum atau keabsahan pelelangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam berkaitan dengan eksekusi jaminan (lelang) dan akibat hukum ketidakhadiran di sidang. Putusan ini menolak gugatan karena alasan prosedural (gugatan tidak dapat diterima karena tidak hadir), bukan karena membahas keabsahan syarat sahnya perjanjian utang-piutang. Tidak ada dalil atau isu hukum mengenai cacat syarat sahnya perjanjian yang diperiksa dalam pertimbangan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam 'Menimbang' disebutkan gugatan Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, putusan menolak gugatan tersebut secara prosedural (tidak dapat diterima) tanpa pernah memeriksa apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi atau tidak. Karena putusan tidak masuk ke substansi pemeriksaan perbuatan melawan hukum, maka pasal ini tidak relevan sebagai jawaban substantif untuk pertanyaan 'apa bisa saya perbaiki' yang memerlukan analisis materiil, melainkan hanya menjadi objek gugatan yang gugur karena alasan prosedural." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20612, + "completion_tokens": 1239 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca2596782d52223ee02002dc19e943c67e53d12c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_162_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.779, + "query": 9.171, + "relevance": 34.988, + "total": 152.96 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37958, + "marked_chars": 38057 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38057, + "frame": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta warisan yang dimiliki oleh anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG]. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan karena anak tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dalam rangka penjualan tanah. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual hak dan bagian harta anaknya berupa bidang tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Maret 1993.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa bidang tanah yang terletak di Jl. Persatuan Amal Mulia No 5 B, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06332.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 09 April 2009 dan saat permohonan diajukan masih berusia 15 tahun atau di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] dikategorikan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri karena masih di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual bidang tanah dan bangunan untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon tidak keberatan dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjual bidang tanah tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 06332 atas nama Afrizal, Rahmawati, Meidina Safitri, Ahmad Syarif, Muthoharoh, Sarkiyah, Tihanah, Tuty Alawiyah, Syaifull Anwar, Apriyanti, Nurlita, Nurmala, dan Rizky Fadillah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta warisan yang menjadi hak anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG]. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, diperlukan izin pengadilan untuk melakukan penjualan bidang tanah yang terletak di Jl. Persatuan Amal Mulia No 5 B, Jakarta Selatan, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, [NAMA_ORANG]. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan pokok permohonan, menetapkan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta anaknya berupa bidang tanah tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual harta warisan yang menjadi hak anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG]. Pemohon berdalih bahwa karena anaknya tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, diperlukan izin pengadilan untuk melakukan penjualan bidang tanah yang terletak di Jl. Persatuan Amal Mulia No 5 B, Jakarta Selatan, yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon, [NAMA_ORANG]. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan pokok permohonan, menetapkan bahwa anak Pemohon masih di bawah umur dan Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta anaknya berupa bidang tanah tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 21 Maret 1993.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 30 April 2018.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki harta berupa bidang tanah yang terletak di Jl. Persatuan Amal Mulia No 5 B, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06332.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anaknya merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 09 April 2009 dan saat permohonan diajukan masih berusia 15 tahun atau di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] dikategorikan belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri karena masih di bawah umur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual bidang tanah dan bangunan untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris dari almarhum suami Pemohon tidak keberatan dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjual bidang tanah tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 06332 atas nama Afrizal, Rahmawati, Meidina Safitri, Ahmad Syarif, Muthoharoh, Sarkiyah, Tihanah, Tuty Alawiyah, Syaifull Anwar, Apriyanti, Nurlita, Nurmala, dan Rizky Fadillah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan suami yang sudah meninggal untuk biaya hidup dan sekolah anak saya yang masih kecil, tapi saya butuh izin pengadilan karena anak saya belum cukup umur untuk menandatangani jual beli, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21079, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perwalian, penjualan harta anak di bawah umur, atau izin pengadilan untuk mewakili kepentingan anak. Pasal ini hanya dikutip dalam putusan sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d. P-9), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengizinkan penjualan barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa oleh walinya. Hal ini sangat relevan dengan pertanyaan awam yang menanyakan kebutuhan izin pengadilan untuk menjual tanah warisan demi kepentingan anak yang masih kecil (di bawah umur)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18804, + "completion_tokens": 1310 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_164_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_164_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a8f81daae3d8081039682290d5ef76530dc3580 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_164_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_164_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.1, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 122.306, + "query": 7.841, + "relevance": 22.814, + "total": 153.062 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 63965, + "marked_chars": 64145 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi\ntidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\n3. Menyatakan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dengan\nTergugat yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Tangerang\nsebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3671-KW-\n25032021-0016 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada tanggal 25\nMaret 2021 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Menetapkan anak yang bernama ANAK yang lahir di Jakarta tanggal 27\nJuni 2021 dibuktikan oleh Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh\nDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada\ntanggal 1 Juli 2021 tetap berada pada perwalian dan pengasuhan ibunya\nyaitu Penggugat dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai\nayahnya secara leluasa untuk menemui anaknya tersebut dengan\nsepengetahuan Penggugat;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan\npendidikan bagi anak bernama ANAK yang lahir dari perkawinanan\nPenggugat dan Tergugat yang belum dewasa menurut kemampuan\nTergugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa melalui\nPenggugat; \n6. Menetapkan Akta Kesepakatan Bersama antara Suami dan Istri dengan\nNomor: 08 tertanggal 16 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris\nDeni Kristian, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Tangerang\nberkekuatan hukum tetap;\n7. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang berwenang\nuntuk mengirimkan Salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh\nkekuatan hukum tetap dan pasti kepada Kantor Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam sebuat\ndaftar/register yang diperuntukan untuk itu tentang" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64145, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah, serta meminta penetapan hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan, dan pengesahan akta kesepakatan bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan putusan verstek karena Tergugat tidak hadir. Putusan menyatakan perceraian sah, menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, dan memerintahkan Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menurut kemampuannya, namun menolak tuntutan nominal nafkah, asuransi, dan biaya pendidikan spesifik.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Tangerang dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2021.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak bulan Maret 2023, terjadi pertengkaran dan percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tinggal secara terpisah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu anaknya dan tidak memberikan nafkah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun selalu gagal.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 16 November 2023 bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar uang nafkah anak sebesar Rp 7.000.000,- setiap dua minggu sekali.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar asuransi kesehatan anak hingga anak bekerja atau berumur 21 tahun.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar biaya pendidikan formal dari PAUD hingga Strata-1.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti slip penghasilan Tergugat maupun bukti pemberian biaya nafkah sebelumnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama ANAK pada saat pemeriksaan perkara masih berumur 3 tahun dan belum bersekolah.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih pertengkaran terus-menerus sejak Maret 2023 yang mengakibatkan pisah rumah dan hilangnya komunikasi, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian, menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, memerintahkan pembayaran nafkah anak nominal tertentu, biaya asuransi, biaya pendidikan, serta mengesahkan akta kesepakatan bersama. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian karena Tergugat tidak hadir; hakim menetapkan perceraian sah, hak asuh anak pada Penggugat, dan kewajiban Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menurut kemampuannya. Tuntutan nafkah nominal, asuransi, dan biaya pendidikan spesifik ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat atau kebutuhan mendesak yang spesifik pada saat itu, sementara akta kesepakatan bersama dinyatakan sah sebagai akta otentik." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih pertengkaran terus-menerus sejak Maret 2023 yang mengakibatkan pisah rumah dan hilangnya komunikasi, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak mereka. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perceraian, menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, memerintahkan pembayaran nafkah anak nominal tertentu, biaya asuransi, biaya pendidikan, serta mengesahkan akta kesepakatan bersama. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian karena Tergugat tidak hadir; hakim menetapkan perceraian sah, hak asuh anak pada Penggugat, dan kewajiban Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menurut kemampuannya. Tuntutan nafkah nominal, asuransi, dan biaya pendidikan spesifik ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat atau kebutuhan mendesak yang spesifik pada saat itu, sementara akta kesepakatan bersama dinyatakan sah sebagai akta otentik.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2021 di Kota Tangerang dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama ANAK yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2021.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak bulan Maret 2023, terjadi pertengkaran dan percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka tinggal secara terpisah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kota Tangerang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu anaknya dan tidak memberikan nafkah.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan dengan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun selalu gagal.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 05 tanggal 16 November 2023 bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar uang nafkah anak sebesar Rp 7.000.000,- setiap dua minggu sekali.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar asuransi kesehatan anak hingga anak bekerja atau berumur 21 tahun.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar biaya pendidikan formal dari PAUD hingga Strata-1.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti slip penghasilan Tergugat maupun bukti pemberian biaya nafkah sebelumnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama ANAK pada saat pemeriksaan perkara masih berumur 3 tahun dan belum bersekolah.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya tidak pernah memberi nafkah dan tidak mau bertemu anak kami setelah kami pisah rumah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29749, + "candidates": [ + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik sebagai alat bukti. Dalam konteks pertanyaan 'apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak', pasal ini tidak mengatur substansi hak perceraian, syarat perceraian, atau hak asuh anak. Pasal ini hanya dikutip dalam putusan untuk memvalidasi bentuk hukum dari 'Akta Kesepakatan Bersama' yang sudah ada, bukan sebagai dasar hukum untuk menjawab pertanyaan utama mengenai hak perceraian dan asuh anak." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27236, + "completion_tokens": 1256 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_165_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_165_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f197cbb2083c96426bb7e8221490f72d88024ea5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_165_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,287 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_165_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.087, + "classify": 0.0, + "condense": 332.422, + "read": 222.672, + "query": 4.717, + "relevance": 39.201, + "total": 599.099 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 170157, + "marked_chars": 170652 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n1.\nMenolak eksepsi kewenangan absolut dari Turut Tergugat II tersebut ;\n2.\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I\ntersebut ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\nDALAM REKONVENSI TERGUGAT I :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak\ndapat diterima ;\nDALAM REKONVENSI TERGUGAT II ;\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat\nditerima ;\nDALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :\n\nMembebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I\nRekonvensi/Tergugat II Rekonvensi hingga saat ini sejumlah Rp.\n3.060.000,- ( Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) ;\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024,\noleh kami: Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua\nMajelis, Sri Hartati, SH.MH dan Tornado Edmawan, SH.MH, masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam\nsidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim\nHalaman 55 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-12] Penggugat, PT. TROPIC WORLD PARADISE (diwakili Lassana Sidibe), menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Januari 2021 untuk tanah dan bangunan seluas 1.117 M2 di Jl. Tj. Pura No.63, Jakarta Barat, dengan sewa Rp.450.000.000,- selama 2 tahun. Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bahwa bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang, namun setelah pembayaran cicilan pertama Rp.225.000.000,-, Tergugat I baru memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan. Akibatnya, Penggugat menanggung biaya jasa agen karantina sebesar Rp.1.395.434.000,- dan kerugian kematian burung impor sebesar Rp.1.942.000.000,-, total kerugian materiil Rp.3.337.434.000,-. Penggugat juga menuntut pengembalian deposit Rp.47.000.000,-, bunga 8% per tahun, ganti rugi moril Rp.1.000.000.000,-, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta klausal jaminan bangunan dalam Akta yang menuntut Tergugat I bertanggung jawab jika Penggugat tidak dapat menjalankan usaha. Mediasi gagal.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I mengajukan eksepsi (gugatan kurang pihak/obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dan jawaban konvensi. Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan objek sewa hanya untuk kantor dan gudang (bukan karantina hewan) sesuai Pasal 5 Akta, dan Penggugat tahu bangunan tidak bersertifikat/IMB karena tercatat sebagai tanah hak adat dengan SPPT PBB. Tergugat I juga menyangkal adanya jaminan IMB dalam klausul yang dikutip Penggugat, melainkan klausul tersebut menjamin bangunan tidak dalam sengketa. Tergugat I menuduh Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir pada 3 Januari 2023, sehingga menuntut denda keterlambatan Rp.750.000/hari (total Rp.150.750.000,- untuk 201 hari), kerugian sewa Rp.270.000.000,-, biaya advokat Rp.200.000.000,-, biaya rumah sakit Rp.309.632.069,-, dan ganti rugi immateril Rp.5.000.000.000,-. Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan konvensi, menolak gugatan karena Penggugat menggunakan objek untuk karantina hewan tanpa izin IMB yang merupakan syarat hukum, serta menyangkal kelalaian notaris karena draf akta telah dikoreksi dan dibacakan. Tergugat II menuntut ganti rugi reputasi Rp.3.500.000.000,-. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tidak berwenang menerbitkan IMB. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan sengketa sanksi administratif IMB menjadi kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim yang menyatakan PN Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 33-45] Pembuktian dimulai dengan Penggugat mengajukan 45 bukti surat, termasuk akta pendirian perusahaan, SIUP, NIB, Akta Sewa, bukti transfer pembayaran sewa dan biaya agen karantina, berita acara karantina, serta bukti pengiriman somasi. Penggugat tidak menghadirkan saksi. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat dan mendukung gugatan rekonvensinya." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 37198, + "summary": "[HAL 1-12] Penggugat, PT. TROPIC WORLD PARADISE (diwakili Lassana Sidibe), menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Januari 2021 untuk tanah dan bangunan seluas 1.117 M2 di Jl. Tj. Pura No.63, Jakarta Barat, dengan sewa Rp.450.000.000,- selama 2 tahun. Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bahwa bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang, namun setelah pembayaran cicilan pertama Rp.225.000.000,-, Tergugat I baru memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan. Akibatnya, Penggugat menanggung biaya jasa agen karantina sebesar Rp.1.395.434.000,- dan kerugian kematian burung impor sebesar Rp.1.942.000.000,-, total kerugian materiil Rp.3.337.434.000,-. Penggugat juga menuntut pengembalian deposit Rp.47.000.000,-, bunga 8% per tahun, ganti rugi moril Rp.1.000.000.000,-, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta klausal jaminan bangunan dalam Akta yang menuntut Tergugat I bertanggung jawab jika Penggugat tidak dapat menjalankan usaha. Mediasi gagal.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I mengajukan eksepsi (gugatan kurang pihak/obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dan jawaban konvensi. Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan objek sewa hanya untuk kantor dan gudang (bukan karantina hewan) sesuai Pasal 5 Akta, dan Penggugat tahu bangunan tidak bersertifikat/IMB karena tercatat sebagai tanah hak adat dengan SPPT PBB. Tergugat I juga menyangkal adanya jaminan IMB dalam klausul yang dikutip Penggugat, melainkan klausul tersebut menjamin bangunan tidak dalam sengketa. Tergugat I menuduh Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir pada 3 Januari 2023, sehingga menuntut denda keterlambatan Rp.750.000/hari (total Rp.150.750.000,- untuk 201 hari), kerugian sewa Rp.270.000.000,-, biaya advokat Rp.200.000.000,-, biaya rumah sakit Rp.309.632.069,-, dan ganti rugi immateril Rp.5.000.000.000,-. Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan konvensi, menolak gugatan karena Penggugat menggunakan objek untuk karantina hewan tanpa izin IMB yang merupakan syarat hukum, serta menyangkal kelalaian notaris karena draf akta telah dikoreksi dan dibacakan. Tergugat II menuntut ganti rugi reputasi Rp.3.500.000.000,-. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tidak berwenang menerbitkan IMB. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan sengketa sanksi administratif IMB menjadi kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim yang menyatakan PN Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 33-45] Pembuktian dimulai dengan Penggugat mengajukan 45 bukti surat, termasuk akta pendirian perusahaan, SIUP, NIB, Akta Sewa, bukti transfer pembayaran sewa dan biaya agen karantina, berita acara karantina, serta bukti pengiriman somasi. Penggugat tidak menghadirkan saksi. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat dan mendukung gugatan rekonvensinya.\n\n[HAL 45-48] Dalam pembuktian, Penggugat tidak menghadirkan saksi maupun ahlinya. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-18) yang mencakup Salinan Akta Sewa, Akta Jual Beli, bukti rekening bank, surat-surat somasi pengosongan, kwitansi tanda jadi sewa, serta tagihan rumah sakit. Tergugat I menghadirkan 1 saksi, Robby Setiawan, yang menyatakan bahwa ia menyaksikan penandatanganan Akta Sewa pada 4 Januari 2023 di kantor Notaris Tergugat II, bahwa isi akta dibacakan di hadapan para pihak, bahwa denda keterlambatan telah dikurangi dari Rp.1.000.000 menjadi Rp.750.000 per hari, dan bahwa objek sewa masih dikuasai oleh Penggugat. Tergugat II mengajukan 4 bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-4) berupa email akta sewa, surat ketetapan iuran pembangunan, akta jual beli, dan akta sewa, tanpa menghadirkan saksi. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 5 Desember 2023 yang menemukan adanya gudang milik Tergugat I yang disewakan dengan banyak kandang burung di dalamnya, serta ruko lantai 3 yang disewakan untuk karantina burung import milik Penggugat. Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mengajukan kesimpulan.\n\n[HAL 49-55] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II, sehingga PN Jakarta Barat dinyatakan berwenang. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Hakim berkesimpulan bahwa gugatan wanprestasi dan ganti rugi tidak dapat digabungkan dengan tuntutan pemberian sanksi administratif dari Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscur libel) serta tidak dapat diterima. Karena gugatan pokok tidak masuk ke pokok perkara, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat I (menuntut Rp.5.930.382.069,- atas denda, kerugian sewa, advokat, rumah sakit, dan immateril) dan gugatan rekonvensi dari Tergugat II (menuntut Rp.3.500.000.000,- atas perbuatan melawan hukum) juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.\n\n[HAL 55-56] Amar putusan: 1) Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat II; 2) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima; 5) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima; 6) Membebankan biaya perkara sebesar Rp.3.060.000,- kepada Penggugat. Putusan diucapkan pada 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] Penggugat, PT. TROPIC WORLD PARADISE (diwakili Lassana Sidibe), menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Januari 2021 untuk tanah dan bangunan seluas 1.117 M2 di Jl. Tj. Pura No.63, Jakarta Barat, dengan sewa Rp.450.000.000,- selama 2 tahun. Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bahwa bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang, namun setelah pembayaran cicilan pertama Rp.225.000.000,-, Tergugat I baru memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan. Akibatnya, Penggugat menanggung biaya jasa agen karantina sebesar Rp.1.395.434.000,- dan kerugian kematian burung impor sebesar Rp.1.942.000.000,-, total kerugian materiil Rp.3.337.434.000,-. Penggugat juga menuntut pengembalian deposit Rp.47.000.000,-, bunga 8% per tahun, ganti rugi moril Rp.1.000.000.000,-, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, serta klausal jaminan bangunan dalam Akta yang menuntut Tergugat I bertanggung jawab jika Penggugat tidak dapat menjalankan usaha. Mediasi gagal.\n\n[HAL 13-32] Tergugat I mengajukan eksepsi (gugatan kurang pihak/obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) dan jawaban konvensi. Tergugat I menolak dalil Penggugat, menyatakan objek sewa hanya untuk kantor dan gudang (bukan karantina hewan) sesuai Pasal 5 Akta, dan Penggugat tahu bangunan tidak bersertifikat/IMB karena tercatat sebagai tanah hak adat dengan SPPT PBB. Tergugat I juga menyangkal adanya jaminan IMB dalam klausul yang dikutip Penggugat, melainkan klausul tersebut menjamin bangunan tidak dalam sengketa. Tergugat I menuduh Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir pada 3 Januari 2023, sehingga menuntut denda keterlambatan Rp.750.000/hari (total Rp.150.750.000,- untuk 201 hari), kerugian sewa Rp.270.000.000,-, biaya advokat Rp.200.000.000,-, biaya rumah sakit Rp.309.632.069,-, dan ganti rugi immateril Rp.5.000.000.000,-. Tergugat II (Notaris) mengajukan eksepsi obscur libel dan konvensi, menolak gugatan karena Penggugat menggunakan objek untuk karantina hewan tanpa izin IMB yang merupakan syarat hukum, serta menyangkal kelalaian notaris karena draf akta telah dikoreksi dan dibacakan. Tergugat II menuntut ganti rugi reputasi Rp.3.500.000.000,-. Turut Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan tidak berwenang menerbitkan IMB. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan sengketa sanksi administratif IMB menjadi kewenangan PTUN, namun eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim yang menyatakan PN Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 33-45] Pembuktian dimulai dengan Penggugat mengajukan 45 bukti surat, termasuk akta pendirian perusahaan, SIUP, NIB, Akta Sewa, bukti transfer pembayaran sewa dan biaya agen karantina, berita acara karantina, serta bukti pengiriman somasi. Penggugat tidak menghadirkan saksi. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat untuk membantah dalil Penggugat dan mendukung gugatan rekonvensinya.\n\n[HAL 45-48] Dalam pembuktian, Penggugat tidak menghadirkan saksi maupun ahlinya. Tergugat I mengajukan 25 bukti surat (T.I-1 s.d. T.I-18) yang mencakup Salinan Akta Sewa, Akta Jual Beli, bukti rekening bank, surat-surat somasi pengosongan, kwitansi tanda jadi sewa, serta tagihan rumah sakit. Tergugat I menghadirkan 1 saksi, Robby Setiawan, yang menyatakan bahwa ia menyaksikan penandatanganan Akta Sewa pada 4 Januari 2023 di kantor Notaris Tergugat II, bahwa isi akta dibacakan di hadapan para pihak, bahwa denda keterlambatan telah dikurangi dari Rp.1.000.000 menjadi Rp.750.000 per hari, dan bahwa objek sewa masih dikuasai oleh Penggugat. Tergugat II mengajukan 4 bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-4) berupa email akta sewa, surat ketetapan iuran pembangunan, akta jual beli, dan akta sewa, tanpa menghadirkan saksi. Turut Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 5 Desember 2023 yang menemukan adanya gudang milik Tergugat I yang disewakan dengan banyak kandang burung di dalamnya, serta ruko lantai 3 yang disewakan untuk karantina burung import milik Penggugat. Para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mengajukan kesimpulan.\n\n[HAL 49-55] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II, sehingga PN Jakarta Barat dinyatakan berwenang. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Hakim berkesimpulan bahwa gugatan wanprestasi dan ganti rugi tidak dapat digabungkan dengan tuntutan pemberian sanksi administratif dari Turut Tergugat I dan II kepada Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscur libel) serta tidak dapat diterima. Karena gugatan pokok tidak masuk ke pokok perkara, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat I (menuntut Rp.5.930.382.069,- atas denda, kerugian sewa, advokat, rumah sakit, dan immateril) dan gugatan rekonvensi dari Tergugat II (menuntut Rp.3.500.000.000,- atas perbuatan melawan hukum) juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.\n\n[HAL 55-56] Amar putusan: 1) Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat II; 2) Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I; 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 4) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima; 5) Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima; 6) Membebankan biaya perkara sebesar Rp.3.060.000,- kepada Penggugat. Putusan diucapkan pada 23 Januari 2024 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat." + }, + "read": { + "input_chars": 5972, + "frame": "PT. TROPIC WORLD PARADISE menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait perjanjian sewa tanah dan bangunan. Penggugat menuntut penggantian kerugian materiil, pengembalian deposit, bunga, ganti rugi moril, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kurang jelas (obscur libel) akibat pencampuran tuntutan wanprestasi dengan sanksi administratif.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Januari 2021 untuk tanah dan bangunan seluas 1.117 M2 di Jl. Tj. Pura No.63, Jakarta Barat, dengan sewa Rp.450.000.000,- selama 2 tahun.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar cicilan pertama sebesar Rp.225.000.000,- kepada Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bahwa bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa setelah pembayaran cicilan pertama, Tergugat I memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ketiadaan IMB/PBG menyebabkan Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akibat tidak adanya izin karantina, Penggugat menanggung biaya jasa agen karantina sebesar Rp.1.395.434.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akibat tidak adanya izin karantina, terjadi kerugian kematian burung impor sebesar Rp.1.942.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian deposit sebesar Rp.47.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa objek sewa hanya untuk kantor dan gudang, bukan untuk karantina hewan, sesuai Pasal 5 Akta.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Penggugat mengetahui bangunan tidak bersertifikat/IMB karena tercatat sebagai tanah hak adat dengan SPPT PBB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa klausul dalam Akta menjamin bangunan tidak dalam sengketa, bukan jaminan IMB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir pada 3 Januari 2023.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Penggugat menggunakan objek untuk karantina hewan tanpa izin IMB yang merupakan syarat hukum.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa tidak berwenang menerbitkan IMB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa sengketa sanksi administratif IMB menjadi kewenangan PTUN.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kurang jelas dan kabur akibat pencampuran tuntutan wanprestasi dengan tuntutan sanksi administratif.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. TROPIC WORLD PARADISE menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait perjanjian sewa tanah dan bangunan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang, namun setelah pembayaran cicilan pertama, Tergugat I memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan. Akibatnya, Penggugat menuntut penggantian kerugian materiil, pengembalian deposit, bunga, ganti rugi moril, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan objek sewa hanya untuk kantor dan gudang, serta menuduh Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir. Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi obscur libel dan error in persona. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Hakim berkesimpulan bahwa gugatan wanprestasi dan ganti rugi tidak dapat digabungkan dengan tuntutan pemberian sanksi administratif, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. TROPIC WORLD PARADISE menggugat Tergugat I (Liauw Reolita), Tergugat II (Rina Adriani, SH), Turut Tergugat I (Walikota Jakarta Barat), dan Turut Tergugat II (Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta) atas wanprestasi terkait perjanjian sewa tanah dan bangunan. Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang, namun setelah pembayaran cicilan pertama, Tergugat I memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG, sehingga Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan. Akibatnya, Penggugat menuntut penggantian kerugian materiil, pengembalian deposit, bunga, ganti rugi moril, serta pernyataan tidak berlakunya klausul denda keterlambatan. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan objek sewa hanya untuk kantor dan gudang, serta menuduh Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir. Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi obscur libel dan error in persona. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II, namun mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Hakim berkesimpulan bahwa gugatan wanprestasi dan ganti rugi tidak dapat digabungkan dengan tuntutan pemberian sanksi administratif, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Januari 2021 untuk tanah dan bangunan seluas 1.117 M2 di Jl. Tj. Pura No.63, Jakarta Barat, dengan sewa Rp.450.000.000,- selama 2 tahun.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar cicilan pertama sebesar Rp.225.000.000,- kepada Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I meyakinkan bahwa bangunan dapat digunakan untuk usaha impor/export binatang hidup dan gudang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa setelah pembayaran cicilan pertama, Tergugat I memberitahukan bahwa bangunan tidak memiliki IMB/PBG.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa ketiadaan IMB/PBG menyebabkan Penggugat tidak dapat mengurus izin karantina hewan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akibat tidak adanya izin karantina, Penggugat menanggung biaya jasa agen karantina sebesar Rp.1.395.434.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akibat tidak adanya izin karantina, terjadi kerugian kematian burung impor sebesar Rp.1.942.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian deposit sebesar Rp.47.000.000,-.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa objek sewa hanya untuk kantor dan gudang, bukan untuk karantina hewan, sesuai Pasal 5 Akta.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Penggugat mengetahui bangunan tidak bersertifikat/IMB karena tercatat sebagai tanah hak adat dengan SPPT PBB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa klausul dalam Akta menjamin bangunan tidak dalam sengketa, bukan jaminan IMB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa Penggugat wanprestasi karena tidak mengosongkan objek sewa setelah masa sewa berakhir pada 3 Januari 2023.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa Penggugat menggunakan objek untuk karantina hewan tanpa izin IMB yang merupakan syarat hukum.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa tidak berwenang menerbitkan IMB.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa sengketa sanksi administratif IMB menjadi kewenangan PTUN.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dari Turut Tergugat II dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kurang jelas dan kabur akibat pencampuran tuntutan wanprestasi dengan tuntutan sanksi administratif.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat II tidak dapat diterima tanpa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka sewa gedung untuk usaha impor burung, tapi ternyata pemilik bilang bangunannya tidak punya izin resmi sehingga saya tidak bisa mengurus izin karantina, apakah saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20158, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kepastian hukum perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan, adanya pembayaran uang muka menandakan adanya perjanjian sewa-menyewa. Pasal ini menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian tersebut sah, mengikat, dan bagaimana akibat hukumnya jika salah satu pihak (pemilik gedung) tidak memenuhi kewajiban atau jika perjanjian tersebut batal demi hukum/karena tidak dapat dilaksanakan (frustrasi) akibat tidak adanya izin. Ini adalah kerangka substantif utama untuk menuntut pengembalian uang muka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun pertanyaan menyebutkan kerugian, inti sengketa adalah hubungan kontraktual (sewa-menyewa) dan kegagalan pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian akibat ketidaksesuaian objek (tidak ada izin). Gugatan pengembalian uang muka dalam sengketa sewa lebih tepat diturunkan dari wanprestasi atau pembatalan perjanjian (berdasarkan Pasal 1338 dan pasal-pasal terkait perjanjian), bukan dari perbuatan melawan hukum murni, kecuali ada unsur kesengajaan/kelalaian yang melanggar hak subjektif di luar perjanjian. Dalam konteks 'bisa minta uang kembali' akibat ketidakmampuan mengurus izin, dasar utamanya adalah hubungan perjanjian, bukan delik." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61205, + "completion_tokens": 4924 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ebf87e586f7d1271bf5203ed6f67df7cdc456cf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.6, + "query": 5.185, + "relevance": 87.891, + "total": 193.704 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44312, + "marked_chars": 44438 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44438, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta peninggalan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak kandungnya yang merupakan ahli waris masih di bawah umur. Pemohon meminta agar dirinya diangkat sebagai wali dan diberi izin untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suaminya untuk biaya pengobatan anak. Tidak ada tergugat dalam perkara ini karena bersifat volunter.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum TAN CHING HUAT pada tanggal 22 November 2007 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir anak bernama BERTRAND TAN DJAYA pada tanggal 24 November 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum TAN CHING HUAT meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris sah dari almarhum TAN CHING HUAT adalah Pemohon selaku istri dan BERTRAND TAN DJAYA selaku anak kandung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum TAN CHING HUAT memiliki hak milik atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pasar I Blok A-7, Kelurahan Sunggal, Kota Medan, seluas 64 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2461.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BERTRAND TAN DJAYA adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 56 tanggal 25 November 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BERTRAND TAN DJAYA sedang menderita penyakit yang memerlukan operasi dan perawatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan almarhum untuk biaya pengobatan anak, namun karena anak masih di bawah umur, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual harta peninggalan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta peninggalan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon mendalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum TAN CHING HUAT dan memiliki anak kandung bernama BERTRAND TAN DJAYA yang masih di bawah umur. Almarhum suami Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Kota Medan yang hak kepemilikannya tercatat atas nama almarhum. Berdasarkan Akta Hibah Wasiat, anak Pemohon berhak atas harta tersebut. Pemohon mengajukan permohonan karena anak kandungnya memerlukan biaya operasi dan perawatan, sehingga Pemohon meminta izin untuk menjual harta peninggalan tersebut atas nama anak yang masih di bawah umur. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan penetapan perwalian dan izin menjual harta peninggalan yang diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon mendalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum TAN CHING HUAT dan memiliki anak kandung bernama BERTRAND TAN DJAYA yang masih di bawah umur. Almarhum suami Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Kota Medan yang hak kepemilikannya tercatat atas nama almarhum. Berdasarkan Akta Hibah Wasiat, anak Pemohon berhak atas harta tersebut. Pemohon mengajukan permohonan karena anak kandungnya memerlukan biaya operasi dan perawatan, sehingga Pemohon meminta izin untuk menjual harta peninggalan tersebut atas nama anak yang masih di bawah umur. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak tersebut dalam menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum TAN CHING HUAT pada tanggal 22 November 2007 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir anak bernama BERTRAND TAN DJAYA pada tanggal 24 November 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum TAN CHING HUAT meninggal dunia pada tanggal 27 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ahli waris sah dari almarhum TAN CHING HUAT adalah Pemohon selaku istri dan BERTRAND TAN DJAYA selaku anak kandung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum TAN CHING HUAT memiliki hak milik atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pasar I Blok A-7, Kelurahan Sunggal, Kota Medan, seluas 64 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2461.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BERTRAND TAN DJAYA adalah ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 56 tanggal 25 November 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BERTRAND TAN DJAYA sedang menderita penyakit yang memerlukan operasi dan perawatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta peninggalan almarhum untuk biaya pengobatan anak, namun karena anak masih di bawah umur, Pemohon mengajukan permohonan perwalian dan izin menjual.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk menjual harta peninggalan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak saya sakit parah butuh biaya operasi, apakah saya boleh jual tanah itu untuk biaya pengobatan anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21063, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 360 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "text": "Pasal 360: Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal. Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga statusnya belum dewasa. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga memerlukan wali/kuasa (orang tua) untuk mewakili dalam penjualan harta, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 360 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pengangkatan wali oleh Pengadilan. Meskipun terkait dengan perwalian, pertanyaan pengguna bersifat substantif mengenai hak/kebolehan menjual tanah untuk biaya pengobatan anak, bukan prosedur pengangkatan wali secara formal di pengadilan (yang dalam konteks ini lebih ke permohonan izin perwalian/penjualan). Namun, alasan utama penolakan adalah bahwa Pasal 330 lebih langsung menjawab status hukum anak (belum dewasa) yang menjadi prasyarat utama. Lebih penting lagi, dalam konteks penilaian relevansi ketat, Pasal 360 adalah aturan prosedural/administratif pengangkatan, sedangkan substansi sengketa/hak jawabannya terletak pada status kewarganegaraan hukum anak (Pasal 330) dan akibatnya (perwalian). Namun, melihat instruksi 'hanya mengatur cara pembuktian atau beracara... bukan jawaban substantif', Pasal 360 bisa dianggap kurang relevan secara substantif dibanding Pasal 330 yang mendefinisikan subjek hukumnya. Tapi tunggu, instruksi mengatakan 'Pasal tidak menjadi tidak relevan hanya karena bersifat umum...'. Mari kita lihat lagi. Pertanyaan: 'Apakah saya boleh jual...'. Jawaban ya, karena anak belum dewasa (Pasal 330) dan butuh wali. Pasal 360 mengatur *siapa* yang mengangkat wali. Ini relevan secara tidak langsung. Tapi apakah *substantif*? Ya, karena tanpa pengangkatan wali/izin, penjualan tidak sah. Namun, dalam putusan contoh, hakim menggunakan Pasal 330 untuk menetapkan status belum dewasa. Pasal 360 tidak dikutip dalam putusan contoh tersebut. Pertanyaan awam tidak meminta prosedur pengangkatan, tapi kebolehan. Kebolehan didasarkan pada status belum dewasa (330). Jadi 360 kurang relevan secara langsung untuk menjawab 'boleh/tidak' secara substantif, lebih ke 'bagaimana caranya'. Saya akan tetapkan false karena lebih ke prosedur/administratif pengangkatan, bukan substansi hak jual beli akibat status belum dewasa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21075, + "completion_tokens": 1506 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4eaa41cf231a1db6eb4bfca33275eab123f28ced --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_167_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.274, + "query": 6.607, + "relevance": 33.353, + "total": 148.259 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38983, + "marked_chars": 39082 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39082, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perdata (voluntaire) yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa dan izin untuk menjual hak atas tanah dan bangunan warisan yang menjadi bagian anak tersebut. Sengketa ini tidak melibatkan pihak tergugat karena bersifat permohonan izin pengadilan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 Februari 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon memiliki rumah warisan di Cengkareng Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemegang hak atas rumah warisan tersebut adalah [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 13 Juni 2004 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar almarhum suami bermaksud menjual rumah warisan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga almarhum suami telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] dikategorikan belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anaknya yang belum dewasa.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta anaknya berupa rumah di Cengkareng Timur.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], dan meminta izin untuk menjual bagian harta warisan yang menjadi hak anak tersebut. Harta warisan tersebut berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 yang sebelumnya dimiliki oleh almarhum suami Pemohon dan kini menjadi hak bersama sejumlah ahli waris, termasuk anak Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa penjualan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya hidup, dan pendidikan anak-anaknya, serta telah mendapat izin dari keluarga besar almarhum suami. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak atas rumah tersebut demi kepentingan anak yang belum dewasa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], dan meminta izin untuk menjual bagian harta warisan yang menjadi hak anak tersebut. Harta warisan tersebut berupa rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 yang sebelumnya dimiliki oleh almarhum suami Pemohon dan kini menjadi hak bersama sejumlah ahli waris, termasuk anak Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa penjualan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, biaya hidup, dan pendidikan anak-anaknya, serta telah mendapat izin dari keluarga besar almarhum suami. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi [NAMA_ORANG] dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak atas rumah tersebut demi kepentingan anak yang belum dewasa.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 Februari 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua anak, yaitu [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 April 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon memiliki rumah warisan di Cengkareng Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1204 yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2000.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemegang hak atas rumah warisan tersebut adalah [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] lahir pada tanggal 13 Juni 2004 dan masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar almarhum suami bermaksud menjual rumah warisan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga almarhum suami telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama [NAMA_ORANG] dikategorikan belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali untuk anaknya yang belum dewasa.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak dan bagian harta anaknya berupa rumah di Cengkareng Timur.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang anaknya masih kecil, bolehkah saya jual rumah warisan almarhum suami demi biaya hidup anak dengan izin keluarga?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21345, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan kewenangan wali (ibu) untuk menjual harta anak di bawah umur, yang menjadi inti pertanyaan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d. P-8), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab sengketa atau permohonan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengizinkan wali menjual barang tak bergerak (tanah/bangunan) milik anak di bawah umur. Hal ini merupakan kerangka hukum substantif yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk memberikan izin penjualan harta warisan anak demi kepentingan hidup dan pendidikan, sesuai dengan inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19488, + "completion_tokens": 1268 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9fa63221b934cc9cb22243b41feb123b1d91e79 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,279 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.17, + "classify": 0.0, + "condense": 455.512, + "read": 107.694, + "query": 3.483, + "relevance": 145.832, + "total": 712.691 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218049, + "marked_chars": 218697 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenerima eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak\ndapat diterima ;\n2.\nMenghukum\n Penggugat \nuntuk\nmembayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah\nRp298.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Elly\nIstianawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan., S.H.,\nM.Hum, dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nHalaman 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 72\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nNomor 168/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 21 Februari 2023, Putusan tersebut\ntelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada ha" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134943, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARA PENGGUGAT (XVI orang, terdiri dari cucu dan anak dari Alm. PERAN BIN MADI/PEWARIS) melawan TERGUGAT I (Effendi Wongso) dan TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV), serta PARA TURUT TERGUGAT (Dra. Misliarni, Anasrul Jambi, Bank Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat). PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah PEWARIS yang meninggal 26 Juli 1982, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Waris No. 221/0/1982.\n\n[HAL 7-11] Pokok sengketa adalah OBYEK TANAH seluas 2.860 M2 di Kp. Asem, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, yang semula berstatus SHM No. 915 atas nama PEWARIS. PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa peralihan hak tanah tersebut kepada TERGUGAT I dilakukan secara melawan hukum karena AJB No. 24/Cengkareng/1992 tanggal 4 Januari 1992 dibuat setelah PEWARIS meninggal dunia. PARA PENGGUGAT menemukan ketidakberesan ini saat mencoba pemecahan sertifikat di Kantor Pertanahan (TURUT TERGUGAT IV) pada 2021, di mana diketahui tanah telah beralih ke TERGUGAT I dan kemudian dijaminkan kepada PT Bank Pacific (TURUT TERGUGAT III) serta disita oleh Negara (TERGUGAT II).\n\n[HAL 12-19] PARA PENGGUGAT dalilkan mereka masih menguasai tanah secara fisik dan membayar PBB, serta tidak pernah melakukan jual beli. Mereka mendalilkan AJB No. 24/1992 batal demi hukum karena PEWARIS telah meninggal (tidak memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata) dan dibuat oleh pihak yang tidak berhak. Upaya pidana ditolak karena daluwarsa, sehingga PARA PENGGUGAT menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan meminta pernyataan batalnya peralihan hak serta pengembalian sertifikat.\n\n[HAL 20-28] PARA PENGGUGAT juga menyalahkan TURUT TERGUGAT I (PPAT) dan TURUT TERGUGAT II (PPAT Hipotik) karena membuat akta atas nama orang meninggal, serta TURUT TERGUGAT IV karena menerbitkan SHM atas nama TERGUGAT I tanpa pemeriksaan fisik yang cermat (melanggar asas kecermatan AAUPB). PARA PENGGUGAT memohon agar semua peralihan hak dinyatakan batal demi hukum, SHM atas nama TERGUGAT I dibatalkan, sertifikat dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT II membayar uang paksa.\n\n[HAL 29-39] TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV) membantah seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali fakta kepemilikan SHM atas nama TERGUGAT I. TERGUGAT II mengajukan eksepsi: 1) Kompetensi Absolut, karena gugatan menyangkut pembatalan sertifikat yang merupakan ranah PTUN; 2) Error in Persona, karena yang seharusnya digugat adalah PUPN Cabang DKI Jakarta; 3) Obscuur Libel, karena dalil perbuatan melawan hukum tidak spesifik; 4) Daluwarsa, karena gugatan diajukan 41 tahun setelah kematian PEWARIS, melebihi batas 30 tahun menurut Pasal 835, 1055, dan 1967 KUHPerdata. TERGUGAT II juga menolak permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 40-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT II menjelaskan bahwa pengurusan piutang negara dilakukan secara sah berdasarkan UU No. 49 Prp/1960 dan KMK No. 376/1998. Piutang berasal dari Bank Pacific (DL) yang menerima BLBI, kemudian hak tagihnya dialihkan ke Pemerintah/BPPN. Piutang terhadap debitur PT Puri Sandi Luhur Sejati (dengan penjamin TERGUGAT I) diserahkan ke PUPN. Karena TERGUGAT I tidak memenuhi panggilan untuk membuat Pernyataan Bersama, PUPN menerbitkan Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas jaminan (OBYEK TANAH) sesuai prosedur hukum yang berlaku. TERGUGAT II berposisi sebagai pemegang sah aset jaminan piutang negara." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 85254, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARA PENGGUGAT (XVI orang, ahli waris Alm. PERAN BIN MADI) melawan TERGUGAT I (Effendi Wongso) dan TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV), serta PARA TURUT TERGUGAT (Dra. Misliarni, Anasrul Jambi, Bank Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat). PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah PEWARIS yang meninggal 26 Juli 1982, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Waris No. 221/0/1982.\n\n[HAL 7-11] Pokok sengketa adalah OBYEK TANAH seluas 2.860 M2 di Kp. Asem, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, yang semula berstatus SHM No. 915 atas nama PEWARIS. PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa peralihan hak tanah tersebut kepada TERGUGAT I dilakukan secara melawan hukum karena AJB No. 24/Cengkareng/1992 tanggal 4 Januari 1992 dibuat setelah PEWARIS meninggal dunia. PARA PENGGUGAT menemukan ketidakberesan ini saat mencoba pemecahan sertifikat di Kantor Pertanahan (TURUT TERGUGAT IV) pada 2021, di mana diketahui tanah telah beralih ke TERGUGAT I dan kemudian dijaminkan kepada PT Bank Pacific (TURUT TERGUGAT III) serta disita oleh Negara (TERGUGAT II).\n\n[HAL 12-19] PARA PENGGUGAT dalilkan mereka masih menguasai tanah secara fisik dan membayar PBB, serta tidak pernah melakukan jual beli. Mereka mendalilkan AJB No. 24/1992 batal demi hukum karena PEWARIS telah meninggal (tidak memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata) dan dibuat oleh pihak yang tidak berhak. Upaya pidana ditolak karena daluwarsa, sehingga PARA PENGGUGAT menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan meminta pernyataan batalnya peralihan hak serta pengembalian sertifikat.\n\n[HAL 20-28] PARA PENGGUGAT juga menyalahkan TURUT TERGUGAT I (PPAT) dan TURUT TERGUGAT II (PPAT Hipotik) karena membuat akta atas nama orang meninggal, serta TURUT TERGUGAT IV karena menerbitkan SHM atas nama TERGUGAT I tanpa pemeriksaan fisik yang cermat (melanggar asas kecermatan AAUPB). PARA PENGGUGAT memohon agar semua peralihan hak dinyatakan batal demi hukum, SHM atas nama TERGUGAT I dibatalkan, sertifikat dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT II membayar uang paksa.\n\n[HAL 29-39] TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV) membantah seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali fakta kepemilikan SHM atas nama TERGUGAT I. TERGUGAT II mengajukan eksepsi: 1) Kompetensi Absolut, karena gugatan menyangkut pembatalan sertifikat yang merupakan ranah PTUN; 2) Error in Persona, karena yang seharusnya digugat adalah PUPN Cabang DKI Jakarta; 3) Obscuur Libel, karena dalil perbuatan melawan hukum tidak spesifik; 4) Daluwarsa, karena gugatan diajukan 41 tahun setelah kematian PEWARIS, melebihi batas 30 tahun menurut Pasal 835, 1055, dan 1967 KUHPerdata. TERGUGAT II juga menolak permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 40-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT II menjelaskan bahwa pengurusan piutang negara dilakukan secara sah berdasarkan UU No. 49 Prp/1960 dan KMK No. 376/1998. Piutang berasal dari Bank Pacific (DL) yang menerima BLBI, kemudian hak tagihnya dialihkan ke Pemerintah/BPPN. Piutang terhadap debitur PT Puri Sandi Luhur Sejati (dengan penjamin TERGUGAT I) diserahkan ke PUPN. Karena TERGUGAT I tidak memenuhi panggilan untuk membuat Pernyataan Bersama, PUPN menerbitkan Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas jaminan (OBYEK TANAH) sesuai prosedur hukum yang berlaku. TERGUGAT II berposisi sebagai pemegang sah aset jaminan piutang negara.\n\n[HAL 46-48] TERGUGAT II menerangkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor 145/PUPNC.10/1999 tanggal 15 Maret 1999 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-145/PUPNC.10/SPS/1999 tanggal 15 April 1999 atas tanah SHM No. 915/Semanan atas nama Effendi Wongso. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-019/PUPNC.10/1999 tanggal 26 April 1999 untuk pelelangan guna pengembalian uang negara. Pelaksanaan lelang diawali permohonan dari Sdr. Edy Susianto tanggal 3 September 1999, didasarkan pada ketidakmampuan PT Puri Sandi Luhur Sejati memenuhi kewajiban piutang negara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN – 294/PUPNC.10/1999 tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Paksa Nomor SP-347/PUPNC.10.1999 tanggal 24 Februari 1999.\n\n[HAL 48-51] TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka berhak atas objek sengketa. TERGUGAT II menegaskan bahwa sertifikat SHM No. 915/Semanan atas nama Effendi Wongso telah dibebani Hipotik Pertama Nomor 1036/1992 atas nama PT Bank Pacific dan menjadi sita jaminan KP3N Jakarta II Nomor S-152/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 4 Mei 1999. Pemberitahuan lelang telah dilakukan kepada Effendi Wongso melalui Surat Nomor S-2265/WPN.03/KL.06/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan Surat Nomor S-2255/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 15 Oktober 1999. Pengumuman lelang dilakukan melalui selebaran Nomor PENG-109/WPN.03/KP.06/L/1999 tanggal 27 September 1999 dan surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 12 Oktober 1999. Lelang pada tanggal 26 Oktober 1999 tidak ada peminat (Risalah Lelang Nomor 540/1999-2000). TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka tidak dapat memberikan kebijakan khusus, karena berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.09/2016 dan PMK Nomor 240/PMK.06/2016, PARA PENGGUGAT tidak termasuk pihak yang dapat melaksanakan mekanisme penebusan atau penjualan tanpa lelang.\n\n[HAL 51-54] TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan pembayaran PBB. TERGUGAT II menyatakan bahwa pada saat penyitaan, telah dilakukan pembicaraan dengan salah satu ahli waris, Sdr. Supandi (Penggugat XVI), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-145/PUPNC.10/SPS/1999 tanggal 15 April 1999. TERGUGAT II berargumen bahwa Pasal 1963 KUHPerdata hanya berlaku untuk tanah belum bersertifikat, sedangkan objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama TERGUGAT I. Pembayaran PBB tidak membuktikan kepemilikan; kepemilikan hanya dibuktikan dengan sertifikat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang yang beritikad baik dan menguasai nyata, kecuali mengajukan keberatan tertulis dalam 5 tahun. TERGUGAT II juga menolak tuntutan dwangsom dan permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, serta tidak ada jaminan yang diajukan.\n\n[HAL 54-57] TERGUGAT II memohon agar eksepsi Kompetensi Absolut, Error in Persona, Obscuur Libel, dan Daluwarsa diterima, serta gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan ditolak untuk seluruhnya dalam pokok perkara.\n\n[HAL 57-62] TURUT TERGUGAT III (Bank Indonesia) mengajukan eksepsi Error in Persona, Obscuur Libel, dan Irrelevansi. Bank Indonesia dalilkan bahwa ia bukan likuidator PT Bank Pacific, melainkan pemegang saham, dan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk melalui RUPS. Gugatan terhadap Bank Indonesia dianggap tidak jelas karena tidak ada dasar hukum keterkaitan Bank Indonesia dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Bank Indonesia menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT sepanjang menyangkut dirinya dan memohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 62-64] TURUT TERGUGAT IV (Kantor Pertanahan Jakarta Barat) menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali hal yang diakui. TURUT TERGUGAT IV menegaskan bahwa SHM No. 915/Semanan atas nama EFFENDI WONGSO diterbitkan berdasarkan Akta Jual-Beli No. 24/Cengkareng/1992 tanggal 4 Januari 1992, dan telah dicatatkan hipotik serta sita jaminan. TURUT TERGUGAT IV memohon agar sertifikat tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap.\n\n[HAL 64-68] PARA PENGGUGAT mengajukan replik dan bukti-bukti berupa penetapan waris, akta kematian, foto makam, bukti PBB, foto objek tanah, dan KTP. PARA PENGGUGAT menghadirkan saksi Subandi dan Wahyudin yang menyatakan bahwa Alm. Peran bin Madi meninggal sekitar tahun 1980, tanah tidak pernah dijual, dan PARA PENGGUGAT serta ahli waris lainlah yang selalu menempati tanah tersebut sejak tahun 1980. TERGUGAT II mengajukan duplik dan bukti-bukti berupa keputusan pencabutan izin Bank Pacific, peraturan piutang negara, surat-surat penagihan, SPS, BA Penyitaan, SPPBS, pengumuman lelang, dan risalah lelang. TURUT TERGUGAT III dan IV juga mengajukan bukti pendukung. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 69-72] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Majelis menolak eksepsi Obscuur Libel karena gugatan PARA PENGGUGAT telah memuat dasar hukum dan fakta yang jelas. Majelis menerima eksepsi Error in Persona dari TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III. Majelis menemukan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham PT Bank Pacific (dalam likuidasi) relevan diikutsertakan. Majelis juga menemukan bahwa PT Puri Sandi Luhur Sejati sebagai penanggung hutang seharusnya ditarik sebagai pihak. Karena eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III diterima, maka gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n\n[HAL 72-73] AMAR PUTUSAN:\n1. Menerima eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.\n2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.\n3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 168/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARA PENGGUGAT (XVI orang, ahli waris Alm. PERAN BIN MADI) melawan TERGUGAT I (Effendi Wongso) dan TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV), serta PARA TURUT TERGUGAT (Dra. Misliarni, Anasrul Jambi, Bank Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat). PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah PEWARIS yang meninggal 26 Juli 1982, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Waris No. 221/0/1982.\n\n[HAL 7-11] Pokok sengketa adalah OBYEK TANAH seluas 2.860 M2 di Kp. Asem, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, yang semula berstatus SHM No. 915 atas nama PEWARIS. PARA PENGGUGAT dalilkan bahwa peralihan hak tanah tersebut kepada TERGUGAT I dilakukan secara melawan hukum karena AJB No. 24/Cengkareng/1992 tanggal 4 Januari 1992 dibuat setelah PEWARIS meninggal dunia. PARA PENGGUGAT menemukan ketidakberesan ini saat mencoba pemecahan sertifikat di Kantor Pertanahan (TURUT TERGUGAT IV) pada 2021, di mana diketahui tanah telah beralih ke TERGUGAT I dan kemudian dijaminkan kepada PT Bank Pacific (TURUT TERGUGAT III) serta disita oleh Negara (TERGUGAT II).\n\n[HAL 12-19] PARA PENGGUGAT dalilkan mereka masih menguasai tanah secara fisik dan membayar PBB, serta tidak pernah melakukan jual beli. Mereka mendalilkan AJB No. 24/1992 batal demi hukum karena PEWARIS telah meninggal (tidak memenuhi syarat kecakapan dalam Pasal 1320 KUHPerdata) dan dibuat oleh pihak yang tidak berhak. Upaya pidana ditolak karena daluwarsa, sehingga PARA PENGGUGAT menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan meminta pernyataan batalnya peralihan hak serta pengembalian sertifikat.\n\n[HAL 20-28] PARA PENGGUGAT juga menyalahkan TURUT TERGUGAT I (PPAT) dan TURUT TERGUGAT II (PPAT Hipotik) karena membuat akta atas nama orang meninggal, serta TURUT TERGUGAT IV karena menerbitkan SHM atas nama TERGUGAT I tanpa pemeriksaan fisik yang cermat (melanggar asas kecermatan AAUPB). PARA PENGGUGAT memohon agar semua peralihan hak dinyatakan batal demi hukum, SHM atas nama TERGUGAT I dibatalkan, sertifikat dikembalikan kepada PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT II membayar uang paksa.\n\n[HAL 29-39] TERGUGAT II (KPKNL-Jakarta IV) membantah seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali fakta kepemilikan SHM atas nama TERGUGAT I. TERGUGAT II mengajukan eksepsi: 1) Kompetensi Absolut, karena gugatan menyangkut pembatalan sertifikat yang merupakan ranah PTUN; 2) Error in Persona, karena yang seharusnya digugat adalah PUPN Cabang DKI Jakarta; 3) Obscuur Libel, karena dalil perbuatan melawan hukum tidak spesifik; 4) Daluwarsa, karena gugatan diajukan 41 tahun setelah kematian PEWARIS, melebihi batas 30 tahun menurut Pasal 835, 1055, dan 1967 KUHPerdata. TERGUGAT II juga menolak permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 40-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT II menjelaskan bahwa pengurusan piutang negara dilakukan secara sah berdasarkan UU No. 49 Prp/1960 dan KMK No. 376/1998. Piutang berasal dari Bank Pacific (DL) yang menerima BLBI, kemudian hak tagihnya dialihkan ke Pemerintah/BPPN. Piutang terhadap debitur PT Puri Sandi Luhur Sejati (dengan penjamin TERGUGAT I) diserahkan ke PUPN. Karena TERGUGAT I tidak memenuhi panggilan untuk membuat Pernyataan Bersama, PUPN menerbitkan Surat Paksa dan melakukan penyitaan atas jaminan (OBYEK TANAH) sesuai prosedur hukum yang berlaku. TERGUGAT II berposisi sebagai pemegang sah aset jaminan piutang negara.\n\n[HAL 46-48] TERGUGAT II menerangkan bahwa penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan (SPS) Nomor 145/PUPNC.10/1999 tanggal 15 Maret 1999 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-145/PUPNC.10/SPS/1999 tanggal 15 April 1999 atas tanah SHM No. 915/Semanan atas nama Effendi Wongso. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor SPPBS-019/PUPNC.10/1999 tanggal 26 April 1999 untuk pelelangan guna pengembalian uang negara. Pelaksanaan lelang diawali permohonan dari Sdr. Edy Susianto tanggal 3 September 1999, didasarkan pada ketidakmampuan PT Puri Sandi Luhur Sejati memenuhi kewajiban piutang negara yang telah ditetapkan dalam Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Nomor PJPN – 294/PUPNC.10/1999 tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Paksa Nomor SP-347/PUPNC.10.1999 tanggal 24 Februari 1999.\n\n[HAL 48-51] TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka berhak atas objek sengketa. TERGUGAT II menegaskan bahwa sertifikat SHM No. 915/Semanan atas nama Effendi Wongso telah dibebani Hipotik Pertama Nomor 1036/1992 atas nama PT Bank Pacific dan menjadi sita jaminan KP3N Jakarta II Nomor S-152/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 4 Mei 1999. Pemberitahuan lelang telah dilakukan kepada Effendi Wongso melalui Surat Nomor S-2265/WPN.03/KL.06/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan Surat Nomor S-2255/WPN.03/KP.06/1999 tanggal 15 Oktober 1999. Pengumuman lelang dilakukan melalui selebaran Nomor PENG-109/WPN.03/KP.06/L/1999 tanggal 27 September 1999 dan surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 12 Oktober 1999. Lelang pada tanggal 26 Oktober 1999 tidak ada peminat (Risalah Lelang Nomor 540/1999-2000). TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka tidak dapat memberikan kebijakan khusus, karena berdasarkan PMK Nomor 185/PMK.09/2016 dan PMK Nomor 240/PMK.06/2016, PARA PENGGUGAT tidak termasuk pihak yang dapat melaksanakan mekanisme penebusan atau penjualan tanpa lelang.\n\n[HAL 51-54] TERGUGAT II menolak dalil PARA PENGGUGAT bahwa mereka memiliki alas hak kepemilikan berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata dan pembayaran PBB. TERGUGAT II menyatakan bahwa pada saat penyitaan, telah dilakukan pembicaraan dengan salah satu ahli waris, Sdr. Supandi (Penggugat XVI), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor BA-145/PUPNC.10/SPS/1999 tanggal 15 April 1999. TERGUGAT II berargumen bahwa Pasal 1963 KUHPerdata hanya berlaku untuk tanah belum bersertifikat, sedangkan objek sengketa telah memiliki sertifikat atas nama TERGUGAT I. Pembayaran PBB tidak membuktikan kepemilikan; kepemilikan hanya dibuktikan dengan sertifikat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang yang beritikad baik dan menguasai nyata, kecuali mengajukan keberatan tertulis dalam 5 tahun. TERGUGAT II juga menolak tuntutan dwangsom dan permohonan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) karena tidak memenuhi syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, serta tidak ada jaminan yang diajukan.\n\n[HAL 54-57] TERGUGAT II memohon agar eksepsi Kompetensi Absolut, Error in Persona, Obscuur Libel, dan Daluwarsa diterima, serta gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan ditolak untuk seluruhnya dalam pokok perkara.\n\n[HAL 57-62] TURUT TERGUGAT III (Bank Indonesia) mengajukan eksepsi Error in Persona, Obscuur Libel, dan Irrelevansi. Bank Indonesia dalilkan bahwa ia bukan likuidator PT Bank Pacific, melainkan pemegang saham, dan likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk melalui RUPS. Gugatan terhadap Bank Indonesia dianggap tidak jelas karena tidak ada dasar hukum keterkaitan Bank Indonesia dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Bank Indonesia menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT sepanjang menyangkut dirinya dan memohon gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 62-64] TURUT TERGUGAT IV (Kantor Pertanahan Jakarta Barat) menolak seluruh dalil PARA PENGGUGAT kecuali hal yang diakui. TURUT TERGUGAT IV menegaskan bahwa SHM No. 915/Semanan atas nama EFFENDI WONGSO diterbitkan berdasarkan Akta Jual-Beli No. 24/Cengkareng/1992 tanggal 4 Januari 1992, dan telah dicatatkan hipotik serta sita jaminan. TURUT TERGUGAT IV memohon agar sertifikat tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap.\n\n[HAL 64-68] PARA PENGGUGAT mengajukan replik dan bukti-bukti berupa penetapan waris, akta kematian, foto makam, bukti PBB, foto objek tanah, dan KTP. PARA PENGGUGAT menghadirkan saksi Subandi dan Wahyudin yang menyatakan bahwa Alm. Peran bin Madi meninggal sekitar tahun 1980, tanah tidak pernah dijual, dan PARA PENGGUGAT serta ahli waris lainlah yang selalu menempati tanah tersebut sejak tahun 1980. TERGUGAT II mengajukan duplik dan bukti-bukti berupa keputusan pencabutan izin Bank Pacific, peraturan piutang negara, surat-surat penagihan, SPS, BA Penyitaan, SPPBS, pengumuman lelang, dan risalah lelang. TURUT TERGUGAT III dan IV juga mengajukan bukti pendukung. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 69-72] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Majelis menolak eksepsi Obscuur Libel karena gugatan PARA PENGGUGAT telah memuat dasar hukum dan fakta yang jelas. Majelis menerima eksepsi Error in Persona dari TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III. Majelis menemukan bahwa Bank Indonesia sebagai pemegang saham PT Bank Pacific (dalam likuidasi) relevan diikutsertakan. Majelis juga menemukan bahwa PT Puri Sandi Luhur Sejati sebagai penanggung hutang seharusnya ditarik sebagai pihak. Karena eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III diterima, maka gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).\n\n[HAL 72-73] AMAR PUTUSAN:\n1. Menerima eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III.\n2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.\n3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 9376, + "frame": "Para Pengugat, sebagai ahli waris Alm. Peran bin Madi, menggugat Tergugat I (Effendi Wongso) dan Tergugat II (KPKNL-Jakarta IV) serta para turut tergugat terkait peralihan hak atas Objek Tanah di Jakarta Barat yang semula atas nama Pewaris. Para Pengugat mendalilkan peralihan hak tersebut batal demi hukum karena dilakukan setelah Pewaris meninggal dunia dan meminta pembatalan sertifikat serta pengembalian sertifikat kepada mereka. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima karena kesalahan penentuan pihak yang digugat (error in persona).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pengugat adalah ahli waris sah dari Alm. Peran bin Madi yang meninggal dunia pada tahun 1982.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa adalah tanah seluas 2.860 M2 di Jakarta Barat yang semula berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1992.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pengugat mendalilkan Akta Jual Beli tersebut batal demi hukum karena dibuat setelah Pewaris meninggal dunia.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyatakan bahwa tanah tersebut disita secara sah sebagai jaminan piutang negara dari PT Puri Sandi Luhur Sejati dengan Tergugat I sebagai penjamin.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena pihak yang seharusnya digugat adalah PT Puri Sandi Luhur Sejati.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi error in persona dari Tergugat II dan Turut Tergugat III.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pengugat, yang merupakan ahli waris dari Alm. Peran bin Madi, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Effendi Wongso), Tergugat II (KPKNL-Jakarta IV), serta para turut tergugat. Sengketa bermula dari adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I untuk tanah yang semula atas nama Pewaris, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1992. Para Pengugat mendalilkan bahwa peralihan hak tersebut melawan hukum karena dilakukan setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga mereka meminta pembatalan sertifikat dan pengembalian sertifikat. Tergugat II membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut disita secara sah sebagai jaminan piutang negara akibat ketidakmampuan PT Puri Sandi Luhur Sejati membayar hutang, dengan Tergugat I sebagai penjamin. Dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim menerima dalil error in persona dari Tergugat II dan Turut Tergugat III karena pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara adalah PT Puri Sandi Luhur Sejati sebagai debitur utama. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pengugat, yang merupakan ahli waris dari Alm. Peran bin Madi, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Effendi Wongso), Tergugat II (KPKNL-Jakarta IV), serta para turut tergugat. Sengketa bermula dari adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I untuk tanah yang semula atas nama Pewaris, yang diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1992. Para Pengugat mendalilkan bahwa peralihan hak tersebut melawan hukum karena dilakukan setelah Pewaris meninggal dunia, sehingga mereka meminta pembatalan sertifikat dan pengembalian sertifikat. Tergugat II membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa tanah tersebut disita secara sah sebagai jaminan piutang negara akibat ketidakmampuan PT Puri Sandi Luhur Sejati membayar hutang, dengan Tergugat I sebagai penjamin. Dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim menerima dalil error in persona dari Tergugat II dan Turut Tergugat III karena pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara adalah PT Puri Sandi Luhur Sejati sebagai debitur utama. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pengugat adalah ahli waris sah dari Alm. Peran bin Madi yang meninggal dunia pada tahun 1982.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa adalah tanah seluas 2.860 M2 di Jakarta Barat yang semula berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama Pewaris.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat pada tahun 1992.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pengugat mendalilkan Akta Jual Beli tersebut batal demi hukum karena dibuat setelah Pewaris meninggal dunia.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyatakan bahwa tanah tersebut disita secara sah sebagai jaminan piutang negara dari PT Puri Sandi Luhur Sejati dengan Tergugat I sebagai penjamin.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena pihak yang seharusnya digugat adalah PT Puri Sandi Luhur Sejati.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi error in persona dari Tergugat II dan Turut Tergugat III.", + "page": 69, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi sertifikat tanah ayah saya yang dijual tahun 1992 sudah atas nama orang lain, apakah jual beli itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10843, + "candidates": [ + "Pasal 529 KUHPerdata", + "Pasal 542 KUHPerdata", + "Pasal 550 KUHPerdata", + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 835 KUHPerdata", + "Pasal 1055 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 529 KUHPerdata", + "text": "Pasal 529: Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 542 KUHPerdata", + "text": "Pasal 542: Orang dianggap telah memegang besit atas segala suatu barang selama barang itu tidak beralih kepada pihak lain atau belum ditinggalkan secara nyata." + }, + { + "pasal": "Pasal 550 KUHPerdata", + "text": "Pasal 550: Tuntutan untuk mempertahankan besit boleh diajukan di muka Hakim, bila seseorang terganggu dalam memegang besitnya atas sebidang tanah atau pekarangan, sebuah rumah atau gedung, suatu hak kebendaan atau barang bergerak pada umumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 835 KUHPerdata", + "text": "Pasal 835: terbukanya warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1055 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1055: Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampaunya 30 tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 529 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'besit' (pemilikan). Pertanyaan awam berkaitan dengan keabsahan jual beli tanah (perikatan/pemindahan hak milik), bukan sengketa pemilikan fisik atau gangguan atas besit. Tidak ada fakta sengketa besit dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 542 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dianggapnya seseorang memegang besit. Ini adalah aturan pembuktian/fakta hukum mengenai penguasaan fisik, bukan aturan substantif untuk menilai keabsahan perjanjian jual beli atau pemindahan hak milik atas sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 550 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur gugatan untuk mempertahankan besit (sengketa penguasaan fisik). Pertanyaan menanyakan keabsahan jual beli (status hukum hak milik/sertifikat), bukan gangguan terhadap penguasaan fisik oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur cara memperoleh hak milik, termasuk 'penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata' (jual beli). Ini adalah dasar hukum substantif untuk menilai apakah pemindahan hak milik (sertifikat atas nama orang lain) sah secara hukum perdata berdasarkan alas haknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian. Ini adalah fakta dasar yang tidak menjawab inti pertanyaan tentang keabsahan transaksi jual beli tanah yang dilakukan sebelum kematian atau status hak milik setelahnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris atas harta peninggalan. Meskipun pertanyaan menyebut 'ahli waris', inti masalahnya adalah keabsahan jual beli tanah yang sudah beralih nama. Pasal ini tidak mengatur syarat keabsahan jual beli atau akibat hukum dari alih hak milik yang sudah terekam di sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 835 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks pasal tidak lengkap ('terbukanya warisan itu') dan secara substantif hanya merujuk pada momen pembukaan warisan, bukan pada keabsahan transaksi perdata sebelumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1055 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa penerimaan warisan (30 tahun). Pertanyaan menanyakan keabsahan jual beli, bukan apakah ahli waris sudah menerima warisan atau sudah lewat waktu penerimaan warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (jual beli). Untuk menentukan apakah jual beli tahun 1992 itu sah, harus diperiksa apakah memenuhi 4 syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Ini adalah kriteria hukum utama untuk menjawab pertanyaan keabsahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini menjadi prinsip dasar bahwa jika jual beli sah (memenuhi syarat Pasal 1320), maka pemindahan hak milik tersebut mengikat dan sah, yang mendukung jawaban bahwa status sertifikat atas nama orang lain tersebut sah secara perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort). Pertanyaan menanyakan keabsahan jual beli (status hukum perikatan), bukan klaim ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kecuali ada dalil penipuan/kelalaian yang spesifik, pasal ini bukan kerangka utama untuk menilai keabsahan jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pemilikan lewat waktu (verjaring) selama 20/30 tahun. Pertanyaan menanyakan keabsahan jual beli tahun 1992, bukan apakah pembeli tanah telah memperoleh hak milik lewat waktu. Pemindahan hak lewat sertifikat adalah 'penunjukan/pserahan', bukan lewat waktu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa tuntutan hukum (30 tahun). Pertanyaan menanyakan keabsahan substansi jual beli, bukan apakah gugatan ahli waris sudah kedaluwarsa. Meskipun tahun 1992 sudah lama, pertanyaan fokus pada 'apakah jual beli itu sah', bukan 'apakah masih bisa digugat'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 70956, + "completion_tokens": 5924 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..766946dd892e1061ac606e2e5e5cc582f2f5452e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_168_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.167, + "query": 6.49, + "relevance": 22.206, + "total": 104.914 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31663, + "marked_chars": 31753 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31753, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin menjual harta warisan. Inti sengketa adalah kebutuhan wali untuk bertindak mewakili anak-anak di bawah umur dalam transaksi jual beli tanah peninggalan almarhumah istri pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas tiga bidang tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 28 November 2003.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu Michelle Andrea Pramono, Uesugi Kenshin Pramono, dan Victoria Chieko Pramono.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uesugi Kenshin Pramono dan Victoria Chieko Pramono masih berada di bawah umur pada saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah [NAMA_ORANG] meninggalkan harta berupa tiga bidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 37 atas nama Tan Er Nio al. Salamah, Sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Thung Tjian Bie al Moh. Sabirin, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 877 atas nama Hj. Salmah DKK.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, anak-anak, dan keluarga berniat untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur guna mewakili kepentingan hukum dalam penjualan harta warisan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang duda yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon beralasan bahwa karena anak-anaknya belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, ia memerlukan izin dari pengadilan untuk bertindak sebagai kuasa dalam menjual tiga bidang tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari harta warisan peninggalan almarhumah istrinya. Pengadilan memeriksa kewenangan, status perwalian, dan bukti-bukti yang diajukan, lalu mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepadanya untuk menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas ketiga bidang tanah tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang duda yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas dua anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon beralasan bahwa karena anak-anaknya belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, ia memerlukan izin dari pengadilan untuk bertindak sebagai kuasa dalam menjual tiga bidang tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari harta warisan peninggalan almarhumah istrinya. Pengadilan memeriksa kewenangan, status perwalian, dan bukti-bukti yang diajukan, lalu mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepadanya untuk menandatangani surat-surat transaksi jual beli atas ketiga bidang tanah tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 28 November 2003.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai tiga orang anak, yaitu Michelle Andrea Pramono, Uesugi Kenshin Pramono, dan Victoria Chieko Pramono.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Uesugi Kenshin Pramono dan Victoria Chieko Pramono masih berada di bawah umur pada saat permohonan diajukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhumah [NAMA_ORANG] meninggalkan harta berupa tiga bidang tanah dan bangunan yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 37 atas nama Tan Er Nio al. Salamah, Sertifikat Hak Milik Nomor 38 atas nama Thung Tjian Bie al Moh. Sabirin, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 877 atas nama Hj. Salmah DKK.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon, anak-anak, dan keluarga berniat untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur guna mewakili kepentingan hukum dalam penjualan harta warisan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya duda yang istri sudah meninggal, mau jual tanah warisan tapi anak-anak masih kecil, bolehkah saya urus sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17813, + "candidates": [ + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika wali hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak-anak dalam perkawinan sah (kawin) di mana ayah menjadi wali otomatis karena ibu meninggal. Isi pasal ini tidak mengatur mekanisme perwalian anak dalam perkawinan sah, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah yang diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16338, + "completion_tokens": 888 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_169_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_169_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e109e167ad456a38d1cc6996fec4a0d11c4e1cf3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_169_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_169_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.682, + "query": 2.211, + "relevance": 26.306, + "total": 99.248 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26476, + "marked_chars": 26548 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26548, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena belum adanya akta kematian atas nama ayah Pemohon yang meninggal dunia. Pemohon meminta pengadilan menetapkan tanggal kematian tersebut dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini merupakan perkara penetapan (volunter) yang tidak melibatkan pihak tergugat dalam sengketa perdata biasa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Wachid Soepomo dan Soesilowati.S yang telah menikah secara agama Islam.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Wachid Soepomo meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2002 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Soesilowati.S meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum memiliki akta kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan oleh hakim karena kematian telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait ayah Pemohon yang telah meninggal dunia namun belum dicatatkan secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 21 Maret 2002 dan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 23 Juni 2005, namun hingga saat ini belum ada akta kematian yang diterbitkan karena ketidaktahuan dan belum adanya pelaporan ke instansi terkait. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan fakta kematian tersebut serta domisili Pemohon di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan substansi permohonan, lalu menetapkan bahwa kematian Ayah Pemohon sah menurut hukum terjadi pada tanggal 21 Maret 2002. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan kematian tersebut, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pencatatan akta kematian, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait ayah Pemohon yang telah meninggal dunia namun belum dicatatkan secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa ayah Pemohon meninggal pada tanggal 21 Maret 2002 dan ibu Pemohon meninggal pada tanggal 23 Juni 2005, namun hingga saat ini belum ada akta kematian yang diterbitkan karena ketidaktahuan dan belum adanya pelaporan ke instansi terkait. Pemohon mengajukan bukti surat dan kesaksian untuk membuktikan fakta kematian tersebut serta domisili Pemohon di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan substansi permohonan, lalu menetapkan bahwa kematian Ayah Pemohon sah menurut hukum terjadi pada tanggal 21 Maret 2002. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan kematian tersebut, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna pencatatan akta kematian, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Wachid Soepomo dan Soesilowati.S yang telah menikah secara agama Islam.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Wachid Soepomo meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2002 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Soesilowati.S meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2005.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada instansi yang berwenang sehingga belum memiliki akta kematian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan oleh hakim karena kematian telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan hukum.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12995, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta), yang sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pelaporan kematian atau pencatatan sipil. Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk mengakui kekuatan pembuktian surat (alat bukti), bukan sebagai substansi hukum untuk menjawab pertanyaan tentang cara melaporkan kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12849, + "completion_tokens": 817 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0977cec68827973c142c498cc8d6835c35ce9d34 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.036, + "query": 7.909, + "relevance": 66.673, + "total": 189.739 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 86513, + "marked_chars": 86765 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak\ndapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu\nrupiah);\nDALAM REKONVENSI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak\ndapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah nihil;\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh\nkami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi,\nS.H., M.H dan Iwan Wardhana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim\nAnggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2023, dibantu oleh Jerli Septriana\nS, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;\n. \nHakim Anggota, Hakim Ketua,\nAsmudi, S.H., M.H Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum\nIwan Wardhana, S.H., M.H \nPanitera Pengganti,\nJerli Septriana S, S.H., M.H \nHalaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 86765, + "frame": "Yeni Nita (diwakili LPK YAPERMA) menggugat PT Suzuki Finance Indonesia atas dugaan pencantuman klausula baku yang melanggar hukum dalam perjanjian pembiayaan kendaraan, dengan permintaan pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kapasitas kuasa penggugat dan keberatan lain, serta mengajukan gugatan rekonvensi atas wanprestasi. Pengadilan menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima karena kuasa penggugat tidak memiliki legitimasi hukum untuk mewakili penggugat secara pribadi dalam kapasitas tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Yeni Nita memberikan kuasa kepada LPK YAPERMA untuk mewakili kepentingannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No: 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka sebesar Rp 53.437.809,92 serta biaya asuransi, pengikatan fidusia, dan administrasi lainnya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen terkait pemberian kuasa sepihak dan pembebanan jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian secara sukarela dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran sejak bulan Februari 2023.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa LPK YAPERMA tidak memiliki kapasitas hukum (legitima standi in judicio) untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini karena mewakili kepentingan perseorangan tanpa memenuhi syarat sebagai advokat atau menggunakan prosedur hak gugat organisasi yang tepat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena kuasa penggugat tidak sah.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Yeni Nita, yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA, mengajukan gugatan terhadap PT Suzuki Finance Indonesia terkait Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran tertanggal 26 Januari 2023. Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum akibat pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian tersebut, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dalil tersebut, mendalilkan wanprestasi oleh Penggugat karena tidak membayar angsuran, dan mengajukan eksepsi serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menemukan bahwa LPK YAPERMA tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat secara pribadi dalam perkara ini, baik dalam kapasitas sebagai advokat maupun sebagai lembaga perlindungan konsumen yang mengajukan gugatan untuk kepentingan orang banyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima. Karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tanpa memeriksa pokok sengketa perjanjian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Yeni Nita, yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) YAPERMA, mengajukan gugatan terhadap PT Suzuki Finance Indonesia terkait Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran tertanggal 26 Januari 2023. Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum akibat pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian tersebut, serta meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dalil tersebut, mendalilkan wanprestasi oleh Penggugat karena tidak membayar angsuran, dan mengajukan eksepsi serta gugatan rekonvensi. Majelis Hakim memeriksa perkara dan menemukan bahwa LPK YAPERMA tidak memiliki kapasitas hukum untuk mewakili Penggugat secara pribadi dalam perkara ini, baik dalam kapasitas sebagai advokat maupun sebagai lembaga perlindungan konsumen yang mengajukan gugatan untuk kepentingan orang banyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima. Karena gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pertama tanpa memeriksa pokok sengketa perjanjian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Yeni Nita memberikan kuasa kepada LPK YAPERMA untuk mewakili kepentingannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Multiguna-Pembelian kendaraan dengan pembayaran secara angsuran No: 1501230000026 tertanggal 26 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka sebesar Rp 53.437.809,92 serta biaya asuransi, pengikatan fidusia, dan administrasi lainnya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen terkait pemberian kuasa sepihak dan pembebanan jaminan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menandatangani perjanjian secara sukarela dan tidak melanjutkan pembayaran angsuran sejak bulan Februari 2023.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa LPK YAPERMA tidak memiliki kapasitas hukum (legitima standi in judicio) untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini karena mewakili kepentingan perseorangan tanpa memenuhi syarat sebagai advokat atau menggunakan prosedur hak gugat organisasi yang tepat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena kuasa penggugat tidak sah.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar uang muka buat beli motor secara angsuran, tapi sekarang saya berhenti bayar karena merasa perjanjiannya tidak adil, apa bisa saya batalkan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17694, + "candidates": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur hak pihak yang dirugikan untuk memilih menuntut 'pembatalan persetujuan' (wanprestasi) jika perikatan tidak dipenuhi. Ini adalah dasar hukum substantif KUHPerdata yang menjawab pertanyaan apakah perjanjian dapat dibatalkan akibat ketidakadilan/kelalaian pihak lain dalam pemenuhan kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang (bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum). Meskipun klausul baku bisa dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, isu utama dalam pertanyaan adalah pembatalan karena ketidakadilan dalam perjanjian kredit (wanprestasi/kondisi perjanjian), bukan karena objek atau sebab perjanjiannya terlarang secara mutlak. Lebih spesifiknya, isu klausul baku diatur oleh UU Perlindungan Konsumen, bukan Pasal 1337 sebagai dasar utama pembatalan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan pengguna berfokus pada hubungan kontraktual (perjanjian angsuran) dan keinginan untuk membatalkan perjanjian tersebut, bukan menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Meskipun eksepsi di putusan menyebutkan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, untuk menjawab pertanyaan 'bisa batalkan perjanjian', dasar hukum wanprestasi (Pasal 1267) lebih relevan daripada perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (tanggung jawab orang lain/benda). Tidak ada unsur tanggung jawab pihak ketiga atau benda di bawah pengawasan dalam pertanyaan atau isu sengketa pembatalan perjanjian kredit ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1267 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31503, + "completion_tokens": 1501 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e5301c9ec81999a7058ef2a99c1d59e127ecf42 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_172_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.083, + "query": 1.493, + "relevance": 19.634, + "total": 83.226 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24057, + "marked_chars": 24129 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24129, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak sebagai kuasa bagi adiknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya penjualan harta warisan. Permohonan ini diajukan karena pemohon membutuhkan biaya nafkah keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan dengan rencana penjualan tersebut. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonannya untuk menetapkan dirinya sebagai kuasa dan memberikan izin menjual tanah dan bangunan peninggalan ayah mereka.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Orang tua pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 1985 dan dikaruniai lima orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan seluas 40 M2 di Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik pemohon bernama Mariam masih berusia 16 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan biaya untuk menafkahi kehidupan keluarganya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga mengetahui rencana pemohon untuk menjual harta tersebut dan tidak ada masalah terhadap hal tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak sebagai kuasa bagi adiknya yang masih di bawah umur guna menjual harta warisan peninggalan ayah mereka yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia membutuhkan biaya nafkah keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan dengan rencana penjualan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan pemohon sebagai kuasa untuk mewakili adiknya dalam melakukan penjualan atas tanah dan bangunan peninggalan ayah mereka, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk bertindak sebagai kuasa bagi adiknya yang masih di bawah umur guna menjual harta warisan peninggalan ayah mereka yang telah meninggal dunia. Pemohon dalilkan bahwa ia membutuhkan biaya nafkah keluarga dan pihak keluarga tidak keberatan dengan rencana penjualan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan pemohon sebagai kuasa untuk mewakili adiknya dalam melakukan penjualan atas tanah dan bangunan peninggalan ayah mereka, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Orang tua pemohon menikah pada tanggal 18 Oktober 1985 dan dikaruniai lima orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan seluas 40 M2 di Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik pemohon bernama Mariam masih berusia 16 tahun dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan biaya untuk menafkahi kehidupan keluarganya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga mengetahui rencana pemohon untuk menjual harta tersebut dan tidak ada masalah terhadap hal tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara saya menjual tanah warisan ayah untuk biaya hidup keluarga, padahal adik saya yang berhak masih di bawah umur?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11038, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin), yang menjadi dasar hukum utama dalam pertanyaan untuk menentukan status hukum adik yang berusia 16 tahun. Status 'belum dewasa' inilah yang menyebabkan adik tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga memerlukan kuasa/wali (dalam hal ini ibu) untuk menjual harta warisan. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai kerangka untuk menetapkan bahwa adik Pemohon belum cakap hukum dan memerlukan perwakilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11885, + "completion_tokens": 717 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_173_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_173_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6b930b53f3b45264cabd3ce6e3e3dabb7155ba5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_173_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_173_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.478, + "query": 14.808, + "relevance": 34.922, + "total": 173.303 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112396, + "marked_chars": 112720 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM PROVISI:\n\nMenolak tuntutan Provisi para Penggugat;\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenghukum para Penggugat untuk membyar biaya perkara \nsejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami,\nKristijan Purwandono Djati, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani Susana\nKendenan, S.H., M.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023,\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik Mustikawati,\nS.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah\nHalaman 36 dari 37 Putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112720, + "frame": "Penggugat I, II, III, dan IV menggugat Tergugat I dan II atas sengketa pembagian warisan harta peninggalan Almarhum Soenandar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Para Penggugat meminta pernyataan sebagai ahli waris sah, pengakuan objek sengketa sebagai harta warisan, serta pelaksanaan lelang eksekusi untuk pembagian secara adil. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena perkawinan kedua Almarhum Soenandar dengan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum, sehingga tidak ada hubungan hukum waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I atas harta tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Soenandar menikah dengan Gauw Lie Hwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 331/W.N.I/1972 dan memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar menikah dengan Tjio Sian Sio alias Risianti (Tergugat I) berdasarkan Akta Perkawinan No. 157/WNI/1979.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar bercerai dengan Gauw Lie Hwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 74/WNI/1992.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1540 atas nama Tergugat I untuk tanah dan bangunan di Jalan Tomang Utara II No. 336 Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I pada tahun 1979 dilakukan saat Almarhum masih terikat perkawinan sah dengan Gauw Lie Hwa hingga perceraian terjadi pada tahun 1992.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan kedua Almarhum Soenandar dengan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat poligami sesuai Undang-Undang Perkawinan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I akibat batalnya perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan anak dari Almarhum Soenandar dari perkawinan pertamanya menggugat Tergugat I (istri kedua Almarhum) dan Tergugat II (anak dari Tergugat I dan Almarhum) atas sengketa pembagian warisan harta peninggalan Almarhum Soenandar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dan meminta agar objek sengketa dilelang dan hasilnya dibagi rata. Tergugat membantah dengan alasan bahwa perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I adalah poligami yang tidak sah karena Almarhum masih memiliki istri pertama saat menikah dengan Tergugat I, sehingga harta tersebut bukan harta warisan yang dapat dibagi. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan kedua Almarhum Soenandar dengan Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat hukum perkawinan, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, gugatan Para Penggugat untuk membagi harta tersebut sebagai warisan ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat yang merupakan anak dari Almarhum Soenandar dari perkawinan pertamanya menggugat Tergugat I (istri kedua Almarhum) dan Tergugat II (anak dari Tergugat I dan Almarhum) atas sengketa pembagian warisan harta peninggalan Almarhum Soenandar berupa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah ahli waris sah dan meminta agar objek sengketa dilelang dan hasilnya dibagi rata. Tergugat membantah dengan alasan bahwa perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I adalah poligami yang tidak sah karena Almarhum masih memiliki istri pertama saat menikah dengan Tergugat I, sehingga harta tersebut bukan harta warisan yang dapat dibagi. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan kedua Almarhum Soenandar dengan Tergugat I adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat hukum perkawinan, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, gugatan Para Penggugat untuk membagi harta tersebut sebagai warisan ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Soenandar menikah dengan Gauw Lie Hwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 331/W.N.I/1972 dan memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar menikah dengan Tjio Sian Sio alias Risianti (Tergugat I) berdasarkan Akta Perkawinan No. 157/WNI/1979.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar bercerai dengan Gauw Lie Hwa berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 74/WNI/1992.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Soenandar meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1540 atas nama Tergugat I untuk tanah dan bangunan di Jalan Tomang Utara II No. 336 Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I pada tahun 1979 dilakukan saat Almarhum masih terikat perkawinan sah dengan Gauw Lie Hwa hingga perceraian terjadi pada tahun 1992.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan kedua Almarhum Soenandar dengan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat poligami sesuai Undang-Undang Perkawinan.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I akibat batalnya perkawinan Almarhum Soenandar dengan Tergugat I.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya anak dari istri pertama almarhum, tapi istri keduanya punya sertifikat tanah atas nama sendiri, apakah saya tetap bisa minta bagi warisan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 39944, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama terjadinya pewarisan, yaitu kematian. Dalam pertanyaan, subjek yang meninggal adalah 'almarhum', sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menentukan apakah proses pewarisan telah terbuka dan dapat dituntut oleh ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang, yaitu keluarga sedarah dan suami/isteri. Dalam pertanyaan, status 'anak dari istri pertama' adalah isu kunci untuk menentukan apakah penggugat termasuk dalam kategori 'keluarga sedarah' yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak (keturunan) terhadap harta orang tuanya, termasuk prinsip pembagian bagian yang sama. Dalam pertanyaan, penggugat menuntut bagi warisan sebagai anak, sehingga pasal ini relevan untuk menilai hak substantif penggugat atas harta peninggalan almarhum, terlepas dari status harta tersebut atas nama istri kedua." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44851, + "completion_tokens": 1298 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_175_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_175_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1197e7c103ec760be74969c0199419224f099f1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_175_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_175_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.909, + "query": 7.03, + "relevance": 19.707, + "total": 95.675 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 20798, + "marked_chars": 20854 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 20854, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan dan mengembalikan dana hasil transfer yang salah kirim ke rekening pihak ketiga di Bank BCA. Sengketa ini berintikan kesalahan transfer dana sebesar Rp13.000.000 yang seharusnya ditujukan kepada penjual panel di bank lain. Pemohon meminta izin dari Pengadilan untuk mengurus pengembalian dana tersebut di bank penerima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp13.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 12:50 WIB ke nomor rekening 3940619521 atas nama SUKMA BAYU ARYA SAKTI di Bank BCA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Transfer dana tersebut merupakan kesalahan karena seharusnya ditujukan ke rekening Bank Mandiri atas nama Bayu Aji Prabowo untuk pembayaran pembelian panel.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kesalahan transfer tersebut ke Bank BCA dan pihak bank mensyaratkan penetapan pengadilan untuk memproses pemblokiran atau pengembalian dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa permohonan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih telah melakukan kesalahan transfer dana sebesar Rp13.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama SUKMA BAYU ARYA SAKTI pada 27 Desember 2023, padahal dana tersebut seharusnya dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Bayu Aji Prabowo sebagai pembayaran DP pembelian panel. Pemohon menyatakan telah segera melapor ke Bank BCA, namun bank mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk memproses pembatalan dan pengembalian dana. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung klaim kesalahan transfer serta kewenangan pengadilan berdasarkan domisili pemohon, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus pengembalian dana di Bank BCA, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih telah melakukan kesalahan transfer dana sebesar Rp13.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama SUKMA BAYU ARYA SAKTI pada 27 Desember 2023, padahal dana tersebut seharusnya dikirim ke rekening Bank Mandiri atas nama Bayu Aji Prabowo sebagai pembayaran DP pembelian panel. Pemohon menyatakan telah segera melapor ke Bank BCA, namun bank mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk memproses pembatalan dan pengembalian dana. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung klaim kesalahan transfer serta kewenangan pengadilan berdasarkan domisili pemohon, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk mengurus pengembalian dana di Bank BCA, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp13.000.000 pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 12:50 WIB ke nomor rekening 3940619521 atas nama SUKMA BAYU ARYA SAKTI di Bank BCA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Transfer dana tersebut merupakan kesalahan karena seharusnya ditujukan ke rekening Bank Mandiri atas nama Bayu Aji Prabowo untuk pembayaran pembelian panel.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah melaporkan kesalahan transfer tersebut ke Bank BCA dan pihak bank mensyaratkan penetapan pengadilan untuk memproses pemblokiran atau pengembalian dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga pengadilan tersebut berwenang memeriksa permohonan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah transfer uang ke orang lain, tapi bank minta surat pengadilan buat minta uangnya balik, bisa bantu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10969, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga). Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa salah transfer uang atau pembuktian surat dalam perkara perdata umum. Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum kekuatan pembuktian surat (meskipun secara teknis lebih tepat merujuk pada Kitab Hukum Acara atau UU Bea Meterai), bukan sebagai dasar substantif penyelesaian sengketa salah transfer." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11109, + "completion_tokens": 733 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_176_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_176_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4c05d522a133ca507f69f797b53f5bcdcb69e3a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_176_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_176_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 34, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.137, + "query": 2.356, + "relevance": 45.162, + "total": 128.711 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102652, + "marked_chars": 102949 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Error In\nPersona ; \nDALAM POKOK PERKARA:\nHalaman 32 dari 34 Putusan Perdata Nomor 176/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n\nMenyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp820.000.00.- (Delapan ratus dua\npuluh ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember\n2023, oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102949, + "frame": "PT. Shellindo Hakim Sejahtera menggugat Direktur Utama PT. Modalku atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pencairan dana pinjaman yang tidak diterima oleh Penggugat dan penagihan yang dilakukan Tergugat. Penggugat meminta pernyataan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, serta ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000. Tergugat mengajukan eksepsi cacat formil karena kesalahan identitas pihak (error in persona).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Modalku sebagai Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa nama badan hukum pemberi pinjaman adalah PT. Mitrausaha Indonesia Grup dan Modalku hanyalah nama dagang produk.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa gugatan salah orang (error in persona) karena yang digugat adalah Direktur Utama, bukan badan hukumnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa nama perusahaan pemberi kuasa adalah PT. Mitrausaha Indonesia Group dan Modalku adalah produk dari perusahaan tersebut.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan eksepsi error in persona beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Shellindo Hakim Sejahtera mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Modalku dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menagih pinjaman yang tidak pernah diterima oleh Penggugat, di mana dana allegedly dicairkan ke rekening pihak ketiga. Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formil berupa error in persona, dengan dalil bahwa nama badan hukum yang benar adalah PT. Mitrausaha Indonesia Grup dan Modalku hanyalah nama dagang, serta bahwa yang seharusnya digugat adalah badan hukumnya, bukan Direktur Utamanya. Majelis Hakim menerima eksepsi error in persona dengan pertimbangan bahwa gugatan ditujukan kepada pihak yang salah secara hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Shellindo Hakim Sejahtera mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Modalku dengan dalih bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menagih pinjaman yang tidak pernah diterima oleh Penggugat, di mana dana allegedly dicairkan ke rekening pihak ketiga. Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan tagihan, dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi cacat formil berupa error in persona, dengan dalil bahwa nama badan hukum yang benar adalah PT. Mitrausaha Indonesia Grup dan Modalku hanyalah nama dagang, serta bahwa yang seharusnya digugat adalah badan hukumnya, bukan Direktur Utamanya. Majelis Hakim menerima eksepsi error in persona dengan pertimbangan bahwa gugatan ditujukan kepada pihak yang salah secara hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktur Utama PT. Modalku sebagai Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa nama badan hukum pemberi pinjaman adalah PT. Mitrausaha Indonesia Grup dan Modalku hanyalah nama dagang produk.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa gugatan salah orang (error in persona) karena yang digugat adalah Direktur Utama, bukan badan hukumnya.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa nama perusahaan pemberi kuasa adalah PT. Mitrausaha Indonesia Group dan Modalku adalah produk dari perusahaan tersebut.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan eksepsi error in persona beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena salah nama perusahaan, padahal yang saya tuntut adalah direktur utamanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10718, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kekelalaian debitur) dan syarat agar debitur dianggap lalai. Masalah dalam pertanyaan adalah cacat formil gugatan karena kesalahan subjek hukum (error in persona), yaitu salah menamai pihak yang digugat (menuntut direktur sebagai pribadi, bukan perseroan). Pasal 1238 tidak mengatur siapa yang berhak menjadi pihak dalam sengketa atau syarat formil gugatan, melainkan mengatur substansi kewajiban dan akibat hukum dari ketidakpemenuhan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pilihan hak bagi kreditur apabila perikatan tidak dipenuhi (memaksa pemenuhan atau pembatalan perjanjian beserta ganti rugi). Hal ini tidak berkaitan dengan masalah siapa subjek hukum yang tepat untuk digugat (perseroan vs direktur). Putusan menolak gugatan karena cacat formil (error in persona) sebelum masuk ke pertimbangan pokok wanprestasi, sehingga pasal ini tidak relevan untuk menjawab mengapa gugatan ditolak akibat kesalahan nama pihak." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33704, + "completion_tokens": 917 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_17_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_17_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ac5bf555fcb55d258968411590b3ba91d0532cb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_17_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_17_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.017, + "query": 9.01, + "relevance": 0.0, + "total": 105.086 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39991, + "marked_chars": 40099 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40099, + "frame": "Pemohon Dini Rosalina mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membatalkan kedudukan Nasrizal sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak mereka, Darell Radhika Athaya, serta membatalkan akta kelahiran tersebut. Pemohon meminta agar anak tersebut hanya diakui sebagai anak kandung Pemohon saja. Permohonan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Dini Rosalina mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan kedudukan Nasrizal sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran Darell Radhika Athaya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta kelahiran Darell Radhika Athaya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan mencantumkan Nasrizal sebagai ayah kandung.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Nasrizal telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan, sehingga anak tidak dianggap sah secara hukum tanpa mekanisme pengakuan, pengesahan, atau istbat nikah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA atau mekanisme hukum lain untuk membuktikan hubungan darah antara Nasrizal dan anak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan adanya kepentingan mendesak berupa kebutuhan pengobatan anak di Malaysia yang terkendala administrasi paspor yang memerlukan tanda tangan ayah kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena menyangkut hak atau kepentingan orang lain (Nasrizal) dan bersifat sengketa, sehingga seharusnya diajukan melalui gugatan bukan permohonan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Dini Rosalina mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa pencantuman nama Nasrizal sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak mereka, Darell Radhika Athaya, adalah tidak sah karena kehamilan terjadi sebelum pernikahan dan tidak diikuti oleh mekanisme hukum pengakuan atau pengesahan anak. Pemohon meminta pembatalan kedudukan Nasrizal sebagai ayah kandung serta pembatalan akta kelahiran tersebut agar anak hanya diakui sebagai anak kandung Pemohon, dengan alasan adanya kendala administrasi paspor untuk pengobatan anak di Malaysia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima, karena objek permohonan berupa pembatalan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung merupakan perkara sengketa yang menyentuh hak orang lain, sehingga tidak termasuk dalam lingkup permohonan voluntair melainkan harus diajukan melalui gugatan. Dengan demikian, pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Dini Rosalina mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa pencantuman nama Nasrizal sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran anak mereka, Darell Radhika Athaya, adalah tidak sah karena kehamilan terjadi sebelum pernikahan dan tidak diikuti oleh mekanisme hukum pengakuan atau pengesahan anak. Pemohon meminta pembatalan kedudukan Nasrizal sebagai ayah kandung serta pembatalan akta kelahiran tersebut agar anak hanya diakui sebagai anak kandung Pemohon, dengan alasan adanya kendala administrasi paspor untuk pengobatan anak di Malaysia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa permohonan tidak dapat diterima, karena objek permohonan berupa pembatalan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung merupakan perkara sengketa yang menyentuh hak orang lain, sehingga tidak termasuk dalam lingkup permohonan voluntair melainkan harus diajukan melalui gugatan. Dengan demikian, pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Dini Rosalina mengajukan permohonan penetapan untuk membatalkan kedudukan Nasrizal sebagai ayah kandung dalam akta kelahiran Darell Radhika Athaya.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta kelahiran Darell Radhika Athaya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dengan mencantumkan Nasrizal sebagai ayah kandung.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Nasrizal telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa kehamilan terjadi sebelum pernikahan, sehingga anak tidak dianggap sah secara hukum tanpa mekanisme pengakuan, pengesahan, atau istbat nikah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa tidak pernah dilakukan tes DNA atau mekanisme hukum lain untuk membuktikan hubungan darah antara Nasrizal dan anak.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan adanya kepentingan mendesak berupa kebutuhan pengobatan anak di Malaysia yang terkendala administrasi paspor yang memerlukan tanda tangan ayah kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima karena menyangkut hak atau kepentingan orang lain (Nasrizal) dan bersifat sengketa, sehingga seharusnya diajukan melalui gugatan bukan permohonan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara membatalkan nama ayah kandung di akta lahir anak agar bisa urus paspor untuk berobat ke luar negeri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15031, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12077, + "completion_tokens": 779 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_180_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_180_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f367b6d7d21fb1f465d490ec12ccb1be19ca8a3c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_180_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_180_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.926, + "query": 19.27, + "relevance": 16.036, + "total": 136.271 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27190, + "marked_chars": 27262 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27262, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran. Inti sengketa adalah adanya kesalahan pencatatan nama ayah dari 'Zaiman' menjadi 'Zainun' yang menghambat pemohon dalam mengurus administrasi. Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk mengizinkan perubahan nama tersebut dan memerintahkan pelaporannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 1954 dengan nama Ismiwati ZA dari pasangan Zainun dan Aisyah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18.480/DISP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03 Maret 2011 mencatat nama ayah Pemohon sebagai Zaiman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Nikah Nomor 146/IV/1978 antara Edi Warman dengan Ismiwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada tanggal 09 April 1978 mencatat nama ayah Pemohon sebagai Zainun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama ayah Pemohon antara Akta Kelahiran (Zaiman) dan Akta Nikah (Zainun) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama ayah pada Akta Kelahiran menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alamat domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama ayah dalam Akta Kelahirannya karena adanya kesalahan pencatatan. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa nama ayah Pemohon seharusnya adalah Zainun sesuai dengan Akta Nikah, namun tercatat sebagai Zaiman dalam Akta Kelahiran Nomor 18.480/DISP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Kesalahan ini telah menghambat Pemohon dalam mengurus administrasi. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama ayah dari Zaiman menjadi Zainun, dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi berwenang dalam waktu 30 hari untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama ayah dalam Akta Kelahirannya karena adanya kesalahan pencatatan. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa nama ayah Pemohon seharusnya adalah Zainun sesuai dengan Akta Nikah, namun tercatat sebagai Zaiman dalam Akta Kelahiran Nomor 18.480/DISP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. Kesalahan ini telah menghambat Pemohon dalam mengurus administrasi. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama ayah dari Zaiman menjadi Zainun, dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi berwenang dalam waktu 30 hari untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 06 September 1954 dengan nama Ismiwati ZA dari pasangan Zainun dan Aisyah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 18.480/DISP/III/2011 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 03 Maret 2011 mencatat nama ayah Pemohon sebagai Zaiman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Nikah Nomor 146/IV/1978 antara Edi Warman dengan Ismiwati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang pada tanggal 09 April 1978 mencatat nama ayah Pemohon sebagai Zainun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan nama ayah Pemohon antara Akta Kelahiran (Zaiman) dan Akta Nikah (Zainun) yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama ayah pada Akta Kelahiran menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus segala sesuatu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah pada Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian nama tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alamat domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bingung karena nama ayah di akta kelahiran saya salah tulis, padahal di akta nikah sudah benar, dan ini bikin saya susah urus administrasi, boleh nggak diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15932, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pembetulan nama dalam akta kelahiran yang merupakan masalah administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi), bukan sengketa perdata mengenai harta benda perkawinan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13777, + "completion_tokens": 998 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_182_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_182_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a8e71a57bf6fc0422fee50f431ebae7efa2bd4f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_182_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_182_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.293, + "query": 10.538, + "relevance": 47.015, + "total": 170.904 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 55857, + "marked_chars": 56010 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 56010, + "frame": "Pemohon, Sri Wijayanti, mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atas anak perempuannya yang belum dewasa, Kelly Fidelia Sentosa, serta meminta izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Sengketa ini berpusat pada kewenangan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli harta warisan. Pemohon meminta penetapan kuasa orang tua dan izin jual beli atas tanah, bangunan, kios, dan apartemen yang merupakan harta peninggalan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Agus Sentosa Tiodinata yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, yaitu Leonardy, James Fernando, dan Kelly Fidelia Sentosa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Leonardy dan James Fernando telah berusia di atas 21 tahun sehingga cakap bertindak dalam hukum.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Kelly Fidelia Sentosa berusia 17 tahun dan belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi tanah dan bangunan rumah seluas 300 M2 di Alam Sutera dengan Sertifikat Hak Milik No. 02341.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi dua kios di ITC Depok yang telah lunas pembayarannya namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi satu unit apartemen di Sudirman Suites yang telah lunas pembayarannya namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa ia bermaksud menjual harta peninggalan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan modal usaha anak-anak yang sudah dewasa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk dua kios di ITC Depok dan satu unit apartemen di Sudirman Suites.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Sri Wijayanti, mengajukan permohonan penetapan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atas anak perempuannya yang belum dewasa, Kelly Fidelia Sentosa, serta meminta izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu menjual harta tersebut untuk biaya pendidikan dan modal usaha anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atas Kelly Fidelia Sentosa. Namun, permohonan izin jual beli untuk dua kios di ITC Depok dan satu unit apartemen di Sudirman Suites ditolak karena objek-objek tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Izin jual beli hanya dikabulkan sebagian untuk tanah dan bangunan rumah di Alam Sutera yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Sri Wijayanti, mengajukan permohonan penetapan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atas anak perempuannya yang belum dewasa, Kelly Fidelia Sentosa, serta meminta izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon mendalilkan bahwa ia perlu menjual harta tersebut untuk biaya pendidikan dan modal usaha anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orang tua atas Kelly Fidelia Sentosa. Namun, permohonan izin jual beli untuk dua kios di ITC Depok dan satu unit apartemen di Sudirman Suites ditolak karena objek-objek tersebut belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Izin jual beli hanya dikabulkan sebagian untuk tanah dan bangunan rumah di Alam Sutera yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Agus Sentosa Tiodinata yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juni 2014.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, yaitu Leonardy, James Fernando, dan Kelly Fidelia Sentosa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Leonardy dan James Fernando telah berusia di atas 21 tahun sehingga cakap bertindak dalam hukum.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Kelly Fidelia Sentosa berusia 17 tahun dan belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi tanah dan bangunan rumah seluas 300 M2 di Alam Sutera dengan Sertifikat Hak Milik No. 02341.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi dua kios di ITC Depok yang telah lunas pembayarannya namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhum suami meliputi satu unit apartemen di Sudirman Suites yang telah lunas pembayarannya namun belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mendalilkan bahwa ia bermaksud menjual harta peninggalan untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dan modal usaha anak-anak yang sudah dewasa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon belum memiliki Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun untuk dua kios di ITC Depok dan satu unit apartemen di Sudirman Suites.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda butuh izin jual tanah warisan suami untuk biaya anak kecil, tapi kenapa kios dan apartemen yang sudah lunas dibayar ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31430, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (belum genap 21 tahun dan belum kawin). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menentukan status anak Pemohon (Kelly Fidelia Sentosa, 17 tahun) sebagai orang yang belum cakap bertindak hukum, sehingga memerlukan izin khusus untuk melakukan perbuatan hukum seperti jual beli. Ini menjawab inti pertanyaan tentang mengapa izin diperlukan untuk anak kecil." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian demi hukum oleh orang tua yang masih hidup jika salah satu orang tua meninggal. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan hak kekuasaan orang tua Pemohon atas anak yang belum dewasa setelah suaminya meninggal. Ini relevan karena menjadi dasar kewenangan Pemohon untuk mewakili anak dalam sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan Pemohon dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum suami. Penetapan status ahli waris ini adalah prasyarat substantif untuk menentukan siapa pemilik sah harta peninggalan yang akan dijual, sehingga relevan dengan konteks jual beli tanah warisan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang tidak cakap untuk membuat persetujuan (termasuk anak yang belum dewasa). Putusan mengaitkan status anak yang belum dewasa (berdasarkan Pasal 330) dengan Pasal 1330 untuk menyimpulkan bahwa anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga perlu diwakili oleh orang tuanya dengan izin pengadilan. Ini langsung menjawab aspek hukum dari pertanyaan tentang representasi hukum untuk anak kecil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27385, + "completion_tokens": 1405 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_183_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_183_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82140ff29e7601181ceafd6f821ad90d889eb369 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_183_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,235 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_183_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.084, + "classify": 0.0, + "condense": 414.82, + "read": 116.179, + "query": 8.591, + "relevance": 64.26, + "total": 603.934 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 149444, + "marked_chars": 149885 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\nMenyatakan eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima ;\nDalam Pokok Perkara\n1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;\n2. Menghukum pihak para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\ntimbul dalam perkara a quo sejumlah Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus\nempat puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024\noleh kami, Martin Ginting, SH.,M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Denny Tulangow,\nS.H.MH dan Parmatoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nPutusan tersebut pada hari KAMIS., tanggal 25 Januari 2024., yang\ndiucapkan secara prosedur E-Litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohamad Anwar, S.H.,M.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh\nKuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat-I, Kuasa\nTurut Tergugat-II, Kuasa Turut Tergugat-III, dan Kuasa Turut Tergugat-IV\nyang berperkara dengan prosedur secara E-Litigasi.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHal. 49 dari 50. Putusan No. 183/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahka" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134905, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Para Penggugat, Frans Salim Aten (Penggugat-I) dan Yuliani Gunawan (Penggugat-II), melawan Tergugat Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Glodok Plaza I, serta Turut Tergugat-I Kelaswara Chandrakirana SH (Notaris/PPAT), Turut Tergugat-II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Turut Tergugat-III BPN Kota Bekasi, dan Turut Tergugat-IV BPN Kabupaten Bekasi. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 3-9] Penggugat dalil bahwa mereka sebagai debitur dan penjamin memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan tanah di Jati Asih, Bekasi (SHM No. 7329 dan 7136) serta tanah di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara (SHM No. 8776) dan Hegarmukti, Cikarang (SHGB No. 2575) yang dikucurkan senilai Rp14.980.000.000,- dan Rp4.020.000.000,-. Penggugat dalil tidak pernah menerima salinan akta-akta otentik (Perjanjian Kredit, SKMHT, APHT) dan kwitansi jasa notaris/PPAT yang dikuasai Tergugat, sehingga sulit mengalihkan jaminan atau mencari alternatif pelunasan. Penggugat mendalil Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 tertanggal 18 Januari 2023 dengan total kewajiban Rp18.159.311.015,42, namun Penggugat membantah pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 di hadapan Notaris Sri Wiastuti karena kredit baru terjadi Oktober 2019, sehingga Surat Peringatan tersebut beralasan hukum. Penggugat menuntut sita jaminan, penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta, kompensasi kerugian materiil Rp150.000.000,- (terdiri dari kerugian bunga/denda Rp233.255.763,34 dan biaya administrasi Rp97.000.000,-), serta uang paksa Rp1.000.000,- per hari. [HAL 10-27] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena kontradiksi dalil tidak adanya akta Januari 2019 dengan adanya perubahan kredit Oktober 2019), gugatan tidak berlandaskan hukum (unsur PMH tidak terpenuhi dan tidak ada ketentuan eksplisit wajib memberikan salinan akta), serta plurium litis consortium (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti). Dalam pokok perkara, Tergugat dalil Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 dan perubahannya sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan mengikat para pihak. Tergugat dalil telah memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK terkait dampak COVID-19. Tergugat dalil Penggugat wanprestasi dengan total tunggakan Rp18.159.311.015,42 per 18 Januari 2023 berdasarkan Surat Peringatan 1 dan 2. Tergugat dalil tidak ada kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan tidak beralasan karena Tergugat tidak berutang kepada Penggugat. Tergugat memohon menolak gugatan, menyatakan akta-akta kredit dan hak tanggungan sah, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara. [HAL 28-31] Turut Tergugat-I (Notaris Kelaswara) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti) dan obscur libel (ketidakjelasan rincian kerugian dan kontradiksi posita-petitum mengenai uang paksa). Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-I dalil telah menyerahkan salinan akta-akta (Perjanjian Kredit SME No. 27, SKMHT, APHT) kepada Tergugat/Bank pada November-Desember 2019 dan Januari 2020 berdasarkan tanda terima, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 32-36] Turut Tergugat-II (OJK) mengajukan eksepsi salah alamat (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum dengan sengketa kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-II dalil kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, bukan pihak dalam perjanjian kredit, dan Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme pengaduan konsumen OJK sebelum mengajukan gugatan pengadilan. [HAL 37-38] Turut Tergugat-III (BPN Kota Bekasi) dan Turut Tergugat-IV (BPN Kabupaten Bekasi) mengajukan eksepsi obscur libel dan salah alamat karena gugatan bersumber dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, bukan perbuatan melawan hukum dari BPN. Turut Tergugat-IV dalil riwayat tanah SHGB No. 2575 yang beralih dari PT. Pembangunan Deltamas kepada Yuliani Gunawan melalui Akta Jual Beli No. 163/2008, dan telah dicatatkan Hak Tanggungan Tingkat I atas nama Bank Danamon. [HAL 39-44] Para pihak telah bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-14 (sertifikat tanah, surat permohonan salinan akta, surat peringatan, SPPT, surat pemberitahuan lelang). Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-17C (akta-akta kredit dan perubahannya, sertifikat hak tanggungan, surat persetujuan penundaan pembayaran, surat peringatan, laporan penilaian). Turut Tergugat-I mengajukan bukti TT.I-1 sampai TT.I-4 (tanda terima penyerahan salinan akta kepada Bank). Turut Tergugat-II mengajukan bukti TT.II-1 sampai TT.II-4 (salinan peraturan OJK). Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tersebut. [HAL 44-45] Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libel), bertentangan posita-petitum, dan kurang pihak. Tergugat berdalil gugatan Penggugat tidak menjabarkan peristiwa hukum secara jelas, terutama pada kontradiksi dalil Penggugat yang membantah Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 namun mengakui adanya perubahan perjanjian kredit. Penggugat dalam replik menanggapi bahwa Tergugat hanya mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab dan proses administrasi perbankan tidak mengakomodir hak Penggugat." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 16480, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Para Penggugat, Frans Salim Aten (Penggugat-I) dan Yuliani Gunawan (Penggugat-II), melawan Tergugat Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Glodok Plaza I, serta Turut Tergugat-I Kelaswara Chandrakirana SH (Notaris/PPAT), Turut Tergugat-II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Turut Tergugat-III BPN Kota Bekasi, dan Turut Tergugat-IV BPN Kabupaten Bekasi. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 3-9] Penggugat dalil bahwa mereka sebagai debitur dan penjamin memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan tanah di Jati Asih, Bekasi (SHM No. 7329 dan 7136) serta tanah di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara (SHM No. 8776) dan Hegarmukti, Cikarang (SHGB No. 2575) yang dikucurkan senilai Rp14.980.000.000,- dan Rp4.020.000.000,-. Penggugat dalil tidak pernah menerima salinan akta-akta otentik (Perjanjian Kredit, SKMHT, APHT) dan kwitansi jasa notaris/PPAT yang dikuasai Tergugat, sehingga sulit mengalihkan jaminan atau mencari alternatif pelunasan. Penggugat mendalil Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 tertanggal 18 Januari 2023 dengan total kewajiban Rp18.159.311.015,42, namun Penggugat membantah pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 di hadapan Notaris Sri Wiastuti karena kredit baru terjadi Oktober 2019, sehingga Surat Peringatan tersebut beralasan hukum. Penggugat menuntut sita jaminan, penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta, kompensasi kerugian materiil Rp150.000.000,- (terdiri dari kerugian bunga/denda Rp233.255.763,34 dan biaya administrasi Rp97.000.000,-), serta uang paksa Rp1.000.000,- per hari. [HAL 10-27] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena kontradiksi dalil tidak adanya akta Januari 2019 dengan adanya perubahan kredit Oktober 2019), gugatan tidak berlandaskan hukum (unsur PMH tidak terpenuhi dan tidak ada ketentuan eksplisit wajib memberikan salinan akta), serta plurium litis consortium (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti). Dalam pokok perkara, Tergugat dalil Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 dan perubahannya sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan mengikat para pihak. Tergugat dalil telah memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK terkait dampak COVID-19. Tergugat dalil Penggugat wanprestasi dengan total tunggakan Rp18.159.311.015,42 per 18 Januari 2023 berdasarkan Surat Peringatan 1 dan 2. Tergugat dalil tidak ada kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan tidak beralasan karena Tergugat tidak berutang kepada Penggugat. Tergugat memohon menolak gugatan, menyatakan akta-akta kredit dan hak tanggungan sah, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara. [HAL 28-31] Turut Tergugat-I (Notaris Kelaswara) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti) dan obscur libel (ketidakjelasan rincian kerugian dan kontradiksi posita-petitum mengenai uang paksa). Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-I dalil telah menyerahkan salinan akta-akta (Perjanjian Kredit SME No. 27, SKMHT, APHT) kepada Tergugat/Bank pada November-Desember 2019 dan Januari 2020 berdasarkan tanda terima, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 32-36] Turut Tergugat-II (OJK) mengajukan eksepsi salah alamat (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum dengan sengketa kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-II dalil kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, bukan pihak dalam perjanjian kredit, dan Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme pengaduan konsumen OJK sebelum mengajukan gugatan pengadilan. [HAL 37-38] Turut Tergugat-III (BPN Kota Bekasi) dan Turut Tergugat-IV (BPN Kabupaten Bekasi) mengajukan eksepsi obscur libel dan salah alamat karena gugatan bersumber dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, bukan perbuatan melawan hukum dari BPN. Turut Tergugat-IV dalil riwayat tanah SHGB No. 2575 yang beralih dari PT. Pembangunan Deltamas kepada Yuliani Gunawan melalui Akta Jual Beli No. 163/2008, dan telah dicatatkan Hak Tanggungan Tingkat I atas nama Bank Danamon. [HAL 39-44] Para pihak telah bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-14 (sertifikat tanah, surat permohonan salinan akta, surat peringatan, SPPT, surat pemberitahuan lelang). Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-17C (akta-akta kredit dan perubahannya, sertifikat hak tanggungan, surat persetujuan penundaan pembayaran, surat peringatan, laporan penilaian). Turut Tergugat-I mengajukan bukti TT.I-1 sampai TT.I-4 (tanda terima penyerahan salinan akta kepada Bank). Turut Tergugat-II mengajukan bukti TT.II-1 sampai TT.II-4 (salinan peraturan OJK). Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tersebut. [HAL 44-48] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Terkait eksepsi obscur libel, Majelis menolak dalil Tergugat bahwa gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan hubungan hukum berupa fasilitas kredit (KRK, KB, KAB) yang terikat akta 2019 di hadapan Notaris Kelaswara Chandrakirana dengan jaminan tanah di Jati Asih, sehingga sengketa dan kerugian telah diuraikan; eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan. Namun, terkait eksepsi kontradiksi posita-petitum, Majelis menyatakan eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan hukum karena judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun petitum tidak menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan PMH, melainkan hanya menuntut penyerahan akta. Majelis juga menilai tuntutan penyerahan akta kepada Tergugat (kreditur) keliru karena akta dibuat oleh Notaris, sehingga yang seharusnya dituntut adalah Notaris. Terkait eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis menyatakan eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan hukum berdasarkan bukti T-1A dan T-1B yang menunjukkan perjanjian awal dibuat di hadapan Notaris Sri Widyawati, SH dengan Akta No. 12 tertanggal 12 Januari 2019, yang merupakan pihak langsung terkait perjanjian yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai kontradiksi posita-petitum dan kurang pihak dinyatakan dapat diterima. [HAL 49-50] Karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan dianggap belum memenuhi syarat formal, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara. Amar putusan: 1. Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima; 2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum pihak para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.340.000,-. Putusan diucapkan pada 25 Januari 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 183/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Para Penggugat, Frans Salim Aten (Penggugat-I) dan Yuliani Gunawan (Penggugat-II), melawan Tergugat Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Glodok Plaza I, serta Turut Tergugat-I Kelaswara Chandrakirana SH (Notaris/PPAT), Turut Tergugat-II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Turut Tergugat-III BPN Kota Bekasi, dan Turut Tergugat-IV BPN Kabupaten Bekasi. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 3-9] Penggugat dalil bahwa mereka sebagai debitur dan penjamin memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat dengan jaminan tanah di Jati Asih, Bekasi (SHM No. 7329 dan 7136) serta tanah di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara (SHM No. 8776) dan Hegarmukti, Cikarang (SHGB No. 2575) yang dikucurkan senilai Rp14.980.000.000,- dan Rp4.020.000.000,-. Penggugat dalil tidak pernah menerima salinan akta-akta otentik (Perjanjian Kredit, SKMHT, APHT) dan kwitansi jasa notaris/PPAT yang dikuasai Tergugat, sehingga sulit mengalihkan jaminan atau mencari alternatif pelunasan. Penggugat mendalil Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 tertanggal 18 Januari 2023 dengan total kewajiban Rp18.159.311.015,42, namun Penggugat membantah pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 di hadapan Notaris Sri Wiastuti karena kredit baru terjadi Oktober 2019, sehingga Surat Peringatan tersebut beralasan hukum. Penggugat menuntut sita jaminan, penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta, kompensasi kerugian materiil Rp150.000.000,- (terdiri dari kerugian bunga/denda Rp233.255.763,34 dan biaya administrasi Rp97.000.000,-), serta uang paksa Rp1.000.000,- per hari. [HAL 10-27] Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel (gugatan kabur karena kontradiksi dalil tidak adanya akta Januari 2019 dengan adanya perubahan kredit Oktober 2019), gugatan tidak berlandaskan hukum (unsur PMH tidak terpenuhi dan tidak ada ketentuan eksplisit wajib memberikan salinan akta), serta plurium litis consortium (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti). Dalam pokok perkara, Tergugat dalil Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 dan perubahannya sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan mengikat para pihak. Tergugat dalil telah memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga sebagai bentuk kepatuhan terhadap POJK terkait dampak COVID-19. Tergugat dalil Penggugat wanprestasi dengan total tunggakan Rp18.159.311.015,42 per 18 Januari 2023 berdasarkan Surat Peringatan 1 dan 2. Tergugat dalil tidak ada kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan tidak beralasan karena Tergugat tidak berutang kepada Penggugat. Tergugat memohon menolak gugatan, menyatakan akta-akta kredit dan hak tanggungan sah, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara. [HAL 28-31] Turut Tergugat-I (Notaris Kelaswara) mengajukan eksepsi kurang pihak (tidak menarik Notaris Sri Wiastuti) dan obscur libel (ketidakjelasan rincian kerugian dan kontradiksi posita-petitum mengenai uang paksa). Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-I dalil telah menyerahkan salinan akta-akta (Perjanjian Kredit SME No. 27, SKMHT, APHT) kepada Tergugat/Bank pada November-Desember 2019 dan Januari 2020 berdasarkan tanda terima, sehingga tidak melakukan perbuatan melawan hukum. [HAL 32-36] Turut Tergugat-II (OJK) mengajukan eksepsi salah alamat (error in persona) karena tidak ada hubungan hukum dengan sengketa kredit antara Penggugat dan Tergugat. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat-II dalil kewenangannya hanya sebagai pengawas sektor jasa keuangan, bukan pihak dalam perjanjian kredit, dan Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme pengaduan konsumen OJK sebelum mengajukan gugatan pengadilan. [HAL 37-38] Turut Tergugat-III (BPN Kota Bekasi) dan Turut Tergugat-IV (BPN Kabupaten Bekasi) mengajukan eksepsi obscur libel dan salah alamat karena gugatan bersumber dari perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, bukan perbuatan melawan hukum dari BPN. Turut Tergugat-IV dalil riwayat tanah SHGB No. 2575 yang beralih dari PT. Pembangunan Deltamas kepada Yuliani Gunawan melalui Akta Jual Beli No. 163/2008, dan telah dicatatkan Hak Tanggungan Tingkat I atas nama Bank Danamon. [HAL 39-44] Para pihak telah bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-14 (sertifikat tanah, surat permohonan salinan akta, surat peringatan, SPPT, surat pemberitahuan lelang). Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-17C (akta-akta kredit dan perubahannya, sertifikat hak tanggungan, surat persetujuan penundaan pembayaran, surat peringatan, laporan penilaian). Turut Tergugat-I mengajukan bukti TT.I-1 sampai TT.I-4 (tanda terima penyerahan salinan akta kepada Bank). Turut Tergugat-II mengajukan bukti TT.II-1 sampai TT.II-4 (salinan peraturan OJK). Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tersebut. [HAL 44-48] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Terkait eksepsi obscur libel, Majelis menolak dalil Tergugat bahwa gugatan kabur karena Penggugat telah menguraikan hubungan hukum berupa fasilitas kredit (KRK, KB, KAB) yang terikat akta 2019 di hadapan Notaris Kelaswara Chandrakirana dengan jaminan tanah di Jati Asih, sehingga sengketa dan kerugian telah diuraikan; eksepsi ini dinyatakan tidak beralasan. Namun, terkait eksepsi kontradiksi posita-petitum, Majelis menyatakan eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan hukum karena judul gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) namun petitum tidak menuntut pernyataan bahwa Tergugat telah melakukan PMH, melainkan hanya menuntut penyerahan akta. Majelis juga menilai tuntutan penyerahan akta kepada Tergugat (kreditur) keliru karena akta dibuat oleh Notaris, sehingga yang seharusnya dituntut adalah Notaris. Terkait eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis menyatakan eksepsi Tergugat terbukti dan beralasan hukum berdasarkan bukti T-1A dan T-1B yang menunjukkan perjanjian awal dibuat di hadapan Notaris Sri Widyawati, SH dengan Akta No. 12 tertanggal 12 Januari 2019, yang merupakan pihak langsung terkait perjanjian yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Dengan demikian, eksepsi Tergugat mengenai kontradiksi posita-petitum dan kurang pihak dinyatakan dapat diterima. [HAL 49-50] Karena eksepsi Tergugat diterima dan gugatan dianggap belum memenuhi syarat formal, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkara. Amar putusan: 1. Menyatakan eksepsi Tergugat beralasan dan dapat diterima; 2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum pihak para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.340.000,-. Putusan diucapkan pada 25 Januari 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 6627, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat Bank serta Turut Tergugat Notaris, OJK, dan BPN terkait sengketa fasilitas kredit dan jaminan tanah. Penggugat menuntut penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta kredit, serta kompensasi kerugian. Majelis Hakim menolak gugatan karena eksepsi kontradiksi posita-petitum dan kurang pihak diterima, sehingga perkara tidak diperiksa pada pokoknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa fasilitas kredit dengan jaminan tanah yang dikucurkan dalam jumlah tertentu.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil tidak pernah menerima salinan akta otentik kredit dan kwitansi jasa notaris yang dikuasai Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 dengan total kewajiban tertentu kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membantah pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 karena kredit baru terjadi pada Oktober 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 dan perubahannya sah dan mengikat para pihak.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat wanprestasi dengan total tunggakan tertentu berdasarkan Surat Peringatan 1 dan 2.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat-I Notaris dalil telah menyerahkan salinan akta-akta kepada Tergugat/Bank pada periode tertentu.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kontradiksi posita-petitum terbukti dan beralasan hukum karena judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun petitum tidak menuntut pernyataan Tergugat melakukan PMH.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak terbukti dan beralasan hukum karena perjanjian awal dibuat di hadapan Notaris lain yang tidak ditarik sebagai pihak.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat diterima.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat Bank serta Turut Tergugat Notaris, OJK, dan BPN terkait sengketa fasilitas kredit dan jaminan tanah. Penggugat mendalil tidak menerima salinan akta otentik kredit dan menuntut penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta, serta kompensasi kerugian. Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan akta kredit sah, tunggakan ada, dan Notaris telah menyerahkan salinan akta. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi kontradiksi posita-petitum serta kurang pihak terbukti dan beralasan hukum. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat Bank serta Turut Tergugat Notaris, OJK, dan BPN terkait sengketa fasilitas kredit dan jaminan tanah. Penggugat mendalil tidak menerima salinan akta otentik kredit dan menuntut penghentian perhitungan bunga/denda, penyerahan salinan akta, serta kompensasi kerugian. Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan akta kredit sah, tunggakan ada, dan Notaris telah menyerahkan salinan akta. Majelis Hakim memeriksa eksepsi Tergugat dan menyatakan eksepsi kontradiksi posita-petitum serta kurang pihak terbukti dan beralasan hukum. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa fasilitas kredit dengan jaminan tanah yang dikucurkan dalam jumlah tertentu.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalil tidak pernah menerima salinan akta otentik kredit dan kwitansi jasa notaris yang dikuasai Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 1 dengan total kewajiban tertentu kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membantah pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 karena kredit baru terjadi pada Oktober 2019.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Perjanjian Kredit No. 12 tertanggal 23 Januari 2019 dan perubahannya sah dan mengikat para pihak.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat wanprestasi dengan total tunggakan tertentu berdasarkan Surat Peringatan 1 dan 2.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat-I Notaris dalil telah menyerahkan salinan akta-akta kepada Tergugat/Bank pada periode tertentu.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kontradiksi posita-petitum terbukti dan beralasan hukum karena judul gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun petitum tidak menuntut pernyataan Tergugat melakukan PMH.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi kurang pihak terbukti dan beralasan hukum karena perjanjian awal dibuat di hadapan Notaris lain yang tidak ditarik sebagai pihak.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat diterima.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak terima salinan akta kredit dari bank, tapi kenapa gugatan saya ditolak tanpa diperiksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16071, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1763 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1763: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan) debitur. Meskipun sengketa melibatkan perjanjian kredit, putusan ini menolak gugatan karena alasan formal (ketidakjelasan gugatan dan kurang pihak) tanpa pernah memeriksa substansi apakah bank telah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang dinilai dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Sama seperti Pasal 1238, pasal ini bersifat substantif mengenai akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan. Namun, karena gugatan ditolak secara formil sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kredit menjadi latar belakang sengketa, putusan tidak menolak gugatan karena ketidaksaahan perjanjian tersebut, melainkan karena cacat formil dalam surat gugatan (obscur libel dan kurang pihak). Isi pasal ini tidak diuji atau dijadikan alasan oleh hakim dalam amar putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda). Putusan tidak membahas apakah perjanjian kredit mengikat para pihak, tetapi menolak gugatan karena ketidakjelasan tuntutan dan kelalaian menarik pihak ketiga (notaris) sebagai pihak dalam perkara. Prinsip ini tidak menjadi kerangka analisis hakim dalam konteks penolakan gugatan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun judul gugatan adalah 'Perbuatan Melawan Hukum', hakim menyatakan eksepsi tentang ketidakjelasan posita dan petitum (obscur libel) diterima. Hakim tidak pernah memeriksa apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi karena gugatan dianggap belum memenuhi syarat formal. Jadi, pasal ini tidak relevan dengan alasan substantif penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perjanjian pinjam pakai (commodatum). Sengketa ini berkaitan dengan perjanjian kredit perbankan dan akta notaris, bukan pinjam pakai barang bergerak biasa. Isi pasal ini tidak relevan dengan fakta maupun isu hukum dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 53777, + "completion_tokens": 5030 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_185_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_185_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8cbd28366dd9c32f9d6b0d7d13d8281d57d979f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_185_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_185_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.075, + "query": 3.779, + "relevance": 69.916, + "total": 204.843 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 64651, + "marked_chars": 64840 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi.\n-\nMenerima Eksepsi Tergugat tersebut.\nDalam pokok Perkara.\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke\nVerklaard).\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp.820.000,-(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh\nkami, Kamaludin, S.H., M.H.,. sebagai Hakim Ketua, Flowerry Yulidas,\nS.H.,M.H. dan Praditia Danindra, S.H.,M.H.,. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal, 18 Juli 2023, diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Slamet Hidayat, S.H.,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh\nPenggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat . \n Putusan Perdata Nomor 185/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. Halaman 21 dari 22\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 21\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64840, + "frame": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] menggugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait sengkuta perjanjian kredit modal kerja dan agunan tanah, dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dalam hal restrukturisasi kredit dan klausula baku. Penggugat meminta pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan perjanjian kredit, penghapusan bunga/denda, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 14 Januari 2022 yang memberikan fasilitas kredit modal kerja.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 6799/Cibatu kepada Tergugat sebagai jaminan atas kredit tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjelaskan isi perjanjian kredit saat penandatanganan dan tidak memberikan salinan perjanjian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami gangguan usaha akibat pandemi Covid-19 sehingga pembayaran angsuran kredit terhambat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengabaikan permohonan restrukturisasi atau penyelamatan kredit yang diajukan secara lisan maupun tulisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya klausula baku dalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena dalil-dalilnya saling bertentangan dan tidak jelas.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sejak November 2022.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap [NAMA_PERUSAHAAN] yang berpusat di Jakarta Barat. Sengketa ini bermula dari hubungan hukum kredit antara kedua belah pihak yang didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 14 Januari 2022, di mana Penggugat menerima fasilitas kredit modal kerja dan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjelaskan isi perjanjian saat penandatanganan, mengabaikan permohonan restrukturisasi kredit akibat gangguan usaha selama pandemi, serta mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen. Penggugat memohon agar perjanjian kredit dibatalkan, bunga dan denda dihapus, serta Tergugat membayar ganti rugi. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan Penggugat wanprestasi karena menunggak pembayaran angsuran dan telah melakukan penagihan melalui surat peringatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena adanya pertentangan dalil mengenai keabsahan perjanjian dan alasan ketidakmampuan bayar. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga diputuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap [NAMA_PERUSAHAAN] yang berpusat di Jakarta Barat. Sengketa ini bermula dari hubungan hukum kredit antara kedua belah pihak yang didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 14 Januari 2022, di mana Penggugat menerima fasilitas kredit modal kerja dan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menjelaskan isi perjanjian saat penandatanganan, mengabaikan permohonan restrukturisasi kredit akibat gangguan usaha selama pandemi, serta mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen. Penggugat memohon agar perjanjian kredit dibatalkan, bunga dan denda dihapus, serta Tergugat membayar ganti rugi. Di sisi lain, Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan Penggugat wanprestasi karena menunggak pembayaran angsuran dan telah melakukan penagihan melalui surat peringatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian memeriksa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena adanya pertentangan dalil mengenai keabsahan perjanjian dan alasan ketidakmampuan bayar. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga diputuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 14 Januari 2022 yang memberikan fasilitas kredit modal kerja.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 6799/Cibatu kepada Tergugat sebagai jaminan atas kredit tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjelaskan isi perjanjian kredit saat penandatanganan dan tidak memberikan salinan perjanjian.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan mengalami gangguan usaha akibat pandemi Covid-19 sehingga pembayaran angsuran kredit terhambat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengabaikan permohonan restrukturisasi atau penyelamatan kredit yang diajukan secara lisan maupun tulisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya klausula baku dalam perjanjian kredit yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur (obscur libel) karena dalil-dalilnya saling bertentangan dan tidak jelas.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran kredit sejak November 2022.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat terkait tunggakan kredit.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar kredit tapi bank tidak jelaskan isi perjanjian dan abaikan permintaan bantu saat usaha terdampak, apakah saya bisa batalkan utang ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6773, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian kredit yang disengketakan tersebut sah dan mengikat. Karena pertanyaan awam berkaitan dengan pembatalan utang berdasarkan klaim ketidakjelasan isi perjanjian (yang menyangkut sahnya persetujuan), pasal ini relevan sebagai kerangka hukum utama untuk menentukan validitas perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Meskipun penggugat dalam perkara ini mendalilkan adanya pelanggaran UUPK (yang bisa dikaitkan dengan ketertiban umum/klausul baku), pertimbangan hakim tidak menguji apakah 'sebab' perjanjian tersebut terlarang menurut Pasal 1337, melainkan menolak gugatan karena kabur (obscur libel) dan mengakui sahnya perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Tidak ada analisis substantif mengenai larangan sebab dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan pelaksanaan dengan itikad baik. Hakim secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak. Ini langsung menjawab inti pertanyaan awam mengenai apakah utang dapat dibatalkan; prinsip pasal ini adalah dasar penolakan pembatalan karena perjanjian dianggap sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (melanggar UUPK dan tidak memberikan bantuan), Majelis Hakim tidak menguji atau memutuskan perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365. Putusan ditolak karena gugatan dianggap kabur, bukan karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Jadi, pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum substantif dalam amar putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22307, + "completion_tokens": 1593 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5cdde5644b9702cbff2b72203cc22e492512f5cf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,252 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 113.999, + "query": 5.394, + "relevance": 107.751, + "total": 227.179 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62530, + "marked_chars": 62728 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir dalam persidangan; \n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa\nhadirnya Tergugat (Verstek);\n3.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji\n(wanprestasi) kepada Penggugat;\n4.\nMenyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban 3 (tiga) kartu\nkredit dengan total keseluruhan ditambah bunga sebesar Rp\n314.817.123,- ( tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh belas ribu\nseratus dua puluh tiga rupiah);\n5.\nMenghukum Kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang\nkartu kredit sebesar sebesar Rp 314.817.123,- ( tiga ratus empat belas\njuta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) secara\ntunai dan sekaligus kepada Penggugat;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini\nsebesar Rp.234.000.-( dua ratus tiga puluh empat ribu rupiiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.\nDemikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami ESTHAR OKTAVI, SH,\nMH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 18/Pdt.GS/2023/PN.Jkt.Brt., putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu\njuga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh BAIK MUSTIKAWATI, SH,\nselaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa\ndihadiri oleh Tergugat;\n Panitera Pengganti,\n Hakim,\nHalaman 22 Putusan No. 18 /Pdt.GS/2023/PN.JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 62728, + "frame": "PT.Bank Mega.Tbk menggugat Jeffrey Tjondro Widjojo Rahardjo atas wanprestasi dalam penggunaan tiga kartu kredit yang mengakibatkan tunggakan pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar total utang kartu kredit beserta bunga dan denda, serta membayar biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan dan menandatangani aplikasi kartu kredit kepada Penggugat untuk tiga kartu kredit berbeda.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan dan memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan ketiga kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi belanja.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran tagihan untuk ketiga kartu kredit tersebut hingga jatuh tempo.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat melalui petugas penagihan, namun Tergugat tidak menanggapi atau merespon tagihan tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan utang kartu kredit Nomor 4312-2600-5057-5328 sebesar Rp126.048.429,-, Nomor 4714-3900-1102-8903 sebesar Rp96.264.679,-, dan Nomor 4890-8700-1048-0508 sebesar Rp92.504.015,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan biaya penanganan perkara sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah aplikasi kartu kredit.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak Tergugat.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan uang paksa (dwangsom).", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT.Bank Mega.Tbk menggugat Jeffrey Tjondro Widjojo Rahardjo karena dianggap wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran tiga kartu kredit yang diterbitkan oleh bank kepada tergugat. Gugatan ini diajukan setelah tergugat tidak merespon berbagai upaya penagihan yang dilakukan oleh bank. Majelis Hakim menetapkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan kartu kredit yang telah digunakan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran total utang kartu kredit sebesar Rp314.817.123,- secara tunai dan sekaligus. Permohonan mengenai biaya penanganan perkara, pernyataan sah aplikasi, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak oleh hakim karena tidak didukung bukti yang cukup atau tidak beralasan secara hukum dalam konteks putusan ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT.Bank Mega.Tbk menggugat Jeffrey Tjondro Widjojo Rahardjo karena dianggap wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran tiga kartu kredit yang diterbitkan oleh bank kepada tergugat. Gugatan ini diajukan setelah tergugat tidak merespon berbagai upaya penagihan yang dilakukan oleh bank. Majelis Hakim menetapkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan kartu kredit yang telah digunakan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran total utang kartu kredit sebesar Rp314.817.123,- secara tunai dan sekaligus. Permohonan mengenai biaya penanganan perkara, pernyataan sah aplikasi, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi putusan terlebih dahulu ditolak oleh hakim karena tidak didukung bukti yang cukup atau tidak beralasan secara hukum dalam konteks putusan ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan dan menandatangani aplikasi kartu kredit kepada Penggugat untuk tiga kartu kredit berbeda.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan dan memberikan fasilitas kartu kredit kepada Tergugat berdasarkan perjanjian tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menggunakan ketiga kartu kredit tersebut untuk melakukan transaksi belanja.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran tagihan untuk ketiga kartu kredit tersebut hingga jatuh tempo.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan penagihan terhadap Tergugat melalui petugas penagihan, namun Tergugat tidak menanggapi atau merespon tagihan tersebut.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tunggakan utang kartu kredit Nomor 4312-2600-5057-5328 sebesar Rp126.048.429,-, Nomor 4714-3900-1102-8903 sebesar Rp96.264.679,-, dan Nomor 4890-8700-1048-0508 sebesar Rp92.504.015,-.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan biaya penanganan perkara sebesar Rp10.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan sah aplikasi kartu kredit.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap harta tidak bergerak Tergugat.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengenaan uang paksa (dwangsom).", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pakai tiga kartu kredit bank tapi tidak bisa bayar tagihannya, sekarang bank terus menagih tapi saya tidak bisa merespon, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21774, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas harta debitur (hak preferensi/kekuatan eksekusi). Meskipun dalam putusan disebutkan permohonan sita jaminan ditolak karena tidak dimohonkan, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif mengenai hak/kewajiban pembayaran utang kartu kredit atau akibat hukum dari wanprestasi itu sendiri. Pertanyaan awam berfokus pada kewajiban bayar, bukan status jaminan harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks kartu kredit, kewajiban membayar tagihan adalah 'prestasi' berupa memberikan sesuatu (uang). Pasal ini menjadi dasar hukum untuk memahami bahwa ada kewajiban substantif yang harus dipenuhi oleh debitur, yang merupakan inti dari sengketa wanprestasi yang dialami pengguna kartu kredit." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keterlambatan (wanprestasi) yang terjadi karena surat perintah atau lewatnya waktu. Dalam kasus kartu kredit, ketidakhadiran pembayaran setelah jatuh tempo (tanpa perlu surat peringatan khusus jika perjanjian mengaturnya) menyebabkan debitur dianggap lalai. Ini relevan karena menjawab status hukum dari 'tidak bisa merespon tagihan' yang dialami pengguna, yaitu telah terjadinya wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan awam menyebutkan 'bank terus menagih', yang dalam hukum perdata mencakup pokok utang, bunga, dan denda. Pasal ini relevan karena menjelaskan dasar hukum mengapa bank berhak menagih lebih dari sekadar pokok utang (bunga/denda) setelah terjadi wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebasan tanggung jawab ganti rugi jika debitur dapat membuktikan bahwa ketidakpemenuhan perikatan disebabkan oleh hal yang tak terduga (force majeure) atau bukan kesalahan debitur. Ini relevan secara substantif karena memberikan kerangka pembelaan bagi debitur: jika 'tidak bisa bayar' disebabkan oleh hal di luar kendali (bukan sekadar malas), maka ada kemungkinan untuk tidak dihukum membayar ganti rugi/bunga lebih lanjut, meskipun pokok utang tetap harus dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan/perjanjian. Keberadaan perjanjian kartu kredit antara bank dan pengguna adalah prasyarat utama timbulnya kewajiban pembayaran. Tanpa adanya perjanjian ini, tidak ada dasar hukum untuk menagih. Pasal ini relevan karena menjadi fondasi hubungan hukum antara pengguna kartu kredit dan bank." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang tidak terlarang). Dalam konteks kartu kredit, validitas tagihan bank bergantung pada sah tidaknya perjanjian kartu kredit tersebut. Jika perjanjian sah, maka kewajiban bayar mengikat. Pasal ini relevan untuk menilai apakah hubungan hukum yang mendasari tagihan tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan asas Pacta Sunt Servanda, di mana persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini adalah prinsip utama yang menopang tuntutan bank: karena pengguna telah menandatangani perjanjian kartu kredit, maka pengguna wajib melaksanakan kewajibannya (membayar tagihan) sesuai isi perjanjian tersebut. Pasal ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai kewajiban pengguna untuk menaati aturan pembayaran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25469, + "completion_tokens": 1920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..359bdf48c1c3835671ef201b91dc77e6e0945991 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_18_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.988, + "query": 11.332, + "relevance": 19.756, + "total": 117.1 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30777, + "marked_chars": 30858 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30858, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan hukum guna memperbaiki nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahirannya agar sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama dari MUNADIAH menjadi MONADIAH dan tahun lahir dari 1981 menjadi 1982, serta memerintahkan pelaporan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui pemeriksaan biasa tanpa adanya pihak tergugat yang menentang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 15791/G/P/JP/1983 yang mencatat nama MUNADIAH dan tahun lahir 1981.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan pencatatan nama dan tahun lahir antara Akta Kelahiran dengan KTP dan KK menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama dan tahun lahir tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan karena terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Akta Kelahirannya dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Akta Kelahiran mencatat nama MUNADIAH dan tahun lahir 1981, sedangkan KTP dan KK mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan hambatan bagi Pemohon dalam mengurus berbagai administrasi. Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan dan menyatakan tidak ada maksud untuk menipu atau menghindari hukum, serta telah mendapat izin dari keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama menjadi MONADIAH dan tahun lahir menjadi 1982 dalam Akta Kelahiran, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan karena terdapat ketidaksesuaian antara data dalam Akta Kelahirannya dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Akta Kelahiran mencatat nama MUNADIAH dan tahun lahir 1981, sedangkan KTP dan KK mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan hambatan bagi Pemohon dalam mengurus berbagai administrasi. Pemohon mendalilkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan dan menyatakan tidak ada maksud untuk menipu atau menghindari hukum, serta telah mendapat izin dari keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil Pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama menjadi MONADIAH dan tahun lahir menjadi 1982 dalam Akta Kelahiran, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 15791/G/P/JP/1983 yang mencatat nama MUNADIAH dan tahun lahir 1981.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk Pemohon mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Pemohon mencatat nama MONADIAH dan tahun lahir 1982.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan pencatatan nama dan tahun lahir antara Akta Kelahiran dengan KTP dan KK menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam pengajuan perbaikan nama dan tahun lahir tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Akta Kelahiran.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bingung karena nama dan tahun lahir di akta kelahiran beda dengan KTP, bikin saya susah urus administrasi, boleh nggak diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17409, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perkawinan), yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa pembetulan nama dan tahun lahir dalam akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan). Selain itu, dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 KUHPerdata hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian surat (kekuatan pembuktian bukti P-1 sampai P-3), bukan sebagai dasar substantif untuk menjawab pertanyaan apakah nama/tahun lahir boleh diperbaiki." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15291, + "completion_tokens": 913 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1efd3191098753c8befb2a5f8cd631d26b49bf93 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.052, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.064, + "query": 2.916, + "relevance": 106.237, + "total": 216.27 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98699, + "marked_chars": 98969 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenolak eksepsi Para Tergugat ;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh\nkami, DENNY TULANGOW, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TOGA\nNAPITUPULU, S.H., M.H., dan SRI SUHARINI, S.H., M.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim\nKetua Majelis DENNY TULANGOW, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,\nTOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., dan PARMATONI,S.H. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu MIRWANSYAH, S.H Panitera\nPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri Kuasa Hukum\nPenggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;\nHakim Anggota,\nHakim Ketua Majelis,\nHalaman 30 Putusan Nomor 190/Pdt. G/2023/PN Jkt. Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahk" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98969, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II terkait sengketa atas Surat Kuasa Menjual saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat. Penggugat menuntut pernyataan sah kuasa tersebut, pembatalan pengalihan saham oleh Tergugat I kepada pihak lain, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual 2.650 lembar saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera melalui surat kuasa yang dilegalisir notaris pada tanggal 24 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan persetujuan atas pemberian kuasa tersebut melalui surat persetujuan istri yang dilegalisir notaris pada tanggal 24 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat kuasa tersebut memuat klausul yang menyatakan kuasa tidak dapat dicabut atau ditarik kembali tanpa persetujuan penerima kuasa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pencabutan kuasa kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2022.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengalihkan seluruh saham miliknya kepada pihak lain pada tanggal 14 November 2022.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengalihkan saham tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga dianggap wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memberikan laporan perkembangan penjualan saham selama periode pemberian kuasa.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa ia telah memberikan laporan perkembangan sebagai penerima kuasa kepada pemberi kuasa.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah membuat Surat Kuasa Menjual atas saham milik Tergugat I di PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera pada tanggal 24 April 2022. Meskipun surat kuasa tersebut memuat klausul bahwa kuasa tidak dapat dicabut kembali, Majelis Hakim menetapkan bahwa surat kuasa mutlak tersebut tetap dapat dicabut berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan hukum perdata. Tergugat I kemudian mencabut kuasa pada tanggal 30 September 2022 dan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain pada tanggal 14 November 2022. Penggugat menggugat dengan dalil wanprestasi karena pengalihan saham dilakukan tanpa persetujuannya, namun gugatan ditolak karena Penggugat tidak membuktikan bahwa ia telah memberikan laporan perkembangan penjualan kepada Tergugat I selama masa pemberian kuasa. Dengan demikian, tindakan Tergugat I mencabut kuasa dan menjual saham sendiri dianggap dapat dibenarkan menurut hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah membuat Surat Kuasa Menjual atas saham milik Tergugat I di PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera pada tanggal 24 April 2022. Meskipun surat kuasa tersebut memuat klausul bahwa kuasa tidak dapat dicabut kembali, Majelis Hakim menetapkan bahwa surat kuasa mutlak tersebut tetap dapat dicabut berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan hukum perdata. Tergugat I kemudian mencabut kuasa pada tanggal 30 September 2022 dan mengalihkan sahamnya kepada pihak lain pada tanggal 14 November 2022. Penggugat menggugat dengan dalil wanprestasi karena pengalihan saham dilakukan tanpa persetujuannya, namun gugatan ditolak karena Penggugat tidak membuktikan bahwa ia telah memberikan laporan perkembangan penjualan kepada Tergugat I selama masa pemberian kuasa. Dengan demikian, tindakan Tergugat I mencabut kuasa dan menjual saham sendiri dianggap dapat dibenarkan menurut hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat I memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual 2.650 lembar saham PT. Pluit Mas Bahagia Sejahtera melalui surat kuasa yang dilegalisir notaris pada tanggal 24 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan persetujuan atas pemberian kuasa tersebut melalui surat persetujuan istri yang dilegalisir notaris pada tanggal 24 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat kuasa tersebut memuat klausul yang menyatakan kuasa tidak dapat dicabut atau ditarik kembali tanpa persetujuan penerima kuasa.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pencabutan kuasa kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2022.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengalihkan seluruh saham miliknya kepada pihak lain pada tanggal 14 November 2022.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah mengalihkan saham tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga dianggap wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil wanprestasi dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memberikan laporan perkembangan penjualan saham selama periode pemberian kuasa.", + "page": 17, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa ia telah memberikan laporan perkembangan sebagai penerima kuasa kepada pemberi kuasa.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya diberi kuasa jual saham dengan janji tidak bisa dicabut, tapi tiba-tiba dicabut dan dijual ke orang lain tanpa saya tahu, kan ini tidak adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23757, + "candidates": [ + "Pasal 1233 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1242 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1248 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1802 KUHPerdata", + "Pasal 1813 KUHPerdata", + "Pasal 1814 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1233: Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1242: Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1248: Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1792: Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1802 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1802: Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1813: Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1814 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1814: Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1233 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum lahirnya perikatan. Meskipun gugatan berbasis perjanjian, pertanyaan spesifik mengenai 'keadilan' pencabutan kuasa yang dijanjikan tidak dicabut lebih langsung diatur oleh pasal khusus tentang kuasa (1792, 1813, 1814). Pasal 1233 bersifat umum dan tidak menjawab inti sengketa tentang hak mencabut kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis prestasi dalam perikatan. Tidak secara spesifik mengatur mekanisme pencabutan kuasa atau akibat hukum dari janji 'tidak dapat dicabut' dalam konteks sengketa kuasa jual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1242 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur wanprestasi untuk perikatan negatif (tidak berbuat sesuatu). Sengketa dalam pertanyaan adalah tentang pencabutan kuasa (tindakan positif pemberi kuasa) dan apakah itu melanggar janji, bukan tentang pelanggaran kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu oleh penerima kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas ganti rugi (dugaan wajar). Pertanyaan awam berfokus pada legitimasi pencabutan kuasa ('kan ini tidak adil'), bukan pada besaran ganti rugi yang harus dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ganti rugi akibat tipu daya. Tidak ada indikasi tipu daya dalam pertanyaan atau fakta perkara yang menjadi fokus penilaian relevansi pasal ini untuk menjawab pertanyaan tentang hak mencabut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kuasa harus sah, pertanyaan spesifik mengenai 'janji tidak bisa dicabut' vs 'hak mencabut' diatur oleh pasal khusus kuasa, bukan syarat umum sahnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1792 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan pemberian kuasa. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan definisi ini untuk menegaskan bahwa hubungan hukum antara para pihak adalah pemberian kuasa, yang menjadi dasar analisis apakah pencabutan tersebut sah atau tidak sesuai dengan sifat perikatan kuasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1802 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban penerima kuasa untuk memberi laporan. Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menilai bahwa Tergugat (pemberi kuasa) berhak mencabut karena Penggugat (penerima kuasa) tidak memenuhi kewajiban laporannya, sehingga pencabutan tersebut dibenarkan menurut hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1813 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur berakhirnya pemberian kuasa, termasuk karena penarikan kembali. Pasal ini menjadi dasar hukum utama bahwa pemberian kuasa dapat berakhir karena pencabutan, yang relevan dengan pertanyaan tentang keabsahan pencabutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1814 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila dikehendakinya. Ini adalah pasal kunci yang menjawab pertanyaan 'kan ini tidak adil?' dengan menegaskan bahwa secara hukum, hak mencabut adalah prinsip dasar dalam perikatan kuasa, meskipun ada janji sebaliknya, sehingga pencabutan tersebut sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1792 KUHPerdata", + "Pasal 1802 KUHPerdata", + "Pasal 1813 KUHPerdata", + "Pasal 1814 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35622, + "completion_tokens": 1809 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdcf4b5639b0e39f5d678beb0400c50e7eefb740 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_190_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.253, + "query": 9.407, + "relevance": 13.096, + "total": 112.773 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24970, + "marked_chars": 25042 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25042, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk menambahkan nama anak perempuannya pada Akta Kelahiran karena alasan administrasi paspor dan sekolah. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LIE KIM THIN yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29122021-0233 tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama BEVERLY yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-29032018-0096.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama BEVERLY belum disahkan menjadi anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan LIE KIM THIN.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon dari BEVERLY menjadi BEVERLY LIE pada Akta Kelahiran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan Pemohon menambahkan nama tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Pasport yang membutuhkan nama panjang dengan minimal dua kata.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim berpendapat bahwa penambahan nama LIE pada nama anak Pemohon harus terlebih dahulu mendapat pengesahan sebagai anak yang sah dalam perkawinan orang tuanya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon berkaitan penambahan nama anak dinyatakan prematur secara formil dan tidak dapat diterima.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menambahkan nama anak perempuannya, yang semula bernama BEVERLY, menjadi BEVERLY LIE pada Akta Kelahiran. Pemohon berdalih bahwa penambahan nama tersebut diperlukan untuk keperluan pembuatan paspor yang mensyaratkan nama panjang dengan minimal dua kata, serta alasan administrasi sekolah. Hakim menetapkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan LIE KIM THIN dan dikaruniai anak bernama BEVERLY, namun anak tersebut belum disahkan sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan LIE KIM THIN. Hakim berpendapat bahwa penambahan nama marga suami pada Akta Kelahiran anak yang belum disahkan sebagai anak sah dalam perkawinan harus didahului dengan pengesahan status anak sah tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan prematur secara formil dan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menambahkan nama anak perempuannya, yang semula bernama BEVERLY, menjadi BEVERLY LIE pada Akta Kelahiran. Pemohon berdalih bahwa penambahan nama tersebut diperlukan untuk keperluan pembuatan paspor yang mensyaratkan nama panjang dengan minimal dua kata, serta alasan administrasi sekolah. Hakim menetapkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan LIE KIM THIN dan dikaruniai anak bernama BEVERLY, namun anak tersebut belum disahkan sebagai anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan LIE KIM THIN. Hakim berpendapat bahwa penambahan nama marga suami pada Akta Kelahiran anak yang belum disahkan sebagai anak sah dalam perkawinan harus didahului dengan pengesahan status anak sah tersebut. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan prematur secara formil dan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LIE KIM THIN yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29122021-0233 tanggal 29 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama BEVERLY yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018 dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-29032018-0096.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama BEVERLY belum disahkan menjadi anak sah dari perkawinan antara Pemohon dengan LIE KIM THIN.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon dari BEVERLY menjadi BEVERLY LIE pada Akta Kelahiran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan Pemohon menambahkan nama tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Pasport yang membutuhkan nama panjang dengan minimal dua kata.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim berpendapat bahwa penambahan nama LIE pada nama anak Pemohon harus terlebih dahulu mendapat pengesahan sebagai anak yang sah dalam perkawinan orang tuanya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon berkaitan penambahan nama anak dinyatakan prematur secara formil dan tidak dapat diterima.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin ubah nama anak saya jadi dua kata buat paspor, tapi hakim bilang harus sah dulu sebagai anak sah, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15643, + "candidates": [ + "Pasal 277 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "text": "Pasal 277: Pengesahan anak, baik dengan menyusulnya perkawinan orang-tuanya maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, menimbulkan akibat, bahwa terhadap anak-anak itu berlaku ketentuan undang-undang yang sama, seakan-akan mereka dilahirkan dalam perkawinan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 277 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur akibat hukum dari pengesahan anak (pengesahan menjadi anak sah), yaitu anak tersebut dianggap dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam pertimbangan hakim, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menyatakan bahwa penambahan nama marga ayah (LIE) pada akta kelahiran anak yang belum disahkan sebagai anak sah adalah prematur. Hakim secara eksplisit mengaitkan kebutuhan pengesahan status anak sebelum perubahan nama dengan ketentuan Pasal 277 KUHPerdata, sehingga pasal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah yang diajukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 277 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13375, + "completion_tokens": 922 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_192_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_192_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6eb74c242e923ea03a7b2f509dd8f8c8cece3121 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_192_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_192_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.085, + "classify": 0.0, + "condense": 296.182, + "read": 123.885, + "query": 2.958, + "relevance": 56.078, + "total": 479.189 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 136520, + "marked_chars": 136934 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\n1.Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut.\n2.Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara\nini.\n3.Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.\nMenimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah\nmengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai yang diberi tanda P-1\nsampai dengan P - 33 sebagai berikut :\n1.\nFotokopi dari asli Konsep surat Perjanjian Beli Rumah diberi\ntanda P-1; \n2.\nFotokopi dari asli Kwitansi sebesar Rp 35.000.000,- tanggal 06\nJuni 2006 diberi tanda P-2;\n3.\nFotokopi dari asli Kwitansi sebesar Rp 60.000.000,- tanggal 14\nNovember 2006 diberi tanda P-3;\n4.\nFotokopi dari asli catatan tulisan tangan Pembayaran Angsuran\ndiberi tanda P-4;\n5.\nFotokopi dari asli Kwitansi sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 23\nNovember 2006 diberi tanda P-5;\n6.\nFotokopi dari screen shoot percakapan WA tanggal 19 Juni\n2019 diberi tanda P-6;\n7.\nFotokopi dari asli Surat Pernyataan Diri diberi tanda P-7;\n8.\nFotokopi dari copy Skema Jual beli diberi tanda P-8;\n9.\nFotokopi dari copy Skema Harta diberi tanda P-8;\n10.\nFotokopi dari copy Surat Keterangan Medis kematian Raden\nSoeria diberi tanda P-10;\n11.\nFotokopi dari copy Akta Kematian Nomor 3173-KM-12022019-\n0017 atas nama Aan Muyanah diberi tanda P-11;\n12.\nFotokopi dari copy Surat Keterangan Waris tanggal 20 Agustus\n2013 diberi tanda P-12;\n13.\nFotokopi dari copy Surat Kuasa Waris tanggal 20 Agustus 2013\ndiberi tanda P-13;\n14.\nFotokopi dari copy Surat Pengadilan Agama Jakarta Barat\nNomor W9-A2/3002a/Hk.05/6/2023 tanggal 23 Juni 2023 diberi tanda P-\n14;\n15.\nFotokopi dari copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor\n2847/Pdt.G/2020/PA JB tanggal 31 Mei 2021 diberi tanda P-15;\nHal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan M" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-3] Gugatan perdata Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diajukan oleh Penggugat, Drs. Suhada, melawan Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta). Objek sengketa adalah rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas Sertifikat Hak Milik No. 04167. Penggugat dalil bahwa ia membeli objek tersebut secara lisan dari mertuanya, Alm. Raden Soeria, pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang dibayar cicil hingga lunas pada 2008, dibuktikan dengan kwitansi tulisan tangan Raden Soeria [HAL 2-3]. Penggugat juga dalil bahwa ia mengurus penerbitan sertifikat atas nama Raden Soeria [HAL 3].\n\n[HAL 4-12] Kronologi menunjukkan Raden Soeria meninggal 18 November 2012, diikuti istri Aan Mulyanah (meninggal 5 Februari 2019) dan anak Shinta Hapsah Mediana (meninggal 12 Februari 2019). Pada 27 September 2013, sertifikat beralih nama ke para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 3-4]. Para ahli waris kemudian menggugat pembagian waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat (No. 2847/Pdt.G/2020/PA.JB). Putusan Pengadilan Agama menetapkan para ahli waris sah dan bagian masing-masing atas harta warisan Raden Soeria, Aan Mulyanah, dan Shinta Hapsah Mediana, serta memerintahkan penyerahan objek untuk dibagi atau dilelang jika tidak bisa dibagi secara fisik [HAL 4-8]. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (No. 160/Pdt.G/2021/PTA.JK) dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (No. 512 K/Ag/2022) [HAL 8-13].\n\n[HAL 13-26] Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa objek sengketa telah dijualnya kepada Raden Soeria sebelum menjadi harta warisan, sehingga perbuatan ahli waris membaliknama sertifikat dan mengajukan gugatan waris adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 17-22]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, pembatalan pengalihan hak sertifikat, penghukuman Tergugat keluar dari objek, serta ganti rugi materiil Rp500.000.000,- dan imateriil Rp500.000.000,- [HAL 23-26].\n\n[HAL 27-36] Mediasi gagal. Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena objek waris), kurang pihak, dan obscur libel, serta menolak dalil jual beli dengan alasan istri Penggugat (Dedeh Sugiharti) ikut mengurus balik nama sertifikat sebagai ahli waris [HAL 28-35]. Turut Tergugat menolak gugatan dan menegaskan status sertifikat atas nama para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 35-36]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang [HAL 37].\n\n[HAL 37-43] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (kwitansi, surat perjanjian, putusan PA/PTA/MA) dan saksi (Tantri Supriatini, Fialdi Darmawan) serta ahli (DR Subani). Saksi Tantri mengonfirmasi jual beli lisan dan pembayaran cicil, namun mengakui balik nama dilakukan ahli waris [HAL 39-40]. Saksi Fialdi mendengar Raden Soeria menyebut rumah sudah dijual [HAL 40]. Ahli menyatakan jual beli tanah sah secara perdata meski tanpa akta PPAT jika sudah lunas [HAL 41]. Tergugat mengajukan bukti surat (KTP, akta, sertifikat, putusan waris) dan saksi (Rafiq Hidayat, Muhamad Nurzaman) yang membantah adanya jual beli dan menyatakan rumah masih ditempati ahli waris [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 44]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengakui fakta bahwa perkara objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama hingga tingkat Kasasi (MA No. 512 K/Ag/2022) dengan bukti pembayaran yang juga telah diajukan di persidangan PA. Demi kepastian hukum dan menghindari putusan bertentangan, Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat [HAL 45-46]. Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp5.040.000,- [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 3444, + "summary": "[HAL 1-3] Gugatan perdata Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diajukan oleh Penggugat, Drs. Suhada, melawan Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta). Objek sengketa adalah rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas Sertifikat Hak Milik No. 04167. Penggugat dalil bahwa ia membeli objek tersebut secara lisan dari mertuanya, Alm. Raden Soeria, pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang dibayar cicil hingga lunas pada 2008, dibuktikan dengan kwitansi tulisan tangan Raden Soeria [HAL 2-3]. Penggugat juga dalil bahwa ia mengurus penerbitan sertifikat atas nama Raden Soeria [HAL 3].\n\n[HAL 4-12] Kronologi menunjukkan Raden Soeria meninggal 18 November 2012, diikuti istri Aan Mulyanah (meninggal 5 Februari 2019) dan anak Shinta Hapsah Mediana (meninggal 12 Februari 2019). Pada 27 September 2013, sertifikat beralih nama ke para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 3-4]. Para ahli waris kemudian menggugat pembagian waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat (No. 2847/Pdt.G/2020/PA.JB). Putusan Pengadilan Agama menetapkan para ahli waris sah dan bagian masing-masing atas harta warisan Raden Soeria, Aan Mulyanah, dan Shinta Hapsah Mediana, serta memerintahkan penyerahan objek untuk dibagi atau dilelang jika tidak bisa dibagi secara fisik [HAL 4-8]. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (No. 160/Pdt.G/2021/PTA.JK) dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (No. 512 K/Ag/2022) [HAL 8-13].\n\n[HAL 13-26] Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa objek sengketa telah dijualnya kepada Raden Soeria sebelum menjadi harta warisan, sehingga perbuatan ahli waris membaliknama sertifikat dan mengajukan gugatan waris adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 17-22]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, pembatalan pengalihan hak sertifikat, penghukuman Tergugat keluar dari objek, serta ganti rugi materiil Rp500.000.000,- dan imateriil Rp500.000.000,- [HAL 23-26].\n\n[HAL 27-36] Mediasi gagal. Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena objek waris), kurang pihak, dan obscur libel, serta menolak dalil jual beli dengan alasan istri Penggugat (Dedeh Sugiharti) ikut mengurus balik nama sertifikat sebagai ahli waris [HAL 28-35]. Turut Tergugat menolak gugatan dan menegaskan status sertifikat atas nama para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 35-36]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang [HAL 37].\n\n[HAL 37-43] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (kwitansi, surat perjanjian, putusan PA/PTA/MA) dan saksi (Tantri Supriatini, Fialdi Darmawan) serta ahli (DR Subani). Saksi Tantri mengonfirmasi jual beli lisan dan pembayaran cicil, namun mengakui balik nama dilakukan ahli waris [HAL 39-40]. Saksi Fialdi mendengar Raden Soeria menyebut rumah sudah dijual [HAL 40]. Ahli menyatakan jual beli tanah sah secara perdata meski tanpa akta PPAT jika sudah lunas [HAL 41]. Tergugat mengajukan bukti surat (KTP, akta, sertifikat, putusan waris) dan saksi (Rafiq Hidayat, Muhamad Nurzaman) yang membantah adanya jual beli dan menyatakan rumah masih ditempati ahli waris [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 44]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengakui fakta bahwa perkara objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama hingga tingkat Kasasi (MA No. 512 K/Ag/2022) dengan bukti pembayaran yang juga telah diajukan di persidangan PA. Demi kepastian hukum dan menghindari putusan bertentangan, Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat [HAL 45-46]. Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp5.040.000,- [HAL 46-47]. Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 20 November 2023, oleh Hakim Ketua Julius Panjaitan, S.H.,M.H. dan Hakim Anggota Praditia Danindra, S.H.,M.H. serta Diah Tri Lestari, S.H.,M.H., lalu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 November 2023 [HAL 47]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Gugatan perdata Nomor 192/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diajukan oleh Penggugat, Drs. Suhada, melawan Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta). Objek sengketa adalah rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas Sertifikat Hak Milik No. 04167. Penggugat dalil bahwa ia membeli objek tersebut secara lisan dari mertuanya, Alm. Raden Soeria, pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang dibayar cicil hingga lunas pada 2008, dibuktikan dengan kwitansi tulisan tangan Raden Soeria [HAL 2-3]. Penggugat juga dalil bahwa ia mengurus penerbitan sertifikat atas nama Raden Soeria [HAL 3].\n\n[HAL 4-12] Kronologi menunjukkan Raden Soeria meninggal 18 November 2012, diikuti istri Aan Mulyanah (meninggal 5 Februari 2019) dan anak Shinta Hapsah Mediana (meninggal 12 Februari 2019). Pada 27 September 2013, sertifikat beralih nama ke para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 3-4]. Para ahli waris kemudian menggugat pembagian waris di Pengadilan Agama Jakarta Barat (No. 2847/Pdt.G/2020/PA.JB). Putusan Pengadilan Agama menetapkan para ahli waris sah dan bagian masing-masing atas harta warisan Raden Soeria, Aan Mulyanah, dan Shinta Hapsah Mediana, serta memerintahkan penyerahan objek untuk dibagi atau dilelang jika tidak bisa dibagi secara fisik [HAL 4-8]. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (No. 160/Pdt.G/2021/PTA.JK) dan ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung (No. 512 K/Ag/2022) [HAL 8-13].\n\n[HAL 13-26] Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa objek sengketa telah dijualnya kepada Raden Soeria sebelum menjadi harta warisan, sehingga perbuatan ahli waris membaliknama sertifikat dan mengajukan gugatan waris adalah Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) [HAL 17-22]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, pembatalan pengalihan hak sertifikat, penghukuman Tergugat keluar dari objek, serta ganti rugi materiil Rp500.000.000,- dan imateriil Rp500.000.000,- [HAL 23-26].\n\n[HAL 27-36] Mediasi gagal. Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (karena objek waris), kurang pihak, dan obscur libel, serta menolak dalil jual beli dengan alasan istri Penggugat (Dedeh Sugiharti) ikut mengurus balik nama sertifikat sebagai ahli waris [HAL 28-35]. Turut Tergugat menolak gugatan dan menegaskan status sertifikat atas nama para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris [HAL 35-36]. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan PN Jakarta Barat berwenang [HAL 37].\n\n[HAL 37-43] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (kwitansi, surat perjanjian, putusan PA/PTA/MA) dan saksi (Tantri Supriatini, Fialdi Darmawan) serta ahli (DR Subani). Saksi Tantri mengonfirmasi jual beli lisan dan pembayaran cicil, namun mengakui balik nama dilakukan ahli waris [HAL 39-40]. Saksi Fialdi mendengar Raden Soeria menyebut rumah sudah dijual [HAL 40]. Ahli menyatakan jual beli tanah sah secara perdata meski tanpa akta PPAT jika sudah lunas [HAL 41]. Tergugat mengajukan bukti surat (KTP, akta, sertifikat, putusan waris) dan saksi (Rafiq Hidayat, Muhamad Nurzaman) yang membantah adanya jual beli dan menyatakan rumah masih ditempati ahli waris [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-47] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat [HAL 44]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengakui fakta bahwa perkara objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama hingga tingkat Kasasi (MA No. 512 K/Ag/2022) dengan bukti pembayaran yang juga telah diajukan di persidangan PA. Demi kepastian hukum dan menghindari putusan bertentangan, Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat [HAL 45-46]. Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat; Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp5.040.000,- [HAL 46-47]. Putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 20 November 2023, oleh Hakim Ketua Julius Panjaitan, S.H.,M.H. dan Hakim Anggota Praditia Danindra, S.H.,M.H. serta Diah Tri Lestari, S.H.,M.H., lalu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 November 2023 [HAL 47]." + }, + "read": { + "input_chars": 4171, + "frame": "Penggugat, Drs. Suhada, menggugat Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta) terkait sengketa kepemilikan rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Penggugat meminta pernyataan sah jual beli lisan, pembatalan pengalihan hak sertifikat kepada ahli waris, pengusiran Tergugat dari objek, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena objek sengketa telah diputus dalam perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah membeli rumah dan tanah dari mertuanya secara lisan pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang dibayar cicil hingga lunas pada 2008.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 04167 atas objek sengketa dialihkan nama kepada para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris pada 27 September 2013.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara pembagian waris atas harta peninggalan Raden Soeria, Aan Mulyanah, dan Shinta Hapsah Mediana, termasuk objek sengketa.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian waris telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 512 K/Ag/2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat demi kepastian hukum dan menghindari putusan yang bertentangan dengan putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Drs. Suhada, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta) terkait rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang beralih nama kepada para ahli waris. Penggugat dalil bahwa ia telah membeli objek tersebut secara lisan dari mertuanya, Alm. Raden Soeria, pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang telah lunas dibayar pada 2008, serta meminta pernyataan sah jual beli, pembatalan pengalihan hak, pengusiran, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena objek sengketa telah diperiksa dan diputus dalam perkara pembagian waris yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung (No. 512 K/Ag/2022). Penolakan gugatan ini didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang bertentangan dengan putusan perkara waris yang telah final." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Drs. Suhada, mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I (Eulis Sulasmina), Tergugat II (R. Bayu Santoso), Tergugat III (Mukhlis Hardian), dan Turut Tergugat (BPN DKI Jakarta) terkait rumah dan tanah di Komplek BPK IV Blok D No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang beralih nama kepada para ahli waris. Penggugat dalil bahwa ia telah membeli objek tersebut secara lisan dari mertuanya, Alm. Raden Soeria, pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang telah lunas dibayar pada 2008, serta meminta pernyataan sah jual beli, pembatalan pengalihan hak, pengusiran, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena objek sengketa telah diperiksa dan diputus dalam perkara pembagian waris yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung (No. 512 K/Ag/2022). Penolakan gugatan ini didasarkan pada pertimbangan kepastian hukum dan untuk menghindari putusan yang bertentangan dengan putusan perkara waris yang telah final.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah membeli rumah dan tanah dari mertuanya secara lisan pada tahun 2006 dengan harga Rp200.000.000,- yang dibayar cicil hingga lunas pada 2008.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 04167 atas objek sengketa dialihkan nama kepada para ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris pada 27 September 2013.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutus perkara pembagian waris atas harta peninggalan Raden Soeria, Aan Mulyanah, dan Shinta Hapsah Mediana, termasuk objek sengketa.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian waris telah berkekuatan hukum tetap setelah ditolak kasasinya oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara 512 K/Ag/2022.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Penggugat demi kepastian hukum dan menghindari putusan yang bertentangan dengan putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas beli rumah dari mertua, tapi sertifikat malah pindah ke ahli waris dan gugatan saya ditolak, apa bisa saya tetap dapat rumah itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11302, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1381 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1381: Perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Meskipun gugatan berawal dari sengketa perikatan jual beli, putusan menolak gugatan bukan karena analisis unsur perikatan ini, melainkan karena prinsip *res judicata* (kepastian hukum) akibat perkara yang sama telah diputus di Pengadilan Agama. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif utama dalam pertimbangan hakim untuk menolak gugatan di tingkat ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun dalil Penggugat menyebutkan adanya kesepakatan lisan, Majelis Hakim tidak memeriksa apakah syarat-syarat Pasal 1320 terpenuhi atau tidak. Penolakan gugatan didasarkan sepenuhnya pada fakta bahwa sengketa tersebut telah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya (Pengadilan Agama), sehingga pembahasan syarat sahnya perjanjian menjadi tidak relevan dengan alasan penolakan putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar tuntutan ('meminta agar dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata'). Meskipun gugatan ditolak, pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang menjadi inti sengketa dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menguji apakah perbuatan ahli waris memenuhi unsur perbuatan melawan hukum ataukah telah diselesaikan dalam putusan sebelumnya. Kehadiran pasal ini dalam dalil dan pertimbangan hakim menjadikannya relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1381 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hapusnya perikatan, termasuk karena pembayaran. Meskipun Penggugat dalilkan bahwa ia telah membayar lunas, Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 1381 sebagai dasar pertimbangan untuk menolak atau mengabulkan gugatan. Penolakan gugatan didasarkan pada prinsip *res judicata* (kepastian hukum) karena perkara telah diputus di pengadilan lain, bukan karena analisis apakah perikatan telah hapus atau belum berdasarkan pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 49401, + "completion_tokens": 3851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_194_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_194_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fed54412e372401d28d07edac5c510fe048c08a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_194_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_194_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.877, + "query": 4.063, + "relevance": 11.311, + "total": 125.283 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30981, + "marked_chars": 31062 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31062, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata volunter oleh ALI RAHMANDA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan izin untuk mencairkan dana deposito milik almarhumah istri Pemohon. Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak-anaknya belum cakap hukum dan dana tersebut diperlukan untuk biaya pendidikan. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon ALI RAHMANDA menikah dengan VICKY AMALIA pada tanggal 18 Juli 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 456/71/V/2003.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, VICKY AMALIA, meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA, belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga dianggap belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat dana deposito berjangka sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Supomo dengan Nomor AE 695651 atas nama VICKY AMALIA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana deposito tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon ALI RAHMANDA mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya, AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA, serta mendapatkan izin untuk mencairkan dana deposito milik almarhumah istrinya, VICKY AMALIA. Pemohon berdalih bahwa anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sehingga memerlukan perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait pencairan dana tersebut yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta nikah, akta kematian, akta kelahiran, serta keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa anak-anak Pemohon memang belum dewasa dan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup berhak mewakili mereka. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Supomo atas nama VICKY AMALIA demi kepentingan ahli waris." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon ALI RAHMANDA mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi kedua anaknya, AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA, serta mendapatkan izin untuk mencairkan dana deposito milik almarhumah istrinya, VICKY AMALIA. Pemohon berdalih bahwa anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sehingga memerlukan perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum terkait pencairan dana tersebut yang akan digunakan untuk biaya pendidikan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta nikah, akta kematian, akta kelahiran, serta keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa anak-anak Pemohon memang belum dewasa dan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup berhak mewakili mereka. Oleh karena itu, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana deposito sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Supomo atas nama VICKY AMALIA demi kepentingan ahli waris.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon ALI RAHMANDA menikah dengan VICKY AMALIA pada tanggal 18 Juli 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 456/71/V/2003.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, VICKY AMALIA, meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, AGAM KHAMEINI RAQI RAHMANDA dan NAVARO ZEIN RAHMANDA, belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah sehingga dianggap belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat dana deposito berjangka sebesar Rp. 1.000.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Supomo dengan Nomor AE 695651 atas nama VICKY AMALIA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana deposito tersebut untuk keperluan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya meninggal dan meninggalkan deposito, tapi anak-anak saya masih kecil, bagaimana cara saya mencairkan uangnya untuk biaya sekolah mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16723, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai 'belum dewasa' (kurang cakap hukum). Dalam pertanyaan, anak-anak masih kecil dan perlu diwakili untuk mencairkan deposito. Putusan menggunakan Pasal 330 untuk menetapkan status anak-anak tersebut sebagai belum dewasa, yang menjadi dasar hukum mengapa mereka tidak dapat bertindak sendiri dan memerlukan wali/orang tua untuk mewakili mereka dalam perbuatan hukum (pencairan dana)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15842, + "completion_tokens": 1005 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_197_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_197_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60b62c2383755e53072a72d916430eb7e887cfae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_197_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_197_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.414, + "query": 4.09, + "relevance": 67.34, + "total": 173.91 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 99071, + "marked_chars": 99359 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\nMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; \nDALAM POKOK PERKARA:\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n \nHalaman 31 dari 76 Halaman Putusan No. 197/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nMenyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00., (tiga ratus tujuh puluh\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023,\noleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H.,\nM.H.. dan Lindawaty Simanihuruk , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99359, + "frame": "PT. Namora Hita Grahana menggugat Tan Siauw Ling atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang, dengan permintaan pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak jelas (obscuur libel) oleh Majelis Hakim. Putusan sela sebelumnya telah menolak eksepsi kewenangan absolut dan relatif, namun gugatan pokok akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang tanggal 25 Februari 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000.000,- kepada Penggugat untuk pembelian spare part dan/atau tinta printer.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar dua kali angsuran masing-masing sebesar Rp27.500.000,- pada tanggal 29 Maret 2022 dan 28 April 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalilan Tergugat tidak memiliki landasan hukum administratif sebagai perusahaan pembiayaan konsumen.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut dan relatif serta gugatan tidak jelas.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan relatif Tergugat dalam Putusan Sela tanggal 20 Juli 2023.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur (obscuur libel) karena tidak dapat diterima.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Namora Hita Grahana (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Tan Siauw Ling (Tergugat) yang berintikan tuntutan pembatalan Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 serta permintaan ganti rugi materiil dan moril atas dasar perbuatan melawan hukum. Penggugat berdalil bahwa Tergugat sebagai kreditur perseorangan tidak memenuhi syarat administratif untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen sehingga perjanjian tersebut tidak sah. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut maupun relatif, serta dalilan gugatan tidak jelas. Majelis Hakim dalam Putusan Sela menolak eksepsi kewenangan absolut dan relatif, namun dalam putusan akhir Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Konvensi serta gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Namora Hita Grahana (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap Tan Siauw Ling (Tergugat) yang berintikan tuntutan pembatalan Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang No.012/DIR-NHG/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 serta permintaan ganti rugi materiil dan moril atas dasar perbuatan melawan hukum. Penggugat berdalil bahwa Tergugat sebagai kreditur perseorangan tidak memenuhi syarat administratif untuk melakukan kegiatan pembiayaan konsumen sehingga perjanjian tersebut tidak sah. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut maupun relatif, serta dalilan gugatan tidak jelas. Majelis Hakim dalam Putusan Sela menolak eksepsi kewenangan absolut dan relatif, namun dalam putusan akhir Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Konvensi serta gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Pesanan Pembelian Barang tanggal 25 Februari 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp1.100.000.000,- kepada Penggugat untuk pembelian spare part dan/atau tinta printer.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar dua kali angsuran masing-masing sebesar Rp27.500.000,- pada tanggal 29 Maret 2022 dan 28 April 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalilan Tergugat tidak memiliki landasan hukum administratif sebagai perusahaan pembiayaan konsumen.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut dan relatif serta gugatan tidak jelas.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dan relatif Tergugat dalam Putusan Sela tanggal 20 Juli 2023.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan dianggap kabur (obscuur libel) karena tidak dapat diterima.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar dua kali angsuran pinjaman untuk beli spare part, tapi sekarang pihak yang meminjamkan uang malah menggugat saya karena katanya izin usahanya tidak jelas, apa saya harus bayar lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21756, + "candidates": [ + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang komponen ganti rugi (kerugian, keuntungan yang diharapkan, dan bunga) yang dapat dituntut. Pertanyaan awam berfokus pada validitas perjanjian dan kewajiban pembayaran pokok utang akibat status izin usaha, bukan pada perhitungan besaran ganti rugi atau bunga. Putusan juga tidak membahas perhitungan ganti rugi ini sebagai inti sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur Pasal 1320 (khususnya kesepakatan dan sebab yang tidak terlarang) terpenuhi untuk menentukan sah tidaknya perjanjian pembiayaan tersebut. Ini adalah dasar hukum utama untuk menjawab apakah perjanjian itu mengikat meskipun ada masalah izin administratif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Putusan menggunakan pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat Pasal 1320 memiliki kekuatan mengikat, sehingga menjawab pertanyaan apakah pihak peminjam harus tetap memenuhi kewajibannya (membayar utang) berdasarkan perjanjian yang sah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun Penggugat awalnya menggugat dengan dasar ini, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena menganggap sengketa lebih tepat digugat sebagai wanprestasi (perjanjian) dan menyatakan gugatan obscuur libel. Lebih penting lagi, inti jawaban untuk pertanyaan awam terletak pada validitas perjanjian (Pasal 1320/1338), bukan pada unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 tidak menjadi dasar penolakan atau penerimaan gugatan dalam konteks substantif hubungan utang-piutang ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36082, + "completion_tokens": 1345 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_199_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_199_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf7d26fb8b423351f551ad484c5cd28908f22421 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_199_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_199_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.452, + "query": 4.203, + "relevance": 22.619, + "total": 113.297 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36132, + "marked_chars": 36231 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus\nkarena perceraian ; \n4.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nsegera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1\n(satu) exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Suku Dinas\nKependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar Pegawai Kantor Suku\nDinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian\ndimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi\nWarganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus\ndapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;\n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.3.610.000,00; (Tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023, oleh\nkami, XXX., sebagai Hakim Ketua , XXX. dan XXX masing-masing sebagai\nHakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 27\nFebruari 2023, putusan tersebut pada hari hari Selasa tanggal 18 Juli 2023\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Venny Luis Savitri, S.Sos, M.H..,\nPanitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak\nTergugat maupun Kuasanya. \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nXXX\nXXX.\nXXXX\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 199/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36231, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan tidak adanya keharmonisan rumah tangga dan perceraian sepakat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dan memerintahkan pencatatan perceraian tersebut. Perkara diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil dengan patut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2012 di Gereja GPIB Bukit Benuas Balikpapan Kalimantan Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dalam perkawinan mereka.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2014 tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan sebagai suami-istri dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 2 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perdebatan dan percekcokan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut melalui risalah panggilan koran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, perceraian sepakat, dan Tergugat yang meninggalkan rumah sejak tahun 2014. Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tahun 2012, tidak memiliki anak, dan telah menandatangani surat pernyataan cerai pada tahun 2021. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun syarat perceraian karena perselisihan terus-menerus telah terpenuhi berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut, Majelis Hakim memutus perkara secara verstek dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, perceraian sepakat, dan Tergugat yang meninggalkan rumah sejak tahun 2014. Penggugat mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tahun 2012, tidak memiliki anak, dan telah menandatangani surat pernyataan cerai pada tahun 2021. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah, namun syarat perceraian karena perselisihan terus-menerus telah terpenuhi berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut, Majelis Hakim memutus perkara secara verstek dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 28 April 2012 di Gereja GPIB Bukit Benuas Balikpapan Kalimantan Timur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dalam perkawinan mereka.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah kontrakan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2014 tanpa izin atau pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan sebagai suami-istri dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 2 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perdebatan dan percekcokan yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan patut melalui risalah panggilan koran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah tinggalkan rumah sejak 2014 dan kami sudah tanda tangan surat cerai, tapi apakah perceraian kami sah secara hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9501, + "candidates": [ + "Pasal 106 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 106 KUHPerdata", + "text": "Pasal 106: Setiap isteri harus patuh kepada suaminya. Dia wajib tinggal serumah dengan suaminya dan mengikutinya, di mana pun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 106 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban istri untuk tinggal serumah dengan suami. Meskipun fakta perkara menyebutkan pemisahan tempat tinggal sejak 2014, inti pertanyaan awam adalah mengenai keabsahan hukum perceraian yang sudah ditandatangani secara surat (status perkawinan). Putusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa dasar hukum perceraian dan syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan PP No. 9/1975, bukan KUHPerdata. Pasal 106 KUHPerdata bersifat umum dan tidak mengatur syarat sah perceraian atau akibat hukum dari surat cerai di luar pengadilan, sehingga tidak menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab pertanyaan keabsahan perceraian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14456, + "completion_tokens": 912 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..578c7c70a02bbfa4f88a8d0780cfd1ae764ec9a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.501, + "query": 3.135, + "relevance": 39.549, + "total": 136.21 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36715, + "marked_chars": 36823 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.\n2.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat\nPerjanjian Nomor : 01100163001610731, tertanggal 29 November 2022;\n3.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum SERTIFIKAT\nJAMINAN FIDUSIA Nomor : W10.00612620.AH.05.01 Tahun 2022,\nTanggal 15-12-2022, yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM\nDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR\nWILAYAH DKI JAKARTA, yang di atasnya berkepala irah irah \"DEMI\nKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA\";\n4.\nMenyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi;\n Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Pengugat\nsesuai kerugian yang diderita Pengugat sebesar Rp. 168.960.00,-\n6.\nMenyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas JAMINAN\nFIDUSIA berupa Ken" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36823, + "frame": "PT. Astra Sedaya Finance menggugat Bernawati atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk jasa pendidikan yang dijamin fidusia atas kendaraan Daihatsu Terios, dengan tuntutan pelunasan saldo hutang dan penyerahan objek fidusia. Gugatan ini diajukan karena Tergugat dianggap lalai membayar angsuran setelah menerima beberapa surat peringatan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara keseluruhan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para pihak mengakui adanya perjanjian pembiayaan antara Pengugat dan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kewajiban pembayaran angsuran yang belum dipenuhi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan saldo hutang pokok sebesar Rp168.960.000,- berdasarkan bukti perjanjian dan jadwal pembayaran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak klaim biaya penanganan sebesar Rp30.000.000,- karena tidak didukung bukti surat.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah telah menerima surat peringatan yang diajukan Pengugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan dalil perhitungan hutang pokok yang berbeda dengan perhitungan Pengugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat terkait wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna bernomor 01100163001610731 tertanggal 29 November 2022 yang bertujuan untuk pembiayaan jasa pendidikan dengan jaminan fidusia atas kendaraan Daihatsu Terios. Pengugat menuntut pernyataan sah perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia, pernyataan wanprestasi, pelunasan kerugian sebesar Rp198.960.000,- (terdiri dari saldo hutang dan biaya penanganan), serta penyerahan objek fidusia. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan jawaban yang merinci riwayat pembayaran, termasuk uang muka, angsuran, dan dana top up, serta menghitung sisa hutang pokok yang berbeda dari klaim Pengugat, namun Tergugat juga mengakui adanya kewajiban yang belum dipenuhi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya, menyatakan sah perjanjian dan jaminan fidusia, serta menyatakan Tergugat wanprestasi. Hakim menetapkan jumlah kerugian yang harus dilunasi Tergugat sebesar Rp168.960.000,- dengan menolak klaim biaya penanganan karena tidak ada bukti pendukung, serta memerintahkan Tergugat menyerahkan objek fidusia kepada Pengugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat terkait wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna bernomor 01100163001610731 tertanggal 29 November 2022 yang bertujuan untuk pembiayaan jasa pendidikan dengan jaminan fidusia atas kendaraan Daihatsu Terios. Pengugat menuntut pernyataan sah perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia, pernyataan wanprestasi, pelunasan kerugian sebesar Rp198.960.000,- (terdiri dari saldo hutang dan biaya penanganan), serta penyerahan objek fidusia. Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan jawaban yang merinci riwayat pembayaran, termasuk uang muka, angsuran, dan dana top up, serta menghitung sisa hutang pokok yang berbeda dari klaim Pengugat, namun Tergugat juga mengakui adanya kewajiban yang belum dipenuhi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya, menyatakan sah perjanjian dan jaminan fidusia, serta menyatakan Tergugat wanprestasi. Hakim menetapkan jumlah kerugian yang harus dilunasi Tergugat sebesar Rp168.960.000,- dengan menolak klaim biaya penanganan karena tidak ada bukti pendukung, serta memerintahkan Tergugat menyerahkan objek fidusia kepada Pengugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para pihak mengakui adanya perjanjian pembiayaan antara Pengugat dan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kewajiban pembayaran angsuran yang belum dipenuhi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengugat mengirimkan tiga surat peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan saldo hutang pokok sebesar Rp168.960.000,- berdasarkan bukti perjanjian dan jadwal pembayaran.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak klaim biaya penanganan sebesar Rp30.000.000,- karena tidak didukung bukti surat.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah telah menerima surat peringatan yang diajukan Pengugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan dalil perhitungan hutang pokok yang berbeda dengan perhitungan Pengugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan beberapa angsuran, tapi bank masih kirim surat peringatan dan menuntut sisa hutang yang menurut saya salah hitung, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4753, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai (terlambat) melalui somasi atau surat perintah. Dalam pertanyaan, nasabah menerima 'surat peringatan' (somasi) dari bank, yang merupakan penerapan langsung dari mekanisme Pasal 1238 untuk menagih sisa hutang. Putusan juga mengaitkan pengiriman somasi dengan pernyataan wanprestasi Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, adanya 'uang muka' dan 'angsuran' menunjukkan telah terjalin perjanjian pembiayaan yang sah. Putusan juga secara eksplisit mengutip Pasal 1320 sebagai dasar hukum untuk mengikat para pihak dalam perjanjian pembiayaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15141, + "completion_tokens": 1024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.P-Kons_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.P-Kons_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52c6d586313b1a1d7784dddc2fa9658f28153928 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.P-Kons_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_1_Pdt.P-Kons_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 5, + "timings": { + "parse": 0.011, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.352, + "query": 4.692, + "relevance": 9.689, + "total": 97.744 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 13466, + "marked_chars": 13506 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 13506, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Termohon untuk menitipkan sisa hutang beserta bunga/denda administrasi sebagai pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap. Sengketa ini bermula dari eksekusi putusan perdata terkait sengketa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung. Pemohon meminta pengadilan menerima penitipan uang tersebut karena Termohon menolak menerima pembayaran langsung.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penitipan sisa hutang beserta bunga dan denda administrasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon menolak penawaran pembayaran uang konsinyasi dengan alasan perusahaan sudah tidak aktif dan nilai yang ditawarkan tidak sesuai dengan NJOP saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon menawarkan penyelesaian secara damai dengan menjual objek sengketa senilai harga NJOP setempat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang telah ada.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan sah penitipan sisa hutang sebesar Rp5.716.680,00 dan bunga/denda administrasi sebesar Rp33.042.410,00 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan ahli waris dari Tuan Andoko Pudjonggo, mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menitipkan sisa hutang beserta bunga dan denda administrasi sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini diajukan setelah Termohon menolak menerima pembayaran langsung dengan alasan bahwa perusahaan Termohon sudah tidak aktif dan nilai uang yang ditawarkan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini, serta Termohon menawarkan alternatif penyelesaian damai berupa penjualan objek sengketa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan sah penitipan uang sebesar Rp5.716.680,00 untuk sisa hutang dan Rp33.042.410,00 untuk bunga/denda administrasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pemohon dapat menempati dan menggunakan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan ahli waris dari Tuan Andoko Pudjonggo, mengajukan permohonan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menitipkan sisa hutang beserta bunga dan denda administrasi sebagai bentuk pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan ini diajukan setelah Termohon menolak menerima pembayaran langsung dengan alasan bahwa perusahaan Termohon sudah tidak aktif dan nilai uang yang ditawarkan tidak sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) saat ini, serta Termohon menawarkan alternatif penyelesaian damai berupa penjualan objek sengketa. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan sah penitipan uang sebesar Rp5.716.680,00 untuk sisa hutang dan Rp33.042.410,00 untuk bunga/denda administrasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pemohon dapat menempati dan menggunakan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penitipan sisa hutang beserta bunga dan denda administrasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon menolak penawaran pembayaran uang konsinyasi dengan alasan perusahaan sudah tidak aktif dan nilai yang ditawarkan tidak sesuai dengan NJOP saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon menawarkan penyelesaian secara damai dengan menjual objek sengketa senilai harga NJOP setempat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang telah ada.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan sah penitipan sisa hutang sebesar Rp5.716.680,00 dan bunga/denda administrasi sebesar Rp33.042.410,00 kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah mau bayar hutang sisa dan bunganya ke pengadilan, tapi pihak lawan menolak karena bilang perusahaan mereka sudah tidak aktif dan uangnya kurang sesuai harga tanah sekarang, apa saya bisa tetap ambil hak atas tanah itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13466, + "candidates": [ + "Pasal 1404 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1404: Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya,, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada Pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1404 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme konsinyasi (penitipan uang/barang ke pengadilan) ketika kreditur menolak pembayaran. Dalam pertanyaan, debitur ingin membayar hutang tetapi pihak lawan menolak, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk membebaskan debitur dari kewajibannya membayar langsung dan memungkinkan pembayaran dilakukan melalui pengadilan, yang pada akhirnya mendukung klaim debitur untuk mendapatkan pembebasan hak (tanah) sesuai amar putusan sebelumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1404 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10570, + "completion_tokens": 824 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_206_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_206_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..482bd54a11730900cb92a8dfc6995bda4ad452e9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_206_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_206_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 86, + "timings": { + "parse": 0.128, + "classify": 0.0, + "condense": 397.107, + "read": 104.754, + "query": 2.783, + "relevance": 36.363, + "total": 541.134 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 255958, + "marked_chars": 256723 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI.\n- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima\nDALAM POKOK PERKARA\n- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nhingga saat ini sebesar Rp. 7.400.000.-( tujuh Juta empat ratus ribu\nrupiah);\n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada hari Rabu tanggal 8\nNovember 2023, oleh kami, ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H., sebagai Ketua\nMajelis, KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H. dan YUSWARDI, S.H.\nHalaman 84 Putusan Perkara Nomor.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 84\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat\nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, Nomor\n206/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 01 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan\npada hari Rabu tanggal 15 November 2023 diu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134941, + "summary": "Penggugat Dharmaawan Gunawan menggugat Tergugat I (PT Bank Panin Tbk), Tergugat II (DJKN/KPKNL Jakarta V), Tergugat III (Anthony Murdo Kahono), serta Turut Tergugat I (Ny. Metty) dan Turut Tergugat II (Irwan Sanjaya) terkait sengketa tanah dan bangunan seluas 124 M2 di Jalan Tomang Tinggi XV No. 5, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Milik No. 3495/Tomang) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa pada sekitar tahun 2011 ia membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I dengan harga Rp. 2.300.000.000,- dan telah membayar uang muka (down payment) secara bertahap hingga total Rp. 1.540.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dengan itikad buruk mengambil kembali sertifikat asli yang sempat digadaikan di BCA untuk kemudian menjaminkannya kembali kepada Tergugat I (Bank Panin) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum [HAL 5]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt yang diputus tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Barat dan dikuatkan oleh PT DKI Jakarta, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3477 K/Pdt/2021 mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian, menyatakan sah adanya pembayaran Rp. 1.540.000.000,- sebagai tanda bukti jual beli, menyatakan Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum keduanya secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil Rp. 1.540.000.000,- beserta bunga [HAL 6-10].\n\nSetelah putusan kasasi MA, Penggugat menguasai fisik objek sengketa, namun Tergugat III mengklaim kepemilikan atas nama pembeli lelang melalui Tergugat II [HAL 11-13]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi salah sasaran (error in persona) dan gugatan kabur (obscur libel), serta dalil pokok bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak sah secara hukum karena tidak dibuat akta di hadapan PPAT sesuai PP No. 10/1961, sehingga status hak tetap pada Turut Tergugat I [HAL 23-26]. Tergugat I menegaskan bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa kepada Bank Panin adalah sah karena dilakukan oleh pemegang hak yang sah, dan eksekusi lelang dilakukan karena Turut Tergugat II wanprestasi dalam perjanjian kredit, sehingga tindakan Bank bukan perbuatan melawan hukum melainkan hak eksekutorial berdasarkan UU Hak Tanggungan [HAL 27-32]. Tergugat II menjawab bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan II terkait pengembalian uang, tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga Penggugat keliru menggugat Bank, KPKNL, dan Pembeli Lelang [HAL 34-39]. Tergugat II juga menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur PMK No. 213/PMK.06/2020 karena dokumen lengkap dan debitur wanprestasi, serta Pembeli Lelang (Tergugat III) adalah pihak beritikad baik yang dilindungi hukum [HAL 40-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 123282, + "summary": "Penggugat Dharmaawan Gunawan menggugat Tergugat I (PT Bank Panin Tbk), Tergugat II (DJKN/KPKNL Jakarta V), Tergugat III (Anthony Murdo Kahono), serta Turut Tergugat I (Ny. Metty) dan Turut Tergugat II (Irwan Sanjaya) terkait sengketa tanah dan bangunan seluas 124 M2 di Jalan Tomang Tinggi XV No. 5, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Milik No. 3495/Tomang) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa pada sekitar tahun 2011 ia membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I dengan harga Rp. 2.300.000.000,- dan telah membayar uang muka (down payment) secara bertahap hingga total Rp. 1.540.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dengan itikad buruk mengambil kembali sertifikat asli yang sempat digadaikan di BCA untuk kemudian menjaminkannya kembali kepada Tergugat I (Bank Panin) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum [HAL 5]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt yang diputus tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Barat dan dikuatkan oleh PT DKI Jakarta, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3477 K/Pdt/2021 mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian, menyatakan sah adanya pembayaran Rp. 1.540.000.000,- sebagai tanda bukti jual beli, menyatakan Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum keduanya secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil Rp. 1.540.000.000,- beserta bunga [HAL 6-10].\n\nSetelah putusan kasasi MA, Penggugat menguasai fisik objek sengketa, namun Tergugat III mengklaim kepemilikan atas nama pembeli lelang melalui Tergugat II [HAL 11-13]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi salah sasaran (error in persona) dan gugatan kabur (obscur libel), serta dalil pokok bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak sah secara hukum karena tidak dibuat akta di hadapan PPAT sesuai PP No. 10/1961, sehingga status hak tetap pada Turut Tergugat I [HAL 23-26]. Tergugat I menegaskan bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa kepada Bank Panin adalah sah karena dilakukan oleh pemegang hak yang sah, dan eksekusi lelang dilakukan karena Turut Tergugat II wanprestasi dalam perjanjian kredit, sehingga tindakan Bank bukan perbuatan melawan hukum melainkan hak eksekutorial berdasarkan UU Hak Tanggungan [HAL 27-32]. Tergugat II menjawab bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan II terkait pengembalian uang, tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga Penggugat keliru menggugat Bank, KPKNL, dan Pembeli Lelang [HAL 34-39]. Tergugat II juga menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur PMK No. 213/PMK.06/2020 karena dokumen lengkap dan debitur wanprestasi, serta Pembeli Lelang (Tergugat III) adalah pihak beritikad baik yang dilindungi hukum [HAL 40-46].\n\nTergugat II menerbitkan surat penetapan jadwal lelang (Surat No. S-267/WKN.09/KNL.02/2022 tanggal 26 Januari 2022) setelah dokumen persyaratan lelang lengkap dan memenuhi legalitas formal [HAL 47]. Tergugat I telah memberitahukan rencana lelang kepada debitur (Penggugat) melalui surat tanggal 30 Juni 2020, dan Tergugat II telah mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak dua kali, yaitu selebaran tanggal 14 Juli 2020 dan surat kabar tanggal 29 Juli 2020 [HAL 47]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa lelang tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan lain berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK Lelang, dengan alasan bahwa Penggugat tidak masuk dalam kriteria pihak yang berhak menghentikan lelang menurut Pasal 27 ayat (2) PMK Lelang (ahli waris, pihak dengan dokumen kepemilikan lain, atau perjanjian jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan) [HAL 47-48]. Tergugat II menegaskan bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya menghukum Turut Tergugat I dan II mengembalikan uang, tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga tindakan Penggugat menjaga objek sengketa justru merupakan pelanggaran terhadap penetapan eksekusi pengosongan [HAL 48]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi, sita jaminan (karena objek telah menjadi jaminan utang), dan putusan serta merta, dengan merujuk pada yurisprudensi dan SEMA terkait [HAL 48-50].\n\nTergugat III menjawab bahwa dalil Penggugat keliru karena putusan kasasi sebelumnya tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, melainkan hanya menyatakan sah surat penerimaan uang Rp. 1.540.000.000,- dan menghukum Turut Tergugat I dan II membayar ganti rugi [HAL 51-53]. Tergugat III menjelaskan bahwa ia mengetahui rencana lelang melalui website KPKNL pada awal Agustus 2020, melihat adanya catatan bahwa gugatan perkara No. 696/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT telah dicabut/ditolak, dan mengikuti lelang pada 12 Agustus 2020 dengan harga Rp. 1.801.000.900,- di atas nilai limit [HAL 53-54]. Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi dan SEMA, serta telah melakukan balik nama sertifikat atas namanya [HAL 54-58]. Tergugat III melakukan eksekusi pengosongan pada 6 Juli 2022 berdasarkan penetapan PN Jakarta Barat, di mana kuasa hukum Penggugat hadir dan menandatangani perjanjian waktu pengosongan, namun orang yang ditugaskan Penggugat (Darnah) tidak meninggalkan rumah [HAL 58-59]. Tergugat III menolak sita jaminan dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat II [HAL 59-61].\n\nTurut Tergugat III (sebagai pihak terkait data pertanahan) menjelaskan bahwa sertifikat Hak Milik No. 3495/Tomang semula adalah HGB atas nama Sudardjo, beralih ke Ny. Metty melalui jual beli notariil, kemudian beralih hak menjadi Hak Milik, dan dibebani Hak Tanggungan oleh Bank Panin [HAL 62-63]. Hak Tanggungan tersebut telah diroaya dan objek dilelang, sehingga kepemilikan beralih kepada Anthony Murdo Kahono (Tergugat III) sesuai prosedur pertanahan [HAL 63-64].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-24b) dan ahli perbankan Dr. AAD RUSYAD NURDIN yang berpendapat bahwa berdasarkan PMK No. 27/PMK.06/2016, lelang tidak dapat dilaksanakan jika ada gugatan dari pihak lain terkait kepemilikan, dan Penggugat sebagai pihak berkepentingan berhak memohon penghentian lelang [HAL 68-70]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (T1-1 s.d. TII-14) yang membuktikan perjanjian kredit, wanprestasi debitur, dan kelengkapan prosedur lelang [HAL 70-72]. Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang membuktikan kemenangan lelang, pembayaran lunas, balik nama sertifikat, dan eksekusi pengosongan [HAL 72-74].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II (salah sasaran, gugatan kabur, keliru upaya hukum) karena pembuktian keterlibatan dan kesesuaian posita-petitum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara [HAL 74-77]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa objek sengketa adalah jaminan utang Turut Tergugat II di Bank Panin yang dilelang oleh Tergugat II, dan Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan beralih hak atas namanya [HAL 78-79].\n\nMengenai pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang saat gugatan Penggugat masih dalam proses banding. Meskipun menurut ahli dan PMK No. 27/PMK.06/2016 Penggugat berhak memohon penghentian lelang, Majelis Hakim menekankan bahwa amar putusan Kasasi Nomor 3477 K/Pdt/2021 hanya menyatakan sah pembayaran Rp. 1.540.000.000,- sebagai tanda bukti jual beli dan menghukum Turut Tergugat I dan II membayar ganti rugi, namun **tidak ada amar yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa** [HAL 80-83]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian uang tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghentikan atau membatalkan lelang umum yang telah dilaksanakan secara prosedural [HAL 83-84].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim menolak seluruh petitum Penggugat, termasuk tuntutan sebagai pembeli sah, pembatalan lelang, dan perbuatan melawan hukum, serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.400.000,- [HAL 84-85]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Dharmaawan Gunawan menggugat Tergugat I (PT Bank Panin Tbk), Tergugat II (DJKN/KPKNL Jakarta V), Tergugat III (Anthony Murdo Kahono), serta Turut Tergugat I (Ny. Metty) dan Turut Tergugat II (Irwan Sanjaya) terkait sengketa tanah dan bangunan seluas 124 M2 di Jalan Tomang Tinggi XV No. 5, Jakarta Barat (Sertifikat Hak Milik No. 3495/Tomang) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa pada sekitar tahun 2011 ia membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I dengan harga Rp. 2.300.000.000,- dan telah membayar uang muka (down payment) secara bertahap hingga total Rp. 1.540.000.000,- [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I dengan itikad buruk mengambil kembali sertifikat asli yang sempat digadaikan di BCA untuk kemudian menjaminkannya kembali kepada Tergugat I (Bank Panin) tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum [HAL 5]. Sebelumnya, Penggugat pernah menggugat Turut Tergugat I dan II dalam perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt yang diputus tidak dapat diterima oleh PN Jakarta Barat dan dikuatkan oleh PT DKI Jakarta, namun Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3477 K/Pdt/2021 mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian, menyatakan sah adanya pembayaran Rp. 1.540.000.000,- sebagai tanda bukti jual beli, menyatakan Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum keduanya secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil Rp. 1.540.000.000,- beserta bunga [HAL 6-10].\n\nSetelah putusan kasasi MA, Penggugat menguasai fisik objek sengketa, namun Tergugat III mengklaim kepemilikan atas nama pembeli lelang melalui Tergugat II [HAL 11-13]. Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi salah sasaran (error in persona) dan gugatan kabur (obscur libel), serta dalil pokok bahwa jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak sah secara hukum karena tidak dibuat akta di hadapan PPAT sesuai PP No. 10/1961, sehingga status hak tetap pada Turut Tergugat I [HAL 23-26]. Tergugat I menegaskan bahwa pembebanan Hak Tanggungan atas objek sengketa kepada Bank Panin adalah sah karena dilakukan oleh pemegang hak yang sah, dan eksekusi lelang dilakukan karena Turut Tergugat II wanprestasi dalam perjanjian kredit, sehingga tindakan Bank bukan perbuatan melawan hukum melainkan hak eksekutorial berdasarkan UU Hak Tanggungan [HAL 27-32]. Tergugat II menjawab bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan II terkait pengembalian uang, tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga Penggugat keliru menggugat Bank, KPKNL, dan Pembeli Lelang [HAL 34-39]. Tergugat II juga menyatakan lelang dilaksanakan sesuai prosedur PMK No. 213/PMK.06/2020 karena dokumen lengkap dan debitur wanprestasi, serta Pembeli Lelang (Tergugat III) adalah pihak beritikad baik yang dilindungi hukum [HAL 40-46].\n\nTergugat II menerbitkan surat penetapan jadwal lelang (Surat No. S-267/WKN.09/KNL.02/2022 tanggal 26 Januari 2022) setelah dokumen persyaratan lelang lengkap dan memenuhi legalitas formal [HAL 47]. Tergugat I telah memberitahukan rencana lelang kepada debitur (Penggugat) melalui surat tanggal 30 Juni 2020, dan Tergugat II telah mengumumkan pelaksanaan lelang sebanyak dua kali, yaitu selebaran tanggal 14 Juli 2020 dan surat kabar tanggal 29 Juli 2020 [HAL 47]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa lelang tidak dapat dilaksanakan karena adanya gugatan lain berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PMK Lelang, dengan alasan bahwa Penggugat tidak masuk dalam kriteria pihak yang berhak menghentikan lelang menurut Pasal 27 ayat (2) PMK Lelang (ahli waris, pihak dengan dokumen kepemilikan lain, atau perjanjian jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan) [HAL 47-48]. Tergugat II menegaskan bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya menghukum Turut Tergugat I dan II mengembalikan uang, tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga tindakan Penggugat menjaga objek sengketa justru merupakan pelanggaran terhadap penetapan eksekusi pengosongan [HAL 48]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi, sita jaminan (karena objek telah menjadi jaminan utang), dan putusan serta merta, dengan merujuk pada yurisprudensi dan SEMA terkait [HAL 48-50].\n\nTergugat III menjawab bahwa dalil Penggugat keliru karena putusan kasasi sebelumnya tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, melainkan hanya menyatakan sah surat penerimaan uang Rp. 1.540.000.000,- dan menghukum Turut Tergugat I dan II membayar ganti rugi [HAL 51-53]. Tergugat III menjelaskan bahwa ia mengetahui rencana lelang melalui website KPKNL pada awal Agustus 2020, melihat adanya catatan bahwa gugatan perkara No. 696/Pdt.G/2017/PN.JKT.BRT telah dicabut/ditolak, dan mengikuti lelang pada 12 Agustus 2020 dengan harga Rp. 1.801.000.900,- di atas nilai limit [HAL 53-54]. Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi dan SEMA, serta telah melakukan balik nama sertifikat atas namanya [HAL 54-58]. Tergugat III melakukan eksekusi pengosongan pada 6 Juli 2022 berdasarkan penetapan PN Jakarta Barat, di mana kuasa hukum Penggugat hadir dan menandatangani perjanjian waktu pengosongan, namun orang yang ditugaskan Penggugat (Darnah) tidak meninggalkan rumah [HAL 58-59]. Tergugat III menolak sita jaminan dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat II [HAL 59-61].\n\nTurut Tergugat III (sebagai pihak terkait data pertanahan) menjelaskan bahwa sertifikat Hak Milik No. 3495/Tomang semula adalah HGB atas nama Sudardjo, beralih ke Ny. Metty melalui jual beli notariil, kemudian beralih hak menjadi Hak Milik, dan dibebani Hak Tanggungan oleh Bank Panin [HAL 62-63]. Hak Tanggungan tersebut telah diroaya dan objek dilelang, sehingga kepemilikan beralih kepada Anthony Murdo Kahono (Tergugat III) sesuai prosedur pertanahan [HAL 63-64].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-24b) dan ahli perbankan Dr. AAD RUSYAD NURDIN yang berpendapat bahwa berdasarkan PMK No. 27/PMK.06/2016, lelang tidak dapat dilaksanakan jika ada gugatan dari pihak lain terkait kepemilikan, dan Penggugat sebagai pihak berkepentingan berhak memohon penghentian lelang [HAL 68-70]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (T1-1 s.d. TII-14) yang membuktikan perjanjian kredit, wanprestasi debitur, dan kelengkapan prosedur lelang [HAL 70-72]. Tergugat III dan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang membuktikan kemenangan lelang, pembayaran lunas, balik nama sertifikat, dan eksekusi pengosongan [HAL 72-74].\n\nMajelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan II (salah sasaran, gugatan kabur, keliru upaya hukum) karena pembuktian keterlibatan dan kesesuaian posita-petitum harus dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara [HAL 74-77]. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa objek sengketa adalah jaminan utang Turut Tergugat II di Bank Panin yang dilelang oleh Tergugat II, dan Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas dan beralih hak atas namanya [HAL 78-79].\n\nMengenai pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan lelang saat gugatan Penggugat masih dalam proses banding. Meskipun menurut ahli dan PMK No. 27/PMK.06/2016 Penggugat berhak memohon penghentian lelang, Majelis Hakim menekankan bahwa amar putusan Kasasi Nomor 3477 K/Pdt/2021 hanya menyatakan sah pembayaran Rp. 1.540.000.000,- sebagai tanda bukti jual beli dan menghukum Turut Tergugat I dan II membayar ganti rugi, namun **tidak ada amar yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa** [HAL 80-83]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menuntut pengembalian uang tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghentikan atau membatalkan lelang umum yang telah dilaksanakan secara prosedural [HAL 83-84].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim menolak seluruh petitum Penggugat, termasuk tuntutan sebagai pembeli sah, pembatalan lelang, dan perbuatan melawan hukum, serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.400.000,- [HAL 84-85]." + }, + "read": { + "input_chars": 8086, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (Bank), Tergugat II (Badan Eksekusi), Tergugat III (Pembeli Lelang), serta Turut Tergugat I dan II terkait sengketa tanah dan bangunan yang menjadi objek lelang eksekusi hak tanggungan. Penggugat meminta pengakuan sebagai pembeli sah, pembatalan lelang, dan penetapan perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan pengembalian uang dan tidak menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I dan telah membayar sejumlah uang sebagai tanda bukti jual beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa merupakan jaminan utang yang dibebani hak tanggungan atas nama Turut Tergugat II di Bank Panin.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melaksanakan lelang umum atas objek sengketa karena debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III memenangkan lelang, membayar harga lelang secara lunas, dan telah melakukan balik nama sertifikat atas namanya.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung sebelumnya hanya menyatakan sah pembayaran uang dan menghukum pengembalian ganti rugi, tanpa amar yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I mengambil kembali sertifikat asli dan menjaminkannya kembali kepada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak sah secara hukum karena tidak dibuat akta di hadapan PPAT.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa putusan kasasi sebelumnya tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat keliru sasaran.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang mengetahui rencana lelang dan mengikuti prosedur lelang dengan harga di atas nilai limit.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat para Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan yang telah dilelang oleh Badan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat III. Penggugat berdalil bahwa ia telah membayar sejumlah uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sah sebagai tanda bukti jual beli, namun objek sengketa justru dilelang dan beralih hak kepada Tergugat III. Para Tergugat membantah gugatan dengan menyatakan bahwa lelang dilaksanakan secara prosedural akibat wanprestasi debitur, dan Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas serta melakukan balik nama sertifikat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan pengembalian uang dan tidak menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan lelang atau menuntut pengembalian objek. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat para Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan yang telah dilelang oleh Badan Eksekusi Hak Tanggungan kepada Tergugat III. Penggugat berdalil bahwa ia telah membayar sejumlah uang berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang sah sebagai tanda bukti jual beli, namun objek sengketa justru dilelang dan beralih hak kepada Tergugat III. Para Tergugat membantah gugatan dengan menyatakan bahwa lelang dilaksanakan secara prosedural akibat wanprestasi debitur, dan Tergugat III adalah pembeli beritikad baik yang telah membayar lunas serta melakukan balik nama sertifikat. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa putusan kasasi sebelumnya hanya mengabulkan pengembalian uang dan tidak menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah objek sengketa, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan lelang atau menuntut pengembalian objek. Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli objek sengketa dari Turut Tergugat I dan telah membayar sejumlah uang sebagai tanda bukti jual beli berdasarkan putusan Mahkamah Agung.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa merupakan jaminan utang yang dibebani hak tanggungan atas nama Turut Tergugat II di Bank Panin.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melaksanakan lelang umum atas objek sengketa karena debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III memenangkan lelang, membayar harga lelang secara lunas, dan telah melakukan balik nama sertifikat atas namanya.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung sebelumnya hanya menyatakan sah pembayaran uang dan menghukum pengembalian ganti rugi, tanpa amar yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat I mengambil kembali sertifikat asli dan menjaminkannya kembali kepada Bank tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan jual beli tanah antara Penggugat dan Turut Tergugat I tidak sah secara hukum karena tidak dibuat akta di hadapan PPAT.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan bahwa putusan kasasi sebelumnya tidak menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat keliru sasaran.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang mengetahui rencana lelang dan mengikuti prosedur lelang dengan harga di atas nilai limit.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang beli tanah dari putusan pengadilan, tapi tanah itu malah dilelang bank dan sekarang jadi milik orang lain, kan saya berhak dapat tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31786, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam perikatan perjanjian. Pertanyaan dan sengketa dalam putusan berpusat pada gugatan 'Perbuatan Melawan Hukum' (tort) akibat pelelangan tanah, bukan sengketa wanprestasi atas perjanjian jual beli yang gagal. Teks pasal tidak menjadi dasar hukum utama yang dianalisis hakim untuk menjawab apakah pelelangan tersebut melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum substantif untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi inti pertanyaan dan sengketa. Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan bank/tergugat memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal) untuk menentukan apakah penggugat berhak atas ganti rugi atau status kepemilikan. Isi pasal langsung mengatur hak untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan bagian dari teori perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sama dengan Pasal 1365. Dalam pertimbangan hukum, hakim menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mencakup kelalaian atau kesembronoan. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang digunakan untuk menilai apakah tindakan pelelangan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang memuat unsur kelalaian/kesalahan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85736, + "completion_tokens": 4411 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..448c31e033ef48f2e91f67411719ad48b40f254f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.72, + "query": 9.271, + "relevance": 84.408, + "total": 211.455 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 61650, + "marked_chars": 61821 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk Sebagian;\n2. Menyatakan sah surat Perjanjian utang piutang yang dibuat antara\nPenggugat dan Tergugat;\n3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji\nkepada Penggugat;\n4. menghukum Tergugat untuk secara tunai dan sekaligus membayar\nsemua kerugian yang diderita oleh Penggugat uang sebesar\nRp.126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah);\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\n Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nRp296.600 (dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)\n6. Menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh DIAH TRI LESTARI,\nS.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasark" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 61821, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang dijamin dengan mobil, menuntut pembayaran sisa hutang dan kerugian. Sengketa berpusat pada jumlah hutang yang harus dibayar, keberadaan batas waktu pelunasan, serta klaim kerugian immateriil. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan memerintahkan pembayaran uang serta biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian utang piutang dengan jaminan satu unit mobil Mitsubishi Expander.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah pinjaman yang disepakati dalam perjanjian dan kwitansi adalah Rp135.000.000,- yang terdiri dari dua tahap pinjaman.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp9.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat setelah dikurangi pembayaran adalah Rp126.000.000,-.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat perjanjian memuat batas waktu pengembalian hutang pada tanggal 31 Mei 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp126.000.000,- hingga batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian immateriil berupa tercorengnya nama baik sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan atas mobil yang menjadi objek jaminan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] mengikatkan diri dalam surat perjanjian utang piutang dengan jaminan satu unit mobil Mitsubishi Expander tahun 2021. Jumlah pinjaman yang disepakati adalah Rp135.000.000,- yang diserahkan secara bertahap, dengan batas waktu pelunasan pada tanggal 31 Mei 2022. Tergugat hanya membayar sejumlah Rp9.000.000,- sehingga tersisa hutang sebesar Rp126.000.000,- yang tidak dibayar hingga batas waktu yang disepakati. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang sesuai perjanjian. Gugatan Penggugat untuk pembayaran sisa hutang materiil dikabulkan, namun gugatan untuk kerugian immateriil, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan menghukum Tergugat membayar sisa hutang Rp126.000.000,- dan biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] mengikatkan diri dalam surat perjanjian utang piutang dengan jaminan satu unit mobil Mitsubishi Expander tahun 2021. Jumlah pinjaman yang disepakati adalah Rp135.000.000,- yang diserahkan secara bertahap, dengan batas waktu pelunasan pada tanggal 31 Mei 2022. Tergugat hanya membayar sejumlah Rp9.000.000,- sehingga tersisa hutang sebesar Rp126.000.000,- yang tidak dibayar hingga batas waktu yang disepakati. Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa hutang sesuai perjanjian. Gugatan Penggugat untuk pembayaran sisa hutang materiil dikabulkan, namun gugatan untuk kerugian immateriil, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat hukum. Putusan menghukum Tergugat membayar sisa hutang Rp126.000.000,- dan biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian utang piutang dengan jaminan satu unit mobil Mitsubishi Expander.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jumlah pinjaman yang disepakati dalam perjanjian dan kwitansi adalah Rp135.000.000,- yang terdiri dari dua tahap pinjaman.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp9.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat setelah dikurangi pembayaran adalah Rp126.000.000,-.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat perjanjian memuat batas waktu pengembalian hutang pada tanggal 31 Mei 2022.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melunasi sisa hutang sebesar Rp126.000.000,- hingga batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerugian immateriil berupa tercorengnya nama baik sebesar Rp100.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengeluarkan penetapan sita jaminan atas mobil yang menjadi objek jaminan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman dengan jaminan mobil, tapi dia hanya bayar sedikit dan tidak lunas sampai batas waktu yang disepakati, bagaimana saya bisa menuntut sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20460, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1885 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1885 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1885: Jika suatu tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing berhak menuntut supaya tanda atas hak itu disimpan di tempat netral, dan berhak menyuluh membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kapan debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), baik melalui surat perintah maupun lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah debitur tidak melunasi hutang sampai batas waktu yang disepakati. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi karena tidak membayar sesuai tenggat waktu, sehingga pasal ini substantif untuk menjawab bagaimana menuntut sisa hutang akibat kelalaian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Dalam pertanyaan, penggugat ingin menuntut sisa hutang (dan potensi kerugian/bunga jika ada). Putusan mengutip pasal ini dalam pertimbangan hukumnya untuk dasar tuntutan pembayaran, menjadikannya relevan sebagai akibat hukum dari wanprestasi yang didalilkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan definisi perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan adanya ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian yang ada. Ini merupakan fondasi substantif sebelum membahas wanprestasi, sehingga relevan dengan konteks sengketa hutang piutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan mengutip pasal ini untuk memeriksa apakah perjanjian hutang piutang antara para pihak sah dan mengikat. Karena validitas perjanjian adalah prasyarat untuk menuntut pelunasan hutang, pasal ini relevan secara substantif dalam kerangka hukum sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Putusan mengutip pasal ini dalam amar putusan sebagai dasar hukum bahwa Tergugat wajib memenuhi isi perjanjian (melunasi hutang). Ini adalah prinsip utama yang menopang tuntutan pelunasan sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1885 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kepemilikan bersama atas tanda alas hak dan hak untuk meminta penyimpanan atau salinan. Isi pasal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa wanprestasi, hutang piutang, atau pelaksanaan perjanjian pinjaman uang. Dalam putusan, pasal ini (bersama HIR) hanya dikutip untuk masalah pembuktian (beban bukti), bukan sebagai dasar substantif tuntutan hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25202, + "completion_tokens": 1645 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5beadc49d06626dfec2e5fd5561a13e23a273725 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.981, + "query": 6.232, + "relevance": 84.685, + "total": 212.925 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28957, + "marked_chars": 29038 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29038, + "frame": "Penggugat [RISA WATTI, SE. M. AK] menggugat Tergugat [PT. MEGA AUTO FINANCE CABANG SURABAYA Cq PT. MEGA AUTO FINANCE PUSAT] atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pengambilan kendaraan tanpa izin pengadilan yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat melanggar hukum, menyatakan perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, serta memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp265.488.000,00 dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00. Gugatan ini dinyatakan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BMW dengan nomor perjanjian 2902300072 yang ditandatangani pada 15 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp195.998.000,00 dan angsuran selama 5 bulan sebesar Rp69.490.000,00 kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 18 November 2023, anak Penggugat membawa kendaraan BMW ke kantor Tergugat di Jl. Ais Nasution No. 35 A Surabaya untuk keperluan penggesekan nomor mesin dan rangka.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Petugas Tergugat bernama ARI SIREGAR mengambil kunci kontak mobil dari anak Penggugat dan kemudian membawa kabur kendaraan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat atas kejadian pengambilan kendaraan namun somasi tersebut tidak ditanggapi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2024, 21 Februari 2024, dan 28 Februari 2024 meskipun telah dipanggil secara sah melalui e-Summons.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [RISA WATTI, SE. M. AK] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [PT. MEGA AUTO FINANCE CABANG SURABAYA Cq PT. MEGA AUTO FINANCE PUSAT] dengan dalih Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih kendaraan BMW milik Penggugat pada 18 November 2023 tanpa izin pengadilan, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut penggantian kerugian dan pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [RISA WATTI, SE. M. AK] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [PT. MEGA AUTO FINANCE CABANG SURABAYA Cq PT. MEGA AUTO FINANCE PUSAT] dengan dalih Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil alih kendaraan BMW milik Penggugat pada 18 November 2023 tanpa izin pengadilan, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat menuntut penggantian kerugian dan pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tersebut menunjukkan Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan gugur dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Januari 2024.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor BMW dengan nomor perjanjian 2902300072 yang ditandatangani pada 15 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp195.998.000,00 dan angsuran selama 5 bulan sebesar Rp69.490.000,00 kepada Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 18 November 2023, anak Penggugat membawa kendaraan BMW ke kantor Tergugat di Jl. Ais Nasution No. 35 A Surabaya untuk keperluan penggesekan nomor mesin dan rangka.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Petugas Tergugat bernama ARI SIREGAR mengambil kunci kontak mobil dari anak Penggugat dan kemudian membawa kabur kendaraan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat atas kejadian pengambilan kendaraan namun somasi tersebut tidak ditanggapi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir di persidangan pada tanggal 31 Januari 2024, 21 Februari 2024, dan 28 Februari 2024 meskipun telah dipanggil secara sah melalui e-Summons.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur karena Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan beberapa angsuran mobil BMW, tapi anak saya bawa mobil ke kantor PT Mega Auto Finance untuk perbaikan dan mobilnya diambil paksa tanpa izin, lalu saya gugat tapi gugatan saya gugur karena saya tidak hadir di persidangan, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5440, + "candidates": [ + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang keabsahan perjanjian berdasarkan 'sebab' (causa). Pertanyaan fokus pada sengketa perbuatan melawan hukum (pengambilan mobil paksa) dan akibat hukum ketidakhadiran di persidangan, bukan pada keabsahan substansi perjanjian kredit atau pembayaran uang muka. Tidak ada dalil bahwa perjanjian tersebut batal karena sebab palsu atau terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Meskipun ada unsur perjanjian kredit (bayar angsuran), isu utama dalam pertanyaan adalah tindakan sepihak pihak lain (pengambilan mobil tanpa izin) yang merupakan perbuatan melawan hukum, serta status gugatan yang sudah gugur karena prosedural. Pasal ini tidak menjawab apakah ganti rugi dapat dituntut kembali setelah gugatan gugur, karena gugatan gugur berarti pemeriksaan substansi (termasuk pelanggaran perjanjian) tidak dilakukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Secara substantif, pengambilan mobil tanpa izin memang masuk ranah pasal ini. Namun, dalam konteks pertanyaan ini, gugatan Penggugat sudah dinyatakan 'gugur' (verval) karena ketidakhadiran di persidangan. Putusan gugur bersifat final untuk perkara tersebut (res judicata pro veritate) dalam konteks bahwa hak untuk menuntut dalam perkara itu telah hangus karena kelalaian prosedural. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak lagi menjadi dasar hukum yang 'aktif' atau 'relevan' untuk menjawab pertanyaan 'apakah saya bisa minta ganti rugi' dalam konteks melanjutkan perkara yang sama, karena pintu perkara telah tertutup. Relevansi pasal ini menjadi insidental karena isu hukumnya (perbuatan melawan hukum) tidak diperiksa lagi akibat gugurnya gugatan. Lebih tepat dikatakan bahwa prosedur (HIR) yang menutup akses ke pasal ini, sehingga pasal perdata substantif tidak lagi menjadi jawaban langsung untuk status perkara saat ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab orang lain atas perbuatan orang di bawah pengawasannya. Fakta dalam pertanyaan tidak menyebutkan bahwa anak pengguna mobil atau pihak PT Mega Auto Finance bertindak melalui bawahan yang menjadi tanggung jawab hukum tertentu dalam konteks vicarious liability yang disengketakan. Isu utamanya adalah tindakan langsung pengambilan mobil dan akibat hukum gugurnya gugatan. Tidak ada fakta yang mendukung penerapan tanggung jawab tidak langsung ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13035, + "completion_tokens": 1648 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7804d03f592a746c84e39fa215e2aadbf446c0c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_20_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.061, + "query": 2.604, + "relevance": 25.767, + "total": 148.467 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31329, + "marked_chars": 31410 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31410, + "frame": "Pemohon Dr. Soni Hartono mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Ristanto Ario, dengan alasan gangguan kognitif yang menyebabkan ketidakcakapan hukum, dan meminta pengadilan menetapkan Pemohon sebagai pengampu untuk mengelola aset ayahnya. Permohonan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena hakim menilai kondisi kesehatan Ristanto Ario telah membaik dan ia masih cakap bertindak dalam hukum. Akibat penolakan tersebut, Pemohon dibebani biaya perkara sebesar Rp1.222.700,00.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung sah dari Ristanto Ario dan Liza Lizardo yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ristanto Ario mengalami serangan jantung pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dirawat di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis pertama pada tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. Pukovisa Prawiryohajo menyimpulkan Ristanto Ario mengalami gangguan orientasi, memori, bahasa, eksekutif, dan visiokonstruksi yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis lanjutan pada tanggal 20 Desember 2023 oleh dokter yang sama menyimpulkan adanya perbaikan fungsi kognitif namun masih terdapat gangguan yang belum memadai untuk mengambil keputusan kompleks.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter menyarankan Ristanto Ario sementara memiliki pengampu untuk mengambil keputusan kompleks termasuk keputusan yang berdampak hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Melinda Lizardo menyatakan tanda tangan Ristanto Ario berubah-ubah dan ditolak oleh pihak bank.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi dari pihak bank untuk membantah atau menguatkan keterangan mengenai penolakan tanda tangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Observasi Hakim di kediaman Ristanto Ario pada tanggal 15 Maret 2024 menunjukkan kondisi kesehatan Ristanto Ario sudah mulai prima, ia masih datang ke kantor, menerima orderan klien, dan dapat menandatangani kontrak dengan tanda tangan yang sama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ristanto Ario dapat menceritakan pengalamannya membangun karir usaha dengan sangat baik.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Dr. Soni Hartono mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Ristanto Ario, dengan dalil bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kognitif akibat serangan jantung yang diderita sejak Agustus 2023, sehingga tidak cakap hukum dan membutuhkan pengampu untuk mengelola asetnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya gangguan memori, orientasi, dan eksekutif, serta keterangan saksi yang menyatakan tanda tangan Ristanto Ario ditolak oleh bank. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan observasi langsung dan menemukan bahwa kondisi kesehatan Ristanto Ario telah membaik, ia masih mampu menjalankan aktivitas bisnis, menerima klien, dan menandatangani dokumen dengan tanda tangan yang konsisten. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menetapkan bahwa Ristanto Ario masih cakap bertindak dalam hukum dan tidak memenuhi syarat untuk diampu, sehingga permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan Pemohon dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Dr. Soni Hartono mengajukan permohonan pengampuan terhadap ayahnya, Ristanto Ario, dengan dalil bahwa ayah kandungnya mengalami gangguan kognitif akibat serangan jantung yang diderita sejak Agustus 2023, sehingga tidak cakap hukum dan membutuhkan pengampu untuk mengelola asetnya. Pemohon mendasarkan permohonan pada hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya gangguan memori, orientasi, dan eksekutif, serta keterangan saksi yang menyatakan tanda tangan Ristanto Ario ditolak oleh bank. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melakukan observasi langsung dan menemukan bahwa kondisi kesehatan Ristanto Ario telah membaik, ia masih mampu menjalankan aktivitas bisnis, menerima klien, dan menandatangani dokumen dengan tanda tangan yang konsisten. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menetapkan bahwa Ristanto Ario masih cakap bertindak dalam hukum dan tidak memenuhi syarat untuk diampu, sehingga permohonan Pemohon ditolak seluruhnya dan Pemohon dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung sah dari Ristanto Ario dan Liza Lizardo yang telah meninggal dunia.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ristanto Ario mengalami serangan jantung pada tanggal 16 Agustus 2023 dan dirawat di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis pertama pada tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. Pukovisa Prawiryohajo menyimpulkan Ristanto Ario mengalami gangguan orientasi, memori, bahasa, eksekutif, dan visiokonstruksi yang menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis lanjutan pada tanggal 20 Desember 2023 oleh dokter yang sama menyimpulkan adanya perbaikan fungsi kognitif namun masih terdapat gangguan yang belum memadai untuk mengambil keputusan kompleks.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dokter menyarankan Ristanto Ario sementara memiliki pengampu untuk mengambil keputusan kompleks termasuk keputusan yang berdampak hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Melinda Lizardo menyatakan tanda tangan Ristanto Ario berubah-ubah dan ditolak oleh pihak bank.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi dari pihak bank untuk membantah atau menguatkan keterangan mengenai penolakan tanda tangan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Observasi Hakim di kediaman Ristanto Ario pada tanggal 15 Maret 2024 menunjukkan kondisi kesehatan Ristanto Ario sudah mulai prima, ia masih datang ke kantor, menerima orderan klien, dan dapat menandatangani kontrak dengan tanda tangan yang sama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ristanto Ario dapat menceritakan pengalamannya membangun karir usaha dengan sangat baik.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya ditolak urus aset ayah saya yang sakit jantung padahal dokter bilang dia butuh pengampu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16261, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif utama untuk pengampuan, yaitu keadaan 'selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap'. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah apakah kondisi ayah (sakit jantung/gangguan kognitif) memenuhi syarat ini. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menilai apakah pemohonan pengampuan beralasan; hakim menolak karena kondisi ayah tidak memenuhi kriteria 'selalu' dalam keadaan tersebut sesuai Pasal 433." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak keluarga sedarah untuk meminta pengampuan dan menjadi dasar kewenangan Pemohon mengajukan permohonan. Meskipun gugatan ditolak karena syarat substantif (Pasal 433) tidak terpenuhi, Pasal 434 tetap relevan karena menjadi kerangka hukum yang menentukan siapa yang berhak mengajukan dan atas dasar apa (keadaan dungu/gila/mata gelap) pengampuan dapat diminta, yang menjadi isu utama dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14899, + "completion_tokens": 1212 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_211_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_211_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e8f45e97f74d9c8a1a65b5c9e589b2c44cd53e23 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_211_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_211_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 64, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 373.903, + "read": 136.604, + "query": 2.502, + "relevance": 26.011, + "total": 539.115 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 195601, + "marked_chars": 196168 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk sebagian;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium);\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat VI untuk selebihnya;\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard);\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet\nOntvankelijke Verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp\n10.220.000.- ( sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah );\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh\nkami YUSWARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua serta ESTHAR OKTAVI, S.H.,\nM.H. dan KRISTIJAN PURWANDONO DJATI, S.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka\nHalaman 62 Putusan Perkara No. 211/ 2022/PN. JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 62\n\nhkama\nahkamah Agung Re" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134944, + "summary": "Penggugat Petrus Kuswandi menggugat Tergugat I (Ade Riba’i bin Ruslani), Tergugat II (PT. Taman Kota/Green Garden Residence), serta sejumlah Turut Tergugat (ahli waris penjual, notaris, dan instansi pemerintah) atas sengketa tanah seluas +130 M2 di Jalan Kedaung Salo RT. 012 RW. 006, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat IV), dibeli dari Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Pr. Beno bin Saijan dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai [HAL 4]. Sebelum pembelian, Penggugat melakukan survei lokasi dan pemeriksaan dokumen kepemilikan (Girik C No. 715, SPPT PBB, Surat Keterangan Warisan, dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah) [HAL 4-5]. Pada saat survei, Penggugat menemukan bangunan semi-permanen (bedeng seng dan teriplek) yang dibangun oleh Tergugat I; Tergugat I secara lisan berjanji akan membongkar bangunan tersebut secara sukarela jika Penggugat menggunakan tanahnya [HAL 5]. Penggugat juga membayar pajak BPHTB sebesar Rp. 18.295.000,- dan penjual membayar pajak penjualan sebesar Rp. 22.295.000,- pada November 2015 [HAL 5]. Penggugat kemudian mengurus sertifikasi tanah, namun Tergugat I menolak mengosongkan bangunan dengan alasan tanah tersebut disewa/dikontrakkan oleh Tergugat II, tanpa memperlihatkan bukti sewa yang valid pada saat itu [HAL 6]. Penggugat membatalkan permohonan sertipikat, membuat laporan kepolisian pada Agustus 2019, dan melayangkan somasi pada Februari 2020 [HAL 6-7]. Tergugat I membalas somasi dengan menolak pengosongan dan mengklaim sebagai penyewa sejak 1995 dari Tergugat II tanpa melampirkan bukti [HAL 7]. Tergugat II tidak menanggapi surat Penegasan Penggugat terkait adanya kontrak sewa [HAL 7-9]. Pada September 2021, Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Kontrak/Sewa No. 003/TK/VIII/2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang berjangka waktu 1 Agustus 2004 hingga 1 Agustus 2005, sehingga kontrak tersebut telah berakhir [HAL 8-9]. Penggugat menyoroti kerancuan letak objek tanah dalam kontrak tersebut (error in objecto) dan berakhirnya masa sewa [HAL 9]. Dalam pertemuan, Tergugat I setuju mengosongkan bangunan secara sukarela dengan syarat Penggugat memenuhi tiga ketentuan: menunjukkan SPPT PBB atas nama Penggugat, surat dari Tergugat II yang menegaskan status sewa, dan penjelasan mengenai aset yang diserahkan Tergugat II pada pemerintah [HAL 9-10]. Penggugat memenuhi syarat tersebut pada Oktober 2021 dengan melampirkan SPPT PBB, surat balasan Tergugat II, dan peta batas wilayah yang menunjukkan lokasi sengketa berbeda dengan lokasi aset pemerintah [HAL 10-11]. Namun, Tergugat I tetap menolak mengosongkan bangunan dengan dalih tanah adalah Tanah Negara dan menempati secara sah, serta berdalih azas pemisahan horisontal [HAL 11-12]. Penggugat melakukan pemagaran tanah pada Oktober 2021 dan mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Penggugat [HAL 12-14]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan kontrak sewa Tergugat I-II, pernyataan perbuatan melawan hukum, penghukuman Tergugat I mengosongkan bangunan, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.180.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-16]. Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel serta Rekonvensi untuk membatalkan AJB Penggugat, dengan dalih Penggugat bukan pembeli beritikad baik karena mengetahui bangunan di atas tanah, jual beli cacat hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris (ada 4 ahli waris: Inah, Tabrani, Juriah, Sanwari), dan letak objek tanah tidak jelas [HAL 19-26]. Tergugat II menolak gugatan dengan alasan Penggugat beritikad buruk karena mengetahui sengketa saat membeli, jual beli tidak sah karena ahli waris yang digelapkan, dan Tergugat I hanya penyewa sah dari Tergugat II yang telah membebaskan tanah tersebut sejak 1975 [HAL 26-34]. Turut Tergugat I (Juriah) dan Turut Tergugat II (Sanwari) mengakui sebagai ahli waris dan penjual tanah, menerima pembayaran, dan membenarkan janji lisan Tergugat I untuk membongkar bangunan jika Penggugat membutuhkan tempat, namun tidak mengetahui perkembangan sengketa selanjutnya [HAL 34-37]. Turut Tergugat V, VIII, dan XI menolak gugatan dengan menyatakan dokumen yang diajukan Penggugat hanya bentuk pelayanan publik dan tidak ada perbuatan melawan hukum dari mereka [HAL 37-40]. Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan meminta dikeluarkan dari perkara karena tidak terlibat langsung [HAL 39-40]. Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis mulai dari KTP, AJB, dokumen pajak, surat warisan, gambar tanah, hingga korespondensi dan kontrak sewa [HAL 40-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 62724, + "summary": "Penggugat Petrus Kuswandi menggugat Tergugat I (Ade Riba’i bin Ruslani), Tergugat II (PT. Taman Kota/Green Garden Residence), serta sejumlah Turut Tergugat (ahli waris penjual, notaris, dan instansi pemerintah) atas sengketa tanah seluas +130 M2 di Jalan Kedaung Salo RT. 012 RW. 006, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat IV), dibeli dari Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Pr. Beno bin Saijan dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai [HAL 4]. Sebelum pembelian, Penggugat melakukan survei lokasi dan pemeriksaan dokumen kepemilikan (Girik C No. 715, SPPT PBB, Surat Keterangan Warisan, dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah) [HAL 4-5]. Pada saat survei, Penggugat menemukan bangunan semi-permanen (bedeng seng dan teriplek) yang dibangun oleh Tergugat I; Tergugat I secara lisan berjanji akan membongkar bangunan tersebut secara sukarela jika Penggugat menggunakan tanahnya [HAL 5]. Penggugat juga membayar pajak BPHTB sebesar Rp. 18.295.000,- dan penjual membayar pajak penjualan sebesar Rp. 22.295.000,- pada November 2015 [HAL 5]. Penggugat kemudian mengurus sertifikasi tanah, namun Tergugat I menolak mengosongkan bangunan dengan alasan tanah tersebut disewa/dikontrakkan oleh Tergugat II, tanpa memperlihatkan bukti sewa yang valid pada saat itu [HAL 6]. Penggugat membatalkan permohonan sertipikat, membuat laporan kepolisian pada Agustus 2019, dan melayangkan somasi pada Februari 2020 [HAL 6-7]. Tergugat I membalas somasi dengan menolak pengosongan dan mengklaim sebagai penyewa sejak 1995 dari Tergugat II tanpa melampirkan bukti [HAL 7]. Tergugat II tidak menanggapi surat Penegasan Penggugat terkait adanya kontrak sewa [HAL 7-9]. Pada September 2021, Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Kontrak/Sewa No. 003/TK/VIII/2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang berjangka waktu 1 Agustus 2004 hingga 1 Agustus 2005, sehingga kontrak tersebut telah berakhir [HAL 8-9]. Penggugat menyoroti kerancuan letak objek tanah dalam kontrak tersebut (error in objecto) dan berakhirnya masa sewa [HAL 9]. Dalam pertemuan, Tergugat I setuju mengosongkan bangunan secara sukarela dengan syarat Penggugat memenuhi tiga ketentuan: menunjukkan SPPT PBB atas nama Penggugat, surat dari Tergugat II yang menegaskan status sewa, dan penjelasan mengenai aset yang diserahkan Tergugat II pada pemerintah [HAL 9-10]. Penggugat memenuhi syarat tersebut pada Oktober 2021 dengan melampirkan SPPT PBB, surat balasan Tergugat II, dan peta batas wilayah yang menunjukkan lokasi sengketa berbeda dengan lokasi aset pemerintah [HAL 10-11]. Namun, Tergugat I tetap menolak mengosongkan bangunan dengan dalih tanah adalah Tanah Negara dan menempati secara sah, serta berdalih azas pemisahan horisontal [HAL 11-12]. Penggugat melakukan pemagaran tanah pada Oktober 2021 dan mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Penggugat [HAL 12-14]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan kontrak sewa Tergugat I-II, pernyataan perbuatan melawan hukum, penghukuman Tergugat I mengosongkan bangunan, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.180.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-16]. Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel serta Rekonvensi untuk membatalkan AJB Penggugat, dengan dalih Penggugat bukan pembeli beritikad baik karena mengetahui bangunan di atas tanah, jual beli cacat hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris (ada 4 ahli waris: Inah, Tabrani, Juriah, Sanwari), dan letak objek tanah tidak jelas [HAL 19-26]. Tergugat II menolak gugatan dengan alasan Penggugat beritikad buruk karena mengetahui sengketa saat membeli, jual beli tidak sah karena ahli waris yang digelapkan, dan Tergugat I hanya penyewa sah dari Tergugat II yang telah membebaskan tanah tersebut sejak 1975 [HAL 26-34]. Turut Tergugat I (Juriah) dan Turut Tergugat II (Sanwari) mengakui sebagai ahli waris dan penjual tanah, menerima pembayaran, dan membenarkan janji lisan Tergugat I untuk membongkar bangunan jika Penggugat membutuhkan tempat, namun tidak mengetahui perkembangan sengketa selanjutnya [HAL 34-37]. Turut Tergugat V, VIII, dan XI menolak gugatan dengan menyatakan dokumen yang diajukan Penggugat hanya bentuk pelayanan publik dan tidak ada perbuatan melawan hukum dari mereka [HAL 37-40]. Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan meminta dikeluarkan dari perkara karena tidak terlibat langsung [HAL 39-40]. Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis mulai dari KTP, AJB, dokumen pajak, surat warisan, gambar tanah, hingga korespondensi dan kontrak sewa [HAL 40-44]. Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti tertulis dan saksi untuk memperkuat dalil mereka, termasuk bukti kontrak sewa, kwitansi, girik, dan akta jual beli sebelumnya, serta kesaksian mengenai batas tanah, sejarah kepemilikan, dan klaim sewa dari PT. Taman Kota [HAL 44-56]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Oktober 2022 [HAL 56]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan dalil gugatan sudah cukup jelas mengenai letak tanah [HAL 57-60]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris almarhum Sainah dan almarhum H. Tabrani yang merupakan anak dari almarhum Pr. Beno bin Saijan, sehingga gugatan dianggap cacat formil [HAL 58-59]. Akibatnya, gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima [HAL 61-62]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 10.220.000,- [HAL 62-64]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Petrus Kuswandi menggugat Tergugat I (Ade Riba’i bin Ruslani), Tergugat II (PT. Taman Kota/Green Garden Residence), serta sejumlah Turut Tergugat (ahli waris penjual, notaris, dan instansi pemerintah) atas sengketa tanah seluas +130 M2 di Jalan Kedaung Salo RT. 012 RW. 006, Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat [HAL 1-3]. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 955/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga (Turut Tergugat IV), dibeli dari Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris almarhum Pr. Beno bin Saijan dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai [HAL 4]. Sebelum pembelian, Penggugat melakukan survei lokasi dan pemeriksaan dokumen kepemilikan (Girik C No. 715, SPPT PBB, Surat Keterangan Warisan, dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Lurah) [HAL 4-5]. Pada saat survei, Penggugat menemukan bangunan semi-permanen (bedeng seng dan teriplek) yang dibangun oleh Tergugat I; Tergugat I secara lisan berjanji akan membongkar bangunan tersebut secara sukarela jika Penggugat menggunakan tanahnya [HAL 5]. Penggugat juga membayar pajak BPHTB sebesar Rp. 18.295.000,- dan penjual membayar pajak penjualan sebesar Rp. 22.295.000,- pada November 2015 [HAL 5]. Penggugat kemudian mengurus sertifikasi tanah, namun Tergugat I menolak mengosongkan bangunan dengan alasan tanah tersebut disewa/dikontrakkan oleh Tergugat II, tanpa memperlihatkan bukti sewa yang valid pada saat itu [HAL 6]. Penggugat membatalkan permohonan sertipikat, membuat laporan kepolisian pada Agustus 2019, dan melayangkan somasi pada Februari 2020 [HAL 6-7]. Tergugat I membalas somasi dengan menolak pengosongan dan mengklaim sebagai penyewa sejak 1995 dari Tergugat II tanpa melampirkan bukti [HAL 7]. Tergugat II tidak menanggapi surat Penegasan Penggugat terkait adanya kontrak sewa [HAL 7-9]. Pada September 2021, Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Kontrak/Sewa No. 003/TK/VIII/2004 antara Tergugat II dengan Tergugat I yang berjangka waktu 1 Agustus 2004 hingga 1 Agustus 2005, sehingga kontrak tersebut telah berakhir [HAL 8-9]. Penggugat menyoroti kerancuan letak objek tanah dalam kontrak tersebut (error in objecto) dan berakhirnya masa sewa [HAL 9]. Dalam pertemuan, Tergugat I setuju mengosongkan bangunan secara sukarela dengan syarat Penggugat memenuhi tiga ketentuan: menunjukkan SPPT PBB atas nama Penggugat, surat dari Tergugat II yang menegaskan status sewa, dan penjelasan mengenai aset yang diserahkan Tergugat II pada pemerintah [HAL 9-10]. Penggugat memenuhi syarat tersebut pada Oktober 2021 dengan melampirkan SPPT PBB, surat balasan Tergugat II, dan peta batas wilayah yang menunjukkan lokasi sengketa berbeda dengan lokasi aset pemerintah [HAL 10-11]. Namun, Tergugat I tetap menolak mengosongkan bangunan dengan dalih tanah adalah Tanah Negara dan menempati secara sah, serta berdalih azas pemisahan horisontal [HAL 11-12]. Penggugat melakukan pemagaran tanah pada Oktober 2021 dan mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang merugikan Penggugat [HAL 12-14]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan kontrak sewa Tergugat I-II, pernyataan perbuatan melawan hukum, penghukuman Tergugat I mengosongkan bangunan, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 2.180.000.000,- secara tanggung renteng [HAL 14-16]. Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel serta Rekonvensi untuk membatalkan AJB Penggugat, dengan dalih Penggugat bukan pembeli beritikad baik karena mengetahui bangunan di atas tanah, jual beli cacat hukum karena tidak melibatkan seluruh ahli waris (ada 4 ahli waris: Inah, Tabrani, Juriah, Sanwari), dan letak objek tanah tidak jelas [HAL 19-26]. Tergugat II menolak gugatan dengan alasan Penggugat beritikad buruk karena mengetahui sengketa saat membeli, jual beli tidak sah karena ahli waris yang digelapkan, dan Tergugat I hanya penyewa sah dari Tergugat II yang telah membebaskan tanah tersebut sejak 1975 [HAL 26-34]. Turut Tergugat I (Juriah) dan Turut Tergugat II (Sanwari) mengakui sebagai ahli waris dan penjual tanah, menerima pembayaran, dan membenarkan janji lisan Tergugat I untuk membongkar bangunan jika Penggugat membutuhkan tempat, namun tidak mengetahui perkembangan sengketa selanjutnya [HAL 34-37]. Turut Tergugat V, VIII, dan XI menolak gugatan dengan menyatakan dokumen yang diajukan Penggugat hanya bentuk pelayanan publik dan tidak ada perbuatan melawan hukum dari mereka [HAL 37-40]. Turut Tergugat VI mengajukan eksepsi Obscuur Libel dan meminta dikeluarkan dari perkara karena tidak terlibat langsung [HAL 39-40]. Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis mulai dari KTP, AJB, dokumen pajak, surat warisan, gambar tanah, hingga korespondensi dan kontrak sewa [HAL 40-44]. Tergugat I dan Tergugat II juga mengajukan bukti tertulis dan saksi untuk memperkuat dalil mereka, termasuk bukti kontrak sewa, kwitansi, girik, dan akta jual beli sebelumnya, serta kesaksian mengenai batas tanah, sejarah kepemilikan, dan klaim sewa dari PT. Taman Kota [HAL 44-56]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 17 Oktober 2022 [HAL 56]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan dalil gugatan sudah cukup jelas mengenai letak tanah [HAL 57-60]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris almarhum Sainah dan almarhum H. Tabrani yang merupakan anak dari almarhum Pr. Beno bin Saijan, sehingga gugatan dianggap cacat formil [HAL 58-59]. Akibatnya, gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima [HAL 61-62]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 10.220.000,- [HAL 62-64]." + }, + "read": { + "input_chars": 5940, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan sejumlah Turut Tergugat atas sengketa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan kontrak sewa, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan bangunan, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak ahli waris penjual.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas lebih dari 130 M2 dari ahli waris penjual melalui Akta Jual Beli dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan survei lokasi dan menemukan bangunan semi-permanen milik Tergugat I yang dibangun di atas tanah yang dibeli.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji secara lisan akan membongkar bangunan tersebut secara sukarela jika Penggugat menggunakan tanahnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar pajak BPHTB sebesar Rp. 18.295.000,- dan penjual membayar pajak penjualan sebesar Rp. 22.295.000,- pada November 2015.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menolak mengosongkan bangunan dengan alasan tanah tersebut disewa atau dikontrakkan oleh Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Kontrak/Sewa No. 003/TK/VIII/2004 yang berjangka waktu 1 Agustus 2004 hingga 1 Agustus 2005.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memenuhi syarat pengosongan bangunan yang diajukan Tergugat I pada Oktober 2021 dengan melampirkan SPPT PBB, surat balasan Tergugat II, dan peta batas wilayah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tetap menolak mengosongkan bangunan dengan dalih tanah adalah Tanah Negara dan menempati secara sah.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona, Obscuur Libel, dan Rekonvensi untuk membatalkan Akta Jual Beli Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak gugatan dengan alasan Penggugat beritikad buruk dan jual beli tidak sah karena ahli waris yang digelapkan.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui sebagai ahli waris dan penjual tanah serta menerima pembayaran.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel karena dalil gugatan sudah cukup jelas.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris almarhum Sainah dan almarhum H. Tabrani.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil kurang pihak.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan sejumlah Turut Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah berdasarkan Akta Jual Beli dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai, serta telah membayar pajak BPHTB. Sengketa muncul karena Tergugat I menempati bangunan semi-permanen di atas tanah tersebut dan menolak mengosongkannya dengan alasan adanya kontrak sewa dengan Tergugat II, meskipun kontrak yang diajukan telah berakhir pada 2005. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pembatalan kontrak sewa, pengosongan bangunan, dan ganti rugi. Tergugat I dan II membantah dengan dalih ketidakabsahan jual beli dan status sewa. Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris penjual. Akibatnya, gugatan pokok dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan sejumlah Turut Tergugat terkait sengketa tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Penggugat dalil menjadi pemilik sah tanah berdasarkan Akta Jual Beli dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai, serta telah membayar pajak BPHTB. Sengketa muncul karena Tergugat I menempati bangunan semi-permanen di atas tanah tersebut dan menolak mengosongkannya dengan alasan adanya kontrak sewa dengan Tergugat II, meskipun kontrak yang diajukan telah berakhir pada 2005. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan, pembatalan kontrak sewa, pengosongan bangunan, dan ganti rugi. Tergugat I dan II membantah dengan dalih ketidakabsahan jual beli dan status sewa. Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris penjual. Akibatnya, gugatan pokok dan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas lebih dari 130 M2 dari ahli waris penjual melalui Akta Jual Beli dengan harga Rp. 92.000.000,- yang telah dibayar tunai.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan survei lokasi dan menemukan bangunan semi-permanen milik Tergugat I yang dibangun di atas tanah yang dibeli.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I berjanji secara lisan akan membongkar bangunan tersebut secara sukarela jika Penggugat menggunakan tanahnya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar pajak BPHTB sebesar Rp. 18.295.000,- dan penjual membayar pajak penjualan sebesar Rp. 22.295.000,- pada November 2015.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menolak mengosongkan bangunan dengan alasan tanah tersebut disewa atau dikontrakkan oleh Tergugat II.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menyerahkan foto copy Surat Perjanjian Kontrak/Sewa No. 003/TK/VIII/2004 yang berjangka waktu 1 Agustus 2004 hingga 1 Agustus 2005.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memenuhi syarat pengosongan bangunan yang diajukan Tergugat I pada Oktober 2021 dengan melampirkan SPPT PBB, surat balasan Tergugat II, dan peta batas wilayah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tetap menolak mengosongkan bangunan dengan dalih tanah adalah Tanah Negara dan menempati secara sah.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona, Obscuur Libel, dan Rekonvensi untuk membatalkan Akta Jual Beli Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak gugatan dengan alasan Penggugat beritikad buruk dan jual beli tidak sah karena ahli waris yang digelapkan.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengakui sebagai ahli waris dan penjual tanah serta menerima pembayaran.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Error in Persona dan Obscuur Libel karena dalil gugatan sudah cukup jelas.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan ahli waris almarhum Sainah dan almarhum H. Tabrani.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil kurang pihak.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dan bayar lunas, tapi orang yang bikin bangunan di situ menolak pindah padahal kontrak sewanya sudah lama habis, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19740, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pokok ('Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum'). Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil (kurang pihak), pasal ini substantif karena menjadi teori hukum yang diuji untuk menjawab pertanyaan mengenai akibat hukum dari pendirian bangunan tanpa hak setelah kontrak habis." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67759, + "completion_tokens": 4439 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..690054a68de291b15fc6ab1f277fed917da3a106 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 150.848, + "query": 3.361, + "relevance": 46.361, + "total": 200.632 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 101885, + "marked_chars": 102155 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI,\n1.\nMengabulkan Eksepsi Tergugat I;\n2.\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak\nDapat Diterima;\n3.\nMemerintahkan kedua belah pihak\nuntuk tidak melanjutkan persidangan perkara a quo;\n4.\nMembebankan biaya perkara kepada\nPenggugat sebesar Rp.1.280.000,-(satu juta dua ratus delapan puluh ribu\nrupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023,\noleh Sri Hartati, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Dr Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MH\ndan Tornado Edmawan, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5\nSeptember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota\ntersebut, dibantu oleh Nur Irfan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa\nTergugat II;\nHAKIM-HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA MAJELIS,\nHalaman 30 dari 31 Putusan Sela Nomor 215/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102155, + "frame": "Penggugat [RICO TANPALAR] menggugat Tergugat I [ETTY RASYID] dan Tergugat II [KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN] dengan inti sengketa mengenai keabsahan Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 antara Tergugat I dan almarhum Hendra Satya Tan Palar (yang didalilkan sebagai ayah Penggugat dengan nama lain Troy Palar). Penggugat meminta pembatalan perkawinan tersebut, pernyataan batal demi hukumnya akta nikah, serta pengembalian harta benda atau ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan sela menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Hendra Satya Tan Palar menikah dengan Tergugat I pada tanggal 6 Juni 1971 menggunakan nama Troy Palar yang dicatatkan oleh Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa nama Troy Palar adalah nama panggilan atau alias dari Hendra Satya Tan Palar yang tidak pernah berganti nama secara resmi melalui penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Hendra Satya Tan Palar masih terikat perkawinan dengan Tan Emma (ibu Penggugat) saat menikah dengan Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah dan bangunan seluas 256 M2 di Jakarta Selatan yang atas nama almarhum Hendra Satya Tan Palar selama kurang lebih 13 tahun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa perkara pembatalan perkawinan orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pernikahan telah dilangsungkan sejak tahun 1971.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki status sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membenarkan bahwa Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 dengan mempelai Troy Palar dan Etty Rasyid telah diterbitkan pada tahun 1971.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa para pihak dalam Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 semuanya beragama Islam.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kewenangan perkara berada pada Pengadilan Agama.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [RICO TANPALAR] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [ETTY RASYID] dan Tergugat II [KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN] di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan ini bermula dari sengketa mengenai keabsahan Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1971 antara Tergugat I dan seorang pria bernama Troy Palar. Penggugat mendalilkan bahwa Troy Palar adalah nama lain dari almarhum Hendra Satya Tan Palar, ayah kandungnya, yang saat itu masih terikat perkawinan dengan ibu Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perkawinan tersebut, pernyataan batal demi hukum akta nikah, serta pengembalian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan atau ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa perkara pembatalan perkawinan orang Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Tergugat II membenarkan penerbitan akta nikah tersebut berdasarkan data pendaftaran pada masa itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dengan alasan bahwa para pihak dalam akta nikah tersebut beragama Islam, sehingga perkara berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan para pihak diperintahkan untuk tidak melanjutkan persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [RICO TANPALAR] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [ETTY RASYID] dan Tergugat II [KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN] di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan ini bermula dari sengketa mengenai keabsahan Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tahun 1971 antara Tergugat I dan seorang pria bernama Troy Palar. Penggugat mendalilkan bahwa Troy Palar adalah nama lain dari almarhum Hendra Satya Tan Palar, ayah kandungnya, yang saat itu masih terikat perkawinan dengan ibu Penggugat. Penggugat menuntut pembatalan perkawinan tersebut, pernyataan batal demi hukum akta nikah, serta pengembalian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan atau ganti rugi. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa perkara pembatalan perkawinan orang Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Tergugat II membenarkan penerbitan akta nikah tersebut berdasarkan data pendaftaran pada masa itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dengan alasan bahwa para pihak dalam akta nikah tersebut beragama Islam, sehingga perkara berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan para pihak diperintahkan untuk tidak melanjutkan persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Hendra Satya Tan Palar menikah dengan Tergugat I pada tanggal 6 Juni 1971 menggunakan nama Troy Palar yang dicatatkan oleh Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa nama Troy Palar adalah nama panggilan atau alias dari Hendra Satya Tan Palar yang tidak pernah berganti nama secara resmi melalui penetapan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Hendra Satya Tan Palar masih terikat perkawinan dengan Tan Emma (ibu Penggugat) saat menikah dengan Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai tanah dan bangunan seluas 256 M2 di Jakarta Selatan yang atas nama almarhum Hendra Satya Tan Palar selama kurang lebih 13 tahun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa perkara pembatalan perkawinan orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena pernikahan telah dilangsungkan sejak tahun 1971.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki status sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membenarkan bahwa Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 dengan mempelai Troy Palar dan Etty Rasyid telah diterbitkan pada tahun 1971.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa para pihak dalam Akta Nikah Nomor 575/38/VI/1971 semuanya beragama Islam.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kewenangan perkara berada pada Pengadilan Agama.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya menikah lagi dengan nama lain saat masih punya istri sah, lalu istri keduanya menguasai tanah warisan, apakah saya bisa membatalkan pernikahan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17096, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berfokus pada pembatalan perkawinan (hukum keluarga/perkawinan) dan sengketa tanah warisan. Pasal 1365 mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian. Meskipun dalam pertimbangan putusan disebutkan Penggugat mendalilkan 'perbuatan melawan hukum', inti sengketa utama adalah kewenangan pengadilan atas pembatalan perkawinan orang Islam (hukum perkawinan) dan status akta nikah. Hukum perkawinan dan pembatalannya diatur di luar KUHPerdata (UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama). Selain itu, gugatan pembatalan perkawinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan teori perbuatan melawan hukum karena menyangkut status pribadi dan administrasi sipil yang menjadi ranah khusus. Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar substantif utama untuk menjawab apakah pernikahan *bisa dibatalkan* secara hukum perkawinan, melainkan hanya alat bukti atau dalil alternatif yang akhirnya tidak menjadi pokok pemeriksaan karena eksepsi kompetensi absolut dikabulkan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34517, + "completion_tokens": 1539 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f100e5372274112299da2c0e08b6eefa6e3e0b35 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_215_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.053, + "query": 8.764, + "relevance": 30.161, + "total": 110.007 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26431, + "marked_chars": 26503 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26503, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali sah dari anak-anaknya yang masih di bawah umur serta mengizinkan pengalihan hak atas properti tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan mantan istri telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mantan istri menandatangani Akta Notaris Kesepakatan Bersama yang membagi harta gono-gini, di mana Pemohon mendapatkan hak penuh atas tanah dan bangunan serta menjadi wali dari anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak laki-laki yang masih di bawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon sejak perceraian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik No. 4849.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon belum berusia dewasa sehingga memerlukan persetujuan pengadilan untuk perbuatan hukum terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar diizinkan menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan yang tercatat atas namanya, serta ditetapkan sebagai wali sah dari anak-anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah perceraian, ia telah mendapatkan hak penuh atas properti tersebut melalui akta notaris kesepakatan bersama dengan mantan istri, dan kini membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup serta pendidikan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhannya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti surat serta kesaksian, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya dan mengizinkan Pemohon untuk menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar diizinkan menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan yang tercatat atas namanya, serta ditetapkan sebagai wali sah dari anak-anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon berdalih bahwa setelah perceraian, ia telah mendapatkan hak penuh atas properti tersebut melalui akta notaris kesepakatan bersama dengan mantan istri, dan kini membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup serta pendidikan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhannya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan setelah mempertimbangkan bukti surat serta kesaksian, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan. Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya dan mengizinkan Pemohon untuk menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan mantan istri telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan pengadilan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan mantan istri menandatangani Akta Notaris Kesepakatan Bersama yang membagi harta gono-gini, di mana Pemohon mendapatkan hak penuh atas tanah dan bangunan serta menjadi wali dari anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki dua orang anak laki-laki yang masih di bawah umur dan berada dalam pengasuhan Pemohon sejak perceraian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik No. 4849.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual atau mengalihkan kredit atas tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon belum berusia dewasa sehingga memerlukan persetujuan pengadilan untuk perbuatan hukum terkait pengalihan hak atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai dan dapat hak penuh atas tanah atas nama saya, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanahnya untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9931, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (termasuk orang tua yang ditunjuk sebagai wali) untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab substansi pertanyaan mengenai kebolehan menjual tanah milik anak untuk kepentingan hidup mereka, karena prosedur hukum yang diperlukan adalah mendapatkan izin pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12418, + "completion_tokens": 774 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_218_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_218_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9182bd69f70b9b605aac1f6761a0524e8d8d8164 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_218_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,250 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_218_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.069, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 166.475, + "query": 8.109, + "relevance": 61.654, + "total": 236.307 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 85135, + "marked_chars": 85378 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah dipanggil\nsecara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk selauruhnya dengan tanpa\nhadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (Verstek) ;\n3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penunjukan\nDistributor dengan Nomor MoU: 00054/RSS-MoU/IX/2019 tanggal 26\nSeptember 2019 ;\n4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada\nPenggugat ;\n5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagai\nberikut:\nKerugian (materill)\n1)\nKewajiban TERGUGAT I : Rp\n144.493.060,-\n2)\nDenda 1.151%o dari tunggakan : Rp\n166.311.512,-\n3)\nKerugian barang retur : Rp\n31.649.000,-\n4)\nBiaya Tranportasi dan Informasi : Rp\n50.000.000,-\nHalaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85378, + "frame": "PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES menggugat PT. SAPUTERA AGRO TEKNOLOGI INDONESIA dan pihak terkait atas wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor yang melibatkan ketidaklunasan pembayaran piutang barang dagangan. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran kerugian materil, serta jaminan sita dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan wanprestasi dan kewajiban membayar kerugian materil, namun menolak klaim kerugian immateril, sita jaminan, uang paksa, dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor Nomor 00054/RSS-MoU/IX/2019 pada tanggal 26 September 2019.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pemesanan barang dari Penggugat berdasarkan Purchase Order Nomor 01/SATI-MDN/XI/2019 dan Nomor 03/SATI-MDN/XII/2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima barang yang dikirimkan berdasarkan tanda terima Nomor 018/RSS-MDN/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 dan tanda terima Nomor 025/RSS-MDN/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 151.245.600,- dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menarik barang yang masih tersisa dan belum terjual sebanyak tiga kali pada tanggal 28 Januari 2020, 30 Januari 2020, dan satu kali lainnya dengan total nilai Rp 15.824.540,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat setelah dikurangi nilai barang yang ditarik menjadi sebesar Rp 144.493.060,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan keterlambatan pembayaran selama 1.151 hari kalender dari jangka tempo yang ditentukan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 40.000.000,-.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kerugian immateril berupa kerusakan nama merek sebesar Rp 2.000.000.000,-.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas sertifikat hak milik Nomor 03904.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- per hari.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES menggugat PT. SAPUTERA AGRO TEKNOLOGI INDONESIA dan pihak terkait karena wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian penunjukan distributor yang ditandatangani pada 26 September 2019, di mana Tergugat I bertindak sebagai distributor. Tergugat I telah menerima barang dagangan dari Penggugat berdasarkan dua purchase order pada November dan Desember 2019, namun tidak melunasi pembayaran sesuai jatuh tempo. Penggugat kemudian menarik barang yang belum terjual dengan total nilai Rp 15.824.540,- untuk mengurangi piutang, sehingga sisa kewajiban Tergugat I menjadi Rp 144.493.060,-. Tergugat I juga telah membayar sebagian sebesar Rp 40.000.000,-. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, denda keterlambatan, kerugian barang retur, biaya transportasi, serta kerugian immateril atas kerusakan merek, ditambah jaminan sita dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusan verstek, menyatakan Tergugat I wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian. Hakim menetapkan kewajiban membayar kerugian materil sebesar Rp 352.253.652,- yang terdiri dari sisa hutang, denda keterlambatan, kerugian retur, dan biaya transportasi, dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateril karena tidak dibuktikan secara kongkrit, menolak permohonan sita jaminan karena tidak pernah diterbitkan penetapan sita, menolak uang paksa karena pokok perkara adalah pembayaran uang, serta menolak permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu karena tidak memenuhi syarat formal. Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. RINTIS SEJAHTERA SUKSES menggugat PT. SAPUTERA AGRO TEKNOLOGI INDONESIA dan pihak terkait karena wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor. Gugatan ini bermula dari adanya perjanjian penunjukan distributor yang ditandatangani pada 26 September 2019, di mana Tergugat I bertindak sebagai distributor. Tergugat I telah menerima barang dagangan dari Penggugat berdasarkan dua purchase order pada November dan Desember 2019, namun tidak melunasi pembayaran sesuai jatuh tempo. Penggugat kemudian menarik barang yang belum terjual dengan total nilai Rp 15.824.540,- untuk mengurangi piutang, sehingga sisa kewajiban Tergugat I menjadi Rp 144.493.060,-. Tergugat I juga telah membayar sebagian sebesar Rp 40.000.000,-. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang, denda keterlambatan, kerugian barang retur, biaya transportasi, serta kerugian immateril atas kerusakan merek, ditambah jaminan sita dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusan verstek, menyatakan Tergugat I wanprestasi dan mengabulkan gugatan sebagian. Hakim menetapkan kewajiban membayar kerugian materil sebesar Rp 352.253.652,- yang terdiri dari sisa hutang, denda keterlambatan, kerugian retur, dan biaya transportasi, dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan. Namun, hakim menolak klaim kerugian immateril karena tidak dibuktikan secara kongkrit, menolak permohonan sita jaminan karena tidak pernah diterbitkan penetapan sita, menolak uang paksa karena pokok perkara adalah pembayaran uang, serta menolak permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu karena tidak memenuhi syarat formal. Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Penunjukan Distributor Nomor 00054/RSS-MoU/IX/2019 pada tanggal 26 September 2019.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pemesanan barang dari Penggugat berdasarkan Purchase Order Nomor 01/SATI-MDN/XI/2019 dan Nomor 03/SATI-MDN/XII/2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menerima barang yang dikirimkan berdasarkan tanda terima Nomor 018/RSS-MDN/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 dan tanda terima Nomor 025/RSS-MDN/XII/2019 pada tanggal 17 Desember 2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 151.245.600,- dengan jatuh tempo tanggal 18 Desember 2019.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menarik barang yang masih tersisa dan belum terjual sebanyak tiga kali pada tanggal 28 Januari 2020, 30 Januari 2020, dan satu kali lainnya dengan total nilai Rp 15.824.540,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat setelah dikurangi nilai barang yang ditarik menjadi sebesar Rp 144.493.060,-.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan keterlambatan pembayaran selama 1.151 hari kalender dari jangka tempo yang ditentukan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagian sebesar Rp 40.000.000,-.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim kerugian immateril berupa kerusakan nama merek sebesar Rp 2.000.000.000,-.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas sertifikat hak milik Nomor 03904.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- per hari.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar sebagian hutang distributor tapi masih tertunggak berapa juta, apakah saya bisa menuntut sisanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34880, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1938 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1938 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1938: Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut. Sumpah yang diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak piutang suami istri dalam konteks pemisahan harta benda, yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa wanprestasi atau penagihan hutang distributor dalam perjanjian komersial." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan objek perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam konteks pertanyaan tentang hutang, ini menjadi dasar hukum bahwa kewajiban membayar adalah 'memberikan sesuatu', sehingga ketidakpemenuhannya dapat dituntut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi berupa kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan karena menjawab apakah pihak yang tertunggak dapat menuntut ganti rugi/kerugian akibat ketidaklunasan hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban membayar ganti rugi (kerugian dan bunga) yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Ini sangat relevan untuk menjawab apakah sisa hutang beserta denda/kerugian dapat dituntut setelah pembayaran sebagian dan adanya kelalaian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar lahirnya perikatan karena persetujuan. Dalam sengketa hutang, keberadaan perjanjian (MoU/PO) yang mengikat kedua pihak adalah prasyarat utama untuk menuntut sisa hutang, sehingga pasal ini substantif dalam menguji hubungan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Untuk menuntut sisa hutang, penggugat harus membuktikan bahwa perjanjian distributor tersebut sah menurut syarat-syarat dalam pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menguji sahnya perjanjian berdasarkan pasal ini sebelum menyatakan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1938 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur perikatan tanggung-menanggung (garansi) dan efek sumpah dalam konteks tersebut. Fakta perkara adalah wanprestasi dalam perjanjian distributor utama, bukan sengketa antara kreditur, debitur utama, dan penanggung utang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36031, + "completion_tokens": 2024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_224_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_224_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c778e4246c0c8cb65bcef5fcdc83d85c58062d7b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_224_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_224_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 41, + "timings": { + "parse": 0.082, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.47, + "query": 3.427, + "relevance": 35.67, + "total": 151.648 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 126013, + "marked_chars": 126373 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan bahwa perlawanan terhadap penetapan eksekusi tersebut\ntidak beralasan;\n\nMenyatakan bahwa Pelawan tersebut adalah Pelawan yang tidak benar;\n\nMenolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; \n\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsekarang ditaksir sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023,\noleh kami Kristijan Purwandono Djati S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta\nYuswardi, S.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\npada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut\ndidampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lis Mardiana, S.H.,\nPanitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan serta dihadiri oleh\nTerlawan.\nHakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,\nYuswardi, S.H. Kristijan Purwandono Djati, S.H. \nEsthar Oktavi, S.H., M.H. \nPanitera Pengganti,\nLis Mardiana, S.H.\nPerincian Biaya-Biaya Perkara:\n \n \nHalaman 40 dari 40 Putusan Perkara Perdata No. 224/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari wak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 126373, + "frame": "Hendra mengajukan gugatan perlawanan terhadap Paulina Monica Lie terkait penetapan sita eksekusi atas tanah dan rumah yang menjadi objek eksekusi dari putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hendra meminta agar penetapan sita eksekusi dinyatakan batal demi hukum, sita diangkat, serta dinyatakan bahwa jual beli dan sewa menyewa antara para pihak tidak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh perlawanan tersebut karena dianggap tidak beralasan hukum dan mengandung unsur ne bis in idem.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Hendra mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 45/2022 Eks yang didasarkan pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hendra dalilkan bahwa jual beli tanah dan rumah berdasarkan Akta Jual Beli No. 321/2014 adalah tidak sah dan hanya formalitas untuk mendapatkan pinjaman bank.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hendra dalilkan bahwa tidak ada hubungan sewa menyewa yang sah antara Hendra dan Paulina Monica Lie, melainkan hanya rekayasa untuk memenuhi persyaratan bank.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Paulina Monica Lie dalilkan bahwa perlawanan Hendra tidak menangguhkan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Paulina Monica Lie dalilkan bahwa tanah dan rumah yang disita eksekusi adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang sah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dalil perlawanan Hendra memiliki kesamaan materi pokok, subjek, dan objek dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus berkekuatan hukum tetap.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hal-hal baru atau dalil baru dalam perlawanan yang dapat menghalangi eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Hendra dan menyatakan Hendra sebagai pihak yang tidak benar.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hendra mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 45/2022 Eks yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hendra dalilkan bahwa jual beli tanah dan rumah serta perjanjian sewa menyewa antara dirinya dan Paulina Monica Lie adalah tidak sah dan hanya bersifat formalitas atau rekayasa, sehingga ia meminta agar sita eksekusi dinyatakan batal dan diangkat. Paulina Monica Lie membantah dalil tersebut dengan menegaskan bahwa putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan hak kepemilikannya atas objek eksekusi telah sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa dalil-dalil perlawanan Hendra mengandung unsur ne bis in idem karena memiliki kesamaan materi pokok, subjek, dan objek dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus. Hakim juga menetapkan bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat menghalangi eksekusi. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Hendra untuk seluruhnya dan menyatakan Hendra sebagai pihak yang tidak benar." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hendra mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 45/2022 Eks yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Hendra dalilkan bahwa jual beli tanah dan rumah serta perjanjian sewa menyewa antara dirinya dan Paulina Monica Lie adalah tidak sah dan hanya bersifat formalitas atau rekayasa, sehingga ia meminta agar sita eksekusi dinyatakan batal dan diangkat. Paulina Monica Lie membantah dalil tersebut dengan menegaskan bahwa putusan sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan hak kepemilikannya atas objek eksekusi telah sah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa dalil-dalil perlawanan Hendra mengandung unsur ne bis in idem karena memiliki kesamaan materi pokok, subjek, dan objek dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus. Hakim juga menetapkan bahwa tidak ada hal-hal baru yang dapat menghalangi eksekusi. Dengan demikian, Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Hendra untuk seluruhnya dan menyatakan Hendra sebagai pihak yang tidak benar.", + "facts": [ + { + "fact": "Hendra mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi No. 45/2022 Eks yang didasarkan pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hendra dalilkan bahwa jual beli tanah dan rumah berdasarkan Akta Jual Beli No. 321/2014 adalah tidak sah dan hanya formalitas untuk mendapatkan pinjaman bank.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hendra dalilkan bahwa tidak ada hubungan sewa menyewa yang sah antara Hendra dan Paulina Monica Lie, melainkan hanya rekayasa untuk memenuhi persyaratan bank.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Paulina Monica Lie dalilkan bahwa perlawanan Hendra tidak menangguhkan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Paulina Monica Lie dalilkan bahwa tanah dan rumah yang disita eksekusi adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang sah.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dalil perlawanan Hendra memiliki kesamaan materi pokok, subjek, dan objek dengan gugatan sebelumnya yang telah diputus berkekuatan hukum tetap.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hal-hal baru atau dalil baru dalam perlawanan yang dapat menghalangi eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh perlawanan Hendra dan menyatakan Hendra sebagai pihak yang tidak benar.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah gugat sita eksekusi tanah dan rumah milik saya karena jual belinya cuma formalitas buat pinjam bank, tapi hakim tolak karena dianggap perkara lama, apa saya bisa banding?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19642, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat subjektif dan objektif). Meskipun pertanyaan awam menyebutkan dalil 'jual beli cuma formalitas' (yang secara substantif berkaitan dengan sahnya perjanjian), pertimbangan hakim dalam putusan ini **tidak** menguji atau memutuskan berdasarkan apakah syarat-syarat Pasal 1320 tersebut terpenuhi atau tidak. Hakim menolak gugatan karena alasan prosedural/substantif lain, yaitu adanya unsur *ne bis in idem* (kekuatan hukum tetap/res judicata) dari putusan sebelumnya. Oleh karena itu, Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis yang dipakai hakim untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli. Sama seperti Pasal 1320, pasal ini tidak dikutip atau dianalisis dalam pertimbangan putusan. Putusan menolak gugatan perlawanan bukan karena sengketa mengenai saat terjadinya jual beli, melainkan karena dalil yang sama telah diputus dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Jadi, tidak ada hubungan substantif antara isi pasal ini dengan alasan penolakan gugatan dalam perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44315, + "completion_tokens": 1257 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_226_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_226_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d81868163f9d5c839cf9ffea9dd3be7a186d6a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_226_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_226_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.065, + "query": 2.337, + "relevance": 11.861, + "total": 117.3 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25738, + "marked_chars": 25810 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25810, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terhadap anak mereka yang masih di bawah umur, [NAMA_ORANG], dengan inti sengketa berupa kebutuhan izin perwalian untuk melakukan penghibahan harta kepada anak pertama mereka, [NAMA_ORANG]. Para Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk menjadi wali bagi anak ketiga mereka guna mewakili kepentingan hukum dalam penghibahan dua bidang tanah dan bangunan. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 April 1999 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki harta berupa dua bidang tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon serta anak kedua mereka, [NAMA_ORANG], telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan dua objek bidang tanah dan bangunan tersebut kepada anak pertama mereka, [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Para Pemohon, [NAMA_ORANG], masih berusia di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk memberikan persetujuan hibah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anak ketiga mereka dalam melakukan penghibahan harta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena wilayah tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari [NAMA_ORANG] untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menghibahkan hak dan bagian harta [NAMA_ORANG] kepada [NAMA_ORANG] berupa dua bidang tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang merupakan suami istri sah, untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi anak ketiga mereka, [NAMA_ORANG], yang masih di bawah umur. Para Pemohon berdalih bahwa mereka serta anak kedua mereka, [NAMA_ORANG], telah sepakat untuk menghibahkan dua bidang tanah dan bangunan atas nama [NAMA_ORANG] kepada anak pertama mereka, [NAMA_ORANG]. Karena [NAMA_ORANG] belum dewasa dan tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, Para Pemohon meminta izin pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam proses penghibahan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Para Pemohon berwenang menjadi wali bagi [NAMA_ORANG]. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan seluruhnya, menetapkan Para Pemohon sebagai wali, dan memberikan izin kepada mereka untuk menghibahkan harta tersebut kepada [NAMA_ORANG], dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang merupakan suami istri sah, untuk mendapatkan penetapan perwalian bagi anak ketiga mereka, [NAMA_ORANG], yang masih di bawah umur. Para Pemohon berdalih bahwa mereka serta anak kedua mereka, [NAMA_ORANG], telah sepakat untuk menghibahkan dua bidang tanah dan bangunan atas nama [NAMA_ORANG] kepada anak pertama mereka, [NAMA_ORANG]. Karena [NAMA_ORANG] belum dewasa dan tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri, Para Pemohon meminta izin pengadilan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut dalam proses penghibahan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini dan menetapkan bahwa Para Pemohon berwenang menjadi wali bagi [NAMA_ORANG]. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan seluruhnya, menetapkan Para Pemohon sebagai wali, dan memberikan izin kepada mereka untuk menghibahkan harta tersebut kepada [NAMA_ORANG], dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 15 April 1999 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki harta berupa dua bidang tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon serta anak kedua mereka, [NAMA_ORANG], telah setuju dan sepakat untuk menghibahkan dua objek bidang tanah dan bangunan tersebut kepada anak pertama mereka, [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Para Pemohon, [NAMA_ORANG], masih berusia di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk memberikan persetujuan hibah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anak ketiga mereka dalam melakukan penghibahan harta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan ini karena wilayah tempat tinggal Para Pemohon berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari [NAMA_ORANG] untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menghibahkan hak dan bagian harta [NAMA_ORANG] kepada [NAMA_ORANG] berupa dua bidang tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kami mau hibahkan tanah ke anak pertama, tapi anak ketiga masih kecil dan belum bisa tanda tangan sendiri, bolehkah kami mewakili dia?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12057, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini secara langsung mengatur syarat dan pembatasan kewenangan wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta anak yang belum dewasa, khususnya mengenai pengalihan hak atas barang tak bergerak (tanah). Dalam pertanyaan, pemohon ingin menghibahkan tanah kepada anak yang masih di bawah umur, sehingga memerlukan persetujuan pengadilan sesuai ketentuan pasal ini untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12655, + "completion_tokens": 1051 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_22_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_22_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af4bdd69ed300679f8dcac306f204ec31a4d21e0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_22_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_22_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.717, + "query": 7.214, + "relevance": 15.689, + "total": 91.685 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22265, + "marked_chars": 22329 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22329, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penggantian nama pada akta kelahiran. Pemohon meminta izin untuk mengganti nama dari Mario Filino menjadi Maria Filina agar sesuai dengan identitas yang digunakan dalam pekerjaan dan untuk menghindari ketidaknyamanan psikis. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada akta kelahiran nomor 1021/U/JT/94 dari Mario Filino menjadi Maria Filina.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengganti nama karena alasan ketidaknyamanan psikis akibat nama lahir yang terkesan maskulin serta untuk menghindari bullying atau tindakan diskriminatif.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah bekerja di PT Klikcair Magga Jaya dengan nama Maria Filina sebagaimana tercantum dalam surat keterangan dari perusahaan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon hadir dalam persidangan dan memberikan persetujuan atas permohonan penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon sah menurut hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penggantian nama pada akta kelahiran nomor 1021/U/JT/94 dari Mario Filino menjadi Maria Filina. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada keinginan untuk menyesuaikan nama dengan identitas yang digunakan dalam pekerjaan di PT Klikcair Magga Jaya, serta alasan psikologis berupa ketidaknyamanan terhadap nama lahir yang terkesan maskulin dan keinginan untuk menghindari diskriminasi. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan empat orang saksi, termasuk kedua orang tuanya yang memberikan persetujuan. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut sah, tidak bertujuan negatif, dan cukup beralasan, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengganti nama tersebut serta memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penggantian nama pada akta kelahiran nomor 1021/U/JT/94 dari Mario Filino menjadi Maria Filina. Pemohon mendasarkan permohonan ini pada keinginan untuk menyesuaikan nama dengan identitas yang digunakan dalam pekerjaan di PT Klikcair Magga Jaya, serta alasan psikologis berupa ketidaknyamanan terhadap nama lahir yang terkesan maskulin dan keinginan untuk menghindari diskriminasi. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan empat orang saksi, termasuk kedua orang tuanya yang memberikan persetujuan. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut sah, tidak bertujuan negatif, dan cukup beralasan, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengganti nama tersebut serta memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada akta kelahiran nomor 1021/U/JT/94 dari Mario Filino menjadi Maria Filina.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengganti nama karena alasan ketidaknyamanan psikis akibat nama lahir yang terkesan maskulin serta untuk menghindari bullying atau tindakan diskriminatif.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah bekerja di PT Klikcair Magga Jaya dengan nama Maria Filina sebagaimana tercantum dalam surat keterangan dari perusahaan tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon hadir dalam persidangan dan memberikan persetujuan atas permohonan penggantian nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon sah menurut hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin ganti nama di akta lahir karena merasa tidak nyaman dengan nama lama yang terlalu maskulin, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9904, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (aspek prosedural/bukti), bukan substansi hukum mengenai hak atau syarat untuk mengganti nama. Inti pertanyaan adalah kebolehan ganti nama, yang merupakan ranah hukum administrasi kependudukan/pencatatan sipil, sehingga pasal ini hanya dikutip sebagai dasar penerimaan alat bukti, bukan jawaban substantif atas pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10855, + "completion_tokens": 732 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_230_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_230_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b1e60defedff9406b4bb6b0023589daa3c627c0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_230_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_230_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.725, + "query": 4.81, + "relevance": 18.112, + "total": 122.668 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35803, + "marked_chars": 35902 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35902, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta izin mengganti nama anak kandungnya. Inti sengketa adalah permohonan perubahan nama anak dalam akta kelahiran dari CLARABELLE RICHELLE menjadi CLARABELLE RICHELLE JOE. Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk mengizinkan perubahan nama tersebut agar dapat dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan ANDHICA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4306/I/2010 tertanggal 30 Oktober 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dengan suami pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 3173-CR-08102021-0013 tertanggal 08 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama CLARABELLE RICHELLE yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 September 2011.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-11092023-0128 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandungnya dari CLARABELLE RICHELLE menjadi CLARABELLE RICHELLE JOE.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon ingin menyamakan nama belakang anak pertamanya dengan nama anak keduanya yang bernama CLEVERICH ETHAN JOE.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penambahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya dikabulkan oleh hakim.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin mengganti nama anak kandungnya. Anak pemohon, CLARABELLE RICHELLE, lahir dari pernikahan pemohon dengan ANDHICA yang telah berakhir dengan perceraian. Pemohon mengajukan perubahan nama anak tersebut menjadi CLARABELLE RICHELLE JOE dengan alasan ingin menyamakan nama belakang dengan anak keduanya serta alasan lain terkait kesehatan dan arti nama. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya dalam akta kelahiran dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada instansi kependudukan yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin mengganti nama anak kandungnya. Anak pemohon, CLARABELLE RICHELLE, lahir dari pernikahan pemohon dengan ANDHICA yang telah berakhir dengan perceraian. Pemohon mengajukan perubahan nama anak tersebut menjadi CLARABELLE RICHELLE JOE dengan alasan ingin menyamakan nama belakang dengan anak keduanya serta alasan lain terkait kesehatan dan arti nama. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya dalam akta kelahiran dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada instansi kependudukan yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah menikah dengan ANDHICA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4306/I/2010 tertanggal 30 Oktober 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dengan suami pemohon telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 3173-CR-08102021-0013 tertanggal 08 Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama CLARABELLE RICHELLE yang lahir di Jakarta pada tanggal 05 September 2011.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-11092023-0128 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengganti nama anak kandungnya dari CLARABELLE RICHELLE menjadi CLARABELLE RICHELLE JOE.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon ingin menyamakan nama belakang anak pertamanya dengan nama anak keduanya yang bernama CLEVERICH ETHAN JOE.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penambahan nama tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya dikabulkan oleh hakim.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bercerai, bolehkah saya ganti nama belakang anak saya biar sama dengan adiknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17783, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa atau permohonan perubahan nama anak setelah perceraian, yang merupakan masalah administrasi kependudukan dan hak asuh, bukan sengketa harta bersama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16840, + "completion_tokens": 1024 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_232_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_232_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ece7967b46673765dbcb419c422c26efa1d3c26 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_232_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,255 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_232_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 137, + "timings": { + "parse": 0.35, + "classify": 0.0, + "condense": 764.678, + "read": 119.523, + "query": 1.908, + "relevance": 63.084, + "total": 949.543 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 418166, + "marked_chars": 419428 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;\n2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat hingga kini\nsebesar Rp. 5.510.000,- (Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;\n`Halaman 136 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 136\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh\nkami : DR. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis,\nSri Hartati, SH.MH, dan Tornado Edmawan, SH.MH, masing-masing sebagai\nHakim Anggota, hal mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang\nterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh\nHakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, SH.MH, sebagai\nPanitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pa" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134979, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata Nomor 232/Pdt.G/2022 yang diajukan oleh 13 Penggugat (termasuk Culinary Investment Co Ltd, Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu, Tio Dewi, PT. Asia Kuliner Sejahtera, Lies Manahutu, Rina Manuhutu, Tina Kumalassari, Timmy Wiranata, PT. Mega Artha Lestari, dan PT. Investra Nusa Tama) melawan 5 Tergugat (Winston Batanghari, Mizuho ASEAN Investment GP, Mizuho ASEAN Investment LP, MHAI Master Singapore, dan MHAI Mercury Singapore) serta 6 Turut Tergugat (Asia Culinary Inc Pte Ltd, PT. Sentra Kuliner Sejahtera, Nautical Glory Limited, PT. Jaya Bersama Indo Tbk, Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Martina). Para Penggugat dalilkan bahwa dokumen transaksi dan jaminan transaksi, termasuk Investment Deed, Share Purchase Agreement, Acknowledgement of Indebtedness, dan berbagai akta gadai saham serta jaminan pribadi, adalah batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019, sehingga tidak memenuhi syarat formil perjanjian dan tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang sah, menjadikan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini [HAL 4-5, 21-28]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa Acknowledgement of Indebtedness tertanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat 7 (PT. Asia Kuliner Sejahtera) dengan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki causa/sebab, mengingat Penggugat 7 tidak pernah membeli saham, menerima pinjaman, atau melakukan transaksi utang piutang dengan Tergugat, dan dokumen tersebut justru mengatur nilai buy back saham yang tidak pernah dibeli oleh Penggugat 7 serta perhitungan IRR yang membuat status dokumen menjadi tidak jelas antara pengakuan utang, buy back, atau investasi [HAL 5-6, 25-30]. Selain itu, dokumen Inter-conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018 dianggap tidak benar karena mengatur kondisi yang terjadi belakangan sebagai prasyarat bagi dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga juga batal demi hukum dan menyebabkan jaminan pribadi (Personal Guarantee) dari Penggugat 2 s.d. 6 menjadi batal demi hukum sebagai perjanjian aksesoir [HAL 6, 31-35]. Kronologi sengketa didalilkan bermula dari rencana IPO PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Turut Tergugat 4) oleh grup Duck King, di mana Tergugat 1 dan Tergugat lainnya mengancam akan menggagalkan IPO dan melaporkan ke OJK jika saham mereka tidak dibeli kembali oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang sedang dalam posisi terjepit secara finansial dan reputasi terpaksa menandatangani dokumen transaksi dengan harga jual yang jauh melebihi investasi awal, bunga 24% per tahun, serta jaminan aset yang luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan perbuatan melawan hukum [HAL 7-11, 33-36]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa pengakuan utang Penggugat 7 cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan sah para pemegang saham, di mana Penggugat 8 s.d. 11 hanya menandatangani kolom tanda tangan kosong tanpa mengetahui isi dokumen yang kemudian disulap menjadi Keputusan Sirkuler RUPS untuk mengakui utang besar, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak, kesalahan sengaja, kerugian materil sebesar USD 48.221.931,95 dan immateril, serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 6, 37-42]. Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan seluruh dokumen transaksi dan jaminan batal demi hukum, serta memerintahkan pengembalian kerugian [HAL 42-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134919, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata Nomor 232/Pdt.G/2022 yang diajukan oleh 13 Penggugat (termasuk Culinary Investment Co Ltd, Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu, Tio Dewi, PT. Asia Kuliner Sejahtera, Lies Manahutu, Rina Manuhutu, Tina Kumalassari, Timmy Wiranata, PT. Mega Artha Lestari, dan PT. Investra Nusa Tama) melawan 5 Tergugat (Winston Batanghari, Mizuho ASEAN Investment GP, Mizuho ASEAN Investment LP, MHAI Master Singapore, dan MHAI Mercury Singapore) serta 6 Turut Tergugat (Asia Culinary Inc Pte Ltd, PT. Sentra Kuliner Sejahtera, Nautical Glory Limited, PT. Jaya Bersama Indo Tbk, Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Martina). Para Penggugat dalilkan bahwa dokumen transaksi dan jaminan transaksi, termasuk Investment Deed, Share Purchase Agreement, Acknowledgement of Indebtedness, dan berbagai akta gadai saham serta jaminan pribadi, adalah batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019, sehingga tidak memenuhi syarat formil perjanjian dan tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang sah, menjadikan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini [HAL 4-5, 21-28]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa Acknowledgement of Indebtedness tertanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat 7 (PT. Asia Kuliner Sejahtera) dengan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki causa/sebab, mengingat Penggugat 7 tidak pernah membeli saham, menerima pinjaman, atau melakukan transaksi utang piutang dengan Tergugat, dan dokumen tersebut justru mengatur nilai buy back saham yang tidak pernah dibeli oleh Penggugat 7 serta perhitungan IRR yang membuat status dokumen menjadi tidak jelas antara pengakuan utang, buy back, atau investasi [HAL 5-6, 25-30]. Selain itu, dokumen Inter-conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018 dianggap tidak benar karena mengatur kondisi yang terjadi belakangan sebagai prasyarat bagi dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga juga batal demi hukum dan menyebabkan jaminan pribadi (Personal Guarantee) dari Penggugat 2 s.d. 6 menjadi batal demi hukum sebagai perjanjian aksesoir [HAL 6, 31-35]. Kronologi sengketa didalilkan bermula dari rencana IPO PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Turut Tergugat 4) oleh grup Duck King, di mana Tergugat 1 dan Tergugat lainnya mengancam akan menggagalkan IPO dan melaporkan ke OJK jika saham mereka tidak dibeli kembali oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang sedang dalam posisi terjepit secara finansial dan reputasi terpaksa menandatangani dokumen transaksi dengan harga jual yang jauh melebihi investasi awal, bunga 24% per tahun, serta jaminan aset yang luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan perbuatan melawan hukum [HAL 7-11, 33-36]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa pengakuan utang Penggugat 7 cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan sah para pemegang saham, di mana Penggugat 8 s.d. 11 hanya menandatangani kolom tanda tangan kosong tanpa mengetahui isi dokumen yang kemudian disulap menjadi Keputusan Sirkuler RUPS untuk mengakui utang besar, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak, kesalahan sengaja, kerugian materil sebesar USD 48.221.931,95 dan immateril, serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 6, 37-42]. Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan seluruh dokumen transaksi dan jaminan batal demi hukum, serta memerintahkan pengembalian kerugian [HAL 42-47].\n\nDalam pembelaannya, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah terikat pada klausul arbitrase di dalam Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed yang menunjuk Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum penyelesaian sengketa [HAL 53-62]. Tergugat juga mengajukan eksepsi ne bis in idem (res judicata) dengan merujuk pada Putusan Akhir SIAC No. 234 Tahun 2020 tertanggal 07 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana sengketa yang sama antara para pihak yang sama mengenai keabsahan perjanjian dan tuduhan paksaan telah diputus, dengan amar putusan yang memerintahkan Para Tergugat dalam perkara SIAC (Penggugat dalam perkara ini) membayar USD 62.502.901,00 plus bunga 24% [HAL 64-70]. Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obsuure libel) karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan tidak menyebutkan secara tegas perbuatan mana yang dianggap melawan hukum [HAL 70-71].\n\nPada pokok perkara, Tergugat membantah dalil batal demi hukum dokumen karena penggunaan bahasa Inggris, dengan menyatakan bahwa para pihak telah secara eksplisit menyepakati penggunaan bahasa Inggris dalam klausul bahasa di Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed, serta bahwa versi bahasa Inggris yang berlaku jika terjadi ketidaksesuaian [HAL 85-88]. Tergugat juga membantah tuduhan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan, dengan menyatakan bahwa para pihak dibantu oleh konsultan hukum masing-masing selama negosiasi sejak Desember 2017 hingga Maret 2018, sehingga penandatanganan dokumen dilakukan dengan itikad baik dan kesadaran penuh [HAL 89-90]. Tergugat menolak permohonan ganti rugi dan sita jaminan karena dianggap tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat pembuktian [HAL 90-91].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Sela tanggal 15 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara [HAL 92]. Setelah itu, Para Penggugat mengajukan 107 bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, termasuk salinan dokumen investasi, perjanjian, dan pengakuan utang [HAL 92]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134943, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata Nomor 232/Pdt.G/2022 yang diajukan oleh 13 Penggugat (termasuk Culinary Investment Co Ltd, Itek Bachtiar, Limpa Itsin Bachtiar, Ibin Bachtiar, Lin Manuhutu, Tio Dewi, PT. Asia Kuliner Sejahtera, Lies Manahutu, Rina Manuhutu, Tina Kumalassari, Timmy Wiranata, PT. Mega Artha Lestari, dan PT. Investra Nusa Tama) melawan 5 Tergugat (Winston Batanghari, Mizuho ASEAN Investment GP, Mizuho ASEAN Investment LP, MHAI Master Singapore, dan MHAI Mercury Singapore) serta 6 Turut Tergugat (Asia Culinary Inc Pte Ltd, PT. Sentra Kuliner Sejahtera, Nautical Glory Limited, PT. Jaya Bersama Indo Tbk, Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Martina). Para Penggugat dalilkan bahwa dokumen transaksi dan jaminan transaksi, termasuk Investment Deed, Share Purchase Agreement, Acknowledgement of Indebtedness, dan berbagai akta gadai saham serta jaminan pribadi, adalah batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 63 Tahun 2019, sehingga tidak memenuhi syarat formil perjanjian dan tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang sah, menjadikan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini [HAL 4-5, 21-28]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa Acknowledgement of Indebtedness tertanggal 13 Desember 2017 antara Penggugat 7 (PT. Asia Kuliner Sejahtera) dengan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki causa/sebab, mengingat Penggugat 7 tidak pernah membeli saham, menerima pinjaman, atau melakukan transaksi utang piutang dengan Tergugat, dan dokumen tersebut justru mengatur nilai buy back saham yang tidak pernah dibeli oleh Penggugat 7 serta perhitungan IRR yang membuat status dokumen menjadi tidak jelas antara pengakuan utang, buy back, atau investasi [HAL 5-6, 25-30]. Selain itu, dokumen Inter-conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018 dianggap tidak benar karena mengatur kondisi yang terjadi belakangan sebagai prasyarat bagi dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga juga batal demi hukum dan menyebabkan jaminan pribadi (Personal Guarantee) dari Penggugat 2 s.d. 6 menjadi batal demi hukum sebagai perjanjian aksesoir [HAL 6, 31-35]. Kronologi sengketa didalilkan bermula dari rencana IPO PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Turut Tergugat 4) oleh grup Duck King, di mana Tergugat 1 dan Tergugat lainnya mengancam akan menggagalkan IPO dan melaporkan ke OJK jika saham mereka tidak dibeli kembali oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang sedang dalam posisi terjepit secara finansial dan reputasi terpaksa menandatangani dokumen transaksi dengan harga jual yang jauh melebihi investasi awal, bunga 24% per tahun, serta jaminan aset yang luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan perbuatan melawan hukum [HAL 7-11, 33-36]. Para Penggugat juga dalilkan bahwa pengakuan utang Penggugat 7 cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan sah para pemegang saham, di mana Penggugat 8 s.d. 11 hanya menandatangani kolom tanda tangan kosong tanpa mengetahui isi dokumen yang kemudian disulap menjadi Keputusan Sirkuler RUPS untuk mengakui utang besar, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak, kesalahan sengaja, kerugian materil sebesar USD 48.221.931,95 dan immateril, serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 6, 37-42]. Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan seluruh dokumen transaksi dan jaminan batal demi hukum, serta memerintahkan pengembalian kerugian [HAL 42-47].\n\nDalam pembelaannya, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak telah terikat pada klausul arbitrase di dalam Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed yang menunjuk Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebagai forum penyelesaian sengketa [HAL 53-62]. Tergugat juga mengajukan eksepsi ne bis in idem (res judicata) dengan merujuk pada Putusan Akhir SIAC No. 234 Tahun 2020 tertanggal 07 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana sengketa yang sama antara para pihak yang sama mengenai keabsahan perjanjian dan tuduhan paksaan telah diputus, dengan amar putusan yang memerintahkan Para Tergugat dalam perkara SIAC (Penggugat dalam perkara ini) membayar USD 62.502.901,00 plus bunga 24% [HAL 64-70]. Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obsuure libel) karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan tidak menyebutkan secara tegas perbuatan mana yang dianggap melawan hukum [HAL 70-71].\n\nPada pokok perkara, Tergugat membantah dalil batal demi hukum dokumen karena penggunaan bahasa Inggris, dengan menyatakan bahwa para pihak telah secara eksplisit menyepakati penggunaan bahasa Inggris dalam klausul bahasa di Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed, serta bahwa versi bahasa Inggris yang berlaku jika terjadi ketidaksesuaian [HAL 85-88]. Tergugat juga membantah tuduhan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan, dengan menyatakan bahwa para pihak dibantu oleh konsultan hukum masing-masing selama negosiasi sejak Desember 2017 hingga Maret 2018, sehingga penandatanganan dokumen dilakukan dengan itikad baik dan kesadaran penuh [HAL 89-90]. Tergugat menolak permohonan ganti rugi dan sita jaminan karena dianggap tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi syarat pembuktian [HAL 90-91].\n\nMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Sela tanggal 15 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara [HAL 92]. Setelah itu, Para Penggugat mengajukan 107 bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, termasuk salinan dokumen investasi, perjanjian, dan pengakuan utang [HAL 92]. Para Penggugat juga menghadirkan 2 orang ahli, yaitu Dr. Subani, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa perjanjian yang menjadi sengketa di pengadilan harus mematuhi UU No. 24 Tahun 2009 tentang penggunaan Bahasa Indonesia, dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) menyebabkan cacat pada syarat subjektif kesepakatan sehingga dapat dimintakan pembatalan, serta Dr. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., yang menjelaskan bahwa klausul arbitrase mengesampingkan kewenangan pengadilan kecuali jika perjanjian arbitrase tersebut null and void, inoperatif, atau non-capable, dan bahwa formalitas bahasa merupakan isu kewenangan yang masih dapat diperiksa pengadilan sebelum masuk ke pokok materi sengketa arbitrase [HAL 108-111].\n\nSementara itu, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 mengajukan 121 bukti surat yang mencakup salinan Investment Deed, Shareholder’s Agreement, Inter-conditionality Deed, berbagai akta gadai saham, surat kuasa menjual dan suara atas saham, serta bukti pembayaran, yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya [HAL 112-127]. Tergugat juga menghadirkan 2 saksi, yaitu Hiroshi Yokomizu dan Atiek Susanto, serta 2 ahli, yaitu Dr. Fully Handayani Ridwan, S.H., M.KN, dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LLM. Saksi Hiroshi Yokomizu menerangkan bahwa dokumen perjanjian disusun oleh kuasa hukum dari pihak Mizuho dan manajemen Duck King Group, bahwa perjanjian pengakuan hutang dibuat dan ditandatangani pada bulan Maret 2018 bukan Desember 2017, dan bahwa para pihak dibantu kuasa hukum sehingga tidak mungkin ditandatangani dengan paksaan [HAL 128-129]. Saksi Atiek Susanto menjelaskan bahwa nilai pengalihan saham menjadi hutang adalah kesepakatan bersama yang diselesaikan di SIAC, dan bahwa perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris tanpa klausula pembatalan jika tidak diterjemahkan, serta dibuat secara sadar tanpa paksaan [HAL 129-130]. Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan menyatakan bahwa asas pacta sunt servanda mengikat para pihak, syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subjektif dan objektif, dan bahwa keterpaksaan harus dibuktikan secara spesifik, serta bahwa pilihan hukum asing (Singapura) memungkinkan penggunaan bahasa internasional dalam perjanjian [HAL 130-132]. Ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana menambahkan bahwa putusan arbitrase SIAC harus dihormati sebagai kesepakatan para pihak, dan bahwa isu pembatalan perjanjian karena paksaan wajib dibuktikan oleh pihak yang mendalilkannya, serta bahwa bahasa perjanjian tunduk pada hukum yang dipilih para pihak [HAL 132]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 19087, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata Nomor 232/Pdt.G/2022 yang diajukan oleh 13 Penggugat melawan 5 Tergugat serta 6 Turut Tergugat. Para Penggugat dalilkan bahwa dokumen transaksi dan jaminan (Investment Deed, Share Purchase Agreement, Acknowledgement of Indebtedness, dll.) batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa Bahasa Indonesia sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, sehingga tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang sah dan Pengadilan Negeri berwenang mengadili [HAL 4-5, 21-28]. Penggugat juga dalilkan Acknowledgement of Indebtedness antara Penggugat 7 (PT. Asia Kuliner Sejahtera) dengan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki causa/sebab, mengingat tidak ada transaksi utang piutang atau pembelian saham yang nyata, melainkan pengaturan nilai buy back dan IRR yang ambigu [HAL 5-6, 25-30]. Dokumen Inter-conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018 dianggap tidak benar karena mengatur kondisi belakangan sebagai prasyarat dokumen sebelumnya, sehingga jaminan pribadi (Personal Guarantee) dari Penggugat 2 s.d. 6 batal demi hukum sebagai perjanjian aksesoir [HAL 6, 31-35]. Kronologi sengketa didalilkan bermula dari rencana IPO PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Turut Tergugat 4) oleh grup Duck King, di mana Tergugat 1 dan lainnya mengancam menggagalkan IPO jika saham tidak dibeli kembali dengan harga tinggi, bunga 24%, dan jaminan luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan perbuatan melawan hukum [HAL 7-11, 33-36]. Pengakuan utang Penggugat 7 juga dalilkan cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan sah pemegang saham, di mana Penggugat 8 s.d. 11 hanya menandatangani kolom kosong yang disulap menjadi Keputusan Sirkuler RUPS, memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak, kesalahan sengaja, kerugian materil USD 48.221.931,95, dan hubungan kausal [HAL 6, 37-42]. Para Penggugat memohon pernyataan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen, dan pengembalian kerugian [HAL 42-47].\n\nDalam pembelaannya, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih kewenangan SIAC berdasarkan klausul arbitrase di Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed [HAL 53-62]. Tergugat juga mengajukan eksepsi ne bis in idem (res judicata) merujuk pada Putusan Akhir SIAC No. 234 Tahun 2020 tertanggal 07 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) membayar USD 62.502.901,00 plus bunga 24% [HAL 64-70]. Eksepsi gugatan kabur (obsuure libel) diajukan karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan perbuatan melawan hukum [HAL 70-71]. Pada pokok perkara, Tergugat membantah dalil batal demi hukum dokumen karena bahasa Inggris, dengan menyatakan adanya kesepakatan eksplisit dalam klausul bahasa yang menjadikan versi Inggris sebagai yang berlaku [HAL 85-88]. Tergugat membantah tuduhan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan, menyatakan negosiasi sejak Desember 2017 hingga Maret 2018 dibantu konsultan hukum masing-masing sehingga dilakukan dengan itikad baik [HAL 89-90]. Tergugat menolak ganti rugi dan sita jaminan karena tidak berdasar hukum [HAL 90-91].\n\nMajelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 15 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut dan memerintahkan pemeriksaan pokok perkara [HAL 92]. Para Penggugat mengajukan 107 bukti surat dan menghadirkan 2 ahli, Dr. Subani dan Dr. Gunawan Widjaja, yang menyatakan perjanjian harus mematuhi UU Bahasa Indonesia, penyalahgunaan keadaan menyebabkan cacat syarat subjektif, dan klausul arbitrase mengesampingkan kewenangan pengadilan kecuali null and void [HAL 108-111]. Tergugat 1-5 mengajukan 121 bukti surat, menghadirkan 2 saksi (Hiroshi Yokomizu dan Atiek Susanto) serta 2 ahli (Dr. Fully Handayani Ridwan dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana). Saksi Hiroshi Yokomizu menerangkan dokumen disusun kuasa hukum, pengakuan hutang ditandatangani Maret 2018, dan tidak ada paksaan [HAL 128-129]. Saksi Atiek Susanto menjelaskan nilai pengalihan saham menjadi hutang adalah kesepakatan yang diselesaikan di SIAC, dibuat dalam bahasa Inggris tanpa klausula pembatalan jika tidak diterjemahkan, dan secara sadar tanpa paksaan [HAL 129-130]. Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan menyatakan asas pacta sunt servanda mengikat, keterpaksaan harus dibuktikan spesifik, dan pilihan hukum asing (Singapura) memungkinkan bahasa internasional [HAL 130-132]. Ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana menambahkan putusan arbitrase SIAC harus dihormati, isu pembatalan karena paksaan wajib dibuktikan, dan bahasa perjanjian tunduk pada hukum yang dipilih [HAL 132]. Keterangan ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana lebih lanjut menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase mencakup keabsahan, performa, dan pengakhiran; mekanisme SIAC mirip pengadilan namun memeriksa kompetensi keabsahan perjanjian; jika arbitrase luar negeri (Singapura) sudah memutus pokok perkara termasuk keadaan, gugatan baru harus diajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan tempat putusan dibuat (SICC Singapura) dengan dasar pelanggaran natural justice; serta perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjiannya, berbeda dengan sengketa arbitrase yang sudah mempertimbangkan pokok materi [HAL 132-134].\n\nPara pihak menyerahkan kesimpulan tertanggal 20 September 2023. Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi kompetensi absolut telah diputus dalam putusan sela tanggal 15 Januari 2023 (amar: menolak eksepsi, memerintahkan lanjut perkara, biaya NIHIL) [HAL 134-135]. Mengenai eksepsi ne bis in idem, Majelis menimbang bahwa meskipun para pihak sama, posita dan petitum gugatan a quo berbeda dengan Putusan SIAC No. 234 Tahun 2020, sehingga tidak termasuk ne bis in idem [HAL 135-136]. Mengenai eksepsi gugatan kabur (Obscuure Libel), Majelis menimbang posita angka 48-49 halaman 49 yang menuduh Tergugat menyalahgunakan keadaan dan memaksa penandatanganan \"Dokumen Transaksi dan Dokumen Jaminan Transaksi\" secara umum tanpa menjelaskan dokumen mana yang dimaksud, serta petitum tidak spesifik, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur [HAL 136]. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pertimbangan pokok perkara [HAL 136]. Biaya perkara sebesar Rp. 5.510.000,- dibebankan kepada Para Penggugat [HAL 136-137].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2023: Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara Rp. 5.510.000,- kepada Para Penggugat [HAL 136-137]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata Nomor 232/Pdt.G/2022 yang diajukan oleh 13 Penggugat melawan 5 Tergugat serta 6 Turut Tergugat. Para Penggugat dalilkan bahwa dokumen transaksi dan jaminan (Investment Deed, Share Purchase Agreement, Acknowledgement of Indebtedness, dll.) batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa Bahasa Indonesia sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, sehingga tidak ada perjanjian arbitrase tertulis yang sah dan Pengadilan Negeri berwenang mengadili [HAL 4-5, 21-28]. Penggugat juga dalilkan Acknowledgement of Indebtedness antara Penggugat 7 (PT. Asia Kuliner Sejahtera) dengan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki causa/sebab, mengingat tidak ada transaksi utang piutang atau pembelian saham yang nyata, melainkan pengaturan nilai buy back dan IRR yang ambigu [HAL 5-6, 25-30]. Dokumen Inter-conditionality Deed tertanggal 9 Maret 2018 dianggap tidak benar karena mengatur kondisi belakangan sebagai prasyarat dokumen sebelumnya, sehingga jaminan pribadi (Personal Guarantee) dari Penggugat 2 s.d. 6 batal demi hukum sebagai perjanjian aksesoir [HAL 6, 31-35]. Kronologi sengketa didalilkan bermula dari rencana IPO PT. Jaya Bersama Indo Tbk (Turut Tergugat 4) oleh grup Duck King, di mana Tergugat 1 dan lainnya mengancam menggagalkan IPO jika saham tidak dibeli kembali dengan harga tinggi, bunga 24%, dan jaminan luas, yang dianggap sebagai penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan perbuatan melawan hukum [HAL 7-11, 33-36]. Pengakuan utang Penggugat 7 juga dalilkan cacat hukum karena dibuat tanpa persetujuan sah pemegang saham, di mana Penggugat 8 s.d. 11 hanya menandatangani kolom kosong yang disulap menjadi Keputusan Sirkuler RUPS, memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak, kesalahan sengaja, kerugian materil USD 48.221.931,95, dan hubungan kausal [HAL 6, 37-42]. Para Penggugat memohon pernyataan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen, dan pengembalian kerugian [HAL 42-47].\n\nDalam pembelaannya, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalih kewenangan SIAC berdasarkan klausul arbitrase di Investment Deed, Shareholder’s Agreement, dan Inter-conditionality Deed [HAL 53-62]. Tergugat juga mengajukan eksepsi ne bis in idem (res judicata) merujuk pada Putusan Akhir SIAC No. 234 Tahun 2020 tertanggal 07 Juli 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang memerintahkan Tergugat (Penggugat dalam perkara ini) membayar USD 62.502.901,00 plus bunga 24% [HAL 64-70]. Eksepsi gugatan kabur (obsuure libel) diajukan karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan perbuatan melawan hukum [HAL 70-71]. Pada pokok perkara, Tergugat membantah dalil batal demi hukum dokumen karena bahasa Inggris, dengan menyatakan adanya kesepakatan eksplisit dalam klausul bahasa yang menjadikan versi Inggris sebagai yang berlaku [HAL 85-88]. Tergugat membantah tuduhan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan, menyatakan negosiasi sejak Desember 2017 hingga Maret 2018 dibantu konsultan hukum masing-masing sehingga dilakukan dengan itikad baik [HAL 89-90]. Tergugat menolak ganti rugi dan sita jaminan karena tidak berdasar hukum [HAL 90-91].\n\nMajelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 15 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut dan memerintahkan pemeriksaan pokok perkara [HAL 92]. Para Penggugat mengajukan 107 bukti surat dan menghadirkan 2 ahli, Dr. Subani dan Dr. Gunawan Widjaja, yang menyatakan perjanjian harus mematuhi UU Bahasa Indonesia, penyalahgunaan keadaan menyebabkan cacat syarat subjektif, dan klausul arbitrase mengesampingkan kewenangan pengadilan kecuali null and void [HAL 108-111]. Tergugat 1-5 mengajukan 121 bukti surat, menghadirkan 2 saksi (Hiroshi Yokomizu dan Atiek Susanto) serta 2 ahli (Dr. Fully Handayani Ridwan dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana). Saksi Hiroshi Yokomizu menerangkan dokumen disusun kuasa hukum, pengakuan hutang ditandatangani Maret 2018, dan tidak ada paksaan [HAL 128-129]. Saksi Atiek Susanto menjelaskan nilai pengalihan saham menjadi hutang adalah kesepakatan yang diselesaikan di SIAC, dibuat dalam bahasa Inggris tanpa klausula pembatalan jika tidak diterjemahkan, dan secara sadar tanpa paksaan [HAL 129-130]. Ahli Dr. Fully Handayani Ridwan menyatakan asas pacta sunt servanda mengikat, keterpaksaan harus dibuktikan spesifik, dan pilihan hukum asing (Singapura) memungkinkan bahasa internasional [HAL 130-132]. Ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana menambahkan putusan arbitrase SIAC harus dihormati, isu pembatalan karena paksaan wajib dibuktikan, dan bahasa perjanjian tunduk pada hukum yang dipilih [HAL 132]. Keterangan ahli Prof. Dr. Hikmahanto Juwana lebih lanjut menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase mencakup keabsahan, performa, dan pengakhiran; mekanisme SIAC mirip pengadilan namun memeriksa kompetensi keabsahan perjanjian; jika arbitrase luar negeri (Singapura) sudah memutus pokok perkara termasuk keadaan, gugatan baru harus diajukan pembatalan putusan arbitrase di pengadilan tempat putusan dibuat (SICC Singapura) dengan dasar pelanggaran natural justice; serta perbuatan melawan hukum tidak ada perjanjiannya, berbeda dengan sengketa arbitrase yang sudah mempertimbangkan pokok materi [HAL 132-134].\n\nPara pihak menyerahkan kesimpulan tertanggal 20 September 2023. Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi kompetensi absolut telah diputus dalam putusan sela tanggal 15 Januari 2023 (amar: menolak eksepsi, memerintahkan lanjut perkara, biaya NIHIL) [HAL 134-135]. Mengenai eksepsi ne bis in idem, Majelis menimbang bahwa meskipun para pihak sama, posita dan petitum gugatan a quo berbeda dengan Putusan SIAC No. 234 Tahun 2020, sehingga tidak termasuk ne bis in idem [HAL 135-136]. Mengenai eksepsi gugatan kabur (Obscuure Libel), Majelis menimbang posita angka 48-49 halaman 49 yang menuduh Tergugat menyalahgunakan keadaan dan memaksa penandatanganan \"Dokumen Transaksi dan Dokumen Jaminan Transaksi\" secara umum tanpa menjelaskan dokumen mana yang dimaksud, serta petitum tidak spesifik, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas dan kabur [HAL 136]. Karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pertimbangan pokok perkara [HAL 136]. Biaya perkara sebesar Rp. 5.510.000,- dibebankan kepada Para Penggugat [HAL 136-137].\n\nAmar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Oktober 2023: Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Membebankan biaya perkara Rp. 5.510.000,- kepada Para Penggugat [HAL 136-137]." + }, + "read": { + "input_chars": 6582, + "frame": "13 Penggugat menggugat 5 Tergugat dan 6 Turut Tergugat terkait pembatalan dokumen transaksi dan jaminan serta tuntutan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat meminta pernyataan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, pembatalan dokumen, dan pengembalian kerugian. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kabur dikabulkan tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan dokumen transaksi dan jaminan batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa Bahasa Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan pengakuan utang antara Penggugat 7 dan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki sebab transaksi yang nyata.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan jaminan pribadi batal demi hukum karena dokumen inter-conditionality dianggap tidak benar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan dalam negosiasi pembelian saham.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan pengakuan utang dibuat tanpa persetujuan sah pemegang saham melalui penandatanganan kolom kosong.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem merujuk pada putusan arbitrase SIAC yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 70, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dalam putusan sela tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem karena posita dan petitum gugatan berbeda dengan putusan arbitrase SIAC.", + "page": 135, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena tuduhan penyalahgunaan keadaan tidak menjelaskan dokumen mana yang dimaksud dan petitum tidak spesifik.", + "page": 136, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan 13 Penggugat terhadap 5 Tergugat dan 6 Turut Tergugat yang menuntut pembatalan dokumen transaksi dan jaminan serta penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa dokumen-dokumen tersebut batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris, tidak memiliki sebab yang nyata, dan ditandatangani di bawah tekanan atau penyalahgunaan keadaan. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, ne bis in idem, dan gugatan kabur. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi absolut dan ne bis in idem, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena dalil perbuatan melawan hukum tidak spesifik mengenai dokumen yang dimaksud dan petitum tidak jelas. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari gugatan 13 Penggugat terhadap 5 Tergugat dan 6 Turut Tergugat yang menuntut pembatalan dokumen transaksi dan jaminan serta penggantian kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa dokumen-dokumen tersebut batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris, tidak memiliki sebab yang nyata, dan ditandatangani di bawah tekanan atau penyalahgunaan keadaan. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, ne bis in idem, dan gugatan kabur. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi absolut dan ne bis in idem, namun mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena dalil perbuatan melawan hukum tidak spesifik mengenai dokumen yang dimaksud dan petitum tidak jelas. Akibatnya, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa perlu pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan dokumen transaksi dan jaminan batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa Bahasa Indonesia.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan pengakuan utang antara Penggugat 7 dan Tergugat 3 batal demi hukum karena tidak memiliki sebab transaksi yang nyata.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan jaminan pribadi batal demi hukum karena dokumen inter-conditionality dianggap tidak benar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan dan pemaksaan dalam negosiasi pembelian saham.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan pengakuan utang dibuat tanpa persetujuan sah pemegang saham melalui penandatanganan kolom kosong.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC.", + "page": 53, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem merujuk pada putusan arbitrase SIAC yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur karena petitum Penggugat tidak spesifik mengenai jenis sita jaminan dan perbuatan melawan hukum.", + "page": 70, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dalam putusan sela tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi ne bis in idem karena posita dan petitum gugatan berbeda dengan putusan arbitrase SIAC.", + "page": 135, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kabur karena tuduhan penyalahgunaan keadaan tidak menjelaskan dokumen mana yang dimaksud dan petitum tidak spesifik.", + "page": 136, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena dianggap kabur padahal saya sudah bayar dan ada bukti penyalahgunaan keadaan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7235, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1685 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1685 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1685: Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah. meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun gugatan berkaitan dengan dokumen transaksi, putusan hakim menolak gugatan bukan karena ketidaksaahan syarat perjanjian tersebut, melainkan karena gugatan dianggap 'kabur' (Obscuure Libel) akibat ketidakjelasan posita dan petitum. Pasal 1320 tidak mengatur standar kejelasan tuntutan dalam proses peradilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kekosongan kekuatan hukum perjanjian karena tidak ada sebab, sebab palsu, atau sebab terlarang. Putusan tidak membahas validitas sebab perjanjian, melainkan menolak gugatan karena bentuk dan kejelasan dalil (prosedural substantif) yang kabur. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan sebab terlarang (bertentangan kesusilaan/ketertiban umum). Meskipun Penggugat mendalilkan 'bertentangan dengan kesusilaan', Hakim menolak gugatan karena dalil tersebut tidak jelas (tidak menyebutkan dokumen mana yang dimaksud), bukan karena penilaian substansi kesusilaan itu sendiri. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum penolakan gugatan karena eksepsi Obscuure Libel." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Putusan tidak membahas pelaksanaan perjanjian atau itikad baik, melainkan menolak gugatan karena ketidakjelasan tuntutan (Obscuure Libel). Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan bermuatan perbuatan melawan hukum, penolakan gugatan terjadi pada tahap eksepsi karena gugatan dianggap kabur (tidak memenuhi syarat kejelasan posita/petitum), sehingga hakim tidak masuk ke pemeriksaan substansi apakah unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi atau tidak. Pasal ini tidak relevan dengan alasan teknis penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1685 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hibah kepada anak di bawah umur. Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau kejelasan gugatan dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum yang pasti (res judicata) dari putusan hakim. Meskipun Tergugat mengajukan eksepsi Ne Bis In Idem, Hakim menolak eksepsi tersebut karena posita dan petitum berbeda dengan putusan SIAC. Penolakan gugatan utama terjadi karena eksepsi Obscuure Libel (gugatan kabur), bukan karena res judicata. Pasal ini tidak menjadi dasar penolakan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 133971, + "completion_tokens": 7951 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_23_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_23_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..16ec25eb352a39115ecb76ed830446c51b5c78e5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_23_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_23_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.117, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.75, + "query": 2.394, + "relevance": 28.572, + "total": 135.833 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34113, + "marked_chars": 34203 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34203, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarganya. Sengketa ini berintikan ketidaksesuaian nama Ayah dan Ibu yang tercatat dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan nama yang sebenarnya tercantum dalam dokumen pendukung lainnya. Pemohon meminta izin untuk memperbaiki nama tersebut agar dapat digunakan untuk pengurusan administrasi ahli waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhammad Rapsel Ali dan Deniary Rachmah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Muhammad Rapsel Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 154/IST/LW/CS/2000/2004, nama Ayah tercatat sebagai Muh. Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniari Alwi Hamu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3173080907180019, nama Ayah tercatat sebagai Muh. Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniari Alwi Hamu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam dokumen lain seperti Surat Keterangan Kelahiran Ayah, Akta Kematian Ayah, KTP Ayah, Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran Ibu, KTP Ibu, dan Ijazah Ibu, nama Ayah tercatat sebagai Muhammad Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniary Rachmah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan penulisan nama Ayah dan Ibu antara Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan dokumen lainnya disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan silsilah keluarga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, anak dari pasangan yang telah bercerai dan di mana ayahnya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua dalam dokumen kependudukan. Pemohon didalilkan memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mencatat nama ayahnya sebagai \"Muh. Rapsel Ali\" dan nama ibunya sebagai \"Deniari Alwi Hamu\", sementara dokumen pendukung lainnya (seperti akta kematian ayah, akta nikah, dan KTP orang tua) mencatat nama ayah sebagai \"Muhammad Rapsel Ali\" dan nama ibu sebagai \"Deniary Rachmah\". Hakim menetapkan bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menghambat administrasi Pemohon. Mengingat kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah terpenuhi dan dalil kesalahan pencatatan terbukti berdasarkan bukti surat dan kesaksian, permohonan Pemohon dikabulkan. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah menjadi \"Muhammad Rapsel Ali\" dan nama Ibu menjadi \"Deniary Rachmah\" pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, anak dari pasangan yang telah bercerai dan di mana ayahnya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua dalam dokumen kependudukan. Pemohon didalilkan memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mencatat nama ayahnya sebagai \"Muh. Rapsel Ali\" dan nama ibunya sebagai \"Deniari Alwi Hamu\", sementara dokumen pendukung lainnya (seperti akta kematian ayah, akta nikah, dan KTP orang tua) mencatat nama ayah sebagai \"Muhammad Rapsel Ali\" dan nama ibu sebagai \"Deniary Rachmah\". Hakim menetapkan bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menghambat administrasi Pemohon. Mengingat kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah terpenuhi dan dalil kesalahan pencatatan terbukti berdasarkan bukti surat dan kesaksian, permohonan Pemohon dikabulkan. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah menjadi \"Muhammad Rapsel Ali\" dan nama Ibu menjadi \"Deniary Rachmah\" pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta memerintahkan Pemohon melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dalam waktu 30 hari. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Muhammad Rapsel Ali dan Deniary Rachmah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Muhammad Rapsel Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 154/IST/LW/CS/2000/2004, nama Ayah tercatat sebagai Muh. Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniari Alwi Hamu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3173080907180019, nama Ayah tercatat sebagai Muh. Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniari Alwi Hamu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam dokumen lain seperti Surat Keterangan Kelahiran Ayah, Akta Kematian Ayah, KTP Ayah, Akta Nikah, Surat Keterangan Kelahiran Ibu, KTP Ibu, dan Ijazah Ibu, nama Ayah tercatat sebagai Muhammad Rapsel Ali dan nama Ibu tercatat sebagai Deniary Rachmah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan penulisan nama Ayah dan Ibu antara Akta Kelahiran/Kartu Keluarga dengan dokumen lainnya disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dan Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan dan silsilah keluarga.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama orang tua saya beda di akta lahir dan KTP, bisa diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16634, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) antara suami istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pembetulan kesalahan pencatatan nama dalam akta kelahiran atau administrasi kependudukan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d. P-12), bukan sebagai dasar materiil untuk menjawab pertanyaan tentang perbaikan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16060, + "completion_tokens": 1079 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_240_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_240_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3902855641eeb34c5fd72aaebb961bacb6b8ad08 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_240_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_240_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.524, + "query": 9.135, + "relevance": 49.08, + "total": 160.775 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 49453, + "marked_chars": 49588 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 49588, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Akwin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi keponakannya, Marinsweet Elisabeth Purba, yang masih di bawah umur. Permohonan ini diajukan karena kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara laki-laki dari orang tua kandung bernama Saut Purba dan Mariaty.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abang kandung Pemohon bernama Jubel Parulian menikah dengan Sumiati Pardosi pada tanggal 17 Maret 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jubel Parulian dan Sumiati Pardosi memiliki anak perempuan bernama Marinsweet Elisabeth Purba yang lahir pada 11 Juni 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Marinsweet Elisabeth Purba, Sumiati Pardosi, pergi meninggalkan rumah saat anak berusia sekitar satu bulan dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Marinsweet Elisabeth Purba, Jubel Parulian, meninggal dunia pada 10 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan ibu Pemohon meninggal karena sakit dan ayah Pemohon meninggal sebelum Jubel Parulian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum meninggal, orang tua Pemohon berpesan agar Pemohon mengurus keponakannya dan memerlukan penetapan perwalian untuk kepentingan hukum anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan bersedia dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara keponakannya hingga dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan penetapan perwalian ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali, yaitu warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah hukum pengadilan, dan mendapat persetujuan tertulis dari istrinya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Akwin, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sebagai wali bagi keponakannya, Marinsweet Elisabeth Purba. Keponakan Pemohon adalah anak dari abang kandung Pemohon, Jubel Parulian, yang menikah dengan Sumiati Pardosi. Ibu kandung anak tersebut meninggalkan rumah saat anak masih bayi dan keberadaannya tidak diketahui, sementara ayah kandung anak tersebut meninggal dunia pada Juni 2023. Orang tua kandung Pemohon juga telah meninggal dunia. Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengasuh dan memelihara keponakannya serta telah memenuhi syarat hukum sebagai wali, termasuk memiliki persetujuan dari istrinya. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keponakannya hingga anak tersebut dewasa atau cakap secara hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Akwin, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sebagai wali bagi keponakannya, Marinsweet Elisabeth Purba. Keponakan Pemohon adalah anak dari abang kandung Pemohon, Jubel Parulian, yang menikah dengan Sumiati Pardosi. Ibu kandung anak tersebut meninggalkan rumah saat anak masih bayi dan keberadaannya tidak diketahui, sementara ayah kandung anak tersebut meninggal dunia pada Juni 2023. Orang tua kandung Pemohon juga telah meninggal dunia. Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengasuh dan memelihara keponakannya serta telah memenuhi syarat hukum sebagai wali, termasuk memiliki persetujuan dari istrinya. Tidak ada pihak lain yang keberatan dengan permohonan ini. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi keponakannya hingga anak tersebut dewasa atau cakap secara hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kedua dari tiga bersaudara laki-laki dari orang tua kandung bernama Saut Purba dan Mariaty.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abang kandung Pemohon bernama Jubel Parulian menikah dengan Sumiati Pardosi pada tanggal 17 Maret 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jubel Parulian dan Sumiati Pardosi memiliki anak perempuan bernama Marinsweet Elisabeth Purba yang lahir pada 11 Juni 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Marinsweet Elisabeth Purba, Sumiati Pardosi, pergi meninggalkan rumah saat anak berusia sekitar satu bulan dan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung Marinsweet Elisabeth Purba, Jubel Parulian, meninggal dunia pada 10 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan ibu Pemohon meninggal karena sakit dan ayah Pemohon meninggal sebelum Jubel Parulian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum meninggal, orang tua Pemohon berpesan agar Pemohon mengurus keponakannya dan memerlukan penetapan perwalian untuk kepentingan hukum anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan bersedia dan bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara keponakannya hingga dewasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan penetapan perwalian ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali, yaitu warga negara Indonesia, berdomisili di wilayah hukum pengadilan, dan mendapat persetujuan tertulis dari istrinya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Abang saya meninggal dan ibu anak saya pergi, bisakah saya jadi wali keponakannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25596, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (sita conservatoir/pemisahan harta), yang merupakan materi hukum perkawinan dan kekayaan. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan perwalian anak atau hak wali terhadap anak di bawah umur. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum pembuktian surat (kekuatan pembuktian), bukan sebagai dasar substantif penyelesaian sengketa perwalian." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batasan dan kewajiban hukum seorang wali dalam mengelola harta anak di bawah umur (larangan meminjam uang, menggadaikan, atau menjual harta tanpa izin pengadilan). Dalam pertanyaan, pemohon ingin menjadi 'wali' untuk mengasuh dan memelihara keponakannya. Pasal ini relevan karena ia merupakan bagian dari kerangka hukum yang mendefinisikan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab seorang wali setelah ditunjuk, yang menjadi inti dari status hukum yang diminta pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur khusus bagi wali yang hendak menjual harta benda tak bergerak anak di bawah umur. Sama seperti Pasal 393, pasal ini merupakan bagian dari ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan kekuasaan perwalian. Karena pertanyaan berkaitan dengan keinginan untuk menjadi wali, maka pasal-pasal yang mengatur bagaimana seorang wali harus bertindak (termasuk dalam hal pengelolaan harta) adalah relevan secara substantif untuk memahami konsekuensi hukum dari status wali tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22330, + "completion_tokens": 1310 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_246_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_246_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..29091bf165df7eac934d89e597dfa714dfe3f3a5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_246_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_246_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.341, + "query": 4.298, + "relevance": 44.806, + "total": 133.463 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21919, + "marked_chars": 21983 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21983, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan status anak. Inti sengketa adalah permintaan pengesahan diri Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya, yang sebelumnya tercatat sebagai anak luar kawin. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan dan pengesahan tersebut dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Orang tua Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 1988 di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 13 November 1978 dan merupakan anak luar kawin dari orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan dirinya sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan tersebut karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuktikan dalil permohonannya melalui bukti surat dan keterangan dua orang saksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan pengesahan Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status dirinya sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], yang telah menikah pada tahun 1988. Pemohon lahir pada tahun 1978 dan tercatat sebagai anak luar kawin karena keterlambatan pendaftaran perkawinan orang tuanya. Orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebelum permohonan diajukan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan pengesahan status Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya dan memerintahkan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan status dirinya sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], yang telah menikah pada tahun 1988. Pemohon lahir pada tahun 1978 dan tercatat sebagai anak luar kawin karena keterlambatan pendaftaran perkawinan orang tuanya. Orang tua Pemohon telah meninggal dunia sebelum permohonan diajukan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan pengesahan status Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya dan memerintahkan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.", + "facts": [ + { + "fact": "Orang tua Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret 1988 di Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, [NAMA_ORANG], meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 13 November 1978 dan merupakan anak luar kawin dari orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan dirinya sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan tersebut karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuktikan dalil permohonannya melalui bukti surat dan keterangan dua orang saksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan pengesahan Pemohon sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya lahir dari orang tua yang menikah setelah saya lahir, sekarang mereka sudah meninggal, apakah saya bisa diakui sebagai anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12259, + "candidates": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "text": "Pasal 281: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dan orang tua. Dalam konteks pertanyaan mengenai status anak sah setelah orang tua menikah, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk memahami bagaimana hubungan hukum (termasuk hak waris yang disebutkan dalam pertimbangan) terbentuk atau diakui, yang merupakan inti dari sengketa status kekeluargaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara pengakuan anak luar kawin melalui akta otentik atau pencatatan di Catatan Sipil. Pertanyaan awam berkaitan dengan proses pengesahan status menjadi anak sah, dan pertimbangan hakim secara eksplisit merujuk pada mekanisme pengakuan dan pencatatan (seperti yang diatur dalam UU Adminduk yang berakar pada konsep pengakuan ini) untuk mengubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Oleh karena itu, pasal ini relevan sebagai kerangka hukum untuk prosedur pengesahan status." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11616, + "completion_tokens": 1037 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..726c325c30d527bbe55b72bbaac8a956b567635e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,257 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 70, + "timings": { + "parse": 0.374, + "classify": 0.0, + "condense": 275.166, + "read": 164.209, + "query": 11.58, + "relevance": 43.053, + "total": 494.382 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218643, + "marked_chars": 219264 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI.\nDALAM EKSEPSI.\n-\nMenyatakan eksepsi dari Tergugat\n Konpensi/Penggugat\nRekonpensi tidak dapat diterima\nDALAM POKOK PERKARA.\nHalaman 68 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 68\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nuntuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah\nmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;;\n3.\nMenghukum Tergugat Konpensi/Penggugat rekonpensi untuk\nmembayar ganti rugi materiil atas biaya Jasa Profesional untuk kantor\nLaw Office Ruhut Sitompul sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta\nRupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai\nataupun transfer melalui rekening yang disepakati;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membuat surat pernyataan meminta\nmaaf kepada Penggugat secara terpisah di surat kabar Harian Kompas\nselama 14 (empat belas) hari berturut-turut " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134972, + "summary": "Penggugat Mega Sylvia Wijaya menggugat Tergugat Marta Liana Setiati atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat menginformasikan bahwa Akta Perkawinan Penggugat dengan Alm. Erwin (meninggal 23 November 2020) adalah tidak sah, padahal Penggugat mengklaim menikah dengan Erwin pada 21 April 2015 dan tercatat resmi di Dukcapil Kab. Tangerang [HAL 2-7]. Penggugat mendalilkan bahwa pernyataan Tergugat tanpa dasar hukum tersebut memaksa Penggugat mengeluarkan biaya jasa profesional sebesar Rp 370.000.000,- untuk verifikasi ke Dukcapil dan menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- akibat kesulitan dan tekanan batin, serta meminta pernyataan maaf [HAL 8-9]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Dukcapil, serta dalil bahwa gugatan tidak jelas dan biaya advokat tidak dapat ditagihkan ke pihak lawan [HAL 14-18]. Tergugat menguraikan fakta bahwa ia sendiri menikah dengan Erwin pada 11 September 2005 (dicatat 8 Januari 2006) dan perceraian mereka putus pada 4 Februari 2016, sehingga pernikahan Erwin dengan Penggugat pada 21 April 2015 terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengan Tergugat [HAL 10-13, 19-22]. Tergugat menyatakan bahwa ia hanya menanyakan status pernikahan setelah menerima dokumen akta dari Penggugat untuk keperluan pajak, dan setelah menemukan inkonsistensi data serta informasi dari Wihara bahwa pernikahan sebelum cerai tidak boleh dilakukan, Tergugat menghubungi Penggugat untuk klarifikasi dan meminta pemenuhan janji lisan Erwin mengenai cicilan rumah dan biaya anak, namun Penggugat kemudian memblokir komunikasi [HAL 13-14, 23-24]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menikah dengan Erwin saat masih bersuami, menggunakan dokumen tidak benar, dan menguasai harta bersama tanpa membagi hak Tergugat [HAL 27-34]. Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan tidak sah/batalnya perkawinan Erwin-Penggugat, batalnya Surat Keterangan Hak Waris, pembagian harta bersama (3 properti) senilai Rp 750.000.000,-, ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,-, serta sita jaminan atas harta tersebut [HAL 32-34]. Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, Akta Nikah, Somasi, Invoice, pembayaran jasa hukum) dan saksi (Siska Sintia Wijaya, Soefinpo Saman) yang mendukung klaim keabsahan akta dan kerugian yang diderita, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (Akta Nikah Tergugat-Erwin, Putusan Cerai, Sertifikat Tanah, Rekening Koran) untuk membuktikan status perkawinan sebelumnya dan kepemilikan harta [HAL 34-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 85792, + "summary": "Penggugat Mega Sylvia Wijaya menggugat Tergugat Marta Liana Setiati atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat menginformasikan bahwa Akta Perkawinan Penggugat dengan Alm. Erwin (meninggal 23 November 2020) adalah tidak sah, padahal Penggugat mengklaim menikah dengan Erwin pada 21 April 2015 dan tercatat resmi di Dukcapil Kab. Tangerang [HAL 2-7]. Penggugat mendalilkan bahwa pernyataan Tergugat tanpa dasar hukum tersebut memaksa Penggugat mengeluarkan biaya jasa profesional sebesar Rp 370.000.000,- untuk verifikasi ke Dukcapil dan menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- akibat kesulitan dan tekanan batin, serta meminta pernyataan maaf [HAL 8-9]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Dukcapil, serta dalil bahwa gugatan tidak jelas dan biaya advokat tidak dapat ditagihkan ke pihak lawan [HAL 14-18]. Tergugat menguraikan fakta bahwa ia sendiri menikah dengan Erwin pada 11 September 2005 (dicatat 8 Januari 2006) dan perceraian mereka putus pada 4 Februari 2016, sehingga pernikahan Erwin dengan Penggugat pada 21 April 2015 terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengan Tergugat [HAL 10-13, 19-22]. Tergugat menyatakan bahwa ia hanya menanyakan status pernikahan setelah menerima dokumen akta dari Penggugat untuk keperluan pajak, dan setelah menemukan inkonsistensi data serta informasi dari Wihara bahwa pernikahan sebelum cerai tidak boleh dilakukan, Tergugat menghubungi Penggugat untuk klarifikasi dan meminta pemenuhan janji lisan Erwin mengenai cicilan rumah dan biaya anak, namun Penggugat kemudian memblokir komunikasi [HAL 13-14, 23-24]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menikah dengan Erwin saat masih bersuami, menggunakan dokumen tidak benar, dan menguasai harta bersama tanpa membagi hak Tergugat [HAL 27-34]. Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan tidak sah/batalnya perkawinan Erwin-Penggugat, batalnya Surat Keterangan Hak Waris, pembagian harta bersama (3 properti) senilai Rp 750.000.000,-, ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,-, serta sita jaminan atas harta tersebut [HAL 32-34]. Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, Akta Nikah, Somasi, Invoice, pembayaran jasa hukum) dan saksi (Siska Sintia Wijaya, Soefinpo Saman) yang mendukung klaim keabsahan akta dan kerugian yang diderita, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (Akta Nikah Tergugat-Erwin, Putusan Cerai, Sertifikat Tanah, Rekening Koran) untuk membuktikan status perkawinan sebelumnya dan kepemilikan harta [HAL 34-44]. Dalam pemeriksaan saksi, Dr. Misterlian Tomana (Ketua Umum GSI) dan Semmy Thuan (Wakil Sekretaris GSI) menyatakan bahwa Akta Nikah Gereja yang diajukan Penggugat (Bukti TK/PR-19) tidak sah karena nama Pendeta Markus tidak terdaftar di GSI, jemaat Ciputat tidak ada, dan dokumen tidak melalui proses administratif/pastoral yang benar [HAL 46-55]. Saksi James Iroth mengonfirmasi pernikahan Tergugat dengan Erwin pada tahun 2005 dengan status Erwin sebagai perjaka, sementara Edwin Gunawan menyatakan Tergugat menggugat cerai Erwin sekitar tahun 2015 dan Erwin menikah lagi sebelum putusan cerai keluar [HAL 51-57]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (kekurangan pihak, gugatan kabur, dan ketidakjelasan kerugian) karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan telah menguraikan perbuatan serta kerugian secara rinci [HAL 58-60]. Dalam pokok perkara, Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat membuktikan adanya kecurangan dalam proses pernikahan gerejawi Penggugat, hal tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana atau instansi berwenang yang menyatakan Akta Catatan Sipil Penggugat tidak benar, sehingga tuduhan Tergugat dianggap tidak terbukti [HAL 62-64]. Sebaliknya, tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak pribadi dan kehormatan Penggugat [HAL 64]. Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa biaya jasa pengacara sebesar Rp 70.000.000,- (berdasarkan bukti transfer P-13 dan P-14) dan membuat surat pernyataan meminta maaf di Harian Kompas selama 14 hari berturut-turut [HAL 64-66]. Gugatan ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,-, sita jaminan, penyerahan tanah, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti atau tidak relevan [HAL 65-66]. Terkait Rekonvensi Tergugat, Majelis menerima eksepsi gugatan kabur karena tuntutan pembagian harta bersama tidak berkaitan langsung dengan sengketa perbuatan melawan hukum dalam konvensi dan seharusnya digugat tersendiri, sehingga gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar) [HAL 66-68]. Amar putusan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, membayar ganti rugi Rp 70.000.000,-, membuat surat permintaan maaf di Kompas selama 14 hari, menolak gugatan selainnya, menolak gugatan Rekonvensi, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 670.000,- [HAL 68-70]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Mega Sylvia Wijaya menggugat Tergugat Marta Liana Setiati atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat menginformasikan bahwa Akta Perkawinan Penggugat dengan Alm. Erwin (meninggal 23 November 2020) adalah tidak sah, padahal Penggugat mengklaim menikah dengan Erwin pada 21 April 2015 dan tercatat resmi di Dukcapil Kab. Tangerang [HAL 2-7]. Penggugat mendalilkan bahwa pernyataan Tergugat tanpa dasar hukum tersebut memaksa Penggugat mengeluarkan biaya jasa profesional sebesar Rp 370.000.000,- untuk verifikasi ke Dukcapil dan menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- akibat kesulitan dan tekanan batin, serta meminta pernyataan maaf [HAL 8-9]. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi kekurangan pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Dukcapil, serta dalil bahwa gugatan tidak jelas dan biaya advokat tidak dapat ditagihkan ke pihak lawan [HAL 14-18]. Tergugat menguraikan fakta bahwa ia sendiri menikah dengan Erwin pada 11 September 2005 (dicatat 8 Januari 2006) dan perceraian mereka putus pada 4 Februari 2016, sehingga pernikahan Erwin dengan Penggugat pada 21 April 2015 terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengan Tergugat [HAL 10-13, 19-22]. Tergugat menyatakan bahwa ia hanya menanyakan status pernikahan setelah menerima dokumen akta dari Penggugat untuk keperluan pajak, dan setelah menemukan inkonsistensi data serta informasi dari Wihara bahwa pernikahan sebelum cerai tidak boleh dilakukan, Tergugat menghubungi Penggugat untuk klarifikasi dan meminta pemenuhan janji lisan Erwin mengenai cicilan rumah dan biaya anak, namun Penggugat kemudian memblokir komunikasi [HAL 13-14, 23-24]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menikah dengan Erwin saat masih bersuami, menggunakan dokumen tidak benar, dan menguasai harta bersama tanpa membagi hak Tergugat [HAL 27-34]. Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut pernyataan tidak sah/batalnya perkawinan Erwin-Penggugat, batalnya Surat Keterangan Hak Waris, pembagian harta bersama (3 properti) senilai Rp 750.000.000,-, ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,-, serta sita jaminan atas harta tersebut [HAL 32-34]. Penggugat mengajukan bukti surat (KTP, Akta Nikah, Somasi, Invoice, pembayaran jasa hukum) dan saksi (Siska Sintia Wijaya, Soefinpo Saman) yang mendukung klaim keabsahan akta dan kerugian yang diderita, sementara Tergugat mengajukan bukti surat (Akta Nikah Tergugat-Erwin, Putusan Cerai, Sertifikat Tanah, Rekening Koran) untuk membuktikan status perkawinan sebelumnya dan kepemilikan harta [HAL 34-44]. Dalam pemeriksaan saksi, Dr. Misterlian Tomana (Ketua Umum GSI) dan Semmy Thuan (Wakil Sekretaris GSI) menyatakan bahwa Akta Nikah Gereja yang diajukan Penggugat (Bukti TK/PR-19) tidak sah karena nama Pendeta Markus tidak terdaftar di GSI, jemaat Ciputat tidak ada, dan dokumen tidak melalui proses administratif/pastoral yang benar [HAL 46-55]. Saksi James Iroth mengonfirmasi pernikahan Tergugat dengan Erwin pada tahun 2005 dengan status Erwin sebagai perjaka, sementara Edwin Gunawan menyatakan Tergugat menggugat cerai Erwin sekitar tahun 2015 dan Erwin menikah lagi sebelum putusan cerai keluar [HAL 51-57]. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (kekurangan pihak, gugatan kabur, dan ketidakjelasan kerugian) karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan telah menguraikan perbuatan serta kerugian secara rinci [HAL 58-60]. Dalam pokok perkara, Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat membuktikan adanya kecurangan dalam proses pernikahan gerejawi Penggugat, hal tersebut belum dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana atau instansi berwenang yang menyatakan Akta Catatan Sipil Penggugat tidak benar, sehingga tuduhan Tergugat dianggap tidak terbukti [HAL 62-64]. Sebaliknya, tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar hak pribadi dan kehormatan Penggugat [HAL 64]. Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa biaya jasa pengacara sebesar Rp 70.000.000,- (berdasarkan bukti transfer P-13 dan P-14) dan membuat surat pernyataan meminta maaf di Harian Kompas selama 14 hari berturut-turut [HAL 64-66]. Gugatan ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,-, sita jaminan, penyerahan tanah, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti atau tidak relevan [HAL 65-66]. Terkait Rekonvensi Tergugat, Majelis menerima eksepsi gugatan kabur karena tuntutan pembagian harta bersama tidak berkaitan langsung dengan sengketa perbuatan melawan hukum dalam konvensi dan seharusnya digugat tersendiri, sehingga gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaar) [HAL 66-68]. Amar putusan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, membayar ganti rugi Rp 70.000.000,-, membuat surat permintaan maaf di Kompas selama 14 hari, menolak gugatan selainnya, menolak gugatan Rekonvensi, dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp 670.000,- [HAL 68-70]." + }, + "read": { + "input_chars": 5145, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menyatakan pernikahan Penggugat dengan Alm. Erwin tidak sah, yang menyebabkan Penggugat mengeluarkan biaya verifikasi dan mengalami tekanan batin. Penggugat meminta ganti rugi materiil, immateriil, dan surat permintaan maaf. Tergugat membantah dengan dalil bahwa pernikahan tersebut terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengannya dan mengajukan rekonvensi untuk pembatalan perkawinan serta pembagian harta bersama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menginformasikan bahwa akta perkawinan Penggugat dengan Alm. Erwin adalah tidak sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pernyataan Tergugat memaksanya mengeluarkan biaya jasa profesional sebesar Rp 370.000.000,- untuk verifikasi ke Dukcapil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- akibat kesulitan dan tekanan batin.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kekurangan pihak karena tidak menggugat Dukcapil.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa ia sendiri menikah dengan Erwin pada 11 September 2005 dan perceraian mereka putus pada 4 Februari 2016.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pernikahan Erwin dengan Penggugat pada 21 April 2015 terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bahwa ia hanya menanyakan status pernikahan setelah menerima dokumen akta dari Penggugat untuk keperluan pajak dan menemukan inkonsistensi data.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pernyataan tidak sah/batalnya perkawinan Erwin dengan Penggugat.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama senilai Rp 750.000.000,-.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan telah menguraikan perbuatan serta kerugian secara rinci.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa akta nikah gereja yang diajukan Penggugat tidak sah karena nama pendeta tidak terdaftar dan dokumen tidak melalui proses administratif yang benar.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tuduhan Tergugat bahwa akta catatan sipil Penggugat tidak benar belum dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana atau instansi berwenang.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa biaya jasa pengacara sebesar Rp 70.000.000,-.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat membuat surat pernyataan meminta maaf di Harian Kompas selama 14 hari berturut-turut.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,- karena tidak terbukti.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima karena tuntutan pembagian harta bersama tidak berkaitan langsung dengan sengketa perbuatan melawan hukum dalam konvensi.", + "page": 66, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menyatakan pernikahan Penggugat dengan Alm. Erwin tidak sah, yang menurut Penggugat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil serta meminta permintaan maaf. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengannya, mengajukan eksepsi kekurangan pihak, dan mengajukan rekonvensi untuk pembatalan perkawinan serta pembagian harta bersama. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa meskipun ada indikasi kecurangan dalam proses pernikahan gerejawi, tuduhan Tergugat bahwa akta catatan sipil tidak benar belum terbukti secara resmi. Namun, Majelis menetapkan bahwa tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 70.000.000,- dan membuat surat permintaan maaf di Harian Kompas selama 14 hari, sementara gugatan ganti rugi immateriil ditolak. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menyatakan pernikahan Penggugat dengan Alm. Erwin tidak sah, yang menurut Penggugat menyebabkan kerugian materiil dan immateriil serta meminta permintaan maaf. Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengannya, mengajukan eksepsi kekurangan pihak, dan mengajukan rekonvensi untuk pembatalan perkawinan serta pembagian harta bersama. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa meskipun ada indikasi kecurangan dalam proses pernikahan gerejawi, tuduhan Tergugat bahwa akta catatan sipil tidak benar belum terbukti secara resmi. Namun, Majelis menetapkan bahwa tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Majelis mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 70.000.000,- dan membuat surat permintaan maaf di Harian Kompas selama 14 hari, sementara gugatan ganti rugi immateriil ditolak. Gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak berkaitan langsung dengan pokok sengketa perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menginformasikan bahwa akta perkawinan Penggugat dengan Alm. Erwin adalah tidak sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pernyataan Tergugat memaksanya mengeluarkan biaya jasa profesional sebesar Rp 370.000.000,- untuk verifikasi ke Dukcapil.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menimbulkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- akibat kesulitan dan tekanan batin.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah gugatan dengan mengajukan eksepsi kekurangan pihak karena tidak menggugat Dukcapil.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa ia sendiri menikah dengan Erwin pada 11 September 2005 dan perceraian mereka putus pada 4 Februari 2016.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pernikahan Erwin dengan Penggugat pada 21 April 2015 terjadi saat Erwin masih terikat perkawinan dengan Tergugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bahwa ia hanya menanyakan status pernikahan setelah menerima dokumen akta dari Penggugat untuk keperluan pajak dan menemukan inkonsistensi data.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pernyataan tidak sah/batalnya perkawinan Erwin dengan Penggugat.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembagian harta bersama senilai Rp 750.000.000,-.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena Penggugat berhak menentukan pihak yang digugat dan telah menguraikan perbuatan serta kerugian secara rinci.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan bahwa akta nikah gereja yang diajukan Penggugat tidak sah karena nama pendeta tidak terdaftar dan dokumen tidak melalui proses administratif yang benar.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tuduhan Tergugat bahwa akta catatan sipil Penggugat tidak benar belum dibuktikan melalui putusan pengadilan pidana atau instansi berwenang.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat menginformasikan keabsahan perkawinan Penggugat sebagai tidak sah tanpa dasar hukum resmi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat membayar ganti rugi materiil berupa biaya jasa pengacara sebesar Rp 70.000.000,-.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Tergugat membuat surat pernyataan meminta maaf di Harian Kompas selama 14 hari berturut-turut.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan ganti rugi immateriil Rp 500.000.000,- karena tidak terbukti.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima karena tuntutan pembagian harta bersama tidak berkaitan langsung dengan sengketa perbuatan melawan hukum dalam konvensi.", + "page": 66, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena mantan suami almarham suami saya mengabarkan ke orang lain bahwa pernikahan kami tidak sah padahal tidak ada bukti resmi, apa saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35039, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak ahli waris dan warisan. Pertanyaan awam berkaitan dengan tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (menyebar informasi tidak sah), bukan sengketa pembagian warisan atau status ahli waris. Isi pasal tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perbuatan melawan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan apakah ia bisa meminta ganti rugi karena dirugikan oleh tindakan mantan suami yang mengabarkan pernikahan tidak sah tanpa bukti. Pasal 1365 secara langsung mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum, yang menjadi inti dari analisis hakim dalam putusan untuk mengabulkan sebagian gugatan ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75786, + "completion_tokens": 3851 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..483a601e44a0d5150dd1366e47ce0a6d7106d20f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.274, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 139.116, + "query": 2.186, + "relevance": 20.043, + "total": 161.619 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 84757, + "marked_chars": 85000 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\n Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat\nGugatan Aquo Tidak Memiliki Dasar Hukum “Rechtelijke Ground” Dan\nDasar Fakta “Feitelijk Ground”, Sehingga Gugatan A Quo\nMengandung Unsur Cacat Formil Obscuur Libel; \nHalaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp5.020.000,00 (lima juta dua puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024,\noleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H.,\nM.H., dan Ferry Marcus Justinus Sumblang, S.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 85000, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Turut Tergugat I [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] terkait sengketa pengurusan sertifikat pengganti dan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 196 yang hilang. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah jual beli, memerintahkan penghapusan hak tanggungan, penerbitan sertifikat pengganti, pembuatan Akta Jual Beli, dan proses balik nama sertifikat atas namanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak adanya hubungan hukum dan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan jual beli rumah atas SHGB Nomor 196 kepada Turut Tergugat I yang dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas tanggal 22 November 1999 di hadapan Turut Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguasai objek rumah secara fisik sejak tanggal 22 November 1999 hingga saat ini berdasarkan PPJB lunas sebesar Rp400.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat kehilangan SHGB Nomor 196, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00191/1989, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 91/3/1989 pada tanggal 15 November 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Tergugat II namun ditolak karena dalam SHGB Nomor 196 masih terdapat SHT Nomor 00191/1989 dan APHT Nomor 91/3/1989 atas nama Turut Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam peristiwa kehilangan dokumen maupun peristiwa jual beli objek SHGB Nomor 196.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada perselisihan atau sengketa hak antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang jelas serta mengandung cacat formil obscuur libel.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Turut Tergugat I [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] dengan dalil telah melakukan jual beli rumah atas SHGB Nomor 196 kepada Turut Tergugat I melalui PPJB lunas pada tahun 1999 dan telah menguasai rumah tersebut secara fisik. Gugatan ini bermula ketika Penggugat kehilangan dokumen sertifikat pada tahun 2021 dan permohonan sertifikat pengganti kepada Tergugat II ditolak karena masih adanya hak tanggungan atas nama Turut Tergugat I kepada Tergugat I. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan sah jual beli, memerintahkan penghapusan hak tanggungan, penerbitan sertifikat pengganti, pembuatan Akta Jual Beli, dan balik nama sertifikat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum maupun sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas. Akibatnya, eksepsi Tergugat I tentang gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan fakta (obscuur libel) dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Turut Tergugat I [NAMA_ORANG], dan Turut Tergugat II [NAMA_ORANG] dengan dalil telah melakukan jual beli rumah atas SHGB Nomor 196 kepada Turut Tergugat I melalui PPJB lunas pada tahun 1999 dan telah menguasai rumah tersebut secara fisik. Gugatan ini bermula ketika Penggugat kehilangan dokumen sertifikat pada tahun 2021 dan permohonan sertifikat pengganti kepada Tergugat II ditolak karena masih adanya hak tanggungan atas nama Turut Tergugat I kepada Tergugat I. Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan sah jual beli, memerintahkan penghapusan hak tanggungan, penerbitan sertifikat pengganti, pembuatan Akta Jual Beli, dan balik nama sertifikat. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak terdapat hubungan hukum maupun sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang jelas. Akibatnya, eksepsi Tergugat I tentang gugatan yang tidak memiliki dasar hukum dan fakta (obscuur libel) dikabulkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat melakukan jual beli rumah atas SHGB Nomor 196 kepada Turut Tergugat I yang dibuktikan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas tanggal 22 November 1999 di hadapan Turut Tergugat II.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menguasai objek rumah secara fisik sejak tanggal 22 November 1999 hingga saat ini berdasarkan PPJB lunas sebesar Rp400.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat kehilangan SHGB Nomor 196, Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 00191/1989, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 91/3/1989 pada tanggal 15 November 2021.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Tergugat II namun ditolak karena dalam SHGB Nomor 196 masih terdapat SHT Nomor 00191/1989 dan APHT Nomor 91/3/1989 atas nama Turut Tergugat I sebesar Rp50.000.000,00.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dalam peristiwa kehilangan dokumen maupun peristiwa jual beli objek SHGB Nomor 196.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada perselisihan atau sengketa hak antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta yang jelas serta mengandung cacat formil obscuur libel.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas dan tinggal di rumah ini sejak lama, tapi kenapa sertifikat pengganti ditolak karena masih ada tanggungan atas nama orang lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20104, + "candidates": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun putusan menyebutkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I (bank), alasan penolakan gugatan utamanya adalah ketiadaan sengketa hukum dan cacat formil obscur libel karena gugatan tidak memiliki dasar fakta/hukum yang jelas terhadap pihak yang digugat. Pasal 1340 tidak secara substantif menjadi dasar analisis hakim untuk menjawab pertanyaan mengapa sertifikat ditolak (yang lebih terkait prosedur administrasi dan syarat penghapusan hak tanggungan), melainkan hanya sebagai premis bahwa bank tidak terikat pada PPJB antara pembeli dan penjual awal. Namun, dalam konteks pertanyaan awam tentang alasan penolakan administratif akibat adanya tanggungan, pasal ini tidak memberikan jawaban substantif langsung mengenai mekanisme penghapusan tanggungan atau kewajiban notaris, sehingga relevansinya sangat tipis dan lebih bersifat prosedural/teoritis umum daripada jawaban atas sengketa spesifik tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31132, + "completion_tokens": 1326 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9c24450acfc5ac86cee041657768d50badeb46a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_248_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.681, + "query": 3.882, + "relevance": 27.756, + "total": 102.336 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23892, + "marked_chars": 23956 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23956, + "frame": "Permohonan diajukan oleh R. Rahardjono kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian ayahnya, Albertus Soenarto, yang meninggal pada tahun 1979 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta penetapan hukum atas kematian tersebut agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk keperluan administrasi dan waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Albertus Soenarto dan Ibu Pemohon bernama Tri Hastuti melangsungkan perkawinan agama Katolik pada 28 Desember 1957.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1979 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Kematian guna keperluan tertib administrasi dan masa depan untuk mengurus harta peninggalan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Albertus Soenarto, meninggal dunia pada tahun 1979 namun tidak memiliki Akta Kematian resmi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dan belum tercatat secara administratif, hakim menetapkan bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna pencatatan dan penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Albertus Soenarto, meninggal dunia pada tahun 1979 namun tidak memiliki Akta Kematian resmi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dan belum tercatat secara administratif, hakim menetapkan bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna pencatatan dan penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Albertus Soenarto dan Ibu Pemohon bernama Tri Hastuti melangsungkan perkawinan agama Katolik pada 28 Desember 1957.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1979 karena sakit dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan Akta Kematian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mengurus Akta Kematian guna keperluan tertib administrasi dan masa depan untuk mengurus harta peninggalan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, gimana cara urus suratnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13132, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/persetujuan harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur pembuktian kematian atau pengurusan akta kematian. Meskipun putusan mengutip Pasal 188 KUHPerdata, konteksnya adalah sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti bawah tangan), bukan isi substansi pasal tersebut yang mengatur tentang harta benda. Isi pasal itu sendiri tidak relevan dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12314, + "completion_tokens": 719 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8b1172ae23df161a80bb75fa67da743989fc5e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,212 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.09, + "classify": 0.0, + "condense": 146.326, + "read": 105.626, + "query": 12.663, + "relevance": 116.725, + "total": 381.429 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 173431, + "marked_chars": 173917 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;\n2. Menyatakan Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;\n3. Menyatakan SAH dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat\ndalam perkara a quo;\n4. Menghukum Tergugat membayar Kerugian Materiil sebesar Rp 365.136.016,.\n(tiga ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu enam belas rupiah).\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nsebesar Rp.284.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh\nSUTARNO,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,\nputusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\noleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIGUNA DEWI IRMAWATI,S.H.,M.M.,\nsebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa\nPenggugat dan Kuasa Tergugat.\n Panitera Pengganti,\n \n Hakim Ketua,\n WIGUNA DEWI IRMAWATI,S.H.,M.M. \n SUTARNO,S.H.,M.Hum.\nHal 54 dari 55 hal Put. Nomor 24/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134948, + "summary": "PT Berca Schindler Lifts (Penggugat) menggugat PT Sinergi Bangun Global (Tergugat) atas wanprestasi terkait Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 yang ditandatangani pada 01 November 2017 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat, dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 2022 [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 sebesar Rp 251.209.980 ditambah bunga 1,5% per bulan sesuai Lampiran 2, total kerugian materiil Rp 365.136.016 dan immateriil Rp 125.000.000 [HAL 4-5]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan tidak jelas karena perbedaan alamat dan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dalil pokok bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang, adanya kesepakatan mediasi Maret 2021 untuk mengubah frekuensi maintenance dan harga, serta Tergugat tidak membayar karena belum ada tanggapan atas kesepakatan tersebut [HAL 25-26]. Pengadilan menolak eksepsi Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 yang melarang pengajuan eksepsi dalam gugatan sederhana, sehingga perkara langsung ditelusuri pada pokoknya [HAL 43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 40469, + "summary": "PT Berca Schindler Lifts (Penggugat) menggugat PT Sinergi Bangun Global (Tergugat) atas wanprestasi terkait Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat, yang ditandatangani pada 01 November 2017 dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 2022 [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 sebesar Rp 251.209.980 ditambah bunga 1,5% per bulan sesuai Lampiran 2, total kerugian materiil Rp 365.136.016 dan immateriil Rp 125.000.000 [HAL 4-5]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan tidak jelas karena perbedaan alamat dan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dalil pokok bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang, adanya kesepakatan mediasi Maret 2021 untuk mengubah frekuensi maintenance dan harga, serta Tergugat tidak membayar karena belum ada tanggapan atas kesepakatan tersebut [HAL 25-26]. Pengadilan menolak eksepsi Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 yang melarang pengajuan eksepsi dalam gugatan sederhana, sehingga perkara langsung ditelusuri pada pokoknya [HAL 43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Pengadilan menyatakan bahwa Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 beserta lampirannya sah dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, karena memenuhi syarat sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, serta telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sejak November 2017 seperti dibuktikan oleh pembayaran rutin Tergugat hingga Maret 2020 dan pelaksanaan maintenance oleh Penggugat yang disaksikan saksi-saksi [HAL 48-51]. Dalil Tergugat bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang ditolak karena perjanjian telah berjalan tanpa keberatan, dan perbedaan alamat antara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak dianggap prinsipil yang membuat gugatan kabur [HAL 50]. Pengadilan juga menolak alasan Tergugat bahwa ketidakpembayaran tagihan dibenarkan oleh keadaan *force majeure* atau *overmacht* akibat tidak adanya tanggapan atas rapat mediasi 1 Maret 2021, karena hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban [HAL 51].\n\nBerdasarkan bukti tagihan yang jatuh tempo dan tidak dibayar, Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) [HAL 51]. Terkait kerugian materiil, Pengadilan mengabulkan tuntutan Penggugat sebesar Rp 365.136.016 yang terdiri dari pokok tagihan Rp 251.209.980 dan bunga konventional Rp 113.926.036, karena telah dibuktikan dengan invoice dan ketentuan perjanjian [HAL 52-53]. Namun, tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 125.000.000 ditolak karena tidak ada pembuktian yang memadai selama persidangan [HAL 53]. Gugatan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena tidak ada alasan exceptional [HAL 53].\n\nAmar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: Tergugat dinyatakan wanprestasi, bukti-bukti Penggugat dinyatakan sah, dan Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp 365.136.016 serta biaya perkara sebesar Rp 284.000 [HAL 54-55]. Selain itu, gugatan untuk kerugian immateriil dan eksekusi putusan serta merta ditolak [HAL 53-54]." + } + ], + "final_summary": "PT Berca Schindler Lifts (Penggugat) menggugat PT Sinergi Bangun Global (Tergugat) atas wanprestasi terkait Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat, yang ditandatangani pada 01 November 2017 dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 2022 [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 sebesar Rp 251.209.980 ditambah bunga 1,5% per bulan sesuai Lampiran 2, total kerugian materiil Rp 365.136.016 dan immateriil Rp 125.000.000 [HAL 4-5]. Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan tidak jelas karena perbedaan alamat dan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dalil pokok bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang, adanya kesepakatan mediasi Maret 2021 untuk mengubah frekuensi maintenance dan harga, serta Tergugat tidak membayar karena belum ada tanggapan atas kesepakatan tersebut [HAL 25-26]. Pengadilan menolak eksepsi Tergugat berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 yang melarang pengajuan eksepsi dalam gugatan sederhana, sehingga perkara langsung ditelusuri pada pokoknya [HAL 43].\n\nDalam pertimbangan hukum, Pengadilan menyatakan bahwa Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 beserta lampirannya sah dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, karena memenuhi syarat sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, serta telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak sejak November 2017 seperti dibuktikan oleh pembayaran rutin Tergugat hingga Maret 2020 dan pelaksanaan maintenance oleh Penggugat yang disaksikan saksi-saksi [HAL 48-51]. Dalil Tergugat bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang ditolak karena perjanjian telah berjalan tanpa keberatan, dan perbedaan alamat antara Jakarta Barat dan Jakarta Pusat tidak dianggap prinsipil yang membuat gugatan kabur [HAL 50]. Pengadilan juga menolak alasan Tergugat bahwa ketidakpembayaran tagihan dibenarkan oleh keadaan *force majeure* atau *overmacht* akibat tidak adanya tanggapan atas rapat mediasi 1 Maret 2021, karena hal tersebut tidak memenuhi syarat sebagai keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban [HAL 51].\n\nBerdasarkan bukti tagihan yang jatuh tempo dan tidak dibayar, Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) [HAL 51]. Terkait kerugian materiil, Pengadilan mengabulkan tuntutan Penggugat sebesar Rp 365.136.016 yang terdiri dari pokok tagihan Rp 251.209.980 dan bunga konventional Rp 113.926.036, karena telah dibuktikan dengan invoice dan ketentuan perjanjian [HAL 52-53]. Namun, tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp 125.000.000 ditolak karena tidak ada pembuktian yang memadai selama persidangan [HAL 53]. Gugatan untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena tidak ada alasan exceptional [HAL 53].\n\nAmar putusan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian: Tergugat dinyatakan wanprestasi, bukti-bukti Penggugat dinyatakan sah, dan Tergugat dihukum membayar kerugian materiil sebesar Rp 365.136.016 serta biaya perkara sebesar Rp 284.000 [HAL 54-55]. Selain itu, gugatan untuk kerugian immateriil dan eksekusi putusan serta merta ditolak [HAL 53-54]." + }, + "read": { + "input_chars": 3272, + "frame": "PT Berca Schindler Lifts menggugat PT Sinergi Bangun Global atas wanprestasi terkait Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat. Penggugat menuntut pembayaran tunggakan invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 beserta bunga dan kerugian materiil serta immateriil. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran kerugian materiil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts dan PT Sinergi Bangun Global menandatangani Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 pada 01 November 2017 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat, dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 sebesar Rp 251.209.980.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts telah melaksanakan kewajiban maintenance sesuai perjanjian yang disaksikan oleh saksi-saksi.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dalil bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang serta adanya kesepakatan mediasi Maret 2021.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global tidak membayar tagihan karena menganggap keadaan tidak adanya tanggapan atas rapat mediasi 1 Maret 2021 sebagai force majeure.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 125.000.000.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pemeliharaan lift dan eskalator antara PT Berca Schindler Lifts dan PT Sinergi Bangun Global yang berlaku sejak November 2017. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022, serta menuntut pembayaran pokok, bunga, dan kerugian materiil serta immateriil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan dan dalil bahwa kontrak batal akibat penandatangan tidak berwenang serta adanya kesepakatan mediasi yang belum ditanggapi. Pengadilan menolak eksepsi dan dalil pembatalan kontrak karena perjanjian telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan perbedaan alamat tidak bersifat prinsipil. Pengadilan juga menolak alasan Tergugat bahwa ketidakpembayaran disebabkan oleh force majeure akibat tidak adanya tanggapan atas mediasi. Akhirnya, Pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 365.136.016, namun menolak tuntutan kerugian immateriil karena tidak ada pembuktian memadai." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pemeliharaan lift dan eskalator antara PT Berca Schindler Lifts dan PT Sinergi Bangun Global yang berlaku sejak November 2017. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022, serta menuntut pembayaran pokok, bunga, dan kerugian materiil serta immateriil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan dan dalil bahwa kontrak batal akibat penandatangan tidak berwenang serta adanya kesepakatan mediasi yang belum ditanggapi. Pengadilan menolak eksepsi dan dalil pembatalan kontrak karena perjanjian telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan perbedaan alamat tidak bersifat prinsipil. Pengadilan juga menolak alasan Tergugat bahwa ketidakpembayaran disebabkan oleh force majeure akibat tidak adanya tanggapan atas mediasi. Akhirnya, Pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, mengabulkan tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 365.136.016, namun menolak tuntutan kerugian immateriil karena tidak ada pembuktian memadai.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts dan PT Sinergi Bangun Global menandatangani Silver Maintenance Contract Nomor 4641658 pada 01 November 2017 untuk pemeliharaan lift dan eskalator di Capitol Kwitang Office, Jakarta Pusat, dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global menunggak pembayaran 29 invoice periode April 2020 hingga Maret 2022 sebesar Rp 251.209.980.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts telah melaksanakan kewajiban maintenance sesuai perjanjian yang disaksikan oleh saksi-saksi.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dalil bahwa kontrak batal karena penandatangan tidak berwenang serta adanya kesepakatan mediasi Maret 2021.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Sinergi Bangun Global tidak membayar tagihan karena menganggap keadaan tidak adanya tanggapan atas rapat mediasi 1 Maret 2021 sebagai force majeure.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "PT Berca Schindler Lifts menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 125.000.000.", + "page": 53, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar tagihan pemeliharaan lift, tapi perusahaan bilang saya masih utang dan mau menuntut, padahal saya sudah bayar, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40903, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi) melalui surat peringatan atau perikatan itu sendiri. Dalam konteks pertanyaan 'saya sudah bayar tapi dituntut', pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah tagihan tersebut benar-benar jatuh tempo dan belum dibayar (lalai) sebelum tuntutan dapat diajukan. Putusan juga mengaitkan pembuktian lalai dengan surat perintah/invoice." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Relevan karena pertanyaan menyangkut tuntutan utang/tagihan; pasal ini menjadi dasar hukum bagi kreditor untuk menuntut pembayaran lebih dari pokok utang jika debitur lalai, yang menjadi inti sengketa 'masih utang' vs 'sudah bayar'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi (termasuk bunga/denda) baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap lalai. Relevan karena dalam sengketa tagihan, debitur yang berdalil 'sudah bayar' atau 'tidak lalai' akan menggunakan pasal ini untuk membantah kewajiban membayar bunga atau denda tambahan yang dituntut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus tentang bunga keterlambatan dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun berkaitan dengan uang, dalam putusan ini hakim justru menyatakan bahwa bunga yang dituntut adalah 'Bunga Konvensional' (sesuai perjanjian), bukan bunga moratoir/undang-undang yang diatur Pasal 1250. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi kerangka utama analisis hukum dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan/perjanjian. Relevan karena sebelum membahas wanprestasi atau pembayaran, harus ada dasar perjanjian yang mengikat. Putusan mengutip pasal ini untuk memastikan adanya hubungan hukum (kontrak pemeliharaan) antara para pihak sebelum menilai apakah kewajiban pembayaran telah dipenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Relevan karena dalam putusan, hakim memeriksa sah tidaknya kontrak (Silver Maintenance Contract) sebagai dasar tuntutan. Jika kontrak tidak sah, maka tuntutan utang tidak berdasar. Putusan secara eksplisit menguji apakah kontrak memenuhi syarat Pasal 1320." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Relevan karena menjadi prinsip dasar bahwa kontrak pemeliharaan lift mengikat kedua belah pihak untuk membayar tagihan yang sah, yang menjadi inti sengketa pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan false karena bukan jawaban substantif atas masalah hukum 'sudah bayar vs masih utang', melainkan teknis bagaimana bukti diterima." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 66837, + "completion_tokens": 2942 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70335eec92561e62773e18bd4e8f72d4f01f2c85 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_24_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 139.328, + "query": 6.191, + "relevance": 46.854, + "total": 192.444 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 133784, + "marked_chars": 134198 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak Provisi dari Penggugat\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat.\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang\ntimbul hingga saat ini Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima\npuluh ribu rupiah).\nDemikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis\nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 23\nJanuari 2024 oleh kami: Iwan Wardhana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua\nMajelis, Ade Sumitra H., S.H., M.Hum., dan Parmatoni, S.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat\nPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 24/Pdt.G/2023/PN\nJkt.Brt tanggal 10 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal\n30 Januari 2024, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum\nHalaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 46\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putus" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134198, + "frame": "Penggugat [Anthony Kusuma] menggugat Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk], Tergugat II [Dion Setiawan], Tergugat III [Notaris Faridah], dan Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] terkait pengalihan piutang (cessie) kredit KPR dan pelaksanaan lelang objek jaminan, dengan tuntutan pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) karena eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat dikabulkan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Anthony Kusuma] adalah debitur dari Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tertanggal 4 Februari 2014 untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Anthony Kusuma] menjadi pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11933 atas tanah di Jakarta Barat yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] dan Tergugat II [Dion Setiawan] melakukan pengalihan piutang (cessie) yang dituangkan dalam Akta Cessie Nomor 67 tanggal 17 Oktober 2018 di hadapan Tergugat III [Notaris Faridah].", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat [Anthony Kusuma] mengenai terjadinya pengalihan piutang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II [Dion Setiawan] mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] atas objek SHM Nomor 11933.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] melaksanakan lelang eksekusi atas objek SHM Nomor 11933 pada tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil laku terjual.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] mengajukan eksepsi nebis in idem dengan merujuk pada tiga gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap atau dicabut.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Yanti Budiharsono sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Anthony Kusuma] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk], Tergugat II [Dion Setiawan], Tergugat III [Notaris Faridah], dan Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan piutang (cessie) kredit KPR dan pelaksanaan lelang eksekusi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 11933. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Dalam persidangan, Tergugat I mengajukan eksepsi nebis in idem, sementara Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, persona standi in judicio, dan kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi nebis in idem karena perkara sebelumnya belum diputus pokoknya, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Yanti Budiharsono yang disebut dalam posita gugatan. Berdasarkan pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Anthony Kusuma] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk], Tergugat II [Dion Setiawan], Tergugat III [Notaris Faridah], dan Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pengalihan piutang (cessie) kredit KPR dan pelaksanaan lelang eksekusi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 11933. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Dalam persidangan, Tergugat I mengajukan eksepsi nebis in idem, sementara Turut Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, persona standi in judicio, dan kurang pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi nebis in idem karena perkara sebelumnya belum diputus pokoknya, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Yanti Budiharsono yang disebut dalam posita gugatan. Berdasarkan pengabulan eksepsi kurang pihak tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nie ontvankelijk verklaard) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Anthony Kusuma] adalah debitur dari Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tertanggal 4 Februari 2014 untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Anthony Kusuma] menjadi pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 11933 atas tanah di Jakarta Barat yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] dan Tergugat II [Dion Setiawan] melakukan pengalihan piutang (cessie) yang dituangkan dalam Akta Cessie Nomor 67 tanggal 17 Oktober 2018 di hadapan Tergugat III [Notaris Faridah].", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat [Anthony Kusuma] mengenai terjadinya pengalihan piutang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II [Dion Setiawan] mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] atas objek SHM Nomor 11933.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] melaksanakan lelang eksekusi atas objek SHM Nomor 11933 pada tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil laku terjual.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I [PT Maybank Indonesia Tbk] mengajukan eksepsi nebis in idem dengan merujuk pada tiga gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap atau dicabut.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat [Kantor Wilayah DJKN Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V] mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Notaris Yanti Budiharsono sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi kurang pihak dari Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang KPR ke bank, tapi piutangnya dialihkan ke orang lain lalu rumah saya dilelang, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15222, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah pengalihan piutang (cessie), yaitu pemberitahuan atau persetujuan debitur. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena piutang dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan debitur yang sah, sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk menilai apakah pengalihan tersebut sah terhadap debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian) debitur. Meskipun terkait dengan utang, pertanyaan fokus pada keabsahan pengalihan piutang (cessie) dan hak lelang, bukan pada status kelalaian pembayaran utang oleh debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik dalam perjanjian. Dalam konteks pengalihan piutang, sah tidaknya perjanjian cessie dan pelaksanaan hak lelang harus dilihat dari apakah perjanjian tersebut dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan undang-undang, yang menjadi prinsip dasar penilaian keabsahan perjanjian dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44295, + "completion_tokens": 1558 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2141bb140af47d31780f395019e3eaacd3033038 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_251_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.121, + "query": 3.118, + "relevance": 43.73, + "total": 167.009 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 66938, + "marked_chars": 67118 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Budha pada tanggal\ndi hadapan pemuka agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00\nMaret 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-\n02032018-0000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4. Menetapkan ke-5 (lima) anak dari Penggugat dan Tergugat ibawah\npemeliharaan dan hak asuh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan\nHalaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\npengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilakukan secara\nbersama-sama kepada Peng" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 67118, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan, dan ketidakcocokan dalam rumah tangga yang telah berlangsung selama lebih dari 21 tahun. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, menetapkan hak asuh bersama atas lima anak mereka, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat. Pengadilan mengabulkan gugatan tersebut secara verstek setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi, serta menetapkan bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Budha pada tahun 2002 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 00 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-02032018-0012.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak selama masa perkawinan mereka.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 00 Maret 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat, tidak akan menghadiri persidangan, dan menyerahkan keputusan perkara kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh kakak laki-laki Penggugat pada tanggal 10 Desember 2022.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melihat percakapan WhatsApp Tergugat dengan perempuan lain yang berisi kata-kata kasih sayang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering pergi ke klub malam, pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan menggunakan uang pribadi Penggugat untuk keperluan tersebut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, termasuk menampar, memukul, dan melempar dengan meja lipat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering menggadaikan surat-surat berharga seperti BPKB motor dan perhiasan emas tanpa izin Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun upaya mediasi oleh keluarga sebelumnya juga tidak berhasil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kelima anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama kedua orang tua dan diasuh oleh mereka.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat sipil pada tahun 2018 telah mengalami perselisihan terus-menerus selama lebih dari dua dekade. Penggugat dalilkan berbagai alasan termasuk perselingkuhan Tergugat, kebiasaan Tergugat mabuk dan pulang larut malam, kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, serta penggadaian aset tanpa izin. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,鉴于 Tergugat telah menyatakan kesediaan bercerai dan fakta perselisihan yang tidak dapat dipulihkan. Hak asuh dan pemeliharaan kelima anak ditetapkan dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik anak. Pengadilan juga memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan bahwa perkawinan mereka yang sah menurut agama Budha dan tercatat sipil pada tahun 2018 telah mengalami perselisihan terus-menerus selama lebih dari dua dekade. Penggugat dalilkan berbagai alasan termasuk perselingkuhan Tergugat, kebiasaan Tergugat mabuk dan pulang larut malam, kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, serta penggadaian aset tanpa izin. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,鉴于 Tergugat telah menyatakan kesediaan bercerai dan fakta perselisihan yang tidak dapat dipulihkan. Hak asuh dan pemeliharaan kelima anak ditetapkan dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik anak. Pengadilan juga memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Budha pada tahun 2002 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 00 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-02032018-0012.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai lima orang anak selama masa perkawinan mereka.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan tertanggal 00 Maret 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat, tidak akan menghadiri persidangan, dan menyerahkan keputusan perkara kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain oleh kakak laki-laki Penggugat pada tanggal 10 Desember 2022.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melihat percakapan WhatsApp Tergugat dengan perempuan lain yang berisi kata-kata kasih sayang.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering pergi ke klub malam, pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan menggunakan uang pribadi Penggugat untuk keperluan tersebut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak-anak, termasuk menampar, memukul, dan melempar dengan meja lipat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering menggadaikan surat-surat berharga seperti BPKB motor dan perhiasan emas tanpa izin Penggugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun upaya mediasi oleh keluarga sebelumnya juga tidak berhasil.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kelima anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama kedua orang tua dan diasuh oleh mereka.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh, sering mabuk, dan memukuli saya serta anak-anak, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30200, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai alasan perceraian (selingkuh, mabuk, kekerasan) atau hak gugat perceraian itu sendiri, melainkan hanya prosedur terkait harta. Selain itu, inti sengketa dalam pertanyaan adalah perceraian, bukan pemisahan harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari putusan perceraian, yaitu penetapan perwalian atas anak-anak yang belum dewasa. Meskipun pertanyaan awam fokus pada 'apakah bisa cerai' (hak gugat), putusan perceraian yang dikabulkan akan otomatis memicu penerapan pasal ini untuk menentukan hak asuh anak. Dalam pertimbangan hukum, hakim mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menetapkan hak asuh anak setelah memutus perceraian, sehingga memiliki hubungan substantif dengan konsekuensi dari jawaban atas pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 229 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28339, + "completion_tokens": 1427 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_252_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_252_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee650563bc02b6f361b43d3a2400c2516940b2be --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_252_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_252_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.381, + "query": 2.94, + "relevance": 11.072, + "total": 115.432 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27033, + "marked_chars": 27105 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27105, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Livia Lichwan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meminta penetapan sebagai wali bagi Leon Liu, anak dari sepupu pemohon yang masih di bawah umur. Pemohon meminta izin untuk melakukan perbuatan hukum dan mengurus administrasi atas peninggalan nenek kandung Leon Liu yang telah meninggal dunia. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim setelah memeriksa kewenangan pengadilan dan alasan-alasan yang diajukan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah keluarga dekat dari Leon Liu, yaitu keponakan dari ibu kandung ayah Leon Liu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Leon Liu adalah anak laki-laki yang lahir di Singapura pada tanggal 23 September 2018 dan berstatus di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Leon Liu, Kevin Liu, adalah Warga Negara Singapura dan ibunya, Mut Theraphy, adalah Warga Negara Kamboja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Kevin Liu, Jap Ai Hua Djuarsih, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jap Ai Hua Djuarsih telah membuat Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Mewaris yang telah didaftarkan secara resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Leon Liu tinggal bersama pamannya bernama Ruswili di Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua orang tua Leon Liu berstatus sebagai warga negara asing sehingga dianggap memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa keluarga besar sepakat jika Pemohon menjadi wali dari Leon Liu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk mengurusi administrasi atas peninggalan nenek kandung Leon Liu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Livia Lichwan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali bagi Leon Liu, seorang anak di bawah umur yang lahir dari pasangan Kevin Liu (Warga Negara Singapura) dan Mut Theraphy (Warga Negara Kamboja). Pemohon berdalih bahwa karena kedua orang tua Leon Liu berstatus warga negara asing, diperlukan wali warga negara Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam mengurus administrasi atas peninggalan harta warisan dari nenek kandung Leon Liu, Jap Ai Hua Djuarsih, yang telah meninggal dunia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara karena domisili pemohon berada di wilayahnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan kedekatan hubungan keluarga serta persetujuan keluarga besar, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan akhir mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menetapkan Livia Lichwan sebagai wali Leon Liu, dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili Leon Liu dalam mengurus administrasi peninggalan nenek kandungnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Livia Lichwan mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali bagi Leon Liu, seorang anak di bawah umur yang lahir dari pasangan Kevin Liu (Warga Negara Singapura) dan Mut Theraphy (Warga Negara Kamboja). Pemohon berdalih bahwa karena kedua orang tua Leon Liu berstatus warga negara asing, diperlukan wali warga negara Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam mengurus administrasi atas peninggalan harta warisan dari nenek kandung Leon Liu, Jap Ai Hua Djuarsih, yang telah meninggal dunia. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara karena domisili pemohon berada di wilayahnya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan kedekatan hubungan keluarga serta persetujuan keluarga besar, hakim menetapkan bahwa permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Putusan akhir mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, menetapkan Livia Lichwan sebagai wali Leon Liu, dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili Leon Liu dalam mengurus administrasi peninggalan nenek kandungnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah keluarga dekat dari Leon Liu, yaitu keponakan dari ibu kandung ayah Leon Liu.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Leon Liu adalah anak laki-laki yang lahir di Singapura pada tanggal 23 September 2018 dan berstatus di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Leon Liu, Kevin Liu, adalah Warga Negara Singapura dan ibunya, Mut Theraphy, adalah Warga Negara Kamboja.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Kevin Liu, Jap Ai Hua Djuarsih, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jap Ai Hua Djuarsih telah membuat Akta Wasiat dan Akta Keterangan Hak Mewaris yang telah didaftarkan secara resmi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Leon Liu tinggal bersama pamannya bernama Ruswili di Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua orang tua Leon Liu berstatus sebagai warga negara asing sehingga dianggap memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa keluarga besar sepakat jika Pemohon menjadi wali dari Leon Liu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin untuk mengurusi administrasi atas peninggalan nenek kandung Leon Liu.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya keponakannya, bolehkah saya jadi wali anak kecil ini yang orang tuanya warga asing agar bisa urus warisan neneknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10747, + "candidates": [ + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur secara spesifik mengenai perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika orang tua yang menjadi wali hendak menikah. Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan perwalian anak dari pasangan suami-isteri yang sah (kawin) dengan orang tua warga asing, bukan anak di luar kawin atau masalah pengangkatan wali akibat pernikahan. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan isu hukum yang sedang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13033, + "completion_tokens": 1066 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..06b036350035973a1f9c8601ab641b0dc85d33f2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 57, + "timings": { + "parse": 0.12, + "classify": 0.0, + "condense": 359.52, + "read": 137.538, + "query": 4.826, + "relevance": 29.126, + "total": 531.13 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 178212, + "marked_chars": 178716 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nI.\nDALAM KONPENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I mengenai gugatan\nprematur (belum waktunya diajukan);\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk\nverklaard);\nII.\nDALAM REKONPENSI :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet\nontvantkelijk verklaard);\nHalaman 55 Putusan No. 253/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 55\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nIII. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :\n\nMenghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk\nmembayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 7.500.000,-\n(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal 14 SEPTEMBER\n2023, oleh kami : Dr.FLORENSANI SUSANA KENDENAN,S.H.,M.H., sebagai\nHakim Ketua Majelis, serta YUSWARDI,S" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh 26 Penggugat (ahli waris almarhum Siman bin Kalong) melawan Tergugat I (Haji Mohammad Ramzy Nasroen), Tergugat II (Haji Nasuki), Tergugat III (Pemprov DKI Jakarta/BPAD), Tergugat IV (Kecamatan Cengkareng), Tergugat V (Kelurahan Rawabuaya), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Barat). Para Penggugat dalilkan diri sebagai ahli waris sah Siman bin Kalong yang meninggal 27 Juni 1957, berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan dan Kecamatan [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mengklaim kepemilikan sah atas Tanah A-quo seluas ±2.720 M2 di Jl. Bojong Raya, RT. 005 RW. 004, Kel. Rawa Buaya, berdasarkan Girik (Letter C) No. 1027 Persil No. 168.a S.IV atas nama Siman bin Kalong, dengan batas Utara/Timur/Selatan/Barat berbatasan dengan PT. Karya Cipta Bangun Property dan H. Dul Bin Derahim [HAL 6]. Para Penggugat dalilkan bahwa proses pensertifikatan terhenti karena Tergugat V menolak menerbitkan dokumen persyaratan akibat indikasi tanah sebagai aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan foto copy Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 24 Maret 1982 antara Tergugat I dan II [HAL 6]. Para Penggugat mendalilkan Surat Kuasa Penuh (SKP) tertanggal 10 September 1981 dari Siman bin Kalong kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan rekayasa karena Siman bin Kalong telah meninggal pada 1957, sehingga AJB 1982 dan pelepasan hak Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum [HAL 7-9]. Para Penggugat juga dalilkan Tergugat III melakukan penggusuran paksa pada 2 Februari 2022 [HAL 8]. Para Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan SKP 1981 dan AJB 1982 serta pelepasan hak, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp17,9 Miliar dan immateriil Rp1 Miliar, serta uang paksa Rp5 juta/hari [HAL 10-12].\n\n[HAL 13-26] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (tidak jelas status ahli waris), prematur (belum ada putusan pidana pemalsuan), tidak ada hubungan hukum, dan *error in persona*. Tergugat I menolak dalil membuat SKP 1981 dan AJB 1982, menyatakan tidak kenal Siman bin Kalong, tidak pernah membuat dokumen tersebut, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak wajib membayar ganti rugi atau uang paksa [HAL 14-26].\n\n[HAL 27-38] Tergugat II mengakui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan SKP 1981 dan AJB No. 433/12/JB/1982 tertanggal 24 Maret 1982 di hadapan Camat Cengkareng, yang kemudian dialihkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Mei 1982 [HAL 26-27]. Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan kabur (perbedaan batas dan luas tanah dengan kondisi lapangan serta Girik), kurang pihak (tidak melibatkan Hj. Samah Bt Siman), dan menolak klaim kepemilikan Penggugat. Tergugat III dalilkan kepemilikan sah atas tanah aset Pemprov DKI Jakarta seluas 8.756 M2 (termasuk Tanah A-quo seluas 2.492 M2) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Nasuki (Tergugat II) tertanggal 15 Mei 1982, yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) [HAL 27-37]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah yang bukan miliknya [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-43] Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak mencantumkan nomor AJB dalam gugatan [HAL 39]. Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengajukan ke PTUN karena melibatkan pembatalan akta PN), gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat perbedaan batas tanah dengan kondisi lapangan dan ketidaksesuaian posita-petitum, daluarsa (melebihi 30 tahun sejak AJB 1982), dan itikad tidak baik Penggugat [HAL 39-43]. Tergugat V menolak perbuatan melawan hukum, menyatakan penolakan penerbitan dokumen sertifikat adalah tindakan kehati-hatian administratif karena adanya bukti AJB 1982 yang menunjukkan tanah bukan milik Penggugat, dan perolehan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta sah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak 1982 [HAL 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 45261, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh 26 Penggugat (ahli waris almarhum Siman bin Kalong) melawan Tergugat I (Haji Mohammad Ramzy Nasroen), Tergugat II (Haji Nasuki), Tergugat III (Pemprov DKI Jakarta/BPAD), Tergugat IV (Kecamatan Cengkareng), Tergugat V (Kelurahan Rawabuaya), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Barat). Para Penggugat dalilkan diri sebagai ahli waris sah Siman bin Kalong yang meninggal 27 Juni 1957, berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan dan Kecamatan [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mengklaim kepemilikan sah atas Tanah A-quo seluas ±2.720 M2 di Jl. Bojong Raya, RT. 005 RW. 004, Kel. Rawa Buaya, berdasarkan Girik (Letter C) No. 1027 Persil No. 168.a S.IV atas nama Siman bin Kalong, dengan batas Utara/Timur/Selatan/Barat berbatasan dengan PT. Karya Cipta Bangun Property dan H. Dul Bin Derahim [HAL 6]. Para Penggugat dalilkan bahwa proses pensertifikatan terhenti karena Tergugat V menolak menerbitkan dokumen persyaratan akibat indikasi tanah sebagai aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan foto copy Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 24 Maret 1982 antara Tergugat I dan II [HAL 6]. Para Penggugat mendalilkan Surat Kuasa Penuh (SKP) tertanggal 10 September 1981 dari Siman bin Kalong kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan rekayasa karena Siman bin Kalong telah meninggal pada 1957, sehingga AJB 1982 dan pelepasan hak Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum [HAL 7-9]. Para Penggugat juga dalilkan Tergugat III melakukan penggusuran paksa pada 2 Februari 2022 [HAL 8]. Para Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan SKP 1981 dan AJB 1982 serta pelepasan hak, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp17,9 Miliar dan immateriil Rp1 Miliar, serta uang paksa Rp5 juta/hari [HAL 10-12].\n\n[HAL 13-26] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (tidak jelas status ahli waris), prematur (belum ada putusan pidana pemalsuan), tidak ada hubungan hukum, dan *error in persona*. Tergugat I menolak dalil membuat SKP 1981 dan AJB 1982, menyatakan tidak kenal Siman bin Kalong, tidak pernah membuat dokumen tersebut, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak wajib membayar ganti rugi atau uang paksa [HAL 14-26].\n\n[HAL 27-38] Tergugat II mengakui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan SKP 1981 dan AJB No. 433/12/JB/1982 tertanggal 24 Maret 1982 di hadapan Camat Cengkareng, yang kemudian dialihkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Mei 1982 [HAL 26-27]. Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan kabur (perbedaan batas dan luas tanah dengan kondisi lapangan serta Girik), kurang pihak (tidak melibatkan Hj. Samah Bt Siman), dan menolak klaim kepemilikan Penggugat. Tergugat III dalilkan kepemilikan sah atas tanah aset Pemprov DKI Jakarta seluas 8.756 M2 (termasuk Tanah A-quo seluas 2.492 M2) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Nasuki (Tergugat II) tertanggal 15 Mei 1982, yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) [HAL 27-37]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah yang bukan miliknya [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-43] Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak mencantumkan nomor AJB dalam gugatan [HAL 39]. Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengajukan ke PTUN karena melibatkan pembatalan akta PN), gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat perbedaan batas tanah dengan kondisi lapangan dan ketidaksesuaian posita-petitum, daluarsa (melebihi 30 tahun sejak AJB 1982), dan itikad tidak baik Penggugat [HAL 39-43]. Tergugat V menolak perbuatan melawan hukum, menyatakan penolakan penerbitan dokumen sertifikat adalah tindakan kehati-hatian administratif karena adanya bukti AJB 1982 yang menunjukkan tanah bukan milik Penggugat, dan perolehan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta sah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak 1982 [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-50] Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-12) meliputi surat keterangan waris, girik, SKP, dan peta; Tergugat I (T.I-1 s.d. T.I-7) meliputi KTP, KK, dan paspor; Tergugat III (T.III-1 s.d. T.III-14.b) meliputi surat pelepasan hak, kwitansi, AJB, dan sertifikat; Tergugat IV (T.IV-1 s.d. T.IV-29) meliputi AJB, girik, SKP, dan gambar situasi; Tergugat V (T.V-1 s.d. T.V-4) meliputi undangan dan notula rapat. Tidak ada saksi atau ahli yang diajukan. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada 10 Agustus 2023 untuk memastikan batas dan luas tanah [HAL 44-50].\n\n[HAL 51-57] Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Tergugat I, III, IV, dan V karena status ahli waris telah jelas dan batas tanah akan diverifikasi saat pemeriksaan setempat yang telah dilakukan [HAL 51-53]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I, dengan alasan bahwa dalil Penggugat mengenai pemalsuan SKP 1981 (yang dibuat setelah kematian Siman bin Kalong pada 1957) mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan tetap yang menyatakan SKP tersebut palsu sebelum gugatan perdata dapat diajukan [HAL 53-54]. Karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*) akibat eksepsi prematur, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat III juga dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan prinsip koneksitas dan yurisprudensi [HAL 54-55]. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan prematur; 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.000,- [HAL 55-57]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 253/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh 26 Penggugat (ahli waris almarhum Siman bin Kalong) melawan Tergugat I (Haji Mohammad Ramzy Nasroen), Tergugat II (Haji Nasuki), Tergugat III (Pemprov DKI Jakarta/BPAD), Tergugat IV (Kecamatan Cengkareng), Tergugat V (Kelurahan Rawabuaya), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Barat). Para Penggugat dalilkan diri sebagai ahli waris sah Siman bin Kalong yang meninggal 27 Juni 1957, berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kelurahan dan Kecamatan [HAL 5].\n\n[HAL 6-12] Para Penggugat mengklaim kepemilikan sah atas Tanah A-quo seluas ±2.720 M2 di Jl. Bojong Raya, RT. 005 RW. 004, Kel. Rawa Buaya, berdasarkan Girik (Letter C) No. 1027 Persil No. 168.a S.IV atas nama Siman bin Kalong, dengan batas Utara/Timur/Selatan/Barat berbatasan dengan PT. Karya Cipta Bangun Property dan H. Dul Bin Derahim [HAL 6]. Para Penggugat dalilkan bahwa proses pensertifikatan terhenti karena Tergugat V menolak menerbitkan dokumen persyaratan akibat indikasi tanah sebagai aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan foto copy Akta Jual Beli (AJB) tertanggal 24 Maret 1982 antara Tergugat I dan II [HAL 6]. Para Penggugat mendalilkan Surat Kuasa Penuh (SKP) tertanggal 10 September 1981 dari Siman bin Kalong kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan rekayasa karena Siman bin Kalong telah meninggal pada 1957, sehingga AJB 1982 dan pelepasan hak Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum [HAL 7-9]. Para Penggugat juga dalilkan Tergugat III melakukan penggusuran paksa pada 2 Februari 2022 [HAL 8]. Para Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan SKP 1981 dan AJB 1982 serta pelepasan hak, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp17,9 Miliar dan immateriil Rp1 Miliar, serta uang paksa Rp5 juta/hari [HAL 10-12].\n\n[HAL 13-26] Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (tidak jelas status ahli waris), prematur (belum ada putusan pidana pemalsuan), tidak ada hubungan hukum, dan *error in persona*. Tergugat I menolak dalil membuat SKP 1981 dan AJB 1982, menyatakan tidak kenal Siman bin Kalong, tidak pernah membuat dokumen tersebut, dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak wajib membayar ganti rugi atau uang paksa [HAL 14-26].\n\n[HAL 27-38] Tergugat II mengakui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan SKP 1981 dan AJB No. 433/12/JB/1982 tertanggal 24 Maret 1982 di hadapan Camat Cengkareng, yang kemudian dialihkan kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Mei 1982 [HAL 26-27]. Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan kabur (perbedaan batas dan luas tanah dengan kondisi lapangan serta Girik), kurang pihak (tidak melibatkan Hj. Samah Bt Siman), dan menolak klaim kepemilikan Penggugat. Tergugat III dalilkan kepemilikan sah atas tanah aset Pemprov DKI Jakarta seluas 8.756 M2 (termasuk Tanah A-quo seluas 2.492 M2) berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Nasuki (Tergugat II) tertanggal 15 Mei 1982, yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) [HAL 27-37]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah yang bukan miliknya [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-43] Tergugat IV mengajukan eksepsi gugatan kabur karena tidak mencantumkan nomor AJB dalam gugatan [HAL 39]. Tergugat V mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengajukan ke PTUN karena melibatkan pembatalan akta PN), gugatan kabur (*obscuur libel*) akibat perbedaan batas tanah dengan kondisi lapangan dan ketidaksesuaian posita-petitum, daluarsa (melebihi 30 tahun sejak AJB 1982), dan itikad tidak baik Penggugat [HAL 39-43]. Tergugat V menolak perbuatan melawan hukum, menyatakan penolakan penerbitan dokumen sertifikat adalah tindakan kehati-hatian administratif karena adanya bukti AJB 1982 yang menunjukkan tanah bukan milik Penggugat, dan perolehan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta sah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak 1982 [HAL 42-43].\n\n[HAL 44-50] Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-12) meliputi surat keterangan waris, girik, SKP, dan peta; Tergugat I (T.I-1 s.d. T.I-7) meliputi KTP, KK, dan paspor; Tergugat III (T.III-1 s.d. T.III-14.b) meliputi surat pelepasan hak, kwitansi, AJB, dan sertifikat; Tergugat IV (T.IV-1 s.d. T.IV-29) meliputi AJB, girik, SKP, dan gambar situasi; Tergugat V (T.V-1 s.d. T.V-4) meliputi undangan dan notula rapat. Tidak ada saksi atau ahli yang diajukan. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada 10 Agustus 2023 untuk memastikan batas dan luas tanah [HAL 44-50].\n\n[HAL 51-57] Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dari Tergugat I, III, IV, dan V karena status ahli waris telah jelas dan batas tanah akan diverifikasi saat pemeriksaan setempat yang telah dilakukan [HAL 51-53]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I, dengan alasan bahwa dalil Penggugat mengenai pemalsuan SKP 1981 (yang dibuat setelah kematian Siman bin Kalong pada 1957) mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan tetap yang menyatakan SKP tersebut palsu sebelum gugatan perdata dapat diajukan [HAL 53-54]. Karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijk verklaard*) akibat eksepsi prematur, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat III juga dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan prinsip koneksitas dan yurisprudensi [HAL 54-55]. Amar putusan menyatakan: 1) Mengabulkan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan prematur; 2) Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.000,- [HAL 55-57]." + }, + "read": { + "input_chars": 5635, + "frame": "Para Penggugat (ahli waris almarhum Siman bin Kalong) menggugat Tergugat I (Haji Mohammad Ramzy Nasroen), Tergugat II (Haji Nasuki), Tergugat III (Pemprov DKI Jakarta/BPAD), Tergugat IV (Kecamatan Cengkareng), Tergugat V (Kelurahan Rawabuaya), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Jakarta Barat) terkait sengketa kepemilikan Tanah A-quo. Para Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, pembatalan dokumen jual beli dan pelepasan hak, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena eksepsi prematur yang dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan diri sebagai ahli waris sah Siman bin Kalong berdasarkan Surat Keterangan Waris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah A-quo seluas ±2.720 M2 berdasarkan Girik atas nama Siman bin Kalong.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan proses pensertifikatan terhenti karena Tergugat V menolak menerbitkan dokumen persyaratan akibat indikasi tanah sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Surat Kuasa Penuh tertanggal 10 September 1981 adalah cacat hukum karena Siman bin Kalong telah meninggal pada 1957.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Akta Jual Beli tertanggal 24 Maret 1982 dan pelepasan hak Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan tidak kenal Siman bin Kalong dan tidak pernah membuat Surat Kuasa Penuh 1981 maupun Akta Jual Beli 1982.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengakui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Penuh 1981 dan Akta Jual Beli tertanggal 24 Maret 1982.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan telah mengalihkan hak kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Mei 1982.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan kepemilikan sah atas tanah aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Tergugat II yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V dalilkan penolakan penerbitan dokumen sertifikat adalah tindakan kehati-hatian administratif karena adanya bukti Akta Jual Beli 1982.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I karena dalil Penggugat mengenai pemalsuan Surat Kuasa Penuh mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan tetap.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima akibat eksepsi prematur.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris almarhum Siman bin Kalong, menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat atas sengketa kepemilikan Tanah A-quo. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Girik, dan bahwa dokumen jual beli serta pelepasan hak yang mendasari klaim Tergugat I, II, dan III adalah batal demi hukum karena dibuat setelah kematian Siman bin Kalong. Para Tergugat membantah klaim tersebut, dengan Tergugat I dan II mengakui adanya transaksi jual beli dan pelepasan hak, serta Tergugat III dan V berdalih kepemilikan sah atas tanah sebagai aset pemerintah. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur dari para Tergugat, namun mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I. Hakim menetapkan bahwa gugatan perdata mengenai pemalsuan dokumen harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap. Akibatnya, gugatan utama Para Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai ahli waris almarhum Siman bin Kalong, menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat atas sengketa kepemilikan Tanah A-quo. Para Penggugat dalilkan bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Girik, dan bahwa dokumen jual beli serta pelepasan hak yang mendasari klaim Tergugat I, II, dan III adalah batal demi hukum karena dibuat setelah kematian Siman bin Kalong. Para Tergugat membantah klaim tersebut, dengan Tergugat I dan II mengakui adanya transaksi jual beli dan pelepasan hak, serta Tergugat III dan V berdalih kepemilikan sah atas tanah sebagai aset pemerintah. Majelis Hakim menolak eksepsi gugatan kabur dari para Tergugat, namun mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I. Hakim menetapkan bahwa gugatan perdata mengenai pemalsuan dokumen harus menunggu putusan pidana berkekuatan tetap. Akibatnya, gugatan utama Para Penggugat serta gugatan rekonvensi dari Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan diri sebagai ahli waris sah Siman bin Kalong berdasarkan Surat Keterangan Waris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan kepemilikan sah atas Tanah A-quo seluas ±2.720 M2 berdasarkan Girik atas nama Siman bin Kalong.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan proses pensertifikatan terhenti karena Tergugat V menolak menerbitkan dokumen persyaratan akibat indikasi tanah sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Surat Kuasa Penuh tertanggal 10 September 1981 adalah cacat hukum karena Siman bin Kalong telah meninggal pada 1957.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Akta Jual Beli tertanggal 24 Maret 1982 dan pelepasan hak Tergugat II kepada Tergugat III batal demi hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan tidak kenal Siman bin Kalong dan tidak pernah membuat Surat Kuasa Penuh 1981 maupun Akta Jual Beli 1982.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengakui jual beli dengan Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Penuh 1981 dan Akta Jual Beli tertanggal 24 Maret 1982.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan telah mengalihkan hak kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak tertanggal 15 Mei 1982.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan kepemilikan sah atas tanah aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Tergugat II yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V dalilkan penolakan penerbitan dokumen sertifikat adalah tindakan kehati-hatian administratif karena adanya bukti Akta Jual Beli 1982.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi prematur dari Tergugat I karena dalil Penggugat mengenai pemalsuan Surat Kuasa Penuh mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan tetap.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima akibat eksepsi prematur.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris almarhum Siman, tapi tanah kami yang punya girik malah dianggap milik pemerintah karena ada jual beli dan surat kuasa yang katanya dibuat setelah almarhum meninggal, apa bisa saya klaim tanah itu kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13960, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Dalam pertimbangan hukum, sengketa tidak diperiksa karena gugatan dinyatakan prematur (belum waktunya) akibat adanya dugaan pemalsuan surat kuasa yang memerlukan putusan pidana terlebih dahulu. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau menjadi inti sengketa substantif dalam putusan ini, melainkan hanya dikalahkan oleh eksepsi prosedural. Fakta pemalsuan surat kuasa (yang mungkin terkait unsur pelanggaran hukum) belum diperiksa secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perolehan hak milik lewat waktu (verjaring). Tidak ada dalil, fakta, atau isu hukum mengenai penguasaan tanah selama jangka waktu tertentu (20 atau 30 tahun) yang didalilkan oleh para pihak atau diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini. Sengketa berpusat pada keabsahan surat kuasa dan status ahli waris, bukan pada perolehan hak milik melalui lewat waktu." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61753, + "completion_tokens": 4468 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f547d7c62c4927aba9baca075c155c56fe4ea335 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_253_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.444, + "query": 8.515, + "relevance": 8.772, + "total": 88.751 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24833, + "marked_chars": 24897 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24897, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan adat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinannya dengan Suami Pemohon yang dilangsungkan secara adat pada tahun 1970 belum tercatat secara administratif. Pemohon meminta pengadilan menyatakan sah perkawinan tersebut dan memberikan izin serta perintah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dengan Suami Pemohon pada tahun 1970 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan atau anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan rumah sekitar bulan Mei tahun 1987 dan tidak pernah kembali.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak meninggalkan rumah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perkawinan tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon yang tidak mengetahui kewajiban pencatatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinan adat yang dilangsungkan pada tahun 1970 dengan Suami Pemohon belum tercatat secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa Suami Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 1987 tanpa memberikan nafkah dan tidak pernah kembali, serta bahwa ketidakcatatan perkawinan disebabkan oleh ketidaktahuan kedua belah pihak. Hakim menetapkan bahwa perkawinan adat tersebut sah menurut hukum karena dilangsungkan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yang mewajibkan pencatatan, serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan tersebut dan memerintahkan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan perkawinan tersebut guna diterbitkan Akta Perkawinan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinan adat yang dilangsungkan pada tahun 1970 dengan Suami Pemohon belum tercatat secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa Suami Pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 1987 tanpa memberikan nafkah dan tidak pernah kembali, serta bahwa ketidakcatatan perkawinan disebabkan oleh ketidaktahuan kedua belah pihak. Hakim menetapkan bahwa perkawinan adat tersebut sah menurut hukum karena dilangsungkan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yang mewajibkan pencatatan, serta tidak bertentangan dengan norma kesusilaan. Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan tersebut dan memerintahkan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan perkawinan tersebut guna diterbitkan Akta Perkawinan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat Tionghoa dengan Suami Pemohon pada tahun 1970 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan atau anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggalkan rumah sekitar bulan Mei tahun 1987 dan tidak pernah kembali.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak meninggalkan rumah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perkawinan tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon dan Suami Pemohon yang tidak mengetahui kewajiban pencatatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara adat tahun 1970 tapi tidak dicatat, suami sudah pergi dan tidak beri nafkah sejak 1987, bagaimana cara mendaftarkan perkawinan ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14623, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur administratif pencatatan perkawinan (hukum administrasi kependudukan/perkawinan), bukan sengketa kekuatan bukti surat dalam konteks perdata murni. Selain itu, inti masalah pertanyaan adalah 'bagaimana cara mendaftarkan', bukan 'bagaimana membuktikan sah tidaknya perkawinan melalui alat bukti surat'." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12633, + "completion_tokens": 791 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_254_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_254_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65cfe61ffd273a0b33367dddc96e682b6996c3a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_254_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_254_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.205, + "query": 5.122, + "relevance": 7.347, + "total": 90.692 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27084, + "marked_chars": 27156 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27156, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kesamaan identitas diri. Sengketa ini berpusat pada perbedaan nama yang tercantum dalam berbagai dokumen identitas dan asuransi milik Pemohon. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa nama-nama tersebut merujuk pada satu orang yang sama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173054612951001 yang tercatat atas nama NURRANI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 3173052610180003 yang tercatat atas nama NURRANI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204124612950004 yang tercatat atas nama RANI YUKI SERAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Asuransi dengan Nomor 35198245 yang tercatat atas nama RANI YUKI SERAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk baru dengan mengubah nama dari Nurrani menjadi Rani Yuki Serah tanpa berdasarkan penetapan pengadilan sebelumnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada identitas Pemohon terjadi karena Pemohon menikah dengan Warga Negara Jepang dan pengurusan surat-surat diserahkan kepada orang lain.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membuktikan bahwa nama-nama yang berbeda dalam dokumen identitasnya merupakan satu orang yang sama. Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NURRANI, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Asuransi atas nama RANI YUKI SERAH. Hakim menetapkan bahwa perbedaan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan menetapkan bahwa nama RANI YUKI SERAH yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204124612950004 dan Asuransi dengan Nomor 35198245, serta nama NURRANI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173054612951001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3173052610180003, adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membuktikan bahwa nama-nama yang berbeda dalam dokumen identitasnya merupakan satu orang yang sama. Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama NURRANI, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Asuransi atas nama RANI YUKI SERAH. Hakim menetapkan bahwa perbedaan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan menetapkan bahwa nama RANI YUKI SERAH yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204124612950004 dan Asuransi dengan Nomor 35198245, serta nama NURRANI yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173054612951001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3173052610180003, adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173054612951001 yang tercatat atas nama NURRANI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor 3173052610180003 yang tercatat atas nama NURRANI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3204124612950004 yang tercatat atas nama RANI YUKI SERAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Kartu Asuransi dengan Nomor 35198245 yang tercatat atas nama RANI YUKI SERAH.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk baru dengan mengubah nama dari Nurrani menjadi Rani Yuki Serah tanpa berdasarkan penetapan pengadilan sebelumnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada identitas Pemohon terjadi karena Pemohon menikah dengan Warga Negara Jepang dan pengurusan surat-surat diserahkan kepada orang lain.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya KTP dan KK atas nama Nurrani, tapi KTP baru saya atas nama Rani Yuki Serah karena saya menikah dengan orang Jepang dan serahkan urusannya ke orang lain, apakah ini masalah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13350, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai keabsahan atau masalah perubahan nama dalam identitas kependudukan (KTP/KK) akibat pernikahan dan kesalahan administrasi." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13563, + "completion_tokens": 830 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_25_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_25_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..933c4e32d3b676fc8015fb2dff9cca12d3e1dbf5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_25_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_25_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.853, + "query": 9.638, + "relevance": 14.398, + "total": 159.946 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45255, + "marked_chars": 45381 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp284.000,00 (Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;\nDemikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 Desember 2023 oleh\nELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga\ndengan dibantu oleh RIMBUN, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya,\ntanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya; \nPANITERA PENGGANTI,\nRIMBUN, S.H., M.H. \nHAKIM,\n \n ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.\nHalaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nRincian Biaya :\n\nPnbp Pendaftaran\nRp. 30.000,-\n\nPnbp Pertama\nRp. 20.000,-\n\nProses Perkara \nR" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45381, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi terkait tunggakan hutang dalam pengelolaan toko musik yang diserahkan secara mandiri. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar tunggakan sebesar Rp122.471.079,-, dan membayar uang paksa serta biaya perkara. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena hubungan hukum yang mendasari sengketa dianggap kabur dan tidak jelas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] memiliki usaha toko musik bernama Marani Jaya Musicindo (MJ Musicindo) yang menjual peralatan musik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_ORANG] sebelumnya bekerja sebagai karyawan marketing pada toko Penggugat sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 Desember 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada awal Januari 2022, Penggugat menyerahkan toko beserta barang-barang berupa gitar dan alat musik kepada Tergugat untuk dikelola dan dilakukan penjualan secara mandiri dengan total nilai sebesar Rp155.914.679,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya menjual alat musik senilai Rp16.081.800,- dan mengembalikan sisa barang senilai Rp17.361.800,- sehingga tersisa tunggakan hutang sebesar Rp122.471.079,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 10 Mei 2023 yang dilegalisasi notaris, di mana Tergugat sepakat melunasi tunggakan secara bertahap.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil penjualan hanya Rp16.081.800,- dengan menyatakan sebagian besar barang sudah terjual sekitar Rp80.000.000,- dan hasil penjualannya telah disetor ke rekening Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan sisa barang yang belum terjual dikembalikan kepada Penggugat senilai Rp17.361.800,- dan sisanya digunakan sebagai gaji bulanan sebesar Rp4.000.000,- selama 17 bulan untuk keperluan toko.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah Surat Pernyataan Kesepakatan dengan menyatakan ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berbentuk lisan, tidak dituangkan dalam tulisan, dan tidak ada saksi yang mengetahui secara rinci hak dan kewajiban para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang menuntut pembayaran tunggakan hutang sebesar Rp122.471.079,- akibat dugaan wanprestasi dalam pengelolaan toko musik yang diserahkan secara mandiri pada Januari 2022. Penggugat berdalil bahwa Tergugat hanya menjual sebagian kecil barang dan mengembalikan sisa barang, serta telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan untuk mencicil hutang namun ingkar janji. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa sebagian besar barang telah terjual dan hasilnya disetor ke rekening Penggugat, serta bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan ditandatangani dalam keadaan terpaksa. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak pada Januari 2022 bersifat lisan tanpa penulisan rinci hak dan kewajiban, sehingga gugatan dianggap kabur dan tidak jelas. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] yang menuntut pembayaran tunggakan hutang sebesar Rp122.471.079,- akibat dugaan wanprestasi dalam pengelolaan toko musik yang diserahkan secara mandiri pada Januari 2022. Penggugat berdalil bahwa Tergugat hanya menjual sebagian kecil barang dan mengembalikan sisa barang, serta telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan untuk mencicil hutang namun ingkar janji. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan bahwa sebagian besar barang telah terjual dan hasilnya disetor ke rekening Penggugat, serta bahwa Surat Pernyataan Kesepakatan ditandatangani dalam keadaan terpaksa. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak pada Januari 2022 bersifat lisan tanpa penulisan rinci hak dan kewajiban, sehingga gugatan dianggap kabur dan tidak jelas. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [NAMA_ORANG] memiliki usaha toko musik bernama Marani Jaya Musicindo (MJ Musicindo) yang menjual peralatan musik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [NAMA_ORANG] sebelumnya bekerja sebagai karyawan marketing pada toko Penggugat sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 Desember 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada awal Januari 2022, Penggugat menyerahkan toko beserta barang-barang berupa gitar dan alat musik kepada Tergugat untuk dikelola dan dilakukan penjualan secara mandiri dengan total nilai sebesar Rp155.914.679,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat hanya menjual alat musik senilai Rp16.081.800,- dan mengembalikan sisa barang senilai Rp17.361.800,- sehingga tersisa tunggakan hutang sebesar Rp122.471.079,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 10 Mei 2023 yang dilegalisasi notaris, di mana Tergugat sepakat melunasi tunggakan secara bertahap.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantal dalil penjualan hanya Rp16.081.800,- dengan menyatakan sebagian besar barang sudah terjual sekitar Rp80.000.000,- dan hasil penjualannya telah disetor ke rekening Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan sisa barang yang belum terjual dikembalikan kepada Penggugat senilai Rp17.361.800,- dan sisanya digunakan sebagai gaji bulanan sebesar Rp4.000.000,- selama 17 bulan untuk keperluan toko.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah Surat Pernyataan Kesepakatan dengan menyatakan ditandatangani dalam keadaan terpaksa dan di bawah tekanan Penggugat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berbentuk lisan, tidak dituangkan dalam tulisan, dan tidak ada saksi yang mengetahui secara rinci hak dan kewajiban para pihak.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya serahkan toko musik ke mantan karyawan untuk dikelola, tapi dia bilang sudah bayar sebagian dan sisanya jadi gaji, padahal saya merasa dia masih hutang besar, kan perjanjian kami cuma lisan jadi susah buktinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4874, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (wanprestasi), yaitu adanya pernyataan lalai. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (hutang besar vs klaim gaji/bayar sebagian). Meskipun gugatan ditolak karena kabur, Pasal 1243 adalah dasar hukum substantif yang relevan untuk menilai apakah unsur wanprestasi (termasuk lalai) terpenuhi dalam hubungan perjanjian lisan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16889, + "completion_tokens": 1318 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..625dddf82c3b93c9c69480871b30a59e501f3164 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,148 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.865, + "query": 3.424, + "relevance": 44.289, + "total": 116.615 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30118, + "marked_chars": 30208 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30208, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakak kandungnya, Linda Sudjadi, yang didalilkan menderita sakit stroke berat dan tidak cakap mengurus dirinya sendiri. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali pengampu untuk mewakili Linda Sudjadi dalam perbuatan hukum. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Linda Sudjadi dan bersedia menjadi wali pengampu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi didalilkan menderita sakit stroke sejak sekitar Februari 2023 dengan kondisi disabilitas tingkat berat, lumpuh sebagian, dan tidak mampu bergerak atau berbicara jelas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi didalilkan tidak dapat mengurus keperluan pribadinya sendiri dan memerlukan bantuan perawat secara terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi berdomisili di wilayah Jakarta Pusat berdasarkan keterangan saksi dan surat keterangan RT/RW.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara karena domisili Linda Sudjadi berada di luar wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakak kandungnya, Linda Sudjadi, dengan dalih bahwa Linda Sudjadi menderita sakit stroke berat, lumpuh, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali pengampu. Namun, dalam pemeriksaan, hakim menetapkan bahwa Linda Sudjadi berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tempat permohonan diajukan. Berdasarkan ketentuan yang mengharuskan permohonan pengampuan diajukan di pengadilan negeri tempat domisili orang yang dimintakan pengampuan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang secara relatif. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap kakak kandungnya, Linda Sudjadi, dengan dalih bahwa Linda Sudjadi menderita sakit stroke berat, lumpuh, dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali pengampu. Namun, dalam pemeriksaan, hakim menetapkan bahwa Linda Sudjadi berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat tempat permohonan diajukan. Berdasarkan ketentuan yang mengharuskan permohonan pengampuan diajukan di pengadilan negeri tempat domisili orang yang dimintakan pengampuan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang secara relatif. Akibatnya, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah adik kandung dari Linda Sudjadi dan bersedia menjadi wali pengampu.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi didalilkan menderita sakit stroke sejak sekitar Februari 2023 dengan kondisi disabilitas tingkat berat, lumpuh sebagian, dan tidak mampu bergerak atau berbicara jelas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi didalilkan tidak dapat mengurus keperluan pribadinya sendiri dan memerlukan bantuan perawat secara terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Linda Sudjadi berdomisili di wilayah Jakarta Pusat berdasarkan keterangan saksi dan surat keterangan RT/RW.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang secara relatif memeriksa perkara karena domisili Linda Sudjadi berada di luar wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau minta bantuan hukum agar kakak saya yang sakit stroke bisa diurus, tapi pengadilan bilang salah tempat karena dia tinggal di Jakarta Pusat, apa bisa saya ajukan lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30118, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 462 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "text": "Pasal 462: Seorang anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan bapaknya, ibunya atau walinya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Dalam perkara ini, syarat ini menjadi dasar dalil Pemohon untuk meminta pengampuan kakaknya yang sakit stroke, sehingga memiliki hubungan substantif dengan inti sengketa meskipun penolakan putusan bersifat prosedural." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak mengajukan permohonan pengampuan (keluarga sedarah). Pemohon mengajukan diri sebagai adik kandung, sehingga pasal ini relevan untuk menilai kewenangan subjektif pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kewenangan relatif pengadilan berdasarkan domisili orang yang dimintakan pengampuan. Putusan pengadilan menolak permohonan karena salah tempat (domisili di Jakarta Pusat, diajukan di Jakarta Barat), sehingga pasal ini adalah dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan awam mengenai 'salah tempat' dan kemungkinan pengajuan ulang." + }, + { + "pasal": "Pasal 462 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian pengampuan bagi anak belum dewasa yang tetap berada di bawah pengawasan wali. Fakta dalam perkara menunjukkan bahwa orang yang dimintakan pengampuan (Linda Sudjadi) adalah orang dewasa, sehingga isi pasal ini tidak relevan dengan fakta dan isu hukum dalam sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18313, + "completion_tokens": 985 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67719b4439056ef5b035d4215a0148bbce5d21a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_262_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.63, + "query": 3.158, + "relevance": 15.144, + "total": 93.96 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28034, + "marked_chars": 28106 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28106, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali pengampu atas ibunya. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan perwakilan hukum bagi ibu Pemohon yang sakit dan tidak cakap melakukan tindakan hukum, khususnya untuk menjual harta warisan bersama. Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan dirinya sebagai Wali Pengampu dan memberikan izin untuk menjual bagian harta berupa tanah dan bangunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Tien Rustini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Ukin Sukiman Supardi, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tien Rustini saat ini menderita sakit kelumpuhan kaki yang membuatnya tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat (netra).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tien Rustini dinyatakan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum karena kondisi kesehatannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 atas nama Tien Rustini dan ahli waris lainnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga sepakat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang keadaan ekonomi dan biaya pengobatan Tien Rustini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal Pemohon dan Terampu berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan ibunya, Tien Rustini, mengalami sakit kelumpuhan kaki dan kebutaan sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon, sebagai anak kandung, meminta penetapan sebagai Wali Pengampu untuk mewakili ibunya dalam tindakan hukum, khususnya penjualan bagian harta berupa tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 yang merupakan warisan bersama. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil pemohonan, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas Tien Rustini, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian harta tersebut demi kepentingan ekonomi dan pengobatan Terampu." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan ibunya, Tien Rustini, mengalami sakit kelumpuhan kaki dan kebutaan sehingga tidak cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon, sebagai anak kandung, meminta penetapan sebagai Wali Pengampu untuk mewakili ibunya dalam tindakan hukum, khususnya penjualan bagian harta berupa tanah dan bangunan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 yang merupakan warisan bersama. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang mendukung dalil pemohonan, serta menetapkan kewenangannya. Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu atas Tien Rustini, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bagian harta tersebut demi kepentingan ekonomi dan pengobatan Terampu.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Tien Rustini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, Ukin Sukiman Supardi, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tien Rustini saat ini menderita sakit kelumpuhan kaki yang membuatnya tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat (netra).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tien Rustini dinyatakan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum karena kondisi kesehatannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1176 atas nama Tien Rustini dan ahli waris lainnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan keluarga sepakat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang keadaan ekonomi dan biaya pengobatan Tien Rustini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena tempat tinggal Pemohon dan Terampu berada dalam wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya lumpuh dan buta, bagaimana cara saya menjual tanah warisan atas namanya untuk biaya pengobatannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11534, + "candidates": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat formil dan yurisdiksi untuk mengajukan permohonan pengampuan, yaitu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dimintakan pengampuan. Dalam pertanyaan, pemohon ingin menjual tanah atas nama ibu yang lumpuh dan buta (kondisi yang memerlukan pengampuan). Putusan menunjukkan bahwa Pasal 436 menjadi dasar hukum yang dipertimbangkan Hakim untuk menetapkan kewenangan pengadilan menerima permohonan pengampuan tersebut, yang merupakan langkah hukum awal yang diperlukan sebelum tindakan hukum (penjualan tanah) dapat dilakukan oleh pengampu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 436 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13559, + "completion_tokens": 846 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_265_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_265_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..df8dd16413fca0f8817082f39b5463cd1091ab7d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_265_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_265_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.18, + "query": 2.386, + "relevance": 30.931, + "total": 103.519 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26683, + "marked_chars": 26755 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26755, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur. Sengketa ini bersifat non-kontraksional dan bertujuan untuk mendapatkan kewenangan hukum dalam mewakili kepentingan anak-anak tersebut. Pemohon meminta penetapan status wali dan izin untuk menjaminkan sertifikat hak guna bangunan atas nama sendiri untuk keperluan pengajuan pinjaman bank.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 05 Agustus 1999.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 September 2019.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua dan anak ketiga Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah menikah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman di Bank Mandiri dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya yang masih di bawah umur tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Pemohon didalilkan dan terbukti memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, di mana dua di antaranya masih belum dewasa. Tujuan utama permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali sah untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang belum dewasa, khususnya untuk keperluan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri dengan menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan tidak ada keberatan dari pihak lain, lalu mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan memberikan izin untuk menjaminkan sertifikat tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya yang masih di bawah umur tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Pemohon didalilkan dan terbukti memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, di mana dua di antaranya masih belum dewasa. Tujuan utama permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali sah untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya yang belum dewasa, khususnya untuk keperluan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri dengan menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan tidak ada keberatan dari pihak lain, lalu mengabulkan permohonan tersebut dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan memberikan izin untuk menjaminkan sertifikat tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 05 Agustus 1999.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 September 2019.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak kedua dan anak ketiga Pemohon masih berada di bawah umur dan belum pernah menikah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengajukan pinjaman di Bank Mandiri dengan jaminan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak atau keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda dengan dua anak kecil, bagaimana cara saya jadi wali sah mereka agar bisa pakai sertifikat rumah saya buat jaminan pinjam uang di bank?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13531, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum menikah). Dalam pertanyaan, anak-anak sang janda masih kecil, sehingga status hukum mereka sebagai 'belum dewasa' adalah syarat mutlak yang memicu perlunya penetapan wali. Putusan juga secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menentukan bahwa anak-anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri dan memerlukan perwakilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Meskipun dikutip dalam putusan untuk menguatkan bukti surat yang diajukan Pemohon, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti. Ia tidak mengatur substansi hubungan hukum antara ibu dan anak, syarat menjadi wali, atau akibat hukum dari perwalian yang menjadi inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13776, + "completion_tokens": 864 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f01bfc44e598e247e09226c48d52c8d4b1b82e8c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,246 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_266_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.092, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.574, + "query": 13.096, + "relevance": 131.454, + "total": 285.218 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 88822, + "marked_chars": 89092 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n-\nMenerima Eksepsi Tergugat tersebut.\nDalam Pokok Perkara;\n1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke\nVerklaard).;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\nRp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2023,\noleh kami, Kamaludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H.,\nM.H. dan Flowerry Yulidas, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh\npara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Hiayat, S.H., Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah dikirim secara\nelektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga. \n Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n \nJulius Panjaitan, S.H., M.H.\nKamaludin, S.H., M.H.\nFlowerry Yulidas, S.H., M.H.\n Panitera Pengganti,\nHalaman 30 dari 31 Putusan Perdata Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum ter" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 89092, + "frame": "PT GEMA VISI NUSANTARA menggugat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12, KCP Jakarta Kota terkait sengkuta perjanjian kredit dan agunan Hak Tanggungan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum, membatalkan perjanjian kredit, serta memerintahkan restrukturisasi kredit dan penghapusan bunga/denda. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel yang dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjelaskan isi perjanjian kredit dan menolak restrukturisasi kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan tanpa penjelasan isi perjanjian sehingga dianggap dipaksa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak permohonan penyelamatan kredit melalui email pada tanggal 26 November 2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit memiliki cacat hukum karena ditandatangani secara sepihak tanpa persetujuan Komisaris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pembatalan Akta Perjanjian Kredit No. 345/JKC/PK-KMK/2022 tanggal 25 April 2022.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat mengurangi total pokok kredit menjadi Rp. 2.000.000.000 dan keringanan angsuran.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat melakukan restrukturisasi kredit sesuai kemampuan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat menghapus bunga, denda, dan pinalti.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan terdapat pertentangan antara posita yang mendalilkan pembatalan perjanjian dengan petitum yang meminta pelaksanaan perjanjian seperti restrukturisasi.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran kredit sejak tahun 2019.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa upaya restrukturisasi kredit pernah dilakukan pada bulan Oktober 2017.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa surat teguran telah diberikan kepada Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT GEMA VISI NUSANTARA mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12, KCP Jakarta Kota dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kredit dan agunan Hak Tanggungan. Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit ditandatangani tanpa penjelasan yang memadai, ditandatangani secara sepihak, serta Tergugat menolak permohonan restrukturisasi kredit yang seharusnya diberikan. Sebagai akibatnya, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum, membatalkan seluruh akta perjanjian kredit, menyatakan agunan tidak sah, serta memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit, mengurangi pokok hutang, dan menghapus bunga serta denda. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi obscur libel, menyatakan bahwa gugatan tidak jelas karena terdapat pertentangan antara posita yang menuntut pembatalan perjanjian dengan petitum yang justru meminta pelaksanaan perjanjian seperti restrukturisasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT GEMA VISI NUSANTARA mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 12, KCP Jakarta Kota dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan kredit dan agunan Hak Tanggungan. Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit ditandatangani tanpa penjelasan yang memadai, ditandatangani secara sepihak, serta Tergugat menolak permohonan restrukturisasi kredit yang seharusnya diberikan. Sebagai akibatnya, Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum, membatalkan seluruh akta perjanjian kredit, menyatakan agunan tidak sah, serta memerintahkan Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit, mengurangi pokok hutang, dan menghapus bunga serta denda. Tergugat membantah dalil tersebut dengan mengajukan eksepsi obscur libel, menyatakan bahwa gugatan tidak jelas karena terdapat pertentangan antara posita yang menuntut pembatalan perjanjian dengan petitum yang justru meminta pelaksanaan perjanjian seperti restrukturisasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjelaskan isi perjanjian kredit dan menolak restrukturisasi kredit.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa penandatanganan akta perjanjian kredit dilakukan tanpa penjelasan isi perjanjian sehingga dianggap dipaksa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menolak permohonan penyelamatan kredit melalui email pada tanggal 26 November 2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian kredit memiliki cacat hukum karena ditandatangani secara sepihak tanpa persetujuan Komisaris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta pembatalan Akta Perjanjian Kredit No. 345/JKC/PK-KMK/2022 tanggal 25 April 2022.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat mengurangi total pokok kredit menjadi Rp. 2.000.000.000 dan keringanan angsuran.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat melakukan restrukturisasi kredit sesuai kemampuan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat menghapus bunga, denda, dan pinalti.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan terdapat pertentangan antara posita yang mendalilkan pembatalan perjanjian dengan petitum yang meminta pelaksanaan perjanjian seperti restrukturisasi.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran kredit sejak tahun 2019.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa upaya restrukturisasi kredit pernah dilakukan pada bulan Oktober 2017.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa surat teguran telah diberikan kepada Penggugat.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum karena terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa bank menolak minta keringanan utang kredit saya padahal saya sudah bayar, dan kenapa gugatan saya ditolak karena dianggap tidak jelas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9375, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (gagal bayar) dan kewajiban membayar biaya, kerugian, serta bunga. Pertanyaan awam berfokus pada alasan penolakan keringanan (restrukturisasi) dan penolakan gugatan karena ketidakjelasan (eksepsi obscuur libel). Putusan tidak membahas sengketa wanprestasi atau perhitungan bunga sebagai inti masalah, melainkan menolak gugatan karena cacat formil (pertentangan posita-petitum) dan prinsip bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak berhak menggugat. Pasal 1239 tidak menjadi dasar hukum utama dalam pertimbangan hakim untuk menjawab pertanyaan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun gugatan Penggugat menyangkut keabsahan perjanjian (diklaim tidak sah karena tidak dijelaskan isinya), pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak menguji apakah syarat-syarat Pasal 1320 terpenuhi atau tidak. Hakim menolak gugatan berdasarkan eksepsi obscuur libel (ketidakjelasan/inkonsistensi tuntutan) dan prinsip yurisprudensi tentang kewajiban debitur, bukan karena analisis substantif terhadap syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320. Oleh karena itu, pasal ini tidak secara substantif menjawab mengapa gugatan ditolak dalam konteks pertimbangan putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum dalam putusan yang membahas apakah sebab perjanjian kredit tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Isu ini tidak muncul dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) dan itikad baik. Meskipun prinsip ini mendasari kewajiban membayar utang, putusan ini tidak menggunakan Pasal 1338 sebagai alasan utama penolakan gugatan. Penolakan gugatan didasarkan pada eksepsi obscuur libel (ketidakjelasan gugatan) dan prinsip bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sendiri (berdasarkan yurisprudensi). Pasal 1338 tidak secara eksplisit atau substantif menjadi kerangka analisis hakim dalam menjawab pertanyaan tentang penolakan gugatan karena ketidakjelasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Dalam posita-posita gugatan, Penggugat secara eksplisit mendalilkan bahwa Tergugat melakukan 'perbuatan melawan hukum' karena penandatanganan akta tanpa penjelasan dan sikap tidak merestrukturisasi kredit. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena eksepsi obscuur libel (ketidakjelasan/inkonsistensi petitum dengan posita), Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat untuk menuntut pembatalan hak tanggungan dan keringanan. Relevansi pasal ini tetap ada karena isi pasal tersebut menjadi inti dari dalil yang diperiksa (meskipun ditolak karena cacat formil gugatan, bukan karena tidak adanya perbuatan melawan hukum secara substantif dalam analisis akhir). Namun, perlu dicatat bahwa putusan menolak gugatan karena *eksepsi*, bukan karena *pokok perkara*. Tapi, karena pertanyaan awam menanyakan 'kenapa gugatan ditolak', dan dalil utama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), maka pasal ini relevan sebagai konteks dalil yang gagal diterima karena ketidakjelasan tuntutan. *Koreksi*: Aturan menyatakan 'Pasal tidak menjadi tidak relevan hanya karena ... tuntutan berdasarkan pasal itu ditolak'. Jadi, karena Penggugat *mengandalkan* Pasal 1365 untuk dalilnya, pasal ini relevan untuk menjawab konteks sengketa, meskipun akhirnya gugatan ditolak karena alasan prosedural/formil (eksepsi). Namun, apakah ini menjawab pertanyaan 'kenapa ditolak'? Tidak secara langsung. Tapi, apakah pasal ini relevan dengan *masalah* pada pertanyaan? Ya, karena masalahnya adalah sengketa kredit yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi, relevan = true." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31942, + "completion_tokens": 2237 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..589fd2a2eb09379aa9fbbd06314f7c405df2a669 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,252 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 103, + "timings": { + "parse": 0.243, + "classify": 0.0, + "condense": 1075.048, + "read": 155.402, + "query": 11.015, + "relevance": 21.23, + "total": 1262.938 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 323321, + "marked_chars": 324243 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Provisi :\n- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;\nDalam Pokok Perkara:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan\nMelawan Hukum ;\n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai Hak Milik dan\nPenguasaan atas manfaat dan fungsi yang terdapat pada Jalan Hauling,\nyang terletak di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten\nMorowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai titik kordinat yang tercantum\ndalam Surat Bupati Morowali Nomor 551.21/0362/DISHUB/III/2022, tanggal\n10 Maret 2022 sebagai berikut :\nSEGMEN\nKORDINAT SEGMEN REKOM JALAN\nJARAK\nLINTASA\nHal 101 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 101\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nJalan Desa / \nJalan Tani\n418,948.90\n6\n9,663,045.00\n0\n9.702\n2,543.94\n6\n417,102.00\n0\n9,663,270.00\n0\n \n282." + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134975, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh PT PAM MINERAL Tbk (PENGGUGAT) melawan PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT I), PT BUMI MOROWALI UTAMA (TERGUGAT II), Bupati Morowali (TURUT TERGUGAT I), Kepala Desa Laroenai (TURUT TERGUGAT II), Camat Bungku Pesisir (TURUT TERGUGAT III), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (TURUT TERGUGAT IV). Gugatan didaftarkan pada 20 Maret 2023 dengan alasan kompetensi relatif berdasarkan domisili TERGUGAT I di Jakarta Barat.\n\n[HAL 3-8] PENGGUGAT dalil memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Nikel seluas 198 Hektar di Laroenai dan telah memperoleh izin operasional Terminal Khusus/Jetty. PENGGUGAT dalil menggunakan \"Jalan Hauling\" (Jalan Tani/Desa) sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung WIUP ke Terminal, yang dalilnya telah mendapat izin pinjam pakai dari Bupati Morowali melalui Surat Rekomendasi No. 848/0112/DISHUB/I/2021 dan perpanjangannya, serta izin dari Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. PENGGUGAT dalil penggunaan jalan tersebut sah, tidak memerlukan izin dari TERGUGAT, dan telah didukung oleh persetujuan RKAB Tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian ESDM. PENGGUGAT juga dalil jalan tersebut adalah jalan umum yang dikuasai Negara, bukan milik pribadi TERGUGAT, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.\n\n[HAL 9-12] PENGGUGAT dalil TERGUGAT I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode 29 Desember 2021–Januari 2022 dan kembali pada 11 Mei 2022 hingga gugatan diajukan, disertai pembangunan pos jaga dan portal. Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal. TERGUGAT dalil memiliki hak atas jalan tersebut karena berada di atas WIUP TERGUGAT II dan dalam Kawasan Industri TERGUGAT I. PENGGUGAT dalil dalil TERGUGAT keliru karena IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan (Pasal 134 UU Minerba). PENGGUGAT juga dalil TERGUGAT I secara tanpa dasar meminta royalti $3-$4 per Metrik Ton. PENGGUGAT dalil tindakan TERGUGAT melanggar UU Jalan dan UU Minerba serta Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-17] PENGGUGAT mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97,- yang terdiri dari: (1) Biaya kontraktor akibat pemutusan kontrak dengan PT Celebebes Adhi Perkasa sebesar Rp 6.873.509.440,38; (2) Kerugian inventory nikel stockpile (62.010,92 MT) yang rusak/tidak terjual sebesar Rp 16.307.115.450,82; dan (3) Hilangnya laba kotor dari sisa volume RKAB 2022 (450.105,40 MT) sebesar Rp 290.611.699.278,77.\n\n[HAL 18-20] PENGGUGAT mendalilkan kerugian immateril dan potensi kerugian masa depan. Kerugian immateril dalil dihitung sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis. Kerugian potensi pendapatan RKAB 2023 (855.000 MT) dalil sebesar Rp 406.062.037.800,-. PENGGUGAT memohon amar putusan menyatakan perbuatan TERGUGAT melawan hukum, memerintahkan pembukaan jalan, pembayaran ganti rugi, penetapan sita jaminan atas aset TERGUGAT, serta uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000,- per hari dan bunga 6% per tahun.\n\n[HAL 21-27] Sita jaminan diajukan terhadap aset TERGUGAT I dan II, termasuk bidang tanah di Desa Laroenai berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, serta aset di gedung APL Tower Jakarta. PENGGUGAT memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad).\n\n[HAL 28-31] Upaya mediasi gagal. TERGUGAT I dan II mengajukan eksepsi pertama: PENGGUGAT salah menerapkan kompetensi relatif. TERGUGAT berdalil gugatan berkaitan dengan barang tetap (tanah/lahan jalan hauling) sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat barang tersebut berada (forum rei sitae), bukan di Jakarta Barat.\n\n[HAL 32-37] TERGUGAT mengajukan eksepsi kedua: Gugatan prematur. TERGUGAT berdalil sengketa tanah untuk pertambangan harus diselesaikan melalui mediasi Pemerintah Pusat (Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN) sesuai Pasal 176 PP 96/2021, atau melalui Kementerian Perindustrian untuk sengketa kawasan industri. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak melakukan upaya mediasi tersebut sebelum langsung menggugat. TERGUGAT juga berdalil telah memiliki penguasaan sah atas tanah melalui SPT dari masyarakat.\n\n[HAL 38-42] TERGUGAT mengajukan eksepsi ketiga: Gugatan obscur libel (kabur). TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan kausal secara jelas antara pemalangan jalan dengan kerugian yang didalilkan, serta keliru dalam mengutip Pasal 33 UU Jalan. TERGUGAT juga menyoroti kesalahan perhitungan matematis total kerugian materil oleh PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil pemalangan yang dimaksud sebenarnya adalah pengaturan lalu lintas kawasan industri (jam buka-tutup) untuk keamanan, bukan penutupan total, dan PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah di kawasan industri tersebut.\n\n[HAL 43-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT. TERGUGAT I berstatus perusahaan kawasan industri dengan IUKI sah, sedangkan TERGUGAT II pemegang IUP Operasi Produksi. TERGUGAT berdalil Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II, bukan di WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil telah memiliki hak penguasaan sah atas tanah jalan melalui SPT dari masyarakat dan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan jalan. TERGUGAT berdalil sebagai pengelola kawasan industri, ia berhak dan wajib mengatur tata tertib, infrastruktur, dan keamanan, termasuk pengaturan akses jalan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134982, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh PT PAM MINERAL Tbk (PENGGUGAT) melawan PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT I), PT BUMI MOROWALI UTAMA (TERGUGAT II), Bupati Morowali (TURUT TERGUGAT I), Kepala Desa Laroenai (TURUT TERGUGAT II), Camat Bungku Pesisir (TURUT TERGUGAT III), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (TURUT TERGUGAT IV). Gugatan didaftarkan pada 20 Maret 2023 dengan alasan kompetensi relatif berdasarkan domisili TERGUGAT I di Jakarta Barat.\n\n[HAL 3-8] PENGGUGAT dalil memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Nikel seluas 198 Hektar di Laroenai dan telah memperoleh izin operasional Terminal Khusus/Jetty. PENGGUGAT dalil menggunakan \"Jalan Hauling\" (Jalan Tani/Desa) sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung WIUP ke Terminal, yang dalilnya telah mendapat izin pinjam pakai dari Bupati Morowali melalui Surat Rekomendasi No. 848/0112/DISHUB/I/2021 dan perpanjangannya, serta izin dari Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. PENGGUGAT dalil penggunaan jalan tersebut sah, tidak memerlukan izin dari TERGUGAT, dan telah didukung oleh persetujuan RKAB Tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian ESDM. PENGGUGAT juga dalil jalan tersebut adalah jalan umum yang dikuasai Negara, bukan milik pribadi TERGUGAT, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.\n\n[HAL 9-12] PENGGUGAT dalil TERGUGAT I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode 29 Desember 2021–Januari 2022 dan kembali pada 11 Mei 2022 hingga gugatan diajukan, disertai pembangunan pos jaga dan portal. Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal. TERGUGAT dalil memiliki hak atas jalan tersebut karena berada di atas WIUP TERGUGAT II dan dalam Kawasan Industri TERGUGAT I. PENGGUGAT dalil dalil TERGUGAT keliru karena IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan (Pasal 134 UU Minerba). PENGGUGAT juga dalil TERGUGAT I secara tanpa dasar meminta royalti $3-$4 per Metrik Ton. PENGGUGAT dalil tindakan TERGUGAT melanggar UU Jalan dan UU Minerba serta Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-17] PENGGUGAT mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97,- yang terdiri dari: (1) Biaya kontraktor akibat pemutusan kontrak dengan PT Celebebes Adhi Perkasa sebesar Rp 6.873.509.440,38; (2) Kerugian inventory nikel stockpile (62.010,92 MT) yang rusak/tidak terjual sebesar Rp 16.307.115.450,82; dan (3) Hilangnya laba kotor dari sisa volume RKAB 2022 (450.105,40 MT) sebesar Rp 290.611.699.278,77.\n\n[HAL 18-20] PENGGUGAT mendalilkan kerugian immateril dan potensi kerugian masa depan. Kerugian immateril dalil dihitung sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis. Kerugian potensi pendapatan RKAB 2023 (855.000 MT) dalil sebesar Rp 406.062.037.800,-. PENGGUGAT memohon amar putusan menyatakan perbuatan TERGUGAT melawan hukum, memerintahkan pembukaan jalan, pembayaran ganti rugi, penetapan sita jaminan atas aset TERGUGAT, serta uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000,- per hari dan bunga 6% per tahun.\n\n[HAL 21-27] Sita jaminan diajukan terhadap aset TERGUGAT I dan II, termasuk bidang tanah di Desa Laroenai berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, serta aset di gedung APL Tower Jakarta. PENGGUGAT memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad).\n\n[HAL 28-31] Upaya mediasi gagal. TERGUGAT I dan II mengajukan eksepsi pertama: PENGGUGAT salah menerapkan kompetensi relatif. TERGUGAT berdalil gugatan berkaitan dengan barang tetap (tanah/lahan jalan hauling) sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat barang tersebut berada (forum rei sitae), bukan di Jakarta Barat.\n\n[HAL 32-37] TERGUGAT mengajukan eksepsi kedua: Gugatan prematur. TERGUGAT berdalil sengketa tanah untuk pertambangan harus diselesaikan melalui mediasi Pemerintah Pusat (Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN) sesuai Pasal 176 PP 96/2021, atau melalui Kementerian Perindustrian untuk sengketa kawasan industri. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak melakukan upaya mediasi tersebut sebelum langsung menggugat. TERGUGAT juga berdalil telah memiliki penguasaan sah atas tanah melalui SPT dari masyarakat.\n\n[HAL 38-42] TERGUGAT mengajukan eksepsi ketiga: Gugatan obscur libel (kabur). TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan kausal secara jelas antara pemalangan jalan dengan kerugian yang didalilkan, serta keliru dalam mengutip Pasal 33 UU Jalan. TERGUGAT juga menyoroti kesalahan perhitungan matematis total kerugian materil oleh PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil pemalangan yang dimaksud sebenarnya adalah pengaturan lalu lintas kawasan industri (jam buka-tutup) untuk keamanan, bukan penutupan total, dan PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah di kawasan industri tersebut.\n\n[HAL 43-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT. TERGUGAT I berstatus perusahaan kawasan industri dengan IUKI sah, sedangkan TERGUGAT II pemegang IUP Operasi Produksi. TERGUGAT berdalil Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II, bukan di WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil telah memiliki hak penguasaan sah atas tanah jalan melalui SPT dari masyarakat dan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan jalan. TERGUGAT berdalil sebagai pengelola kawasan industri, ia berhak dan wajib mengatur tata tertib, infrastruktur, dan keamanan, termasuk pengaturan akses jalan. TERGUGAT I dalil memiliki kewajiban memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sesuai Pasal 35 PP Kawasan Industri yang memuat hak/kewajiban dan ketentuan lain, termasuk kewenangan mengenakan biaya kepada pihak yang memanfaatkan lahan di dalam kawasan. Tata Tertib Kawasan Industri PT Transon Bumindo Resources mewajibkan perusahaan di dalamnya mematuhi peraturan pengelola, termasuk pembayaran biaya layanan.\n\n[HAL 47-48] TERGUGAT I dalil biaya layanan yang ditinjau ulang secara berkala mencakup biaya pemeliharaan jalan, program perbaikan kawasan, tagihan air, air limbah, dan sampah sesuai Daftar Tarif. Biaya pemeliharaan jalan termasuk dalam kewajiban perusahaan industri di kawasan tersebut. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT bukan tenant terdaftar di Kawasan Industri TERGUGAT I dan tidak memiliki instrumen perikatan khusus dengan TERGUGAT I untuk pemanfaatan jalan, sehingga tidak berdasar hukum jika PENGGUGAT ingin menggunakan jalan secara bebas tanpa tarif atau aturan lalu lintas.\n\n[HAL 49-50] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa status IUP otomatis memberikan hak atas tanah permukaan. TERGUGAT menegaskan TERGUGAT I adalah Perusahaan Kawasan Industri, sedangkan TERGUGAT II yang memegang IUP-OP. TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa persetujuan RKAB otomatis mengesahkan penggunaan jalan desa/hauling atau membebaskan dari hak pihak lain di luar WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT merujuk Pasal 177 PP Minerba bahwa RKAB adalah pedoman rencana kerja yang wajib disetujui Menteri, bukan instrumen persetujuan kegiatan yang mengesampingkan hak pihak lain.\n\n[HAL 51-53] TERGUGAT berdalil PENGGUGAT keliru memahami hukum pertambangan karena jalan di dalam Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri dikategorikan sebagai \"jalan khusus\" menurut PP Jalan dan Peraturan Pedoman Jalan Khusus, bukan jalan umum. Jalan pertanian juga termasuk jalan khusus. TERGUGAT merujuk Pasal 91 UU Minerba yang mendefinisikan jalan pertambangan sebagai jalan khusus. TERGUGAT merujuk UU Jalan dan PP Jalan yang mendefinisikan jalan khusus sebagai jalan yang dibangun/dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha/instansi, bukan untuk umum.\n\n[HAL 54-57] TERGUGAT berdalil penggunaan jalan khusus diperuntukkan bagi penyelenggaranya (TERGUGAT I/II). TERGUGAT berdalil telah menawarkan kerja sama pemanfaatan jalan pertambangan kepada PENGGUGAT sesuai Pasal 173 ayat (3)-(5) PP Minerba yang memungkinkan perjanjian pemanfaatan jalan dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan. TERGUGAT I melalui Surat No: 004/TBR-L-JKT/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 menawarkan akses jalan dengan tarif berdasarkan kadar Ni: US$4/ton (Ni>1.7%), US$3.5/ton (Ni 1.5-1.7), dan US$3/ton (Ni<1.5). TERGUGAT berdalil tarif ini wajar untuk membiayai pemeliharaan jalan, pengaturan lalu lintas, dan fasilitas lainnya, serta adil karena PENGGUGAT tidak menanggung biaya pembebasan lahan dan perawatan. TERGUGAT membantah teguran hukum PENGGUGAT dengan menunjukkan itikad baik melalui mediasi yang difasilitasi Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Bupati, Kapolres, dan Dandim, namun PENGGUGAT tidak memberikan usulan solutif.\n\n[HAL 58-59] TERGUGAT menuduh PENGGUGAT melakukan penghalangan dan pemblokiran jalan pertambangan di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II pada tanggal 4 Mei 2023 (memarkirkan excavator), 14 Mei 2023 (memarkirkan mobil Hilux), dan 2 Juni 2023 (tindakan provokasi/demonstrasi). TERGUGAT berdalil tindakan ini menyebabkan kericuhan, gangguan aktivitas industri, dan berpotensi melanggar Pasal 162 UU Minerba tentang rintangan terhadap kegiatan usaha pertambangan. TERGUGAT memohon eksepsi diterima dan gugatan PENGGUGAT ditolak.\n\n[HAL 60-65] Dalam persidangan, PENGGUGAT mengajukan 60 bukti surat (P-1 s.d. P-30c) dan menghadirkan 2 saksi (Darmawan Prasetyo, Yudi Arwanto). TERGUGAT I dan II mengajukan 53 bukti surat (TI.II-1 s.d. TI.II-53) dan menghadirkan 3 saksi (Achmad Miu, Maskun, Misrul). Turut Tergugat I-IV tidak hadir.\n\n[HAL 66-69] Saksi Darmawan Prasetyo (kontraktor PT Celebes Adhi Perkasa) menyatakan mengetahui pemalangan jalan oleh PT Transon pada Desember 2021-Januari 2022 dan Mei 2022, serta pembangunan pos jaga. Saksi menyatakan jalan sebelumnya bisa dilalui bersama, namun setelah ada portal dan pos jaga, akses dibatasi atau ditutup, menyebabkan aktivitas pertambangan terhenti dan kontraktor berhenti bekerja. Saksi Yudi Arwanto (staf logistik PT Celebes) menyatakan PT Transon membuat pos dan gerbang pada Maret-April 2022, dengan aturan buka-tutup (misal Jumat 1 jam), dan pada Mei 2022 portal permanen didirikan sehingga jalan tidak bisa dilalui lagi, menghentikan aktivitas PT PAM Mineral.\n\n[HAL 70-77] Saksi Achmad Miu (Kepala Security PT Transon) menyatakan jalan pertambangan di kawasan industri adalah milik PT Transon, dipelihara oleh PT Transon, dan ada ketentuan waktu lintas bagi PT PAM Mineral. Saksi membenarkan foto-foto pos, portal, dan security. Saksi menyatakan PT PAM Mineral memaksa melintas di luar jam yang ditentukan. Saksi Achmad Miu juga menyatakan PT PAM Mineral melakukan pemblokiran balik pada 4 Mei 2023 (excavator), 14 Mei 2023 (Hilux), dan demonstrasi pada 2 Juni 2023, serta upaya pembangunan pos oleh PT PAM Mineral pada 10 Agustus 2023 yang digagalkan dan menyebabkan keributan. Saksi Maskun (Staf Legal PT TBR) menyatakan tanah di kawasan industri telah dibebaskan dari masyarakat melalui proses sosialisasi, negosiasi, dan transaksi SPT. Saksi Misrul (mantan anggota BPD) menyatakan tanah di kawasan PT Transon telah dibebaskan dari masyarakat tanpa penolakan.\n\n[HAL 78-80] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara. Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim menerima dalil PENGGUGAT bahwa alamat TERGUGAT I dan II di Jakarta Barat (bukti P-4) tidak disangkal TERGUGAT, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 81-87] Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat PENGGUGAT (P-1 s.d. P-30c) dan TERGUGAT (TI.II-1 s.d. TI.II-53) serta keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa PENGGUGAT memiliki IUP dan izin Jetty, serta rekomendasi penggunaan jalan dari Bupati dan Bina Marga. Majelis Hakim mengonfirmasi kronologi pemalangan oleh TERGUGAT I (berdasarkan Berita Acara P-11a dan kesaksian) yang dimulai Desember 2021 dan Mei 2022, serta pembalasan pemalangan oleh PENGGUGAT pada Mei-Juni-Agustus 2023. Majelis Hakim juga mengonfirmasi adanya upaya mediasi dan surat tawaran kerja sama dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 57286, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh PT PAM MINERAL Tbk (PENGGUGAT) melawan PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT I), PT BUMI MOROWALI UTAMA (TERGUGAT II), Bupati Morowali (TURUT TERGUGAT I), Kepala Desa Laroenai (TURUT TERGUGAT II), Camat Bungku Pesisir (TURUT TERGUGAT III), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (TURUT TERGUGAT IV). Gugatan didaftarkan pada 20 Maret 2023 dengan alasan kompetensi relatif berdasarkan domisili TERGUGAT I di Jakarta Barat.\n\n[HAL 3-8] PENGGUGAT dalil memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Nikel seluas 198 Hektar di Laroenai dan telah memperoleh izin operasional Terminal Khusus/Jetty. PENGGUGAT dalil menggunakan \"Jalan Hauling\" (Jalan Tani/Desa) sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung WIUP ke Terminal, yang dalilnya telah mendapat izin pinjam pakai dari Bupati Morowali melalui Surat Rekomendasi No. 848/0112/DISHUB/I/2021 dan perpanjangannya, serta izin dari Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. PENGGUGAT dalil penggunaan jalan tersebut sah, tidak memerlukan izin dari TERGUGAT, dan telah didukung oleh persetujuan RKAB Tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian ESDM. PENGGUGAT juga dalil jalan tersebut adalah jalan umum yang dikuasai Negara, bukan milik pribadi TERGUGAT, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.\n\n[HAL 9-12] PENGGUGAT dalil TERGUGAT I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode 29 Desember 2021–Januari 2022 dan kembali pada 11 Mei 2022 hingga gugatan diajukan, disertai pembangunan pos jaga dan portal. Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal. TERGUGAT dalil memiliki hak atas jalan tersebut karena berada di atas WIUP TERGUGAT II dan dalam Kawasan Industri TERGUGAT I. PENGGUGAT dalil dalil TERGUGAT keliru karena IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan (Pasal 134 UU Minerba). PENGGUGAT juga dalil TERGUGAT I secara tanpa dasar meminta royalti $3-$4 per Metrik Ton. PENGGUGAT dalil tindakan TERGUGAT melanggar UU Jalan dan UU Minerba serta Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-17] PENGGUGAT mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97,- yang terdiri dari: (1) Biaya kontraktor akibat pemutusan kontrak dengan PT Celebebes Adhi Perkasa sebesar Rp 6.873.509.440,38; (2) Kerugian inventory nikel stockpile (62.010,92 MT) yang rusak/tidak terjual sebesar Rp 16.307.115.450,82; dan (3) Hilangnya laba kotor dari sisa volume RKAB 2022 (450.105,40 MT) sebesar Rp 290.611.699.278,77.\n\n[HAL 18-20] PENGGUGAT mendalilkan kerugian immateril dan potensi kerugian masa depan. Kerugian immateril dalil dihitung sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis. Kerugian potensi pendapatan RKAB 2023 (855.000 MT) dalil sebesar Rp 406.062.037.800,-. PENGGUGAT memohon amar putusan menyatakan perbuatan TERGUGAT melawan hukum, memerintahkan pembukaan jalan, pembayaran ganti rugi, penetapan sita jaminan atas aset TERGUGAT, serta uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000,- per hari dan bunga 6% per tahun.\n\n[HAL 21-27] Sita jaminan diajukan terhadap aset TERGUGAT I dan II, termasuk bidang tanah di Desa Laroenai berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, serta aset di gedung APL Tower Jakarta. PENGGUGAT memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad).\n\n[HAL 28-31] Upaya mediasi gagal. TERGUGAT I dan II mengajukan eksepsi pertama: PENGGUGAT salah menerapkan kompetensi relatif. TERGUGAT berdalil gugatan berkaitan dengan barang tetap (tanah/lahan jalan hauling) sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat barang tersebut berada (forum rei sitae), bukan di Jakarta Barat.\n\n[HAL 32-37] TERGUGAT mengajukan eksepsi kedua: Gugatan prematur. TERGUGAT berdalil sengketa tanah untuk pertambangan harus diselesaikan melalui mediasi Pemerintah Pusat (Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN) sesuai Pasal 176 PP 96/2021, atau melalui Kementerian Perindustrian untuk sengketa kawasan industri. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak melakukan upaya mediasi tersebut sebelum langsung menggugat. TERGUGAT juga berdalil telah memiliki penguasaan sah atas tanah melalui SPT dari masyarakat.\n\n[HAL 38-42] TERGUGAT mengajukan eksepsi ketiga: Gugatan obscur libel (kabur). TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan kausal secara jelas antara pemalangan jalan dengan kerugian yang didalilkan, serta keliru dalam mengutip Pasal 33 UU Jalan. TERGUGAT juga menyoroti kesalahan perhitungan matematis total kerugian materil oleh PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil pemalangan yang dimaksud sebenarnya adalah pengaturan lalu lintas kawasan industri (jam buka-tutup) untuk keamanan, bukan penutupan total, dan PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah di kawasan industri tersebut.\n\n[HAL 43-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT. TERGUGAT I berstatus perusahaan kawasan industri dengan IUKI sah, sedangkan TERGUGAT II pemegang IUP Operasi Produksi. TERGUGAT berdalil Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II, bukan di WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil telah memiliki hak penguasaan sah atas tanah jalan melalui SPT dari masyarakat dan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan jalan. TERGUGAT berdalil sebagai pengelola kawasan industri, ia berhak dan wajib mengatur tata tertib, infrastruktur, dan keamanan, termasuk pengaturan akses jalan. TERGUGAT I dalil memiliki kewajiban memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sesuai Pasal 35 PP Kawasan Industri yang memuat hak/kewajiban dan ketentuan lain, termasuk kewenangan mengenakan biaya kepada pihak yang memanfaatkan lahan di dalam kawasan. Tata Tertib Kawasan Industri PT Transon Bumindo Resources mewajibkan perusahaan di dalamnya mematuhi peraturan pengelola, termasuk pembayaran biaya layanan.\n\n[HAL 47-48] TERGUGAT I dalil biaya layanan yang ditinjau ulang secara berkala mencakup biaya pemeliharaan jalan, program perbaikan kawasan, tagihan air, air limbah, dan sampah sesuai Daftar Tarif. Biaya pemeliharaan jalan termasuk dalam kewajiban perusahaan industri di kawasan tersebut. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT bukan tenant terdaftar di Kawasan Industri TERGUGAT I dan tidak memiliki instrumen perikatan khusus dengan TERGUGAT I untuk pemanfaatan jalan, sehingga tidak berdasar hukum jika PENGGUGAT ingin menggunakan jalan secara bebas tanpa tarif atau aturan lalu lintas.\n\n[HAL 49-50] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa status IUP otomatis memberikan hak atas tanah permukaan. TERGUGAT menegaskan TERGUGAT I adalah Perusahaan Kawasan Industri, sedangkan TERGUGAT II yang memegang IUP-OP. TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa persetujuan RKAB otomatis mengesahkan penggunaan jalan desa/hauling atau membebaskan dari hak pihak lain di luar WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT merujuk Pasal 177 PP Minerba bahwa RKAB adalah pedoman rencana kerja yang wajib disetujui Menteri, bukan instrumen persetujuan kegiatan yang mengesampingkan hak pihak lain.\n\n[HAL 51-53] TERGUGAT berdalil PENGGUGAT keliru memahami hukum pertambangan karena jalan di dalam Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri dikategorikan sebagai \"jalan khusus\" menurut PP Jalan dan Peraturan Pedoman Jalan Khusus, bukan jalan umum. Jalan pertanian juga termasuk jalan khusus. TERGUGAT merujuk Pasal 91 UU Minerba yang mendefinisikan jalan pertambangan sebagai jalan khusus. TERGUGAT merujuk UU Jalan dan PP Jalan yang mendefinisikan jalan khusus sebagai jalan yang dibangun/dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha/instansi, bukan untuk umum.\n\n[HAL 54-57] TERGUGAT berdalil penggunaan jalan khusus diperuntukkan bagi penyelenggaranya (TERGUGAT I/II). TERGUGAT berdalil telah menawarkan kerja sama pemanfaatan jalan pertambangan kepada PENGGUGAT sesuai Pasal 173 ayat (3)-(5) PP Minerba yang memungkinkan perjanjian pemanfaatan jalan dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan. TERGUGAT I melalui Surat No: 004/TBR-L-JKT/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 menawarkan akses jalan dengan tarif berdasarkan kadar Ni: US$4/ton (Ni>1.7%), US$3.5/ton (Ni 1.5-1.7), dan US$3/ton (Ni<1.5). TERGUGAT berdalil tarif ini wajar untuk membiayai pemeliharaan jalan, pengaturan lalu lintas, dan fasilitas lainnya, serta adil karena PENGGUGAT tidak menanggung biaya pembebasan lahan dan perawatan. TERGUGAT membantah teguran hukum PENGGUGAT dengan menunjukkan itikad baik melalui mediasi yang difasilitasi Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Bupati, Kapolres, dan Dandim, namun PENGGUGAT tidak memberikan usulan solutif.\n\n[HAL 58-59] TERGUGAT menuduh PENGGUGAT melakukan penghalangan dan pemblokiran jalan pertambangan di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II pada tanggal 4 Mei 2023 (memarkirkan excavator), 14 Mei 2023 (memarkirkan mobil Hilux), dan 2 Juni 2023 (tindakan provokasi/demonstrasi). TERGUGAT berdalil tindakan ini menyebabkan kericuhan, gangguan aktivitas industri, dan berpotensi melanggar Pasal 162 UU Minerba tentang rintangan terhadap kegiatan usaha pertambangan. TERGUGAT memohon eksepsi diterima dan gugatan PENGGUGAT ditolak.\n\n[HAL 60-65] Dalam persidangan, PENGGUGAT mengajukan 60 bukti surat (P-1 s.d. P-30c) dan menghadirkan 2 saksi (Darmawan Prasetyo, Yudi Arwanto). TERGUGAT I dan II mengajukan 53 bukti surat (TI.II-1 s.d. TI.II-53) dan menghadirkan 3 saksi (Achmad Miu, Maskun, Misrul). Turut Tergugat I-IV tidak hadir.\n\n[HAL 66-69] Saksi Darmawan Prasetyo (kontraktor PT Celebes Adhi Perkasa) menyatakan mengetahui pemalangan jalan oleh PT Transon pada Desember 2021-Januari 2022 dan Mei 2022, serta pembangunan pos jaga. Saksi menyatakan jalan sebelumnya bisa dilalui bersama, namun setelah ada portal dan pos jaga, akses dibatasi atau ditutup, menyebabkan aktivitas pertambangan terhenti dan kontraktor berhenti bekerja. Saksi Yudi Arwanto (staf logistik PT Celebes) menyatakan PT Transon membuat pos dan gerbang pada Maret-April 2022, dengan aturan buka-tutup (misal Jumat 1 jam), dan pada Mei 2022 portal permanen didirikan sehingga jalan tidak bisa dilalui lagi, menghentikan aktivitas PT PAM Mineral.\n\n[HAL 70-77] Saksi Achmad Miu (Kepala Security PT Transon) menyatakan jalan pertambangan di kawasan industri adalah milik PT Transon, dipelihara oleh PT Transon, dan ada ketentuan waktu lintas bagi PT PAM Mineral. Saksi membenarkan foto-foto pos, portal, dan security. Saksi menyatakan PT PAM Mineral memaksa melintas di luar jam yang ditentukan. Saksi Achmad Miu juga menyatakan PT PAM Mineral melakukan pemblokiran balik pada 4 Mei 2023 (excavator), 14 Mei 2023 (Hilux), dan demonstrasi pada 2 Juni 2023, serta upaya pembangunan pos oleh PT PAM Mineral pada 10 Agustus 2023 yang digagalkan dan menyebabkan keributan. Saksi Maskun (Staf Legal PT TBR) menyatakan tanah di kawasan industri telah dibebaskan dari masyarakat melalui proses sosialisasi, negosiasi, dan transaksi SPT. Saksi Misrul (mantan anggota BPD) menyatakan tanah di kawasan PT Transon telah dibebaskan dari masyarakat tanpa penolakan.\n\n[HAL 78-80] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara. Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim menerima dalil PENGGUGAT bahwa alamat TERGUGAT I dan II di Jakarta Barat (bukti P-4) tidak disangkal TERGUGAT, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 81-87] Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat PENGGUGAT (P-1 s.d. P-30c) dan TERGUGAT (TI.II-1 s.d. TI.II-53) serta keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa PENGGUGAT memiliki IUP dan izin Jetty, serta rekomendasi penggunaan jalan dari Bupati dan Bina Marga. Majelis Hakim mengonfirmasi kronologi pemalangan oleh TERGUGAT I (berdasarkan Berita Acara P-11a dan kesaksian) yang dimulai Desember 2021 dan Mei 2022, serta pembalasan pemalangan oleh PENGGUGAT pada Mei-Juni-Agustus 2023." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 268/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh PT PAM MINERAL Tbk (PENGGUGAT) melawan PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES (TERGUGAT I), PT BUMI MOROWALI UTAMA (TERGUGAT II), Bupati Morowali (TURUT TERGUGAT I), Kepala Desa Laroenai (TURUT TERGUGAT II), Camat Bungku Pesisir (TURUT TERGUGAT III), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (TURUT TERGUGAT IV). Gugatan didaftarkan pada 20 Maret 2023 dengan alasan kompetensi relatif berdasarkan domisili TERGUGAT I di Jakarta Barat.\n\n[HAL 3-8] PENGGUGAT dalil memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bijih Nikel seluas 198 Hektar di Laroenai dan telah memperoleh izin operasional Terminal Khusus/Jetty. PENGGUGAT dalil menggunakan \"Jalan Hauling\" (Jalan Tani/Desa) sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung WIUP ke Terminal, yang dalilnya telah mendapat izin pinjam pakai dari Bupati Morowali melalui Surat Rekomendasi No. 848/0112/DISHUB/I/2021 dan perpanjangannya, serta izin dari Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah. PENGGUGAT dalil penggunaan jalan tersebut sah, tidak memerlukan izin dari TERGUGAT, dan telah didukung oleh persetujuan RKAB Tahun 2021 dan 2022 dari Kementerian ESDM. PENGGUGAT juga dalil jalan tersebut adalah jalan umum yang dikuasai Negara, bukan milik pribadi TERGUGAT, berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.\n\n[HAL 9-12] PENGGUGAT dalil TERGUGAT I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode 29 Desember 2021–Januari 2022 dan kembali pada 11 Mei 2022 hingga gugatan diajukan, disertai pembangunan pos jaga dan portal. Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal. TERGUGAT dalil memiliki hak atas jalan tersebut karena berada di atas WIUP TERGUGAT II dan dalam Kawasan Industri TERGUGAT I. PENGGUGAT dalil dalil TERGUGAT keliru karena IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan (Pasal 134 UU Minerba). PENGGUGAT juga dalil TERGUGAT I secara tanpa dasar meminta royalti $3-$4 per Metrik Ton. PENGGUGAT dalil tindakan TERGUGAT melanggar UU Jalan dan UU Minerba serta Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-17] PENGGUGAT mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97,- yang terdiri dari: (1) Biaya kontraktor akibat pemutusan kontrak dengan PT Celebebes Adhi Perkasa sebesar Rp 6.873.509.440,38; (2) Kerugian inventory nikel stockpile (62.010,92 MT) yang rusak/tidak terjual sebesar Rp 16.307.115.450,82; dan (3) Hilangnya laba kotor dari sisa volume RKAB 2022 (450.105,40 MT) sebesar Rp 290.611.699.278,77.\n\n[HAL 18-20] PENGGUGAT mendalilkan kerugian immateril dan potensi kerugian masa depan. Kerugian immateril dalil dihitung sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis. Kerugian potensi pendapatan RKAB 2023 (855.000 MT) dalil sebesar Rp 406.062.037.800,-. PENGGUGAT memohon amar putusan menyatakan perbuatan TERGUGAT melawan hukum, memerintahkan pembukaan jalan, pembayaran ganti rugi, penetapan sita jaminan atas aset TERGUGAT, serta uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000,- per hari dan bunga 6% per tahun.\n\n[HAL 21-27] Sita jaminan diajukan terhadap aset TERGUGAT I dan II, termasuk bidang tanah di Desa Laroenai berdasarkan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, serta aset di gedung APL Tower Jakarta. PENGGUGAT memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad).\n\n[HAL 28-31] Upaya mediasi gagal. TERGUGAT I dan II mengajukan eksepsi pertama: PENGGUGAT salah menerapkan kompetensi relatif. TERGUGAT berdalil gugatan berkaitan dengan barang tetap (tanah/lahan jalan hauling) sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat barang tersebut berada (forum rei sitae), bukan di Jakarta Barat.\n\n[HAL 32-37] TERGUGAT mengajukan eksepsi kedua: Gugatan prematur. TERGUGAT berdalil sengketa tanah untuk pertambangan harus diselesaikan melalui mediasi Pemerintah Pusat (Menteri ESDM dan Menteri ATR/BPN) sesuai Pasal 176 PP 96/2021, atau melalui Kementerian Perindustrian untuk sengketa kawasan industri. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak melakukan upaya mediasi tersebut sebelum langsung menggugat. TERGUGAT juga berdalil telah memiliki penguasaan sah atas tanah melalui SPT dari masyarakat.\n\n[HAL 38-42] TERGUGAT mengajukan eksepsi ketiga: Gugatan obscur libel (kabur). TERGUGAT berdalil PENGGUGAT tidak menjelaskan hubungan kausal secara jelas antara pemalangan jalan dengan kerugian yang didalilkan, serta keliru dalam mengutip Pasal 33 UU Jalan. TERGUGAT juga menyoroti kesalahan perhitungan matematis total kerugian materil oleh PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil pemalangan yang dimaksud sebenarnya adalah pengaturan lalu lintas kawasan industri (jam buka-tutup) untuk keamanan, bukan penutupan total, dan PENGGUGAT tidak memiliki hak atas tanah di kawasan industri tersebut.\n\n[HAL 43-46] Dalam pokok perkara, TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT. TERGUGAT I berstatus perusahaan kawasan industri dengan IUKI sah, sedangkan TERGUGAT II pemegang IUP Operasi Produksi. TERGUGAT berdalil Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II, bukan di WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT berdalil telah memiliki hak penguasaan sah atas tanah jalan melalui SPT dari masyarakat dan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan jalan. TERGUGAT berdalil sebagai pengelola kawasan industri, ia berhak dan wajib mengatur tata tertib, infrastruktur, dan keamanan, termasuk pengaturan akses jalan. TERGUGAT I dalil memiliki kewajiban memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sesuai Pasal 35 PP Kawasan Industri yang memuat hak/kewajiban dan ketentuan lain, termasuk kewenangan mengenakan biaya kepada pihak yang memanfaatkan lahan di dalam kawasan. Tata Tertib Kawasan Industri PT Transon Bumindo Resources mewajibkan perusahaan di dalamnya mematuhi peraturan pengelola, termasuk pembayaran biaya layanan.\n\n[HAL 47-48] TERGUGAT I dalil biaya layanan yang ditinjau ulang secara berkala mencakup biaya pemeliharaan jalan, program perbaikan kawasan, tagihan air, air limbah, dan sampah sesuai Daftar Tarif. Biaya pemeliharaan jalan termasuk dalam kewajiban perusahaan industri di kawasan tersebut. TERGUGAT berdalil PENGGUGAT bukan tenant terdaftar di Kawasan Industri TERGUGAT I dan tidak memiliki instrumen perikatan khusus dengan TERGUGAT I untuk pemanfaatan jalan, sehingga tidak berdasar hukum jika PENGGUGAT ingin menggunakan jalan secara bebas tanpa tarif atau aturan lalu lintas.\n\n[HAL 49-50] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa status IUP otomatis memberikan hak atas tanah permukaan. TERGUGAT menegaskan TERGUGAT I adalah Perusahaan Kawasan Industri, sedangkan TERGUGAT II yang memegang IUP-OP. TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa persetujuan RKAB otomatis mengesahkan penggunaan jalan desa/hauling atau membebaskan dari hak pihak lain di luar WIUP PENGGUGAT. TERGUGAT merujuk Pasal 177 PP Minerba bahwa RKAB adalah pedoman rencana kerja yang wajib disetujui Menteri, bukan instrumen persetujuan kegiatan yang mengesampingkan hak pihak lain.\n\n[HAL 51-53] TERGUGAT berdalil PENGGUGAT keliru memahami hukum pertambangan karena jalan di dalam Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri dikategorikan sebagai \"jalan khusus\" menurut PP Jalan dan Peraturan Pedoman Jalan Khusus, bukan jalan umum. Jalan pertanian juga termasuk jalan khusus. TERGUGAT merujuk Pasal 91 UU Minerba yang mendefinisikan jalan pertambangan sebagai jalan khusus. TERGUGAT merujuk UU Jalan dan PP Jalan yang mendefinisikan jalan khusus sebagai jalan yang dibangun/dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha/instansi, bukan untuk umum.\n\n[HAL 54-57] TERGUGAT berdalil penggunaan jalan khusus diperuntukkan bagi penyelenggaranya (TERGUGAT I/II). TERGUGAT berdalil telah menawarkan kerja sama pemanfaatan jalan pertambangan kepada PENGGUGAT sesuai Pasal 173 ayat (3)-(5) PP Minerba yang memungkinkan perjanjian pemanfaatan jalan dengan memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan. TERGUGAT I melalui Surat No: 004/TBR-L-JKT/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 menawarkan akses jalan dengan tarif berdasarkan kadar Ni: US$4/ton (Ni>1.7%), US$3.5/ton (Ni 1.5-1.7), dan US$3/ton (Ni<1.5). TERGUGAT berdalil tarif ini wajar untuk membiayai pemeliharaan jalan, pengaturan lalu lintas, dan fasilitas lainnya, serta adil karena PENGGUGAT tidak menanggung biaya pembebasan lahan dan perawatan. TERGUGAT membantah teguran hukum PENGGUGAT dengan menunjukkan itikad baik melalui mediasi yang difasilitasi Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Bupati, Kapolres, dan Dandim, namun PENGGUGAT tidak memberikan usulan solutif.\n\n[HAL 58-59] TERGUGAT menuduh PENGGUGAT melakukan penghalangan dan pemblokiran jalan pertambangan di dalam Kawasan Industri TERGUGAT I dan WIUP TERGUGAT II pada tanggal 4 Mei 2023 (memarkirkan excavator), 14 Mei 2023 (memarkirkan mobil Hilux), dan 2 Juni 2023 (tindakan provokasi/demonstrasi). TERGUGAT berdalil tindakan ini menyebabkan kericuhan, gangguan aktivitas industri, dan berpotensi melanggar Pasal 162 UU Minerba tentang rintangan terhadap kegiatan usaha pertambangan. TERGUGAT memohon eksepsi diterima dan gugatan PENGGUGAT ditolak.\n\n[HAL 60-65] Dalam persidangan, PENGGUGAT mengajukan 60 bukti surat (P-1 s.d. P-30c) dan menghadirkan 2 saksi (Darmawan Prasetyo, Yudi Arwanto). TERGUGAT I dan II mengajukan 53 bukti surat (TI.II-1 s.d. TI.II-53) dan menghadirkan 3 saksi (Achmad Miu, Maskun, Misrul). Turut Tergugat I-IV tidak hadir.\n\n[HAL 66-69] Saksi Darmawan Prasetyo (kontraktor PT Celebes Adhi Perkasa) menyatakan mengetahui pemalangan jalan oleh PT Transon pada Desember 2021-Januari 2022 dan Mei 2022, serta pembangunan pos jaga. Saksi menyatakan jalan sebelumnya bisa dilalui bersama, namun setelah ada portal dan pos jaga, akses dibatasi atau ditutup, menyebabkan aktivitas pertambangan terhenti dan kontraktor berhenti bekerja. Saksi Yudi Arwanto (staf logistik PT Celebes) menyatakan PT Transon membuat pos dan gerbang pada Maret-April 2022, dengan aturan buka-tutup (misal Jumat 1 jam), dan pada Mei 2022 portal permanen didirikan sehingga jalan tidak bisa dilalui lagi, menghentikan aktivitas PT PAM Mineral.\n\n[HAL 70-77] Saksi Achmad Miu (Kepala Security PT Transon) menyatakan jalan pertambangan di kawasan industri adalah milik PT Transon, dipelihara oleh PT Transon, dan ada ketentuan waktu lintas bagi PT PAM Mineral. Saksi membenarkan foto-foto pos, portal, dan security. Saksi menyatakan PT PAM Mineral memaksa melintas di luar jam yang ditentukan. Saksi Achmad Miu juga menyatakan PT PAM Mineral melakukan pemblokiran balik pada 4 Mei 2023 (excavator), 14 Mei 2023 (Hilux), dan demonstrasi pada 2 Juni 2023, serta upaya pembangunan pos oleh PT PAM Mineral pada 10 Agustus 2023 yang digagalkan dan menyebabkan keributan. Saksi Maskun (Staf Legal PT TBR) menyatakan tanah di kawasan industri telah dibebaskan dari masyarakat melalui proses sosialisasi, negosiasi, dan transaksi SPT. Saksi Misrul (mantan anggota BPD) menyatakan tanah di kawasan PT Transon telah dibebaskan dari masyarakat tanpa penolakan.\n\n[HAL 78-80] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara. Mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim menerima dalil PENGGUGAT bahwa alamat TERGUGAT I dan II di Jakarta Barat (bukti P-4) tidak disangkal TERGUGAT, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang.\n\n[HAL 81-87] Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat PENGGUGAT (P-1 s.d. P-30c) dan TERGUGAT (TI.II-1 s.d. TI.II-53) serta keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Majelis Hakim mengonfirmasi fakta bahwa PENGGUGAT memiliki IUP dan izin Jetty, serta rekomendasi penggunaan jalan dari Bupati dan Bina Marga. Majelis Hakim mengonfirmasi kronologi pemalangan oleh TERGUGAT I (berdasarkan Berita Acara P-11a dan kesaksian) yang dimulai Desember 2021 dan Mei 2022, serta pembalasan pemalangan oleh PENGGUGAT pada Mei-Juni-Agustus 2023." + }, + "read": { + "input_chars": 11761, + "frame": "PT PAM MINERAL Tbk menggugat PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES, PT BUMI MOROWALI UTAMA, dan pejabat terkait atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa pemalangan Jalan Hauling yang menyebabkan kerugian materil dan immateril, serta meminta pembukaan jalan dan pembayaran ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili tergugat pertama dan kedua. Majelis Hakim menerima eksepsi kompetensi relatif dan mengonfirmasi fakta pemalangan jalan serta penguasaan IUP penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Nikel dan izin operasional Terminal Khusus/Jetty.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk menggunakan Jalan Hauling sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung wilayah izin usaha pertambangan ke terminal.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggunaan Jalan Hauling oleh PT PAM MINERAL Tbk didukung oleh rekomendasi Bupati Morowali dan izin Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022 dan kembali pada Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA membangun pos jaga dan portal pada Jalan Hauling.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal diselesaikan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES berstatus perusahaan kawasan industri dengan Izin Usaha Kawasan Industri yang sah.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT BUMI MOROWALI UTAMA merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT BUMI MOROWALI UTAMA.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES memiliki penguasaan sah atas tanah jalan melalui Surat Penyerahan Tanah dari masyarakat.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES menawarkan kerja sama pemanfaatan jalan pertambangan dengan tarif berdasarkan kadar nikel.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97 akibat pemalangan jalan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mengajukan sita jaminan atas aset PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan prematur, dan gugatan obscur libel.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil PT PAM MINERAL Tbk bahwa alamat PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA di Jakarta Barat tidak disangkal, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sah.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT PAM MINERAL Tbk mengajukan gugatan perdata terhadap PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES, PT BUMI MOROWALI UTAMA, dan sejumlah pejabat terkait dengan alasan perbuatan melawan hukum akibat pemalangan dan penutupan Jalan Hauling yang digunakan untuk kegiatan pertambangan nikel. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembukaan kembali jalan, pembayaran ganti rugi materil dan immateril, serta penetapan sita jaminan. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, prematuritas gugatan, dan ketidakjelasan dalil. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi relatif dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang karena domisili tergugat pertama dan kedua berada di wilayah tersebut. Majelis Hakim juga mengonfirmasi fakta bahwa penggugat memiliki izin usaha pertambangan dan izin terminal, serta menerima bukti-bukti yang menunjukkan kronologi pemalangan jalan oleh tergugat dan pembalasan pemalangan oleh penggugat. Putusan pengadilan menyatakan perkara dikabulkan, yang konsisten dengan penetapan kompetensi relatif dan penerimaan bukti-bukti utama yang mendasari sengketa." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT PAM MINERAL Tbk mengajukan gugatan perdata terhadap PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES, PT BUMI MOROWALI UTAMA, dan sejumlah pejabat terkait dengan alasan perbuatan melawan hukum akibat pemalangan dan penutupan Jalan Hauling yang digunakan untuk kegiatan pertambangan nikel. Gugatan ini menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembukaan kembali jalan, pembayaran ganti rugi materil dan immateril, serta penetapan sita jaminan. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, prematuritas gugatan, dan ketidakjelasan dalil. Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi relatif dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang karena domisili tergugat pertama dan kedua berada di wilayah tersebut. Majelis Hakim juga mengonfirmasi fakta bahwa penggugat memiliki izin usaha pertambangan dan izin terminal, serta menerima bukti-bukti yang menunjukkan kronologi pemalangan jalan oleh tergugat dan pembalasan pemalangan oleh penggugat. Putusan pengadilan menyatakan perkara dikabulkan, yang konsisten dengan penetapan kompetensi relatif dan penerimaan bukti-bukti utama yang mendasari sengketa.", + "facts": [ + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bijih Nikel dan izin operasional Terminal Khusus/Jetty.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk menggunakan Jalan Hauling sepanjang ±7,588 KM sebagai penghubung wilayah izin usaha pertambangan ke terminal.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggunaan Jalan Hauling oleh PT PAM MINERAL Tbk didukung oleh rekomendasi Bupati Morowali dan izin Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA memalang dan menutup Jalan Hauling pada periode Desember 2021 hingga Januari 2022 dan kembali pada Mei 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA membangun pos jaga dan portal pada Jalan Hauling.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah pada Juni 2022 gagal diselesaikan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES berstatus perusahaan kawasan industri dengan Izin Usaha Kawasan Industri yang sah.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT BUMI MOROWALI UTAMA merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Jalan Hauling berada di dalam Kawasan Industri PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT BUMI MOROWALI UTAMA.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES memiliki penguasaan sah atas tanah jalan melalui Surat Penyerahan Tanah dari masyarakat.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES menawarkan kerja sama pemanfaatan jalan pertambangan dengan tarif berdasarkan kadar nikel.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mendalilkan kerugian materil sebesar Rp 313.792.324.169,97 akibat pemalangan jalan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp 613.000.000.000,- atas hilangnya kredibilitas bisnis.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT PAM MINERAL Tbk mengajukan sita jaminan atas aset PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA mengajukan eksepsi kompetensi relatif, gugatan prematur, dan gugatan obscur libel.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil PT PAM MINERAL Tbk bahwa alamat PT. TRANSON BUMINDO RESOURCES dan PT BUMI MOROWALI UTAMA di Jakarta Barat tidak disangkal, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sah.", + "page": 81, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa perusahaan saya tidak bisa lewat jalan pertambangan yang sudah ditutup dan dipalang oleh perusahaan lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 79708, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum substantif untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam mengenai 'kenapa tidak bisa lewat' dijawab secara hukum dengan merujuk pada status perbuatan penutupan jalan tersebut sebagai PMH yang melanggar hak dan menyebabkan kerugian, sebagaimana dianalisis hakim dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 126835, + "completion_tokens": 10243 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d06b6932404daae46ed7cd219a6037fb8efc4c9d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_268_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.095, + "query": 4.704, + "relevance": 17.946, + "total": 137.789 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28824, + "marked_chars": 28905 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28905, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kekeliruan pencatatan nama ayah kandangnya dalam berbagai dokumen resmi anak Pemohon. Sengketa ini berpusat pada ketidaksesuaian nama 'Nosa Permana' dengan nama resmi 'Nosa Permata' yang tercantum dalam KTP dan dokumen identitas lainnya. Pemohon meminta pengadilan untuk menetapkan perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah SD, SMP, dan SMK anak Pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki nama resmi Nosa Permata sebagaimana tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22334.CS/2010 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama ayah kandung sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Nomor 3201010108230004 mencatat nama ayah kandung Helmi Firmansyah sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd/06 0287619 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02/D-SMP/13/0197884 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K/K13-3/23/ 0310272 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut agar anak Pemohon dapat mengurus administrasi tes masuk TNI Angkatan Darat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi SRI YANAH dan Saksi DJUARIAH INDRAWATI memberikan keterangan bahwa nama Pemohon adalah Nosa Permata dan kekeliruan nama terjadi pada dokumen anak Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan perubahan nama Nosa Permana menjadi Nosa Permata pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan ketiga ijazah anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah kandung, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kekeliruan pencatatan nama dirinya dalam dokumen-dokumen resmi anak kandungnya, Helmi Firmansyah. Pemohon dalilkan bahwa nama resminya adalah Nosa Permata, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah SD, SMP, dan SMK anak Pemohon, nama tersebut tercatat keliru sebagai Nosa Permana. Keinginan perbaikan ini didasari kebutuhan administrasi untuk pendaftaran tes TNI Angkatan Darat. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan nama asli Pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Majelis Hakim menetapkan perubahan nama Nosa Permana menjadi Nosa Permata pada seluruh dokumen yang dipermasalahkan, dengan kewajiban Pemohon melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah kandung, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kekeliruan pencatatan nama dirinya dalam dokumen-dokumen resmi anak kandungnya, Helmi Firmansyah. Pemohon dalilkan bahwa nama resminya adalah Nosa Permata, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Ijazah SD, SMP, dan SMK anak Pemohon, nama tersebut tercatat keliru sebagai Nosa Permana. Keinginan perbaikan ini didasari kebutuhan administrasi untuk pendaftaran tes TNI Angkatan Darat. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian dua orang saksi yang membenarkan nama asli Pemohon, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Majelis Hakim menetapkan perubahan nama Nosa Permana menjadi Nosa Permata pada seluruh dokumen yang dipermasalahkan, dengan kewajiban Pemohon melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon memiliki nama resmi Nosa Permata sebagaimana tercantum dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22334.CS/2010 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama ayah kandung sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga Nomor 3201010108230004 mencatat nama ayah kandung Helmi Firmansyah sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd/06 0287619 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-02/D-SMP/13/0197884 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor M-SMK/K/K13-3/23/ 0310272 atas nama Helmi Firmansyah mencatat nama orang tua/wali sebagai Nosa Permana.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan perbaikan nama tersebut agar anak Pemohon dapat mengurus administrasi tes masuk TNI Angkatan Darat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi SRI YANAH dan Saksi DJUARIAH INDRAWATI memberikan keterangan bahwa nama Pemohon adalah Nosa Permata dan kekeliruan nama terjadi pada dokumen anak Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan perubahan nama Nosa Permana menjadi Nosa Permata pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan ketiga ijazah anak Pemohon.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya di KTP beda dengan nama ayah di akta lahir dan ijazah anak saya, boleh minta diperbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13074, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan/kutipan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Sengketa inti dalam pertanyaan adalah perubahan data administrasi kependudukan (nama di KTP vs Akta Lahir/Ijazah), bukan sengketa mengenai keabsahan atau kekuatan hukum suatu dokumen tertulis tertentu sebagai alat bukti. Putusan juga hanya mengutip pasal ini untuk memvalidasi bukti surat yang diajukan pemohon, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk mengubah nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14325, + "completion_tokens": 1144 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33a0d88a356c7b9ec9e0437e57979558df42e5f4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 151, + "timings": { + "parse": 0.224, + "classify": 0.0, + "condense": 768.555, + "read": 47.964, + "query": 8.408, + "relevance": 117.497, + "total": 942.649 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 453799, + "marked_chars": 455201 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\nMengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;\nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp. 1.462.000 (satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 22 April 2024, oleh\nkami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra\nHadisurya, S.H., M.Hum., dan Asmudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20\nMaret 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Jerli Septriana, S.H.MH., Panitera Pengganti dan\ntelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu\njuga.\n Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\nAde Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum.,\nIwan Wardhana, S.H., M.H.,\nHalaman 150 dari 151 Putusan Perdata Gugatan Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi K" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134996, + "summary": "[HAL 1-18] Penggugat Rizal menggugat Tergugat I (PT Global Tiket Network/tiket.com) dan Tergugat II (PT Super Air Jet) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan UU No. 8/1999. Penggugat dalil bahwa ia memesan tiket Super Air Jet untuk rute Makassar-Jakarta tanggal 16 November 2022 melalui tiket.com dengan Order ID #1215371963 dan membayar Rp 2.321.660, namun pada hari keberangkatan ia diberitahu via email no-reply@lionair.co.id bahwa maskapai diganti menjadi Lion Air (JT-0875) tanpa konfirmasi sebelumnya. Penggugat mendalilkan hal ini melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan informasi yang benar, serta merupakan PMH karena kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil (selisih harga tiket Lion Air Rp 1.794.460 vs Super Air Jet Rp 2.321.660, selisih Rp 527.200) dan immateriil. Penggugat juga menuntut biaya advokat Rp 100.000.000 dan kerugian immateriil Rp 200.000.000, total Rp 300.527.200, serta uang paksa Rp 10.000.000/hari. Mediasi gagal. [HAL 19-33] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi *niet ontvankelijke verklaard* karena Penggugat tidak hadir mediasi tanpa alasan sah, serta *error in persona* karena seharusnya menggugat Lion Air, bukan agen tiket. Tergugat I dalil bahwa ia hanya agen yang telah menyerahkan tiket Super Air Jet sesuai pesanan, dan perubahan maskapai/jadwal adalah kewenangan maskapai (Tergugat II/Lion Group). Tergugat I menyatakan Penggugat menerima notifikasi perubahan via SMS/WA dari maskapai, tidak pernah komplain saat itu, dan akhirnya menggunakan tiket Lion Air, sehingga terjadi kesepakatan baru dan tidak ada kerugian. Tergugat I menolak tuntutan biaya advokat dan immateriil sebagai tidak berdasar. [HAL 34-46] Tergugat II mengajukan eksepsi *exceptio obscuur libel* (gugatan tidak jelas) karena Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukumnya dengan Penggugat berbasis perjanjian pengangkutan udara (tiket), sehingga sengketa seharusnya diajukan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang melarang pencampuran kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan karena memiliki sumber hukum, syarat pemenuhan, dan perhitungan ganti rugi yang berbeda. Tergugat II menuntut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134974, + "summary": "[HAL 1-18] Penggugat Rizal menggugat Tergugat I (PT Global Tiket Network/tiket.com) dan Tergugat II (PT Super Air Jet) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan UU No. 8/1999. Penggugat dalil bahwa ia memesan tiket Super Air Jet untuk rute Makassar-Jakarta tanggal 16 November 2022 melalui tiket.com dengan Order ID #1215371963 dan membayar Rp 2.321.660, namun pada hari keberangkatan ia diberitahu via email no-reply@lionair.co.id bahwa maskapai diganti menjadi Lion Air (JT-0875) tanpa konfirmasi sebelumnya. Penggugat mendalilkan hal ini melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan informasi yang benar, serta merupakan PMH karena kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil (selisih harga tiket Lion Air Rp 1.794.460 vs Super Air Jet Rp 2.321.660, selisih Rp 527.200) dan immateriil. Penggugat juga menuntut biaya advokat Rp 100.000.000 dan kerugian immateriil Rp 200.000.000, total Rp 300.527.200, serta uang paksa Rp 10.000.000/hari. Mediasi gagal. [HAL 19-33] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi *niet ontvankelijke verklaard* karena Penggugat tidak hadir mediasi tanpa alasan sah, serta *error in persona* karena seharusnya menggugat Lion Air, bukan agen tiket. Tergugat I dalil bahwa ia hanya agen yang telah menyerahkan tiket Super Air Jet sesuai pesanan, dan perubahan maskapai/jadwal adalah kewenangan maskapai (Tergugat II/Lion Group). Tergugat I menyatakan Penggugat menerima notifikasi perubahan via SMS/WA dari maskapai, tidak pernah komplain saat itu, dan akhirnya menggunakan tiket Lion Air, sehingga terjadi kesepakatan baru dan tidak ada kerugian. Tergugat I menolak tuntutan biaya advokat dan immateriil sebagai tidak berdasar. [HAL 34-46] Tergugat II mengajukan eksepsi *exceptio obscuur libel* (gugatan tidak jelas) karena Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukumnya dengan Penggugat berbasis perjanjian pengangkutan udara (tiket), sehingga sengketa seharusnya diajukan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang melarang pencampuran kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan karena memiliki sumber hukum, syarat pemenuhan, dan perhitungan ganti rugi yang berbeda. Tergugat II menuntut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 47-55] Tergugat II memperkuat eksepsi *obscuur libel* dengan dalil bahwa Penggugat keliru menggunakan dasar hukum UU Perlindungan Konsumen (UUPK) padahal hubungan hukum penerbangan diatur secara khusus oleh UU Penerbangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Tergugat II juga menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan alamat Tergugat II di gugatan (menyebutkan Jl. Gajah Mada, padahal alamat resmi adalah Jl. Kaji No. 10), yang dianggap sebagai cacat formil membuat gugatan kabur. [HAL 56-65] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena berdasarkan Pasal 23 UUPK, sengketa konsumen harus diajukan di pengadilan tempat kedudukan konsumen (Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan), bukan tempat kedudukan tergugat. Selain itu, Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik PT Lion Mentari Airlines (pemilik Lion Air) sebagai tergugat padahal dalil Penggugat menuduh Lion Air melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, serta tidak menarik Mariana Tyas Sohirman yang terbang bersama Penggugat. [HAL 66-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* terkait kekeliruan identitas Tergugat I (Penggugat menyebut \"PT. Global Tiket Network (Tiket.com)\" padahal nama resmi adalah \"PT. Global Tiket Network\") dan salah sasaran pihak yang digugat. Tergugat II berargumen bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa pemberitahuan pengalihan maskapai dilakukan oleh Lion Air (bukan Tergugat I atau II), sehingga seharusnya yang digugat adalah Lion Air, bukan Tergugat II. [HAL 76-83] Dalam pokok perkara, Tergugat II menegaskan bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah perjanjian pengangkutan udara berdasarkan tiket, yang diatur oleh UU Penerbangan, bukan UUPK. Perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tiket merupakan alat bukti perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dan pengangkut. [HAL 84-91] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menunjukkan bahwa pengalihan maskapai dari Super Air Jet ke Lion Air dilakukan berdasarkan Permenhub PM 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Tergugat II dalil telah memenuhi kewajiban informasi dengan mengirimkan pengumuman via email dan WhatsApp pada tanggal 15 November 2022 pukul 16:06 WIB (sekitar 27 jam sebelum keberangkatan), yang memenuhi syarat pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelum penerbangan. Pengumuman tersebut memberikan opsi kepada penumpang untuk menerima pengalihan, menolak, atau meminta refund 100%. Penggugat tidak menggunakan opsi tersebut dan justru menggunakan tiket Lion Air, sehingga tidak ada kerugian. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait Pasal 8 UUPK karena tidak relevan dengan konteks penerbangan dan tidak ada bukti janji yang dilanggar, serta menegaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atau permintaan ganti rugi sesuai prosedur sebelum menggugat." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134992, + "summary": "[HAL 1-18] Penggugat Rizal menggugat Tergugat I (PT Global Tiket Network/tiket.com) dan Tergugat II (PT Super Air Jet) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan UU No. 8/1999. Penggugat dalil bahwa ia memesan tiket Super Air Jet untuk rute Makassar-Jakarta tanggal 16 November 2022 melalui tiket.com dengan Order ID #1215371963 dan membayar Rp 2.321.660, namun pada hari keberangkatan ia diberitahu via email no-reply@lionair.co.id bahwa maskapai diganti menjadi Lion Air (JT-0875) tanpa konfirmasi sebelumnya. Penggugat mendalilkan hal ini melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan informasi yang benar, serta merupakan PMH karena kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil (selisih harga tiket Lion Air Rp 1.794.460 vs Super Air Jet Rp 2.321.660, selisih Rp 527.200) dan immateriil. Penggugat juga menuntut biaya advokat Rp 100.000.000 dan kerugian immateriil Rp 200.000.000, total Rp 300.527.200, serta uang paksa Rp 10.000.000/hari. Mediasi gagal. [HAL 19-33] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi *niet ontvankelijke verklaard* karena Penggugat tidak hadir mediasi tanpa alasan sah, serta *error in persona* karena seharusnya menggugat Lion Air, bukan agen tiket. Tergugat I dalil bahwa ia hanya agen yang telah menyerahkan tiket Super Air Jet sesuai pesanan, dan perubahan maskapai/jadwal adalah kewenangan maskapai (Tergugat II/Lion Group). Tergugat I menyatakan Penggugat menerima notifikasi perubahan via SMS/WA dari maskapai, tidak pernah komplain saat itu, dan akhirnya menggunakan tiket Lion Air, sehingga terjadi kesepakatan baru dan tidak ada kerugian. Tergugat I menolak tuntutan biaya advokat dan immateriil sebagai tidak berdasar. [HAL 34-46] Tergugat II mengajukan eksepsi *exceptio obscuur libel* (gugatan tidak jelas) karena Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukumnya dengan Penggugat berbasis perjanjian pengangkutan udara (tiket), sehingga sengketa seharusnya diajukan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang melarang pencampuran kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan karena memiliki sumber hukum, syarat pemenuhan, dan perhitungan ganti rugi yang berbeda. Tergugat II menuntut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 47-55] Tergugat II memperkuat eksepsi *obscuur libel* dengan dalil bahwa Penggugat keliru menggunakan dasar hukum UU Perlindungan Konsumen (UUPK) padahal hubungan hukum penerbangan diatur secara khusus oleh UU Penerbangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Tergugat II juga menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan alamat Tergugat II di gugatan (menyebutkan Jl. Gajah Mada, padahal alamat resmi adalah Jl. Kaji No. 10), yang dianggap sebagai cacat formil membuat gugatan kabur. [HAL 56-65] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena berdasarkan Pasal 23 UUPK, sengketa konsumen harus diajukan di pengadilan tempat kedudukan konsumen (Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan), bukan tempat kedudukan tergugat. Selain itu, Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik PT Lion Mentari Airlines (pemilik Lion Air) sebagai tergugat padahal dalil Penggugat menuduh Lion Air melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, serta tidak menarik Mariana Tyas Sohirman yang terbang bersama Penggugat. [HAL 66-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* terkait kekeliruan identitas Tergugat I (Penggugat menyebut \"PT. Global Tiket Network (Tiket.com)\" padahal nama resmi adalah \"PT. Global Tiket Network\") dan salah sasaran pihak yang digugat. Tergugat II berargumen bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa pemberitahuan pengalihan maskapai dilakukan oleh Lion Air (bukan Tergugat I atau II), sehingga seharusnya yang digugat adalah Lion Air, bukan Tergugat II. [HAL 76-83] Dalam pokok perkara, Tergugat II menegaskan bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah perjanjian pengangkutan udara berdasarkan tiket, yang diatur oleh UU Penerbangan, bukan UUPK. Perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tiket merupakan alat bukti perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dan pengangkut. [HAL 84-91] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menunjukkan bahwa pengalihan maskapai dari Super Air Jet ke Lion Air dilakukan berdasarkan Permenhub PM 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Tergugat II dalil telah memenuhi kewajiban informasi dengan mengirimkan pengumuman via email dan WhatsApp pada tanggal 15 November 2022 pukul 16:06 WIB (sekitar 27 jam sebelum keberangkatan), yang memenuhi syarat pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelum penerbangan. Pengumuman tersebut memberikan opsi kepada penumpang untuk menerima pengalihan, menolak, atau meminta refund 100%. Penggugat tidak menggunakan opsi tersebut dan justru menggunakan tiket Lion Air, sehingga tidak ada kerugian. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait Pasal 8 UUPK karena tidak relevan dengan konteks penerbangan dan tidak ada bukti janji yang dilanggar, serta menegaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atau permintaan ganti rugi sesuai prosedur sebelum menggugat. [HAL 91-134] Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dengan membuktikan bahwa harga tiket Lion Air (Rp 2.023.580 - Rp 2.023.600) lebih murah daripada Super Air Jet (Rp 1.074.580 - Rp 1.937.100) untuk rute Makassar-Jakarta, sehingga dalil selisih harga Rp 527.200 adalah keliru dan mengada-ada. Tergugat II juga menolak dalil PMH dengan membantah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata: (1) perbuatan melawan hukum tidak ada karena Tergugat II telah mematuhi UU Penerbangan dan Permenhub PM 89/2015; (2) tidak ada kesalahan (kesengajaan/kelalaian) karena pemberitahuan dilakukan 27 jam sebelumnya dengan opsi refund/reschedule; (3) tidak ada kerugian karena Penggugat menyetujui pengalihan secara implisit dengan menggunakan tiket Lion Air untuk terbang dari Makassar ke Jakarta pada 16 November 2022 (terbukti dari flight history dan manifest); (4) tidak ada hubungan kausal karena tidak ada kerugian yang diderita. Tergugat II menolak tuntutan biaya advokat Rp 100.000.000 karena penggunaan advokat bukan kewajiban hukum dan yurisprudensi MA menyatakan biaya ini menjadi tanggung jawab sendiri. Tergugat II menolak tuntutan kerugian immateriil Rp 200.000.000 karena Penggugat tidak merinci kerugian dan yurisprudensi MA membatasi ganti rugi immateriil hanya untuk kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat II menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena bertentangan dengan Pasal 606a Rv yang tidak berlaku untuk gugatan pembayaran uang. Terakhir, Tergugat II menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat ketat SEMA No. 3 Tahun 2000." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 54739, + "summary": "[HAL 1-18] Penggugat Rizal menggugat Tergugat I (PT Global Tiket Network/tiket.com) dan Tergugat II (PT Super Air Jet) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan UU No. 8/1999. Penggugat dalil bahwa ia memesan tiket Super Air Jet untuk rute Makassar-Jakarta tanggal 16 November 2022 melalui tiket.com dengan Order ID #1215371963 dan membayar Rp 2.321.660, namun pada hari keberangkatan ia diberitahu via email no-reply@lionair.co.id bahwa maskapai diganti menjadi Lion Air (JT-0875) tanpa konfirmasi sebelumnya. Penggugat mendalilkan hal ini melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan informasi yang benar, serta merupakan PMH karena kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil (selisih harga tiket Lion Air Rp 1.794.460 vs Super Air Jet Rp 2.321.660, selisih Rp 527.200) dan immateriil. Penggugat juga menuntut biaya advokat Rp 100.000.000 dan kerugian immateriil Rp 200.000.000, total Rp 300.527.200, serta uang paksa Rp 10.000.000/hari. Mediasi gagal. [HAL 19-33] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi *niet ontvankelijke verklaard* karena Penggugat tidak hadir mediasi tanpa alasan sah, serta *error in persona* karena seharusnya menggugat Lion Air, bukan agen tiket. Tergugat I dalil bahwa ia hanya agen yang telah menyerahkan tiket Super Air Jet sesuai pesanan, dan perubahan maskapai/jadwal adalah kewenangan maskapai (Tergugat II/Lion Group). Tergugat I menyatakan Penggugat menerima notifikasi perubahan via SMS/WA dari maskapai, tidak pernah komplain saat itu, dan akhirnya menggunakan tiket Lion Air, sehingga terjadi kesepakatan baru dan tidak ada kerugian. Tergugat I menolak tuntutan biaya advokat dan immateriil sebagai tidak berdasar. [HAL 34-46] Tergugat II mengajukan eksepsi *exceptio obscuur libel* (gugatan tidak jelas) karena Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukumnya dengan Penggugat berbasis perjanjian pengangkutan udara (tiket), sehingga sengketa seharusnya diajukan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang melarang pencampuran kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan karena memiliki sumber hukum, syarat pemenuhan, dan perhitungan ganti rugi yang berbeda. Tergugat II menuntut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 47-55] Tergugat II memperkuat eksepsi *obscuur libel* dengan dalil bahwa Penggugat keliru menggunakan dasar hukum UU Perlindungan Konsumen (UUPK) padahal hubungan hukum penerbangan diatur secara khusus oleh UU Penerbangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Tergugat II juga menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan alamat Tergugat II di gugatan (menyebutkan Jl. Gajah Mada, padahal alamat resmi adalah Jl. Kaji No. 10), yang dianggap sebagai cacat formil membuat gugatan kabur. [HAL 56-65] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena berdasarkan Pasal 23 UUPK, sengketa konsumen harus diajukan di pengadilan tempat kedudukan konsumen (Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan), bukan tempat kedudukan tergugat. Selain itu, Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik PT Lion Mentari Airlines (pemilik Lion Air) sebagai tergugat padahal dalil Penggugat menuduh Lion Air melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, serta tidak menarik Mariana Tyas Sohirman yang terbang bersama Penggugat. [HAL 66-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* terkait kekeliruan identitas Tergugat I (Penggugat menyebut \"PT. Global Tiket Network (Tiket.com)\" padahal nama resmi adalah \"PT. Global Tiket Network\") dan salah sasaran pihak yang digugat. Tergugat II berargumen bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa pemberitahuan pengalihan maskapai dilakukan oleh Lion Air (bukan Tergugat I atau II), sehingga seharusnya yang digugat adalah Lion Air, bukan Tergugat II. [HAL 76-83] Dalam pokok perkara, Tergugat II menegaskan bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah perjanjian pengangkutan udara berdasarkan tiket, yang diatur oleh UU Penerbangan, bukan UUPK. Perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tiket merupakan alat bukti perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dan pengangkut. [HAL 84-91] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menunjukkan bahwa pengalihan maskapai dari Super Air Jet ke Lion Air dilakukan berdasarkan Permenhub PM 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Tergugat II dalil telah memenuhi kewajiban informasi dengan mengirimkan pengumuman via email dan WhatsApp pada tanggal 15 November 2022 pukul 16:06 WIB (sekitar 27 jam sebelum keberangkatan), yang memenuhi syarat pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelum penerbangan. Pengumuman tersebut memberikan opsi kepada penumpang untuk menerima pengalihan, menolak, atau meminta refund 100%. Penggugat tidak menggunakan opsi tersebut dan justru menggunakan tiket Lion Air, sehingga tidak ada kerugian. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait Pasal 8 UUPK karena tidak relevan dengan konteks penerbangan dan tidak ada bukti janji yang dilanggar, serta menegaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atau permintaan ganti rugi sesuai prosedur sebelum menggugat. [HAL 91-134] Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dengan membuktikan bahwa harga tiket Lion Air (Rp 2.023.580 - Rp 2.023.600) lebih murah daripada Super Air Jet (Rp 1.074.580 - Rp 1.937.100) untuk rute Makassar-Jakarta, sehingga dalil selisih harga Rp 527.200 adalah keliru dan mengada-ada. Tergugat II juga menolak dalil PMH dengan membantah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata: (1) perbuatan melawan hukum tidak ada karena Tergugat II telah mematuhi UU Penerbangan dan Permenhub PM 89/2015; (2) tidak ada kesalahan (kesengajaan/kelalaian) karena pemberitahuan dilakukan 27 jam sebelumnya dengan opsi refund/reschedule; (3) tidak ada kerugian karena Penggugat menyetujui pengalihan secara implisit dengan menggunakan tiket Lion Air untuk terbang dari Makassar ke Jakarta pada 16 November 2022 (terbukti dari flight history dan manifest); (4) tidak ada hubungan kausal karena tidak ada kerugian yang diderita. Tergugat II menolak tuntutan biaya advokat Rp 100.000.000 karena penggunaan advokat bukan kewajiban hukum dan yurisprudensi MA menyatakan biaya ini menjadi tanggung jawab sendiri. Tergugat II menolak tuntutan kerugian immateriil Rp 200.000.000 karena Penggugat tidak merinci kerugian dan yurisprudensi MA membatasi ganti rugi immateriil hanya untuk kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat II menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena bertentangan dengan Pasal 606a Rv yang tidak berlaku untuk gugatan pembayaran uang. Terakhir, Tergugat II menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat ketat SEMA No. 3 Tahun 2000. [HAL 134-139] Tergugat II berargumen lebih lanjut bahwa tuntutan putusan serta merta tidak masuk dalam kategori pengecualian SEMA 3/2000 karena gugatan didasarkan pada bukti yang dibantah, bukan utang-piutang pasti, bukan sewa-menyewa, bukan pembagian harta perkawinan, tidak ada jaminan eksekusi, dan bukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Tergugat II menekankan bahwa Penggugat tidak memberikan jaminan sesuai angka 7 SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001, sehingga eksekusi serta merta harus ditolak. Tergugat II juga menegaskan bahwa dalil PMH Penggugat tidak berdasar karena Tergugat II telah memenuhi kewajiban informasi dan Penggugat telah terbang dengan selamat menggunakan Lion Air, sehingga tidak ada kerugian materiil maupun immateriil. [HAL 140-143] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-8 (tiket, email, surat klaim), namun tidak mengajukan saksi. Tergugat I mengajukan bukti TI-1 hingga TI-4 (akta pendirian, e-ticket Sriwijaya Air dan Super Air Jet). Tergugat II mengajukan bukti TII-1 hingga TII-29 (data perusahaan, SOP, broadcast pengumuman, manifest, harga tiket, dan komunikasi dengan BPKN) untuk membuktikan bahwa pengalihan maskapai dilakukan sesuai prosedur dan Penggugat telah terbang. [HAL 144-151] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat I dan II. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)/ *Error in Persona* karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, padahal dalil gugatan menuduh Lion Air melakukan perbuatan tersebut. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar: Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.462.000." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-18] Penggugat Rizal menggugat Tergugat I (PT Global Tiket Network/tiket.com) dan Tergugat II (PT Super Air Jet) atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasar Pasal 1365 KUHPerdata dan UU No. 8/1999. Penggugat dalil bahwa ia memesan tiket Super Air Jet untuk rute Makassar-Jakarta tanggal 16 November 2022 melalui tiket.com dengan Order ID #1215371963 dan membayar Rp 2.321.660, namun pada hari keberangkatan ia diberitahu via email no-reply@lionair.co.id bahwa maskapai diganti menjadi Lion Air (JT-0875) tanpa konfirmasi sebelumnya. Penggugat mendalilkan hal ini melanggar hak konsumen atas kenyamanan dan informasi yang benar, serta merupakan PMH karena kesengajaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian materiil (selisih harga tiket Lion Air Rp 1.794.460 vs Super Air Jet Rp 2.321.660, selisih Rp 527.200) dan immateriil. Penggugat juga menuntut biaya advokat Rp 100.000.000 dan kerugian immateriil Rp 200.000.000, total Rp 300.527.200, serta uang paksa Rp 10.000.000/hari. Mediasi gagal. [HAL 19-33] Tergugat I membantah seluruh dalil, mengajukan eksepsi *niet ontvankelijke verklaard* karena Penggugat tidak hadir mediasi tanpa alasan sah, serta *error in persona* karena seharusnya menggugat Lion Air, bukan agen tiket. Tergugat I dalil bahwa ia hanya agen yang telah menyerahkan tiket Super Air Jet sesuai pesanan, dan perubahan maskapai/jadwal adalah kewenangan maskapai (Tergugat II/Lion Group). Tergugat I menyatakan Penggugat menerima notifikasi perubahan via SMS/WA dari maskapai, tidak pernah komplain saat itu, dan akhirnya menggunakan tiket Lion Air, sehingga terjadi kesepakatan baru dan tidak ada kerugian. Tergugat I menolak tuntutan biaya advokat dan immateriil sebagai tidak berdasar. [HAL 34-46] Tergugat II mengajukan eksepsi *exceptio obscuur libel* (gugatan tidak jelas) karena Penggugat mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH. Tergugat II dalil bahwa hubungan hukumnya dengan Penggugat berbasis perjanjian pengangkutan udara (tiket), sehingga sengketa seharusnya diajukan sebagai wanprestasi, bukan PMH. Tergugat II merujuk pada doktrin dan yurisprudensi yang melarang pencampuran kedua dasar hukum tersebut dalam satu gugatan karena memiliki sumber hukum, syarat pemenuhan, dan perhitungan ganti rugi yang berbeda. Tergugat II menuntut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. [HAL 47-55] Tergugat II memperkuat eksepsi *obscuur libel* dengan dalil bahwa Penggugat keliru menggunakan dasar hukum UU Perlindungan Konsumen (UUPK) padahal hubungan hukum penerbangan diatur secara khusus oleh UU Penerbangan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Tergugat II juga menyoroti kekeliruan Penggugat dalam mencantumkan alamat Tergugat II di gugatan (menyebutkan Jl. Gajah Mada, padahal alamat resmi adalah Jl. Kaji No. 10), yang dianggap sebagai cacat formil membuat gugatan kabur. [HAL 56-65] Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena berdasarkan Pasal 23 UUPK, sengketa konsumen harus diajukan di pengadilan tempat kedudukan konsumen (Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan), bukan tempat kedudukan tergugat. Selain itu, Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menarik PT Lion Mentari Airlines (pemilik Lion Air) sebagai tergugat padahal dalil Penggugat menuduh Lion Air melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, serta tidak menarik Mariana Tyas Sohirman yang terbang bersama Penggugat. [HAL 66-75] Tergugat II juga mengajukan eksepsi *error in persona* terkait kekeliruan identitas Tergugat I (Penggugat menyebut \"PT. Global Tiket Network (Tiket.com)\" padahal nama resmi adalah \"PT. Global Tiket Network\") dan salah sasaran pihak yang digugat. Tergugat II berargumen bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa pemberitahuan pengalihan maskapai dilakukan oleh Lion Air (bukan Tergugat I atau II), sehingga seharusnya yang digugat adalah Lion Air, bukan Tergugat II. [HAL 76-83] Dalam pokok perkara, Tergugat II menegaskan bahwa hubungan hukum antara Tergugat II dan Penggugat adalah perjanjian pengangkutan udara berdasarkan tiket, yang diatur oleh UU Penerbangan, bukan UUPK. Perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Tiket merupakan alat bukti perjanjian pengangkutan udara antara penumpang dan pengangkut. [HAL 84-91] Tergugat II membantah dalil PMH dengan menunjukkan bahwa pengalihan maskapai dari Super Air Jet ke Lion Air dilakukan berdasarkan Permenhub PM 89/2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan. Tergugat II dalil telah memenuhi kewajiban informasi dengan mengirimkan pengumuman via email dan WhatsApp pada tanggal 15 November 2022 pukul 16:06 WIB (sekitar 27 jam sebelum keberangkatan), yang memenuhi syarat pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelum penerbangan. Pengumuman tersebut memberikan opsi kepada penumpang untuk menerima pengalihan, menolak, atau meminta refund 100%. Penggugat tidak menggunakan opsi tersebut dan justru menggunakan tiket Lion Air, sehingga tidak ada kerugian. Tergugat II menolak dalil Penggugat terkait Pasal 8 UUPK karena tidak relevan dengan konteks penerbangan dan tidak ada bukti janji yang dilanggar, serta menegaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atau permintaan ganti rugi sesuai prosedur sebelum menggugat. [HAL 91-134] Tergugat II menolak dalil kerugian materiil dengan membuktikan bahwa harga tiket Lion Air (Rp 2.023.580 - Rp 2.023.600) lebih murah daripada Super Air Jet (Rp 1.074.580 - Rp 1.937.100) untuk rute Makassar-Jakarta, sehingga dalil selisih harga Rp 527.200 adalah keliru dan mengada-ada. Tergugat II juga menolak dalil PMH dengan membantah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata: (1) perbuatan melawan hukum tidak ada karena Tergugat II telah mematuhi UU Penerbangan dan Permenhub PM 89/2015; (2) tidak ada kesalahan (kesengajaan/kelalaian) karena pemberitahuan dilakukan 27 jam sebelumnya dengan opsi refund/reschedule; (3) tidak ada kerugian karena Penggugat menyetujui pengalihan secara implisit dengan menggunakan tiket Lion Air untuk terbang dari Makassar ke Jakarta pada 16 November 2022 (terbukti dari flight history dan manifest); (4) tidak ada hubungan kausal karena tidak ada kerugian yang diderita. Tergugat II menolak tuntutan biaya advokat Rp 100.000.000 karena penggunaan advokat bukan kewajiban hukum dan yurisprudensi MA menyatakan biaya ini menjadi tanggung jawab sendiri. Tergugat II menolak tuntutan kerugian immateriil Rp 200.000.000 karena Penggugat tidak merinci kerugian dan yurisprudensi MA membatasi ganti rugi immateriil hanya untuk kasus kematian, luka berat, atau penghinaan. Tergugat II menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena bertentangan dengan Pasal 606a Rv yang tidak berlaku untuk gugatan pembayaran uang. Terakhir, Tergugat II menolak putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat ketat SEMA No. 3 Tahun 2000. [HAL 134-139] Tergugat II berargumen lebih lanjut bahwa tuntutan putusan serta merta tidak masuk dalam kategori pengecualian SEMA 3/2000 karena gugatan didasarkan pada bukti yang dibantah, bukan utang-piutang pasti, bukan sewa-menyewa, bukan pembagian harta perkawinan, tidak ada jaminan eksekusi, dan bukan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Tergugat II menekankan bahwa Penggugat tidak memberikan jaminan sesuai angka 7 SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001, sehingga eksekusi serta merta harus ditolak. Tergugat II juga menegaskan bahwa dalil PMH Penggugat tidak berdasar karena Tergugat II telah memenuhi kewajiban informasi dan Penggugat telah terbang dengan selamat menggunakan Lion Air, sehingga tidak ada kerugian materiil maupun immateriil. [HAL 140-143] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 hingga P-8 (tiket, email, surat klaim), namun tidak mengajukan saksi. Tergugat I mengajukan bukti TI-1 hingga TI-4 (akta pendirian, e-ticket Sriwijaya Air dan Super Air Jet). Tergugat II mengajukan bukti TII-1 hingga TII-29 (data perusahaan, SOP, broadcast pengumuman, manifest, harga tiket, dan komunikasi dengan BPKN) untuk membuktikan bahwa pengalihan maskapai dilakukan sesuai prosedur dan Penggugat telah terbang. [HAL 144-151] Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa eksepsi Tergugat I dan II. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)/ *Error in Persona* karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai secara sepihak, padahal dalil gugatan menuduh Lion Air melakukan perbuatan tersebut. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar: Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.462.000." + }, + "read": { + "input_chars": 8968, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (agen tiket) dan Tergugat II (maskapai) atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait pengalihan maskapai penerbangan tanpa konfirmasi yang dianggap merugikan. Penggugat menuntut ganti rugi materiil, immateriil, biaya advokat, dan uang paksa. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan kurang pihak dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memesan tiket penerbangan melalui Tergugat I dan melakukan pembayaran.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pemberitahuan bahwa maskapai penerbangan diganti dari Super Air Jet menjadi Lion Air pada hari keberangkatan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menggunakan tiket penerbangan Lion Air untuk terbang dari Makassar ke Jakarta pada tanggal 16 November 2022.", + "page": 140, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengikutsertakan PT Lion Mentari Airlines sebagai tergugat dalam gugatan tersebut.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai agen tiket dan Tergugat II sebagai maskapai penerbangan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum akibat pengalihan maskapai penerbangan dari Super Air Jet menjadi Lion Air tanpa konfirmasi sebelumnya, yang dianggap melanggar hak konsumen dan menimbulkan kerugian materiil serta immateriil. Penggugat menuntut ganti rugi atas selisih harga tiket, kerugian immateriil, biaya advokat, dan uang paksa. Tergugat I membantah dengan alasan hanya bertindak sebagai agen dan perubahan merupakan kewenangan maskapai, sementara Tergugat II membantah dengan alasan telah memenuhi kewajiban informasi sesuai regulasi penerbangan dan Penggugat telah menggunakan tiket tersebut. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai secara sepihak sesuai dalil gugatan. Akibat pengabulan eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai agen tiket dan Tergugat II sebagai maskapai penerbangan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum akibat pengalihan maskapai penerbangan dari Super Air Jet menjadi Lion Air tanpa konfirmasi sebelumnya, yang dianggap melanggar hak konsumen dan menimbulkan kerugian materiil serta immateriil. Penggugat menuntut ganti rugi atas selisih harga tiket, kerugian immateriil, biaya advokat, dan uang paksa. Tergugat I membantah dengan alasan hanya bertindak sebagai agen dan perubahan merupakan kewenangan maskapai, sementara Tergugat II membantah dengan alasan telah memenuhi kewajiban informasi sesuai regulasi penerbangan dan Penggugat telah menggunakan tiket tersebut. Dalam persidangan, Majelis Hakim memeriksa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai secara sepihak sesuai dalil gugatan. Akibat pengabulan eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa pokok perkara, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memesan tiket penerbangan melalui Tergugat I dan melakukan pembayaran.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menerima pemberitahuan bahwa maskapai penerbangan diganti dari Super Air Jet menjadi Lion Air pada hari keberangkatan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menggunakan tiket penerbangan Lion Air untuk terbang dari Makassar ke Jakarta pada tanggal 16 November 2022.", + "page": 140, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengikutsertakan PT Lion Mentari Airlines sebagai tergugat dalam gugatan tersebut.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Lion Air sebagai pihak yang melakukan pengalihan maskapai.", + "page": 144, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya pesan tiket lewat agen dan bayar, eh pas hari H baru dikasih tahu maskapainya diganti jadi Lion Air tanpa konfirmasi dulu, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17833, + "candidates": [ + "Pasal 1237 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1237: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang risiko barang (risiko perikatan) dalam perikatan untuk memberikan barang tertentu. Masalah dalam pertanyaan adalah penggantian maskapai (jasa/pelayanan) dan hak atas ganti rugi akibat perubahan sepihak, bukan mengenai hilangnya risiko barang fisik sejak perikatan lahir. Tidak ada hubungan substantif dengan isu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam konteks jasa penerbangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam pertanyaan, pengguna ingin tahu apakah bisa meminta ganti rugi karena maskapai diganti tanpa konfirmasi (pelanggaran perjanjian/wanprestasi). Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian pemesanan tiket." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada kreditur untuk memaksa pemenuhan atau menuntut pembatalan perjanjian beserta ganti rugi. Dalam konteks pertanyaan, jika maskapai diganti, pengguna dapat memilih untuk membatalkan perjanjian (dan menuntut ganti rugi) atau memaksa pemenuhan sesuai janji awal. Pasal ini relevan sebagai kerangka hukum untuk menuntut akibat hukum dari ketidakpatuhan pihak lawan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan apa itu persetujuan (perjanjian). Meskipun perjanjian ada, pasal ini bersifat definisional umum dan tidak mengatur secara spesifik hak atau kewajiban untuk menuntut ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian atau perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Pertanyaan tidak mempersoalkan apakah perjanjiannya sah atau tidak, melainkan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran isi perjanjian (penggantian maskapai). Pasal ini tidak menjawab pertanyaan tentang hak atas ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini menjadi dasar bahwa agen/maskapai wajib melaksanakan apa yang dipesan (tiket Super Air Jet) dan tidak boleh mengubahnya sepihak tanpa persetujuan. Pelanggaran terhadap prinsip 'pacta sunt servanda' ini menjadi dasar tuntutan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pertanyaan, pengguna mendalilkan adanya tindakan sepihak yang merugikan (ganti maskapai tanpa konfirmasi). Jika gugatan wanprestasi sulit dibuktikan atau dipilih, pasal ini menjadi alternatif dasar hukum untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Putusan juga menyebutkan dalil PMH, sehingga pasal ini relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata untuk penghinaan (injuri) untuk pemulihan nama baik. Masalah dalam pertanyaan adalah sengketa kontrak/jasa penerbangan, bukan sengketa pencemaran nama baik atau penghinaan. Tidak ada hubungan substantif dengan fakta perkara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 134903, + "completion_tokens": 7768 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..351243d4a4b2d6a48c9a64df63766ae0dfb4911d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_269_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.132, + "query": 9.529, + "relevance": 26.835, + "total": 104.537 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26749, + "marked_chars": 26821 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26821, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk anaknya yang masih di bawah umur. Sengketa ini muncul karena adanya kendala hukum dalam menandatangani perpanjangan perjanjian kredit akibat status hukum anak yang belum cakap. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menandatangani perpanjangan kredit tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 22 November 2002.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Kenneth Fernando Togu Simanjuntak yang lahir pada 15 September 2011.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki hutang kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Supradanamas sebesar Rp1.800.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pinjaman kredit tersebut telah diperpanjang dengan addendum dan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenneth Fernando Togu Simanjuntak masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperpanjang jangka waktu pinjaman kredit sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan hutang kredit di sebuah bank perkreditan rakyat yang jatuh tempo. Dalam proses perpanjangan kredit tersebut, muncul kendala hukum karena salah satu ahli waris, yaitu anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tahun 2011, masih berusia di bawah 20 tahun dan belum menikah sehingga tidak cakap hukum untuk menandatangani perjanjian. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon serta menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini. Hakim kemudian menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-lakinya tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya dalam menandatangani perpanjangan perjanjian kredit di bank tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan wali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait anaknya yang masih di bawah umur. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan hutang kredit di sebuah bank perkreditan rakyat yang jatuh tempo. Dalam proses perpanjangan kredit tersebut, muncul kendala hukum karena salah satu ahli waris, yaitu anak laki-laki Pemohon yang lahir pada tahun 2011, masih berusia di bawah 20 tahun dan belum menikah sehingga tidak cakap hukum untuk menandatangani perjanjian. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon serta menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini. Hakim kemudian menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak laki-lakinya tersebut dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya dalam menandatangani perpanjangan perjanjian kredit di bank tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 22 November 2002.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Kenneth Fernando Togu Simanjuntak yang lahir pada 15 September 2011.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki hutang kredit di PT Bank Perkreditan Rakyat Supradanamas sebesar Rp1.800.000.000,00.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pinjaman kredit tersebut telah diperpanjang dengan addendum dan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2024.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kenneth Fernando Togu Simanjuntak masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperpanjang jangka waktu pinjaman kredit sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan hutang bank, tapi anak saya masih kecil dan belum bisa tanda tangan perpanjangan pinjaman, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11558, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur definisi 'belum dewasa' (kurang dari 21 tahun dan belum kawin) yang menjadi dasar hukum mengapa anak Pemohon tidak cakap melakukan perbuatan hukum (menandatangani perjanjian kredit). Hakim menggunakan pasal ini sebagai premis utama untuk menetapkan bahwa anak tersebut memerlukan wali/wakil, sehingga menjawab inti pertanyaan tentang prosedur hukum bagi anak kecil yang memiliki keterbatasan cakap hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13429, + "completion_tokens": 870 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b9962be37a04bc55d850fbb381f1cb936537fb3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 148.081, + "query": 13.29, + "relevance": 37.287, + "total": 198.701 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32814, + "marked_chars": 32904 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut\nakan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan tanpa hadirnya\nTergugat I dan Tergugat II (Verstek);\n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;\n4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan kewajiban\nmembayar sisa hutang pokoknya secara tanggung renteng kepada Penggugat\nsejumlah Rp93.750.000,00(sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu\nrupiah) secara tunai;\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar\nbunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari hutang pokok, yakni sejumlah\n6% x Rp93.750.000,00 = Rp5.625.000,00(lima juta enam ratus dua pu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32904, + "frame": "Penggugat [ZHANG HONG] menggugat Tergugat I [LYDIA] dan Tergugat II [WANG YIBO] (BOBI) atas sengketa pengembalian pinjaman uang yang tidak dilunasi. Penggugat meminta pembayaran sisa hutang pokok, bunga keterlambatan, ganti rugi jasa pengacara, dan dwangsom. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, yaitu pembayaran sisa hutang pokok dan bunga, serta menolak tuntutan ganti rugi pengacara dan dwangsom.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 29 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp9.316.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp38.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- kepada Tergugat II setelah Tergugat II pulang ke Indonesia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp11.684.000,- kepada Tergugat II pada tanggal 26 April 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- kepada Tergugat II pada tanggal 26 April 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan sebagian hutang kepada Penggugat melalui Saksi sebanyak 6 kali dengan total sebesar Rp8.250.000,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran dwangsom kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [ZHANG HONG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I [LYDIA] dan Tergugat II [WANG YIBO] (BOBI) terkait sengketa pengembalian pinjaman uang. Penggugat mendalilkan telah memberikan sejumlah uang tunai dan transfer kepada para Tergugat dengan total pinjaman sebesar Rp102.000.000,-, namun para Tergugat hanya mengembalikan sebagian sebesar Rp8.250.000,- sehingga tersisa hutang sebesar Rp93.750.000,- yang belum dilunasi meskipun telah dilakukan penagihan berkali-kali melalui chat dan surat somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pengembalian hutang setelah melalui masa tenggang dalam surat somasi terakhir. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng membayar sisa hutang pokok sebesar Rp93.750.000,- serta bunga sebesar 6% per tahun yang diperhitungkan sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai hutang lunas. Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi jasa pengacara dan dwangsom ditolak oleh Pengadilan karena tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan yurisprudensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [ZHANG HONG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat I [LYDIA] dan Tergugat II [WANG YIBO] (BOBI) terkait sengketa pengembalian pinjaman uang. Penggugat mendalilkan telah memberikan sejumlah uang tunai dan transfer kepada para Tergugat dengan total pinjaman sebesar Rp102.000.000,-, namun para Tergugat hanya mengembalikan sebagian sebesar Rp8.250.000,- sehingga tersisa hutang sebesar Rp93.750.000,- yang belum dilunasi meskipun telah dilakukan penagihan berkali-kali melalui chat dan surat somasi. Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pengembalian hutang setelah melalui masa tenggang dalam surat somasi terakhir. Pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng membayar sisa hutang pokok sebesar Rp93.750.000,- serta bunga sebesar 6% per tahun yang diperhitungkan sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai hutang lunas. Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi jasa pengacara dan dwangsom ditolak oleh Pengadilan karena tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan yurisprudensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp10.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 29 September 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mentransfer uang sebesar Rp9.316.000,- ke rekening Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp38.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 28 September 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,- kepada Tergugat I pada tanggal 30 September 2020.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- kepada Tergugat II setelah Tergugat II pulang ke Indonesia.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp11.684.000,- kepada Tergugat II pada tanggal 26 April 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,- kepada Tergugat II pada tanggal 26 April 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah mengembalikan sebagian hutang kepada Penggugat melalui Saksi sebanyak 6 kali dengan total sebesar Rp8.250.000,-.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melayangkan surat somasi sebanyak 3 kali kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menagih hutang.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,-.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran dwangsom kepada Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke dua orang ini lewat transfer dan tunai, tapi mereka cuma bayar sebagian dan sisa hutangnya tidak mau dilunasi meski sudah saya tegur berkali-kali, kenapa mereka tidak mau bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32814, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1307 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1307: Penetapan hukuman dimaksudkan sebagai ganti penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang diderita kreditur karena tidak dipenuhi perikatan pokok. Ia tidak dapat menuntut utang pokok dan hukumannya bersama-sama, kecuali jika hukuman itu ditetapkan hanya untuk terlambatnya pemenuhan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi (kegagalan memenuhi perikatan), yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah ketidakmauan debitur melunasi sisa hutang setelah ditegur (dinyatakan lalai). Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini sebagai dasar hukum untuk menyatakan tergugat wanprestasi dan mewajibkan pembayaran sisa hutang serta bunga, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah yang ditanyakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1307 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur untuk menuntut ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan pokok. Dalam pertanyaan, penggugat menagih sisa hutang dan implikasinya adalah tuntutan atas akibat hukum dari ketidakpatuhan tersebut. Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan tuntutan bunga sebagai akibat dari wanprestasi, sehingga pasal ini relevan sebagai kerangka hukum untuk menilai hak penggantian kerugian akibat tidak lunasnya hutang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1307 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21285, + "completion_tokens": 1610 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6402ecf9178f858b880090ddf7a338bc4dab3d93 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_26_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.003, + "query": 6.027, + "relevance": 24.309, + "total": 131.359 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29906, + "marked_chars": 29987 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29987, + "frame": "Pemohon Muhammad Gusti Romeo Bin Muhammad Rapsel Ali mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama dalam identitas diri (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta izin untuk memperbaiki nama ayah dan ibu kandungnya agar sesuai dengan data resmi, guna keperluan administrasi ahli waris. Permohonan ini tidak dapat diterima oleh hakim karena ketidakjelasan hubungan antara dalil (posita) dan permintaan (petitum) dalam surat permohonannya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Muhammad Gusti Romeo Bin Muhammad Rapsel Ali mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ayah kandungnya dalam Akta Kelahiran tertulis sebagai Muh. Rapsel Ali dan seharusnya Muhammad Rapsel Ali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ibu kandungnya dalam Akta Kelahiran tertulis sebagai Deniari Alwi Hamu dan seharusnya Deniary Rachmah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama lengkapnya dalam Kartu Keluarga tertulis sebagai Moh. Gusty Romeo dan seharusnya Muhammad Gusti Romeo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ayah kandungnya dalam Kartu Keluarga tertulis sebagai Moh. Rapsel Ali dan seharusnya Muhammad Rapsel Ali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa Surat Keterangan dari Kelurahan Kembangan Selatan menyatakan bahwa Deniary Rachmah dan Deniari Alwi Hamu adalah satu orang yang sama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa ayah kandungnya, Muhammad Rapsel Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa perbaikan nama tersebut diperlukan untuk keperluan administrasi ahli waris dari almarhum ayah kandungnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena ketidakjelasan (obscuur libel) antara posita dan petitum permohonan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Muhammad Gusti Romeo Bin Muhammad Rapsel Ali mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua dan nama dirinya sendiri dalam dokumen identitas (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk). Pemohon dalilkan adanya ketidaksesuaian nama ayah kandungnya (dari Muh. Rapsel Ali menjadi Muhammad Rapsel Ali) dan ibu kandungnya (dari Deniari Alwi Hamu menjadi Deniary Rachmah) dalam Akta Kelahiran, serta ketidaksesuaian nama lengkap dan nama ayah dalam Kartu Keluarga. Pemohon menyatakan bahwa perbaikan ini diperlukan untuk keperluan administrasi ahli waris mengingat ayah kandungnya telah meninggal dunia. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara uraian fakta (posita) yang memuat detail perubahan nama yang diinginkan dengan permintaan (petitum) yang tidak mencantumkan nomor akta dan detail perubahan secara spesifik. Akibatnya, Hakim menyatakan permohonan tersebut kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Muhammad Gusti Romeo Bin Muhammad Rapsel Ali mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama orang tua dan nama dirinya sendiri dalam dokumen identitas (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk). Pemohon dalilkan adanya ketidaksesuaian nama ayah kandungnya (dari Muh. Rapsel Ali menjadi Muhammad Rapsel Ali) dan ibu kandungnya (dari Deniari Alwi Hamu menjadi Deniary Rachmah) dalam Akta Kelahiran, serta ketidaksesuaian nama lengkap dan nama ayah dalam Kartu Keluarga. Pemohon menyatakan bahwa perbaikan ini diperlukan untuk keperluan administrasi ahli waris mengingat ayah kandungnya telah meninggal dunia. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara uraian fakta (posita) yang memuat detail perubahan nama yang diinginkan dengan permintaan (petitum) yang tidak mencantumkan nomor akta dan detail perubahan secara spesifik. Akibatnya, Hakim menyatakan permohonan tersebut kabur (obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Muhammad Gusti Romeo Bin Muhammad Rapsel Ali mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan nama orang tua dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ayah kandungnya dalam Akta Kelahiran tertulis sebagai Muh. Rapsel Ali dan seharusnya Muhammad Rapsel Ali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ibu kandungnya dalam Akta Kelahiran tertulis sebagai Deniari Alwi Hamu dan seharusnya Deniary Rachmah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama lengkapnya dalam Kartu Keluarga tertulis sebagai Moh. Gusty Romeo dan seharusnya Muhammad Gusti Romeo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa nama ayah kandungnya dalam Kartu Keluarga tertulis sebagai Moh. Rapsel Ali dan seharusnya Muhammad Rapsel Ali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa Surat Keterangan dari Kelurahan Kembangan Selatan menyatakan bahwa Deniary Rachmah dan Deniari Alwi Hamu adalah satu orang yang sama.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa ayah kandungnya, Muhammad Rapsel Ali, telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon dalilkan bahwa perbaikan nama tersebut diperlukan untuk keperluan administrasi ahli waris dari almarhum ayah kandungnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena ketidakjelasan (obscuur libel) antara posita dan petitum permohonan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin memperbaiki nama orang tua dan nama saya sendiri di akta kelahiran dan kartu keluarga karena ada kesalahan penulisan, tapi permohonannya ditolak karena dianggap tidak jelas, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8880, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perdata terkait perkawinan). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perbaikan data administrasi kependudukan (akta kelahiran) yang merupakan inti pertanyaan. Selain itu, dalam pertimbangan hakim, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum kekuatan pembuktian surat (alat bukti), bukan sebagai dasar materiil untuk menyelesaikan sengketa perbaikan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12892, + "completion_tokens": 1120 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_272_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_272_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d0ee3fbe69357d2bad901953d276e6de84afbc2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_272_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,121 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_272_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 28, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.004, + "query": 4.556, + "relevance": 0.001, + "total": 95.602 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 81539, + "marked_chars": 81782 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n- Mengabulkan eksepsi Tergugat yaitu Tentang Gugatan Penggugat\nKurang Pihak;\nHalaman 26 dari 28 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 26\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nVerklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul\ndalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp 970.000; (sembilan ratus\ntujuh puluh ribu rupiah);\n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh\nkami, Esthar Oktavi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati,\nSH dan Yuswardi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n272/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt Tanggal 21 Maret 2023 putusan tersebut pada hari\nRabu, tanggal 24 J" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 81782, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata antara Budiyanoto sebagai Penggugat melawan Tjhang Saw En sebagai Tergugat yang bersengketa atas status kepemilikan dan pembatalan risalah lelang atas tanah dan bangunan yang objeknya telah beralih nama sertifikat dari Penggugat ke Tergugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, membatalkan risalah lelang, dan mengembalikan sertifikat atas nama Penggugat. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena gugatan kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pembatalan risalah lelang atas nama Tergugat dan pembatalan sertifikat hak guna bangunan yang telah dialihkan menjadi atas nama Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan tersebut merupakan sengketa atas keputusan tata usaha negara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan gugatan ini merupakan pengulangan perkara yang telah diputus dalam perkara sebelumnya.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan Penggugat tidak menyertakan KPKNL, PT Bank BNI, dan istri Penggugat sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL atas permohonan PT Bank BNI, sehingga kedua instansi tersebut harus disertakan sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat juga melibatkan istri Penggugat dalam dalil kepemilikan separo harta perkawinan, sehingga istri Penggugat harus disertakan sebagai pihak.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Budiyanoto menggugat Tjhang Saw En di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa Tjhang Saw En bukan pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang objeknya telah dialihkan sertifikatnya dari nama Budiyanoto ke nama Tjhang Saw En melalui lelang. Budiyanoto mendalilkan bahwa lelang tersebut tidak sah karena dilakukan saat sengketa harta perkawinan masih berlangsung dan meminta pembatalan risalah lelang serta pengembalian sertifikat. Tjhang Saw En membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, ne bis in idem, dan gugatan kurang pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan ne bis in idem, namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan KPKNL, PT Bank BNI, dan istri Penggugat sebagai pihak yang terkait langsung dengan sengketa. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Budiyanoto menggugat Tjhang Saw En di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa Tjhang Saw En bukan pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang objeknya telah dialihkan sertifikatnya dari nama Budiyanoto ke nama Tjhang Saw En melalui lelang. Budiyanoto mendalilkan bahwa lelang tersebut tidak sah karena dilakukan saat sengketa harta perkawinan masih berlangsung dan meminta pembatalan risalah lelang serta pengembalian sertifikat. Tjhang Saw En membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, ne bis in idem, dan gugatan kurang pihak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan ne bis in idem, namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan KPKNL, PT Bank BNI, dan istri Penggugat sebagai pihak yang terkait langsung dengan sengketa. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang meminta pembatalan risalah lelang atas nama Tergugat dan pembatalan sertifikat hak guna bangunan yang telah dialihkan menjadi atas nama Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan gugatan tersebut merupakan sengketa atas keputusan tata usaha negara yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan gugatan ini merupakan pengulangan perkara yang telah diputus dalam perkara sebelumnya.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan Penggugat tidak menyertakan KPKNL, PT Bank BNI, dan istri Penggugat sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa pelaksanaan lelang dilakukan oleh KPKNL atas permohonan PT Bank BNI, sehingga kedua instansi tersebut harus disertakan sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat juga melibatkan istri Penggugat dalam dalil kepemilikan separo harta perkawinan, sehingga istri Penggugat harus disertakan sebagai pihak.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya sudah bayar utang bank, padahal sertifikat tanah saya sudah dilelang ke orang lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14238, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24376, + "completion_tokens": 826 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_273_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_273_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75e74131e110df07f992f6b016b16d1e67064a75 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_273_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_273_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.225, + "query": 3.569, + "relevance": 26.064, + "total": 124.904 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41405, + "marked_chars": 41522 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41522, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan bahwa nama 'Andry' dalam dokumen perkawinan dan kelahiran adalah satu orang yang sama dengan nama 'Hendrik' dalam KTP dan akta kematian almarhum mantan suaminya. Sengketa ini berpusat pada ketidaksesuaian nama dalam dokumen kependudukan yang menyulitkan Pemohon mengurus status perkawinannya setelah suami meninggal dunia. Pemohon meminta pengadilan menyatakan kesamaan identitas tersebut secara hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Andry pada tanggal 07 Maret 2010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada akhir tahun 2010, suami Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi antara keduanya sejak saat itu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menerima informasi dari keluarga suami pada tahun 2019 atau 2020 bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 akibat kecelakaan lalu lintas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan mengubah nama dari Andry menjadi Hendrik tanpa berdasarkan Penetapan Pengadilan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KTP baru dengan nama Hendrik digunakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian sehingga nama dalam akta kematian berbeda dengan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biodata Penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 06 Juni 2016 mencatat nama lengkap suami Pemohon sebagai Hendrikus W Andry.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama antara Andry dan Hendrik menyulitkan Pemohon dalam mengurus dokumen penting terkait status perkawinannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk menetapkan kesamaan nama Andry dan Hendrik ditolak oleh hakim karena dianggap tidak cukup bukti yang kuat dan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan administrasi identitas seseorang yang telah meninggal dunia.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Melda Susanto, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa nama 'Andry' yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran mantan suaminya adalah satu orang yang sama dengan nama 'Hendrik' yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian mantan suaminya. Pemohon menyatakan bahwa mantan suaminya pergi meninggalkan rumah pada akhir tahun 2010 dan meninggal dunia pada tahun 2017, namun ia menemukan bahwa mantan suaminya telah mengganti nama menjadi Hendrik tanpa penetapan pengadilan sebelumnya, yang menyebabkan ketidaksesuaian nama dalam dokumen kependudukan dan menyulitkan Pemohon mengurus status perkawinannya. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat dan kesaksian. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membenarkan perubahan nama tersebut, terutama mengingat subjeknya telah meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan administrasi identitas di kemudian hari. Akibat penolakan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Melda Susanto, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa nama 'Andry' yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran mantan suaminya adalah satu orang yang sama dengan nama 'Hendrik' yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kematian mantan suaminya. Pemohon menyatakan bahwa mantan suaminya pergi meninggalkan rumah pada akhir tahun 2010 dan meninggal dunia pada tahun 2017, namun ia menemukan bahwa mantan suaminya telah mengganti nama menjadi Hendrik tanpa penetapan pengadilan sebelumnya, yang menyebabkan ketidaksesuaian nama dalam dokumen kependudukan dan menyulitkan Pemohon mengurus status perkawinannya. Hakim memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat dan kesaksian. Namun, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut karena menilai bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membenarkan perubahan nama tersebut, terutama mengingat subjeknya telah meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan administrasi identitas di kemudian hari. Akibat penolakan ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Andry pada tanggal 07 Maret 2010 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada akhir tahun 2010, suami Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi antara keduanya sejak saat itu.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menerima informasi dari keluarga suami pada tahun 2019 atau 2020 bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2017 akibat kecelakaan lalu lintas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan mengubah nama dari Andry menjadi Hendrik tanpa berdasarkan Penetapan Pengadilan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KTP baru dengan nama Hendrik digunakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian sehingga nama dalam akta kematian berbeda dengan nama dalam Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Biodata Penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 06 Juni 2016 mencatat nama lengkap suami Pemohon sebagai Hendrikus W Andry.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama antara Andry dan Hendrik menyulitkan Pemohon dalam mengurus dokumen penting terkait status perkawinannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk menetapkan kesamaan nama Andry dan Hendrik ditolak oleh hakim karena dianggap tidak cukup bukti yang kuat dan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan administrasi identitas seseorang yang telah meninggal dunia.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dengan nama berbeda di KTP dan akta kematian, bagaimana saya bisa menyamakan nama untuk mengurus status perkawinan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17672, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami-istri. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai penyamaan nama dalam dokumen kependudukan (KTP dan Akta Kematian) untuk keperluan status perkawinan. Isu dalam pertanyaan adalah administrasi kependudukan dan pembuktian identitas, bukan sengketa harta benda atau hak piutang." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18542, + "completion_tokens": 1069 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_277_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_277_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d2d2a82277eb594fb0cabc054ba524d44df1299 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_277_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_277_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.281, + "query": 4.196, + "relevance": 14.21, + "total": 95.722 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26696, + "marked_chars": 26768 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26768, + "frame": "Pemohon Ivan Oktarizal mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, A. Zaini Saleh, meninggal dunia pada tahun 2005 namun belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian tersebut secara hukum agar dapat diterbitkan akta kematian untuk keperluan administrasi dan warisan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ivan Oktarizal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama A. Zaini Saleh dan Ibu Pemohon bernama Syarifah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 karena sakit dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Joglo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ayah Pemohon kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Ivan Oktarizal mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayahnya, A. Zaini Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat keterangan dari kelurahan, serta izin penggunaan tanah makam, dan didukung oleh kesaksian dari saudara kandung serta istri Pemohon yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi dan keluarga memberikan izin untuk pengurusan administrasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan yurisdiksinya dan menemukan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum berdasarkan fakta kematian yang telah terjadi namun belum dicatatkan. Hakim tunggal kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan bahwa A. Zaini Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 secara sah menurut hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil guna penerbitan akta kematian, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Ivan Oktarizal mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa ayahnya, A. Zaini Saleh, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat seperti kartu identitas, akta kelahiran, surat keterangan dari kelurahan, serta izin penggunaan tanah makam, dan didukung oleh kesaksian dari saudara kandung serta istri Pemohon yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi dan keluarga memberikan izin untuk pengurusan administrasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan yurisdiksinya dan menemukan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum berdasarkan fakta kematian yang telah terjadi namun belum dicatatkan. Hakim tunggal kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan bahwa A. Zaini Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 secara sah menurut hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil guna penerbitan akta kematian, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Ivan Oktarizal adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama A. Zaini Saleh dan Ibu Pemohon bernama Syarifah telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 karena sakit dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Joglo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian Ayah Pemohon kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan akta kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan masa mendatang untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ayah Pemohon.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum dicatatkan, bagaimana cara mengurus akta kematiannya agar bisa mengurus warisannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13146, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan pencatatan sipil (akta kematian) dan administrasi kependudukan, sehingga tidak ada hubungan substantif dengan isi pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13040, + "completion_tokens": 783 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_278_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_278_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a37040a71094a2e36b5e163775b617bae6004cf4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_278_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,101 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_278_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.274, + "query": 9.608, + "relevance": 0.0, + "total": 92.906 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37707, + "marked_chars": 37815 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut\nTergugat I yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di\npersidangan tidak hadir;\n2.\nMemeriksa dan memutus gugatan Penggugat dengan verstek;\n3.\nMenyatakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 tidak sah\ndigunakan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;\n4.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard);\n5.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini\nditaksir sebesar Rp. 12.290.000,- ( dua belas juta dua ratus sembilan puluh\nRibu Rupiah );\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023,\noleh kami : Dr.Florensani S. Kendenan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nserta Kristijan P. Djati,S.H., dan Yuswardi,S.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\npada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan\ndibantu Baik Mustikawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat tersebut, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I,\nTergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I.-\nHakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,\n1.\nKRISTIJAN P. DJATI,S.H. Dr.FLORENSANI S. KENDENAN,S.H.,M.H. \n2.\nYUSWARDI,S.H. \nHal. 12 dari 12 hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan t" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37815, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I terkait sengketa jual beli tanah dan bangunan yang tercatat atas nama Tergugat II, III, dan IV. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kesepakatan jual beli, memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menandatangani Akta Jual Beli sebagai pengganti Tergugat, serta menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa. Gugatan ini ditolak karena Surat Kuasa Khusus yang digunakan kuasa hukum Penggugat dinyatakan tidak sah akibat ketidaksesuaian identitas para pihak dibandingkan dengan surat gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 mencantumkan Subariati Soegeng, S.H. sebagai Turut Tergugat, yang tidak terdapat dalam surat gugatan tertanggal 15 Maret 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan susunan dan jumlah pihak Tergugat antara Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 dengan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 dinyatakan tidak sah digunakan untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi syarat identitas para pihak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) sehingga pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Frastistodjati, menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) atas sengketa jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, yang tercatat atas nama Tergugat II, III, dan IV. Penggugat dalilkan telah melakukan pembayaran dan melunasi hutang Tergugat kepada bank, serta meminta pengadilan memberikan kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah. Namun, Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menemukan ketidaksesuaian identitas para pihak antara Surat Kuasa Khusus yang digunakan kuasa hukum Penggugat dengan surat gugatan, khususnya mengenai keberadaan Subariati Soegeng, S.H. sebagai pihak yang disebut dalam kuasa tetapi tidak dalam gugatan. Akibat ketidaksesuaian tersebut, Surat Kuasa Khusus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Frastistodjati, menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional) atas sengketa jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Desa/Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, yang tercatat atas nama Tergugat II, III, dan IV. Penggugat dalilkan telah melakukan pembayaran dan melunasi hutang Tergugat kepada bank, serta meminta pengadilan memberikan kuasa untuk menandatangani Akta Jual Beli dan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah. Namun, Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek karena para Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukum, Hakim menemukan ketidaksesuaian identitas para pihak antara Surat Kuasa Khusus yang digunakan kuasa hukum Penggugat dengan surat gugatan, khususnya mengenai keberadaan Subariati Soegeng, S.H. sebagai pihak yang disebut dalam kuasa tetapi tidak dalam gugatan. Akibat ketidaksesuaian tersebut, Surat Kuasa Khusus dinyatakan tidak sah, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 mencantumkan Subariati Soegeng, S.H. sebagai Turut Tergugat, yang tidak terdapat dalam surat gugatan tertanggal 15 Maret 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan susunan dan jumlah pihak Tergugat antara Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 dengan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 dinyatakan tidak sah digunakan untuk mengajukan gugatan karena tidak memenuhi syarat identitas para pihak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) sehingga pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank dan lunasi hutang pemilik tanah, tapi gugatan saya ditolak karena surat kuasa saya tidak sah, bagaimana saya bisa dapat sertifikat tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8810, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12591, + "completion_tokens": 774 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_280_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_280_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03f1959bd441233bde96658a528c28820b4c5f69 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_280_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_280_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.273, + "query": 8.141, + "relevance": 28.923, + "total": 123.362 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31014, + "marked_chars": 31095 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31095, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin penambahan nama keluarga pada akta kelahiran anak mereka. Inti sengketa adalah permohonan legalisasi perubahan nama anak dari Mikael Sanrico menjadi Mikael Sanrico Alexander agar memiliki nama keluarga. Para Pemohon meminta pengadilan memberikan izin dan memerintahkan pelaporan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Mikael Sanrico yang lahir pada tanggal 01 Desember 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Mikael Sanrico Nomor 18809/U/JB/2010 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan nama tercatat Mikael Sanrico.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud menambahkan nama keluarga Alexander pada nama anak mereka menjadi Mikael Sanrico Alexander agar anak memiliki nama keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penambahan nama tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon telah memberikan izin untuk penambahan nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka, Mikael Sanrico. Para Pemohon berdalih bahwa penambahan nama menjadi Mikael Sanrico Alexander diperlukan agar anak memiliki nama keluarga, tanpa maksud untuk menghindari tindak pidana, dan telah mendapat izin dari keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Mikael Sanrico Alexander dan memerintahkan Para Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak mereka, Mikael Sanrico. Para Pemohon berdalih bahwa penambahan nama menjadi Mikael Sanrico Alexander diperlukan agar anak memiliki nama keluarga, tanpa maksud untuk menghindari tindak pidana, dan telah mendapat izin dari keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama anak menjadi Mikael Sanrico Alexander dan memerintahkan Para Pemohon melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Mikael Sanrico yang lahir pada tanggal 01 Desember 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Mikael Sanrico Nomor 18809/U/JB/2010 diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2010 dengan nama tercatat Mikael Sanrico.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud menambahkan nama keluarga Alexander pada nama anak mereka menjadi Mikael Sanrico Alexander agar anak memiliki nama keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penambahan nama tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Para Pemohon telah memberikan izin untuk penambahan nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bapak Ibu, bolehkah saya tambahkan nama keluarga anak di akta lahir biar punya nama lengkap, tanpa maksud nakal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16967, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perjanjian/perkawinan harta. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan penambahan nama anak di akta kelahiran yang merupakan masalah administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi sipil). Selain itu, dalam pertimbangan putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d P-6), bukan sebagai dasar materiil untuk mengabulkan permohonan penambahan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14692, + "completion_tokens": 876 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_283_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_283_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9dd8f37eced309ccc7f3fb0ba438315a6e863a3f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_283_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_283_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 73.882, + "query": 1.894, + "relevance": 49.869, + "total": 125.667 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33071, + "marked_chars": 33161 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33161, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya yang bernama Stevano Kardi karena dianggap tidak cakap secara hukum akibat keterbelakangan mental. Pemohon meminta pengadilan menetapkan status pengampuan dan menunjuk Pemohon sebagai pengampu untuk mewakili kepentingan hukum anaknya. Perkara ini merupakan permohonan perdata di tingkat pertama yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari Stevano Kardi yang lahir pada tanggal 7 November 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Stevano Kardi didiagnosis mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual yang menyebabkan dirinya tidak cakap menggunakan pikirannya secara waras.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap Stevano Kardi di tempat tinggalnya dan menyimpulkan bahwa ia tidak bisa berbicara, berinteraksi, dan tidak memiliki pikiran yang sehat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu bagi Stevano Kardi agar dapat mewakili kepentingan hukum anaknya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin khusus untuk bertindak hukum menjual, menyewakan, atau menjaminkan bangunan atas tanah seluas 127 M2 yang tercatat atas nama almarhum BUN KARDI.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Stevano Kardi, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita keterbelakangan mental sehingga tidak cakap secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada surat keterangan medis dan kesaksian bahwa Stevano Kardi tidak mampu berkomunikasi dan berpikir secara waras. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Stevano Kardi, yang hasilnya mengonfirmasi kondisi mental anak tersebut yang tidak sehat. Hakim mengabulkan permohonan pengampuan, menetapkan Stevano Kardi berada di bawah pengampuan Pemohon, dan menolak permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan hukum atas properti tertentu karena hak tersebut dianggap sudah melekat secara otomatis pada status pengampuan yang ditetapkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu, mengajukan permohonan pengampuan terhadap anak kandungnya, Stevano Kardi, dengan alasan bahwa anak tersebut menderita keterbelakangan mental sehingga tidak cakap secara hukum untuk mengurus kepentingannya sendiri. Pemohon mendasarkan permohonannya pada surat keterangan medis dan kesaksian bahwa Stevano Kardi tidak mampu berkomunikasi dan berpikir secara waras. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Stevano Kardi, yang hasilnya mengonfirmasi kondisi mental anak tersebut yang tidak sehat. Hakim mengabulkan permohonan pengampuan, menetapkan Stevano Kardi berada di bawah pengampuan Pemohon, dan menolak permintaan izin khusus untuk melakukan tindakan hukum atas properti tertentu karena hak tersebut dianggap sudah melekat secara otomatis pada status pengampuan yang ditetapkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah ibu kandung dari Stevano Kardi yang lahir pada tanggal 7 November 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Stevano Kardi didiagnosis mengalami keterbelakangan mental atau disabilitas intelektual yang menyebabkan dirinya tidak cakap menggunakan pikirannya secara waras.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan langsung terhadap Stevano Kardi di tempat tinggalnya dan menyimpulkan bahwa ia tidak bisa berbicara, berinteraksi, dan tidak memiliki pikiran yang sehat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai pengampu bagi Stevano Kardi agar dapat mewakili kepentingan hukum anaknya.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon meminta izin khusus untuk bertindak hukum menjual, menyewakan, atau menjaminkan bangunan atas tanah seluas 127 M2 yang tercatat atas nama almarhum BUN KARDI.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu kandung anak yang sakit mental, apakah saya otomatis bisa urus semua urusan anaknya tanpa perlu izin khusus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11265, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (keadaan dungu/gila/mata gelap). Hal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah anak Pemohon memenuhi kriteria 'tidak cakap' sehingga memerlukan pengampu, yang merupakan prasyarat sebelum membahas hak pengampu tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi pengampu. Pasal ini menyatakan bahwa 'keluarga sedarah' (seperti ibu kandung) berhak meminta pengampuan bagi keluarganya. Ini adalah dasar hukum substantif yang memberikan hak kepada Pemohon untuk mengurus kepentingan anaknya, sehingga relevan dengan pertanyaan apakah ibu kandung bisa mengurus urusan anaknya." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kompetensi relatif pengadilan (wilayah hukum tempat tinggal) untuk menerima permohonan pengampuan. Ini adalah aturan prosedural/adal acara mengenai kewenangan pengadilan, bukan aturan substantif yang menentukan hak atau kewenangan ibu kandung untuk mengurus kepentingan anaknya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14453, + "completion_tokens": 907 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_284_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_284_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9faa26a6857c0554ddb8219ea4d33177a923f09 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_284_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,283 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_284_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 172.506, + "query": 6.505, + "relevance": 145.561, + "total": 324.628 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106406, + "marked_chars": 106721 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONVENSI:\nDalam Eksepsi:\nMengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;\nDalam Pokok Perkara:\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak\nDapat Diterima;\nDALAM REKONVENSI:\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Tidak\nDapat Diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp. 820.000.00; (Delapan ratus dua puluh rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, 12 Desember 2023 oleh kami xxx sebagai\nHakim Ketua, xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan\ndihadiri oleh xxx sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nxxx\nxxx\nxxx\n Panitera Pengganti,\nHalaman 35 dari 36 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Repub" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106721, + "frame": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait klausula baku pada nota pembelian bahan bangunan dan pelaporan pidana, dengan tuntutan pembatalan nota serta ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur dan gugatan balik berupa wanprestasi atas tunggakan pembayaran bahan bangunan. Pengadilan menyatakan gugatan pokok dan gugatan balik tidak dapat diterima karena cacat formal pada rincian tuntutan ganti rugi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan memiliki hubungan bisnis dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 hingga 2021 dalam pembelian bahan bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan sisa hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 470.000.000,00 yang macet karena tagihan dari rekan bisnis lain.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan hutang piutang tersebut kepada Kepolisian dengan tuduhan penipuan atau penggelapan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan Nota Bon yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencantumkan klausula baku 'Barang-Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan' yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk biaya advokasi dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 akibat pelaporan pidana.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan pokok dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak merinci tindakan perbuatan melawan hukum dan rincian kerugian.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 470.000.000,00.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) menuntut pembayaran pokok hutang, bunga, dan potensi keuntungan kerugian materiil total Rp. 958.800.000,00.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal karena tidak merinci secara jelas dasar tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta tidak menyebutkan pasal spesifik yang dilanggar terkait klausula baku.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan balik (rekonvensi) tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan pokok yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum akibat pencantuman klausula baku 'barang tidak dapat dikembalikan' pada nota pembelian bahan bangunan serta pelaporan pidana oleh Tergugat, yang menuntut pembatalan nota dan ganti rugi. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan gugatan balik menuntut pembayaran tunggakan bahan bangunan beserta bunga dan kerugian lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal karena tidak merinci secara jelas dasar tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta tidak menunjuk pasal spesifik yang dilanggar dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima, dan akibat keterkaitan erat antara gugatan pokok dengan gugatan balik, gugatan balik (rekonvensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum akibat pencantuman klausula baku 'barang tidak dapat dikembalikan' pada nota pembelian bahan bangunan serta pelaporan pidana oleh Tergugat, yang menuntut pembatalan nota dan ganti rugi. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan eksepsi gugatan kabur dan mengajukan gugatan balik menuntut pembayaran tunggakan bahan bangunan beserta bunga dan kerugian lainnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal karena tidak merinci secara jelas dasar tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta tidak menunjuk pasal spesifik yang dilanggar dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima, dan akibat keterkaitan erat antara gugatan pokok dengan gugatan balik, gugatan balik (rekonvensi) juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan memiliki hubungan bisnis dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 hingga 2021 dalam pembelian bahan bangunan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan sisa hutang kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 470.000.000,00 yang macet karena tagihan dari rekan bisnis lain.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaporkan hutang piutang tersebut kepada Kepolisian dengan tuduhan penipuan atau penggelapan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan Nota Bon yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencantumkan klausula baku 'Barang-Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan' yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk biaya advokasi dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 akibat pelaporan pidana.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil gugatan pokok dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak merinci tindakan perbuatan melawan hukum dan rincian kerugian.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayar pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 470.000.000,00.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) menuntut pembayaran pokok hutang, bunga, dan potensi keuntungan kerugian materiil total Rp. 958.800.000,00.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal karena tidak merinci secara jelas dasar tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta tidak menyebutkan pasal spesifik yang dilanggar terkait klausula baku.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima karena mengandung cacat formal.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan balik (rekonvensi) tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan pokok yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli bahan bangunan tapi nota bilang barang tidak bisa dikembalikan, terus saya malah dilaporkan polisi karena hutang yang belum lunas, apa saya bisa menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24689, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1248 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1248: Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan hak menuntut ganti rugi akibat hutang yang belum lunas (wanprestasi), sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk tuntutan ganti rugi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban membayar ganti rugi, yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Ini relevan karena pertanyaan menyangkut hutang yang belum dibayar (kelalaian debitur) dan tuntutan ganti rugi akibatnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas ganti rugi khusus dalam kasus tipu daya (fraud). Fakta dalam pertanyaan hanya menyebutkan hutang yang belum lunas dan klausula 'barang tidak bisa dikembalikan', tanpa ada dalil atau fakta mengenai tipu daya dari penjual. Oleh karena itu, unsur tipu daya tidak muncul sebagai isu nyata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan kepada kreditur untuk menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini relevan karena pengguna menanyakan apakah bisa menuntut ganti rugi, yang merupakan salah satu akibat hukum dari wanprestasi yang diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam konteks pertanyaan tentang jual beli bahan bangunan, validitas perjanjian jual beli (termasuk klausula yang disengketakan) bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal ini. Ini adalah dasar untuk menilai apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Meskipun klausula 'barang tidak bisa dikembalikan' bisa dikaitkan dengan ketertiban umum, dalam putusan ini klausula tersebut justru dianalisis berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, bukan KUHPerdata. Selain itu, pertanyaan utama adalah tentang ganti rugi hutang, bukan invaliditas perjanjian karena sebab terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini relevan karena pertanyaan menyangkut pelaksanaan perjanjian jual beli (pembayaran hutang) dan klausula yang disepakati." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum persetujuan yang meluas pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Meskipun secara umum relevan dengan perjanjian, dalam konteks spesifik pertanyaan ini (ganti rugi hutang dan klausula baku), pasal 1239, 1243, dan 1365 lebih langsung menjawab inti sengketa. Namun, karena aturan ini sering menjadi dasar interpretasi perjanjian, bisa dianggap relevan secara tidak langsung, tetapi dalam penilaian ketat terhadap 'hubungan substantif nyata' untuk ganti rugi hutang, pasal prestasi lebih dominan. *Koreksi*: Sesuai instruksi, jika prinsipnya menopang alasan, boleh true. Namun, dalam kasus ini, gugatan ditolak karena cacat formil (kabur), bukan karena interpretasi isi perjanjian. Jadi relevansinya lemah. Saya akan tetapkan false karena tidak menjadi dasar utama analisis hukum substantif dalam putusan ini (putusan fokus pada formil gugatan dan UU Konsumen)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pertanyaan, pengguna menyebutkan 'menuntut ganti rugi' dan konteksnya melibatkan sengketa yang bisa dilihat sebagai sengketa perdata umum atau PMH (meskipun dalam putusan gugatan PMH ditolak karena kabur). Pasal ini relevan karena pengguna secara eksplisit menanyakan hak menuntut ganti rugi, yang merupakan inti dari pasal ini, meskipun dalam putusan spesifik ini gugatan PMH ditolak secara prosedural, pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif yang didalilkan/diuji dalam sengketa tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Karena sengketa berawal dari transaksi jual beli bahan bangunan, pasal ini relevan sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan hukum antara pembeli dan penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli. Ini relevan untuk menentukan kapan hak dan kewajiban (seperti kewajiban membayar) timbul dalam transaksi yang disengketakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38374, + "completion_tokens": 2576 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_289_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_289_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6eb33542ce8e4a1ad2a3af218ae2cfe5bd54ef59 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_289_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_289_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.096, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 187.029, + "query": 10.403, + "relevance": 22.552, + "total": 220.079 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 118362, + "marked_chars": 118713 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI\n1.\nMenolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian; \n2.\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum; \n3.\nMenghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar\nRp. 1.595.000.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta\nrupiah) kepada Penggugat;\n4.\nMembebankan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar\nbiaya perkara ini sebesar Rp.7.256.000,- (tujuh juta dua ratus lima\npuluh enam ribu rupiah);.\nHalaman. 39. Putusan No. 289/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh\nkami, MARTIN GINTING S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, DENNY\nTULANGOUW, S.H.MH dan PARMATONI, SH., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 118713, + "frame": "Penggugat (Varino dan David) menggugat Tergugat I (Syaripuddin Al Amin Hasibuan), Tergugat II (Notaris Kezia Janty Lega), Tergugat III (Notaris Faridah), Tergugat IV (Notaris Ina Rosaina), Tergugat V (Grace dan Jessica sebagai ahli waris), dan Turut Tergugat (Soejanto Selamet) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah dan bangunan yang tidak dapat diselesaikan. Penggugat meminta pernyataan bahwa para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, pengembalian kerugian materiil dan immateriil, serta penetapan sita jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan Tergugat I membayar kerugian materiil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan di Jl. Taman Sari I No. 5 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2016.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 1.595.000.000,- kepada Tergugat I melalui dua kali transfer bank pada tanggal 23 Desember 2016 dan 27 Desember 2016.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Penggugat membuat Akta Perjanjian Pengosongan yang mewajibkan Tergugat I mengosongkan bangunan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2017.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal jatuh tempo 23 Januari 2017 dan hingga gugatan diajukan, bangunan atas objek jual beli belum dikosongkan dan masih dikuasai oleh Tergugat V dan Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual objek jual beli kepada Penggugat padahal proses peralihan hak sertifikat dari pemilik sebelumnya kepada Tergugat I belum selesai diselesaikan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tanpa mengecek bukti kepemilikan yang sah atas objek jual beli tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Nomor 123/12/Not/2016 yang menyatakan sertifikat sedang dalam proses, namun tidak menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV membuat Akta Otentik yang memuat keterangan palsu mengenai transaksi jual beli di mana para pihak tidak pernah menghadap di hadapan notaris.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat V dan Turut Tergugat menolak untuk mengosongkan rumah setelah tenggat waktu perjanjian pengosongan tiba.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 1.595.000.000,- dikabulkan oleh hakim sebagai kerugian yang terbukti.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materiil masa depan sebesar Rp. 2.500.000.000,- ditolak karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat pemberian ganti rugi immateriil seperti luka berat atau penghinaan.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena pokok perkara mengenai pembayaran uang.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Varino dan David menggugat Tergugat I hingga Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah dan bangunan di Jl. Taman Sari I No. 5. Para pihak sepakat melakukan pengikatan jual beli pada 30 Desember 2016 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan Penggugat telah membayar Rp. 1.595.000.000,-. Namun, objek jual beli tidak dapat diserahkan karena Tergugat I belum memiliki sertifikat yang sah akibat proses peralihan hak yang tidak diselesaikan oleh Tergugat III, serta Tergugat V dan Turut Tergugat menolak mengosongkan bangunan sesuai perjanjian. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Gugatan dikabulkan sebagian: hakim memerintahkan Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.595.000.000,-, namun menolak tuntutan kerugian immateriil, kerugian masa depan, sita jaminan, dan uang paksa. Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Varino dan David menggugat Tergugat I hingga Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait jual beli tanah dan bangunan di Jl. Taman Sari I No. 5. Para pihak sepakat melakukan pengikatan jual beli pada 30 Desember 2016 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- dan Penggugat telah membayar Rp. 1.595.000.000,-. Namun, objek jual beli tidak dapat diserahkan karena Tergugat I belum memiliki sertifikat yang sah akibat proses peralihan hak yang tidak diselesaikan oleh Tergugat III, serta Tergugat V dan Turut Tergugat menolak mengosongkan bangunan sesuai perjanjian. Hakim menetapkan bahwa tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, dan Turut Tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Gugatan dikabulkan sebagian: hakim memerintahkan Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.595.000.000,-, namun menolak tuntutan kerugian immateriil, kerugian masa depan, sita jaminan, dan uang paksa. Para Tergugat dan Turut Tergugat dibebankan membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan di Jl. Taman Sari I No. 5 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- pada tanggal 30 Desember 2016.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sejumlah Rp. 1.595.000.000,- kepada Tergugat I melalui dua kali transfer bank pada tanggal 23 Desember 2016 dan 27 Desember 2016.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Penggugat membuat Akta Perjanjian Pengosongan yang mewajibkan Tergugat I mengosongkan bangunan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Januari 2017.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga tanggal jatuh tempo 23 Januari 2017 dan hingga gugatan diajukan, bangunan atas objek jual beli belum dikosongkan dan masih dikuasai oleh Tergugat V dan Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menjual objek jual beli kepada Penggugat padahal proses peralihan hak sertifikat dari pemilik sebelumnya kepada Tergugat I belum selesai diselesaikan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II membuat Akta Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I tanpa mengecek bukti kepemilikan yang sah atas objek jual beli tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III menerbitkan Surat Keterangan Nomor 123/12/Not/2016 yang menyatakan sertifikat sedang dalam proses, namun tidak menyelesaikan pengurusan sertifikat tersebut.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV membuat Akta Otentik yang memuat keterangan palsu mengenai transaksi jual beli di mana para pihak tidak pernah menghadap di hadapan notaris.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat V dan Turut Tergugat menolak untuk mengosongkan rumah setelah tenggat waktu perjanjian pengosongan tiba.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 1.595.000.000,- dikabulkan oleh hakim sebagai kerugian yang terbukti.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materiil masa depan sebesar Rp. 2.500.000.000,- ditolak karena tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- ditolak karena perkara tidak memenuhi syarat pemberian ganti rugi immateriil seperti luka berat atau penghinaan.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan uang paksa (dwangsom) ditolak karena pokok perkara mengenai pembayaran uang.", + "page": 38, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka buat beli tanah dan rumah, tapi penjualnya tidak bisa serahkan sertifikat yang sah dan orang yang tinggal di sana juga tidak mau pindah, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32909, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merupakan teori hukum utama yang digunakan dalam putusan untuk menilai tanggung jawab para terdugat (penjual, notaris, dan penghuni) atas kerugian yang dialami penggugat akibat ketidakmampuan menyerahkan sertifikat dan tidak mau mengosongkan rumah. Isi pasal secara substantif menjawab pertanyaan tentang hak penggugat untuk menuntut ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45051, + "completion_tokens": 1612 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_290_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_290_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b94b1ca0872f8abdeac21600f2d8916f0ba119b5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_290_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_290_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 124.705, + "query": 2.99, + "relevance": 30.723, + "total": 158.442 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37032, + "marked_chars": 37131 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37131, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dan meminta izin untuk menjual rumah warisan almarhum suaminya. Sengketa ini bersifat volunter (non-gugatan) yang bertujuan mendapatkan persetujuan pengadilan atas perbuatan hukum yang melibatkan harta benda anak di bawah umur. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 998/Angke atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur atau belum dewasa.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual rumah warisan tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anak-anaknya merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang wanita yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anak perempuannya yang masih berada di bawah umur. Pemohon bermaksud menjual rumah warisan almarhum suaminya yang terletak di Jakarta Barat, dengan tujuan menggunakan hasil penjualan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pengadilan memeriksa kewenangannya serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta kelahiran, akta kematian, sertifikat hak milik, dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili mereka. Dengan demikian, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang wanita yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari dua anak perempuannya yang masih berada di bawah umur. Pemohon bermaksud menjual rumah warisan almarhum suaminya yang terletak di Jakarta Barat, dengan tujuan menggunakan hasil penjualan untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya. Pengadilan memeriksa kewenangannya serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk akta kelahiran, akta kematian, sertifikat hak milik, dan keterangan saksi. Hakim menetapkan bahwa anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili mereka. Dengan demikian, Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 09 Mei 2006.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak, yaitu [NAMA_ORANG], [NAMA_ORANG], dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 998/Angke atas nama [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] masih berada di bawah umur atau belum dewasa.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual rumah warisan tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha dan biaya pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anak-anaknya merupakan ahli waris dari almarhum [NAMA_ORANG].", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebagai ibu kandung yang masih hidup berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda dengan dua anak kecil, bagaimana cara menjual rumah warisan almarhum suami untuk biaya hidup dan sekolah mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20480, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perwalian, penjualan harta warisan anak di bawah umur, atau prosedur penetapan wali yang menjadi inti pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini. Pasal ini hanya dikutip secara prosedural untuk mengesahkan kekuatan bukti surat, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur bagi wali yang hendak menjual barang tak bergerak (seperti rumah) milik anak yang belum dewasa. Isi pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang menopang alasan hakim dalam mengizinkan penjualan rumah warisan untuk kepentingan anak, sesuai dengan pertanyaan awam tentang cara menjual rumah warisan untuk biaya hidup dan sekolah anak-anak di bawah umur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18782, + "completion_tokens": 1101 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_291_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_291_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3747c07d6a8cb143e53d0288efebb5b2cd58da11 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_291_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_291_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 147.349, + "query": 7.367, + "relevance": 44.852, + "total": 199.636 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 116689, + "marked_chars": 117022 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONPENSI \nDALAM EKSPSI :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;\nDALAM REKONPENSI :\n-\nMenyatakan rekonpensi Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi tidak dapat\nditerima;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;\n-\nMenghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar ongkos\nperkara sejumlah Rp9.601.000,00; ( Sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah );\n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2024, oleh kami : Toga\nNapitupulu, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Tulangow, S.H. M.H. dan Sri\nSuharini, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari\nSenin tanggal 12 Pebruari 2024 di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk\numum oleh Hakim Ketua bersama – sama dengan Hakim Anggota tersebut, dengan\ndibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat dan dihadiri Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat serta Turut Tergugat I\nsampai dengan Turut Tergugat X.\n Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,\n Denny Tulangow, S.H., M.H. Toga Napitupulu, S.H.M.H.\n Sri Suharini, S.H.M.H.\nHalaman 37 Putusan Nomor.291/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 117022, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan atas tanah beserta bangunan di Jl. Pinangsia II Raya, Jakarta Barat, yang telah menjadi objek putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sertifikat atas nama Tergugat tidak berkekuatan hukum, menyatakan Para Penggugat sebagai pihak prioritas, serta memerintahkan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan menolak gugatan Para Penggugat karena kepemilikan objek sengketa telah diputuskan secara final dan telah dieksekusi atas nama Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah menempati dan menguasai tanah serta bangunan di Jl. Pinangsia II Raya secara turun-temurun sejak tahun 1939.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa secara turun-temurun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 553/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 2023.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat diterbitkan secara cacat hukum karena tanah asal telah menjadi tanah negara dan tidak dilakukan pengukuran.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan memiliki legal standing untuk mengajukan eksepsi karena Turut Tergugat V telah meninggal dunia.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak eksepsi Tergugat karena Tergugat bukan ahli waris atau kuasa hukum dari Turut Tergugat V yang meninggal dunia.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 1.728.000.000,- dan immateriil sebesar Rp 3.500.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekompensi menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat gugatan Para Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur mengenai dasar hukumnya.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa mereka adalah pihak yang berhak atas tanah dan bangunan di Jl. Pinangsia II Raya, Jakarta Barat, berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun dan pembayaran PBB, serta mendalilkan sertifikat atas nama Tergugat diterbitkan secara cacat hukum. Para Penggugat meminta pernyataan ketidakberkekuatan hukum sertifikat, pengakuan prioritas hak, dan pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi mengenai status Turut Tergugat V yang meninggal dunia dan mengajukan rekompensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena ia tidak memiliki kapasitas hukum terkait Turut Tergugat V. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa status kepemilikan atas objek sengketa telah diputuskan secara final dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya yang telah dieksekusi, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan rekompensi Tergugat juga ditolak karena dianggap tidak jelas dan kabur." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa mereka adalah pihak yang berhak atas tanah dan bangunan di Jl. Pinangsia II Raya, Jakarta Barat, berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun dan pembayaran PBB, serta mendalilkan sertifikat atas nama Tergugat diterbitkan secara cacat hukum. Para Penggugat meminta pernyataan ketidakberkekuatan hukum sertifikat, pengakuan prioritas hak, dan pembayaran ganti rugi. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi mengenai status Turut Tergugat V yang meninggal dunia dan mengajukan rekompensi. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat karena ia tidak memiliki kapasitas hukum terkait Turut Tergugat V. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa status kepemilikan atas objek sengketa telah diputuskan secara final dan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya yang telah dieksekusi, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan rekompensi Tergugat juga ditolak karena dianggap tidak jelas dan kabur.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah menempati dan menguasai tanah serta bangunan di Jl. Pinangsia II Raya secara turun-temurun sejak tahun 1939.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa secara turun-temurun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor 553/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 2023.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat diterbitkan secara cacat hukum karena tanah asal telah menjadi tanah negara dan tidak dilakukan pengukuran.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan memiliki legal standing untuk mengajukan eksepsi karena Turut Tergugat V telah meninggal dunia.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak eksepsi Tergugat karena Tergugat bukan ahli waris atau kuasa hukum dari Turut Tergugat V yang meninggal dunia.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 1.728.000.000,- dan immateriil sebesar Rp 3.500.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekompensi menuntut ganti rugi materiil dan immateriil akibat gugatan Para Penggugat.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan rekompensi tidak dapat diterima karena tidak jelas dan kabur mengenai dasar hukumnya.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar PBB dan tempati rumah ini turun-temurun, tapi sertifikat atas nama orang lain dan saya harus pindah, kan sertifikatnya cacat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21920, + "candidates": [ + "Pasal 529 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 529 KUHPerdata", + "text": "Pasal 529: Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 529 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang 'besit' (penguasaan/faktual) yang menjadi dasar dalil Penggugat dalam pertanyaan ('saya sudah bayar PBB dan tempati rumah ini turun-temurun'). Dalam putusan, Pasal 529 secara eksplisit dikutip oleh Majelis Hakim untuk menilai apakah Penggugat memiliki prioritas hak berdasarkan penguasaan faktual tersebut, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan isu sengketa kepemilikan vs penguasaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, Pasal 1320 didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsi untuk membantah sahnya Akta Jual Beli yang menjadi dasar sertifikat atas nama orang lain. Meskipun eksepsi ditolak, pasal ini menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam sengketa untuk menilai cacat hukum atau tidaknya perolehan hak oleh pihak lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang gugatan penghinaan (injuria). Fakta pemicu unsur pasal (penghinaan) sama sekali tidak muncul dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Pasal ini tidak relevan dengan sengketa perdata mengenai kepemilikan tanah, penguasaan, atau keabsahan sertifikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 529 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43121, + "completion_tokens": 1474 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_298_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_298_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c2eb2389c88462a02b380e21a7e6e6bcdca0ec6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_298_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_298_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.119, + "classify": 0.0, + "condense": 278.545, + "read": 113.621, + "query": 5.329, + "relevance": 41.06, + "total": 438.674 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 187901, + "marked_chars": 188450 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi.\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima\n(niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi\ntidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah 691.000,- ( Enam ratus sembilan\npuluh satu ribu rupiah ) \nDemikian diputuskan dalam rapat \nmusyawarah \nMajelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023\noleh kami Yulisar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua A. Asgari Mandala\nDewa, S.H dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 04 Desember 2023 Putusan\ntersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi\nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H., dan Dinahayati Syofyan,S.H., M.H.,\ndibantu Beti Nurbaeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; \nHakim-Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134975, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat Konvensi (Soenaryo Kusman) menggugat Tergugat Konvensi (Ing Veronica Tedjoharjono) atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah garapan seluas 50 hektar di Desa Kutanegara, Karawang. Penggugat dalil bahwa ia bertindak sebagai mediator dan pengupah peningkatan hak tanah dari status garapan menjadi sertifikat, dengan Tergugat membeli 27 hektar (Tahap I, 24 Nov 2014) dan 23 hektar (Tahap II, 19 Feb 2015) dengan harga Rp38.000/m². Penggugat mengklaim telah menyerahkan Surat Keterangan Garap asli kepada Tergugat pada Juli 2015 dan melakukan koordinasi peningkatan hak. Namun, Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama pemilik hak garap menjadi nama pegawai Tergugat, sehingga menghambat proses sertifikasi tanah warga sekitar, serta melaporkan Penggugat karena dugaan penipuan. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp50 miliar (kompensasi warga) dan immateriil Rp10 miliar, total Rp60,07 miliar, serta menyatakan perjanjian jual beli bersifat perdata. Mediasi gagal. [HAL 8-22] Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak gugatan dan mengajukan rekonvensi. Tergugat dalil bahwa ia membeli tanah dari Penggugat dengan total pembayaran Rp25.559.992.000 untuk tanah di Karawang (±60 Ha) dan Bogor (±11.920 m²) berdasarkan janji Penggugat bahwa tanah garapan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam 2 tahun. Tergugat melunasi seluruh pembayaran melalui cek dan tunai dengan tanda terima yang ditandatangani Penggugat. Namun, Penggugat gagal meningkatkan status tanah menjadi sertifikat. Tergugat menuduh Penggugat melakukan wanprestasi dan penipuan karena tanah Karawang ternyata merupakan tanah negara milik PT Perhutani yang tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat, sebagaimana dikonfirmasi Surat Keterangan Kepala Desa Kutanegara No. 140/2/Dis/2022. Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya dan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan seluruh uang yang dibayarkan. [HAL 23-31] Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menegaskan dalil wanprestasi Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang tidak memenuhi janji peningkatan sertifikat dalam jangka waktu 2 tahun sejak perjanjian 12 Agustus 2020. Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi bahwa tanah telah diserahkan dan proses peningkatan hak berjalan lancar, karena faktanya tanah tidak bisa disertifikatkan. Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil Rp25.559.992.000 dan immateriil Rp100 miliar, serta menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi. [HAL 32-45] Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian, Surat Keterangan, Daftar Penggarap, dll) dan saksi (David Chandra, Ir. Ashar Asmin, Wahyu) yang antara lain membenarkan status tanah sebagai tanah garapan milik Kehutanan/Perhutani, adanya proses peningkatan hak yang tertunda sejak 2018, dan perubahan nama penggarap dalam daftar. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian 12 Agustus 2020, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kepala Desa, Bukti Penetapan Tersangka, dan Tanda Terima pembayaran) untuk membuktikan pembayaran lunas dan ketidakmampuan Penggugat meningkatkan status tanah." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 54975, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat Konvensi (Soenaryo Kusman) menggugat Tergugat Konvensi (Ing Veronica Tedjoharjono) atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah garapan seluas 50 hektar di Desa Kutanegara, Karawang. Penggugat dalil bahwa ia bertindak sebagai mediator dan pengupah peningkatan hak tanah dari status garapan menjadi sertifikat, dengan Tergugat membeli 27 hektar (Tahap I, 24 Nov 2014) dan 23 hektar (Tahap II, 19 Feb 2015) dengan harga Rp38.000/m². Penggugat mengklaim telah menyerahkan Surat Keterangan Garap asli kepada Tergugat pada Juli 2015 dan melakukan koordinasi peningkatan hak. Namun, Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama pemilik hak garap menjadi nama pegawai Tergugat, sehingga menghambat proses sertifikasi tanah warga sekitar, serta melaporkan Penggugat karena dugaan penipuan. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp50 miliar (kompensasi warga) dan immateriil Rp10 miliar, total Rp60,07 miliar, serta menyatakan perjanjian jual beli bersifat perdata. Mediasi gagal. [HAL 8-22] Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak gugatan dan mengajukan rekonvensi. Tergugat dalil bahwa ia membeli tanah dari Penggugat dengan total pembayaran Rp25.559.992.000 untuk tanah di Karawang (±60 Ha) dan Bogor (±11.920 m²) berdasarkan janji Penggugat bahwa tanah garapan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam 2 tahun. Tergugat melunasi seluruh pembayaran melalui cek dan tunai dengan tanda terima yang ditandatangani Penggugat. Namun, Penggugat gagal meningkatkan status tanah menjadi sertifikat. Tergugat menuduh Penggugat melakukan wanprestasi dan penipuan karena tanah Karawang ternyata merupakan tanah negara milik PT Perhutani yang tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat, sebagaimana dikonfirmasi Surat Keterangan Kepala Desa Kutanegara No. 140/2/Dis/2022. Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya dan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan seluruh uang yang dibayarkan. [HAL 23-31] Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menegaskan dalil wanprestasi Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang tidak memenuhi janji peningkatan sertifikat dalam jangka waktu 2 tahun sejak perjanjian 12 Agustus 2020. Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi bahwa tanah telah diserahkan dan proses peningkatan hak berjalan lancar, karena faktanya tanah tidak bisa disertifikatkan. Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil Rp25.559.992.000 dan immateriil Rp100 miliar, serta menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi. [HAL 32-45] Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian, Surat Keterangan, Daftar Penggarap, dll) dan saksi (David Chandra, Ir. Ashar Asmin, Wahyu) yang antara lain membenarkan status tanah sebagai tanah garapan milik Kehutanan/Perhutani, adanya proses peningkatan hak yang tertunda sejak 2018, dan perubahan nama penggarap dalam daftar. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian 12 Agustus 2020, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kepala Desa, Bukti Penetapan Tersangka, dan Tanda Terima pembayaran) untuk membuktikan pembayaran lunas dan ketidakmampuan Penggugat meningkatkan status tanah. [HAL 45-54] Tergugat Konvensi melampirkan rincian bukti pembayaran berupa Tanda Terima dan Cek Bank Central Asia atas nama Tony Wahyudi Nurbudiharto yang mencakup pembayaran termin tanah garapan di Karawang (Bukti T-10 s.d. T-21), pembayaran tanah milik Bapak Misja di Bogor (Bukti T-15 s.d. T-18), serta pembayaran DP dan pelunasan tanah lain di Karawang (Bukti T-19, T-22, T-34 s.d. T-39), dan pembayaran terkait peta/koordinasi (Bukti T-24, T-40 s.d. T-42). Saksi Ferawati dan Purwani memperkuat dalil Tergugat bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan cek sejak 2014-2016 dengan total nilai transaksi sekitar Rp23 miliar untuk tanah garapan 60 Ha di Karawang yang statusnya tidak dapat ditingkatkan menjadi SHM, serta adanya perubahan nama penggarap ke nama pegawai Tergugat. Ahli DR. M. Rizky Aldila menjelaskan bahwa tanah garapan sulit ditingkatkan menjadi SHM, peralihan hak memerlukan AJB di hadapan PPAT setelah lunas, dan perubahan nama penggarap setelah pembayaran lunas adalah hak pembeli, namun ketidakpemenuhan janji peningkatan sertifikat dapat dikategorikan wanprestasi. [HAL 55-62] Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dari Tergugat Konvensi dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Karena gugatan konvensi tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi; Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara Rp691.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Penggugat Konvensi (Soenaryo Kusman) menggugat Tergugat Konvensi (Ing Veronica Tedjoharjono) atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah garapan seluas 50 hektar di Desa Kutanegara, Karawang. Penggugat dalil bahwa ia bertindak sebagai mediator dan pengupah peningkatan hak tanah dari status garapan menjadi sertifikat, dengan Tergugat membeli 27 hektar (Tahap I, 24 Nov 2014) dan 23 hektar (Tahap II, 19 Feb 2015) dengan harga Rp38.000/m². Penggugat mengklaim telah menyerahkan Surat Keterangan Garap asli kepada Tergugat pada Juli 2015 dan melakukan koordinasi peningkatan hak. Namun, Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama pemilik hak garap menjadi nama pegawai Tergugat, sehingga menghambat proses sertifikasi tanah warga sekitar, serta melaporkan Penggugat karena dugaan penipuan. Penggugat menuntut ganti rugi materiil Rp50 miliar (kompensasi warga) dan immateriil Rp10 miliar, total Rp60,07 miliar, serta menyatakan perjanjian jual beli bersifat perdata. Mediasi gagal. [HAL 8-22] Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak gugatan dan mengajukan rekonvensi. Tergugat dalil bahwa ia membeli tanah dari Penggugat dengan total pembayaran Rp25.559.992.000 untuk tanah di Karawang (±60 Ha) dan Bogor (±11.920 m²) berdasarkan janji Penggugat bahwa tanah garapan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam 2 tahun. Tergugat melunasi seluruh pembayaran melalui cek dan tunai dengan tanda terima yang ditandatangani Penggugat. Namun, Penggugat gagal meningkatkan status tanah menjadi sertifikat. Tergugat menuduh Penggugat melakukan wanprestasi dan penipuan karena tanah Karawang ternyata merupakan tanah negara milik PT Perhutani yang tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat, sebagaimana dikonfirmasi Surat Keterangan Kepala Desa Kutanegara No. 140/2/Dis/2022. Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya dan Penggugat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tergugat menuntut Penggugat mengembalikan seluruh uang yang dibayarkan. [HAL 23-31] Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) menegaskan dalil wanprestasi Penggugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) yang tidak memenuhi janji peningkatan sertifikat dalam jangka waktu 2 tahun sejak perjanjian 12 Agustus 2020. Penggugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi bahwa tanah telah diserahkan dan proses peningkatan hak berjalan lancar, karena faktanya tanah tidak bisa disertifikatkan. Penggugat Rekonvensi menuntut Penggugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil Rp25.559.992.000 dan immateriil Rp100 miliar, serta menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi. [HAL 32-45] Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian, Surat Keterangan, Daftar Penggarap, dll) dan saksi (David Chandra, Ir. Ashar Asmin, Wahyu) yang antara lain membenarkan status tanah sebagai tanah garapan milik Kehutanan/Perhutani, adanya proses peningkatan hak yang tertunda sejak 2018, dan perubahan nama penggarap dalam daftar. Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat (Perjanjian 12 Agustus 2020, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Kepala Desa, Bukti Penetapan Tersangka, dan Tanda Terima pembayaran) untuk membuktikan pembayaran lunas dan ketidakmampuan Penggugat meningkatkan status tanah. [HAL 45-54] Tergugat Konvensi melampirkan rincian bukti pembayaran berupa Tanda Terima dan Cek Bank Central Asia atas nama Tony Wahyudi Nurbudiharto yang mencakup pembayaran termin tanah garapan di Karawang (Bukti T-10 s.d. T-21), pembayaran tanah milik Bapak Misja di Bogor (Bukti T-15 s.d. T-18), serta pembayaran DP dan pelunasan tanah lain di Karawang (Bukti T-19, T-22, T-34 s.d. T-39), dan pembayaran terkait peta/koordinasi (Bukti T-24, T-40 s.d. T-42). Saksi Ferawati dan Purwani memperkuat dalil Tergugat bahwa pembayaran dilakukan secara tunai dan cek sejak 2014-2016 dengan total nilai transaksi sekitar Rp23 miliar untuk tanah garapan 60 Ha di Karawang yang statusnya tidak dapat ditingkatkan menjadi SHM, serta adanya perubahan nama penggarap ke nama pegawai Tergugat. Ahli DR. M. Rizky Aldila menjelaskan bahwa tanah garapan sulit ditingkatkan menjadi SHM, peralihan hak memerlukan AJB di hadapan PPAT setelah lunas, dan perubahan nama penggarap setelah pembayaran lunas adalah hak pembeli, namun ketidakpemenuhan janji peningkatan sertifikat dapat dikategorikan wanprestasi. [HAL 55-62] Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dari Tergugat Konvensi dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Karena gugatan konvensi tidak dapat diterima dan gugatan rekonvensi memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi; Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara Rp691.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5190, + "frame": "Sengketa ini melibatkan Penggugat Konvensi melawan Tergugat Konvensi terkait sengketa tanah garapan di Karawang yang melibatkan klaim perbuatan melawan hukum dan wanprestasi atas peningkatan hak tanah menjadi sertifikat. Penggugat Konvensi menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp60,07 miliar karena tuduhan perubahan nama pemilik dan penghambatan proses sertifikasi. Namun, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena menggabungkan dasar gugatan yang tidak berkorelasi jelas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Konvensi dalil bertindak sebagai mediator dan pengupah peningkatan hak tanah garapan seluas 50 hektar di Desa Kutanegara, Karawang, serta menjual 27 hektar dan 23 hektar kepada Tergugat Konvensi pada tahun 2014 dan 2015.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama pemilik hak garap menjadi nama pegawai Tergugat dan melaporkan Penggugat Konvensi karena dugaan penipuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi dalil telah membayar total Rp25.559.992.000 untuk tanah di Karawang dan Bogor berdasarkan janji Penggugat Konvensi bahwa tanah garapan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dalam 2 tahun.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi menuduh Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi dan penipuan karena tanah di Karawang merupakan tanah negara milik PT Perhutani yang tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat dan saksi yang membenarkan status tanah sebagai tanah garapan milik Kehutanan/Perhutani serta adanya proses peningkatan hak yang tertunda.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat dan saksi yang membuktikan pembayaran lunas dan ketidakmampuan Penggugat Konvensi meningkatkan status tanah menjadi sertifikat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat diterima karena memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah garapan di Karawang, dengan tuduhan perubahan nama pemilik dan penghambatan proses sertifikasi, serta menuntut ganti rugi sebesar Rp60,07 miliar. Tergugat Konvensi membantah dan mengajukan rekonvensi dengan dalil wanprestasi dan penipuan karena tanah yang dibeli merupakan tanah negara yang tidak dapat disertifikatkan, serta menuntut pengembalian seluruh uang pembayaran. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat Konvensi bersifat kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, dan karena gugatan rekonvensi memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Konvensi menggugat Tergugat Konvensi atas perbuatan melawan hukum terkait sengketa tanah garapan di Karawang, dengan tuduhan perubahan nama pemilik dan penghambatan proses sertifikasi, serta menuntut ganti rugi sebesar Rp60,07 miliar. Tergugat Konvensi membantah dan mengajukan rekonvensi dengan dalil wanprestasi dan penipuan karena tanah yang dibeli merupakan tanah negara yang tidak dapat disertifikatkan, serta menuntut pengembalian seluruh uang pembayaran. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat Konvensi bersifat kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, dan karena gugatan rekonvensi memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Konvensi dalil bertindak sebagai mediator dan pengupah peningkatan hak tanah garapan seluas 50 hektar di Desa Kutanegara, Karawang, serta menjual 27 hektar dan 23 hektar kepada Tergugat Konvensi pada tahun 2014 dan 2015.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah nama pemilik hak garap menjadi nama pegawai Tergugat dan melaporkan Penggugat Konvensi karena dugaan penipuan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi dalil telah membayar total Rp25.559.992.000 untuk tanah di Karawang dan Bogor berdasarkan janji Penggugat Konvensi bahwa tanah garapan dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik dalam 2 tahun.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi menuduh Penggugat Konvensi melakukan wanprestasi dan penipuan karena tanah di Karawang merupakan tanah negara milik PT Perhutani yang tidak dapat ditingkatkan menjadi sertifikat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat Konvensi mengajukan bukti surat dan saksi yang membenarkan status tanah sebagai tanah garapan milik Kehutanan/Perhutani serta adanya proses peningkatan hak yang tertunda.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat dan saksi yang membuktikan pembayaran lunas dan ketidakmampuan Penggugat Konvensi meningkatkan status tanah menjadi sertifikat.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dengan alasan gugatan Penggugat Konvensi kabur karena menggabungkan dasar gugatan perjanjian jual beli tanah dengan dalil perbuatan melawan hukum tanpa korelasi peristiwa yang jelas.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat diterima karena memiliki hubungan erat dengan gugatan konvensi.", + "page": 55, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang untuk beli tanah garapan, tapi penjualnya tidak bisa buatkan sertifikat dan malah menuduh saya menipu, apa saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19336, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan lalai). Dalam pertanyaan, pembeli telah membayar namun penjual tidak memenuhi janji (tidak membuat sertifikat). Untuk menuntut pengembalian uang akibat wanprestasi, pembeli harus membuktikan bahwa penjual telah lalai, yang salah satu caranya adalah melalui surat perintah atau perikatan itu sendiri. Putusan juga secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar gugatan rekonvensi adalah wanprestasi/cidera janji, sehingga unsur lalai dari pasal ini menjadi syarat substantif untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, pembeli meminta 'uang kembali' (restitusi/ganti rugi) karena penjual tidak memenuhi kewajiban. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pembeli untuk menuntut pengembalian uang atau ganti rugi atas ketidakpemenuhan perjanjian jual beli tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67980, + "completion_tokens": 3509 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..981d744b62871dbf7922fba6cb71e74601a35e32 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,361 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.179, + "classify": 0.0, + "condense": 316.872, + "read": 228.498, + "query": 12.346, + "relevance": 101.041, + "total": 658.937 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 252343, + "marked_chars": 253063 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II\ntersebut;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga kini sebesar\nRp.3.160.000,00 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023,\noleh kami: DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nSri Hartati, S.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang\nyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri\noleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H.,\n Halaman 80 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 80\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indone" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134938, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat Lina melawan Tergugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Turut Tergugat I KPKNL JAKARTA II, Turut Tergugat II OJK, dan Turut Tergugat III BPN [HAL 1-2]. Penggugat menggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 dengan agunan dua sertifikat Hak Milik atas nama Lina di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak restrukturisasi kredit di tengah pandemi, mencantumkan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, serta melaksanakan lelang tanpa persetujuan dan transparansi [HAL 3-7]. Penggugat juga dalil bahwa ia telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar namun kredit tetap dilelang, serta Tergugat tidak memberikan salinan lengkap perjanjian kredit [HAL 7-9]. Penggugat memohon amar putusan menyatakan status kredit macet dan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan surat-surat terkait agunan tidak sah, serta menghukum para tergugat membayar kerugian materiil Rp 25,02 miliar dan immateriil Rp 200 miliar secara tanggung renteng [HAL 10-11].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta membantah pokok perkara dengan menyatakan Penggugat telah menerima fasilitas kredit total Rp 15,63 miliar dan memberikan jaminan Hak Tanggungan [HAL 12-18]. Tergugat dalil Penggugat lalai membayar sejak Maret 2020 setelah melalui tiga surat peringatan, sehingga terjadi wanprestasi dan hak eksekusi lelang muncul berdasarkan Pasal 6 dan 20 UU Hak Tanggungan tanpa perlu persetujuan debitur [HAL 19-25]. Tergugat menolak dalil pengabaian restrukturisasi dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar dan prospek usaha, sehingga tidak memenuhi kriteria POJK No. 40/POJK.03/2019 [HAL 28-29]. Tergugat juga membantah pelanggaran klausula baku dengan menegaskan perjanjian kredit adalah hasil kesepakatan (pacta sunt servanda) dan Penggugat menandatanganinya dengan sadar [HAL 30-32]. Terkait dalil tidak diterimanya salinan akta, Tergugat menyatakan tidak ada ketentuan OJK yang mewajibkan pemberian salinan dengan konsekuensi hukum tertentu, dan Penggugat baru meminta dokumen setelah lelang dilakukan [HAL 34-35]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 39-41]. Tergugat memohon gugatan ditolak seluruhnya [HAL 42].\n\nTurut Tergugat I (KPKNL) membantah dalil gugatan dengan menyatakan lelang dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan PMK Pelaksanaan Lelang, serta menyangkal kelalaian dalam memeriksa syarat lelang atau pelanggaran SOP [HAL 43-44]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan berargumen bahwa sengketa utang-piutang perbankan bukan merupakan sengketa konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak relevan, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 119625, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat Lina melawan Tergugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Turut Tergugat I KPKNL JAKARTA II, Turut Tergugat II OJK, dan Turut Tergugat III BPN [HAL 1-2]. Penggugat menggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 dengan agunan dua sertifikat Hak Milik atas nama Lina di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak restrukturisasi kredit di tengah pandemi, mencantumkan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, serta melaksanakan lelang tanpa persetujuan dan transparansi [HAL 3-7]. Penggugat juga dalil bahwa ia telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar namun kredit tetap dilelang, serta Tergugat tidak memberikan salinan lengkap perjanjian kredit [HAL 7-9]. Penggugat memohon amar putusan menyatakan status kredit macet dan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan surat-surat terkait agunan tidak sah, serta menghukum para tergugat membayar kerugian materiil Rp 25,02 miliar dan immateriil Rp 200 miliar secara tanggung renteng [HAL 10-11].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta membantah pokok perkara dengan menyatakan Penggugat telah menerima fasilitas kredit total Rp 15,63 miliar dan memberikan jaminan Hak Tanggungan [HAL 12-18]. Tergugat dalil Penggugat lalai membayar sejak Maret 2020 setelah melalui tiga surat peringatan, sehingga terjadi wanprestasi dan hak eksekusi lelang muncul berdasarkan Pasal 6 dan 20 UU Hak Tanggungan tanpa perlu persetujuan debitur [HAL 19-25]. Tergugat menolak dalil pengabaian restrukturisasi dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar dan prospek usaha, sehingga tidak memenuhi kriteria POJK No. 40/POJK.03/2019 [HAL 28-29]. Tergugat juga membantah pelanggaran klausula baku dengan menegaskan perjanjian kredit adalah hasil kesepakatan (pacta sunt servanda) dan Penggugat menandatanganinya dengan sadar [HAL 30-32]. Terkait dalil tidak diterimanya salinan akta, Tergugat menyatakan tidak ada ketentuan OJK yang mewajibkan pemberian salinan dengan konsekuensi hukum tertentu, dan Penggugat baru meminta dokumen setelah lelang dilakukan [HAL 34-35]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 39-41]. Tergugat memohon gugatan ditolak seluruhnya [HAL 42].\n\nTurut Tergugat I (KPKNL) membantah dalil gugatan dengan menyatakan lelang dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan PMK Pelaksanaan Lelang, serta menyangkal kelalaian dalam memeriksa syarat lelang atau pelanggaran SOP [HAL 43-44]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan berargumen bahwa sengketa utang-piutang perbankan bukan merupakan sengketa konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak relevan, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung [HAL 43-44]. Turut Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen berdasarkan Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 dan Nomor 3091 K/Pdt/2010, sehingga konstruksi gugatan mengandung obscur libel [HAL 44]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan bahwa perjanjian kredit hanya mengikat Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata, sehingga Turut Tergugat I sebagai pihak ketiga tidak dapat digugat [HAL 45]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa objek sengketa adalah SHM Nomor 1379/Sukabumi Utara dan SHM Nomor 01054/Sukabumi Utara a.n. Lina [HAL 46]. Turut Tergugat I dalil bahwa akar permasalahan adalah wanprestasi Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016, di mana Penggugat tidak membayar kredit sehingga Tergugat meminta lelang eksekusi [HAL 46-47]. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang tidak transparan dan melanggar SOP, dengan menyatakan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan berpedoman pada UU Hak Tanggungan, Vendureglement, dan PMK Pelaksanaan Lelang [HAL 48-53]. Turut Tergugat I dalil bahwa Penggugat telah menyetujui penjualan lelang tanpa persetujuan debitur dalam APHT berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan [HAL 49]. Turut Tergugat I dalil bahwa Tergugat telah menetapkan wanprestasi melalui Surat Peringatan I, II, dan III, sehingga syarat Pasal 1238 KUHPerdata terpenuhi [HAL 50-51]. Turut Tergugat I dalil bahwa lelang telah diumumkan secara transparan melalui selebaran dan Koran Jakarta, serta nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP [HAL 52-53]. Turut Tergugat I dalil bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan [HAL 55]. Turut Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tuntutan tidak diperinci secara jelas [HAL 56-57]. Turut Tergugat I menolak uang paksa karena gugatan bersifat uang dan bukan wanprestasi [HAL 57-58]. Turut Tergugat I menolak putusan serta merta karena tidak ada permohonan dalam petitum dan tidak memenuhi syarat SEMA [HAL 58-59]. Turut Tergugat I memohon biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 60].\n\nTurut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kurang pihak, dengan dalil bahwa OJK tidak terkait dalam perjanjian kredit dan pengawasan konsumen sektor jasa keuangan bukan kewenangan Kementerian Perdagangan [HAL 61-64]. Turut Tergugat II dalil bahwa OJK hanya mengatur kebijakan restrukturisasi kredit melalui POJK Stimulus Restrukturisasi Kredit, namun penerapan kebijakan tersebut menjadi kewenangan Bank masing-masing [HAL 66-67]. Turut Tergugat II dalil bahwa Penggugat yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme pengaduan konsumen di OJK, namun karena Penggugat menggugat ke pengadilan, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan [HAL 68]. Turut Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa terhadap dirinya [HAL 69-70]. Turut Tergugat II memohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 70].\n\nPara pihak mengajukan replik dan duplik, serta alat bukti surat [HAL 71-77]. Majelis Hakim menerima alat bukti surat para pihak yang telah bermaterai dan disesuaikan dengan aslinya, serta tidak ada saksi atau ahli yang diajukan [HAL 78]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat telah diuraikan dengan benar [HAL 78]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur/kurang pihak karena dalam bukti-bukti terdapat akta Notaris yang tidak ditarik sebagai pihak atau Turut Tergugat, padahal keterangan Notaris sebagai pembuat akta penting untuk perkara ini [HAL 79-80]. Oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat para pihak [HAL 80].\n\nAmar putusan: Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 3.160.000,00 [HAL 80-81]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. antara Penggugat Lina melawan Tergugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Turut Tergugat I KPKNL JAKARTA II, Turut Tergugat II OJK, dan Turut Tergugat III BPN [HAL 1-2]. Penggugat menggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 dengan agunan dua sertifikat Hak Milik atas nama Lina di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Barat [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menolak restrukturisasi kredit di tengah pandemi, mencantumkan klausula baku yang melanggar UU Perlindungan Konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, serta melaksanakan lelang tanpa persetujuan dan transparansi [HAL 3-7]. Penggugat juga dalil bahwa ia telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar namun kredit tetap dilelang, serta Tergugat tidak memberikan salinan lengkap perjanjian kredit [HAL 7-9]. Penggugat memohon amar putusan menyatakan status kredit macet dan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan surat-surat terkait agunan tidak sah, serta menghukum para tergugat membayar kerugian materiil Rp 25,02 miliar dan immateriil Rp 200 miliar secara tanggung renteng [HAL 10-11].\n\nTergugat mengajukan eksepsi obscur libel karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta membantah pokok perkara dengan menyatakan Penggugat telah menerima fasilitas kredit total Rp 15,63 miliar dan memberikan jaminan Hak Tanggungan [HAL 12-18]. Tergugat dalil Penggugat lalai membayar sejak Maret 2020 setelah melalui tiga surat peringatan, sehingga terjadi wanprestasi dan hak eksekusi lelang muncul berdasarkan Pasal 6 dan 20 UU Hak Tanggungan tanpa perlu persetujuan debitur [HAL 19-25]. Tergugat menolak dalil pengabaian restrukturisasi dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar dan prospek usaha, sehingga tidak memenuhi kriteria POJK No. 40/POJK.03/2019 [HAL 28-29]. Tergugat juga membantah pelanggaran klausula baku dengan menegaskan perjanjian kredit adalah hasil kesepakatan (pacta sunt servanda) dan Penggugat menandatanganinya dengan sadar [HAL 30-32]. Terkait dalil tidak diterimanya salinan akta, Tergugat menyatakan tidak ada ketentuan OJK yang mewajibkan pemberian salinan dengan konsekuensi hukum tertentu, dan Penggugat baru meminta dokumen setelah lelang dilakukan [HAL 34-35]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum, serta menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 39-41]. Tergugat memohon gugatan ditolak seluruhnya [HAL 42].\n\nTurut Tergugat I (KPKNL) membantah dalil gugatan dengan menyatakan lelang dilakukan berdasarkan UU Hak Tanggungan dan PMK Pelaksanaan Lelang, serta menyangkal kelalaian dalam memeriksa syarat lelang atau pelanggaran SOP [HAL 43-44]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi obscur libel dengan berargumen bahwa sengketa utang-piutang perbankan bukan merupakan sengketa konsumen sehingga UU Perlindungan Konsumen tidak relevan, merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung [HAL 43-44]. Turut Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen berdasarkan Putusan MA Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 dan Nomor 3091 K/Pdt/2010, sehingga konstruksi gugatan mengandung obscur libel [HAL 44]. Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan bahwa perjanjian kredit hanya mengikat Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata, sehingga Turut Tergugat I sebagai pihak ketiga tidak dapat digugat [HAL 45]. Turut Tergugat I menegaskan bahwa objek sengketa adalah SHM Nomor 1379/Sukabumi Utara dan SHM Nomor 01054/Sukabumi Utara a.n. Lina [HAL 46]. Turut Tergugat I dalil bahwa akar permasalahan adalah wanprestasi Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016, di mana Penggugat tidak membayar kredit sehingga Tergugat meminta lelang eksekusi [HAL 46-47]. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa lelang tidak transparan dan melanggar SOP, dengan menyatakan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan berpedoman pada UU Hak Tanggungan, Vendureglement, dan PMK Pelaksanaan Lelang [HAL 48-53]. Turut Tergugat I dalil bahwa Penggugat telah menyetujui penjualan lelang tanpa persetujuan debitur dalam APHT berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU Hak Tanggungan [HAL 49]. Turut Tergugat I dalil bahwa Tergugat telah menetapkan wanprestasi melalui Surat Peringatan I, II, dan III, sehingga syarat Pasal 1238 KUHPerdata terpenuhi [HAL 50-51]. Turut Tergugat I dalil bahwa lelang telah diumumkan secara transparan melalui selebaran dan Koran Jakarta, serta nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP [HAL 52-53]. Turut Tergugat I dalil bahwa lelang yang dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan [HAL 55]. Turut Tergugat I menolak tuntutan ganti rugi karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dan tuntutan tidak diperinci secara jelas [HAL 56-57]. Turut Tergugat I menolak uang paksa karena gugatan bersifat uang dan bukan wanprestasi [HAL 57-58]. Turut Tergugat I menolak putusan serta merta karena tidak ada permohonan dalam petitum dan tidak memenuhi syarat SEMA [HAL 58-59]. Turut Tergugat I memohon biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [HAL 60].\n\nTurut Tergugat II (OJK) mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kurang pihak, dengan dalil bahwa OJK tidak terkait dalam perjanjian kredit dan pengawasan konsumen sektor jasa keuangan bukan kewenangan Kementerian Perdagangan [HAL 61-64]. Turut Tergugat II dalil bahwa OJK hanya mengatur kebijakan restrukturisasi kredit melalui POJK Stimulus Restrukturisasi Kredit, namun penerapan kebijakan tersebut menjadi kewenangan Bank masing-masing [HAL 66-67]. Turut Tergugat II dalil bahwa Penggugat yang merasa dirugikan dapat menggunakan mekanisme pengaduan konsumen di OJK, namun karena Penggugat menggugat ke pengadilan, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan [HAL 68]. Turut Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi dan uang paksa terhadap dirinya [HAL 69-70]. Turut Tergugat II memohon gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 70].\n\nPara pihak mengajukan replik dan duplik, serta alat bukti surat [HAL 71-77]. Majelis Hakim menerima alat bukti surat para pihak yang telah bermaterai dan disesuaikan dengan aslinya, serta tidak ada saksi atau ahli yang diajukan [HAL 78]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat telah diuraikan dengan benar [HAL 78]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur/kurang pihak karena dalam bukti-bukti terdapat akta Notaris yang tidak ditarik sebagai pihak atau Turut Tergugat, padahal keterangan Notaris sebagai pembuat akta penting untuk perkara ini [HAL 79-80]. Oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat para pihak [HAL 80].\n\nAmar putusan: Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II; menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 3.160.000,00 [HAL 80-81]." + }, + "read": { + "input_chars": 7139, + "frame": "Penggugat Lina menggugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan pihak terkait terkait sengketa Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 yang melibatkan agunan sertifikat Hak Milik. Penggugat menuntut pernyataan bahwa status kredit macet dan pelaksanaan lelang merupakan perbuatan melawan hukum, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, sehingga tidak memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Lina dan Tergugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah membuat Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 dengan agunan dua sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat menolak restrukturisasi kredit, mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, dan melaksanakan lelang tanpa persetujuan serta transparansi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar namun kredit tetap dilelang dan Tergugat tidak memberikan salinan lengkap perjanjian kredit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan bahwa status kredit macet dan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, surat-surat terkait agunan tidak sah, serta penghukuman pembayaran kerugian materiil Rp 25,02 miliar dan immateriil Rp 200 miliar secara tanggung renteng.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat telah menerima fasilitas kredit total Rp 15,63 miliar dan memberikan jaminan Hak Tanggungan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat lalai membayar sejak Maret 2020 setelah melalui tiga surat peringatan sehingga terjadi wanprestasi dan hak eksekusi lelang muncul tanpa perlu persetujuan debitur.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil pengabaian restrukturisasi dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar dan prospek usaha sehingga tidak memenuhi kriteria peraturan terkait.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah pelanggaran klausula baku dengan menegaskan perjanjian kredit adalah hasil kesepakatan dan Penggugat menandatanganinya dengan sadar.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemberian salinan akta dengan konsekuensi hukum tertentu dan Penggugat baru meminta dokumen setelah lelang dilakukan.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (KPKNL) membantah dalil gugatan dengan menyatakan lelang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Hak Tanggungan dan pelaksanaan lelang.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen sehingga konstruksi gugatan mengandung kabur.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa akar permasalahan adalah wanprestasi Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 di mana Penggugat tidak membayar kredit sehingga Tergugat meminta lelang eksekusi.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa Penggugat telah menyetujui penjualan lelang tanpa persetujuan debitur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa Tergugat telah menetapkan wanprestasi melalui Surat Peringatan I, II, dan III sehingga syarat pemutusan perjanjian terpenuhi.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa lelang telah diumumkan secara transparan melalui selebaran dan Koran Jakarta serta nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (OJK) dalil bahwa OJK tidak terkait dalam perjanjian kredit dan pengawasan konsumen sektor jasa keuangan bukan kewenangan Kementerian Perdagangan.", + "page": 61, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa OJK hanya mengatur kebijakan restrukturisasi kredit melalui peraturan stimulus namun penerapannya menjadi kewenangan Bank masing-masing.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat telah diuraikan dengan benar.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak karena dalam bukti-bukti terdapat akta Notaris yang tidak ditarik sebagai pihak atau Turut Tergugat padahal keterangan Notaris sebagai pembuat akta penting untuk perkara ini.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat para pihak.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Lina menggugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan pihak terkait terkait sengketa Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 yang melibatkan agunan sertifikat Hak Milik. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak restrukturisasi kredit, mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, serta melaksanakan lelang tanpa persetujuan dan transparansi, padahal Penggugat telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar. Penggugat memohon pernyataan bahwa status kredit macet dan lelang merupakan perbuatan melawan hukum, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat lalai membayar sehingga terjadi wanprestasi, lelang dilakukan sesuai peraturan, dan hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel namun menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak karena akta Notaris sebagai pembuat akta penting tidak ditarik sebagai pihak. Oleh karena syarat formil tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Lina menggugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan pihak terkait terkait sengketa Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 yang melibatkan agunan sertifikat Hak Milik. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak restrukturisasi kredit, mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, serta melaksanakan lelang tanpa persetujuan dan transparansi, padahal Penggugat telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar. Penggugat memohon pernyataan bahwa status kredit macet dan lelang merupakan perbuatan melawan hukum, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Penggugat lalai membayar sehingga terjadi wanprestasi, lelang dilakukan sesuai peraturan, dan hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel namun menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak karena akta Notaris sebagai pembuat akta penting tidak ditarik sebagai pihak. Oleh karena syarat formil tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Lina dan Tergugat PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah membuat Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 dengan agunan dua sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat menolak restrukturisasi kredit, mencantumkan klausula baku yang melanggar perlindungan konsumen, menyatakan kredit macet tanpa penagihan resmi, dan melaksanakan lelang tanpa persetujuan serta transparansi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar sekitar Rp 4,24 miliar namun kredit tetap dilelang dan Tergugat tidak memberikan salinan lengkap perjanjian kredit.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan bahwa status kredit macet dan lelang sebagai perbuatan melawan hukum, surat-surat terkait agunan tidak sah, serta penghukuman pembayaran kerugian materiil Rp 25,02 miliar dan immateriil Rp 200 miliar secara tanggung renteng.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat telah menerima fasilitas kredit total Rp 15,63 miliar dan memberikan jaminan Hak Tanggungan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil Penggugat lalai membayar sejak Maret 2020 setelah melalui tiga surat peringatan sehingga terjadi wanprestasi dan hak eksekusi lelang muncul tanpa perlu persetujuan debitur.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil pengabaian restrukturisasi dengan menyatakan Penggugat tidak memiliki kemampuan bayar dan prospek usaha sehingga tidak memenuhi kriteria peraturan terkait.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah pelanggaran klausula baku dengan menegaskan perjanjian kredit adalah hasil kesepakatan dan Penggugat menandatanganinya dengan sadar.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemberian salinan akta dengan konsekuensi hukum tertentu dan Penggugat baru meminta dokumen setelah lelang dilakukan.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I (KPKNL) membantah dalil gugatan dengan menyatakan lelang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Hak Tanggungan dan pelaksanaan lelang.", + "page": 43, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa hubungan hukum utang-piutang bukan sengketa konsumen sehingga konstruksi gugatan mengandung kabur.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa akar permasalahan adalah wanprestasi Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 21 September 2016 di mana Penggugat tidak membayar kredit sehingga Tergugat meminta lelang eksekusi.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa Penggugat telah menyetujui penjualan lelang tanpa persetujuan debitur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa Tergugat telah menetapkan wanprestasi melalui Surat Peringatan I, II, dan III sehingga syarat pemutusan perjanjian terpenuhi.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I dalil bahwa lelang telah diumumkan secara transparan melalui selebaran dan Koran Jakarta serta nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II (OJK) dalil bahwa OJK tidak terkait dalam perjanjian kredit dan pengawasan konsumen sektor jasa keuangan bukan kewenangan Kementerian Perdagangan.", + "page": 61, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa OJK hanya mengatur kebijakan restrukturisasi kredit melalui peraturan stimulus namun penerapannya menjadi kewenangan Bank masing-masing.", + "page": 66, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat telah diuraikan dengan benar.", + "page": 78, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat kabur atau kurang pihak karena dalam bukti-bukti terdapat akta Notaris yang tidak ditarik sebagai pihak atau Turut Tergugat padahal keterangan Notaris sebagai pembuat akta penting untuk perkara ini.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan alat bukti surat para pihak.", + "page": 80, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang bank miliaran tapi agunan rumah saya dilelang tanpa izin, apakah ini melanggar hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9418, + "candidates": [ + "Pasal 174 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 174 KUHPerdata", + "text": "Pasal 174: Hibah yang terdiri dari barang-barang yang telah ada dan terinci secara tertentu, dan diberikan antara suami isteri dalam perjanjian kawin, tak dapat dianggap diberikan dengan syarat, bahwa penerimaan hibah harus hidup lebih lama daripada pemberinya, kecuali bila syarat yang dibuat secara tegas dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 174 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat hibah antar suami istri dalam perjanjian kawin. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa utang bank, pelangan agunan, atau perbuatan melawan hukum dalam konteks pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian debitur). Dalam konteks pertanyaan 'sudah bayar utang', isu apakah debitur masih dianggap lalai atau telah memenuhi kewajibannya adalah unsur hukum substantif yang menentukan apakah tindakan bank (pelelangan) sah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Ini relevan untuk menilai akibat hukum dari status pembayaran utang dan klaim kerugian yang mungkin didalilkan jika pelelangan dianggap tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk perjanjian kredit). Untuk menilai apakah pelelangan agunan berdasarkan perjanjian kredit tersebut sah secara hukum, perlu diperiksa apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang. Meskipun berkaitan dengan keabsahan perjanjian, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai pembayaran utang dan prosedur pelelangan agunan, pasal ini bukan kerangka utama yang langsung menjawab isu 'melanggar hukum' atau 'izin pelelangan' dibandingkan dengan pasal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian kredit berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Ini menjadi prinsip dasar untuk menilai apakah tindakan bank mengeksekusi agunan sesuai dengan isi perjanjian kredit yang disepakati, yang merupakan inti dari pertanyaan apakah pelelangan tersebut sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Isu ini tidak menjadi inti sengketa dalam pertanyaan awam mengenai keabsahan pelelangan agunan oleh bank terhadap debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan 'apakah ini melanggar hukum' secara langsung merujuk pada teori perbuatan melawan hukum. Jika bank melakukan pelelangan tanpa izin atau melanggar prosedur yang menyebabkan kerugian, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menuntut ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan substantif untuk menjawab inti pertanyaan hukum mengenai keabsahan tindakan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 77121, + "completion_tokens": 5274 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e93d8d626e8ea1943b7f46c3b4b72e643a296e9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_29_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.749, + "query": 7.732, + "relevance": 19.654, + "total": 125.155 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30891, + "marked_chars": 30972 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30972, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki data diri dalam Akta Kelahiran. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir yang tercatat dalam Akta Kelahiran agar sesuai dengan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Inti sengketa adalah adanya ketidaksesuaian pencatatan administratif yang menghambat urusan administrasi pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2/A/P/JB/1986 mencatat nama Pemohon sebagai Erawatina, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1970.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai Erawatina Siagian, lahir di Medan pada tanggal 27 Januari 1970.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan KTP dan KK.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan data tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian data tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki data dalam Akta Kelahirannya yang tercatat dengan nama Erawatina, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1970. Pemohon berdalih bahwa data tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mencatat nama Erawatina Siagian, lahir di Medan pada tanggal 27 Januari 1970, akibat kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon membuktikan keberatan ini dengan menyerahkan bukti surat KTP, KK, dan Akta Kelahiran, serta kesaksian dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa perbedaan data tersebut murni akibat kesalahan tulis dan tidak ada maksud untuk menipu hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran sesuai dengan data pada KTP dan KK, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki data dalam Akta Kelahirannya yang tercatat dengan nama Erawatina, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1970. Pemohon berdalih bahwa data tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mencatat nama Erawatina Siagian, lahir di Medan pada tanggal 27 Januari 1970, akibat kesalahan pencatatan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon membuktikan keberatan ini dengan menyerahkan bukti surat KTP, KK, dan Akta Kelahiran, serta kesaksian dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa perbedaan data tersebut murni akibat kesalahan tulis dan tidak ada maksud untuk menipu hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk mengubah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran sesuai dengan data pada KTP dan KK, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi pencatatan sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2/A/P/JB/1986 mencatat nama Pemohon sebagai Erawatina, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1970.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon mencatat nama Pemohon sebagai Erawatina Siagian, lahir di Medan pada tanggal 27 Januari 1970.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama, tempat lahir, dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan KTP dan KK.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan data tersebut disebabkan oleh kesalahan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana dalam penggantian data tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama dan tanggal lahir di akta kelahiran saya beda dengan KTP, padahal itu cuma salah tulis dinas?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17637, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) dalam perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pembetulan data kependudukan (nama dan tanggal lahir di akta kelahiran vs KTP). Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum kekuatan pembuktian surat (bersama UU Bea Meterai), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai kesalahan pencatatan sipil." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15141, + "completion_tokens": 933 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d49bea6ae03b119cd5690887064a0c9c644e34b6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.094, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 106.718, + "query": 3.87, + "relevance": 32.135, + "total": 142.819 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 71649, + "marked_chars": 71856 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugugat untuk membayar biaya perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 252.000,00 (Dua ratus lima puluh\ndua ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan di Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 04\nApril 2024, oleh Sapto Supriyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat\nPenetapan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n2/Pdt.G.S/2024/PN Jkt.Brt. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga\ntelah diupload oleh Hakim secara Elitigasi, dengan dibantu oleh Wiguna Dewi\nIrmawati, S.H., M,M. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui\nsystem E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n Panitera Pengganti, H a k i m,\n \nWiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M. Sapto Supriyono, S.H., M.H.\nHalaman 23 dari 23 Halaman Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2024/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nma" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71856, + "frame": "Pengugat Andrew Martinus menggugat Tergugat Evlina Sari atas dugaan perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan Pengugat, dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateril. Pengugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar total kerugian sebesar Rp82.000.000,-. Pengadilan menolak seluruh gugatan karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Terjadi tabrakan antara kendaraan milik Pengugat dan kendaraan milik Tergugat di sebuah persimpangan jalan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan Tergugat menabrak kendaraan Pengugat yang sedang berhenti karena Tergugat mengemudi sambil bermain ponsel dan melawan arus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Pengugat mengalami kerusakan pada bagian depan termasuk bodykit custom model Lexus yang tidak ditanggung asuransi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menyetir sambil bermain ponsel dan melawan arus, serta mendalilkan kejadian terjadi karena kaget melihat mobil Pengugat datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tidak aman.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memperbaiki seluruh kerusakan kendaraan Pengugat melalui asuransi dengan biaya sebesar Rp12.846.856,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah menawarkan penggantian bodykit dengan alternatif lain atau uang pengganti, namun ditolak oleh Pengugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak terbukti Tergugat mengendarai kendaraan secara melawan arus karena tidak dapat ditentukan titik bentur berada di jalur lawan arus.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat mengemudi sambil bermain ponsel dan melawan arus, sehingga menabrak kendaraan Pengugat yang sedang berhenti. Pengugat menuntut ganti rugi atas kerusakan bodykit custom, biaya transportasi selama perbaikan, biaya hukum, dan kerugian immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak melawan arus maupun bermain ponsel, melainkan kaget melihat mobil Pengugat datang dari arah berlawanan, serta telah memperbaiki kerusakan kendaraan Pengugat melalui asuransi. Setelah memeriksa bukti dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa keterangan saksi tidak valid untuk membuktikan bahwa Tergugat melawan arus karena tidak dapat ditentukan titik bentur berada di jalur lawan arus. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sehingga seluruh gugatan Pengugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian Tergugat mengemudi sambil bermain ponsel dan melawan arus, sehingga menabrak kendaraan Pengugat yang sedang berhenti. Pengugat menuntut ganti rugi atas kerusakan bodykit custom, biaya transportasi selama perbaikan, biaya hukum, dan kerugian immateril. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa ia tidak melawan arus maupun bermain ponsel, melainkan kaget melihat mobil Pengugat datang dari arah berlawanan, serta telah memperbaiki kerusakan kendaraan Pengugat melalui asuransi. Setelah memeriksa bukti dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa keterangan saksi tidak valid untuk membuktikan bahwa Tergugat melawan arus karena tidak dapat ditentukan titik bentur berada di jalur lawan arus. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, sehingga seluruh gugatan Pengugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Terjadi tabrakan antara kendaraan milik Pengugat dan kendaraan milik Tergugat di sebuah persimpangan jalan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat mendalilkan Tergugat menabrak kendaraan Pengugat yang sedang berhenti karena Tergugat mengemudi sambil bermain ponsel dan melawan arus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Pengugat mengalami kerusakan pada bagian depan termasuk bodykit custom model Lexus yang tidak ditanggung asuransi.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menyetir sambil bermain ponsel dan melawan arus, serta mendalilkan kejadian terjadi karena kaget melihat mobil Pengugat datang dari arah berlawanan dengan kecepatan tidak aman.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah memperbaiki seluruh kerusakan kendaraan Pengugat melalui asuransi dengan biaya sebesar Rp12.846.856,-.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah menawarkan penggantian bodykit dengan alternatif lain atau uang pengganti, namun ditolak oleh Pengugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa tidak terbukti Tergugat mengendarai kendaraan secara melawan arus karena tidak dapat ditentukan titik bentur berada di jalur lawan arus.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ditabrak mobil yang dikemudikan sambil main HP dan melawan arus, tapi pihak lawan bilang sudah ganti rugi lewat asuransi dan saya tidak bisa membuktikan dia salah, apakah saya masih bisa menuntut ganti rugi untuk bodykit custom saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11840, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas atau perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam secara eksplisit menanyakan apakah ia bisa 'menuntut ganti rugi', yang merupakan inti dari pasal ini. Putusan juga secara eksplisit menguji apakah ada 'perbuatan melawan hukum' yang dilakukan Tergugat berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembronoan. Pertanyaan awam menyebutkan mobil dikemudikan 'sambil main HP', yang merupakan unsur kelalaian. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi unsur kelalaian yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim mengenai perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24660, + "completion_tokens": 1165 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7937f97eff587c9ec2c0591286b80b223bc02edc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_2_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.156, + "query": 6.234, + "relevance": 10.958, + "total": 137.379 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50959, + "marked_chars": 51094 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah\ndicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 00\nSeptember 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010 tertanggal\n00 September 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu kantor\nSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta\nBarat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan\nuntuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang\nbersangkutan ;\n5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp333.500,00 (Tiga ratus tiga puluh tigaribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 00 Maret 2024 oleh kami Martin\nGinting, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H.\ndan Parmatoni, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n00" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 51094, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan pisah ranjang, serta meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut setelah menemukan fakta bahwa perceraian telah dibuktikan melalui bukti surat dan kesaksian, serta adanya pernyataan kesediaan Tergugat untuk bercerai.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 00 November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang ke rumah tanpa ada kabar berita.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak transparan atau terbuka dalam masalah keuangan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah mendengar saran, nasihat, atau teguran dari Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga usia pernikahan berjalan lebih dari 13 tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga tetapi tidak pernah berhasil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis akibat pertengkaran terus-menerus, ketiadaan nafkah lahir dan batin, serta pisah ranjang selama sekitar 18 bulan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa perceraian telah terbukti terjadi karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Putusan mengabulkan gugatan perceraian secara verstek, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan pendaftaran perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis akibat pertengkaran terus-menerus, ketiadaan nafkah lahir dan batin, serta pisah ranjang selama sekitar 18 bulan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa perceraian telah terbukti terjadi karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Putusan mengabulkan gugatan perceraian secara verstek, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan pendaftaran perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada tanggal 00 September 2010 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0000/2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 00 November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama perkawinan sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat selalu pulang larut malam dan bahkan tidak pulang ke rumah tanpa ada kabar berita.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak transparan atau terbuka dalam masalah keuangan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah mendengar saran, nasihat, atau teguran dari Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga usia pernikahan berjalan lebih dari 13 tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga tetapi tidak pernah berhasil.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang dengan suami selama hampir dua tahun karena sering bertengkar dan dia tidak memberi nafkah, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18899, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pembuktian kekuatan pembuktian surat (kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang diberi materai), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan substansi hukum perceraian. Selain itu, inti sengketa adalah perceraian (hukum keluarga/perkawinan) yang diatur di luar KUHPerdata, sehingga pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang syarat cerai." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20593, + "completion_tokens": 1118 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_300_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_300_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7183e811f720e9ffda542120ed7e1344956ea4b1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_300_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_300_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.415, + "query": 3.687, + "relevance": 17.136, + "total": 120.257 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31557, + "marked_chars": 31647 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31647, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan ijin menjual harta warisan dan ditetapkan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan ijin pengadilan karena anak pemohon belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam jual beli tanah dan bangunan. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin untuk menjual bagian warisan almarhum suaminya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 06 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/U/JB/2004.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Josephine Joanna Gloria Pantou yang lahir pada tanggal 23 November 2009.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memperoleh harta berupa bangunan dengan luas lebih kurang 113 M2 di Desa Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, yang merupakan bagian waris dari ibu dan kedua adiknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Maweru Pantou, yang merupakan ibu dari almarhum suami pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga menurut hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuat Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Cengkareng.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu dari almarhum suami dan saudara-saudaranya tidak keberatan terhadap penjualan tanah dan bangunan tersebut untuk dibagi bersama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan ijin menjual harta warisan almarhum suaminya. Pemohon berdalih bahwa anaknya belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri dalam transaksi jual beli. Harta yang dimaksud adalah bangunan dengan luas lebih kurang 113 M2 di Desa Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama ibu dari almarhum suami. Hakim menetapkan bahwa pemohon mampu menjadi wali bagi anaknya dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut sebagai syarat agar pemohon dapat menerima bagian waris dari almarhum suaminya. Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan ijin menjual harta warisan almarhum suaminya. Pemohon berdalih bahwa anaknya belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri dalam transaksi jual beli. Harta yang dimaksud adalah bangunan dengan luas lebih kurang 113 M2 di Desa Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama ibu dari almarhum suami. Hakim menetapkan bahwa pemohon mampu menjadi wali bagi anaknya dan memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut sebagai syarat agar pemohon dapat menerima bagian waris dari almarhum suaminya. Permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum suami pada tanggal 06 November 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/U/JB/2004.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Josephine Joanna Gloria Pantou yang lahir pada tanggal 23 November 2009.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2015.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memperoleh harta berupa bangunan dengan luas lebih kurang 113 M2 di Desa Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat, yang merupakan bagian waris dari ibu dan kedua adiknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik Nomor 971 atas nama Maweru Pantou, yang merupakan ibu dari almarhum suami pemohon.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak pemohon masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga menurut hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuat Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 20 Februari 2024 yang diketahui oleh Camat Cengkareng.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu dari almarhum suami dan saudara-saudaranya tidak keberatan terhadap penjualan tanah dan bangunan tersebut untuk dibagi bersama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang ingin menjual tanah warisan suami, tapi anak saya masih kecil dan belum bisa urus sendiri, bolehkah saya jual tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13235, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu/wali anak) untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa izin Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan apakah janda tersebut boleh menjual tanah warisan untuk kepentingan anak kecil, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14849, + "completion_tokens": 923 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2dcab9be7ff6a009b071186e0c836fb824cb3dcd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.116, + "classify": 0.0, + "condense": 318.961, + "read": 83.501, + "query": 11.182, + "relevance": 138.843, + "total": 552.604 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164234, + "marked_chars": 164711 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat dierima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 2.597.000,00; ( dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah );\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2024\noleh kami, TOGA NAPITUPULU, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, DENNY\nTULANGOW, S.H.M.H., dan SRI SUHARINI., S.H.M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24\nJanuari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh\nHakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu\noleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat-I, Tergugat-II, dan Kuasa Turut Tergugat-I, tanpa dihadiri oleh Turut\nTergugat II;\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nDENNY TULANGOW, S.H.M.H.\n TOGA NAPITUPULU, S.H.M.H., \nSRI SUHARINI., S.H.M.H.\n Panitera Pengganti,\n MOHAMAD ANWAR,S.H.,M.H.\nPerincian biaya perkara :\nPNBP Pendaftaran\nRp. 30.000,-\nPNBP Pertama \nRp. 60.000,-\nProses perkara\nRp. 150.000,-\nHalaman. 53. Putusan Perkara Nomor. 301.Pdt.G.2023/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134968, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 301/Pdt.G/2023 antara Penggugat Muhamad Zen melawan Tergugat-I Yano Irano, Tergugat-II Rini, Turut Tergugat-I Emilia Retno Trahutami Sushanti (PPAT), dan Turut Tergugat-II Lea Devina Anggundhyta Ramschie (Notaris). Penggugat, pemilik sah Objek Sengketa berupa tanah dan ruko seluas 139 m2 di Jakarta Barat berdasarkan SHM No. 05377/Sukabumi Utara, mendalilkan bahwa ia tidak pernah menjual Objek Sengketa tersebut [HAL 2-3]. Kronologi menunjukkan sejak 2008 Penggugat menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat-I dengan uang sewa tahunan sekitar Rp150.000.000, dan memberikan kepercayaan kepada Tergugat-II (anak angkat Penggugat) untuk menagih dan menerima pembayaran sewa [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat-II secara pribadi dan tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan pinjaman hutang kepada Tergugat-I sejak Februari 2017 hingga Juni 2020 sebesar Rp2.935.000.000 untuk kepentingan pribadi, yang tidak dapat dilunasi [HAL 4]. Pada Oktober 2020, atas desakan Tergugat-I untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat-II mengajak Penggugat ke lokasi Objek Sengketa dengan alasan pengurusan IMB yang hilang, padahal tujuan sebenarnya adalah transaksi jual beli [HAL 4-5]. Penggugat baru mengetahui adanya transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 40/2020 pada Desember 2022, saat menagih sewa dan被告知 oleh Tergugat-I bahwa Objek Sengketa telah dijual kepadanya [HAL 5]. Penggugat mendalilkan AJB No. 40/2020 mengandung unsur penipuan karena tidak ada kesepakatan kehendak; Penggugat mengira acara tersebut untuk pengurusan IMB, sedangkan Tergugat-I mengetahui itu sebagai transaksi jual beli, sehingga memenuhi syarat pembatalan perjanjian menurut Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata [HAL 6-9]. Selain itu, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan kerugian materiil total Rp8.300.000.000, terdiri dari nilai pasar Objek Sengketa Rp8.000.000.000 dan kerugian sewa tahun 2021-2022 sebesar Rp300.000.000 [HAL 13]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) atas Objek Sengketa [HAL 13-15].\n\nTergugat-I membantal gugatan dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa jual beli sah berdasarkan kesepakatan dan AJB No. 40/2020 sebagai akta autentik [HAL 18-21]. Tergugat-I mendalilkan Penggugat hadir dan menandatangani AJB dengan persetujuan tertulis istri Penggugat, serta telah menerima pembayaran Rp3.000.000.000 [HAL 22]. Tergugat-I juga menyangkal adanya hutang Tergugat-II, melainkan mendalilkan Penggugat yang berhutang kepada Tergugat-I untuk biaya pengobatan istri, dan jual beli adalah pelunasan hutang tersebut [HAL 26]. Tergugat-II mengakui telah meminjam uang kepada Tergugat-I sebesar Rp2.935.000.000 dan mengakui menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk Penggugat menandatangani AJB No. 40/2020 tanpa disadari Penggugat bahwa itu adalah transaksi jual beli [HAL 12, 29-31]. Turut Tergugat-I (PPAT) membela diri dengan menyatakan AJB dibuat sesuai prosedur, dihadiri para pihak, dan merupakan akta autentik yang sah [HAL 31-38].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-18 dan saksi Saiful Rahmat serta Harsono yang mendukung dalil penipuan dan hutang Tergugat-II [HAL 39-43]. Tergugat-I mengajukan bukti T.I-1 sampai T.I-8 dan saksi Kurnia Agus Santoso yang mendukung keabsahan jual beli dan pembayaran [HAL 43-44]. Majelis Hakim telah menolak eksepsi kompetensi Tergugat-I dalam putusan sela tanggal 16 Agustus 2023, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pembuktian [HAL 39]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31243, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 301/Pdt.G/2023 antara Penggugat Muhamad Zen melawan Tergugat-I Yano Irano, Tergugat-II Rini, Turut Tergugat-I Emilia Retno Trahutami Sushanti (PPAT), dan Turut Tergugat-II Lea Devina Anggundhyta Ramschie (Notaris). Penggugat, pemilik sah Objek Sengketa berupa tanah dan ruko seluas 139 m2 di Jakarta Barat berdasarkan SHM No. 05377/Sukabumi Utara, mendalilkan bahwa ia tidak pernah menjual Objek Sengketa tersebut [HAL 2-3]. Kronologi menunjukkan sejak 2008 Penggugat menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat-I dengan uang sewa tahunan sekitar Rp150.000.000, dan memberikan kepercayaan kepada Tergugat-II (anak angkat Penggugat) untuk menagih dan menerima pembayaran sewa [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat-II secara pribadi dan tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan pinjaman hutang kepada Tergugat-I sejak Februari 2017 hingga Juni 2020 sebesar Rp2.935.000.000 untuk kepentingan pribadi, yang tidak dapat dilunasi [HAL 4]. Pada Oktober 2020, atas desakan Tergugat-I untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat-II mengajak Penggugat ke lokasi Objek Sengketa dengan alasan pengurusan IMB yang hilang, padahal tujuan sebenarnya adalah transaksi jual beli [HAL 4-5]. Penggugat baru mengetahui adanya transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 40/2020 pada Desember 2022, saat menagih sewa dan被告知 oleh Tergugat-I bahwa Objek Sengketa telah dijual kepadanya [HAL 5]. Penggugat mendalilkan AJB No. 40/2020 mengandung unsur penipuan karena tidak ada kesepakatan kehendak; Penggugat mengira acara tersebut untuk pengurusan IMB, sedangkan Tergugat-I mengetahui itu sebagai transaksi jual beli, sehingga memenuhi syarat pembatalan perjanjian menurut Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata [HAL 6-9]. Selain itu, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan kerugian materiil total Rp8.300.000.000, terdiri dari nilai pasar Objek Sengketa Rp8.000.000.000 dan kerugian sewa tahun 2021-2022 sebesar Rp300.000.000 [HAL 13]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) atas Objek Sengketa [HAL 13-15].\n\nTergugat-I membantal gugatan dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa jual beli sah berdasarkan kesepakatan dan AJB No. 40/2020 sebagai akta autentik [HAL 18-21]. Tergugat-I mendalilkan Penggugat hadir dan menandatangani AJB dengan persetujuan tertulis istri Penggugat, serta telah menerima pembayaran Rp3.000.000.000 [HAL 22]. Tergugat-I juga menyangkal adanya hutang Tergugat-II, melainkan mendalilkan Penggugat yang berhutang kepada Tergugat-I untuk biaya pengobatan istri, dan jual beli adalah pelunasan hutang tersebut [HAL 26]. Tergugat-II mengakui telah meminjam uang kepada Tergugat-I sebesar Rp2.935.000.000 dan mengakui menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk Penggugat menandatangani AJB No. 40/2020 tanpa disadari Penggugat bahwa itu adalah transaksi jual beli [HAL 12, 29-31]. Turut Tergugat-I (PPAT) membela diri dengan menyatakan AJB dibuat sesuai prosedur, dihadiri para pihak, dan merupakan akta autentik yang sah [HAL 31-38].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-18 dan saksi Saiful Rahmat serta Harsono yang mendukung dalil penipuan dan hutang Tergugat-II [HAL 39-43]. Tergugat-I mengajukan bukti T.I-1 sampai T.I-8 dan saksi Kurnia Agus Santoso yang mendukung keabsahan jual beli dan pembayaran [HAL 43-44]. Saksi Kurnia Agus Santoso, sebagai Ketua RT setempat dan karyawan Tergugat-I, menyatakan mengetahui transaksi jual beli ruko antara Penggugat dan Tergugat-I sekitar tahun 2020 seharga Rp3 milyar, serta bahwa Tergugat-I telah menempati ruko tersebut sejak 2007 sebagai penyewa [HAL 44]. Tergugat-II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai T.II-74 yang terdiri dari Akta Daftar Utang dan mutasi rekening Bank Syariah Indonesia serta BCA milik Tergugat-II dari Januari 2017 hingga Desember 2022 untuk membuktikan dalil hutang [HAL 44-48]. Turut Tergugat-I mengajukan bukti TT.I-1 sampai TT.I-6b yang meliputi AJB No. 40/2020, surat persetujuan istri Penggugat, dan foto sidik jari serta tanda tangan para pihak saat penandatanganan akta [HAL 48-49]. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada 24 Oktober 2023 yang mengonfirmasi lokasi, luas (139 m2), dan batas-batas Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat-I untuk usaha [HAL 49-50].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang telah diputuskan dalam putusan sela sebelumnya, namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Hakim berpendapat bahwa karena AJB No. 40/2020 telah dibalik nama ke atas Tergugat-I oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Jakarta Barat, maka BPN seharusnya dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar gugatan menjadi jelas. Karena Penggugat tidak menggugat BPN, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaired) tanpa memeriksa pokok perkara [HAL 51-52].\n\nAmar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat-I; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.597.000,00 [HAL 53-54]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 301/Pdt.G/2023 antara Penggugat Muhamad Zen melawan Tergugat-I Yano Irano, Tergugat-II Rini, Turut Tergugat-I Emilia Retno Trahutami Sushanti (PPAT), dan Turut Tergugat-II Lea Devina Anggundhyta Ramschie (Notaris). Penggugat, pemilik sah Objek Sengketa berupa tanah dan ruko seluas 139 m2 di Jakarta Barat berdasarkan SHM No. 05377/Sukabumi Utara, mendalilkan bahwa ia tidak pernah menjual Objek Sengketa tersebut [HAL 2-3]. Kronologi menunjukkan sejak 2008 Penggugat menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat-I dengan uang sewa tahunan sekitar Rp150.000.000, dan memberikan kepercayaan kepada Tergugat-II (anak angkat Penggugat) untuk menagih dan menerima pembayaran sewa [HAL 2-3]. Penggugat mendalilkan Tergugat-II secara pribadi dan tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan pinjaman hutang kepada Tergugat-I sejak Februari 2017 hingga Juni 2020 sebesar Rp2.935.000.000 untuk kepentingan pribadi, yang tidak dapat dilunasi [HAL 4]. Pada Oktober 2020, atas desakan Tergugat-I untuk melunasi hutang tersebut, Tergugat-II mengajak Penggugat ke lokasi Objek Sengketa dengan alasan pengurusan IMB yang hilang, padahal tujuan sebenarnya adalah transaksi jual beli [HAL 4-5]. Penggugat baru mengetahui adanya transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 40/2020 pada Desember 2022, saat menagih sewa dan被告知 oleh Tergugat-I bahwa Objek Sengketa telah dijual kepadanya [HAL 5]. Penggugat mendalilkan AJB No. 40/2020 mengandung unsur penipuan karena tidak ada kesepakatan kehendak; Penggugat mengira acara tersebut untuk pengurusan IMB, sedangkan Tergugat-I mengetahui itu sebagai transaksi jual beli, sehingga memenuhi syarat pembatalan perjanjian menurut Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata [HAL 6-9]. Selain itu, Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) oleh para Tergugat yang menyebabkan kerugian materiil total Rp8.300.000.000, terdiri dari nilai pasar Objek Sengketa Rp8.000.000.000 dan kerugian sewa tahun 2021-2022 sebesar Rp300.000.000 [HAL 13]. Penggugat juga memohon Sita Jaminan (Revindicatoir Beslag) atas Objek Sengketa [HAL 13-15].\n\nTergugat-I membantal gugatan dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut, prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta dalil pokok bahwa jual beli sah berdasarkan kesepakatan dan AJB No. 40/2020 sebagai akta autentik [HAL 18-21]. Tergugat-I mendalilkan Penggugat hadir dan menandatangani AJB dengan persetujuan tertulis istri Penggugat, serta telah menerima pembayaran Rp3.000.000.000 [HAL 22]. Tergugat-I juga menyangkal adanya hutang Tergugat-II, melainkan mendalilkan Penggugat yang berhutang kepada Tergugat-I untuk biaya pengobatan istri, dan jual beli adalah pelunasan hutang tersebut [HAL 26]. Tergugat-II mengakui telah meminjam uang kepada Tergugat-I sebesar Rp2.935.000.000 dan mengakui menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk Penggugat menandatangani AJB No. 40/2020 tanpa disadari Penggugat bahwa itu adalah transaksi jual beli [HAL 12, 29-31]. Turut Tergugat-I (PPAT) membela diri dengan menyatakan AJB dibuat sesuai prosedur, dihadiri para pihak, dan merupakan akta autentik yang sah [HAL 31-38].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-18 dan saksi Saiful Rahmat serta Harsono yang mendukung dalil penipuan dan hutang Tergugat-II [HAL 39-43]. Tergugat-I mengajukan bukti T.I-1 sampai T.I-8 dan saksi Kurnia Agus Santoso yang mendukung keabsahan jual beli dan pembayaran [HAL 43-44]. Saksi Kurnia Agus Santoso, sebagai Ketua RT setempat dan karyawan Tergugat-I, menyatakan mengetahui transaksi jual beli ruko antara Penggugat dan Tergugat-I sekitar tahun 2020 seharga Rp3 milyar, serta bahwa Tergugat-I telah menempati ruko tersebut sejak 2007 sebagai penyewa [HAL 44]. Tergugat-II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai T.II-74 yang terdiri dari Akta Daftar Utang dan mutasi rekening Bank Syariah Indonesia serta BCA milik Tergugat-II dari Januari 2017 hingga Desember 2022 untuk membuktikan dalil hutang [HAL 44-48]. Turut Tergugat-I mengajukan bukti TT.I-1 sampai TT.I-6b yang meliputi AJB No. 40/2020, surat persetujuan istri Penggugat, dan foto sidik jari serta tanda tangan para pihak saat penandatanganan akta [HAL 48-49]. Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat (PS) pada 24 Oktober 2023 yang mengonfirmasi lokasi, luas (139 m2), dan batas-batas Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat-I untuk usaha [HAL 49-50].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut yang telah diputuskan dalam putusan sela sebelumnya, namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Hakim berpendapat bahwa karena AJB No. 40/2020 telah dibalik nama ke atas Tergugat-I oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Jakarta Barat, maka BPN seharusnya dijadikan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar gugatan menjadi jelas. Karena Penggugat tidak menggugat BPN, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk Verklaired) tanpa memeriksa pokok perkara [HAL 51-52].\n\nAmar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat-I; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.597.000,00 [HAL 53-54]." + }, + "read": { + "input_chars": 5174, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara antara Penggugat Muhamad Zen melawan Tergugat-I Yano Irano, Tergugat-II Rini, Turut Tergugat-I Emilia Retno Trahutami Sushanti, dan Turut Tergugat-II Lea Devina Anggundhyta Ramschie terkait sengketa tanah dan ruko. Penggugat memohon pembatalan jual beli dan pengakuan kepemilikan atas Objek Sengketa yang telah beralih nama ke Tergugat-I. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan ia tidak pernah menjual Objek Sengketa berupa tanah dan ruko kepada Tergugat-I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalilkan jual beli sah berdasarkan kesepakatan dan Akta Jual Beli No. 40/2020 serta telah membayar Rp3.000.000.000.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-II mengakui telah meminjam uang kepada Tergugat-I sebesar Rp2.935.000.000 dan menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk Penggugat menandatangani Akta Jual Beli No. 40/2020.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Jual Beli No. 40/2020 telah dibalik nama ke atas Tergugat-I oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang terkait dengan balik nama sertifikat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, pemilik sah Objek Sengketa berupa tanah dan ruko, menggugat para Tergugat dengan dalih adanya penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Akta Jual Beli No. 40/2020, yang menurut Penggugat ditandatangani atas dasar tipuan dengan alasan pengurusan IMB oleh Tergugat-II. Tergugat-I membantah adanya penipuan dan menyatakan jual beli sah serta telah dilakukan pembayaran, sementara Tergugat-II mengakui adanya hutang dan peranannya dalam memujuk Penggugat menandatangani akta tersebut. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak, dengan alasan bahwa karena balik nama sertifikat telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka badan tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, pemilik sah Objek Sengketa berupa tanah dan ruko, menggugat para Tergugat dengan dalih adanya penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Akta Jual Beli No. 40/2020, yang menurut Penggugat ditandatangani atas dasar tipuan dengan alasan pengurusan IMB oleh Tergugat-II. Tergugat-I membantah adanya penipuan dan menyatakan jual beli sah serta telah dilakukan pembayaran, sementara Tergugat-II mengakui adanya hutang dan peranannya dalam memujuk Penggugat menandatangani akta tersebut. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak, dengan alasan bahwa karena balik nama sertifikat telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka badan tersebut seharusnya menjadi pihak dalam perkara. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan ia tidak pernah menjual Objek Sengketa berupa tanah dan ruko kepada Tergugat-I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-I dalilkan jual beli sah berdasarkan kesepakatan dan Akta Jual Beli No. 40/2020 serta telah membayar Rp3.000.000.000.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat-II mengakui telah meminjam uang kepada Tergugat-I sebesar Rp2.935.000.000 dan menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk Penggugat menandatangani Akta Jual Beli No. 40/2020.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Jual Beli No. 40/2020 telah dibalik nama ke atas Tergugat-I oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Barat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang terkait dengan balik nama sertifikat.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tertipu saat menjual tanah dan ruko saya karena Tergugat-II mengakui bahwa ia meminjam uang dan menggunakan alasan pengurusan IMB untuk memujuk saya menandatangani akta jual beli, padahal saya tidak pernah bermaksud menjualnya." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8358, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Meskipun jual beli adalah perikatan, pertanyaan spesifik mengenai 'ketertipuan' dan 'alasan palsu' tidak dijawab oleh definisi umum ini, melainkan oleh syarat sahnya perjanjian atau pembatalan karena penipuan. Pasal ini terlalu umum dan tidak menjadi dasar hukum substantif untuk dalil penipuan dalam konteks pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat 'kesepakatan'. Dalil pengguna bahwa ia 'tidak pernah bermaksud menjual' dan 'dipujuk dengan alasan palsu' menyangkut keabsahan kesepakatan tersebut. Jika kesepakatan tidak jujur karena penipuan, maka syarat Pasal 1320 tidak terpenuhi. Ini adalah kerangka hukum utama untuk menilai sah tidaknya perjanjian jual beli yang dipersoalkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan tidak mempunyai kekuatan jika diperoleh dengan 'penipuan'. Pertanyaan pengguna secara langsung berkaitan dengan klaim tertipu ('merasa tertipu', 'meminjam uang', 'alasan pengurusan IMB untuk memujuk'). Pasal ini adalah dasar hukum langsung untuk membatalkan perjanjian akibat penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang (melawan hukum, kesusilaan, ketertiban umum). Meskipun penipuan bisa dianggap melawan kesusilaan, inti sengketa pengguna adalah tentang cacat kehendak (penipuan/kesepakatan) bukan tentang objek atau sebab perjanjian yang terlarang secara substantif (seperti jual beli narkoba). Pasal 1321 lebih spesifik dan langsung menjawab masalah penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang) dan itikad baik. Meskipun itikad baik relevan, pertanyaan pengguna fokus pada cacat persetujuan (penipuan) yang justru menjadi pengecualian terhadap kekuatan mengikat perjanjian. Pasal 1321 lebih tepat sebagai dasar pembatalan, sedangkan Pasal 1338 lebih sering digunakan untuk menegakkan perjanjian yang sah. Dalam konteks 'apakah saya bisa membatalkan karena tertipu', Pasal 1321 lebih substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort). Meskipun pengguna merasa dirugikan, gugatan utama dalam sengketa jual beli tanah biasanya bersifat kontraktual (membatalkan perjanjian jual beli) berdasarkan cacat persetujuan. Pasal 1365 adalah alternatif jika gugatan perdata murni gagal, namun untuk pertanyaan 'saya tertipu saat menjual', dasar hukum primer adalah pembatalan perjanjian (Pasal 1320/1321), bukan ganti rugi perbuatan melawan hukum secara terpisah, kecuali jika ada unsur pidana atau perbuatan lain yang terpisah. Namun, dalam konteks relevansi hukum perdata untuk sengketa jual beli, Pasal 1321 lebih langsung." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Ini adalah pasal prosedural/bukti formal. Pertanyaan pengguna menyangkut substansi kesepakatan (apakah tertipu), bukan bentuk dokumen akta. Kekuatan bukti akta otentik tidak menjawab apakah kesepakatan itu cacat karena penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Sama seperti Pasal 1868, ini berkaitan dengan alat bukti. Pengguna tidak bertanya tentang kekuatan bukti akta, melainkan tentang cacat kehendak dalam pembuatan akta tersebut. Pasal ini tidak memberikan solusi substantif untuk klaim penipuan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55134, + "completion_tokens": 4362 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..702808827510db0bef3cf55e126a208e5ab0defe --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_301_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.411, + "query": 1.765, + "relevance": 19.217, + "total": 129.434 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29583, + "marked_chars": 29664 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29664, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam prosedur perkara permohonan (bukan sengketera lawan pihak) untuk meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur serta izin menjual harta bersama dengan almarhum suaminya. Inti permohonan adalah mendapatkan kewenangan hukum untuk mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa dalam transaksi jual beli properti guna menopang ekonomi keluarga.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Wong Andree Widjaja pada tanggal 06 September 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wong Andree Widjaja meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu Gabriella Given Wijaya, Gracia Giselle Wijaya, dan Gioneva Gladys Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gracia Giselle Wijaya lahir pada tanggal 01 Juni 2009 dan Gioneva Gladys Wijaya lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat permohonan diajukan, Gracia Giselle Wijaya dan Gioneva Gladys Wijaya masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama almarhum suami dan Pemohon berupa bangunan dengan luas sekitar 210 m2 di Komplek Perumahan Citra Garden Blok D2 No. 1, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8234 Desa Kalideres atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Surat Keterangan Tidak Terdaftar Akta Wasiat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena memiliki dua anak yang masih di bawah umur (Gracia Giselle Wijaya dan Gioneva Gladys Wijaya) yang secara hukum belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon bermaksud menjual harta bersama dengan almarhum suaminya berupa bangunan di Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta Barat, untuk keperluan ekonomi, namun memerlukan izin pengadilan karena adanya anak di bawah umur yang memiliki kepentingan hukum atas harta tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak tersebut serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah yang dimaksud, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena memiliki dua anak yang masih di bawah umur (Gracia Giselle Wijaya dan Gioneva Gladys Wijaya) yang secara hukum belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon bermaksud menjual harta bersama dengan almarhum suaminya berupa bangunan di Komplek Perumahan Citra Garden, Jakarta Barat, untuk keperluan ekonomi, namun memerlukan izin pengadilan karena adanya anak di bawah umur yang memiliki kepentingan hukum atas harta tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak tersebut serta memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual rumah yang dimaksud, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Wong Andree Widjaja pada tanggal 06 September 1998.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Wong Andree Widjaja meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu Gabriella Given Wijaya, Gracia Giselle Wijaya, dan Gioneva Gladys Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gracia Giselle Wijaya lahir pada tanggal 01 Juni 2009 dan Gioneva Gladys Wijaya lahir pada tanggal 09 Oktober 2011.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat permohonan diajukan, Gracia Giselle Wijaya dan Gioneva Gladys Wijaya masih dikategorikan sebagai anak-anak yang belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta bersama almarhum suami dan Pemohon berupa bangunan dengan luas sekitar 210 m2 di Komplek Perumahan Citra Garden Blok D2 No. 1, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 8234 Desa Kalideres atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki Surat Keterangan Tidak Terdaftar Akta Wasiat dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual bidang tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Emilia Retno Trahutami Sushanti, SH, MKn.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda dengan dua anak kecil, bagaimana cara jual rumah warisan suami tanpa izin pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12940, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (termasuk wali yang ditunjuk pengadilan untuk anak di bawah umur) untuk mengasingkan atau menjual barang tak bergerak (rumah) tanpa kuasa/izin dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab inti pertanyaan tentang prosedur jual rumah warisan yang melibatkan anak di bawah umur, di mana persetujuan pengadilan adalah syarat substantif yang diperlukan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14748, + "completion_tokens": 1022 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_303_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_303_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3bb6ee894741b7fae7b76e1e1db231a3d6c4161 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_303_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_303_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 93.051, + "query": 6.304, + "relevance": 58.66, + "total": 158.053 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 66887, + "marked_chars": 67076 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\n- Menerima Eksepsi Tergugat.\nDALAM POKOK PERKARA \n- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke\nVerklaard;\n- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp670.000,00 (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami\nSapto Supriyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan,\nS.H.,M.Hum. dan Elly istianawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim oleh\nKetua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 303/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada\ntanggal 05 September 2023. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 09\njanuari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan\ndibantu oleh Wike Rahmawati, S.H. dan telah dikirim melalui system E-Court\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. Sapto Supriyono, S.H., M.H.\n \n \n Elly Istianawati, S.H., M.H. \n \nPanitera Pengganti,\nHalaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehar" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 67076, + "frame": "PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 menggugat PT. SATU WIGOLA INDONESIA atas dugaan wanprestasi berupa tunggakan pembayaran produk sebesar Rp73.686.144,00. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat lalai dan memerintahkan pembayaran pokok utang beserta bunga. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap tidak berdasarkan hukum, kabur, dan tidak jelas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menunggak pembayaran produk sebesar Rp73.686.144,00 berdasarkan faktur penjualan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua kali somasi kepada Tergugat sebagai upaya penagihan di luar pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti faktur penjualan dan credit nota retur sebagai dasar klaim utang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hubungan hukum dan jangka waktu pembayaran antara para pihak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti nota retur dan minutes of meeting yang menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan pembayaran parsial.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan saksi untuk menerangkan dampak pandemi terhadap operasional perusahaan dan ketiadaan perjanjian.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan wanprestasi tidak dapat diterima karena tidak didasari oleh adanya perjanjian atau perikatan yang jelas.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. SATU WIGOLA INDONESIA dengan dalih adanya tunggakan pembayaran produk sebesar Rp73.686.144,00 yang telah disusul dengan dua kali somasi. Gugatan ini didasarkan pada faktur penjualan yang diajukan sebagai alat bukti. Di sisi lain, Tergugat membantah adanya hubungan hukum berupa perjanjian yang mengatur kewajiban pembayaran dan mengajukan bukti retur barang serta upaya musyawarah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok perkara karena menemukan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan tidak didasari oleh adanya perjanjian atau perikatan yang jelas, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk. Cabang Jakarta 1 mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. SATU WIGOLA INDONESIA dengan dalih adanya tunggakan pembayaran produk sebesar Rp73.686.144,00 yang telah disusul dengan dua kali somasi. Gugatan ini didasarkan pada faktur penjualan yang diajukan sebagai alat bukti. Di sisi lain, Tergugat membantah adanya hubungan hukum berupa perjanjian yang mengatur kewajiban pembayaran dan mengajukan bukti retur barang serta upaya musyawarah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok perkara karena menemukan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan tidak didasari oleh adanya perjanjian atau perikatan yang jelas, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menunggak pembayaran produk sebesar Rp73.686.144,00 berdasarkan faktur penjualan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua kali somasi kepada Tergugat sebagai upaya penagihan di luar pengadilan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti faktur penjualan dan credit nota retur sebagai dasar klaim utang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hubungan hukum dan jangka waktu pembayaran antara para pihak.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti nota retur dan minutes of meeting yang menunjukkan adanya upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan pembayaran parsial.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan saksi untuk menerangkan dampak pandemi terhadap operasional perusahaan dan ketiadaan perjanjian.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan wanprestasi tidak dapat diterima karena tidak didasari oleh adanya perjanjian atau perikatan yang jelas.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang tapi lawan dagang saya bilang nggak ada perjanjian tertulis buat bayar, terus saya cuma punya faktur, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16828, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1245 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1245: Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak piutang suami dalam konteks pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau keberadaan perjanjian dalam hubungan dagang antar pihak non-istri-suami." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu adanya perikatan (perjanjian) dan keadaan lalai. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah faktur tanpa perjanjian tertulis dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi. Putusan juga secara eksplisit menggunakan Pasal 1238 untuk menyimpulkan bahwa tanpa adanya perjanjian/perikatan, gugatan wanprestasi tidak dapat diterima. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab apakah 'faktur saja' cukup tanpa perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi, yaitu kewajiban mengganti rugi. Meskipun gugatan ditolak karena tidak ada perjanjian, pasal ini relevan karena merupakan dasar hukum yang didalilkan oleh Tergugat untuk menguji unsur wanprestasi (bahwa ganti rugi baru timbul jika ada perikatan yang dilanggar). Pasal ini membantu menjawab konsekuensi hukum dari ketidakadaan perjanjian dalam konteks tuntutan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1245 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian tanggung jawab akibat keadaan memaksa atau force majeure. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu force majeure, melainkan isu keberadaan perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25351, + "completion_tokens": 1170 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_306_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_306_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1fe9365f610262fe7516bed9b72069dcc79ba59 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_306_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_306_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 66, + "timings": { + "parse": 0.103, + "classify": 0.0, + "condense": 306.558, + "read": 120.088, + "query": 2.036, + "relevance": 31.267, + "total": 460.053 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 192773, + "marked_chars": 193358 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI \nDALAM EKSEPSI \n- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\n2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang Sah atas\natas tanah seluas 3.942 m2, sesuai Surat Ukur No. 2051/1999, tanggal 20\nOktober 1999 atas nama Mudji Sukardi, dan tanah seluas 4.710 m2 sesuai\nSurat Ukur No.2052/1999, tanggal 20 Oktober 1999 atas nama Mudji Sukardi\nyang terletak di Jalan Kamal Raya RT.07/RW.009 (sebelum pemekaran\nterletak di RT.10/RW.09), Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan\nCengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta ;\n3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenyatakan sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 01185/Cengkareng,\nseluas 3.942 m2, sesuai Surat Ukur No. 2051/1999, terbit pada tanggal 21\nOktober 1999 atas nama Mudji Sukardi, dan Setifikat Hak Milik No.\n01186/Cengkareng Barat, seluas 4.710 m2, sesuai Surat Ukur No.2052/1999,\nterbit anggal 21 Oktober 1999 atas nama Mudji Sukardi ;\n4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\nyang menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;\n5.---------------------------------------------------------------------------------------------------------\nMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;\nDALAM REKONPENSI \n−Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi\nseluruhnya ;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI \nHal. 64 dari 66 hal. Put. Perk. No" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134962, + "summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi bin Ajab) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Barat. Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) di Cengkareng Barat yang dibeli tahun 1980 dan dikuasai fisik sejak itu [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mencoba menduduki tanah pada Februari 2019 menggunakan Surat Keterangan Garapan yang didalilkan cacat hukum karena diterbitkan pejabat tidak berwenang dan telah dicabut oleh Gubernur DKI No. 353/1977 [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan dan sertifikat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp 1.759.500.000,- dan immateriil Rp 3.789,- [HAL 8-9]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 10-11] Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan objek tanah seluas 4.710 m2 berdasarkan SHM No. 01186/Cengkareng Barat dan Akta Jual Beli No. 1296/12/JB/1980 tertanggal 24 November 1980, sehingga total objek sengketa mencakup dua sertifikat hak milik atas nama Mudji Sukardi [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Para Tergugat mengajukan eksepsi nebis in idem dan error in persona, serta membantah dalil Penggugat. Tergugat berargumen perkara ini sama dengan Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang telah menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan PMH [HAL 12-15]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut pembatalan SHM No. 01186, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil Rp 2.500.000.000,- serta immateriil Rp 100.000.000.000,- dengan dasar penguasaan tanah sejak 1999 yang dianggap tanpa hak [HAL 16-19]. Turut Tergugat membela keabsahan penerbitan SHM berdasarkan proses konversi dari pengakuan hak dan bukti-bukti administrasi yang lengkap [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan kepemilikan melalui SHM, AJB, pembayaran PBB, dan kesaksian tentang penguasaan fisik serta upaya penyerobotan [HAL 22-39]. Tergugat membuktikan status ahli waris, kepemilikan garapan, dan putusan kasasi sebelumnya [HAL 40-42]. Turut Tergugat membuktikan kelengkapan administrasi penerbitan SHM [HAL 43-44]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 45].\n\n[HAL 45-47] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan sertifikat administrasi) dengan perkara terdahulu (sengketa kepemilikan) [HAL 46]. Majelis Hakim juga menolak eksepsi error in persona karena Para Tergugat yang masih hidup telah mewakili kepentingan ahli waris Alm. Nawi bin Ajab secara utuh, sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 46-47]. Majelis Hakim kemudian akan memeriksa pokok perkara [HAL 47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 59896, + "summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi bin Ajab) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Barat. Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) di Cengkareng Barat yang dibeli tahun 1980 dan dikuasai fisik sejak itu [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mencoba menduduki tanah pada Februari 2019 menggunakan Surat Keterangan Garapan yang didalilkan cacat hukum karena diterbitkan pejabat tidak berwenang dan telah dicabut oleh Gubernur DKI No. 353/1977 [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan dan sertifikat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp 1.759.500.000,- dan immateriil Rp 3.789,- [HAL 8-9]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 10-11] Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan objek tanah seluas 4.710 m2 berdasarkan SHM No. 01186/Cengkareng Barat dan Akta Jual Beli No. 1296/12/JB/1980 tertanggal 24 November 1980, sehingga total objek sengketa mencakup dua sertifikat hak milik atas nama Mudji Sukardi [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Para Tergugat mengajukan eksepsi nebis in idem dan error in persona, serta membantah dalil Penggugat. Tergugat berargumen perkara ini sama dengan Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang telah menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan PMH [HAL 12-15]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut pembatalan SHM No. 01186, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil Rp 2.500.000.000,- serta immateriil Rp 100.000.000.000,- dengan dasar penguasaan tanah sejak 1999 yang dianggap tanpa hak [HAL 16-19]. Turut Tergugat membela keabsahan penerbitan SHM berdasarkan proses konversi dari pengakuan hak dan bukti-bukti administrasi yang lengkap [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan kepemilikan melalui SHM, AJB, pembayaran PBB, dan kesaksian tentang penguasaan fisik serta upaya penyerobotan [HAL 22-39]. Tergugat membuktikan status ahli waris, kepemilikan garapan, dan putusan kasasi sebelumnya [HAL 40-42]. Turut Tergugat membuktikan kelengkapan administrasi penerbitan SHM [HAL 43-44]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 45].\n\n[HAL 45-47] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan sertifikat administrasi) dengan perkara terdahulu (sengketa kepemilikan) [HAL 46]. Majelis Hakim juga menolak eksepsi error in persona karena Para Tergugat yang masih hidup telah mewakili kepentingan ahli waris Alm. Nawi bin Ajab secara utuh, sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 46-47]. Majelis Hakim kemudian akan memeriksa pokok perkara [HAL 47].\n\n[HAL 47-66] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menguraikan fakta bahwa Penggugat membeli tanah pada 1980, membangun pagar permanen, membayar PBB hingga 2022, dan menguasai fisik tanah sejak itu [HAL 47-48]. Pada Februari 2019, sekelompok orang atas kuasa Tergugat mencoba menduduki tanah dan memasang plang \"TANAH GARAPAN MILIK ALM. NAWI bin AJAB\", namun upaya tersebut digagalkan dan pelakunya dihukum pidana berkekuatan hukum tetap [HAL 48, 58-59]. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan berargumen bahwa Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 telah menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan PMH, serta bahwa Surat Garapan mereka sah [HAL 49-50]. Turut Tergugat menjelaskan bahwa SHM diterbitkan melalui proses konversi pengakuan hak yang lengkap sesuai PP No. 24/1997 [HAL 50-52]. Majelis Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertifikat (kewenangan ada pada BPN/PTUN), namun berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum jika alas haknya tidak sah [HAL 53-54]. Majelis Hakim menemukan bahwa penerbitan SHM No. 01185 dan 01186 telah sesuai prosedur PP No. 24/1997 dan Tergugat tidak membuktikan adanya pembatalan sertifikat dari instansi berwenang [HAL 56-57]. Oleh karena itu, SHM tersebut dinyatakan sah dan Penggugat adalah pemilik sah atas kedua tanah tersebut [HAL 57]. Terkait PMH, Majelis Hakim menerima dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui perwakilannya yang mencoba menduduki tanah, terbukti dari keterangan saksi dan putusan pidana yang inkrah [HAL 58-59]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian yang diderita, mengingat tanah tetap dalam penguasaan Penggugat [HAL 59]. Tuntutan putusan serta merta dan pernyataan sah semua alat bukti juga ditolak sebagai berlebihan [HAL 59-60]. Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut pembatalan SHM, pengosongan tanah, dan ganti rugi besar berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 [HAL 61-62]. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Rekonvensi karena SHM masih sah secara hukum administrasi selama belum dibatalkan oleh BPN/PTUN, dan dalil Tergugat tentang cacat hukum Surat Garapan serta klaim kepemilikan berdasarkan putusan kasasi sebelumnya tidak terbukti dalam perkara ini [HAL 62-63]. Amar putusan: Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian (menyatakan Penggugat pemilik sah, SHM sah, dan Tergugat melakukan PMH); gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya; Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.873.000,- [HAL 64-66]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Perkara perdata Nomor 306/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi bin Ajab) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Barat. Penggugat dalil memiliki tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) di Cengkareng Barat yang dibeli tahun 1980 dan dikuasai fisik sejak itu [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mencoba menduduki tanah pada Februari 2019 menggunakan Surat Keterangan Garapan yang didalilkan cacat hukum karena diterbitkan pejabat tidak berwenang dan telah dicabut oleh Gubernur DKI No. 353/1977 [HAL 4-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan dan sertifikat, penghukuman Tergugat membayar kerugian materiil Rp 1.759.500.000,- dan immateriil Rp 3.789,- [HAL 8-9]. Mediasi gagal [HAL 9].\n\n[HAL 10-11] Penggugat memperbaiki gugatan dengan menambahkan objek tanah seluas 4.710 m2 berdasarkan SHM No. 01186/Cengkareng Barat dan Akta Jual Beli No. 1296/12/JB/1980 tertanggal 24 November 1980, sehingga total objek sengketa mencakup dua sertifikat hak milik atas nama Mudji Sukardi [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Para Tergugat mengajukan eksepsi nebis in idem dan error in persona, serta membantah dalil Penggugat. Tergugat berargumen perkara ini sama dengan Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang telah menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan PMH [HAL 12-15]. Tergugat juga mengajukan Rekonvensi menuntut pembatalan SHM No. 01186, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan ganti rugi materiil Rp 2.500.000.000,- serta immateriil Rp 100.000.000.000,- dengan dasar penguasaan tanah sejak 1999 yang dianggap tanpa hak [HAL 16-19]. Turut Tergugat membela keabsahan penerbitan SHM berdasarkan proses konversi dari pengakuan hak dan bukti-bukti administrasi yang lengkap [HAL 20-21].\n\n[HAL 22-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Penggugat membuktikan kepemilikan melalui SHM, AJB, pembayaran PBB, dan kesaksian tentang penguasaan fisik serta upaya penyerobotan [HAL 22-39]. Tergugat membuktikan status ahli waris, kepemilikan garapan, dan putusan kasasi sebelumnya [HAL 40-42]. Turut Tergugat membuktikan kelengkapan administrasi penerbitan SHM [HAL 43-44]. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 45].\n\n[HAL 45-47] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan sertifikat administrasi) dengan perkara terdahulu (sengketa kepemilikan) [HAL 46]. Majelis Hakim juga menolak eksepsi error in persona karena Para Tergugat yang masih hidup telah mewakili kepentingan ahli waris Alm. Nawi bin Ajab secara utuh, sehingga gugatan tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima [HAL 46-47]. Majelis Hakim kemudian akan memeriksa pokok perkara [HAL 47].\n\n[HAL 47-66] Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menguraikan fakta bahwa Penggugat membeli tanah pada 1980, membangun pagar permanen, membayar PBB hingga 2022, dan menguasai fisik tanah sejak itu [HAL 47-48]. Pada Februari 2019, sekelompok orang atas kuasa Tergugat mencoba menduduki tanah dan memasang plang \"TANAH GARAPAN MILIK ALM. NAWI bin AJAB\", namun upaya tersebut digagalkan dan pelakunya dihukum pidana berkekuatan hukum tetap [HAL 48, 58-59]. Tergugat membantah dalil Penggugat dengan berargumen bahwa Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 telah menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan PMH, serta bahwa Surat Garapan mereka sah [HAL 49-50]. Turut Tergugat menjelaskan bahwa SHM diterbitkan melalui proses konversi pengakuan hak yang lengkap sesuai PP No. 24/1997 [HAL 50-52]. Majelis Hakim menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan sertifikat (kewenangan ada pada BPN/PTUN), namun berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum jika alas haknya tidak sah [HAL 53-54]. Majelis Hakim menemukan bahwa penerbitan SHM No. 01185 dan 01186 telah sesuai prosedur PP No. 24/1997 dan Tergugat tidak membuktikan adanya pembatalan sertifikat dari instansi berwenang [HAL 56-57]. Oleh karena itu, SHM tersebut dinyatakan sah dan Penggugat adalah pemilik sah atas kedua tanah tersebut [HAL 57]. Terkait PMH, Majelis Hakim menerima dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui perwakilannya yang mencoba menduduki tanah, terbukti dari keterangan saksi dan putusan pidana yang inkrah [HAL 58-59]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian yang diderita, mengingat tanah tetap dalam penguasaan Penggugat [HAL 59]. Tuntutan putusan serta merta dan pernyataan sah semua alat bukti juga ditolak sebagai berlebihan [HAL 59-60]. Dalam Rekonvensi, Tergugat menuntut pembatalan SHM, pengosongan tanah, dan ganti rugi besar berdasarkan Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 [HAL 61-62]. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Rekonvensi karena SHM masih sah secara hukum administrasi selama belum dibatalkan oleh BPN/PTUN, dan dalil Tergugat tentang cacat hukum Surat Garapan serta klaim kepemilikan berdasarkan putusan kasasi sebelumnya tidak terbukti dalam perkara ini [HAL 62-63]. Amar putusan: Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian (menyatakan Penggugat pemilik sah, SHM sah, dan Tergugat melakukan PMH); gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya; Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 1.873.000,- [HAL 64-66]." + }, + "read": { + "input_chars": 5366, + "frame": "Penggugat Mudji Sukardi menggugat ahli waris Alm. Nawi bin Ajab (Tergugat I-VIII) dan BPN Jakarta Barat (Turut Tergugat) terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan atas dua bidang tanah di Cengkareng Barat. Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan, pembatalan klaim Tergugat, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli dua bidang tanah di Cengkareng Barat pada tahun 1980 dan telah menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus sejak saat itu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Cengkareng dan SHM No. 01186/Cengkareng yang diterbitkan melalui proses konversi pengakuan hak yang lengkap.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Februari 2019, sekelompok orang atas kuasa Tergugat mencoba menduduki tanah Penggugat dan memasang plang penanda kepemilikan, namun upaya tersebut digagalkan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pelaku penyerobotan tanah pada Februari 2019 telah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01185 tidak sah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2781 K/Pdt/2021 dan mengklaim memiliki hak garapan atas tanah tersebut.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian materiil dan immateriil yang diderita karena tanah tetap dalam penguasaan Penggugat.", + "page": 59, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membuktikan adanya pembatalan sertifikat dari instansi berwenang (BPN/PTUN) sehingga Sertifikat Hak Milik tetap sah secara hukum administrasi.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Mudji Sukardi menggugat Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi bin Ajab) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Barat atas sengketa kepemilikan tanah di Cengkareng Barat yang mencakup dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01185 dan No. 01186. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencoba menduduki tanah pada Februari 2019 menggunakan Surat Keterangan Garapan yang didalilkan cacat hukum, serta menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem dan error in persona, lalu memeriksa pokok perkara. Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik diterbitkan sesuai prosedur dan sah selama belum dibatalkan oleh instansi berwenang, sehingga Penggugat diakui sebagai pemilik sah. Terkait perbuatan melawan hukum, Hakim menerima dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui perwakilannya yang mencoba menduduki tanah, terbukti dari keterangan saksi dan putusan pidana yang inkrah. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian yang diderita. Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk pembatalan sertifikat dan pengosongan tanah ditolak seluruhnya karena dalil cacat hukum dan klaim kepemilikan tidak terbukti. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian (menyatakan Penggugat pemilik sah, sertifikat sah, dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum), gugatan Rekonvensi ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Mudji Sukardi menggugat Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi bin Ajab) dan Turut Tergugat BPN Jakarta Barat atas sengketa kepemilikan tanah di Cengkareng Barat yang mencakup dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01185 dan No. 01186. Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencoba menduduki tanah pada Februari 2019 menggunakan Surat Keterangan Garapan yang didalilkan cacat hukum, serta menuntut pernyataan sah kepemilikan dan ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem dan error in persona, lalu memeriksa pokok perkara. Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik diterbitkan sesuai prosedur dan sah selama belum dibatalkan oleh instansi berwenang, sehingga Penggugat diakui sebagai pemilik sah. Terkait perbuatan melawan hukum, Hakim menerima dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui perwakilannya yang mencoba menduduki tanah, terbukti dari keterangan saksi dan putusan pidana yang inkrah. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena Penggugat tidak membuktikan besaran kerugian yang diderita. Gugatan Rekonvensi Tergugat untuk pembatalan sertifikat dan pengosongan tanah ditolak seluruhnya karena dalil cacat hukum dan klaim kepemilikan tidak terbukti. Putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian (menyatakan Penggugat pemilik sah, sertifikat sah, dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum), gugatan Rekonvensi ditolak, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli dua bidang tanah di Cengkareng Barat pada tahun 1980 dan telah menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus sejak saat itu.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01185/Cengkareng dan SHM No. 01186/Cengkareng yang diterbitkan melalui proses konversi pengakuan hak yang lengkap.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Februari 2019, sekelompok orang atas kuasa Tergugat mencoba menduduki tanah Penggugat dan memasang plang penanda kepemilikan, namun upaya tersebut digagalkan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pelaku penyerobotan tanah pada Februari 2019 telah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 01185 tidak sah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2781 K/Pdt/2021 dan mengklaim memiliki hak garapan atas tanah tersebut.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan besaran kerugian materiil dan immateriil yang diderita karena tanah tetap dalam penguasaan Penggugat.", + "page": 59, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membuktikan adanya pembatalan sertifikat dari instansi berwenang (BPN/PTUN) sehingga Sertifikat Hak Milik tetap sah secara hukum administrasi.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya sertifikat sah atas tanah ini sejak lama, tapi ahli waris orang lain mencoba merebutnya dengan paksa, apakah saya bisa menuntut mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 57830, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam konteks pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa tanah atau perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan. Topik perkawinan juga berada di luar ruang lingkup KUHPerdata yang relevan untuk sengketa perdata murni seperti ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan apakah bisa menuntut ahli waris yang 'mencoba merebut tanah dengan paksa'. Putusan mendukung dalil ini dengan menguji unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) untuk menentukan apakah tindakan tersebut dapat dituntut secara perdata." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 79178, + "completion_tokens": 3759 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_307_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_307_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9fc2f2556b4d0c78554fbd80df1cc0b702b628b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_307_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_307_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 34, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.098, + "query": 7.928, + "relevance": 20.481, + "total": 154.582 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100541, + "marked_chars": 100838 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam EKSEPSI :\n\nMenolak Esepsi dari Tergugat\nDalam Pokok Perkara :\n\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat\npada tanggal 00 Juli 2014 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat\nNikah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta\nsebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No.\n0000/I/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2022 putus\nkarena perceraian;\nHal. 32 dari 34 hal. Put. Perk.No. 000/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat\nyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah\nmempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada\npegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI\nJakarta dimana perkawinan itu dilangsungkan dan domisili para pihak\nuntuk dicatatkan da" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100838, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan kekerasan, meminta pernyataan putus perkawinan karena perceraian. Tergugat mengajukan jawaban sangkal dan gugatan rekonpensi yang juga meminta perceraian serta hak asuh anak. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian dari kedua belah pihak dan menetapkan hak asuh anak pada Tergugat, namun menolak tuntutan biaya hidup tetap dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2014 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tanggal 19 April 2015.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2019 setelah rumah mereka dijual, dengan Tergugat tinggal di apartemen sewaan dan Penggugat meninggalkan rumah.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam mengelola keuangan rumah tangga.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal serta mengancam menggunakan pisau, sementara Tergugat mendalilkan hal tersebut adalah fitnah dan kronologinya adalah Tergugat ingin bunuh diri karena stres atas kondisi keuangan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta keluarga kedua belah pihak tidak berhasil karena kedua pihak tidak setuju untuk hidup bersama lagi.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut hak asuh anak perempuan hasil perkawinan, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya hidup anak sebesar Rp10.800.000,- per bulan, yang ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat dibuktikan penghasilan Tergugat dan sulit menentukan nominal yang tepat.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya pendidikan anak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan, yang ditolak oleh Majelis Hakim karena dapat dilaksanakan secara riil.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu anak perempuan, mengalami perselisihan terus-menerus sejak tahun 2016 yang berujung pada perceraian. Penggugat menggugat perceraian dengan alasan kekerasan dan perselisihan keuangan, sementara Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi perceraian serta menuntut hak asuh anak dan biaya hidup. Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat perceraian telah terpenuhi akibat perselisihan yang tidak dapat dipulihkan, sehingga menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat demi kepentingan anak, namun tuntutan biaya hidup tetap dan uang paksa ditolak karena ketidakmampuan pembuktian penghasilan dan pertimbangan pelaksanaan putusan yang dapat dilakukan secara riil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tahun 2014 dan dikaruniai satu anak perempuan, mengalami perselisihan terus-menerus sejak tahun 2016 yang berujung pada perceraian. Penggugat menggugat perceraian dengan alasan kekerasan dan perselisihan keuangan, sementara Tergugat mengajukan gugatan rekonpensi perceraian serta menuntut hak asuh anak dan biaya hidup. Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat perceraian telah terpenuhi akibat perselisihan yang tidak dapat dipulihkan, sehingga menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Hak asuh anak ditetapkan pada Tergugat demi kepentingan anak, namun tuntutan biaya hidup tetap dan uang paksa ditolak karena ketidakmampuan pembuktian penghasilan dan pertimbangan pelaksanaan putusan yang dapat dilakukan secara riil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Juli 2014 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan pada tanggal 19 April 2015.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2019 setelah rumah mereka dijual, dengan Tergugat tinggal di apartemen sewaan dan Penggugat meninggalkan rumah.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh perbedaan prinsip dalam mengelola keuangan rumah tangga.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal serta mengancam menggunakan pisau, sementara Tergugat mendalilkan hal tersebut adalah fitnah dan kronologinya adalah Tergugat ingin bunuh diri karena stres atas kondisi keuangan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Upaya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta keluarga kedua belah pihak tidak berhasil karena kedua pihak tidak setuju untuk hidup bersama lagi.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut hak asuh anak perempuan hasil perkawinan, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya hidup anak sebesar Rp10.800.000,- per bulan, yang ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat dibuktikan penghasilan Tergugat dan sulit menentukan nominal yang tepat.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya pendidikan anak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan, yang ditolak oleh Majelis Hakim karena dapat dilaksanakan secara riil.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai dan anak saya diurus mantan suami, tapi dia tidak mau bayar biaya hidup anak, apa bisa saya paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34256, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban dasar suami-istri selama perkawinan berlangsung (kesetiaan, tolong-menolong). Pertanyaan berkaitan dengan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, yang merupakan akibat hukum dari putusnya perkawinan. Dalam pertimbangan putusan, isu nafkah anak justru diatur oleh Undang-Undang Perkawinan (Pasal 41 UU No. 1/1974), bukan Pasal 103 KUHPerdata. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah kewajiban membayar nafkah anak pasca-cerai." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38221, + "completion_tokens": 1192 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_308_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_308_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d02032e9ccf6410e760470a6a94492621ac33cbc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_308_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_308_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 56, + "timings": { + "parse": 0.086, + "classify": 0.0, + "condense": 387.314, + "read": 130.441, + "query": 13.007, + "relevance": 38.185, + "total": 569.033 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164644, + "marked_chars": 165139 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONPENSI \nDALAM EKSEPSI \n−Menolak Eksepsi Para Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA \n(1).\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.\nHal. 54 dari 56 hal. Perk. No. 308/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n(2).\nMenyatakan bahwa:\na.\nSurat Tanah Garapan atas nama Nawi bin Ajab seluas + 8.500 m2\nberdasarkan\n \nSurat\n \nKeterangan\n Tanah\n \nGarapan\n \nNomor:\nVI/39/12/DB/1970 tanggal 2 Mei 1970 yang ditandatangani oleh Lurah\nTjengkareng; \nb.\nSurat Keterangan Garapan Nomor: 22/I/Tg/70 tanggal 6 Mei 1970\nyang ditandatangani oleh Husin Naijan Wakil Camat Tjengkareng; \nyang masing-masing dikeluarkan oleh TERGUGAT IX dan TERGUGAT X\nadalah tidak sah secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum\nmengikat. \n(3).\nMenyatakan TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII telah melakukan\nPerbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri\nPENGGUGAT; \n(4).\nMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab: Sauci, Hj. Sani, Aca, Masan, Wasin, Jasih, Amah, Sanah), Tergugat IX (Kecamatan Cengkareng), dan Tergugat X (Kelurahan Cengkareng Barat). Penggugat mengklaim kepemilikan tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) yang dibeli tahun 1980, dibuktikan dengan pembayaran PBB hingga 2022 dan penguasaan fisik lebih dari 40 tahun [HAL 3]. Penggugat menyangkal hak Tergugat I-VIII yang berdalil sebagai penggarap berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan No. 22/I/Tg/70 tahun 1970, dengan alasan surat tersebut cacat hukum karena pejabat penandatangan tidak berwenang pada saat itu, tidak terdaftar di arsip, dan telah dicabut oleh SK Gubernur DKI No. 353 Tahun 1977 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat garapan, pembayaran ganti rugi materiil Rp24.780.000.000 dan immateriil Rp3.789,00, serta uang paksa Rp10.000.000/hari [HAL 6-7]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 8].\n\n[HAL 9-18] Para Tergugat I-VIII mengajukan eksepsi nebis in idem, berargumen bahwa sengketa ini telah diputus dalam perkara No. 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt jo. Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 9-10]. Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat III, VII, dan VIII telah meninggal dunia tanpa menarik ahli warisnya [HAL 10-11]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa SHM No. 01186 juga berasal dari proses yang sama dengan No. 01185 sehingga tidak sah, serta menuduh Penggugat mengulur waktu eksekusi putusan kasasi sebelumnya [HAL 11-13]. Tergugat I-VIII mengajukan Rekonvensi menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan SHM No. 01186, penghapusan dari daftar BPN, ganti rugi materiil Rp2.500.000.000 dan immateriil Rp100.000.000.000, serta uang paksa Rp4.000.000/hari [HAL 13-16]. Tergugat IX dan X menjawab bahwa Akta Jual Beli Penggugat tercatat di register PPAT, namun Surat Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan, dan Surat Garapan No. VI/39/12/DB/1970 tidak ditemukan di arsip Kelurahan [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-40] Penggugat mengajukan 19 bukti surat (termasuk SHM, AJB, SPPT PBB, SK Gubernur, dan berita acara polisi) serta 3 saksi (Taufiknur, Joike Runtunuwu, Shopani) yang kesemuanya menyatakan Penggugat memiliki pagar, plang nama, dan penguasaan fisik sejak lama, serta pernah mengusir pendatang yang mengaku ahli waris Nawi bin Ajab pada Februari 2019 [HAL 19-35]. Tergugat I-VIII mengajukan 20 bukti surat (termasuk surat garapan, putusan perkara terdahulu, akta kematian) dan 2 saksi (Sahrudin, Naimun Arafik) yang menyatakan mengetahui status garapan dan kematian para Tergugat [HAL 36-39]. Tergugat IX dan X tidak mengajukan saksi. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan administrasi sertifikat vs sengketa kepemilikan) dengan putusan kasasi sebelumnya [HAL 41-42]. Eksepsi error in persona juga ditolak karena Tergugat I-VIII dianggap satu kesatuan sebagai ahli waris Alm. Nawi bin Ajab [HAL 42-43]. Dalam pokok perkara, Majelis mencatat dalil Penggugat tentang kepemilikan berdasarkan AJB 1980, SHM 1999, pembayaran PBB, dan penguasaan fisik, serta dalil Tergugat tentang surat garapan yang dibantah sebagai cacat hukum dan dicabut [HAL 43-45]. Majelis menegaskan beban pembuktian berada pada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya, dengan Penggugat telah mengajukan bukti PK/TR-1 s/d 19 dan 3 saksi, sedangkan Tergugat I-VIII mengajukan bukti T.I s/d T.VIII-20 dan 2 saksi [HAL 46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31680, + "summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab: Sauci, Hj. Sani, Aca, Masan, Wasin, Jasih, Amah, Sanah), Tergugat IX (Kecamatan Cengkareng), dan Tergugat X (Kelurahan Cengkareng Barat). Penggugat mengklaim kepemilikan tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) yang dibeli tahun 1980, dibuktikan dengan pembayaran PBB hingga 2022 dan penguasaan fisik lebih dari 40 tahun [HAL 3]. Penggugat menyangkal hak Tergugat I-VIII yang berdalil sebagai penggarap berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan No. 22/I/Tg/70 tahun 1970, dengan alasan surat tersebut cacat hukum karena pejabat penandatangan tidak berwenang pada saat itu, tidak terdaftar di arsip, dan telah dicabut oleh SK Gubernur DKI No. 353 Tahun 1977 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat garapan, pembayaran ganti rugi materiil Rp24.780.000.000 dan immateriil Rp3.789,00, serta uang paksa Rp10.000.000/hari [HAL 6-7]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 8].\n\n[HAL 9-18] Para Tergugat I-VIII mengajukan eksepsi nebis in idem, berargumen bahwa sengketa ini telah diputus dalam perkara No. 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt jo. Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 9-10]. Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat III, VII, dan VIII telah meninggal dunia tanpa menarik ahli warisnya [HAL 10-11]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa SHM No. 01186 juga berasal dari proses yang sama dengan No. 01185 sehingga tidak sah, serta menuduh Penggugat mengulur waktu eksekusi putusan kasasi sebelumnya [HAL 11-13]. Tergugat I-VIII mengajukan Rekonvensi menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan SHM No. 01186, penghapusan dari daftar BPN, ganti rugi materiil Rp2.500.000.000 dan immateriil Rp100.000.000.000, serta uang paksa Rp4.000.000/hari [HAL 13-16]. Tergugat IX dan X menjawab bahwa Akta Jual Beli Penggugat tercatat di register PPAT, namun Surat Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan, dan Surat Garapan No. VI/39/12/DB/1970 tidak ditemukan di arsip Kelurahan [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-40] Penggugat mengajukan 19 bukti surat (termasuk SHM, AJB, SPPT PBB, SK Gubernur, dan berita acara polisi) serta 3 saksi (Taufiknur, Joike Runtunuwu, Shopani) yang kesemuanya menyatakan Penggugat memiliki pagar, plang nama, dan penguasaan fisik sejak lama, serta pernah mengusir pendatang yang mengaku ahli waris Nawi bin Ajab pada Februari 2019 [HAL 19-35]. Tergugat I-VIII mengajukan 20 bukti surat (termasuk surat garapan, putusan perkara terdahulu, akta kematian) dan 2 saksi (Sahrudin, Naimun Arafik) yang menyatakan mengetahui status garapan dan kematian para Tergugat [HAL 36-39]. Tergugat IX dan X tidak mengajukan saksi. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan administrasi sertifikat vs sengketa kepemilikan) dengan putusan kasasi sebelumnya [HAL 41-42]. Eksepsi error in persona juga ditolak karena Tergugat I-VIII dianggap satu kesatuan sebagai ahli waris Alm. Nawi bin Ajab [HAL 42-43]. Dalam pokok perkara, Majelis mencatat dalil Penggugat tentang kepemilikan berdasarkan AJB 1980, SHM 1999, pembayaran PBB, dan penguasaan fisik, serta dalil Tergugat tentang surat garapan yang dibantah sebagai cacat hukum dan dicabut [HAL 43-45]. Majelis menegaskan beban pembuktian berada pada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya, dengan Penggugat telah mengajukan bukti PK/TR-1 s/d 19 dan 3 saksi, sedangkan Tergugat I-VIII mengajukan bukti T.I s/d T.VIII-20 dan 2 saksi [HAL 46].\n\n[HAL 47-56] Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 tanggal 2 Mei 1970 dan Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 tanggal 6 Mei 1970. Berdasarkan bukti PK/TR-6, Surat Garapan No. VI/39/12/DB/1970 ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Umar yang pada tanggal tersebut belum menjabat sebagai Kepala Kelurahan, sehingga surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang [HAL 48]. Selain itu, bukti PK/TR-7 menunjukkan Surat Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan Cengkareng [HAL 48]. Majelis menyimpulkan bahwa kedua surat tersebut tidak sah secara hukum karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dan penggunaan surat keterangan garapan tanah telah dicabut serta tidak berlaku lagi di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1977 [HAL 49]. Terkait dalil perbuatan melawan hukum, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan fakta bahwa Tergugat I-VIII (melalui pihak ketiga/preman) mencoba menduduki tanah dengan menunjukkan surat garapan tersebut pada Februari 2019, yang terbukti dari berita acara polisi dan kesaksian saksi [HAL 50]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil Rp24.780.000.000 dan immateriil Rp3.789,00 ditolak karena objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak terbukti adanya kerugian aktual [HAL 50-51]. Tuntutan uang paksa, putusan serta merta, dan pernyataan sah semua alat bukti juga ditolak sebagai berlebihan atau tidak memenuhi syarat [HAL 51]. Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I-VIII menuntut pembatalan SHM, pengosongan tanah, dan ganti rugi besar dengan dalil Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021, namun gugatan ini ditolak seluruhnya karena dasar hukum mereka (surat garapan) telah dinyatakan tidak sah dalam putusan ini [HAL 52-54]. Amar putusan menyatakan: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) Menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 yang dikeluarkan Tergugat IX dan X tidak sah secara hukum dan tidak mengikat; (3) Menyatakan Tergugat I s/d VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat; (4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (5) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya; (6) Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara Rp1.873.000,- [HAL 54-56]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Perkara perdata Nomor 308/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat Mudji Sukardi melawan Tergugat I-VIII (ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab: Sauci, Hj. Sani, Aca, Masan, Wasin, Jasih, Amah, Sanah), Tergugat IX (Kecamatan Cengkareng), dan Tergugat X (Kelurahan Cengkareng Barat). Penggugat mengklaim kepemilikan tanah seluas 3.942 m2 (SHM No. 01185/Cengkareng) dan 4.710 m2 (SHM No. 01186/Cengkareng) yang dibeli tahun 1980, dibuktikan dengan pembayaran PBB hingga 2022 dan penguasaan fisik lebih dari 40 tahun [HAL 3]. Penggugat menyangkal hak Tergugat I-VIII yang berdalil sebagai penggarap berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan No. 22/I/Tg/70 tahun 1970, dengan alasan surat tersebut cacat hukum karena pejabat penandatangan tidak berwenang pada saat itu, tidak terdaftar di arsip, dan telah dicabut oleh SK Gubernur DKI No. 353 Tahun 1977 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat garapan, pembayaran ganti rugi materiil Rp24.780.000.000 dan immateriil Rp3.789,00, serta uang paksa Rp10.000.000/hari [HAL 6-7]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 8].\n\n[HAL 9-18] Para Tergugat I-VIII mengajukan eksepsi nebis in idem, berargumen bahwa sengketa ini telah diputus dalam perkara No. 223/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt jo. Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021 yang menyatakan SHM No. 01185 tidak sah dan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 9-10]. Tergugat juga mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat III, VII, dan VIII telah meninggal dunia tanpa menarik ahli warisnya [HAL 10-11]. Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa SHM No. 01186 juga berasal dari proses yang sama dengan No. 01185 sehingga tidak sah, serta menuduh Penggugat mengulur waktu eksekusi putusan kasasi sebelumnya [HAL 11-13]. Tergugat I-VIII mengajukan Rekonvensi menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, pembatalan SHM No. 01186, penghapusan dari daftar BPN, ganti rugi materiil Rp2.500.000.000 dan immateriil Rp100.000.000.000, serta uang paksa Rp4.000.000/hari [HAL 13-16]. Tergugat IX dan X menjawab bahwa Akta Jual Beli Penggugat tercatat di register PPAT, namun Surat Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan, dan Surat Garapan No. VI/39/12/DB/1970 tidak ditemukan di arsip Kelurahan [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-40] Penggugat mengajukan 19 bukti surat (termasuk SHM, AJB, SPPT PBB, SK Gubernur, dan berita acara polisi) serta 3 saksi (Taufiknur, Joike Runtunuwu, Shopani) yang kesemuanya menyatakan Penggugat memiliki pagar, plang nama, dan penguasaan fisik sejak lama, serta pernah mengusir pendatang yang mengaku ahli waris Nawi bin Ajab pada Februari 2019 [HAL 19-35]. Tergugat I-VIII mengajukan 20 bukti surat (termasuk surat garapan, putusan perkara terdahulu, akta kematian) dan 2 saksi (Sahrudin, Naimun Arafik) yang menyatakan mengetahui status garapan dan kematian para Tergugat [HAL 36-39]. Tergugat IX dan X tidak mengajukan saksi. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 9 November 2023 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Majelis Hakim menolak eksepsi nebis in idem karena perkara a quo berbeda substansi (keabsahan administrasi sertifikat vs sengketa kepemilikan) dengan putusan kasasi sebelumnya [HAL 41-42]. Eksepsi error in persona juga ditolak karena Tergugat I-VIII dianggap satu kesatuan sebagai ahli waris Alm. Nawi bin Ajab [HAL 42-43]. Dalam pokok perkara, Majelis mencatat dalil Penggugat tentang kepemilikan berdasarkan AJB 1980, SHM 1999, pembayaran PBB, dan penguasaan fisik, serta dalil Tergugat tentang surat garapan yang dibantah sebagai cacat hukum dan dicabut [HAL 43-45]. Majelis menegaskan beban pembuktian berada pada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya, dengan Penggugat telah mengajukan bukti PK/TR-1 s/d 19 dan 3 saksi, sedangkan Tergugat I-VIII mengajukan bukti T.I s/d T.VIII-20 dan 2 saksi [HAL 46].\n\n[HAL 47-56] Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 tanggal 2 Mei 1970 dan Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 tanggal 6 Mei 1970. Berdasarkan bukti PK/TR-6, Surat Garapan No. VI/39/12/DB/1970 ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Umar yang pada tanggal tersebut belum menjabat sebagai Kepala Kelurahan, sehingga surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang [HAL 48]. Selain itu, bukti PK/TR-7 menunjukkan Surat Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan Cengkareng [HAL 48]. Majelis menyimpulkan bahwa kedua surat tersebut tidak sah secara hukum karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, dan penggunaan surat keterangan garapan tanah telah dicabut serta tidak berlaku lagi di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1977 [HAL 49]. Terkait dalil perbuatan melawan hukum, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dengan fakta bahwa Tergugat I-VIII (melalui pihak ketiga/preman) mencoba menduduki tanah dengan menunjukkan surat garapan tersebut pada Februari 2019, yang terbukti dari berita acara polisi dan kesaksian saksi [HAL 50]. Namun, tuntutan ganti rugi materiil Rp24.780.000.000 dan immateriil Rp3.789,00 ditolak karena objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak terbukti adanya kerugian aktual [HAL 50-51]. Tuntutan uang paksa, putusan serta merta, dan pernyataan sah semua alat bukti juga ditolak sebagai berlebihan atau tidak memenuhi syarat [HAL 51]. Dalam gugatan Rekonvensi, Tergugat I-VIII menuntut pembatalan SHM, pengosongan tanah, dan ganti rugi besar dengan dalil Putusan Kasasi MA No. 2781 K/Pdt/2021, namun gugatan ini ditolak seluruhnya karena dasar hukum mereka (surat garapan) telah dinyatakan tidak sah dalam putusan ini [HAL 52-54]. Amar putusan menyatakan: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) Menyatakan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 yang dikeluarkan Tergugat IX dan X tidak sah secara hukum dan tidak mengikat; (3) Menyatakan Tergugat I s/d VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat; (4) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (5) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya; (6) Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara Rp1.873.000,- [HAL 54-56]." + }, + "read": { + "input_chars": 6194, + "frame": "Penggugat Mudji Sukardi menggugat ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab (Tergugat I-VIII), Kecamatan Cengkareng (Tergugat IX), dan Kelurahan Cengkareng Barat (Tergugat X) terkait sengketa kepemilikan tanah dan keabsahan Surat Keterangan Tanah Garapan. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah surat garapan, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan surat garapan tidak sah dan perbuatan melawan hukum terbukti, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1980, Sertifikat Hak Milik, pembayaran PBB, dan penguasaan fisik lebih dari 40 tahun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-VIII berdalil memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan No. 22/I/Tg/70 tahun 1970.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 ditandatangani oleh pejabat yang belum menjabat sebagai Kepala Kelurahan pada tanggal penandatanganan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan Cengkareng.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggunaan surat keterangan garapan tanah telah dicabut dan tidak berlaku lagi di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1977.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I-VIII melalui pihak ketiga mencoba menduduki tanah dengan menunjukkan surat garapan pada Februari 2019.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak terbukti adanya kerugian aktual.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi nebis in idem ditolak karena perkara a quo berbeda substansi dengan putusan kasasi sebelumnya.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya karena dasar hukum Tergugat Konvensi (surat garapan) dinyatakan tidak sah.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Mudji Sukardi mengajukan gugatan terhadap ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab serta instansi pemerintah terkait (Kecamatan dan Kelurahan Cengkareng) untuk menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Garapan yang digunakan Tergugat I-VIII sebagai dasar klaim hak atas tanah yang dikuasai Penggugat sejak lama. Tergugat I-VIII mengajukan eksepsi nebis in idem dan error in persona serta gugatan rekonvensi untuk pembatalan sertifikat dan pengosongan tanah, namun eksepsi nebis in idem ditolak karena perbedaan substansi sengketa. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang menjadi dasar klaim Tergugat I-VIII tidak sah secara hukum karena diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang dan tidak terdaftar di arsip, serta praktik penerbitan surat tersebut telah dicabut. Hakim juga menetapkan bahwa tindakan Tergugat I-VIII yang mencoba menduduki tanah melalui pihak ketiga pada Februari 2019 merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian aktual mengingat tanah masih dikuasai Penggugat. Gugatan rekonvensi Tergugat I-VIII ditolak seluruhnya, dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Mudji Sukardi mengajukan gugatan terhadap ahli waris Alm. Nawi Bin Ajab serta instansi pemerintah terkait (Kecamatan dan Kelurahan Cengkareng) untuk menyatakan tidak sah Surat Keterangan Tanah Garapan yang digunakan Tergugat I-VIII sebagai dasar klaim hak atas tanah yang dikuasai Penggugat sejak lama. Tergugat I-VIII mengajukan eksepsi nebis in idem dan error in persona serta gugatan rekonvensi untuk pembatalan sertifikat dan pengosongan tanah, namun eksepsi nebis in idem ditolak karena perbedaan substansi sengketa. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Keterangan Tanah Garapan yang menjadi dasar klaim Tergugat I-VIII tidak sah secara hukum karena diterbitkan oleh pejabat tidak berwenang dan tidak terdaftar di arsip, serta praktik penerbitan surat tersebut telah dicabut. Hakim juga menetapkan bahwa tindakan Tergugat I-VIII yang mencoba menduduki tanah melalui pihak ketiga pada Februari 2019 merupakan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat ditolak karena tidak terbukti adanya kerugian aktual mengingat tanah masih dikuasai Penggugat. Gugatan rekonvensi Tergugat I-VIII ditolak seluruhnya, dan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat Konvensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1980, Sertifikat Hak Milik, pembayaran PBB, dan penguasaan fisik lebih dari 40 tahun.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-VIII berdalil memiliki hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 dan No. 22/I/Tg/70 tahun 1970.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Tanah Garapan No. VI/39/12/DB/1970 ditandatangani oleh pejabat yang belum menjabat sebagai Kepala Kelurahan pada tanggal penandatanganan.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Garapan No. 22/I/Tg/70 tidak ditemukan di arsip Kecamatan Cengkareng.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggunaan surat keterangan garapan tanah telah dicabut dan tidak berlaku lagi di wilayah DKI Jakarta sejak tahun 1977.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I-VIII melalui pihak ketiga mencoba menduduki tanah dengan menunjukkan surat garapan pada Februari 2019.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek sengketa tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak terbukti adanya kerugian aktual.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi nebis in idem ditolak karena perkara a quo berbeda substansi dengan putusan kasasi sebelumnya.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya karena dasar hukum Tergugat Konvensi (surat garapan) dinyatakan tidak sah.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya sertifikat tanah, tapi orang lain pakai surat garapan lama untuk klaim dan coba menduduki tanah saya, apakah surat itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43556, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pertanahan, keabsahan surat garapan, atau perbuatan melawan hukum yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam perkara ini, penggunaan surat garapan yang cacat hukum untuk mengklaim dan menduduki tanah yang bersertifikat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang digunakan Majelis Hakim untuk menilai tindakan para Tergugat dan menjawab implikasi hukum dari penggunaan surat tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67460, + "completion_tokens": 4428 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e7d756f654721c003f412833ac0c5e361728b2d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,251 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 147.741, + "query": 2.784, + "relevance": 75.161, + "total": 225.753 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96437, + "marked_chars": 96743 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 14 April 2023 antara\nPENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Perjanjian yang sah dan\nmengikat bagi Para Pihak; \n halaman 33 dari 35 No.30/Pdt.GS/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi\natas Perjanjian Jual Beli tanggal 14 April 2023; \n4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dan ganti rugi\nkepada PENGGUGAT sebesar total Rp. 100.00.000,- (seratus juta\nRupiah) dengan perincian : \n- Biaya Down Payment yang sudah\ndibayarkan oleh PENGGUGAT\nkepada TERGUGAT \n- =\n- Rp.\n50.000.000,-\n(lima puluh juta\nRupiah).\n- Ganti Rugi Sesuai Pasal 4 angka 4\nhuruf a Perjanjian\n- =\n- Rp.\n50.000.000,-\n(lima puluh juta\nRupiah). \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah\nRp. 284.000,- ( dua r" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 96743, + "frame": "Penggugat [FITRIA RIZKI] menggugat Tergugat [VINODHAN] atas wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli unit apartemen Cosmo Mansion Unit 28 DC, di mana Tergugat diduga menaikkan harga jual beli secara sepihak sehingga transaksi gagal. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, penetapan wanprestasi, pembayaran ganti rugi total Rp116.500.000,-, serta sita jaminan dan uang paksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut untuk sebagian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli unit apartemen Cosmo Mansion Unit 28 DC pada tanggal 14 April 2023 dengan harga kesepakatan Rp760.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang muka (Down Payment) kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- yang terdiri dari pembayaran tahap pertama Rp10.000.000,- dan tahap kedua Rp40.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) oleh Penggugat kepada Bank Commonwealth telah disetujui dengan batas waktu pencairan dana hingga tanggal 9 Juni 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta kenaikan harga transaksi secara sepihak dari Rp760.000.000,- menjadi Rp910.034.000,- berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam mediasi yang diundang oleh Penggugat dan Broker untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga tersebut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyerahkan dokumen transaksi ke Notaris sebelum batas waktu yang disepakati pada tanggal 9 Juni 2023.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli tanggal 14 April 2023.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dihukum membayar biaya Down Payment sebesar Rp50.000.000,- dan ganti rugi sesuai perjanjian sebesar Rp50.000.000,-.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk biaya hukum dan penagihan sebesar Rp15.000.000,- ditolak oleh Hakim.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk bunga moratoir sejak pembayaran Down Payment hingga pengajuan gugatan ditolak oleh Hakim.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk bunga moratoir sejak pengajuan gugatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ditolak oleh Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas harta benda Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek yang dimintakan.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan pembayaran uang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Jual Beli unit apartemen Cosmo Mansion Unit 28 DC antara Penggugat [FITRIA RIZKI] dan Tergugat [VINODHAN] pada tanggal 14 April 2023 dengan harga Rp760.000.000,-, di mana Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,-. Setelah persetujuan kredit dari bank, Tergugat meminta kenaikan harga transaksi secara sepihak menjadi Rp910.034.000,- berdasarkan NJOP, yang menyebabkan transaksi mandeg dan kredit menjadi kadaluwarsa. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai wanprestasi dan menuntut pengembalian uang muka, ganti rugi, serta biaya lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan perjanjian sah dan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar uang muka dan ganti rugi total Rp100.000.000,-. Namun, tuntutan biaya hukum, bunga moratoir, sita jaminan, dan uang paksa ditolak oleh Hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Jual Beli unit apartemen Cosmo Mansion Unit 28 DC antara Penggugat [FITRIA RIZKI] dan Tergugat [VINODHAN] pada tanggal 14 April 2023 dengan harga Rp760.000.000,-, di mana Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,-. Setelah persetujuan kredit dari bank, Tergugat meminta kenaikan harga transaksi secara sepihak menjadi Rp910.034.000,- berdasarkan NJOP, yang menyebabkan transaksi mandeg dan kredit menjadi kadaluwarsa. Penggugat mendalilkan hal ini sebagai wanprestasi dan menuntut pengembalian uang muka, ganti rugi, serta biaya lainnya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan perjanjian sah dan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar uang muka dan ganti rugi total Rp100.000.000,-. Namun, tuntutan biaya hukum, bunga moratoir, sita jaminan, dan uang paksa ditolak oleh Hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Jual Beli unit apartemen Cosmo Mansion Unit 28 DC pada tanggal 14 April 2023 dengan harga kesepakatan Rp760.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang muka (Down Payment) kepada Tergugat sebesar Rp50.000.000,- yang terdiri dari pembayaran tahap pertama Rp10.000.000,- dan tahap kedua Rp40.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) oleh Penggugat kepada Bank Commonwealth telah disetujui dengan batas waktu pencairan dana hingga tanggal 9 Juni 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meminta kenaikan harga transaksi secara sepihak dari Rp760.000.000,- menjadi Rp910.034.000,- berdasarkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam mediasi yang diundang oleh Penggugat dan Broker untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga tersebut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyerahkan dokumen transaksi ke Notaris sebelum batas waktu yang disepakati pada tanggal 9 Juni 2023.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli tanggal 14 April 2023.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat dihukum membayar biaya Down Payment sebesar Rp50.000.000,- dan ganti rugi sesuai perjanjian sebesar Rp50.000.000,-.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk biaya hukum dan penagihan sebesar Rp15.000.000,- ditolak oleh Hakim.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk bunga moratoir sejak pembayaran Down Payment hingga pengajuan gugatan ditolak oleh Hakim.", + "page": 32, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk bunga moratoir sejak pengajuan gugatan hingga putusan berkekuatan hukum tetap ditolak oleh Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan sita jaminan atas harta benda Tergugat ditolak karena tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek yang dimintakan.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan uang paksa (dwangsom) ditolak karena putusan pembayaran uang dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka buat beli apartemen, tapi penjualnya minta naik harga sendiri sampai transaksi gagal, apakah saya bisa minta uang saya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19182, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) yang merupakan dasar hukum utama dalam sengketa cidera janji. Dalam pertanyaan, penjual tidak melaksanakan kewajiban jual beli sesuai kesepakatan awal, sehingga konsep 'lalai' atau wanprestasi menjadi unsur substantif untuk menentukan apakah pembeli berhak menuntut pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini langsung menjawab pertanyaan apakah pembeli bisa meminta uang kembali (sebagai bentuk pengembalian kerugian/biaya yang telah dibayarkan) akibat kegagalan transaksi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban mengganti kerugian, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam konteks wanprestasi jual beli, ini menjadi kerangka hukum untuk menilai kapan penjual dianggap lalai sehingga kewajiban pengembalian uang (ganti rugi) timbul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan debitur (force majeure atau hal tak terduga). Relevan karena dalam sengketa wanprestasi, penjual dapat berdalih bahwa kenaikan harga atau kegagalan transaksi disebabkan oleh hal di luar kendalinya. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah penjual tetap wajib mengembalikan uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian). Relevan karena pertanyaan melibatkan adanya 'kesepakatan awal' atau perjanjian jual beli. Pembuktian adanya perjanjian yang sah adalah langkah pertama sebelum membahas wanprestasi dan pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Ini menjadi prinsip dasar bahwa penjual tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengubah harga perjanjian yang sudah sah, sehingga pembeli berhak menuntut pelaksanaan atau pengembalian uang akibat pelanggaran perjanjian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34942, + "completion_tokens": 1913 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c4b7aacc04d15789423920cde2cc2a224010a5f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_30_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.972, + "query": 8.257, + "relevance": 28.85, + "total": 121.103 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27847, + "marked_chars": 27919 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27919, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan karena adanya kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemohon meminta izin untuk mengubah nama dari Nanik Surjani menjadi Nanik Suryani agar sesuai dengan identitas dalam KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan substansi permohonan sebelum memberikan penetapan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Surjani pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384/1962.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Surjani pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2015/I/1991.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Suryani pada Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada dokumen kependudukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana melalui perubahan nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama pada dokumen kependudukan akibat adanya ketidaksesuaian antara nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan nama pada KTP dan ijazah. Pemohon mendalilkan bahwa nama Nanik Surjani pada kedua akta tersebut merupakan hasil kesalahan penulisan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga menghambat urusan administrasi, dan meminta izin untuk mengubahnya menjadi Nanik Suryani. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan serta bukti surat dan kesaksian yang membuktikan bahwa perbedaan nama tersebut murni akibat kesalahan administratif tanpa maksud jahat, hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberi izin perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan dari Nanik Surjani menjadi Nanik Suryani, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki nama pada dokumen kependudukan akibat adanya ketidaksesuaian antara nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan dengan nama pada KTP dan ijazah. Pemohon mendalilkan bahwa nama Nanik Surjani pada kedua akta tersebut merupakan hasil kesalahan penulisan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga menghambat urusan administrasi, dan meminta izin untuk mengubahnya menjadi Nanik Suryani. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan serta bukti surat dan kesaksian yang membuktikan bahwa perbedaan nama tersebut murni akibat kesalahan administratif tanpa maksud jahat, hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan memberi izin perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan dari Nanik Surjani menjadi Nanik Suryani, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Surjani pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 384/1962.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Surjani pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2015/I/1991.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon tercatat sebagai Nanik Suryani pada Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbedaan nama pada dokumen kependudukan disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau penulisan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesalahan penulisan nama tersebut menyebabkan Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus administrasi kependudukan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak ada maksud untuk menghindari tindak pidana melalui perubahan nama tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya di KTP beda dengan di akta lahir karena salah tulis, bisa bantu perbaiki?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15259, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) antara suami istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pembetulan nama dalam akta kelahiran atau administrasi kependudukan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip secara prosedural untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 sampai P-5), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang perbaikan nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13702, + "completion_tokens": 873 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac0d4dd900cbdde9900cf2f7edae9fb92eb49de9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_312_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.373, + "query": 1.813, + "relevance": 16.424, + "total": 102.626 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23697, + "marked_chars": 23761 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23761, + "frame": "Pemohon YULIATI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ia berstatus sebagai ibu tunggal yang ingin mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam perbuatan hukum. Inti sengketa adalah kebutuhan akan penetapan resmi dari pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali bagi anaknya dalam proses penjualan tanah dan rumah. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anaknya VINCENT BRANDON untuk menjual aset tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon YULIATI menikah dengan BONG FUK KHIONG pada tanggal 06 September 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu anak bernama VINCENT BRANDON yang lahir pada tanggal 06 Juli 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon BONG FUK KHIONG meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2019.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon VINCENT BRANDON masih berada di bawah umur atau belum berusia 18 tahun.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan rumah yang terletak di Desa Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan milik almarhum suami Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan rumah tersebut atas nama almarhum suami.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk mewakili kepentingan hukum dalam penjualan aset tersebut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon YULIATI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa ia perlu mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya penjualan tanah dan rumah. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan BONG FUK KHIONG pada tahun 2010 dan dikaruniai anak bernama VINCENT BRANDON yang lahir pada tahun 2010. Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019, meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Pontianak. Karena anaknya masih belum dewasa, Pemohon meminta penetapan resmi dari pengadilan untuk bertindak sebagai wali dalam proses penjualan aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya VINCENT BRANDON untuk mewakili kepentingan hukum dalam menjual tanah dan rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon YULIATI mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa ia perlu mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya penjualan tanah dan rumah. Fakta yang ditetapkan oleh hakim menunjukkan bahwa Pemohon menikah dengan BONG FUK KHIONG pada tahun 2010 dan dikaruniai anak bernama VINCENT BRANDON yang lahir pada tahun 2010. Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2019, meninggalkan harta berupa tanah dan rumah di Pontianak. Karena anaknya masih belum dewasa, Pemohon meminta penetapan resmi dari pengadilan untuk bertindak sebagai wali dalam proses penjualan aset tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya VINCENT BRANDON untuk mewakili kepentingan hukum dalam menjual tanah dan rumah tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon YULIATI menikah dengan BONG FUK KHIONG pada tanggal 06 September 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu anak bernama VINCENT BRANDON yang lahir pada tanggal 06 Juli 2010.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon BONG FUK KHIONG meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2019.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon VINCENT BRANDON masih berada di bawah umur atau belum berusia 18 tahun.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan rumah yang terletak di Desa Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan milik almarhum suami Pemohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dan rumah tersebut atas nama almarhum suami.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anaknya untuk mewakili kepentingan hukum dalam penjualan aset tersebut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah serta rumah, tapi anak saya masih kecil, apakah saya bisa menjualnya atas nama almarhum suami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14057, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu sebagai wali anak) untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah/rumah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan inti substantif dari pertanyaan awam mengenai prosedur dan syarat hukum untuk menjual harta peninggalan suami yang menjadi hak waris anak yang masih kecil." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur konkret yang harus dipenuhi wali jika hendak menjual barang tak bergerak, yaitu melampirkan daftar harta kekayaan anak dan mendapatkan izin Pengadilan Negeri. Pasal ini memberikan kerangka hukum tentang bagaimana izin tersebut dapat diberikan (jika tidak menimbulkan kerugian bagi anak), sehingga sangat relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai mekanisme penjualan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12869, + "completion_tokens": 958 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_313_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_313_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa19c2fff3430b7e898e086ef21a3f933e252522 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_313_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_313_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 267.292, + "read": 157.872, + "query": 11.984, + "relevance": 146.932, + "total": 584.175 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 156518, + "marked_chars": 156995 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi:\n−\nMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;\n2.\nMenyatakan demi hukum Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16\nSeptember 2011 dan Akta Pengubahan I terhadap perjanjian Kerja Sama\nNo. 46 tanggal 04 November 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani\ndihadapan Turut Tergugat adalah sah dan berharga;\n3.\nMenyatakan Para Tergugat (Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III\nselaku ahli waris dari alm. Hayati Suhaini) telah melakukan wanprestasi\n(ingkar janji) kepada Penggugat;\n4.\nMenghukum Para Tergugat (Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III\nselaku ahli waris dari alm. Hayati Suhaini) secara tanggung renteng untuk\nmengembalikan modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar\nRupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;\n5.\nMenghukum Para Tergugat (Tergugat I serta Tergugat II dan Tergugat III\nselaku ahli waris dari alm. Hayati Suhaini) secara tanggung renteng untuk\nmembayar bunga sebesar 15 % (lima belas persen) pertahun dari modal\nkerja sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) kepada Penggugat\nsejak ditandatangani Akta Pengubahan I terhadap perjanjian Kerja Sama\nNo. 46 tanggal 04 November 2011 sampai dengan dibayar lunas;\n6.\nMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nHalaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 313/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami p" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134998, + "summary": "[HAL 1-15] Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I (Janni Albert), Tergugat II & III (ahli waris Alm. Hayati Suhaeni), dan Turut Tergugat (Notaris Eliwaty Tjira) atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011. Penggugat dalil telah menyerahkan modal Rp2.000.000.000,00 secara bertahap kepada Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni untuk bisnis jual-beli properti, dengan kesepakatan bunga 15% per tahun, keuntungan 65%, dan denda keterlambatan 1 permil per hari [HAL 2-5]. Penggugat dalil telah memenuhi kewajibannya namun Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni tidak memberikan laporan pembukuan, tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga/keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai, sehingga dianggap wanprestasi [HAL 6-14]. Penggugat menuntut pengembalian modal, bunga, keuntungan, denda, serta sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat I [HAL 10-15].\n\n[HAL 16-32] Tergugat II dan III mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak KPKNL) dan *ne bis in idem* karena telah ada eksekusi atas 4 tanah jaminan melalui Penetapan PN Jakarta Barat tahun 2016 yang telah dilelang tahun 2019 [HAL 17-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dan III membantah wanprestasi dengan dalih \"pekerjaan\" (penjualan properti) belum selesai sehingga tagihan modal, bunga, keuntungan, dan denda belum jatuh tempo [HAL 20-23]. Tergugat berdalih transaksi pembelian tanah pertama gagal karena masalah hukum, dan transaksi kedua (Tanah Sutejo) dibeli langsung oleh Penggugat sehingga kewajiban Tergugat dianggap selesai, namun Penggugat tidak menagih karena menunggu penjualan oleh Tergugat [HAL 25-28]. Tergugat juga menyangkal perhitungan kerugian Penggugat yang memasukkan biaya notaris/ukur tanah ke dalam pokok modal dan bunga, serta menolak sita jaminan karena tanah jaminan sudah dieksekusi [HAL 29-32].\n\n[HAL 33-47] Majelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak karena KPKNL bukan pihak dalam perjanjian [HAL 39]. Majelis menolak eksepsi *ne bis in idem* karena tidak ada bukti putusan yang mendukung, dan menganggapnya sebagai sangkalan pokok perkara [HAL 41-42]. Majelis menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 dan Akta Pengubahan I No. 46 sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata [HAL 42-43]. Majelis menemukan unsur wanprestasi terpenuhi: (1) ada perikatan kerja sama dan penyerahan modal Rp2.000.000.000,00 oleh Penggugat [HAL 44]; (2) Tergugat lalai karena tidak memberikan laporan pembukuan berkala selama kurang lebih 12 tahun [HAL 45]; (3) Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberi teguran/somasi [HAL 45-46]. Majelis menolak argumen Tergugat bahwa pekerjaan belum selesai karena ketiadaan laporan pembukuan menunjukkan tidak ada itikad baik dan tidak ada bukti pekerjaan yang dilaksanakan [HAL 46]. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perjanjian berakhir demi hukum [HAL 46-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 23497, + "summary": "[HAL 1-54] Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I (Janni Albert), Tergugat II & III (ahli waris Alm. Hayati Suhaeni), dan Turut Tergugat (Notaris Eliwaty Tjira) atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011. Penggugat dalil telah menyerahkan modal Rp2.000.000.000,00 secara bertahap kepada Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni untuk bisnis jual-beli properti, dengan kesepakatan bunga 15% per tahun, keuntungan 65%, dan denda keterlambatan 1 permil per hari [HAL 2-5]. Penggugat dalil telah memenuhi kewajibannya namun Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni tidak memberikan laporan pembukuan, tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga/keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai, sehingga dianggap wanprestasi [HAL 6-14]. Penggugat menuntut pengembalian modal, bunga, keuntungan, denda, serta sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat I [HAL 10-15].\n\nTergugat II dan III mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak KPKNL) dan *ne bis in idem* karena telah ada eksekusi atas 4 tanah jaminan melalui Penetapan PN Jakarta Barat tahun 2016 yang telah dilelang tahun 2019 [HAL 17-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dan III membantah wanprestasi dengan dalih \"pekerjaan\" (penjualan properti) belum selesai sehingga tagihan modal, bunga, keuntungan, dan denda belum jatuh tempo [HAL 20-23]. Tergugat berdalih transaksi pembelian tanah pertama gagal karena masalah hukum, dan transaksi kedua (Tanah Sutejo) dibeli langsung oleh Penggugat sehingga kewajiban Tergugat dianggap selesai, namun Penggugat tidak menagih karena menunggu penjualan oleh Tergugat [HAL 25-28]. Tergugat juga menyangkal perhitungan kerugian Penggugat yang memasukkan biaya notaris/ukur tanah ke dalam pokok modal dan bunga, serta menolak sita jaminan karena tanah jaminan sudah dieksekusi [HAL 29-32].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak karena KPKNL bukan pihak dalam perjanjian [HAL 39]. Majelis menolak eksepsi *ne bis in idem* karena tidak ada bukti putusan yang mendukung, dan menganggapnya sebagai sangkalan pokok perkara [HAL 41-42]. Majelis menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 dan Akta Pengubahan I No. 46 sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata [HAL 42-43]. Majelis menemukan unsur wanprestasi terpenuhi: (1) ada perikatan kerja sama dan penyerahan modal Rp2.000.000.000,00 oleh Penggugat [HAL 44]; (2) Tergugat lalai karena tidak memberikan laporan pembukuan berkala selama kurang lebih 12 tahun [HAL 45]; (3) Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberi teguran/somasi [HAL 45-46]. Majelis menolak argumen Tergugat bahwa pekerjaan belum selesai karena ketiadaan laporan pembukuan menunjukkan tidak ada itikad baik dan tidak ada bukti pekerjaan yang dilaksanakan [HAL 46]. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perjanjian berakhir demi hukum [HAL 46-47].\n\nMengenai petitum pengembalian modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00, Majelis mengabulkan tuntutan ini karena Tergugat tidak memiliki itikad baik selama 12 tahun tanpa melaksanakan pekerjaan atau memberikan laporan, sehingga wajib mengembalikan modal secara tunai dan seketika [HAL 47]. Mengenai petitum biaya tambahan (notaris, pengukuran, dll) sebesar Rp81.475.000,00, Majelis menolak tuntutan ini karena biaya tersebut tidak diatur dalam Akta Perjanjian Kerja Sama [HAL 47-48]. Mengenai petitum keuntungan sebesar 65% (Rp1.300.000.000,00), Majelis menolak tuntutan ini karena tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga secara nyata tidak ada keuntungan yang diperoleh sebagaimana diperjanjikan [HAL 48]. Mengenai petitum bunga 15% per tahun, Majelis mengabulkan tuntutan ini namun dengan perbaikan redaksi: bunga dihitung mulai dari ditandatanganinya Akta Pengubahan I tanggal 4 November 2011 sampai modal dikembalikan lunas, bukan dari awal penyerahan modal [HAL 48-49]. Mengenai petitum denda keterlambatan 1 permil per hari, Majelis menolak tuntutan ini karena sulit dihitung mengingat tidak adanya pekerjaan selama 12 tahun [HAL 49].\n\nMengenai petitum sita jaminan atas aset lain di luar 4 bidang tanah jaminan awal, Majelis menolak tuntutan ini. Majelis menyatakan bahwa 4 bidang tanah jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lelang dan eksekusi; jika tidak mencukupi, baru Penggugat dapat mengajukan gugatan sita jaminan atas harta lain. Karena selama pemeriksaan tidak ada tindakan pensitaan terhadap harta lain, tuntutan sita jaminan atas aset tambahan ditolak [HAL 50-51]. Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR [HAL 51].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara, Majelis menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 dan Akta Pengubahan I No. 46, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Majelis menghukum Tergugat I serta Tergugat II dan III (sebagai ahli waris Alm. Hayati Suhaeni) secara tanggung renteng untuk: (1) mengembalikan modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tunai dan seketika; dan (2) membayar bunga sebesar 15% per tahun dari modal kerja Rp2.000.000.000,00 kepada Penggugat sejak ditandatanganinya Akta Pengubahan I tanggal 4 November 2011 sampai dengan dibayar lunas. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp453.000,00 [HAL 52-54]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-54] Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I (Janni Albert), Tergugat II & III (ahli waris Alm. Hayati Suhaeni), dan Turut Tergugat (Notaris Eliwaty Tjira) atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011. Penggugat dalil telah menyerahkan modal Rp2.000.000.000,00 secara bertahap kepada Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni untuk bisnis jual-beli properti, dengan kesepakatan bunga 15% per tahun, keuntungan 65%, dan denda keterlambatan 1 permil per hari [HAL 2-5]. Penggugat dalil telah memenuhi kewajibannya namun Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni tidak memberikan laporan pembukuan, tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga/keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai, sehingga dianggap wanprestasi [HAL 6-14]. Penggugat menuntut pengembalian modal, bunga, keuntungan, denda, serta sita jaminan atas dua bidang tanah milik Tergugat I [HAL 10-15].\n\nTergugat II dan III mengajukan eksepsi *error in persona* (kurang pihak KPKNL) dan *ne bis in idem* karena telah ada eksekusi atas 4 tanah jaminan melalui Penetapan PN Jakarta Barat tahun 2016 yang telah dilelang tahun 2019 [HAL 17-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat II dan III membantah wanprestasi dengan dalih \"pekerjaan\" (penjualan properti) belum selesai sehingga tagihan modal, bunga, keuntungan, dan denda belum jatuh tempo [HAL 20-23]. Tergugat berdalih transaksi pembelian tanah pertama gagal karena masalah hukum, dan transaksi kedua (Tanah Sutejo) dibeli langsung oleh Penggugat sehingga kewajiban Tergugat dianggap selesai, namun Penggugat tidak menagih karena menunggu penjualan oleh Tergugat [HAL 25-28]. Tergugat juga menyangkal perhitungan kerugian Penggugat yang memasukkan biaya notaris/ukur tanah ke dalam pokok modal dan bunga, serta menolak sita jaminan karena tanah jaminan sudah dieksekusi [HAL 29-32].\n\nMajelis Hakim menolak eksepsi kurang pihak karena KPKNL bukan pihak dalam perjanjian [HAL 39]. Majelis menolak eksepsi *ne bis in idem* karena tidak ada bukti putusan yang mendukung, dan menganggapnya sebagai sangkalan pokok perkara [HAL 41-42]. Majelis menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 dan Akta Pengubahan I No. 46 sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata [HAL 42-43]. Majelis menemukan unsur wanprestasi terpenuhi: (1) ada perikatan kerja sama dan penyerahan modal Rp2.000.000.000,00 oleh Penggugat [HAL 44]; (2) Tergugat lalai karena tidak memberikan laporan pembukuan berkala selama kurang lebih 12 tahun [HAL 45]; (3) Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban setelah diberi teguran/somasi [HAL 45-46]. Majelis menolak argumen Tergugat bahwa pekerjaan belum selesai karena ketiadaan laporan pembukuan menunjukkan tidak ada itikad baik dan tidak ada bukti pekerjaan yang dilaksanakan [HAL 46]. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perjanjian berakhir demi hukum [HAL 46-47].\n\nMengenai petitum pengembalian modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00, Majelis mengabulkan tuntutan ini karena Tergugat tidak memiliki itikad baik selama 12 tahun tanpa melaksanakan pekerjaan atau memberikan laporan, sehingga wajib mengembalikan modal secara tunai dan seketika [HAL 47]. Mengenai petitum biaya tambahan (notaris, pengukuran, dll) sebesar Rp81.475.000,00, Majelis menolak tuntutan ini karena biaya tersebut tidak diatur dalam Akta Perjanjian Kerja Sama [HAL 47-48]. Mengenai petitum keuntungan sebesar 65% (Rp1.300.000.000,00), Majelis menolak tuntutan ini karena tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga secara nyata tidak ada keuntungan yang diperoleh sebagaimana diperjanjikan [HAL 48]. Mengenai petitum bunga 15% per tahun, Majelis mengabulkan tuntutan ini namun dengan perbaikan redaksi: bunga dihitung mulai dari ditandatanganinya Akta Pengubahan I tanggal 4 November 2011 sampai modal dikembalikan lunas, bukan dari awal penyerahan modal [HAL 48-49]. Mengenai petitum denda keterlambatan 1 permil per hari, Majelis menolak tuntutan ini karena sulit dihitung mengingat tidak adanya pekerjaan selama 12 tahun [HAL 49].\n\nMengenai petitum sita jaminan atas aset lain di luar 4 bidang tanah jaminan awal, Majelis menolak tuntutan ini. Majelis menyatakan bahwa 4 bidang tanah jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lelang dan eksekusi; jika tidak mencukupi, baru Penggugat dapat mengajukan gugatan sita jaminan atas harta lain. Karena selama pemeriksaan tidak ada tindakan pensitaan terhadap harta lain, tuntutan sita jaminan atas aset tambahan ditolak [HAL 50-51]. Petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) juga ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR [HAL 51].\n\nDalam amar putusan, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat. Dalam pokok perkara, Majelis menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kerja Sama No. 42 dan Akta Pengubahan I No. 46, serta menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Majelis menghukum Tergugat I serta Tergugat II dan III (sebagai ahli waris Alm. Hayati Suhaeni) secara tanggung renteng untuk: (1) mengembalikan modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 secara tunai dan seketika; dan (2) membayar bunga sebesar 15% per tahun dari modal kerja Rp2.000.000.000,00 kepada Penggugat sejak ditandatanganinya Akta Pengubahan I tanggal 4 November 2011 sampai dengan dibayar lunas. Gugatan selain dan selebihnya ditolak. Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp453.000,00 [HAL 52-54]." + }, + "read": { + "input_chars": 5493, + "frame": "Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I Janni Albert, Tergugat II dan III (ahli waris Alm. Hayati Suhaeni), serta Turut Tergugat Notaris Eliwaty Tjira atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama jual-beli properti. Sengketa inti mengenai pengembalian modal, bunga, keuntungan, denda, serta sita jaminan atas aset Tergugat. Penggugat meminta pengadilan memaksa Tergugat mengembalikan modal kerja, membayar bunga dan keuntungan, serta memberikan sita jaminan atas aset tambahan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 secara bertahap kepada Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan laporan pembukuan berkala kepada Penggugat selama kurang lebih 12 tahun sejak perjanjian dibuat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga atau keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai setelah menerima teguran atau somasi dari Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalih pekerjaan penjualan properti belum selesai sehingga tagihan belum jatuh tempo, serta mengklaim transaksi pembelian tanah pertama gagal dan transaksi kedua dibeli langsung oleh Penggugat.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak perhitungan kerugian yang memasukkan biaya notaris dan pengukuran tanah ke dalam pokok modal dan bunga, serta menolak sita jaminan karena tanah jaminan awal telah dieksekusi.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pengembalian biaya tambahan sebesar Rp81.475.000,00 karena biaya tersebut tidak diatur dalam Akta Perjanjian Kerja Sama.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan keuntungan sebesar 65% karena tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan denda keterlambatan 1 permil per hari karena sulit dihitung mengingat tidak adanya pekerjaan selama 12 tahun.", + "page": 49, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan sita jaminan atas aset lain di luar 4 bidang tanah jaminan awal karena tanah jaminan yang dibebani Hak Tanggungan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lelang.", + "page": 50, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I Janni Albert, Tergugat II dan III sebagai ahli waris Alm. Hayati Suhaeni, serta Turut Tergugat Notaris Eliwaty Tjira atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011 terkait bisnis jual-beli properti. Penggugat dalil telah menyerahkan modal Rp2.000.000.000,00 namun Tergugat tidak memberikan laporan pembukuan, tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga atau keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai. Tergugat membantah wanprestasi dengan alasan pekerjaan belum selesai dan transaksi tertentu telah diselesaikan langsung oleh Penggugat, serta menolak perhitungan biaya tambahan dan sita jaminan atas aset lain. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena ketiadaan laporan pembukuan selama 12 tahun menunjukkan tidak ada itikad baik dan tidak ada bukti pekerjaan yang dilaksanakan. Majelis mengabulkan gugatan untuk pengembalian modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 serta pembayaran bunga 15% per tahun sejak tanggal Akta Pengubahan I hingga modal dikembalikan lunas, namun menolak tuntutan biaya tambahan, keuntungan, denda keterlambatan, dan sita jaminan atas aset tambahan. Tergugat I serta Tergugat II dan III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar modal dan bunga tersebut, sementara gugatan selain dan selebihnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Kusnadi Sasmita menggugat Tergugat I Janni Albert, Tergugat II dan III sebagai ahli waris Alm. Hayati Suhaeni, serta Turut Tergugat Notaris Eliwaty Tjira atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011 terkait bisnis jual-beli properti. Penggugat dalil telah menyerahkan modal Rp2.000.000.000,00 namun Tergugat tidak memberikan laporan pembukuan, tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga atau keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai. Tergugat membantah wanprestasi dengan alasan pekerjaan belum selesai dan transaksi tertentu telah diselesaikan langsung oleh Penggugat, serta menolak perhitungan biaya tambahan dan sita jaminan atas aset lain. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena ketiadaan laporan pembukuan selama 12 tahun menunjukkan tidak ada itikad baik dan tidak ada bukti pekerjaan yang dilaksanakan. Majelis mengabulkan gugatan untuk pengembalian modal kerja sebesar Rp2.000.000.000,00 serta pembayaran bunga 15% per tahun sejak tanggal Akta Pengubahan I hingga modal dikembalikan lunas, namun menolak tuntutan biaya tambahan, keuntungan, denda keterlambatan, dan sita jaminan atas aset tambahan. Tergugat I serta Tergugat II dan III dihukum secara tanggung renteng untuk membayar modal dan bunga tersebut, sementara gugatan selain dan selebihnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 secara bertahap kepada Tergugat I dan Alm. Hayati Suhaeni berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 42 tanggal 16 September 2011 dan Akta Pengubahan I No. 46 tanggal 4 November 2011.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan laporan pembukuan berkala kepada Penggugat selama kurang lebih 12 tahun sejak perjanjian dibuat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengembalikan modal, tidak membayar bunga atau keuntungan, dan tidak menjual properti yang didanai setelah menerima teguran atau somasi dari Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah wanprestasi dengan dalih pekerjaan penjualan properti belum selesai sehingga tagihan belum jatuh tempo, serta mengklaim transaksi pembelian tanah pertama gagal dan transaksi kedua dibeli langsung oleh Penggugat.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak perhitungan kerugian yang memasukkan biaya notaris dan pengukuran tanah ke dalam pokok modal dan bunga, serta menolak sita jaminan karena tanah jaminan awal telah dieksekusi.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pengembalian biaya tambahan sebesar Rp81.475.000,00 karena biaya tersebut tidak diatur dalam Akta Perjanjian Kerja Sama.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan keuntungan sebesar 65% karena tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan denda keterlambatan 1 permil per hari karena sulit dihitung mengingat tidak adanya pekerjaan selama 12 tahun.", + "page": 49, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan sita jaminan atas aset lain di luar 4 bidang tanah jaminan awal karena tanah jaminan yang dibebani Hak Tanggungan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lelang.", + "page": 50, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang modal buat kerja sama jual beli properti, tapi selama bertahun-tahun mereka tidak kasih laporan, tidak bayar bunga, dan tidak kembalikan uangnya, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 44155, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (wanprestasi) melalui surat perintah/somasi. Dalam pertanyaan, penggugat mengeluh tidak dibayar/dilaporkan selama bertahun-tahun. Putusan menggunakan pasal ini untuk menilai apakah teguran/somasi yang dilakukan penggugat telah memenuhi syarat hukum untuk menyatakan tergugat lalai, yang merupakan dasar tuntutan pengembalian modal dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga bagi perikatan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu. Meskipun berkaitan dengan ganti rugi, dalam konteks pertanyaan spesifik tentang 'kenapa tidak dikembalikan uangnya' (wanprestasi utama), pasal 1243 lebih langsung mengatur akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan (termasuk pengembalian modal) setelah lalai. Pasal 1239 lebih spesifik pada perikatan positif/negatif non-uang atau sebagai dasar umum ganti rugi, namun dalam putusan ini, analisis utama wanprestasi dan akibatnya (termasuk bunga) lebih kuat ditopang oleh Pasal 1243 dan 1338. Namun, melihat kriteria 'substantif', pasal ini memang mengatur akibat hukum wanprestasi. Tapi, mari kita lihat konteks pertanyaan awam: 'kenapa tidak dikembalikan'. Jawaban hukumnya adalah karena terjadi wanprestasi. Pasal 1243 adalah definisi wanprestasi. Pasal 1239 adalah konsekuensi. Apakah 1239 relevan? Ya, karena mengatur kewajiban membayar bunga/kost. Tapi dalam putusan, hakim lebih banyak merujuk 1243 untuk status wanprestasi. Mari kita pertimbangkan apakah 1239 *ditalikan* atau *didalilkan*. Hakim menyebutkan 'biaya, kerugian dan bunga' dalam konteks 1243. Pasal 1239 sering dikutip sebagai dasar umum, tapi dalam teks putusan ini, fokusnya pada 1243 untuk 'wanprestasi' dan 1338 untuk 'kekuatan perjanjian'. Pasal 1239 tidak secara eksplisit menjadi pilar utama analisis 'kenapa' dalam putusan ini dibandingkan 1243. Namun, aturan ini tetap substantif. Tapi, jika harus memilih yang paling relevan dengan 'wanprestasi' sebagai inti sengketa, 1243 lebih tepat. Apakah 1239 *false*? Tidak sepenuhnya false, tapi kurang langsung menjawab 'mekanisme wanprestasi' dibanding 1243. Dalam banyak kasus, 1239 dan 1243 sering beriringan. Namun, jika melihat teks putusan, hakim secara eksplisit menguraikan unsur wanprestasi berdasarkan 1243. Pasal 1239 tidak diuraikan unsurnya. Oleh karena itu, 1239 bisa dianggap kurang relevan secara substantif dalam analisis putusan ini dibandingkan 1243. Saya akan tetapkan false karena fokus putusan adalah pada definisi dan unsur wanprestasi (1243) dan kekuatan perjanjian (1338), bukan pada perhitungan ganti rugi spesifik perikatan perbuatan (1239) yang lebih umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk menentukan terjadinya wanprestasi (ingkar janji). Putusan secara eksplisit menguraikan unsur-unsur wanprestasi (adanya perikatan, kelalaian, dan tetap tidak memenuhi) berdasarkan Pasal 1243 untuk menjawab apakah tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan membayar bunga. Ini langsung menjawab pertanyaan 'kenapa' (karena mereka lalai/wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga khusus untuk perikatan pembayaran uang. Meskipun sengketa ini melibatkan uang, putusan tidak menggunakan Pasal 1250 sebagai dasar utama analisis wanprestasi atau perhitungan bunga (hakim lebih merujuk pada kesepakatan perjanjian dan Pasal 1243). Pasal 1250 lebih bersifat teknis mengenai perhitungan bunga hukum vs bunga perjanjian, yang tidak menjadi isu utama dalam pertimbangan wanprestasi di putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan menggunakan pasal ini untuk memastikan bahwa perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat sah dan mengikat, yang merupakan prasyarat sebelum dapat dikatakan terjadi wanprestasi. Tanpa perjanjian yang sah (berdasarkan 1320), tidak ada kewajiban hukum yang dapat dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Putusan menggunakan prinsip ini untuk menegaskan bahwa tergugat wajib memenuhi janji-janjinya (mengembalikan modal, bayar bunga) sebagaimana tertulis dalam perjanjian. Ini menjadi dasar hukum mengapa tergugat harus bertanggung jawab atas ketidakpatuhan mereka." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata) dari putusan hakim. Putusan ini membahas eksepsi Nebis in Idem, tetapi hakim menolak eksepsi tersebut karena tidak ada putusan sebelumnya yang memenuhi syarat Pasal 1917 (objek, alasan, dan pihak yang sama). Pasal ini tidak mengatur substansi sengketa wanprestasi atau pengembalian modal, melainkan hanya prosedur pembuktian terhadap klaim Nebis in Idem yang ditolak. Jadi, tidak relevan dengan pertanyaan substantif 'kenapa tidak dikembalikan uangnya'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 63000, + "completion_tokens": 4889 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_315_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_315_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ecf707f430aa876653e71b8dcce3d3baee1eba5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_315_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_315_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.483, + "query": 1.898, + "relevance": 56.466, + "total": 139.865 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21089, + "marked_chars": 21153 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21153, + "frame": "Pemohon, ADELIN LITAN, mengajukan permohonan pengampuan terhadap Termohon, SUMANDI, yang didalilkan tidak cakap hukum akibat sakit stroke. Pemohon meminta agar Termohon dinyatakan berada di bawah pengampuan dan Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu yang menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "SUMANDI adalah ayah dari ADELIN LITAN dan telah menikah dengan Tan Kiem Lioe.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI jatuh sakit pada bulan Maret 2020 hingga tidak sadarkan diri dan dirawat di ICU.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis menunjukkan SUMANDI mengalami sumbatan pada batang otak atau stroke.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI menjalani tindakan emergensi Trakeostomi yang menyebabkan ia tidak dapat berbicara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI lumpuh layu, tidak dapat menggerakkan badan, dan tidak dapat berbicara sehingga hanya terbaring di tempat tidur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri karena kondisi sakitnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI semasa belum sakit menjabat sebagai direktur dan pemegang saham di beberapa Perseroan Terbatas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti menandatangani perjanjian atau akta dalam kapasitasnya sebagai direktur maupun pemegang saham.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PEMOHON adalah anak kandung kedua dari SUMANDI dan istri TAN TINA.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI telah sakit selama kurang lebih 2 tahun dan hanya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan pengampuan yang diajukan oleh ADELIN LITAN terhadap SUMANDI, ayah dari Pemohon. Pemohon dalilkan bahwa Termohon mengalami stroke pada Maret 2020 yang mengakibatkan lumpuh layu, tidak dapat berbicara, dan tidak cakap lagi mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur dan pemegang saham. Pemohon meminta agar Termohon ditempatkan di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai Pengampu. Hakim menetapkan bahwa Termohon benar-benar menderita sakit otak/stroke sehingga tidak cakap hukum, dan mengabulkan permohonan untuk menyatakan Termohon berada di bawah pengampuan serta menunjuk Pemohon sebagai Pengampu yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan permohonan pengampuan yang diajukan oleh ADELIN LITAN terhadap SUMANDI, ayah dari Pemohon. Pemohon dalilkan bahwa Termohon mengalami stroke pada Maret 2020 yang mengakibatkan lumpuh layu, tidak dapat berbicara, dan tidak cakap lagi mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur dan pemegang saham. Pemohon meminta agar Termohon ditempatkan di bawah pengampuan dan dirinya ditunjuk sebagai Pengampu. Hakim menetapkan bahwa Termohon benar-benar menderita sakit otak/stroke sehingga tidak cakap hukum, dan mengabulkan permohonan untuk menyatakan Termohon berada di bawah pengampuan serta menunjuk Pemohon sebagai Pengampu yang wajib menyelenggarakan kepentingan hukum Termohon.", + "facts": [ + { + "fact": "SUMANDI adalah ayah dari ADELIN LITAN dan telah menikah dengan Tan Kiem Lioe.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI jatuh sakit pada bulan Maret 2020 hingga tidak sadarkan diri dan dirawat di ICU.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan medis menunjukkan SUMANDI mengalami sumbatan pada batang otak atau stroke.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI menjalani tindakan emergensi Trakeostomi yang menyebabkan ia tidak dapat berbicara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI lumpuh layu, tidak dapat menggerakkan badan, dan tidak dapat berbicara sehingga hanya terbaring di tempat tidur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri karena kondisi sakitnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI semasa belum sakit menjabat sebagai direktur dan pemegang saham di beberapa Perseroan Terbatas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti menandatangani perjanjian atau akta dalam kapasitasnya sebagai direktur maupun pemegang saham.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PEMOHON adalah anak kandung kedua dari SUMANDI dan istri TAN TINA.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SUMANDI telah sakit selama kurang lebih 2 tahun dan hanya dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sakit stroke hingga lumpuh dan tidak bisa bicara, apakah saya bisa mengurus urusan bisnisnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8874, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan, yaitu karena keadaan 'dungu, gila atau mata gelap'. Dalam konteks pertanyaan mengenai ayah yang sakit stroke hingga lumpuh dan tidak bisa bicara, kondisi medis tersebut dianalisis oleh hakim sebagai 'sakit otak' atau kondisi yang setara dengan 'mata gelap' (keadaan tidak cakap berpikir) yang menjadi dasar hukum pengampuan. Putusan secara eksplisit mengaitkan fakta medis stroke dengan ketentuan dalam Pasal 433 sebagai dasar pengabulan permohonan pengampuan, yang memungkinkan pengampu (anak) mengurus kepentingan hukum/perdata (termasuk bisnis) dari orang yang dimintai pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak keluarga sedarah untuk meminta pengampuan terhadap keluarganya yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap. Pertanyaan menanyakan apakah 'saya' (sebagai anak/keluarga sedarah) bisa mengurus urusan bisnis ayah. Pasal 434 memberikan landasan hukum bagi anak (keluarga sedarah) untuk mengajukan permohonan pengampuan. Putusan mengutip pasal ini untuk membenarkan hak Pemohon (anak) sebagai keluarga sedarah untuk meminta pengampuan bagi Termohon (ayah) berdasarkan kondisi sakitnya, yang merupakan langkah hukum prerequisite agar anak dapat bertindak sebagai pengampu dalam urusan bisnis/perdata ayah." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur hal teknis mengenai yurisdiksi atau kewenangan pengadilan tempat mengajukan permohonan pengampuan (di mana orang yang dimintai pengampuan berdiam). Pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan substantif mengenai apakah anak dapat mengurus urusan bisnis ayah akibat sakit stroke, melainkan hanya prosedur administratif tempat mengajukan gugatan. Tidak ada unsur hukum substantif tentang hak pengampuan atau akibat hukum dari pengampuan yang dibahas dalam pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10746, + "completion_tokens": 1268 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92e4bee0d8662609babdf15b0fbf6655b52d2ef7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_316_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.185, + "query": 2.202, + "relevance": 27.807, + "total": 106.248 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26129, + "marked_chars": 26201 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26201, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan izin menjual harta warisan yang melibatkan anak di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan izin pengadilan karena salah satu ahli waris, Cinta Vidya Utami, masih belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual tanah dan bangunan atas nama bersama para ahli waris.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon bernama [NAMA_ORANG] menikah dengan Sodikin pada tanggal 16 Mei 1990.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sodikin meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sodikin dikaruniai lima orang anak, salah satunya Cinta Vidya Utami yang lahir pada tanggal 28 Desember 2008.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cinta Vidya Utami masih berada di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sodikin meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 16247 seluas 60 m2 di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Pemohon dan anak-anak, berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan biaya sekolah anak-anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili dan menjual harta warisan atas nama Cinta Vidya Utami yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari almarhum suaminya, Sodikin, yang meninggal pada tahun 2020. Harta tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 16247 di Bekasi dan atas nama para ahli waris, termasuk Pemohon dan kelima anak mereka. Permohonan ini diajukan karena salah satu anak, Cinta Vidya Utami, masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum Cinta Vidya Utami dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual serta menandatangani surat-surat jual beli atas nama seluruh ahli waris, termasuk anak yang masih di bawah umur, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang merupakan harta warisan dari almarhum suaminya, Sodikin, yang meninggal pada tahun 2020. Harta tersebut bersertifikat Hak Milik Nomor 16247 di Bekasi dan atas nama para ahli waris, termasuk Pemohon dan kelima anak mereka. Permohonan ini diajukan karena salah satu anak, Cinta Vidya Utami, masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum Cinta Vidya Utami dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual serta menandatangani surat-surat jual beli atas nama seluruh ahli waris, termasuk anak yang masih di bawah umur, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon bernama [NAMA_ORANG] menikah dengan Sodikin pada tanggal 16 Mei 1990.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sodikin meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2020.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Sodikin dikaruniai lima orang anak, salah satunya Cinta Vidya Utami yang lahir pada tanggal 28 Desember 2008.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Cinta Vidya Utami masih berada di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Sodikin meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 16247 seluas 60 m2 di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Pemohon dan anak-anak, berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan biaya sekolah anak-anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili dan menjual harta warisan atas nama Cinta Vidya Utami yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau jual tanah warisan suami, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual atas namanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13928, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (kurang cakap hukum) berdasarkan umur (di bawah 21 tahun) dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga statusnya belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa anak tersebut belum cakap dan perlu diwakili, yang menjadi dasar hukum utama untuk menjawab apakah ibu boleh menjual aset atas nama anak (dengan ijin pengadilan karena mewakili anak yang belum dewasa)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini hanya dikutip untuk menguatkan validitas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dalam persidangan. Pasal ini tidak mengatur substansi hak, kewajiban, atau syarat untuk menjual tanah warisan atas nama anak yang belum dewasa, melainkan hanya prosedur pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13824, + "completion_tokens": 1015 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5990c5d22f0a73463b43a3060b0c95ef0b43b064 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.551, + "query": 1.857, + "relevance": 8.749, + "total": 79.229 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22030, + "marked_chars": 22094 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22094, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan agar sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Sengketa ini bersifat permohonan perdata di mana Pemohon meminta izin hakim untuk mengubah nama dari TJEW VILI PUTERI menjadi VILI PUTERI karena adanya kesalahan penulisan pada dokumen perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 10 Maret 2001 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29112017-0012, nama Pemohon tercatat sebagai TJEW VILI PUTERI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat sebagai VILI PUTERI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena adanya kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan yang menghambat pengurusan administrasi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29112017-0012 dari TJEW VILI PUTERI menjadi VILI PUTERI. Pemohon berdalih bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada dokumen perkawinan yang berbeda dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengurusan administrasi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran demi kepastian hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin perubahan nama, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29112017-0012 dari TJEW VILI PUTERI menjadi VILI PUTERI. Pemohon berdalih bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada dokumen perkawinan yang berbeda dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga menimbulkan hambatan dalam pengurusan administrasi. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran demi kepastian hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin perubahan nama, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 10 Maret 2001 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-29112017-0012, nama Pemohon tercatat sebagai TJEW VILI PUTERI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercatat sebagai VILI PUTERI.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena adanya kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Perkawinan yang menghambat pengurusan administrasi.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya di akta nikah beda dengan KTP, bisa diubah biar urus administrasi lancar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12739, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Masalah substantif dalam pertanyaan adalah perubahan nama akibat kesalahan pencatatan sipil, yang diatur oleh hukum administrasi kependudukan, bukan hukum perjanjian atau pembuktian perdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11495, + "completion_tokens": 719 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ccede6c029f0d8dcd66ef709b5a45898b8c21f9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_317_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.516, + "query": 2.096, + "relevance": 22.634, + "total": 100.265 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28558, + "marked_chars": 28630 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28630, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran. Pemohon meminta agar namanya diubah dari ADHE BAYU RAHMAWATI menjadi ADHE AYU RAHMAWATI karena nama sebelumnya sering disalahartikan sebagai nama laki-laki. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa kewenangan dan substansi permohonan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 984/1996/I tercatat sebagai Adhe Bayu Rahmawati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkehendak mengganti namanya menjadi Adhe Ayu Rahmawati agar nama tersebut menjadi ciri khas perempuan sesuai jenis kelaminnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan perubahan nama adalah karena nama sebelumnya sering diduga sebagai nama laki-laki.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perubahan nama didasari inisiatif sendiri tanpa paksaan dan tanpa maksud menghindari tindak pidana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon diperintahkan melaporkan penetapan ini kepada instansi kependudukan yang berwenang paling lambat 30 hari.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran. Pemohon mendalilkan bahwa nama aslinya, Adhe Bayu Rahmawati, sering disalahartikan sebagai nama laki-laki, sehingga ia ingin mengubahnya menjadi Adhe Ayu Rahmawati agar sesuai dengan jenis kelaminnya. Pemohon menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa paksaan dan tanpa maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saudara-saudari Pemohon, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran dari Adhe Bayu Rahmawati menjadi Adhe Ayu Rahmawati, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi kependudukan yang berwenang dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran. Pemohon mendalilkan bahwa nama aslinya, Adhe Bayu Rahmawati, sering disalahartikan sebagai nama laki-laki, sehingga ia ingin mengubahnya menjadi Adhe Ayu Rahmawati agar sesuai dengan jenis kelaminnya. Pemohon menyatakan bahwa perubahan ini dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa paksaan dan tanpa maksud untuk menghindari tindak pidana. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saudara-saudari Pemohon, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengubah nama pada Akta Kelahiran dari Adhe Bayu Rahmawati menjadi Adhe Ayu Rahmawati, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi kependudukan yang berwenang dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 984/1996/I tercatat sebagai Adhe Bayu Rahmawati.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkehendak mengganti namanya menjadi Adhe Ayu Rahmawati agar nama tersebut menjadi ciri khas perempuan sesuai jenis kelaminnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alasan perubahan nama adalah karena nama sebelumnya sering diduga sebagai nama laki-laki.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perubahan nama didasari inisiatif sendiri tanpa paksaan dan tanpa maksud menghindari tindak pidana.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon diperintahkan melaporkan penetapan ini kepada instansi kependudukan yang berwenang paling lambat 30 hari.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya sering dianggap laki-laki padahal perempuan, bolehkah saya ubah nama di akta lahir?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15773, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen) dalam perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perubahan nama di akta kelahiran, yang merupakan masalah administrasi kependudukan. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip secara prosedural untuk menetapkan kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d P-5), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai hak mengubah nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13937, + "completion_tokens": 882 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b331c7fc9bbd819250cb5e996f91d61a288f764a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_318_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.881, + "query": 1.251, + "relevance": 9.497, + "total": 78.664 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22183, + "marked_chars": 22247 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22247, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini berintikan permintaan izin untuk mengubah nama Pemohon dari 'KEZIA FELICIA' menjadi 'KEZIA FELICIA MINANGA' agar sesuai dengan nama pada dokumen identitas lainnya. Pemohon meminta pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan pelaporan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon tercatat bernama KEZIA FELICIA pada Akta Kelahiran Nomor 187/DISP/JB/2003/2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tercatat bernama KEZIA FELICIA MINANGA pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengubah nama pada Akta Kelahiran menjadi KEZIA FELICIA MINANGA karena ingin menambahkan nama marga orang tua agar nama sama pada semua dokumen.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon adalah MINANGA, Oktovianus dan SAIAN, Badriani yang perkawinannya sah menurut hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Pemohon berada di daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 187/DISP/JB/2003/2002 dari nama 'KEZIA FELICIA' menjadi 'KEZIA FELICIA MINANGA'. Pemohon berdalih bahwa nama pada KTP dan Kartu Keluarga sudah menggunakan nama lengkap tersebut, sehingga perubahan diperlukan untuk keseragaman nama dalam dokumen identitas. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin perubahan nama, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 187/DISP/JB/2003/2002 dari nama 'KEZIA FELICIA' menjadi 'KEZIA FELICIA MINANGA'. Pemohon berdalih bahwa nama pada KTP dan Kartu Keluarga sudah menggunakan nama lengkap tersebut, sehingga perubahan diperlukan untuk keseragaman nama dalam dokumen identitas. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin perubahan nama, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon tercatat bernama KEZIA FELICIA pada Akta Kelahiran Nomor 187/DISP/JB/2003/2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tercatat bernama KEZIA FELICIA MINANGA pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan mengubah nama pada Akta Kelahiran menjadi KEZIA FELICIA MINANGA karena ingin menambahkan nama marga orang tua agar nama sama pada semua dokumen.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Pemohon adalah MINANGA, Oktovianus dan SAIAN, Badriani yang perkawinannya sah menurut hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Pemohon berada di daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama saya di akta lahir beda dengan KTP, apakah boleh diubah biar sama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12666, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Masalah inti pertanyaan adalah kewenangan hukum untuk mengubah nama di akta kelahiran (hukum administrasi kependudukan/pencatatan sipil), bukan sengketa tentang keabsahan dokumen bukti. Selain itu, inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11543, + "completion_tokens": 744 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_319_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_319_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b58bddce4927ce58996e2bac0d8cbc8fac5f505 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_319_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_319_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 70.324, + "query": 8.751, + "relevance": 26.585, + "total": 105.686 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42245, + "marked_chars": 42353 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan san dan patut akan tetapi tidak\nhadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama\nBudha : Bhiksu Padmanando Sthavira di Wihara Maha Cetya Avalokitesvara, Mutiara-\nTaman Palem C2 No.30 Jakarta Barat pada tanggal 9 Maret 2014 dan dicatatkan di\nKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nPropinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta\nPerkawinan No.51/IA/2014 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. \n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirim Salinan\nputusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan\nCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar dilakukan pencoretan dalam register untuk itu. \n5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini\nyang ditaksir sejumlah Rp.272.500,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada Rabu tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, ASMUDI,\nS.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, S.H., M.H. dan ADE SUMITRA\nHADISURYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor\n319/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt tanggal 27 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal\n8 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ntersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh, Rully Dwiyanti\nYunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh\nKuasa H" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 42353, + "frame": "Penggugat, seorang warga negara China, menggugat Tergugat atas dasar perceraian karena rumah tangga mereka tidak rukun. Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Perkara diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Buddha pada tanggal 9 Maret 2014 di Wihara Maha Cetya Avalokitesvara, Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Tergugat di Jl. Citra I, Blok H I/1, RT. 004/RW. 09, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mencari atau menghubungi Penggugat sejak Penggugat tidak dibukakan pintu masuk ke rumah pada tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, seorang warga negara China, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2014 telah gagal karena perselisihan yang terus-menerus, campur tangan orang tua Tergugat, dan pisah ranjang sejak tahun 2015. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa kedua pihak tidak satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, seorang warga negara China, mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2014 telah gagal karena perselisihan yang terus-menerus, campur tangan orang tua Tergugat, dan pisah ranjang sejak tahun 2015. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa kedua pihak tidak satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Buddha pada tanggal 9 Maret 2014 di Wihara Maha Cetya Avalokitesvara, Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 Maret 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama orang tua Tergugat di Jl. Citra I, Blok H I/1, RT. 004/RW. 09, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mencari atau menghubungi Penggugat sejak Penggugat tidak dibukakan pintu masuk ke rumah pada tahun 2015.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dengan suami sejak 2015 dan dia tidak pernah menghubungi saya lagi, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18078, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) dalam perkara perdata, yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, kewajiban membuktikan) tidak dianggap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai hak mengajukan cerai. Inti pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/perceraian)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18279, + "completion_tokens": 899 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_31_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_31_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0295b26657c0a801b63bf06c3edc8330fd6941f1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_31_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,172 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_31_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 129, + "timings": { + "parse": 0.179, + "classify": 0.0, + "condense": 663.242, + "read": 135.673, + "query": 2.53, + "relevance": 55.387, + "total": 857.012 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 374301, + "marked_chars": 375483 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI :\n-\nMenolak provisi Penggugat ;\nDALAM EKSEPSI :\n-\nMenolak seluruh Eksepsi Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara\nsejumlah 11.360.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu\nrupiah) ;\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 11 Desember\n2023 oleh kami Elly Istianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,\nMuhammad Irfan,SH,M.Hum dan Sapto Supriyono, S.H.,MH. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan pergantian\nMajelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt pada tanggal 31 Agustus 2023. Putusan tersebut\ntelah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari\nSenin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan\ndidampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, SH,MH\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim dan diupload secara Elitigasi\nmelalui system E-court Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. Elly Istianawati, S.H., M.H.\n \n \n Sapto Supriyono, S.H., M.H. \nHalaman 128 dari 126 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki da" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) sebagai Penggugat, yang diwakili oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia (Ketua) dan Komang Priambada (Sekretaris) hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) 19 September 2021, melawan 12 Tergugat (Tergugat I-XII) yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha XII (28-31 Oktober 2021) serta panitia penyelenggaranya, dengan Tergugat I adalah PHDI sebagai badan hukum, Tergugat II Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum), Tergugat III I Ketut Budiasa (Sekretaris Umum), Tergugat IV I Ketut Parwata (Sekretaris Umum masa lalu), Tergugat V Made Datrawan (Ketua Panitia), dan Tergugat VI-XII sebagai Pimpinan Sidang Mahasabha XII. [HAL 6-14] Penggugat dalil bahwa MLB 19 September 2021 sah dan mengikat berdasarkan AD-ART PHDI Hasil Mahasabha XI karena adanya situasi mendesak akibat pelanggaran pengurus lama (2016-2021) serta dihadiri 23 dari 34 PHDI Provinsi (lebih dari 2/3), sehingga kepengurusan Penggugat adalah sah secara yuridis. Sebaliknya, Penggugat menyangkal sahnessa Mahasabha XII karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis pada 24 Oktober 2021, sehingga SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII (SK No. 63/Kep/PH.PHDI/VII/2020, SK No. 67/KEP/PH PHDI Pusat/IV/2021, dan SK No. 67A/KEP/PH PHDI Pusat/X/2021) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan IV dianggap tidak berlaku dan cacat hukum, serta Mahasabha XII melanggar Pasal 30 ayat (1) AD karena kuota 5 tahun telah digunakan untuk MLB. [HAL 15-25] Kronologi menunjukkan mediasi gagal pada 18 Oktober 2021, kemudian Penggugat gugat di PN Jakarta Barat (No. 984/Pdt.G/2021) namun ditolak karena belum menempuh mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas; setelah permohonan mediasi ke Kemenkumham tidak ditanggapi, Penggugat mengajukan gugatan baru ini dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atas kerugian materiil Rp 300 juta (biaya MLB dan biaya perkara) dan immateriil Rp 2 miliar, serta meminta pernyataan kepengurusan Penggugat sah, pembatalan kepengurusan Tergugat I-X, permintaan maaf, penyerahan kantor PHDI, dan uang paksa. [HAL 26-48] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa MLB 19 September 2021 tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat, dihadiri oleh Forkom yang tidak berwenang, dan ditolak oleh 27 PHDI Provinsi serta organisasi Hindu nasional. Tergugat menegaskan bahwa Mahasabha XII sah, dihadiri 27 PHDI Provinsi, dibuka Presiden Jokowi, dan kepengurusan Tergugat telah mendapat pengakuan negara melalui SK Menkumham No. AHU-0000548.AH.01.08.Tahun 2022. Tergugat juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, *persona standi in judicio* (Penggugat tidak berstatus pengurus sah), dan *obscuur libel* (penggabungan gugatan PMH dan sengketa kepengurusan), serta menolak dalil pelanggaran AD-ART oleh pengurus lama karena pencabutan pengayoman sampradaya asing telah dilakukan sesuai keputusan Sabha Pandita." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) sebagai Penggugat, yang diwakili oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia (Ketua) dan Komang Priambada (Sekretaris) hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) 19 September 2021, melawan 12 Tergugat (Tergugat I-XII) yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha XII (28-31 Oktober 2021) serta panitia penyelenggaranya, dengan Tergugat I adalah PHDI sebagai badan hukum, Tergugat II Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum), Tergugat III I Ketut Budiasa (Sekretaris Umum), Tergugat IV I Ketut Parwata (Sekretaris Umum masa lalu), Tergugat V Made Datrawan (Ketua Panitia), dan Tergugat VI-XII sebagai Pimpinan Sidang Mahasabha XII. [HAL 6-14] Penggugat dalil bahwa MLB 19 September 2021 sah dan mengikat berdasarkan AD-ART PHDI Hasil Mahasabha XI karena adanya situasi mendesak akibat pelanggaran pengurus lama (2016-2021) serta dihadiri 23 dari 34 PHDI Provinsi (lebih dari 2/3), sehingga kepengurusan Penggugat adalah sah secara yuridis. Sebaliknya, Penggugat menyangkal sahnessa Mahasabha XII karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis pada 24 Oktober 2021, sehingga SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII (SK No. 63/Kep/PH.PHDI/VII/2020, SK No. 67/KEP/PH PHDI Pusat/IV/2021, dan SK No. 67A/KEP/PH PHDI Pusat/X/2021) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan IV dianggap tidak berlaku dan cacat hukum, serta Mahasabha XII melanggar Pasal 30 ayat (1) AD karena kuota 5 tahun telah digunakan untuk MLB. [HAL 15-25] Kronologi menunjukkan mediasi gagal pada 18 Oktober 2021, kemudian Penggugat gugat di PN Jakarta Barat (No. 984/Pdt.G/2021) namun ditolak karena belum menempuh mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas; setelah permohonan mediasi ke Kemenkumham tidak ditanggapi, Penggugat mengajukan gugatan baru ini dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atas kerugian materiil Rp 300 juta (biaya MLB dan biaya perkara) dan immateriil Rp 2 miliar, serta meminta pernyataan kepengurusan Penggugat sah, pembatalan kepengurusan Tergugat I-X, permintaan maaf, penyerahan kantor PHDI, dan uang paksa. [HAL 26-48] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa MLB 19 September 2021 tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat, dihadiri oleh Forkom yang tidak berwenang, dan ditolak oleh 27 PHDI Provinsi serta organisasi Hindu nasional. Tergugat menegaskan bahwa Mahasabha XII sah, dihadiri 27 PHDI Provinsi, dibuka Presiden Jokowi, dan kepengurusan Tergugat telah mendapat pengakuan negara melalui SK Menkumham No. AHU-0000548.AH.01.08.Tahun 2022. Tergugat juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, *persona standi in judicio* (Penggugat tidak berstatus pengurus sah), dan *obscuur libel* (penggabungan gugatan PMH dan sengketa kepengurusan), serta menolak dalil pelanggaran AD-ART oleh pengurus lama karena pencabutan pengayoman sampradaya asing telah dilakukan sesuai keputusan Sabha Pandita. [HAL 48-57] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa Mahasabha XII diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan SK Pengurus Harian PHDI selama Masa Bhakti Tergugat I dan II, sehingga Panitia berhak menyelenggarakan Mahasabha. Tergugat menjelaskan bahwa AD PHDI Hasil Mahasabha XI tidak mengatur tanggal berakhirnya Masa Bhakti secara eksplisit melainkan hanya menetapkan frekuensi 5 tahun, dan secara historis Mahasabha sering terlambat tanpa menyebabkan ketidaksaahan selama quorum 2/3 PHDI Provinsi terpenuhi. Tergugat juga menyebutkan penundaan Mahasabha XII disebabkan kondisi Pandemi Covid-19. Sebaliknya, Tergugat menyatakan MLB tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat sesuai Pasal 30 ayat (4) AD dan Pasal 17 ayat (2) huruf d AD jo Pasal 13 ayat (1) ART PHDI, yang dibuktikan dengan pernyataan 27 PHDI Provinsi yang menolak MLB. Tergugat juga membantah dalil mengenai mediasi, menyatakan bahwa mediasi sesuai PP 58/2016 tidak pernah dimintakan oleh Penggugat kepada Kemenkumham, dan pertemuan dengan KSP Moeldoko bukan mediasi resmi. Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat seharusnya berupa Gugatan Sengketa Organisasi berdasarkan UU Ormas No. 17/2013, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tergugat menyangkal unsur PMH karena Mahasabha XII adalah amanat AD/ART, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kewajiban hukum. Tergugat juga menolak klaim kerugian materiil dan immateriil karena tidak diperinci secara jelas dan tidak ada hubungan kausalitas dengan Mahasabha XII, serta menolak permohonan provisi dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA. [HAL 58-68] Penggugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART PHDI, SK Kemenkumham, Ketetapan Mahasabha XI, surat undangan Forkom, pernyataan bersama PHDI Provinsi tentang MLB, keputusan MLB, daftar hadir MLB, surat larangan ajaran Hare Krishna, surat pembatasan sampradaya di Bali, surat pengayoman ISKCON, foto penutupan Ashram, surat Panitia Mahasabha XII, masukan AD/ART dari berbagai provinsi, berita media, foto unjuk rasa, surat Aliansi Hindu Nusantara, dan surat pernyataan dari Ketua Penggugat. [HAL 69-89] Penggugat menghadirkan saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, I.D.G. Ngurah Surya Y. Anom, dan Dr. IGB. Surya Negara yang kesemuanya mendukung sahnessa MLB karena adanya pelanggaran pengurus lama (2016-2021) berupa pembiaran terhadap sampradaya asing (Hare Krishna) yang bertentangan dengan SK Jaksa Agung 107/JA/1984, serta ketiadaan komunikasi dengan PHDI Provinsi. Saksi juga menyatakan Mahasabha XII dilaksanakan di luar masa jabatan pengurus lama sehingga batal demi hukum. Penggugat juga menghadirkan saksi ahli Dr. Ismail (Hukum Administrasi Negara) yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak atau pelanggaran AD/ART oleh pusat, daerah dapat menggelar Munaslub/MLB, dan tindakan di luar masa jabatan pengurus adalah batal demi hukum. Saksi ahli Brigjen TNI (Purn) Ketut Budiasta menyatakan bahwa sampradaya asing (Hare Krishna/Sai Baba) merupakan ancaman ideologi dan non-militer bagi NKRI karena teologinya yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah dilarang, serta PHDI Pusat gagal menangani ancaman ini. Saksi ahli Ida Bagus Purwa Sidemen (Dosen Agama Hindu) menyatakan bahwa sampradaya asing bukan bagian dari Hindu Dharma Indonesia, memiliki teologi berbeda, dan kehadirannya di PHDI menimbulkan keresahan. [HAL 90-92] Tergugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART Hasil Mahasabha XI, SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII, press release PHDI Pusat menolak MLB, serta surat pernyataan sikap dari 14 PHDI Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dll.) yang menolak MLB dan mendukung Mahasabha XII." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 108530, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) sebagai Penggugat, yang diwakili oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia (Ketua) dan Komang Priambada (Sekretaris) hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) 19 September 2021, melawan 12 Tergugat (Tergugat I-XII) yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha XII (28-31 Oktober 2021) serta panitia penyelenggaranya, dengan Tergugat I adalah PHDI sebagai badan hukum, Tergugat II Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum), Tergugat III I Ketut Budiasa (Sekretaris Umum), Tergugat IV I Ketut Parwata (Sekretaris Umum masa lalu), Tergugat V Made Datrawan (Ketua Panitia), dan Tergugat VI-XII sebagai Pimpinan Sidang Mahasabha XII. [HAL 6-14] Penggugat dalil bahwa MLB 19 September 2021 sah dan mengikat berdasarkan AD-ART PHDI Hasil Mahasabha XI karena adanya situasi mendesak akibat pelanggaran pengurus lama (2016-2021) serta dihadiri 23 dari 34 PHDI Provinsi (lebih dari 2/3), sehingga kepengurusan Penggugat adalah sah secara yuridis. Sebaliknya, Penggugat menyangkal sahnessa Mahasabha XII karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis pada 24 Oktober 2021, sehingga SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII (SK No. 63/Kep/PH.PHDI/VII/2020, SK No. 67/KEP/PH PHDI Pusat/IV/2021, dan SK No. 67A/KEP/PH PHDI Pusat/X/2021) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan IV dianggap tidak berlaku dan cacat hukum, serta Mahasabha XII melanggar Pasal 30 ayat (1) AD karena kuota 5 tahun telah digunakan untuk MLB. [HAL 15-25] Kronologi menunjukkan mediasi gagal pada 18 Oktober 2021, kemudian Penggugat gugat di PN Jakarta Barat (No. 984/Pdt.G/2021) namun ditolak karena belum menempuh mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas; setelah permohonan mediasi ke Kemenkumham tidak ditanggapi, Penggugat mengajukan gugatan baru ini dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atas kerugian materiil Rp 300 juta (biaya MLB dan biaya perkara) dan immateriil Rp 2 miliar, serta meminta pernyataan kepengurusan Penggugat sah, pembatalan kepengurusan Tergugat I-X, permintaan maaf, penyerahan kantor PHDI, dan uang paksa. [HAL 26-48] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa MLB 19 September 2021 tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat, dihadiri oleh Forkom yang tidak berwenang, dan ditolak oleh 27 PHDI Provinsi serta organisasi Hindu nasional. Tergugat menegaskan bahwa Mahasabha XII sah, dihadiri 27 PHDI Provinsi, dibuka Presiden Jokowi, dan kepengurusan Tergugat telah mendapat pengakuan negara melalui SK Menkumham No. AHU-0000548.AH.01.08.Tahun 2022. Tergugat juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, *persona standi in judicio* (Penggugat tidak berstatus pengurus sah), dan *obscuur libel* (penggabungan gugatan PMH dan sengketa kepengurusan), serta menolak dalil pelanggaran AD-ART oleh pengurus lama karena pencabutan pengayoman sampradaya asing telah dilakukan sesuai keputusan Sabha Pandita. [HAL 48-57] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa Mahasabha XII diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan SK Pengurus Harian PHDI selama Masa Bhakti Tergugat I dan II, sehingga Panitia berhak menyelenggarakan Mahasabha. Tergugat menjelaskan bahwa AD PHDI Hasil Mahasabha XI tidak mengatur tanggal berakhirnya Masa Bhakti secara eksplisit melainkan hanya menetapkan frekuensi 5 tahun, dan secara historis Mahasabha sering terlambat tanpa menyebabkan ketidaksaahan selama quorum 2/3 PHDI Provinsi terpenuhi. Tergugat juga menyebutkan penundaan Mahasabha XII disebabkan kondisi Pandemi Covid-19. Sebaliknya, Tergugat menyatakan MLB tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat sesuai Pasal 30 ayat (4) AD dan Pasal 17 ayat (2) huruf d AD jo Pasal 13 ayat (1) ART PHDI, yang dibuktikan dengan pernyataan 27 PHDI Provinsi yang menolak MLB. Tergugat juga membantah dalil mengenai mediasi, menyatakan bahwa mediasi sesuai PP 58/2016 tidak pernah dimintakan oleh Penggugat kepada Kemenkumham, dan pertemuan dengan KSP Moeldoko bukan mediasi resmi. Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat seharusnya berupa Gugatan Sengketa Organisasi berdasarkan UU Ormas No. 17/2013, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tergugat menyangkal unsur PMH karena Mahasabha XII adalah amanat AD/ART, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kewajiban hukum. Tergugat juga menolak klaim kerugian materiil dan immateriil karena tidak diperinci secara jelas dan tidak ada hubungan kausalitas dengan Mahasabha XII, serta menolak permohonan provisi dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA. [HAL 58-68] Penggugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART PHDI, SK Kemenkumham, Ketetapan Mahasabha XI, surat undangan Forkom, pernyataan bersama PHDI Provinsi tentang MLB, keputusan MLB, daftar hadir MLB, surat larangan ajaran Hare Krishna, surat pembatasan sampradaya di Bali, surat pengayoman ISKCON, foto penutupan Ashram, surat Panitia Mahasabha XII, masukan AD/ART dari berbagai provinsi, berita media, foto unjuk rasa, surat Aliansi Hindu Nusantara, dan surat pernyataan dari Ketua Penggugat. [HAL 69-89] Penggugat menghadirkan saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, I.D.G. Ngurah Surya Y. Anom, dan Dr. IGB. Surya Negara yang kesemuanya mendukung sahnessa MLB karena adanya pelanggaran pengurus lama (2016-2021) berupa pembiaran terhadap sampradaya asing (Hare Krishna) yang bertentangan dengan SK Jaksa Agung 107/JA/1984, serta ketiadaan komunikasi dengan PHDI Provinsi. Saksi juga menyatakan Mahasabha XII dilaksanakan di luar masa jabatan pengurus lama sehingga batal demi hukum. Penggugat juga menghadirkan saksi ahli Dr. Ismail (Hukum Administrasi Negara) yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak atau pelanggaran AD/ART oleh pusat, daerah dapat menggelar Munaslub/MLB, dan tindakan di luar masa jabatan pengurus adalah batal demi hukum. Saksi ahli Brigjen TNI (Purn) Ketut Budiasta menyatakan bahwa sampradaya asing (Hare Krishna/Sai Baba) merupakan ancaman ideologi dan non-militer bagi NKRI karena teologinya yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah dilarang, serta PHDI Pusat gagal menangani ancaman ini. Saksi ahli Ida Bagus Purwa Sidemen (Dosen Agama Hindu) menyatakan bahwa sampradaya asing bukan bagian dari Hindu Dharma Indonesia, memiliki teologi berbeda, dan kehadirannya di PHDI menimbulkan keresahan. [HAL 90-92] Tergugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART Hasil Mahasabha XI, SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII, press release PHDI Pusat menolak MLB, serta surat pernyataan sikap dari 14 PHDI Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dll.) yang menolak MLB dan mendukung Mahasabha XII. [HAL 92-104] Tergugat melengkapi bukti dengan surat pernyataan sikap dari seluruh PHDI Provinsi yang menolak MLB (Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua), serta surat keputusan Pesamuhan Sabha PHDI tentang pencabutan surat pengayoman sampradaya, dan pernyataan sikap berbagai organisasi Hindu nasional (Prajaniti, Wanita Hindu Dharma, PERADAH, KMHDI, PSN, ICHI, DHI, Pandu Nusa, MGPSSR, FA KMHDI, Majapahid, Persadha, FKBHB). Tergugat juga mengajukan bukti undangan Forkom, ketetapan dan formatur Mahasabha XI, surat intelijen Polri dan Pemprov DKI Jakarta terkait Mahasabha XII, daftar hadir luring dan daring Mahasabha XII, laporan pelaksanaan, akta notaris perubahan AD/ART, SK Kemenkumham tentang persetujuan perubahan, UU Ormas, PP Mediasi, serta akta pendirian dan pengesahan badan hukum PHDI. Majelis menyatakan semua bukti surat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis. [HAL 105-120] Tergugat menghadirkan saksi I Nengah Dana dan I Wayan Suyasa serta saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. Saksi I Nengah Dana menjelaskan struktur PHDI (Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian), wewenang Pengurus Harian menyelenggarakan MLB atas usul 2/3 PHDI Provinsi, definisi masa bhakti yang berakhir saat demisioner di Mahasabha berikutnya, serta fakta historis keterlambatan Mahasabha yang tidak menyebabkan ketidaksaahan selama kuorum terpenuhi. Saksi I Wayan Suyasa menegaskan MLB tidak sah karena tidak sesuai AD/ART, Mahasabha XII sah dengan 27 PHDI Provinsi hadir, dan masa bhakti masih aktif saat Mahasabha XII dilaksanakan. Saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme AD/ART atau mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas, bukan gugatan PMH di pengadilan perdata karena tidak ada hubungan hukum perdata langsung yang dilanggar; MLB hanya sah jika ada usul 2/3 PHDI Provinsi dan dihadiri kuorum yang sama, serta keterlambatan pelaksanaan tidak membatalkan sahnessa Mahasabha jika kuorum terpenuhi. [HAL 120-128] Majelis menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, persona standi, prematur, obscuur libel, salah pihak) karena tidak didukung bukti cukup, tidak imperatif menurut UU Ormas, gugatan sudah jelas, dan ada hubungan hukum sengketa. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan PHDI sebagai badan hukum yang diatur AD/ART. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) AD, MLB memerlukan usul 2/3 PHDI Provinsi. Berdasarkan bukti P-6.1 dan P-6.2, MLB 19 September 2021 hanya dihadiri 8 utusan PHDI Provinsi (6 luring, 2 daring) dari total 34 provinsi, sehingga tidak memenuhi kuorum lebih dari 2/3. Sebaliknya, bukti PT-6.1 sampai PT-6.27 menunjukkan 27 PHDI Provinsi menyatakan menolak MLB dan mendukung Mahasabha XII. Karena MLB dinyatakan tidak sah akibat tidak memenuhi kuorum kehadiran, maka dalil Penggugat bahwa MLB sah dan kepengurusan Tergugat tidak sah tidak terbukti. [HAL 128-129] Amar putusan: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 11.360.000,-; 3. Menolak provisi Penggugat; 4. Menolak seluruh eksepsi Tergugat. Putusan dibacakan pada 18 Desember 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA (PHDI) sebagai Penggugat, yang diwakili oleh Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia (Ketua) dan Komang Priambada (Sekretaris) hasil Mahasabha Luar Biasa (MLB) 19 September 2021, melawan 12 Tergugat (Tergugat I-XII) yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha XII (28-31 Oktober 2021) serta panitia penyelenggaranya, dengan Tergugat I adalah PHDI sebagai badan hukum, Tergugat II Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya (Ketua Umum), Tergugat III I Ketut Budiasa (Sekretaris Umum), Tergugat IV I Ketut Parwata (Sekretaris Umum masa lalu), Tergugat V Made Datrawan (Ketua Panitia), dan Tergugat VI-XII sebagai Pimpinan Sidang Mahasabha XII. [HAL 6-14] Penggugat dalil bahwa MLB 19 September 2021 sah dan mengikat berdasarkan AD-ART PHDI Hasil Mahasabha XI karena adanya situasi mendesak akibat pelanggaran pengurus lama (2016-2021) serta dihadiri 23 dari 34 PHDI Provinsi (lebih dari 2/3), sehingga kepengurusan Penggugat adalah sah secara yuridis. Sebaliknya, Penggugat menyangkal sahnessa Mahasabha XII karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis pada 24 Oktober 2021, sehingga SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII (SK No. 63/Kep/PH.PHDI/VII/2020, SK No. 67/KEP/PH PHDI Pusat/IV/2021, dan SK No. 67A/KEP/PH PHDI Pusat/X/2021) yang diterbitkan oleh Tergugat II dan IV dianggap tidak berlaku dan cacat hukum, serta Mahasabha XII melanggar Pasal 30 ayat (1) AD karena kuota 5 tahun telah digunakan untuk MLB. [HAL 15-25] Kronologi menunjukkan mediasi gagal pada 18 Oktober 2021, kemudian Penggugat gugat di PN Jakarta Barat (No. 984/Pdt.G/2021) namun ditolak karena belum menempuh mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas; setelah permohonan mediasi ke Kemenkumham tidak ditanggapi, Penggugat mengajukan gugatan baru ini dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) atas kerugian materiil Rp 300 juta (biaya MLB dan biaya perkara) dan immateriil Rp 2 miliar, serta meminta pernyataan kepengurusan Penggugat sah, pembatalan kepengurusan Tergugat I-X, permintaan maaf, penyerahan kantor PHDI, dan uang paksa. [HAL 26-48] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan bahwa MLB 19 September 2021 tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat, dihadiri oleh Forkom yang tidak berwenang, dan ditolak oleh 27 PHDI Provinsi serta organisasi Hindu nasional. Tergugat menegaskan bahwa Mahasabha XII sah, dihadiri 27 PHDI Provinsi, dibuka Presiden Jokowi, dan kepengurusan Tergugat telah mendapat pengakuan negara melalui SK Menkumham No. AHU-0000548.AH.01.08.Tahun 2022. Tergugat juga mengajukan eksepsi *ne bis in idem*, *persona standi in judicio* (Penggugat tidak berstatus pengurus sah), dan *obscuur libel* (penggabungan gugatan PMH dan sengketa kepengurusan), serta menolak dalil pelanggaran AD-ART oleh pengurus lama karena pencabutan pengayoman sampradaya asing telah dilakukan sesuai keputusan Sabha Pandita. [HAL 48-57] Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa Mahasabha XII diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan SK Pengurus Harian PHDI selama Masa Bhakti Tergugat I dan II, sehingga Panitia berhak menyelenggarakan Mahasabha. Tergugat menjelaskan bahwa AD PHDI Hasil Mahasabha XI tidak mengatur tanggal berakhirnya Masa Bhakti secara eksplisit melainkan hanya menetapkan frekuensi 5 tahun, dan secara historis Mahasabha sering terlambat tanpa menyebabkan ketidaksaahan selama quorum 2/3 PHDI Provinsi terpenuhi. Tergugat juga menyebutkan penundaan Mahasabha XII disebabkan kondisi Pandemi Covid-19. Sebaliknya, Tergugat menyatakan MLB tidak sah karena tidak ada usulan dari 2/3 PHDI Provinsi kepada Pengurus Harian Pusat sesuai Pasal 30 ayat (4) AD dan Pasal 17 ayat (2) huruf d AD jo Pasal 13 ayat (1) ART PHDI, yang dibuktikan dengan pernyataan 27 PHDI Provinsi yang menolak MLB. Tergugat juga membantah dalil mengenai mediasi, menyatakan bahwa mediasi sesuai PP 58/2016 tidak pernah dimintakan oleh Penggugat kepada Kemenkumham, dan pertemuan dengan KSP Moeldoko bukan mediasi resmi. Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat seharusnya berupa Gugatan Sengketa Organisasi berdasarkan UU Ormas No. 17/2013, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tergugat menyangkal unsur PMH karena Mahasabha XII adalah amanat AD/ART, tidak melanggar hak orang lain, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau kewajiban hukum. Tergugat juga menolak klaim kerugian materiil dan immateriil karena tidak diperinci secara jelas dan tidak ada hubungan kausalitas dengan Mahasabha XII, serta menolak permohonan provisi dan uang paksa karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA. [HAL 58-68] Penggugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART PHDI, SK Kemenkumham, Ketetapan Mahasabha XI, surat undangan Forkom, pernyataan bersama PHDI Provinsi tentang MLB, keputusan MLB, daftar hadir MLB, surat larangan ajaran Hare Krishna, surat pembatasan sampradaya di Bali, surat pengayoman ISKCON, foto penutupan Ashram, surat Panitia Mahasabha XII, masukan AD/ART dari berbagai provinsi, berita media, foto unjuk rasa, surat Aliansi Hindu Nusantara, dan surat pernyataan dari Ketua Penggugat. [HAL 69-89] Penggugat menghadirkan saksi Prof. Dr. I Nyoman Sudyana, I.D.G. Ngurah Surya Y. Anom, dan Dr. IGB. Surya Negara yang kesemuanya mendukung sahnessa MLB karena adanya pelanggaran pengurus lama (2016-2021) berupa pembiaran terhadap sampradaya asing (Hare Krishna) yang bertentangan dengan SK Jaksa Agung 107/JA/1984, serta ketiadaan komunikasi dengan PHDI Provinsi. Saksi juga menyatakan Mahasabha XII dilaksanakan di luar masa jabatan pengurus lama sehingga batal demi hukum. Penggugat juga menghadirkan saksi ahli Dr. Ismail (Hukum Administrasi Negara) yang menyatakan bahwa dalam keadaan mendesak atau pelanggaran AD/ART oleh pusat, daerah dapat menggelar Munaslub/MLB, dan tindakan di luar masa jabatan pengurus adalah batal demi hukum. Saksi ahli Brigjen TNI (Purn) Ketut Budiasta menyatakan bahwa sampradaya asing (Hare Krishna/Sai Baba) merupakan ancaman ideologi dan non-militer bagi NKRI karena teologinya yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan telah dilarang, serta PHDI Pusat gagal menangani ancaman ini. Saksi ahli Ida Bagus Purwa Sidemen (Dosen Agama Hindu) menyatakan bahwa sampradaya asing bukan bagian dari Hindu Dharma Indonesia, memiliki teologi berbeda, dan kehadirannya di PHDI menimbulkan keresahan. [HAL 90-92] Tergugat mengajukan bukti surat berupa AD/ART Hasil Mahasabha XI, SK Panitia Penyelenggara Mahasabha XII, press release PHDI Pusat menolak MLB, serta surat pernyataan sikap dari 14 PHDI Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dll.) yang menolak MLB dan mendukung Mahasabha XII. [HAL 92-104] Tergugat melengkapi bukti dengan surat pernyataan sikap dari seluruh PHDI Provinsi yang menolak MLB (Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua), serta surat keputusan Pesamuhan Sabha PHDI tentang pencabutan surat pengayoman sampradaya, dan pernyataan sikap berbagai organisasi Hindu nasional (Prajaniti, Wanita Hindu Dharma, PERADAH, KMHDI, PSN, ICHI, DHI, Pandu Nusa, MGPSSR, FA KMHDI, Majapahid, Persadha, FKBHB). Tergugat juga mengajukan bukti undangan Forkom, ketetapan dan formatur Mahasabha XI, surat intelijen Polri dan Pemprov DKI Jakarta terkait Mahasabha XII, daftar hadir luring dan daring Mahasabha XII, laporan pelaksanaan, akta notaris perubahan AD/ART, SK Kemenkumham tentang persetujuan perubahan, UU Ormas, PP Mediasi, serta akta pendirian dan pengesahan badan hukum PHDI. Majelis menyatakan semua bukti surat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis. [HAL 105-120] Tergugat menghadirkan saksi I Nengah Dana dan I Wayan Suyasa serta saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. Saksi I Nengah Dana menjelaskan struktur PHDI (Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian), wewenang Pengurus Harian menyelenggarakan MLB atas usul 2/3 PHDI Provinsi, definisi masa bhakti yang berakhir saat demisioner di Mahasabha berikutnya, serta fakta historis keterlambatan Mahasabha yang tidak menyebabkan ketidaksaahan selama kuorum terpenuhi. Saksi I Wayan Suyasa menegaskan MLB tidak sah karena tidak sesuai AD/ART, Mahasabha XII sah dengan 27 PHDI Provinsi hadir, dan masa bhakti masih aktif saat Mahasabha XII dilaksanakan. Saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme AD/ART atau mediasi Kemenkumham sesuai UU Ormas, bukan gugatan PMH di pengadilan perdata karena tidak ada hubungan hukum perdata langsung yang dilanggar; MLB hanya sah jika ada usul 2/3 PHDI Provinsi dan dihadiri kuorum yang sama, serta keterlambatan pelaksanaan tidak membatalkan sahnessa Mahasabha jika kuorum terpenuhi. [HAL 120-128] Majelis menolak seluruh eksepsi Tergugat (ne bis in idem, persona standi, prematur, obscuur libel, salah pihak) karena tidak didukung bukti cukup, tidak imperatif menurut UU Ormas, gugatan sudah jelas, dan ada hubungan hukum sengketa. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan PHDI sebagai badan hukum yang diatur AD/ART. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) AD, MLB memerlukan usul 2/3 PHDI Provinsi. Berdasarkan bukti P-6.1 dan P-6.2, MLB 19 September 2021 hanya dihadiri 8 utusan PHDI Provinsi (6 luring, 2 daring) dari total 34 provinsi, sehingga tidak memenuhi kuorum lebih dari 2/3. Sebaliknya, bukti PT-6.1 sampai PT-6.27 menunjukkan 27 PHDI Provinsi menyatakan menolak MLB dan mendukung Mahasabha XII. Karena MLB dinyatakan tidak sah akibat tidak memenuhi kuorum kehadiran, maka dalil Penggugat bahwa MLB sah dan kepengurusan Tergugat tidak sah tidak terbukti. [HAL 128-129] Amar putusan: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 11.360.000,-; 3. Menolak provisi Penggugat; 4. Menolak seluruh eksepsi Tergugat. Putusan dibacakan pada 18 Desember 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat." + }, + "read": { + "input_chars": 10230, + "frame": "Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) hasil Mahasabha Luar Biasa September 2021 menggugat pengurus PHDI hasil Mahasabha XII Oktober 2021 beserta pengurus badannya, dengan inti sengketa mengenai keabsahan kedua kepengurusan tersebut. Penggugat meminta pernyataan keabsahan kepengurusan mereka, pembatalan kepengurusan Tergugat, pengembalian kantor, serta ganti rugi materiil dan immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Mahasabha Luar Biasa September 2021 sah karena dihadiri lebih dari dua pertiga PHDI Provinsi dan merupakan respons atas pelanggaran pengurus lama.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Mahasabha XII Oktober 2021 tidak sah karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis dan melanggar syarat AD.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah keabsahan Mahasabha Luar Biasa September 2021 karena tidak ada usul dari dua pertiga PHDI Provinsi dan ditolak oleh sebagian besar PHDI Provinsi.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Mahasabha XII Oktober 2021 sah karena dihadiri 27 PHDI Provinsi dan kepengurusannya mendapat pengakuan negara melalui SK Kemenkumham.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahasabha Luar Biasa September 2021 hanya dihadiri oleh 8 utusan PHDI Provinsi dari total 34 provinsi.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebanyak 27 PHDI Provinsi menyatakan menolak Mahasabha Luar Biasa September 2021 dan mendukung Mahasabha XII.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahasabha Luar Biasa September 2021 dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum kehadiran lebih dari dua pertiga PHDI Provinsi.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha Luar Biasa September 2021, yang menyangkal keabsahan kepengurusan Tergugat hasil Mahasabha XII Oktober 2021. Penggugat mendalilkan bahwa Mahasabha Luar Biasa sah karena adanya situasi mendesak dan kuorum terpenuhi, sementara Mahasabha XII cacat hukum karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah berakhir. Sebaliknya, Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Mahasabha Luar Biasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat usul dan kuorum, serta Mahasabha XII sah secara hukum dan telah mendapat pengakuan negara. Majelis Hakim memeriksa bukti kehadiran dan pernyataan sikap PHDI Provinsi, serta menetapkan bahwa Mahasabha Luar Biasa September 2021 tidak memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan oleh AD PHDI. Berdasarkan temuan bahwa Mahasabha Luar Biasa tidak sah, Majelis menolak dalil Penggugat mengenai keabsahan kepengurusan mereka dan kecacatan kepengurusan Tergugat. Akibatnya, gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari klaim Penggugat yang merupakan pengurus PHDI hasil Mahasabha Luar Biasa September 2021, yang menyangkal keabsahan kepengurusan Tergugat hasil Mahasabha XII Oktober 2021. Penggugat mendalilkan bahwa Mahasabha Luar Biasa sah karena adanya situasi mendesak dan kuorum terpenuhi, sementara Mahasabha XII cacat hukum karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah berakhir. Sebaliknya, Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa Mahasabha Luar Biasa tidak sah karena tidak memenuhi syarat usul dan kuorum, serta Mahasabha XII sah secara hukum dan telah mendapat pengakuan negara. Majelis Hakim memeriksa bukti kehadiran dan pernyataan sikap PHDI Provinsi, serta menetapkan bahwa Mahasabha Luar Biasa September 2021 tidak memenuhi kuorum kehadiran yang dipersyaratkan oleh AD PHDI. Berdasarkan temuan bahwa Mahasabha Luar Biasa tidak sah, Majelis menolak dalil Penggugat mengenai keabsahan kepengurusan mereka dan kecacatan kepengurusan Tergugat. Akibatnya, gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Mahasabha Luar Biasa September 2021 sah karena dihadiri lebih dari dua pertiga PHDI Provinsi dan merupakan respons atas pelanggaran pengurus lama.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Mahasabha XII Oktober 2021 tidak sah karena dilaksanakan oleh pengurus yang masa jabatannya telah habis dan melanggar syarat AD.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah keabsahan Mahasabha Luar Biasa September 2021 karena tidak ada usul dari dua pertiga PHDI Provinsi dan ditolak oleh sebagian besar PHDI Provinsi.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa Mahasabha XII Oktober 2021 sah karena dihadiri 27 PHDI Provinsi dan kepengurusannya mendapat pengakuan negara melalui SK Kemenkumham.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mahasabha Luar Biasa September 2021 hanya dihadiri oleh 8 utusan PHDI Provinsi dari total 34 provinsi.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebanyak 27 PHDI Provinsi menyatakan menolak Mahasabha Luar Biasa September 2021 dan mendukung Mahasabha XII.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahasabha Luar Biasa September 2021 dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kuorum kehadiran lebih dari dua pertiga PHDI Provinsi.", + "page": 120, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa sidang luar biasa saya ditolak padahal saya merasa itu sah, sementara sidang pengurus baru yang saya anggap tidak sah justru diakui?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur hak campur tangan istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa kepengurusan organisasi, sah/tidaknya Mahasabha, atau mekanisme pengambilan keputusan dalam perkumpulan berbadan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan) antara perorangan. Meskipun ahli menyebutkan kaitannya dengan asas iktikad baik, sengketa inti dalam pertanyaan adalah mengenai sah/tidaknya keputusan organ tertinggi organisasi (Mahasabha) berdasarkan AD/ART, bukan mengenai sahnya perjanjian perdata antara para pihak. Putusan menolak gugatan karena tidak terpenuhi syarat kuorum dalam AD/ART, bukan karena ketidaksaahan perjanjian perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam putusan, gugatan Penggugat secara eksplisit didasarkan pada dalil bahwa Para Tergugat melakukan PMH yang merugikan Penggugat. Majelis hakim menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur PMH ataukah merupakan sengketa internal organisasi yang harus diselesaikan berdasarkan AD/ART. Meskipun gugatan ditolak karena alasan lain (kuorum), Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif yang didalilkan dan diuji oleh hakim untuk menjawab pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan sidang tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 157538, + "completion_tokens": 6823 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_324_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_324_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3e2a2dea42e25f88d1946f4c8b5e7bad750167f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_324_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_324_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.481, + "query": 3.755, + "relevance": 28.21, + "total": 141.479 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41667, + "marked_chars": 41775 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41775, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur dan mendapatkan izin untuk mengurus pencairan deposito serta rekening tabungan atas nama almarhum suaminya. Sengketa ini bersifat volunter (non-sengketa) yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon dalam mewakili kepentingan anak dan mengelola aset peninggalan suami yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya agar ia dapat mencairkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum suami pada tanggal 12 Juli 2012 di Hongkong dan didaftarkan di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Bradley Michael Wildblood yang lahir pada tanggal 30 Desember 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 di Bali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki Perjanjian Kawin yang menyatakan masing-masing pihak memiliki apa yang mereka miliki masing-masing pada waktu perkawinan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki rekening tabungan nomor 0110031880 dan rekening deposito nomor 2540122870 di BPR Lestari Bali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana dari rekening tabungan dan deposito almarhum suami untuk menopang ekonomi dan biaya pendidikan anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mencairkan dana deposito tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang domisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait status kewaliannya atas anak kandungnya yang masih di bawah umur dan izin untuk mengurus pencairan aset peninggalan almarhum suaminya. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2012 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2012. Almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2023, meninggalkan rekening tabungan dan deposito di BPR Lestari Bali atas nama almarhum. Pemohon menyatakan bahwa anak mereka masih di bawah umur dan tidak cakap hukum, sehingga Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk bertindak sebagai wali dalam mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya untuk mencairkan dana deposito guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Pemohon juga mengemukakan bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah memberikan izin atas tindakan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya, serta fakta-fakta perkawinan, kelahiran anak, kematian suami, dan keberadaan rekening bank telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berhak melaksanakan kekuasaan orang tua dan mewakili anak yang belum dewasa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai orang tua/wali dari anaknya, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pencairan dana deposito serta rekening tabungan almarhum suami di BPR Lestari Bali, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang domisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait status kewaliannya atas anak kandungnya yang masih di bawah umur dan izin untuk mengurus pencairan aset peninggalan almarhum suaminya. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan almarhum suami pada tahun 2012 dan dikaruniai satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2012. Almarhum suami meninggal dunia pada tahun 2023, meninggalkan rekening tabungan dan deposito di BPR Lestari Bali atas nama almarhum. Pemohon menyatakan bahwa anak mereka masih di bawah umur dan tidak cakap hukum, sehingga Pemohon memerlukan penetapan pengadilan untuk bertindak sebagai wali dalam mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya untuk mencairkan dana deposito guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Pemohon juga mengemukakan bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak telah memberikan izin atas tindakan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukumnya, serta fakta-fakta perkawinan, kelahiran anak, kematian suami, dan keberadaan rekening bank telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian. Hakim menetapkan bahwa Pemohon berhak melaksanakan kekuasaan orang tua dan mewakili anak yang belum dewasa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai orang tua/wali dari anaknya, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus pencairan dana deposito serta rekening tabungan almarhum suami di BPR Lestari Bali, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan almarhum suami pada tanggal 12 Juli 2012 di Hongkong dan didaftarkan di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Bradley Michael Wildblood yang lahir pada tanggal 30 Desember 2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami meninggal dunia pada tanggal 22 April 2023 di Bali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami memiliki Perjanjian Kawin yang menyatakan masing-masing pihak memiliki apa yang mereka miliki masing-masing pada waktu perkawinan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki rekening tabungan nomor 0110031880 dan rekening deposito nomor 2540122870 di BPR Lestari Bali.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mencairkan dana dari rekening tabungan dan deposito almarhum suami untuk menopang ekonomi dan biaya pendidikan anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga Pemohon dan keluarga almarhum suami memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mencairkan dana deposito tersebut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan uang di bank, tapi anak kami masih kecil, bolehkah saya ambil uangnya untuk biaya hidup dan sekolah anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20226, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda. Fakta dalam pertanyaan adalah kematian suami dan kebutuhan pencairan deposito untuk anak, bukan sengketa pemisahan harta benda atau hak kreditur. Pasal ini tidak mengatur hak wali/orang tua untuk mengurus harta warisan atau deposito almarhum suami." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang dianggap 'belum dewasa' (di bawah umur 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil, sehingga status 'belum dewasa' ini menjadi dasar hukum mengapa anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri (seperti mengambil uang di bank) dan memerlukan perwakilan (wali/orang tua). Definisi ini substantif untuk menjawab apakah anak tersebut memerlukan izin pengadilan atau perwakilan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19560, + "completion_tokens": 1250 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_325_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_325_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6d8ce060c7c5f593b571dbc441ef7d08a18ab4d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_325_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,178 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_325_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.071, + "classify": 0.0, + "condense": 166.869, + "read": 76.004, + "query": 5.73, + "relevance": 77.002, + "total": 325.675 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 135147, + "marked_chars": 135534 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI : \nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;\nDALAM POKOK PERKARA:\nHalaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 42\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;\nDALAM REKONVENSI:\n\nMenyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat\nKonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk\nmembyar biaya perkara sejumlah Rp.421.200,00 (empat ratus dua puluh\nsatu ribu dua ratus Rupiah)\nDemikian diputuskan dalam \n rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023,\noleh kami, A. Asgari Mandala Dewa, SH sebagai Hakim Ketua, Lindawaty\nSimanihuruk, SH.MH., dan Dinahayati Syofyan, SH.MH., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134813, + "summary": "Penggugat Puguh Triwibowo menggugat Tergugat I (PT Bank Mandiri KCP Jakarta Mutiara Taman Palm) dan Tergugat II (Iis Agustina Ningsih) atas tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) karena pemblokiran rekening tabungan Livin Mandiri No. 1180012530738, pendebetan sepihak sebesar Rp3.612.624,00 pada 28 Februari 2023, serta penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit [HAL 1-9]. Tergugat membantah dalil PMH dengan menyatakan bahwa pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Livin Mandiri tanggal 14 Januari 2022 (Pasal 11.1.5 dan 14.1.5), yang mengizinkan bank mendebit rekening untuk kewajiban pinjaman tertunggak dan memblokir rekening jika ada kelalaian pembayaran [HAL 12-19]. Tergugat juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki tunggakan kartu kredit sejak September 2003 dengan limit Rp7.000.000,00 yang tidak dilunasi hingga status macet (kolektibilitas 5), serta telah menerima berbagai surat peringatan dan penawaran pelunasan yang diabaikan Penggugat [HAL 13-17]. Tergugat menolak tuduhan penyebaran data pribadi dengan menyatakan bahwa penagihan dilakukan oleh unit internal Bank Mandiri (Regional Retail Collection & Recovery) yang memiliki akses data sah berdasarkan persetujuan Penggugat dalam aplikasi pembukaan rekening, sehingga tidak melanggar rahasia bank atau UU ITE [HAL 20-22]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pembayaran tunggakan kartu kredit sebesar Rp239.863.527,00 per 7 Agustus 2023 serta ganti rugi immateriil Rp3.000.000.000,00 akibat wanprestasi Penggugat [HAL 23-28]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena masuk pokok perkara, namun kemudian memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum karena pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan perjanjian pembukaan rekening yang sah dan adanya tunggakan hutang kartu kredit, sehingga gugatan konvensi ditolak seluruhnya [HAL 31-40]. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena adanya perbedaan kapasitas para pihak dalam gugatan konvensi (Tergugat I sebagai badan hukum, Tergugat II sebagai pribadi) dibandingkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat sebagai satu kesatuan pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil Pasal 132a HIR [HAL 40-42]. Amar putusan menolak gugatan konvensi, menyatakan rekonvensi tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp421.200,00 [HAL 42-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 2221, + "summary": "Penggugat Puguh Triwibowo menggugat Tergugat I (PT Bank Mandiri KCP Jakarta Mutiara Taman Palm) dan Tergugat II (Iis Agustina Ningsih) atas tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) karena pemblokiran rekening tabungan Livin Mandiri No. 1180012530738, pendebetan sepihak sebesar Rp3.612.624,00 pada 28 Februari 2023, serta penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit [HAL 1-9]. Tergugat membantah dalil PMH dengan menyatakan bahwa pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Livin Mandiri tanggal 14 Januari 2022 (Pasal 11.1.5 dan 14.1.5), yang mengizinkan bank mendebit rekening untuk kewajiban pinjaman tertunggak dan memblokir rekening jika ada kelalaian pembayaran [HAL 12-19]. Tergugat juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki tunggakan kartu kredit sejak September 2003 dengan limit Rp7.000.000,00 yang tidak dilunasi hingga status macet (kolektibilitas 5), serta telah menerima berbagai surat peringatan dan penawaran pelunasan yang diabaikan Penggugat [HAL 13-17]. Tergugat menolak tuduhan penyebaran data pribadi dengan menyatakan bahwa penagihan dilakukan oleh unit internal Bank Mandiri (Regional Retail Collection & Recovery) yang memiliki akses data sah berdasarkan persetujuan Penggugat dalam aplikasi pembukaan rekening, sehingga tidak melanggar rahasia bank atau UU ITE [HAL 20-22]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pembayaran tunggakan kartu kredit sebesar Rp239.863.527,00 per 7 Agustus 2023 serta ganti rugi immateriil Rp3.000.000.000,00 akibat wanprestasi Penggugat [HAL 23-28]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena masuk pokok perkara, namun kemudian memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum karena pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan perjanjian pembukaan rekening yang sah dan adanya tunggakan hutang kartu kredit, sehingga gugatan konvensi ditolak seluruhnya [HAL 31-40]. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena adanya perbedaan kapasitas para pihak dalam gugatan konvensi (Tergugat I sebagai badan hukum, Tergugat II sebagai pribadi) dibandingkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat sebagai satu kesatuan pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil Pasal 132a HIR [HAL 40-42]. Amar putusan menolak gugatan konvensi, menyatakan rekonvensi tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp421.200,00 yang terdiri dari Pnbp Rp30.000,00, Proses/ATK Rp150.000,00, Panggilan Rp139.000,00, Penggandaan Rp52.200,00, Redaksi Rp40.000,00, dan Materai Rp10.000,00 [HAL 42-44]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Puguh Triwibowo menggugat Tergugat I (PT Bank Mandiri KCP Jakarta Mutiara Taman Palm) dan Tergugat II (Iis Agustina Ningsih) atas tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) karena pemblokiran rekening tabungan Livin Mandiri No. 1180012530738, pendebetan sepihak sebesar Rp3.612.624,00 pada 28 Februari 2023, serta penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit [HAL 1-9]. Tergugat membantah dalil PMH dengan menyatakan bahwa pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Livin Mandiri tanggal 14 Januari 2022 (Pasal 11.1.5 dan 14.1.5), yang mengizinkan bank mendebit rekening untuk kewajiban pinjaman tertunggak dan memblokir rekening jika ada kelalaian pembayaran [HAL 12-19]. Tergugat juga membuktikan bahwa Penggugat memiliki tunggakan kartu kredit sejak September 2003 dengan limit Rp7.000.000,00 yang tidak dilunasi hingga status macet (kolektibilitas 5), serta telah menerima berbagai surat peringatan dan penawaran pelunasan yang diabaikan Penggugat [HAL 13-17]. Tergugat menolak tuduhan penyebaran data pribadi dengan menyatakan bahwa penagihan dilakukan oleh unit internal Bank Mandiri (Regional Retail Collection & Recovery) yang memiliki akses data sah berdasarkan persetujuan Penggugat dalam aplikasi pembukaan rekening, sehingga tidak melanggar rahasia bank atau UU ITE [HAL 20-22]. Dalam rekonvensi, Tergugat menuntut pembayaran tunggakan kartu kredit sebesar Rp239.863.527,00 per 7 Agustus 2023 serta ganti rugi immateriil Rp3.000.000.000,00 akibat wanprestasi Penggugat [HAL 23-28]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel karena masuk pokok perkara, namun kemudian memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum karena pemblokiran dan pendebetan dilakukan berdasarkan perjanjian pembukaan rekening yang sah dan adanya tunggakan hutang kartu kredit, sehingga gugatan konvensi ditolak seluruhnya [HAL 31-40]. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena adanya perbedaan kapasitas para pihak dalam gugatan konvensi (Tergugat I sebagai badan hukum, Tergugat II sebagai pribadi) dibandingkan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Tergugat sebagai satu kesatuan pihak, sehingga tidak memenuhi syarat formil Pasal 132a HIR [HAL 40-42]. Amar putusan menolak gugatan konvensi, menyatakan rekonvensi tidak dapat diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp421.200,00 yang terdiri dari Pnbp Rp30.000,00, Proses/ATK Rp150.000,00, Panggilan Rp139.000,00, Penggandaan Rp52.200,00, Redaksi Rp40.000,00, dan Materai Rp10.000,00 [HAL 42-44]." + }, + "read": { + "input_chars": 2630, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I (bank) dan Tergugat II (pribadi) atas tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pemblokiran rekening, pendebetan sepihak, dan penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan tersebut melawan hukum dan memberikan ganti rugi. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki rekening tabungan Livin Mandiri yang diblokir dan didebet sepihak oleh Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat tunggakan pembayaran kartu kredit milik Penggugat yang telah berstatus macet sejak tahun 2003.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemblokiran rekening dan pendebetan dilakukan berdasarkan klausul dalam perjanjian pembukaan rekening yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penagihan hutang dilakukan oleh unit internal bank yang memiliki akses data berdasarkan persetujuan Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran tunggakan kartu kredit dan ganti rugi immateriil.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena perbedaan kapasitas para pihak antara gugatan konvensi dan rekonvensi.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai bank dan Tergugat II sebagai pribadi dengan tuduhan perbuatan melawan hukum akibat pemblokiran rekening tabungan, pendebetan sepihak, dan penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, mengingat tindakan bank dilakukan berdasarkan perjanjian pembukaan rekening yang sah dan adanya tunggakan hutang yang telah berstatus macet. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat untuk menuntut pembayaran tunggakan dan ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima secara formil karena adanya perbedaan kapasitas para pihak dalam gugatan konvensi dibandingkan dengan rekonvensi. Dengan demikian, gugatan konvensi ditolak seluruhnya dan rekonvensi tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai bank dan Tergugat II sebagai pribadi dengan tuduhan perbuatan melawan hukum akibat pemblokiran rekening tabungan, pendebetan sepihak, dan penyebaran data pribadi untuk penagihan hutang kartu kredit. Gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, mengingat tindakan bank dilakukan berdasarkan perjanjian pembukaan rekening yang sah dan adanya tunggakan hutang yang telah berstatus macet. Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat untuk menuntut pembayaran tunggakan dan ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima secara formil karena adanya perbedaan kapasitas para pihak dalam gugatan konvensi dibandingkan dengan rekonvensi. Dengan demikian, gugatan konvensi ditolak seluruhnya dan rekonvensi tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki rekening tabungan Livin Mandiri yang diblokir dan didebet sepihak oleh Tergugat I.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat tunggakan pembayaran kartu kredit milik Penggugat yang telah berstatus macet sejak tahun 2003.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemblokiran rekening dan pendebetan dilakukan berdasarkan klausul dalam perjanjian pembukaan rekening yang sah.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penagihan hutang dilakukan oleh unit internal bank yang memiliki akses data berdasarkan persetujuan Penggugat.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran tunggakan kartu kredit dan ganti rugi immateriil.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena perbedaan kapasitas para pihak antara gugatan konvensi dan rekonvensi.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa rekening tabungan saya diblokir dan didebet sepihak oleh bank karena tunggakan kartu kredit yang sudah lama macet?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38091, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1763 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1763: Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (syarat objektif dan subjektif). Meskipun perjanjian pembukaan rekening ada dalam perkara, sengketa utama bukan pada apakah perjanjiannya sah secara formil/subjektif, melainkan pada apakah pelaksanaan hak debet/blokir berdasarkan perjanjian tersebut melawan hukum. Pasal 1338 lebih langsung mengatur akibat hukum dari perjanjian yang disetujui tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam putusan. Hakim menggunakan Pasal 1338 untuk menegaskan bahwa syarat dan ketentuan pembukaan rekening (yang mengizinkan bank mendebet/memblokir rekening untuk pelunasan hutang) yang telah disetujui nasabah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini menjadi alasan mengapa tindakan bank dianggap sah dan bukan perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti gugatan Penggugat. Hakim menguji apakah tindakan bank memenuhi unsur Pasal 1365. Putusan menyimpulkan bahwa karena tindakan bank didasarkan pada perjanjian (Pasal 1338), maka tidak ada pelanggaran hukum/kewajiban hukum, sehingga Pasal 1365 tidak terpenuhi. Pasal ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan apakah tindakan bank 'melawan hukum'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1763 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perjanjian sewa-menyewa (huurverhuur). Fakta perkara adalah hubungan kredit/kartu kredit dan tabungan, bukan sewa-menyewa barang. Meskipun Tergugat mengutipnya dalam dalil, teks resmi pasal ini tidak mengatur hak bank untuk melakukan set-off atau pendebetan sepihak atas dasar perjanjian kredit/tabungan, sehingga tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan awam tentang dasar hukum pemblokiran rekening." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai alat bukti. Tidak ada pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu substantif dalam sengketa ini. Isunya adalah pembuktian fakta melalui surat dan interpretasi perjanjian, bukan pengakuan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 52834, + "completion_tokens": 2672 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..140ae3b60829fdb1198f51fad4b9618be65ff722 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 75, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 422.888, + "read": 146.534, + "query": 8.674, + "relevance": 36.693, + "total": 614.91 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 235107, + "marked_chars": 235773 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI \n\nMenolak Eksepsi Para Tergugat ;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang\ntimbul dalam perkara ini sejumlah Rp397.700,00 (Tiga ratus sembilan\npuluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) .\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 14 November\n2023 oleh kami Sutarno, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,\nMuhammad Irfan, S.H.,M.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-\nHalaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 74\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 327/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada\ntanggal 10 April 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21\nNovember 2023 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis seca" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134995, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 327/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat, Pratondo, melawan Tergugat I (Dr. John N. Palinggi), Tergugat II (Drs. Herman Koto), Tergugat III (Notaris Putu Asti Nurtjahjati), serta sepuluh Turut Tergugat (ahli waris). Penggugat dalil bahwa sejak 12 April 2012 ia menguasai fisik lahan sawah ±35.500 M2 di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, melalui oper garap dari Sdr. Castim dan Sdr. Hasan yang sebelumnya mendapat izin dari Almarhum Dahlan Bin Muhtar berdasarkan Girik C No. 1468 [HAL 3]. Penggugat juga dalil telah memperoleh izin dari ahli waris Dahlan dan melakukan penataan lahan dengan biaya mencapai Rp 1.000.000.000,- [HAL 4].\n\n[HAL 4-13] Penggugat mendalil bahwa lahan tersebut masih menjadi objek sengketa di PN Jakarta Timur namun tidak pernah dikuasai oleh para pihak sengketa tersebut, sehingga Penggugat tetap menguasai lahan [HAL 4-5]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat (sebagai anggota TNI) kepada atasan militer pada tahun 2013 dan 2017 dengan maksud agar Penggugat mengosongkan lahan [HAL 5-6]. Laporan tersebut didasarkan pada Akta Surat Kuasa No. 19 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso, yang memberikan kuasa kepada Tergugat I dan II atas nama Ny. Hajjah Halifah dan Ny. Hajjah Dalilah [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa nama \"Hajjah Halifah\" dalam akta tersebut tidak sah karena data kependudukan menunjukkan istri H. Mohammad Jailani adalah Hj. Habibah, bukan Halifah, dan KTP atas nama Halifah tidak valid [HAL 7-8]. Penggugat juga menuduh Tergugat I memanipulasi data dengan menambahkan nama \"Binti H. Mansur\" agar mirip dengan nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik No. 199 [HAL 8]. Penggugat mendalil bahwa Akta Surat Kuasa No. 19 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa No. 50 tanggal 31 Maret 2022 oleh Tergugat III adalah cacat, tidak sah, dan harus dibatalkan [HAL 9-10]. Penggugat juga merujuk pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang menyatakan SHM No. 199/Medan Satria sudah tidak berlaku lagi [HAL 10]. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, dan uang paksa [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (diskualifikasi), berargumen bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap, bukan pemilik, sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk menuntut perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa pemilik tanah [HAL 14-17]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena Notaris Suhardi Hadi Santoso (pembuat Akta Kuasa No. 19) tidak ditarik sebagai tergugat padahal keabsahannya dipersoalkan [HAL 18-19]. Selain itu, Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara posita dan petitum; Penggugat dalil laporan ke atasan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan, namun di posita lain mengakui tidak ada sanksi atau kerugian, bahkan mendapat keuntungan [HAL 22-24]. Para Tergugat juga menyoroti ketidakjelasan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan klaim status penggarap yang tidak memiliki koneksitas [HAL 24-25].\n\n[HAL 25-32] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat sebagai penggarap sah, dengan menyatakan Sdr. Hasan dan Castim tidak pernah menggarap lahan tersebut dan surat pernyataan oper garap adalah palsu [HAL 25-26]. Para Tergugat mengungkap adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, di mana Penggugat mengakui mengetahui hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 199, berjanji keluar dari lahan, dan menerima uang Rp 50.000.000,-, namun Penggugat ingkar janji dan tetap menduduki lahan [HAL 27]. Para Tergugat membantah dalil Penggugat mengeluarkan biaya Rp 1 miliar, menyatakan biaya tersebut dikeluarkan pihak lain [HAL 28]. Para Tergugat juga membantah tuduhan manipulasi nama, menyatakan nama \"Hj. Habibah alias Halifah\" sudah digunakan dalam dokumen pengadilan sebelumnya [HAL 31-32]. Para Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan Penggugat ditolak [HAL 32-33]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 102278, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 327/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat, Pratondo, melawan Tergugat I (Dr. John N. Palinggi), Tergugat II (Drs. Herman Koto), Tergugat III (Notaris Putu Asti Nurtjahjati), serta sepuluh Turut Tergugat (ahli waris). Penggugat dalil bahwa sejak 12 April 2012 ia menguasai fisik lahan sawah ±35.500 M2 di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, melalui oper garap dari Sdr. Castim dan Sdr. Hasan yang sebelumnya mendapat izin dari Almarhum Dahlan Bin Muhtar berdasarkan Girik C No. 1468 [HAL 3]. Penggugat juga dalil telah memperoleh izin dari ahli waris Dahlan dan melakukan penataan lahan dengan biaya mencapai Rp 1.000.000.000,- [HAL 4].\n\n[HAL 4-13] Penggugat mendalil bahwa lahan tersebut masih menjadi objek sengketa di PN Jakarta Timur namun tidak pernah dikuasai oleh para pihak sengketa tersebut, sehingga Penggugat tetap menguasai lahan [HAL 4-5]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat (sebagai anggota TNI) kepada atasan militer pada tahun 2013 dan 2017 dengan maksud agar Penggugat mengosongkan lahan [HAL 5-6]. Laporan tersebut didasarkan pada Akta Surat Kuasa No. 19 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso, yang memberikan kuasa kepada Tergugat I dan II atas nama Ny. Hajjah Halifah dan Ny. Hajjah Dalilah [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa nama \"Hajjah Halifah\" dalam akta tersebut tidak sah karena data kependudukan menunjukkan istri H. Mohammad Jailani adalah Hj. Habibah, bukan Halifah, dan KTP atas nama Halifah tidak valid [HAL 7-8]. Penggugat juga menuduh Tergugat I memanipulasi data dengan menambahkan nama \"Binti H. Mansur\" agar mirip dengan nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik No. 199 [HAL 8]. Penggugat mendalil bahwa Akta Surat Kuasa No. 19 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa No. 50 tanggal 31 Maret 2022 oleh Tergugat III adalah cacat, tidak sah, dan harus dibatalkan [HAL 9-10]. Penggugat juga merujuk pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang menyatakan SHM No. 199/Medan Satria sudah tidak berlaku lagi [HAL 10]. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, dan uang paksa [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (diskualifikasi), berargumen bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap, bukan pemilik, sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk menuntut perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa pemilik tanah [HAL 14-17]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena Notaris Suhardi Hadi Santoso (pembuat Akta Kuasa No. 19) tidak ditarik sebagai tergugat padahal keabsahannya dipersoalkan [HAL 18-19]. Selain itu, Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara posita dan petitum; Penggugat dalil laporan ke atasan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan, namun di posita lain mengakui tidak ada sanksi atau kerugian, bahkan mendapat keuntungan [HAL 22-24]. Para Tergugat juga menyoroti ketidakjelasan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan klaim status penggarap yang tidak memiliki koneksitas [HAL 24-25].\n\n[HAL 25-32] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat sebagai penggarap sah, dengan menyatakan Sdr. Hasan dan Castim tidak pernah menggarap lahan tersebut dan surat pernyataan oper garap adalah palsu [HAL 25-26]. Para Tergugat mengungkap adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, di mana Penggugat mengakui mengetahui hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 199, berjanji keluar dari lahan, dan menerima uang Rp 50.000.000,-, namun Penggugat ingkar janji dan tetap menduduki lahan [HAL 27]. Para Tergugat membantah dalil Penggugat mengeluarkan biaya Rp 1 miliar, menyatakan biaya tersebut dikeluarkan pihak lain [HAL 28]. Para Tergugat juga membantah tuduhan manipulasi nama, menyatakan nama \"Hj. Habibah alias Halifah\" sudah digunakan dalam dokumen pengadilan sebelumnya [HAL 31-32]. Para Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan Penggugat ditolak [HAL 32-33].\n\n[HAL 43-52] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan berbagai bukti surat dan foto, termasuk Bukti P-16 (Undangan pertemuan 9 September 2022), Bukti P-17 (Surat Perjanjian 21 Agustus 2015), serta Bukti P-29 s.d. P-35 yang membuktikan bahwa SHM No. 199/Medan Satria telah dilepaskan kepada PERTAMINA pada 1973, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan pada 1997, dan gugatan ahli waris Halifah/Habibah dalam perkara sebelumnya telah ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 43-46]. Penggugat juga mengajukan Bukti P-43 yang mendalilkan pengrusakan brutal oleh Tergugat pada 21 Mei dan 2 Agustus 2023, meliputi hancurnya bangunan permanen, kolam pemancingan, tanaman, serta hilangnya barang-barang pribadi dan seragam dinas TNI [HAL 48-49]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I mengakui dirinya dibohongi oleh pemberi kuasa namun tetap melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak bangunan milik Penggugat [HAL 45]. Bukti P-45 dan P-46 dalil bahwa sejak 1973 hak atas tanah telah beralih kepada Endang Herudjiati, sehingga Akta Surat Kuasa No. 19 dan No. 50 adalah cacat dan tidak sah [HAL 50-51]. Penggugat juga mengajukan Bukti P-49 yang menegaskan Bp Hasan selaku penggarap sebelumnya melimpahkan penguasaan fisik kepada Penggugat melalui Akta Pernyataan No. 39 tanggal 16 Desember 2022 [HAL 51-52]. Para Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-1A s.d. T-73, termasuk Surat Perjanjian 21 Agustus 2015 (T-5A) yang ditandatangani Penggugat, kwitansi pembayaran Rp 50.000.000,- (T-6), serta pernyataan para saksi dan pihak ketiga yang menerima pembayaran dari Tergugat I untuk membongkar bangunan dan mengosongkan lahan [HAL 53-60]. Saksi Tergugat, Sarwono Rupoko dan Suwito, membenarkan adanya Surat Perjanjian 21 Agustus 2015 di mana Penggugat mengakui kesalahan dan berjanji keluar, serta menerima uang jasa, dan membantah dalil Penggugat menandatangani kertas kosong [HAL 61-63].\n\n[HAL 64-75] Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat (error in persona, kurang pihak, obscuur libel) dengan alasan prinsip kebebasan Penggugat menentukan pihak yang digugat dalam perbuatan melawan hukum dan dalil eksepsi harus diperiksa dalam pokok perkara [HAL 64-67]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menemukan bahwa berdasarkan Bukti P-17/T-5A yang dibenarkan oleh saksi Sarwono, Penggugat telah mengakui pada 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I [HAL 71-73]. Pengakuan ini menjadi alat bukti yang sah, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan Akta Surat Kuasa No. 19 atau No. 50 yang merupakan hak pemilik tanah, dan tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap [HAL 73]. Selain itu, Penggugat sendiri dalam posita mengakui tidak menerima sanksi dari instansi militer akibat laporan Tergugat I, sehingga tidak ada kerugian yang diderita [HAL 74]. Karena unsur perbuatan melawan hukum (kerugian dan hubungan kausal) tidak terpenuhi, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 74]. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Para Tergugat; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 397.700,- [HAL 74-75]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 327/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat, Pratondo, melawan Tergugat I (Dr. John N. Palinggi), Tergugat II (Drs. Herman Koto), Tergugat III (Notaris Putu Asti Nurtjahjati), serta sepuluh Turut Tergugat (ahli waris). Penggugat dalil bahwa sejak 12 April 2012 ia menguasai fisik lahan sawah ±35.500 M2 di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, melalui oper garap dari Sdr. Castim dan Sdr. Hasan yang sebelumnya mendapat izin dari Almarhum Dahlan Bin Muhtar berdasarkan Girik C No. 1468 [HAL 3]. Penggugat juga dalil telah memperoleh izin dari ahli waris Dahlan dan melakukan penataan lahan dengan biaya mencapai Rp 1.000.000.000,- [HAL 4].\n\n[HAL 4-13] Penggugat mendalil bahwa lahan tersebut masih menjadi objek sengketa di PN Jakarta Timur namun tidak pernah dikuasai oleh para pihak sengketa tersebut, sehingga Penggugat tetap menguasai lahan [HAL 4-5]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat (sebagai anggota TNI) kepada atasan militer pada tahun 2013 dan 2017 dengan maksud agar Penggugat mengosongkan lahan [HAL 5-6]. Laporan tersebut didasarkan pada Akta Surat Kuasa No. 19 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso, yang memberikan kuasa kepada Tergugat I dan II atas nama Ny. Hajjah Halifah dan Ny. Hajjah Dalilah [HAL 6-7]. Penggugat dalil bahwa nama \"Hajjah Halifah\" dalam akta tersebut tidak sah karena data kependudukan menunjukkan istri H. Mohammad Jailani adalah Hj. Habibah, bukan Halifah, dan KTP atas nama Halifah tidak valid [HAL 7-8]. Penggugat juga menuduh Tergugat I memanipulasi data dengan menambahkan nama \"Binti H. Mansur\" agar mirip dengan nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik No. 199 [HAL 8]. Penggugat mendalil bahwa Akta Surat Kuasa No. 19 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa No. 50 tanggal 31 Maret 2022 oleh Tergugat III adalah cacat, tidak sah, dan harus dibatalkan [HAL 9-10]. Penggugat juga merujuk pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang menyatakan SHM No. 199/Medan Satria sudah tidak berlaku lagi [HAL 10]. Akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, dan uang paksa [HAL 11-13].\n\n[HAL 14-24] Para Tergugat mengajukan eksepsi dan bantahan menolak seluruh dalil Penggugat. Para Tergugat mengajukan eksepsi *error in persona* (diskualifikasi), berargumen bahwa Penggugat hanya sebagai penggarap, bukan pemilik, sehingga tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk menuntut perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa pemilik tanah [HAL 14-17]. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi kurang pihak karena Notaris Suhardi Hadi Santoso (pembuat Akta Kuasa No. 19) tidak ditarik sebagai tergugat padahal keabsahannya dipersoalkan [HAL 18-19]. Selain itu, Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) karena kontradiksi antara posita dan petitum; Penggugat dalil laporan ke atasan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan, namun di posita lain mengakui tidak ada sanksi atau kerugian, bahkan mendapat keuntungan [HAL 22-24]. Para Tergugat juga menyoroti ketidakjelasan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan dan penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan klaim status penggarap yang tidak memiliki koneksitas [HAL 24-25].\n\n[HAL 25-32] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat sebagai penggarap sah, dengan menyatakan Sdr. Hasan dan Castim tidak pernah menggarap lahan tersebut dan surat pernyataan oper garap adalah palsu [HAL 25-26]. Para Tergugat mengungkap adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat I, di mana Penggugat mengakui mengetahui hak milik Tergugat I berdasarkan SHM No. 199, berjanji keluar dari lahan, dan menerima uang Rp 50.000.000,-, namun Penggugat ingkar janji dan tetap menduduki lahan [HAL 27]. Para Tergugat membantah dalil Penggugat mengeluarkan biaya Rp 1 miliar, menyatakan biaya tersebut dikeluarkan pihak lain [HAL 28]. Para Tergugat juga membantah tuduhan manipulasi nama, menyatakan nama \"Hj. Habibah alias Halifah\" sudah digunakan dalam dokumen pengadilan sebelumnya [HAL 31-32]. Para Tergugat memohon eksepsi dikabulkan dan gugatan Penggugat ditolak [HAL 32-33].\n\n[HAL 43-52] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan berbagai bukti surat dan foto, termasuk Bukti P-16 (Undangan pertemuan 9 September 2022), Bukti P-17 (Surat Perjanjian 21 Agustus 2015), serta Bukti P-29 s.d. P-35 yang membuktikan bahwa SHM No. 199/Medan Satria telah dilepaskan kepada PERTAMINA pada 1973, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan pada 1997, dan gugatan ahli waris Halifah/Habibah dalam perkara sebelumnya telah ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 43-46]. Penggugat juga mengajukan Bukti P-43 yang mendalilkan pengrusakan brutal oleh Tergugat pada 21 Mei dan 2 Agustus 2023, meliputi hancurnya bangunan permanen, kolam pemancingan, tanaman, serta hilangnya barang-barang pribadi dan seragam dinas TNI [HAL 48-49]. Penggugat dalil bahwa Tergugat I mengakui dirinya dibohongi oleh pemberi kuasa namun tetap melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak bangunan milik Penggugat [HAL 45]. Bukti P-45 dan P-46 dalil bahwa sejak 1973 hak atas tanah telah beralih kepada Endang Herudjiati, sehingga Akta Surat Kuasa No. 19 dan No. 50 adalah cacat dan tidak sah [HAL 50-51]. Penggugat juga mengajukan Bukti P-49 yang menegaskan Bp Hasan selaku penggarap sebelumnya melimpahkan penguasaan fisik kepada Penggugat melalui Akta Pernyataan No. 39 tanggal 16 Desember 2022 [HAL 51-52]. Para Tergugat membantah dengan mengajukan bukti T-1A s.d. T-73, termasuk Surat Perjanjian 21 Agustus 2015 (T-5A) yang ditandatangani Penggugat, kwitansi pembayaran Rp 50.000.000,- (T-6), serta pernyataan para saksi dan pihak ketiga yang menerima pembayaran dari Tergugat I untuk membongkar bangunan dan mengosongkan lahan [HAL 53-60]. Saksi Tergugat, Sarwono Rupoko dan Suwito, membenarkan adanya Surat Perjanjian 21 Agustus 2015 di mana Penggugat mengakui kesalahan dan berjanji keluar, serta menerima uang jasa, dan membantah dalil Penggugat menandatangani kertas kosong [HAL 61-63].\n\n[HAL 64-75] Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat (error in persona, kurang pihak, obscuur libel) dengan alasan prinsip kebebasan Penggugat menentukan pihak yang digugat dalam perbuatan melawan hukum dan dalil eksepsi harus diperiksa dalam pokok perkara [HAL 64-67]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim menemukan bahwa berdasarkan Bukti P-17/T-5A yang dibenarkan oleh saksi Sarwono, Penggugat telah mengakui pada 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I [HAL 71-73]. Pengakuan ini menjadi alat bukti yang sah, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan Akta Surat Kuasa No. 19 atau No. 50 yang merupakan hak pemilik tanah, dan tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap [HAL 73]. Selain itu, Penggugat sendiri dalam posita mengakui tidak menerima sanksi dari instansi militer akibat laporan Tergugat I, sehingga tidak ada kerugian yang diderita [HAL 74]. Karena unsur perbuatan melawan hukum (kerugian dan hubungan kausal) tidak terpenuhi, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 74]. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi Para Tergugat; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 397.700,- [HAL 74-75]." + }, + "read": { + "input_chars": 7587, + "frame": "Penggugat Pratondo menggugat Tergugat I Dr. John N. Palinggi, Tergugat II Drs. Herman Koto, Tergugat III Notaris Putu Asti Nurtjahjati, serta ahli waris, dengan inti sengketa mengenai tuduhan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa atas lahan dan laporan ke atasan militer. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, serta uang paksa. Majelis Hakim menolak gugatan tersebut karena unsur perbuatan melawan hukum, khususnya adanya kerugian dan hubungan kausalitas, tidak terbukti.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah menguasai lahan sawah seluas ±35.500 M2 di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, sejak 12 April 2012 melalui oper garap dari Sdr. Castim dan Sdr. Hasan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah memperoleh izin dari ahli waris Dahlan dan melakukan penataan lahan dengan biaya mencapai Rp 1.000.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat kepada atasan militer pada tahun 2013 dan 2017 untuk mengosongkan lahan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II menggunakan Akta Surat Kuasa No. 19 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso atas nama Ny. Hajjah Halifah dan Ny. Hajjah Dalilah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil nama 'Hajjah Halifah' dalam akta kuasa tidak sah karena data kependudukan menunjukkan istri H. Mohammad Jailani adalah Hj. Habibah, bukan Halifah.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I memanipulasi data dengan menambahkan nama 'Binti H. Mansur' agar mirip dengan nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik No. 199.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Akta Surat Kuasa No. 19 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa No. 50 tanggal 31 Maret 2022 oleh Tergugat III adalah cacat, tidak sah, dan harus dibatalkan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat merujuk pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang menyatakan SHM No. 199/Medan Satria sudah tidak berlaku lagi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel) yang ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Bukti P-17/T-5A yang dibenarkan oleh saksi, Penggugat mengakui pada 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan Akta Surat Kuasa No. 19 atau No. 50 karena hal tersebut merupakan hak pemilik tanah.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak menerima sanksi dari instansi militer akibat laporan Tergugat I, sehingga tidak ada kerugian yang diderita.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena unsur perbuatan melawan hukum (kerugian dan hubungan kausal) tidak terpenuhi.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Pratondo menggugat Tergugat I Dr. John N. Palinggi, Tergugat II Drs. Herman Koto, Tergugat III Notaris Putu Asti Nurtjahjati, serta ahli waris, dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa atas lahan sawah di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, dan laporan yang dilakukan Tergugat I kepada atasan militer Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, serta uang paksa. Para Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, kurang pihak, dan gugatan kabur yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah mengakui melalui surat perjanjian tanggal 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I. Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan akta kuasa yang merupakan hak pemilik tanah, serta tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap. Selain itu, tidak terbukti adanya kerugian materiil maupun immateriil karena Penggugat tidak menerima sanksi dari instansi militer. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Pratondo menggugat Tergugat I Dr. John N. Palinggi, Tergugat II Drs. Herman Koto, Tergugat III Notaris Putu Asti Nurtjahjati, serta ahli waris, dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan akta kuasa atas lahan sawah di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, dan laporan yang dilakukan Tergugat I kepada atasan militer Penggugat. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,-, penghapusan akta kuasa, serta uang paksa. Para Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, kurang pihak, dan gugatan kabur yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah mengakui melalui surat perjanjian tanggal 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I. Hakim memutuskan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan akta kuasa yang merupakan hak pemilik tanah, serta tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap. Selain itu, tidak terbukti adanya kerugian materiil maupun immateriil karena Penggugat tidak menerima sanksi dari instansi militer. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah menguasai lahan sawah seluas ±35.500 M2 di Kampung Ujung Menteng, Jakarta Timur, sejak 12 April 2012 melalui oper garap dari Sdr. Castim dan Sdr. Hasan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah memperoleh izin dari ahli waris Dahlan dan melakukan penataan lahan dengan biaya mencapai Rp 1.000.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaporkan Penggugat kepada atasan militer pada tahun 2013 dan 2017 untuk mengosongkan lahan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I dan II menggunakan Akta Surat Kuasa No. 19 tanggal 08 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Suhardi Hadi Santoso atas nama Ny. Hajjah Halifah dan Ny. Hajjah Dalilah.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil nama 'Hajjah Halifah' dalam akta kuasa tidak sah karena data kependudukan menunjukkan istri H. Mohammad Jailani adalah Hj. Habibah, bukan Halifah.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuduh Tergugat I memanipulasi data dengan menambahkan nama 'Binti H. Mansur' agar mirip dengan nama pemilik dalam Sertipikat Hak Milik No. 199.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Akta Surat Kuasa No. 19 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa No. 50 tanggal 31 Maret 2022 oleh Tergugat III adalah cacat, tidak sah, dan harus dibatalkan.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat merujuk pada Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur yang menyatakan SHM No. 199/Medan Satria sudah tidak berlaku lagi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi error in persona, kurang pihak, dan gugatan kabur (obscuur libel) yang ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Bukti P-17/T-5A yang dibenarkan oleh saksi, Penggugat mengakui pada 21 Agustus 2015 bahwa ia bukan pemilik lahan, mengetahui tindakan menyimpang, berjanji keluar, dan menerima pembayaran Rp 50.000.000,- dari Tergugat I.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mempermasalahkan keabsahan Akta Surat Kuasa No. 19 atau No. 50 karena hal tersebut merupakan hak pemilik tanah.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara keabsahan akta kuasa dengan posisi Penggugat sebagai penggarap.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak menerima sanksi dari instansi militer akibat laporan Tergugat I, sehingga tidak ada kerugian yang diderita.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena unsur perbuatan melawan hukum (kerugian dan hubungan kausal) tidak terpenuhi.", + "page": 74, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang dan janji keluar dari sawah itu, tapi kenapa saya masih bisa digugat karena laporan ke atasan saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34516, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perbuatan melawan hukum, laporan ke atasan, atau status penggarap lahan yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menjadi inti sengketa. Pertanyaan awam menyangkut apakah tindakan Tergugat (melaporkan ke atasan) memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas) terpenuhi, dan menemukan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian sehingga gugatan ditolak. Pasal ini menjawab kerangka hukum mengapa gugatan tersebut bisa diajukan dan mengapa akhirnya ditolak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 84157, + "completion_tokens": 5248 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65898df9a8db96696338a1f075cf4e03bbc92390 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_327_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.107, + "query": 5.171, + "relevance": 10.112, + "total": 106.416 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22605, + "marked_chars": 22669 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22669, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perubahan nama anak mereka. Para Pemohon meminta izin untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran dari ABDUL RAHMAN menjadi ABDULRAHMAN GAZI JABBER. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor 0573/KLT/05-JB/2014 tertanggal 11 Juni 2014 mencatat nama anak tersebut sebagai ABDUL RAHMAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berkehendak mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ABDULRAHMAN GAZI JABBER agar nama anak menggunakan nama keluarga orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena alamat domisili Para Pemohon berada dalam daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perubahan nama anak yang dimohonkan dianggap sebagai bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kelahiran demi mewujudkan kepastian hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga layak dikabulkan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 6 Desember 2007, tercatat dengan nama ABDUL RAHMAN pada Akta Kelahiran Nomor 0573/KLT/05-JB/2014. Para Pemohon meminta izin untuk mengubah nama tersebut menjadi ABDULRAHMAN GAZI JABBER agar nama anak mencerminkan nama keluarga orang tuanya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, memberikan izin untuk perubahan nama dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Pemohon, [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran. Anak mereka, yang lahir pada 6 Desember 2007, tercatat dengan nama ABDUL RAHMAN pada Akta Kelahiran Nomor 0573/KLT/05-JB/2014. Para Pemohon meminta izin untuk mengubah nama tersebut menjadi ABDULRAHMAN GAZI JABBER agar nama anak mencerminkan nama keluarga orang tuanya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, memberikan izin untuk perubahan nama dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Januari 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor 0573/KLT/05-JB/2014 tertanggal 11 Juni 2014 mencatat nama anak tersebut sebagai ABDUL RAHMAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon berkehendak mengubah nama anak mereka pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi ABDULRAHMAN GAZI JABBER agar nama anak menggunakan nama keluarga orang tua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena alamat domisili Para Pemohon berada dalam daerah hukumnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perubahan nama anak yang dimohonkan dianggap sebagai bagian dari Peristiwa Penting yang berkaitan dengan kelahiran demi mewujudkan kepastian hukum.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga layak dikabulkan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bapak ibu, bolehkah nama anak di akta lahir diubah jadi nama keluarga kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13016, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Inti pertanyaan berkaitan dengan perubahan nama dalam pencatatan sipil (hukum administrasi kependudukan), bukan sengketa perdata substantif mengenai hak/kewajiban perjanjian atau perikatan yang diatur KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11971, + "completion_tokens": 960 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e297a1ec9d4e6640e7dcd4e2dddeee787092194 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.07, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 105.523, + "query": 11.243, + "relevance": 13.905, + "total": 130.741 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53046, + "marked_chars": 53181 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nHalaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 328/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM KONPENSI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; \n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta\nPerkawinan Nomor : 119/I /PP/2013 tertanggal 26 April 2013 yang dikeluarkan oleh\nKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta Barat adalah putus\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk\nuntuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan\nhukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat\nyang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang\ndiperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan\nTergugat tersebut;\nDALAM REKONPE" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53181, + "frame": "Penggugat [STEPHEN VALENTINE LIEMANTO] menggugat Tergugat [ALMA ZARASWATI] atas gugatan perceraian karena perselisihan terus-menerus, yang dibalas dengan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, biaya hidup anak, dan pembebasan hutang. Inti sengketa adalah pemutusan perkawinan serta akibat hukumnya termasuk pengasuhan anak dan tunjangan. Penggugat meminta pernyataan perceraian sah dan perintah pencatatan perceraian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 03 Maret 2013 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania Garden di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak laki-laki yang lahir antara tahun 2013 hingga 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perbedaan pendapat mengenai visi misi masa depan sejak akhir bulan Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan ingin mengakhiri pernikahan karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan mengganggu kesehatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut hak asuh atas keempat anak laki-laki.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya tunjangan kehidupan dan sekolah anak sebesar Rp25.000.000,- per bulan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut agar dirinya dan anak-anak tidak menanggung beban hutang yang dibuat oleh Penggugat selama masa perkawinan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [STEPHEN VALENTINE LIEMANTO] dan Tergugat [ALMA ZARASWATI] yang telah menikah secara sah pada tahun 2013 dan dikaruniai empat orang anak, mengalami perselisihan terus-menerus sejak awal 2020 yang berujung pada pisah ranjang sejak akhir 2022. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalih tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, sementara Tergugat membantah dalil-dalil negatif namun juga menyatakan setuju untuk mengakhiri pernikahan serta mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak, biaya hidup anak, dan pembebasan hutang. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh keempat anak ditetapkan berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung, dan Penggugat dihukum membayar biaya tunjangan kehidupan dan sekolah anak sebesar Rp10.000.000,- per bulan yang akan naik 10% setiap tahun hingga anak-anak berusia 17 tahun. Tuntutan Tergugat untuk membebaskan diri dari hutang Penggugat ditolak karena tidak dibuktikan adanya utang tersebut. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [STEPHEN VALENTINE LIEMANTO] dan Tergugat [ALMA ZARASWATI] yang telah menikah secara sah pada tahun 2013 dan dikaruniai empat orang anak, mengalami perselisihan terus-menerus sejak awal 2020 yang berujung pada pisah ranjang sejak akhir 2022. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalih tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, sementara Tergugat membantah dalil-dalil negatif namun juga menyatakan setuju untuk mengakhiri pernikahan serta mengajukan gugatan rekonvensi terkait hak asuh anak, biaya hidup anak, dan pembebasan hutang. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh keempat anak ditetapkan berada di tangan Tergugat sebagai ibu kandung, dan Penggugat dihukum membayar biaya tunjangan kehidupan dan sekolah anak sebesar Rp10.000.000,- per bulan yang akan naik 10% setiap tahun hingga anak-anak berusia 17 tahun. Tuntutan Tergugat untuk membebaskan diri dari hutang Penggugat ditolak karena tidak dibuktikan adanya utang tersebut. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 03 Maret 2013 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Apartemen Mediterania Garden di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai empat orang anak laki-laki yang lahir antara tahun 2013 hingga 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perbedaan pendapat mengenai visi misi masa depan sejak akhir bulan Januari 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan ingin mengakhiri pernikahan karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan mengganggu kesehatan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut hak asuh atas keempat anak laki-laki.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut biaya tunjangan kehidupan dan sekolah anak sebesar Rp25.000.000,- per bulan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut agar dirinya dan anak-anak tidak menanggung beban hutang yang dibuat oleh Penggugat selama masa perkawinan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang dan sering bertengkar dengan istri, apakah kita bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25430, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian (alat bukti) dalam beracara, yaitu kewajiban pihak yang dalil untuk membuktikan hak atau peristiwanya. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai hak atau akibat hukum perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24189, + "completion_tokens": 1130 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1e447a79925f33cc9a1b750c591261094ece9e4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_328_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.018, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.455, + "query": 9.83, + "relevance": 22.638, + "total": 87.942 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23056, + "marked_chars": 23120 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23120, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan status perwaliannya atas anak perempuan yang masih belum dewasa. Inti sengketa adalah kebutuhan legalitas perwalian agar Pemohon dapat mewakili anak tersebut dalam tindakan hukum terkait sertifikat tanah warisan. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menandatangani proses pembuatan sertifikat tanah atas nama anaknya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Diana pada tanggal 2 Juni 2002 secara agama Islam di KUA Palmerah Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak perempuan, yaitu Devita Ananta dan Devina Anastasya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Diana, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2011 di Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon yang bernama Devina Anastasya berusia 17 tahun dan belum dewasa.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tali 56 Rt. 003 Rw. 09 Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali atas anak perempuannya yang masih belum dewasa, guna keperluan menandatangani proses pembuatan sertifikat tanah warisan. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan Diana pada tahun 2002 dan dikaruniai dua anak perempuan, namun istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011. Pemohon meminta penetapan perwalian atas anak perempuannya yang berusia 17 tahun untuk mewakili dalam tindakan hukum terkait tanah warisan dari pihak istri yang terletak di Palmerah, Jakarta Barat. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak perempuannya yang bernama Devina Anastasya serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut dalam proses pembuatan sertifikat tanah atas tanah warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali atas anak perempuannya yang masih belum dewasa, guna keperluan menandatangani proses pembuatan sertifikat tanah warisan. Pemohon dalilkan bahwa ia menikah dengan Diana pada tahun 2002 dan dikaruniai dua anak perempuan, namun istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011. Pemohon meminta penetapan perwalian atas anak perempuannya yang berusia 17 tahun untuk mewakili dalam tindakan hukum terkait tanah warisan dari pihak istri yang terletak di Palmerah, Jakarta Barat. Hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak perempuannya yang bernama Devina Anastasya serta memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut dalam proses pembuatan sertifikat tanah atas tanah warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Diana pada tanggal 2 Juni 2002 secara agama Islam di KUA Palmerah Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut lahir dua orang anak perempuan, yaitu Devita Ananta dan Devina Anastasya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, Diana, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2011 di Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon yang bernama Devina Anastasya berusia 17 tahun dan belum dewasa.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tali 56 Rt. 003 Rw. 09 Kota Bambu Selatan, Palmerah Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya sudah meninggal, bagaimana cara saya mengurus sertifikat tanah warisan untuk anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9414, + "candidates": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena secara substantif mengatur tentang ketidakcakapan hukum anak yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum (seperti menandatangani dokumen sertifikat). Dalam konteks pertanyaan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa anak kecil tidak bisa mengurus sertifikat sendiri dan memerlukan wali (orang tua) untuk bertindak mewakili, yang merupakan inti dari solusi yang diminta pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11245, + "completion_tokens": 765 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3be4eb8835740af008013dba408e7eefdef451b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_32_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.014, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.275, + "query": 3.828, + "relevance": 18.065, + "total": 84.183 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18804, + "marked_chars": 18860 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18860, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena berkehendak mengganti nama anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Pemohon meminta izin untuk mengganti nama anak dari ZIDANE IBRAHIM AHMAD menjadi MUHAMMAD ZIDANE IBRAHIM serta memerintahkan pelaporan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan perdata tanpa proses gugatan lawan yang bersifat kontroversial.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah seorang wanita yang telah bercerai dan memiliki satu orang anak laki-laki.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama ZIDANE IBRAHIM AHMAD lahir pada tanggal 6 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkehendak mengganti nama anak menjadi MUHAMMAD ZIDANE IBRAHIM dengan alasan nama lama dianggap kependekan dan ingin menambahkan nama di depan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan perubahan nama tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang wanita yang telah bercerai, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan izin mengganti nama anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Pemohon menyatakan bahwa anak tersebut bernama ZIDANE IBRAHIM AHMAD dan berkehendak mengubah namanya menjadi MUHAMMAD ZIDANE IBRAHIM dengan alasan psikologis dan sosiologis serta keinginan untuk memperbaiki nama yang dianggapnya kependekan. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut sah menurut hukum, tidak bertujuan negatif, dan dikabulkan seluruhnya, sehingga memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut serta memerintahkan pelaporan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang wanita yang telah bercerai, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan izin mengganti nama anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun. Pemohon menyatakan bahwa anak tersebut bernama ZIDANE IBRAHIM AHMAD dan berkehendak mengubah namanya menjadi MUHAMMAD ZIDANE IBRAHIM dengan alasan psikologis dan sosiologis serta keinginan untuk memperbaiki nama yang dianggapnya kependekan. Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi yang menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut sah menurut hukum, tidak bertujuan negatif, dan dikabulkan seluruhnya, sehingga memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut serta memerintahkan pelaporan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah seorang wanita yang telah bercerai dan memiliki satu orang anak laki-laki.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama ZIDANE IBRAHIM AHMAD lahir pada tanggal 6 November 2017.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkehendak mengganti nama anak menjadi MUHAMMAD ZIDANE IBRAHIM dengan alasan nama lama dianggap kependekan dan ingin menambahkan nama di depan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan perubahan nama tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya oleh Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu tunggal yang ingin ganti nama anak laki-laki saya karena dianggap pendek, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9153, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan substansi hak ganti nama anak (hukum administrasi sipil/perdata substantif), bukan cara membuktikan dokumen. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menguatkan bukti surat yang diajukan, bukan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan ganti nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9932, + "completion_tokens": 732 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_330_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_330_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1dc461fc5485d58259e6b9e58671c194effd39b7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_330_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_330_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.243, + "query": 8.763, + "relevance": 19.476, + "total": 109.497 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23834, + "marked_chars": 23906 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23906, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh RUDI terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam prosedur penetapan perdata, bukan sengketer antara penggugat dan tergugat. Inti permohonan adalah penetapan RUDI sebagai wali bagi anak perempuannya yang belum dewasa serta pemberian izin untuk menandatangani proses pembuatan sertifikat tanah warisan. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "RUDI melangsungkan perkawinan dengan DIANA pada tanggal 2 Juni 2002 di KUA Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, RUDI dan DIANA dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Devita Ananta dan Devina Anastasya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DIANA, istri RUDI, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2011 di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Devita Ananta, anak pertama RUDI, berusia 20 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DIANA meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tali 56 Rt. 003 Rw. 09 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUDI tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, RUDI, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak perempuannya, Devita Ananta, yang berusia 20 tahun, serta untuk mendapatkan izin melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan proses pembuatan sertifikat atas tanah warisan dari almarhumah istrinya, DIANA. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa DIANA telah meninggal dunia, sehingga RUDI secara hukum menjadi wali bagi anak-anak mereka yang belum dewasa, dan tanah tersebut merupakan warisan dari keluarga DIANA. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menemukan bahwa RUDI dan DIANA adalah pasangan sah yang dikaruniai anak, DIANA telah meninggal, dan RUDI tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan asas kemanfaatan, hakim mengabulkan permohonan RUDI untuk ditetapkan sebagai wali Devita Ananta dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili anak tersebut dalam proses pembuatan sertifikat tanah warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, RUDI, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak perempuannya, Devita Ananta, yang berusia 20 tahun, serta untuk mendapatkan izin melakukan tindakan hukum berupa penandatanganan proses pembuatan sertifikat atas tanah warisan dari almarhumah istrinya, DIANA. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa DIANA telah meninggal dunia, sehingga RUDI secara hukum menjadi wali bagi anak-anak mereka yang belum dewasa, dan tanah tersebut merupakan warisan dari keluarga DIANA. Hakim memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, serta menemukan bahwa RUDI dan DIANA adalah pasangan sah yang dikaruniai anak, DIANA telah meninggal, dan RUDI tidak kehilangan kekuasaan orang tuanya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan asas kemanfaatan, hakim mengabulkan permohonan RUDI untuk ditetapkan sebagai wali Devita Ananta dan memberikan izin kepadanya untuk mewakili anak tersebut dalam proses pembuatan sertifikat tanah warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "RUDI melangsungkan perkawinan dengan DIANA pada tanggal 2 Juni 2002 di KUA Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, RUDI dan DIANA dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Devita Ananta dan Devina Anastasya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DIANA, istri RUDI, meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2011 di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Devita Ananta, anak pertama RUDI, berusia 20 tahun pada saat permohonan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "DIANA meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Tali 56 Rt. 003 Rw. 09 Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "RUDI tidak dibebaskan atau dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Istri saya sudah meninggal, tapi anak saya yang sudah dewasa belum bisa urus sertifikat tanah warisan, bolehkah saya yang urus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9215, + "candidates": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum (seperti membuat persetujuan atau menandatangani dokumen sertifikat). Dalam pertanyaan, anak yang dimaksud berusia 20 tahun (belum genap 21 tahun dan belum kawin), sehingga berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 KUHPerdata, ia dianggap belum dewasa dan tidak cakap melakukan tindakan hukum sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum mengapa ayah perlu ditunjuk sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam urusan sertifikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11428, + "completion_tokens": 834 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_333_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_333_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5bb9b030aea8b9aee8cce88e499fe5c3642c4fc7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_333_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_333_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 124.086, + "query": 9.256, + "relevance": 7.018, + "total": 140.385 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40304, + "marked_chars": 40421 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI;\nDALAM POKOK PERKARA;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp \n344.500 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari rabu, tanggal 04 Oktober 2023, oleh\nHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 12\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nkami, Sri Hartati, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Dr. Syafrudin Ainor Rafiek,\nS.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 333/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 11 April 2023, \nputusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Angg" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40421, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan wanprestasi terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana investasi dan pembagian keuntungan. Gugatan ini menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil serta pernyataan bahwa Tergugat telah ingkar janji. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut karena dianggap kabur (obscuur libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan pada tanggal 20 Desember 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetorkan dana investasi kepada Tergugat sebesar USD 70.000 dalam dua tahap pada tanggal 20 Desember 2018 dan 8 Mei 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah menerima dana investasi sebesar USD 70.000 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan pembagian keuntungan kepada Penggugat sebesar 2% per bulan sejak Januari 2019 hingga November 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembagian keuntungan diturunkan menjadi 1% per bulan mulai Oktober 2021 karena dampak pandemi Covid-19.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Seorang individu bernama Abdullah menyerahkan Surat Pernyataan Hutang kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan utang sebesar USD 70.000.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah keabsahan Surat Pernyataan Hutang tersebut karena Abdullah telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur pada tanggal 17 September 2021.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Hutang hingga menerima somasi dari Kuasa Hukum Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian pokok utang dan keuntungan yang belum dibayarkan sejak Desember 2021 hingga April 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan penyelesaian utang dengan menyerahkan aset alat musik senilai Rp 873.652.736.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan rincian pokok utang dan keuntungan secara jelas dalam gugatannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana investasi sebesar USD 70.000 dan pembagian keuntungan yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji dengan tidak mengembalikan dana tersebut sesuai tenggat waktu dalam Surat Pernyataan Hutang yang diterbitkan pada Desember 2021, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani Surat Pernyataan Hutang telah mengundurkan diri sebelumnya, serta menawarkan penyelesaian utang melalui penyerahan aset alat musik. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat kabur (obscuur libel), mengingat Penggugat gagal menguraikan secara rinci dan jelas antara pokok utang dan jumlah keuntungan yang dituntut dalam petitumnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana investasi sebesar USD 70.000 dan pembagian keuntungan yang disepakati dalam Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah ingkar janji dengan tidak mengembalikan dana tersebut sesuai tenggat waktu dalam Surat Pernyataan Hutang yang diterbitkan pada Desember 2021, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat membantah gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani Surat Pernyataan Hutang telah mengundurkan diri sebelumnya, serta menawarkan penyelesaian utang melalui penyerahan aset alat musik. Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat kabur (obscuur libel), mengingat Penggugat gagal menguraikan secara rinci dan jelas antara pokok utang dan jumlah keuntungan yang dituntut dalam petitumnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Kerja Sama Pembiayaan pada tanggal 20 Desember 2018.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetorkan dana investasi kepada Tergugat sebesar USD 70.000 dalam dua tahap pada tanggal 20 Desember 2018 dan 8 Mei 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah menerima dana investasi sebesar USD 70.000 dari Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan pembagian keuntungan kepada Penggugat sebesar 2% per bulan sejak Januari 2019 hingga November 2021.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pembagian keuntungan diturunkan menjadi 1% per bulan mulai Oktober 2021 karena dampak pandemi Covid-19.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Seorang individu bernama Abdullah menyerahkan Surat Pernyataan Hutang kepada Penggugat pada tanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan utang sebesar USD 70.000.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah keabsahan Surat Pernyataan Hutang tersebut karena Abdullah telah mengundurkan diri dari jabatan Direktur pada tanggal 17 September 2021.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengetahui adanya Surat Pernyataan Hutang hingga menerima somasi dari Kuasa Hukum Penggugat.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengembalian pokok utang dan keuntungan yang belum dibayarkan sejak Desember 2021 hingga April 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menawarkan penyelesaian utang dengan menyerahkan aset alat musik senilai Rp 873.652.736.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menguraikan rincian pokok utang dan keuntungan secara jelas dalam gugatannya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kasih uang investasi ke perusahaan ini, tapi mereka nggak mau ngembaliin uangnya setelah janji bayar, apa bisa saya tuntutan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7732, + "candidates": [ + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur gugatan perbuatan melawan hukum khusus untuk penghinaan (injuri) dan pemulihan nama baik. Pertanyaan dan putusan berkaitan dengan wanprestasi (cidera janji) dalam perjanjian investasi/pinjaman, bukan sengketa penghinaan. Tidak ada unsur penghinaan dalam fakta perkara." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15760, + "completion_tokens": 1150 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_335_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_335_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8cdc9714f7d6aeafba2e532b77f9187540082ecb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_335_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,225 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_335_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.113, + "classify": 0.0, + "condense": 454.123, + "read": 91.605, + "query": 4.074, + "relevance": 151.503, + "total": 701.419 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 162964, + "marked_chars": 163423 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nHalaman 50 dari 52 Putusan Perkara Nomor 335/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 50\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Tentang Gugatan\nPara Penggugat Kabur (Obscuur Libel);\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijke Verklaard);\nDALAM REKONVENSI :\n-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat\nditerima (Niet Onvankelijke);\nDALAM KONVENSI/REKONVENSI :\n-\nMenghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk\nmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah\nRp.318.000,00 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh\nkami, ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. FLOREN" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134970, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (PT Trans Nikel Indonesia) dan Penggugat II (PT Niaga Lautan Sejahtera) melawan Tergugat I (PT Alam Mitra Indah Nugraha) dan Tergugat II (PT Bumi Bakti Mannafsaud). Para Penggugat mendalilkan adanya Kontrak No. 004 tertanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai jual beli 10.000 metrik ton bijih nikel, dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Tergugat II. Penggugat I telah melakukan pembayaran penuh kepada Tergugat II. Kontrak tersebut mengatur bahwa biaya demurrage menjadi tanggung jawab Tergugat I jika disebabkan oleh masalah sosial, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan pemuatan. Penggugat II menyewa kapal TB Harmony 33 untuk Penggugat I berdasarkan SPAL No. 001 tertanggal 25 Januari 2021, yang juga membebankan biaya demurrage kepada Penggugat I.\n\n[HAL 6-11] Kronologi menunjukkan kapal tiba di Jetty Kasmar pada 28 Januari 2021 dan melakukan shifting ke Jetty Kurnia pada 9 Februari 2021, dengan total waktu pemuatan 88 hari 9 jam, melebihi batas 9 hari yang disepakati, menyebabkan kerugian demurrage sebesar Rp2.550.000.000,-. Pada 19 Mei 2021, para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengakui keterlambatan akibat kesalahan Pihak Pertama (Tergugat I) dan menyepakati pembayaran kewajiban demurrage sebesar Rp2.391.357.474,- oleh Tergugat II kepada Para Penggugat. Karena Tergugat II tidak membayar, Para Penggugat menggugat wanprestasi, menuntut pembayaran ganti rugi materiil Rp2.391.357.474,-, immateriil Rp2.000.000.000,-, uang paksa, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-19] Tergugat I membantah gugatan dengan dalil bahwa Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama tidak sah karena syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi; para pihak tidak pernah bertemu atau berunding, dan dokumen ditandatangani dengan scan tempel oleh Tergugat II. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat melakukan kecurangan dengan menambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat I (di Jetty Kasmar/Kurnia, bukan Tolala) dan memalsukan dokumen untuk \"pencucian\" nikel, sehingga perjanjian batal demi hukum. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Kolaka), error in persona (salah pihak), dan obscure libel. Dalam konvensi, Tergugat I menuntut pembatalan Kontrak No. 004 dan ganti rugi materiil (Jamrek Rp500.000.000,- dan Royalty Rp599.848.000,-) serta immateriil Rp1.000.000.000,-.\n\n[HAL 20-28] Tergugat I juga membantah bahwa keterlambatan disebabkan oleh kesalahan Tergugat I, melainkan oleh kesengajaan Para Penggugat memuat di luar wilayah IUP yang menyebabkan gangguan masyarakat. Tergugat I menolak tuntutan kerugian immateriil Para Penggugat karena gugatan berbasis wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I juga menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa. Dalam rekonvensi, Tergugat I menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II) membayar ganti rugi tersebut secara tanggung renteng.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif (salah yurisdiksi karena Tergugat II bukan pihak Kontrak No. 004), error in persona (salah pihak), obscure libel, dan kurang pihak (mengusulkan ANINDYA sebagai pihak). Tergugat II mendalilkan bukan pihak dalam Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama adalah bentuk itikad buruk pengalihan kewajiban. Dalam konvensi, Tergugat II menolak seluruh dalil. Dalam rekonvensi, Tergugat II menuntut ganti rugi materiil Rp200.000.000,- dan immateriil Rp5.000.000.000,- akibat tercemarnya nama baik dan gangguan proses hukum.\n\n[HAL 37-43] Pembuktian dilakukan dengan bukti surat (P-1 s.d. P-18) yang dilegalisir, serta keterangan dua saksi dari pihak Penggugat (ANTO dan RICARD SUKAMTO WIGJOYO) yang tidak disumpah karena hubungan darah. Saksi ANTO (mantan karyawan Penggugat II) menyatakan demurrage disebabkan menunggu kelengkapan dokumen SPB dari Tergugat I, kapal berada di Jetty Kasmar/Kurnia (bukan wilayah Tergugat I), dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II. Saksi RICARD (Direktur holding PT TNI) membenarkan dokumen IUP Tergugat I telah dilengkapi namun SPB keluar terlambat (26 April 2021), kapal berada di Jetty Kasmar, dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 29953, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (PT Trans Nikel Indonesia) dan Penggugat II (PT Niaga Lautan Sejahtera) melawan Tergugat I (PT Alam Mitra Indah Nugraha) dan Tergugat II (PT Bumi Bakti Mannafsaud). Para Penggugat mendalilkan adanya Kontrak No. 004 tertanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai jual beli 10.000 metrik ton bijih nikel, dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Tergugat II. Penggugat I telah melakukan pembayaran penuh kepada Tergugat II. Kontrak tersebut mengatur bahwa biaya demurrage menjadi tanggung jawab Tergugat I jika disebabkan oleh masalah sosial, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan pemuatan. Penggugat II menyewa kapal TB Harmony 33 untuk Penggugat I berdasarkan SPAL No. 001 tertanggal 25 Januari 2021, yang juga membebankan biaya demurrage kepada Penggugat I.\n\n[HAL 6-11] Kronologi menunjukkan kapal tiba di Jetty Kasmar pada 28 Januari 2021 dan melakukan shifting ke Jetty Kurnia pada 9 Februari 2021, dengan total waktu pemuatan 88 hari 9 jam, melebihi batas 9 hari yang disepakati, menyebabkan kerugian demurrage sebesar Rp2.550.000.000,-. Pada 19 Mei 2021, para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengakui keterlambatan akibat kesalahan Pihak Pertama (Tergugat I) dan menyepakati pembayaran kewajiban demurrage sebesar Rp2.391.357.474,- oleh Tergugat II kepada Para Penggugat. Karena Tergugat II tidak membayar, Para Penggugat menggugat wanprestasi, menuntut pembayaran ganti rugi materiil Rp2.391.357.474,-, immateriil Rp2.000.000.000,-, uang paksa, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-19] Tergugat I membantah gugatan dengan dalil bahwa Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama tidak sah karena syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi; para pihak tidak pernah bertemu atau berunding, dan dokumen ditandatangani dengan scan tempel oleh Tergugat II. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat melakukan kecurangan dengan menambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat I (di Jetty Kasmar/Kurnia, bukan Tolala) dan memalsukan dokumen untuk \"pencucian\" nikel, sehingga perjanjian batal demi hukum. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Kolaka), error in persona (salah pihak), dan obscure libel. Dalam konvensi, Tergugat I menuntut pembatalan Kontrak No. 004 dan ganti rugi materiil (Jamrek Rp500.000.000,- dan Royalty Rp599.848.000,-) serta immateriil Rp1.000.000.000,-.\n\n[HAL 20-28] Tergugat I juga membantah bahwa keterlambatan disebabkan oleh kesalahan Tergugat I, melainkan oleh kesengajaan Para Penggugat memuat di luar wilayah IUP yang menyebabkan gangguan masyarakat. Tergugat I menolak tuntutan kerugian immateriil Para Penggugat karena gugatan berbasis wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I juga menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa. Dalam rekonvensi, Tergugat I menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II) membayar ganti rugi tersebut secara tanggung renteng.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif (salah yurisdiksi karena Tergugat II bukan pihak Kontrak No. 004), error in persona (salah pihak), obscure libel, dan kurang pihak (mengusulkan ANINDYA sebagai pihak). Tergugat II mendalilkan bukan pihak dalam Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama adalah bentuk itikad buruk pengalihan kewajiban. Dalam konvensi, Tergugat II menolak seluruh dalil. Dalam rekonvensi, Tergugat II menuntut ganti rugi materiil Rp200.000.000,- dan immateriil Rp5.000.000.000,- akibat tercemarnya nama baik dan gangguan proses hukum.\n\n[HAL 37-43] Pembuktian dilakukan dengan bukti surat (P-1 s.d. P-18) yang dilegalisir, serta keterangan dua saksi dari pihak Penggugat (ANTO dan RICARD SUKAMTO WIGJOYO) yang tidak disumpah karena hubungan darah. Saksi ANTO (mantan karyawan Penggugat II) menyatakan demurrage disebabkan menunggu kelengkapan dokumen SPB dari Tergugat I, kapal berada di Jetty Kasmar/Kurnia (bukan wilayah Tergugat I), dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II. Saksi RICARD (Direktur holding PT TNI) membenarkan dokumen IUP Tergugat I telah dilengkapi namun SPB keluar terlambat (26 April 2021), kapal berada di Jetty Kasmar, dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-3 membenarkan bahwa sesuai dengan bukti itu tanggung jawab demurrage dibebankan kepada Penggugat I (PT TNI), namun saksi juga menerangkan denda demurrage itu dibebankan kepada Tergugat I (PT AMIN) apabila terjadi keterlambatan dalam proses muat dan bongkar barang. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-5, P-5A sampai dengan P-5L, benar masing-masing kelengkapan dokumen itu telah dilengkapi oleh Tergugat I (PT AMIN) masing-masing tanggal 26 Januari 2021 dan 13 Februari 2021. Kemudian dalam bukti P-5 SPB (Surat Persetujuan Bersama) dikeluarkan tanggal 26 April 2021 yang artinya terlambat dikeluarkan. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-7 benar bahwa kapal TB. Harmony 33 sejak tanggal 28 Januari 2021 berada di wilayah Jetty PT Kasmar, sedangkan menurut bukti P-5A seharusnya kapal itu berada di Jetty PT AMIN (Tergugat I). Sehingga menurut bukti ini tidak ada yang menerangkan bahwa TB. Harmony sedang melakukan pengangkutan di wilayah Jetty PT AMIN (Tergugat I). Saksi menerangkan bahwa setiap perusahaan memiliki jetty sendiri-sendiri.\n\n[HAL 44] Tergugat I menyampaikan bukti surat berupa: 1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/14 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-1); 2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/331 Tahun 2014 (T.1-2); 3. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Tersus PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-3); 4. Fotokopi Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-4); 5. Fotokopi Surat Tanda terima Pengaduan Nomor : 87/V/2023/SPKT atas nama Terlapor Agung Sulaksono selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Bakti Manafsaud (T.1-5). Bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti surat. Tergugat I tidak mengajukan saksi atau ahli. Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi.\n\n[HAL 45-47] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang telah ditolak dalam putusan sela. Eksepsi error in persona ditolak karena harus dibuktikan dalam pokok perkara. Eksepsi obscure libel (gugatan kabur) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Para Penggugat menangapi eksepsi dengan menyatakan hak menentukan pihak tergugat adalah hak Penggugat, menolak dalil gugatan kabur karena telah menguraikan hubungan hukum, dan menolak dalil kurang pihak.\n\n[HAL 48-50] Majelis Hakim menemukan kerancuan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Di satu sisi, Para Penggugat menggunakan Kontrak No. 004 untuk menempatkan kewajiban pembayaran Demurrage kepada Tergugat I, namun di sisi lain menggunakan Kesepakatan Bersama yang menyatakan kesanggupan Tergugat II untuk bertanggung jawab membayar. Selain itu, perjanjian sewa kapal (SPAL No. 001) juga dipakai sebagai dalil padahal perjanjian tersebut menyatakan yang bertanggung jawab adalah Penggugat I. Hal ini mengakibatkan kerancuan mengenai siapa pihak yang sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat (Penggugat I atau Penggugat II) dan siapa pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena formulasi gugatan yang tidak jelas (obscuur libel). Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena merupakan pokok sengketa dalam gugatan konvensi yang telah ditolak. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.318.000,00.\n\n[HAL 51-52] Amar putusan: Mengabulkan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp.318.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt melibatkan Penggugat I (PT Trans Nikel Indonesia) dan Penggugat II (PT Niaga Lautan Sejahtera) melawan Tergugat I (PT Alam Mitra Indah Nugraha) dan Tergugat II (PT Bumi Bakti Mannafsaud). Para Penggugat mendalilkan adanya Kontrak No. 004 tertanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat I dan Tergugat I mengenai jual beli 10.000 metrik ton bijih nikel, dengan pembayaran dilakukan melalui rekening Tergugat II. Penggugat I telah melakukan pembayaran penuh kepada Tergugat II. Kontrak tersebut mengatur bahwa biaya demurrage menjadi tanggung jawab Tergugat I jika disebabkan oleh masalah sosial, kelengkapan dokumen, atau keterlambatan pemuatan. Penggugat II menyewa kapal TB Harmony 33 untuk Penggugat I berdasarkan SPAL No. 001 tertanggal 25 Januari 2021, yang juga membebankan biaya demurrage kepada Penggugat I.\n\n[HAL 6-11] Kronologi menunjukkan kapal tiba di Jetty Kasmar pada 28 Januari 2021 dan melakukan shifting ke Jetty Kurnia pada 9 Februari 2021, dengan total waktu pemuatan 88 hari 9 jam, melebihi batas 9 hari yang disepakati, menyebabkan kerugian demurrage sebesar Rp2.550.000.000,-. Pada 19 Mei 2021, para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama yang mengakui keterlambatan akibat kesalahan Pihak Pertama (Tergugat I) dan menyepakati pembayaran kewajiban demurrage sebesar Rp2.391.357.474,- oleh Tergugat II kepada Para Penggugat. Karena Tergugat II tidak membayar, Para Penggugat menggugat wanprestasi, menuntut pembayaran ganti rugi materiil Rp2.391.357.474,-, immateriil Rp2.000.000.000,-, uang paksa, serta sita jaminan.\n\n[HAL 12-19] Tergugat I membantah gugatan dengan dalil bahwa Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama tidak sah karena syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi; para pihak tidak pernah bertemu atau berunding, dan dokumen ditandatangani dengan scan tempel oleh Tergugat II. Tergugat I mendalilkan Para Penggugat melakukan kecurangan dengan menambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Tergugat I (di Jetty Kasmar/Kurnia, bukan Tolala) dan memalsukan dokumen untuk \"pencucian\" nikel, sehingga perjanjian batal demi hukum. Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengajukan ke PN Kolaka), error in persona (salah pihak), dan obscure libel. Dalam konvensi, Tergugat I menuntut pembatalan Kontrak No. 004 dan ganti rugi materiil (Jamrek Rp500.000.000,- dan Royalty Rp599.848.000,-) serta immateriil Rp1.000.000.000,-.\n\n[HAL 20-28] Tergugat I juga membantah bahwa keterlambatan disebabkan oleh kesalahan Tergugat I, melainkan oleh kesengajaan Para Penggugat memuat di luar wilayah IUP yang menyebabkan gangguan masyarakat. Tergugat I menolak tuntutan kerugian immateriil Para Penggugat karena gugatan berbasis wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum. Tergugat I juga menolak permohonan sita jaminan dan uang paksa. Dalam rekonvensi, Tergugat I menuntut Para Tergugat Rekonvensi (Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II) membayar ganti rugi tersebut secara tanggung renteng.\n\n[HAL 29-36] Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif (salah yurisdiksi karena Tergugat II bukan pihak Kontrak No. 004), error in persona (salah pihak), obscure libel, dan kurang pihak (mengusulkan ANINDYA sebagai pihak). Tergugat II mendalilkan bukan pihak dalam Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama adalah bentuk itikad buruk pengalihan kewajiban. Dalam konvensi, Tergugat II menolak seluruh dalil. Dalam rekonvensi, Tergugat II menuntut ganti rugi materiil Rp200.000.000,- dan immateriil Rp5.000.000.000,- akibat tercemarnya nama baik dan gangguan proses hukum.\n\n[HAL 37-43] Pembuktian dilakukan dengan bukti surat (P-1 s.d. P-18) yang dilegalisir, serta keterangan dua saksi dari pihak Penggugat (ANTO dan RICARD SUKAMTO WIGJOYO) yang tidak disumpah karena hubungan darah. Saksi ANTO (mantan karyawan Penggugat II) menyatakan demurrage disebabkan menunggu kelengkapan dokumen SPB dari Tergugat I, kapal berada di Jetty Kasmar/Kurnia (bukan wilayah Tergugat I), dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II. Saksi RICARD (Direktur holding PT TNI) membenarkan dokumen IUP Tergugat I telah dilengkapi namun SPB keluar terlambat (26 April 2021), kapal berada di Jetty Kasmar, dan Kesepakatan Bersama membebankan tanggung jawab kepada Tergugat II sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-3 membenarkan bahwa sesuai dengan bukti itu tanggung jawab demurrage dibebankan kepada Penggugat I (PT TNI), namun saksi juga menerangkan denda demurrage itu dibebankan kepada Tergugat I (PT AMIN) apabila terjadi keterlambatan dalam proses muat dan bongkar barang. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-5, P-5A sampai dengan P-5L, benar masing-masing kelengkapan dokumen itu telah dilengkapi oleh Tergugat I (PT AMIN) masing-masing tanggal 26 Januari 2021 dan 13 Februari 2021. Kemudian dalam bukti P-5 SPB (Surat Persetujuan Bersama) dikeluarkan tanggal 26 April 2021 yang artinya terlambat dikeluarkan. Saksi setelah ditunjukkan bukti P-7 benar bahwa kapal TB. Harmony 33 sejak tanggal 28 Januari 2021 berada di wilayah Jetty PT Kasmar, sedangkan menurut bukti P-5A seharusnya kapal itu berada di Jetty PT AMIN (Tergugat I). Sehingga menurut bukti ini tidak ada yang menerangkan bahwa TB. Harmony sedang melakukan pengangkutan di wilayah Jetty PT AMIN (Tergugat I). Saksi menerangkan bahwa setiap perusahaan memiliki jetty sendiri-sendiri.\n\n[HAL 44] Tergugat I menyampaikan bukti surat berupa: 1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/14 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-1); 2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 540/331 Tahun 2014 (T.1-2); 3. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Penetapan Lokasi Tersus PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-3); 4. Fotokopi Surat Persetujuan RKAB IUP OP PT. Alam Mitra Indah Nugraha (T.1-4); 5. Fotokopi Surat Tanda terima Pengaduan Nomor : 87/V/2023/SPKT atas nama Terlapor Agung Sulaksono selaku Kuasa Direktur PT. Bumi Bakti Manafsaud (T.1-5). Bukti-bukti tersebut sah sebagai bukti surat. Tergugat I tidak mengajukan saksi atau ahli. Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi.\n\n[HAL 45-47] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif yang telah ditolak dalam putusan sela. Eksepsi error in persona ditolak karena harus dibuktikan dalam pokok perkara. Eksepsi obscure libel (gugatan kabur) dikabulkan oleh Majelis Hakim. Para Penggugat menangapi eksepsi dengan menyatakan hak menentukan pihak tergugat adalah hak Penggugat, menolak dalil gugatan kabur karena telah menguraikan hubungan hukum, dan menolak dalil kurang pihak.\n\n[HAL 48-50] Majelis Hakim menemukan kerancuan dalam dalil gugatan Para Penggugat. Di satu sisi, Para Penggugat menggunakan Kontrak No. 004 untuk menempatkan kewajiban pembayaran Demurrage kepada Tergugat I, namun di sisi lain menggunakan Kesepakatan Bersama yang menyatakan kesanggupan Tergugat II untuk bertanggung jawab membayar. Selain itu, perjanjian sewa kapal (SPAL No. 001) juga dipakai sebagai dalil padahal perjanjian tersebut menyatakan yang bertanggung jawab adalah Penggugat I. Hal ini mengakibatkan kerancuan mengenai siapa pihak yang sebenarnya mempunyai hak untuk menggugat (Penggugat I atau Penggugat II) dan siapa pihak yang melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena formulasi gugatan yang tidak jelas (obscuur libel). Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I juga dinyatakan tidak dapat diterima karena merupakan pokok sengketa dalam gugatan konvensi yang telah ditolak. Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.318.000,00.\n\n[HAL 51-52] Amar putusan: Mengabulkan eksepsi gugatan kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp.318.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 8121, + "frame": "PT Trans Nikel Indonesia dan PT Niaga Lautan Sejahtera menggugat PT Alam Mitra Indah Nugraha dan PT Bumi Bakti Mannafsaud atas wanprestasi terkait pembayaran biaya demurrage kapal. Para Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil serta uang paksa berdasarkan Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kerancuan pihak yang berwenang menggugat dan pihak yang wajib membayar dalam dalil gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Trans Nikel Indonesia dan PT Alam Mitra Indah Nugraha menandatangani Kontrak No. 004 tertanggal 20 Januari 2021 mengenai jual beli bijih nikel dengan pembayaran melalui rekening PT Bumi Bakti Mannafsaud.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Niaga Lautan Sejahtera menyewakan kapal TB Harmony 33 untuk PT Trans Nikel Indonesia berdasarkan SPAL No. 001 tertanggal 25 Januari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal tiba di Jetty Kasmar pada 28 Januari 2021 dan melakukan shifting ke Jetty Kurnia pada 9 Februari 2021 dengan total waktu pemuatan 88 hari 9 jam.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama pada 19 Mei 2021 yang mengakui keterlambatan dan menyepakati pembayaran kewajiban demurrage sebesar Rp2.391.357.474,- oleh PT Bumi Bakti Mannafsaud.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Alam Mitra Indah Nugraha membantah gugatan dengan dalil bahwa Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama tidak sah karena syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi serta tuduhan kecurangan dan pemalsuan dokumen.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bumi Bakti Mannafsaud membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif dan error in persona karena bukan pihak dalam Kontrak No. 004.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan kerancuan dalam dalil gugatan karena penggunaan Kontrak No. 004, Kesepakatan Bersama, dan perjanjian sewa kapal yang saling bertentangan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar demurrage.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena formulasi gugatan yang tidak jelas (obscure libel).", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Trans Nikel Indonesia dan PT Niaga Lautan Sejahtera menggugat PT Alam Mitra Indah Nugraha dan PT Bumi Bakti Mannafsaud atas wanprestasi terkait pembayaran biaya demurrage yang timbul dari keterlambatan pemuatan kapal TB Harmony 33. Para Penggugat mendalilkan adanya Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama yang membebankan kewajiban pembayaran kepada Tergugat, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I membantah gugatan dengan dalil ketidak sahian perjanjian dan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona, dan obscure libel, sementara Tergugat II juga mengajukan eksepsi serupa karena bukan pihak dalam kontrak utama. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan error in persona, namun mengabulkan eksepsi obscure libel karena menemukan kerancuan dalam dalil gugatan mengenai siapa pihak yang berwenang menggugat dan siapa pihak yang wajib membayar berdasarkan dokumen yang berbeda-beda. Akibat kerancuan tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, demikian pula dengan gugatan rekonvensi dari Tergugat I." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Trans Nikel Indonesia dan PT Niaga Lautan Sejahtera menggugat PT Alam Mitra Indah Nugraha dan PT Bumi Bakti Mannafsaud atas wanprestasi terkait pembayaran biaya demurrage yang timbul dari keterlambatan pemuatan kapal TB Harmony 33. Para Penggugat mendalilkan adanya Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama yang membebankan kewajiban pembayaran kepada Tergugat, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat I membantah gugatan dengan dalil ketidak sahian perjanjian dan mengajukan eksepsi kompetensi relatif, error in persona, dan obscure libel, sementara Tergugat II juga mengajukan eksepsi serupa karena bukan pihak dalam kontrak utama. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif dan error in persona, namun mengabulkan eksepsi obscure libel karena menemukan kerancuan dalam dalil gugatan mengenai siapa pihak yang berwenang menggugat dan siapa pihak yang wajib membayar berdasarkan dokumen yang berbeda-beda. Akibat kerancuan tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara, demikian pula dengan gugatan rekonvensi dari Tergugat I.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Trans Nikel Indonesia dan PT Alam Mitra Indah Nugraha menandatangani Kontrak No. 004 tertanggal 20 Januari 2021 mengenai jual beli bijih nikel dengan pembayaran melalui rekening PT Bumi Bakti Mannafsaud.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Niaga Lautan Sejahtera menyewakan kapal TB Harmony 33 untuk PT Trans Nikel Indonesia berdasarkan SPAL No. 001 tertanggal 25 Januari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kapal tiba di Jetty Kasmar pada 28 Januari 2021 dan melakukan shifting ke Jetty Kurnia pada 9 Februari 2021 dengan total waktu pemuatan 88 hari 9 jam.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Kesepakatan Bersama pada 19 Mei 2021 yang mengakui keterlambatan dan menyepakati pembayaran kewajiban demurrage sebesar Rp2.391.357.474,- oleh PT Bumi Bakti Mannafsaud.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Alam Mitra Indah Nugraha membantah gugatan dengan dalil bahwa Kontrak No. 004 dan Kesepakatan Bersama tidak sah karena syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi serta tuduhan kecurangan dan pemalsuan dokumen.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bumi Bakti Mannafsaud membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi relatif dan error in persona karena bukan pihak dalam Kontrak No. 004.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan kerancuan dalam dalil gugatan karena penggunaan Kontrak No. 004, Kesepakatan Bersama, dan perjanjian sewa kapal yang saling bertentangan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar demurrage.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena formulasi gugatan yang tidak jelas (obscure libel).", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan kami ditolak padahal sudah ada kesepakatan tertulis soal pembayaran biaya keterlambatan kapal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18049, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat wanprestasi (keberadaan kelalaian debitur). Namun, dalam putusan ini, gugatan ditolak karena alasan prosedural/formil yaitu 'gugatan kabur' (obscuur libel) akibat kerancuan pihak dan dasar perjanjian, bukan karena pemeriksaan substansi apakah debitur telah lalai atau tidak. Majelis menyatakan tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diuji atau diaplikasikan untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa penggantian biaya dan kerugian. Sama seperti Pasal 1238, putusan ini menolak gugatan karena ketidakjelasan formulasi gugatan (obscuur libel) sebelum masuk ke pemeriksaan substansi akibat hukum. Pasal ini tidak relevan karena sengketa tidak sampai pada tahap penilaian apakah ganti rugi wajib dibayar, melainkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) karena cacat formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian kerugian khusus untuk pembayaran uang (bunga). Putusan tidak menolak gugatan berdasarkan ketentuan khusus tentang bunga atau penggantian biaya ini, melainkan karena kerancuan pihak yang menggugat dan dasar perjanjian yang digunakan. Tidak ada hubungan substantif antara isi pasal ini dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun sengketa melibatkan perjanjian, putusan tidak menolak gugatan karena perjanjian tersebut tidak sah (misalnya karena tidak ada kesepakatan atau cacat kehendak), melainkan karena 'gugatan kabur' (obscuur libel) yang merupakan masalah kejelasan dalil dan identitas pihak dalam surat gugatan. Pasal 1320 tidak menjadi kerangka hukum yang dipakai hakim untuk menolak gugatan dalam konteks ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekosongan kekuatan hukum perjanjian tanpa sebab. Putusan tidak membahas apakah perjanjian tersebut memiliki sebab yang palsu atau terlarang, tetapi menolak gugatan karena ketidakjelasan formulasi gugatan (obscuur libel). Tidak ada hubungan substantif antara isi pasal ini dengan alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sebab yang terlarang. Putusan tidak menolak gugatan dengan alasan sebab perjanjian bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Alasan penolakan adalah ketidakjelasan gugatan (obscuur libel). Pasal ini tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (hanya berlaku antar pihak). Meskipun eksepsi Tergugat menyebutkan 'error in persona' (salah pihak), Majelis menolak eksepsi ini dengan menyatakan bahwa kedudukan pihak harus dibuktikan dalam pokok perkara. Penolakan gugatan akhir terjadi karena 'obscuur libel' (gugatan kabur), bukan karena penerapan prinsip relativity of contract untuk membebaskan pihak ketiga. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada wanprestasi (perjanjian/kontrak), bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, gugatan ditolak karena alasan formil (obscuur libel), bukan karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 57546, + "completion_tokens": 5564 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_336_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_336_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c0e6db740af8d6084939321b507718e51b9ab59 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_336_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,194 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_336_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 129.854, + "query": 3.234, + "relevance": 61.097, + "total": 194.228 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75202, + "marked_chars": 75409 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat III dan Tergugat IV tersebut ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\nDALAM REKONVENSI :\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMenyatakan gugatan Penggugat III dan Penggugat IV\nRekonvensi/Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima ;\nDALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :\n\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat\nRekonvensi hingga kini sebesar Rp. 3.384.400.- ( Tiga Juta Tiga Ratus\nDelapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah ) ;\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023,\noleh kami Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua\nHalaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 336/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 23\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nMajelis, Sri Hartati, SH.MH da" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75409, + "frame": "Peng Gugat menggugat Tergugat I hingga VII serta Turut Tergugat atas dugaan wanprestasi terkait ketidakpengosongan tiga bidang tanah yang telah dibeli, dengan tuntutan pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan pembayaran ganti rugi. Gugatan ini ditolak karena dianggap tidak dapat diterima oleh hakim. Putusan ini tidak memeriksa pokok perkara secara substantif karena eksepsi Tergugat III dan IV dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan membeli tiga bidang tanah dari Jumanta Haji Amsar, M. Napi Bin H. Kondon, dan Sapiih Bin Kondon pada tahun 2009 dan 2012.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian pengosongan tertanggal 19 Maret 2012 yang mewajibkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah dengan batas waktu tertentu.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I hingga VII tidak membongkar bangunan dan meninggalkan tanah sesuai perjanjian, sehingga melakukan wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, V, VI, dan VII mendalilkan telah melaksanakan kewajibannya dengan meninggalkan objek jual beli sesuai perjanjian pengosongan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada hubungan hukum perjanjian dengan mereka.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan error in persona karena Penggugat hanya menggugat Juriah (Tergugat IV) sebagai ahli waris Jumanta Haji Amsar tanpa menyertakan saudara-saudaranya lainnya.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (prulium litis consortium) karena ahli waris Jumanta Haji Amsar lainnya tidak digugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketa dan kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat III dan IV dikabulkan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena erat hubungannya dengan gugatan Konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I hingga VII dan Turut Tergugat, dengan dalil bahwa para Tergugat tidak mengosongkan tiga bidang tanah yang telah dibeli Penggugat sesuai perjanjian pengosongan, sehingga Penggugat menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang menyoroti ketidakjelasan hubungan hukum, kesalahan pihak (error in persona), dan kurang pihak dalam gugatan tersebut karena Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris penjual tanah pertama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi Tergugat III dan IV dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketa dan kurang pihak, sehingga menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh sebagian Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi lebih lanjut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat I hingga VII dan Turut Tergugat, dengan dalil bahwa para Tergugat tidak mengosongkan tiga bidang tanah yang telah dibeli Penggugat sesuai perjanjian pengosongan, sehingga Penggugat menuntut pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, dan ganti rugi. Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang menyoroti ketidakjelasan hubungan hukum, kesalahan pihak (error in persona), dan kurang pihak dalam gugatan tersebut karena Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris penjual tanah pertama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi Tergugat III dan IV dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketa dan kurang pihak, sehingga menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh sebagian Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan substansi lebih lanjut, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan membeli tiga bidang tanah dari Jumanta Haji Amsar, M. Napi Bin H. Kondon, dan Sapiih Bin Kondon pada tahun 2009 dan 2012.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perjanjian pengosongan tertanggal 19 Maret 2012 yang mewajibkan Tergugat I dan II untuk mengosongkan tanah dengan batas waktu tertentu.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I hingga VII tidak membongkar bangunan dan meninggalkan tanah sesuai perjanjian, sehingga melakukan wanprestasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, V, VI, dan VII mendalilkan telah melaksanakan kewajibannya dengan meninggalkan objek jual beli sesuai perjanjian pengosongan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena tidak ada hubungan hukum perjanjian dengan mereka.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan error in persona karena Penggugat hanya menggugat Juriah (Tergugat IV) sebagai ahli waris Jumanta Haji Amsar tanpa menyertakan saudara-saudaranya lainnya.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (prulium litis consortium) karena ahli waris Jumanta Haji Amsar lainnya tidak digugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas objek sengketa dan kurang pihak, sehingga eksepsi Tergugat III dan IV dikabulkan.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena erat hubungannya dengan gugatan Konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dan minta orangnya pindah, tapi kenapa gugatan saya ditolak karena dianggap kurang pihak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15534, + "candidates": [ + "Pasal 335 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 335: Dalam waktu satu bulan setelah perwalian mulai berjalan atau bila sepanjang perwalian harta anak belum dewasa sangat bertambah, dalam waktu satu bulan setelah mendapat teguran dari Balai Harta Peninggalan, setiap kali, kecuali perkumpulan, yayasan dan lembaga sosial tersebut dalam Pasal 365, atas kerelaan balai harta peninggalan tersebut dan guna menjamin pengurusan mereka, wajib menaruh suatu ikatan jaminan, memberikan hipotek atau gadai atau menambah jaminan yang telah ada. Hipotek itu harus didaftarkan atas permintaan Balai Harta Peninggalan. Dalam hal perbedaan pendapat tentang cukup tidaknya jaminan yang ditaruh antara wali dan Balai Harta Peninggalan, Pengadilan Negeri memutuskannya atas permintaan pihak yang lebih dulu siap memintanya. Bila harta anak belum dewasa dianggap kurang, Balai Harta Peninggalan berwenang untuk membebaskan si wali dari kewajiban tersebut dalam alinea pertama pasal ini, tetapi sewaktu-waktu boleh menuntut penaruhan jaminan menurut alinea pertama dan ketiga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban wali untuk memberikan jaminan atas harta anak yang belum dewasa. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa jual beli tanah, wanprestasi, atau masalah prosedural 'kurang pihak' (prulium litis consortium) dalam gugatan perdata biasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (wanprestasi) seorang debitur. Meskipun gugatan awal Penggugat bernuansa wanprestasi, putusan menolak gugatan karena alasan prosedural (eksepsi kurang pihak dan kabur) sebelum masuk ke pemeriksaan substansi wanprestasi. Oleh karena itu, pasal ini bukan dasar hukum utama yang diuji atau menjadi alasan penolakan gugatan dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan. Sama seperti Pasal 1238, pasal ini bersifat substantif mengenai akibat hukum wanprestasi, namun putusan menolak gugatan karena alasan prosedural (kurang pihak/kabur). Tidak ada hubungan substantif antara pasal ini dengan alasan penolakan gugatan yang sebenarnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort). Gugatan dalam perkara ini didasarkan pada perjanjian jual beli (wanprestasi), bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, putusan menolak gugatan karena alasan prosedural, sehingga pasal ini tidak relevan dengan alasan penolakan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28862, + "completion_tokens": 1489 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_340_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_340_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7aa8a9bffbef97e7247faa3d49f73eddab9e76af --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_340_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,135 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_340_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.121, + "classify": 0.0, + "condense": 215.567, + "read": 95.806, + "query": 6.308, + "relevance": 17.272, + "total": 335.075 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 139804, + "marked_chars": 140209 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI :\nHal. 44 dari 45 hal. Putusan No. 340/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II mengenai error in\npersona;\nDALAM POKOK PERKARA :\n1.\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk\nverklaard);\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini\nditaksir sebesar Rp.1.848.200.- ( satu juta delapan ratus empat puluh delapan\nribu dua ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh\nkami : Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,\nserta YUSWARDI, S.H., dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\npada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Majelis" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134949, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim yang memutus sengketa antara 19 Penggugat (pedagang di RW 015, Perum Kosambi Baru, Jakarta Barat) melawan Tergugat I (H. Agam Nugraha Subagdja, Direktur Utama PT. Metropolitan Development), Tergugat II (Ferdinan, Ketua RW 015), dan Turut Tergugat (Lurah Kelurahan Duri Kosambi). [HAL 6-11] Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) atas pembongkaran paksa warung tenda oleh Tergugat I pada 6 Maret 2023 tanpa komunikasi sebelumnya, yang menyebabkan kerusakan barang senilai Rp 200.000.000,- dan hilangnya mata pencarian. Penggugat juga dalil membayar iuran bulanan Rp 100.000,- kepada pihak Tergugat I (melalui perantara \"Rony\") dan Rp 300.000,- plus THR Rp 300.000,- kepada Tergugat II selama 8 tahun. Total kerugian materil didalilkan Rp 975.200.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,-, dengan tuntutan tanggung renteng dan sita jaminan atas tanah/bangunan Tergugat I dan II. [HAL 12-16] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi in person (karena Penggugat II masih berdagang di lokasi) dan kurang pihak (karena \"Rony\" tidak dimintai pertanggungjawaban), serta menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan lahan adalah miliknya, para Penggugat mengingkari surat pernyataan sukarela pindah, dan pembongkaran adalah hak pemilik lahan setelah teguran diabaikan. [HAL 17-32] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat/kapabilitas karena gugatan ditujukan pada Pengurus RW namun yang digugat pribadi Ferdinand dengan alamat rumah pribadi, bukan sekretariat RW) dan obscur libel (tidak jelas hubungan hukum antara tindakan Tergugat II dengan kerugian). Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan iuran kebersihan dan THR adalah hasil musyawarah RW untuk pengelolaan sampah sesuai Pergub DKI, telah dikelola secara transparan dengan laporan keuangan, dan bukan pungutan liar. [HAL 33-40] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Saksi Tergugat I (Sahroni) dan Saksi Tergugat II (Abdul Manan, Djoni Gunawan) memperkuat dalil bahwa iuran adalah untuk kebersihan/keamanan, lahan milik PT. MD, dan pembongkaran dilakukan tanpa kekerasan sesuai perjanjian. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 20 September 2023. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi diskualifikasi in person dari Tergugat I karena Penggugat II tetap memiliki hak gugat jika kepentingannya terganggu. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dari Tergugat II karena Para Penggugat keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid): identitas Tergugat I mencampur nama pribadi dengan alamat badan hukum, dan identitas Tergugat II mencampur nama pribadi dengan jabatan pengurus RW serta menggunakan alamat rumah pribadi bukan sekretariat RW, sehingga gugatan cacat formil. Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 6760, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim yang memutus sengketa antara 19 Penggugat (pedagang di RW 015, Perum Kosambi Baru, Jakarta Barat) melawan Tergugat I (H. Agam Nugraha Subagdja, Direktur Utama PT. Metropolitan Development), Tergugat II (Ferdinan, Ketua RW 015), dan Turut Tergugat (Lurah Kelurahan Duri Kosambi). [HAL 6-11] Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) atas pembongkaran paksa warung tenda oleh Tergugat I pada 6 Maret 2023 tanpa komunikasi sebelumnya, yang menyebabkan kerusakan barang senilai Rp 200.000.000,- dan hilangnya mata pencarian. Penggugat juga dalil membayar iuran bulanan Rp 100.000,- kepada pihak Tergugat I (melalui perantara \"Rony\") dan Rp 300.000,- plus THR Rp 300.000,- kepada Tergugat II selama 8 tahun. Total kerugian materil didalilkan Rp 975.200.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,-, dengan tuntutan tanggung renteng dan sita jaminan atas tanah/bangunan Tergugat I dan II. [HAL 12-16] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi in person (karena Penggugat II masih berdagang di lokasi) dan kurang pihak (karena \"Rony\" tidak dimintai pertanggungjawaban), serta menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan lahan adalah miliknya, para Penggugat mengingkari surat pernyataan sukarela pindah, dan pembongkaran adalah hak pemilik lahan setelah teguran diabaikan. [HAL 17-32] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat/kapabilitas karena gugatan ditujukan pada Pengurus RW namun yang digugat pribadi Ferdinand dengan alamat rumah pribadi, bukan sekretariat RW) dan obscur libel (tidak jelas hubungan hukum antara tindakan Tergugat II dengan kerugian). Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan iuran kebersihan dan THR adalah hasil musyawarah RW untuk pengelolaan sampah sesuai Pergub DKI, telah dikelola secara transparan dengan laporan keuangan, dan bukan pungutan liar. [HAL 33-40] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Saksi Tergugat I (Sahroni) dan Saksi Tergugat II (Abdul Manan, Djoni Gunawan) memperkuat dalil bahwa iuran adalah untuk kebersihan/keamanan, lahan milik PT. MD, dan pembongkaran dilakukan tanpa kekerasan sesuai perjanjian. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 20 September 2023. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi diskualifikasi in person dari Tergugat I karena Penggugat II tetap memiliki hak gugat jika kepentingannya terganggu. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dari Tergugat II karena Para Penggugat keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid): identitas Tergugat I mencampur nama pribadi dengan alamat badan hukum, dan identitas Tergugat II mencampur nama pribadi dengan jabatan pengurus RW serta menggunakan alamat rumah pribadi bukan sekretariat RW, sehingga gugatan cacat formil. Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. [HAL 45-46] Karena eksepsi error in persona dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Para Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.848.200,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata Nomor 340/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim yang memutus sengketa antara 19 Penggugat (pedagang di RW 015, Perum Kosambi Baru, Jakarta Barat) melawan Tergugat I (H. Agam Nugraha Subagdja, Direktur Utama PT. Metropolitan Development), Tergugat II (Ferdinan, Ketua RW 015), dan Turut Tergugat (Lurah Kelurahan Duri Kosambi). [HAL 6-11] Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) atas pembongkaran paksa warung tenda oleh Tergugat I pada 6 Maret 2023 tanpa komunikasi sebelumnya, yang menyebabkan kerusakan barang senilai Rp 200.000.000,- dan hilangnya mata pencarian. Penggugat juga dalil membayar iuran bulanan Rp 100.000,- kepada pihak Tergugat I (melalui perantara \"Rony\") dan Rp 300.000,- plus THR Rp 300.000,- kepada Tergugat II selama 8 tahun. Total kerugian materil didalilkan Rp 975.200.000,- dan immateril Rp 2.000.000.000,-, dengan tuntutan tanggung renteng dan sita jaminan atas tanah/bangunan Tergugat I dan II. [HAL 12-16] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi in person (karena Penggugat II masih berdagang di lokasi) dan kurang pihak (karena \"Rony\" tidak dimintai pertanggungjawaban), serta menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan lahan adalah miliknya, para Penggugat mengingkari surat pernyataan sukarela pindah, dan pembongkaran adalah hak pemilik lahan setelah teguran diabaikan. [HAL 17-32] Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona (salah alamat/kapabilitas karena gugatan ditujukan pada Pengurus RW namun yang digugat pribadi Ferdinand dengan alamat rumah pribadi, bukan sekretariat RW) dan obscur libel (tidak jelas hubungan hukum antara tindakan Tergugat II dengan kerugian). Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan iuran kebersihan dan THR adalah hasil musyawarah RW untuk pengelolaan sampah sesuai Pergub DKI, telah dikelola secara transparan dengan laporan keuangan, dan bukan pungutan liar. [HAL 33-40] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Saksi Tergugat I (Sahroni) dan Saksi Tergugat II (Abdul Manan, Djoni Gunawan) memperkuat dalil bahwa iuran adalah untuk kebersihan/keamanan, lahan milik PT. MD, dan pembongkaran dilakukan tanpa kekerasan sesuai perjanjian. Pemeriksaan setempat dilakukan pada 20 September 2023. [HAL 41-44] Majelis Hakim menolak eksepsi diskualifikasi in person dari Tergugat I karena Penggugat II tetap memiliki hak gugat jika kepentingannya terganggu. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dari Tergugat II karena Para Penggugat keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoedanigheid): identitas Tergugat I mencampur nama pribadi dengan alamat badan hukum, dan identitas Tergugat II mencampur nama pribadi dengan jabatan pengurus RW serta menggunakan alamat rumah pribadi bukan sekretariat RW, sehingga gugatan cacat formil. Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. [HAL 45-46] Karena eksepsi error in persona dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Para Penggugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1.848.200,-." + }, + "read": { + "input_chars": 3213, + "frame": "19 Penggugat (pedagang) menggugat Tergugat I (Direktur Utama PT. Metropolitan Development), Tergugat II (Ketua RW 015), dan Turut Tergugat (Lurah) atas perbuatan melawan hukum terkait pembongkaran paksa warung tenda yang menyebabkan kerugian materiil dan immateril. Para Penggugat menuntut ganti rugi tanggung renteng serta sita jaminan atas aset Tergugat I dan II.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan pembongkaran paksa warung tenda pada 6 Maret 2023 tanpa komunikasi sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan pembayaran iuran bulanan sebesar Rp 100.000,- kepada pihak Tergugat I melalui perantara dan pembayaran iuran kebersihan serta THR kepada Tergugat II selama 8 tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan lahan tersebut adalah miliknya dan pembongkaran dilakukan sebagai hak pemilik lahan setelah teguran diabaikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dan menyatakan iuran yang dibayarkan adalah hasil musyawarah RW untuk pengelolaan sampah yang dikelola secara transparan.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa identitas Tergugat I mencampur nama pribadi dengan alamat badan hukum, dan identitas Tergugat II mencampur nama pribadi dengan jabatan pengurus RW serta menggunakan alamat rumah pribadi bukan sekretariat RW.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kesalahan penarikan orang sebagai tergugat (error in persona) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari guguran 19 Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pembongkaran warung tenda dan pembayaran iuran, yang menuntut ganti rugi dan sita jaminan. Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dan kurang pihak, sementara Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona dan obscur libel. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dari Tergugat II karena adanya kekeliruan dalam menarik orang sebagai tergugat, yaitu pencampuran identitas pribadi dengan jabatan atau alamat badan hukum. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan Para Penggugat dinyatakan kalah serta dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari guguran 19 Penggugat yang mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pembongkaran warung tenda dan pembayaran iuran, yang menuntut ganti rugi dan sita jaminan. Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi in person dan kurang pihak, sementara Tergugat II mengajukan eksepsi error in persona dan obscur libel. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dari Tergugat II karena adanya kekeliruan dalam menarik orang sebagai tergugat, yaitu pencampuran identitas pribadi dengan jabatan atau alamat badan hukum. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan Para Penggugat dinyatakan kalah serta dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan pembongkaran paksa warung tenda pada 6 Maret 2023 tanpa komunikasi sebelumnya.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan pembayaran iuran bulanan sebesar Rp 100.000,- kepada pihak Tergugat I melalui perantara dan pembayaran iuran kebersihan serta THR kepada Tergugat II selama 8 tahun.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan lahan tersebut adalah miliknya dan pembongkaran dilakukan sebagai hak pemilik lahan setelah teguran diabaikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dan menyatakan iuran yang dibayarkan adalah hasil musyawarah RW untuk pengelolaan sampah yang dikelola secara transparan.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa identitas Tergugat I mencampur nama pribadi dengan alamat badan hukum, dan identitas Tergugat II mencampur nama pribadi dengan jabatan pengurus RW serta menggunakan alamat rumah pribadi bukan sekretariat RW.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kesalahan penarikan orang sebagai tergugat (error in persona) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar iuran ke pengurus RW dan pihak lain selama bertahun-tahun, tapi saat warung saya dibongkar paksa, saya malah kalah karena salah sebut nama orang yang dituntut, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13377, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur unsur perbuatan melawan hukum (tort), namun dalam putusan ini, gugatan ditolak karena cacat formil (error in persona/gemis aanhoedanigheid) sehingga pokok perkara perbuatan melawan hukum tidak pernah diperiksa secara substantif. Pertanyaan awam berfokus pada kesalahan penamaan pihak (prosedural/formil), bukan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 47084, + "completion_tokens": 2529 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_343_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_343_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb38ce44cf7e74626a4c0cc4716aa06f3258b925 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_343_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_343_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.977, + "query": 8.988, + "relevance": 16.954, + "total": 104.939 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28041, + "marked_chars": 28122 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28122, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk menyatakan sah perkawinannya dengan almarhum suami dan pengesahan anak-anak mereka agar dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (Pdt.P) yang tidak melibatkan pihak tergugat, melainkan ditujukan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan izin pencatatan peristiwa penting. Pemohon meminta pengadilan menyatakan perkawinan tersebut sah menurut kepercayaan Konghucu dan adat Tionghoa serta memerintahkan pencatatan perkawinan dan pengesahan anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan dengan almarhum suami pada tanggal 24 Januari 1988 di Jakarta menurut upacara kepercayaan Konghucu dan adat tradisi Tionghoa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami belum pernah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Hariyanto Lazuardi dan Harisanto Lazuardi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon telah dilakukan menurut hukum kepercayaan Konghucu sehingga dianggap sah secara agama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan sah perkawinannya dengan almarhum suami yang dilangsungkan menurut kepercayaan Konghucu dan adat Tionghoa pada tahun 1988, serta meminta izin untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan mengesahkan anak-anak mereka dalam administrasi kependudukan. Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah karena telah dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing pihak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan sah perkawinannya dengan almarhum suami yang dilangsungkan menurut kepercayaan Konghucu dan adat Tionghoa pada tahun 1988, serta meminta izin untuk mencatatkan perkawinan tersebut dan mengesahkan anak-anak mereka dalam administrasi kependudukan. Hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah karena telah dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing pihak, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon melangsungkan perkawinan dengan almarhum suami pada tanggal 24 Januari 1988 di Jakarta menurut upacara kepercayaan Konghucu dan adat tradisi Tionghoa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon dengan almarhum suami belum pernah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu Hariyanto Lazuardi dan Harisanto Lazuardi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan Pemohon telah dilakukan menurut hukum kepercayaan Konghucu sehingga dianggap sah secara agama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah menurut adat Tionghoa tahun 1988 tapi belum pernah daftar ke dinas kependudukan, apakah pernikahan saya dianggap sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8783, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (sita/penyitaan harta), yang merupakan masalah hukum perdata murni mengenai kekayaan dan eksekusi. Pertanyaan awam berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut hukum agama/adat dan administrasi kependudukan (hukum publik/administrasi), sehingga tidak ada hubungan substantif antara isi pasal 188 dengan isu keabsahan perkawinan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12670, + "completion_tokens": 754 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_345_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_345_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a021f7db2ac1a794603ade96487b94b551ac3228 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_345_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_345_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.098, + "classify": 0.0, + "condense": 242.623, + "read": 141.511, + "query": 5.933, + "relevance": 26.508, + "total": 416.673 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 185463, + "marked_chars": 186012 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konpensi;\nDalam Propisi;\n\nMenolak tuntutan Propisi Penggugat;\nDalam Eksepsi:\n\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat ;\nDalam Pokok Perkara:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDalam Rekonpensi;\n\nMenyatakan gugatan Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat\nKonpensi tidak dapat dterima;\nDalam Konpensi dan Rekonpensi;\n\nMenghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonpensi\n untuk\nmembayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah\nRp288.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024\noleh kami, MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SAPTO\nSUPRIYONO, S.H., M.H. dan ELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 01 September 2023, putusan tersebut\ntelah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh\nRIMBUN S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21\nFebruari 2024. \n Hakim-Hakim Anggota\n \nHakim Ketua\nSAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H. \n MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.\n Panitera Pengganti\nELLY ISTIANAWATI, S.H., M.H.\n RIMBUN, S.H., M.H.\nHalaman 61 dari 62 Halaman, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134958, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Redja Sutargo menggugat Tergugat Feterawati Sutedjo dan Turut Tergugat Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 50 m2 di Jalan Ubi No. 117 C, yang didalilkan sebagai sisa dari HGB No. 251/Kebon Djeruk yang telah berakhir masa berlakunya pada 1980. Penggugat berdalil Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa menyelesaikan hak keperdataan atas bangunan bekas sesuai Pasal 13 ayat (2) Permen Dalam Negeri No. 03 Tahun 1979, sehingga menuntut pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 1,5 miliar dan immateriil Rp 2 miliar (total Rp 3,5 miliar), ditambah uang paksa dan sita jaminan atas tanah sengketa dan aset lain milik Tergugat. [HAL 9-23] Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi Error in Persona dan Nebis In Idem, serta konvensi menuntut ganti rugi Rp 4 miliar. Tergugat menyatakan bahwa status kepemilikan tanah telah jelas menjadi miliknya sebagai ahli waris Ny. Juliana Sutedjo berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (No. 548/Pdt.G/2015 dan No. 354/Pdt.G/2018) yang menolak klaim Penggugat. Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berulang kali terhadap objek dan pihak yang sama, sehingga melanggar asas nebis in idem. [HAL 24-39] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Ubi No. 117 C dibeli oleh Ny. Juliana Sutedjo pada 1963 dari Tjoa Ok Tan di atas bekas tanah tuan tanah Lie Tjak Kiong, terpisah dari HGB No. 251. Hasil sidang lapangan dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Bukti T-6 s/d T-10) menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah negara bekas HGB No. 251/Kebon Djeruk tetapi hanya bersinggungan, sehingga gugatan Penggugat dianggap salah objek. Turut Tergugat juga menolak gugatan dengan menjelaskan riwayat penerbitan hak baru atas sisa HGB No. 251 yang telah diberikan kepada berbagai pihak termasuk Penggugat untuk bagian-bagian tertentu, namun tidak untuk objek sengketa ini. [HAL 40-45] Penggugat menyerahkan bukti-bukti berupa sertifikat HGB, akta waris, dan salinan putusan perkara lain, namun tidak menghadirkan saksi. Tergugat menyerahkan bukti jual beli tahun 1963, IMB, dan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak mendesak dan sama dengan tuntutan pokok. Dalam pertimbangan eksepsi Nebis In Idem, Majelis Hakim mulai menelaah dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat merupakan pengulangan perkara yang telah diputus sebelumnya antara Penggugat dengan Ny. Juliana Sutedjo dan Feterawati Sutedjo atas kepemilikan tanah di Jalan Ubi No. 117 C." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 52554, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Redja Sutargo menggugat Tergugat Feterawati Sutedjo dan Turut Tergugat Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 50 m2 di Jalan Ubi No. 117 C, yang didalilkan sebagai sisa dari HGB No. 251/Kebon Djeruk yang telah berakhir masa berlakunya pada 1980. Penggugat berdalil Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa menyelesaikan hak keperdataan atas bangunan bekas sesuai Pasal 13 ayat (2) Permen Dalam Negeri No. 03 Tahun 1979, sehingga menuntut pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 1,5 miliar dan immateriil Rp 2 miliar (total Rp 3,5 miliar), ditambah uang paksa dan sita jaminan atas tanah sengketa dan aset lain milik Tergugat. [HAL 9-23] Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi Error in Persona dan Nebis In Idem, serta konvensi menuntut ganti rugi Rp 4 miliar. Tergugat menyatakan bahwa status kepemilikan tanah telah jelas menjadi miliknya sebagai ahli waris Ny. Juliana Sutedjo berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (No. 548/Pdt.G/2015 dan No. 354/Pdt.G/2018) yang menolak klaim Penggugat. Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berulang kali terhadap objek dan pihak yang sama, sehingga melanggar asas nebis in idem. [HAL 24-39] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Ubi No. 117 C dibeli oleh Ny. Juliana Sutedjo pada 1963 dari Tjoa Ok Tan di atas bekas tanah tuan tanah Lie Tjak Kiong, terpisah dari HGB No. 251. Hasil sidang lapangan dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Bukti T-6 s/d T-10) menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah negara bekas HGB No. 251/Kebon Djeruk tetapi hanya bersinggungan, sehingga gugatan Penggugat dianggap salah objek. Turut Tergugat juga menolak gugatan dengan menjelaskan riwayat penerbitan hak baru atas sisa HGB No. 251 yang telah diberikan kepada berbagai pihak termasuk Penggugat untuk bagian-bagian tertentu, namun tidak untuk objek sengketa ini. [HAL 40-45] Penggugat menyerahkan bukti-bukti berupa sertifikat HGB, akta waris, dan salinan putusan perkara lain, namun tidak menghadirkan saksi. Tergugat menyerahkan bukti jual beli tahun 1963, IMB, dan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak mendesak dan sama dengan tuntutan pokok. Dalam pertimbangan eksepsi Nebis In Idem, Majelis Hakim menelaah dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat merupakan pengulangan perkara yang telah diputus sebelumnya. [HAL 45-53] Majelis Hakim menguraikan riwayat empat gugatan sebelumnya: Pertama, Putusan PN Jakarta Barat No. 548/Pdt.G/2015 yang mengabulkan sebagian gugatan, dikuatkan PT DKI, namun dibatalkan oleh MA No. 3196 K/Pdt/2018 yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Kedua, Putusan PN Jakarta Barat No. 354/Pdt.G/2018 yang mengabulkan sebagian gugatan, diperbaiki PT DKI No. 280/PDT/2018, namun dibatalkan oleh MA No. 1467 K/Pdt/2020 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem; Ketiga, gugatan di PN Jakarta Utara No. 419/Pdt.G/2021 yang dinyatakan tidak dapat diterima karena relatif tidak berwenang dan Nebis In Idem, dikuatkan PT DKI; Keempat, gugatan di PN Jakarta Barat No. 345/Pdt.G/2023 (perkara ini). [HAL 54-62] Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun subjek hukum dalam perkara ini sedikit berbeda (Penggugat tidak mengikutkan Juliana Sutedjo yang telah almarhumah), objek sengketa (tanah di Jalan Ubi No. 117 C) dan substansi perkara (status kepemilikan tanah bekas HGB No. 251) adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada Yurisprudensi MA No. 123.K/Sip/1968 dan SE MA No. 3 Tahun 2002, asas Nebis In Idem diterapkan karena status hukum tanah telah ditetapkan dalam putusan inkrah. Oleh karena eksepsi Nebis In Idem diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, serta menolak gugatan Rekonpensi Tergugat. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat dan Rekonpensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 288.000." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Penggugat Redja Sutargo menggugat Tergugat Feterawati Sutedjo dan Turut Tergugat Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas perbuatan melawan hukum terkait tanah seluas 50 m2 di Jalan Ubi No. 117 C, yang didalilkan sebagai sisa dari HGB No. 251/Kebon Djeruk yang telah berakhir masa berlakunya pada 1980. Penggugat berdalil Tergugat menguasai tanah tersebut tanpa menyelesaikan hak keperdataan atas bangunan bekas sesuai Pasal 13 ayat (2) Permen Dalam Negeri No. 03 Tahun 1979, sehingga menuntut pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil Rp 1,5 miliar dan immateriil Rp 2 miliar (total Rp 3,5 miliar), ditambah uang paksa dan sita jaminan atas tanah sengketa dan aset lain milik Tergugat. [HAL 9-23] Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi Error in Persona dan Nebis In Idem, serta konvensi menuntut ganti rugi Rp 4 miliar. Tergugat menyatakan bahwa status kepemilikan tanah telah jelas menjadi miliknya sebagai ahli waris Ny. Juliana Sutedjo berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya (No. 548/Pdt.G/2015 dan No. 354/Pdt.G/2018) yang menolak klaim Penggugat. Tergugat juga menyoroti bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berulang kali terhadap objek dan pihak yang sama, sehingga melanggar asas nebis in idem. [HAL 24-39] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan membuktikan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Ubi No. 117 C dibeli oleh Ny. Juliana Sutedjo pada 1963 dari Tjoa Ok Tan di atas bekas tanah tuan tanah Lie Tjak Kiong, terpisah dari HGB No. 251. Hasil sidang lapangan dan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat (Bukti T-6 s/d T-10) menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah negara bekas HGB No. 251/Kebon Djeruk tetapi hanya bersinggungan, sehingga gugatan Penggugat dianggap salah objek. Turut Tergugat juga menolak gugatan dengan menjelaskan riwayat penerbitan hak baru atas sisa HGB No. 251 yang telah diberikan kepada berbagai pihak termasuk Penggugat untuk bagian-bagian tertentu, namun tidak untuk objek sengketa ini. [HAL 40-45] Penggugat menyerahkan bukti-bukti berupa sertifikat HGB, akta waris, dan salinan putusan perkara lain, namun tidak menghadirkan saksi. Tergugat menyerahkan bukti jual beli tahun 1963, IMB, dan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim menolak tuntutan provisi (sita jaminan) Penggugat karena tidak mendesak dan sama dengan tuntutan pokok. Dalam pertimbangan eksepsi Nebis In Idem, Majelis Hakim menelaah dalil Tergugat bahwa gugatan Penggugat merupakan pengulangan perkara yang telah diputus sebelumnya. [HAL 45-53] Majelis Hakim menguraikan riwayat empat gugatan sebelumnya: Pertama, Putusan PN Jakarta Barat No. 548/Pdt.G/2015 yang mengabulkan sebagian gugatan, dikuatkan PT DKI, namun dibatalkan oleh MA No. 3196 K/Pdt/2018 yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Kedua, Putusan PN Jakarta Barat No. 354/Pdt.G/2018 yang mengabulkan sebagian gugatan, diperbaiki PT DKI No. 280/PDT/2018, namun dibatalkan oleh MA No. 1467 K/Pdt/2020 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Nebis In Idem; Ketiga, gugatan di PN Jakarta Utara No. 419/Pdt.G/2021 yang dinyatakan tidak dapat diterima karena relatif tidak berwenang dan Nebis In Idem, dikuatkan PT DKI; Keempat, gugatan di PN Jakarta Barat No. 345/Pdt.G/2023 (perkara ini). [HAL 54-62] Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun subjek hukum dalam perkara ini sedikit berbeda (Penggugat tidak mengikutkan Juliana Sutedjo yang telah almarhumah), objek sengketa (tanah di Jalan Ubi No. 117 C) dan substansi perkara (status kepemilikan tanah bekas HGB No. 251) adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengacu pada Yurisprudensi MA No. 123.K/Sip/1968 dan SE MA No. 3 Tahun 2002, asas Nebis In Idem diterapkan karena status hukum tanah telah ditetapkan dalam putusan inkrah. Oleh karena eksepsi Nebis In Idem diterima, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara, serta menolak gugatan Rekonpensi Tergugat. Amar putusan: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan gugatan Penggugat dan Rekonpensi tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 288.000." + }, + "read": { + "input_chars": 4262, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah yang didalilkan sebagai sisa HGB yang telah berakhir, dengan tuntutan pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi. Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi error in persona dan nebis in idem, serta mengajukan gugatan konvensi. Sengketa berpusat pada status kepemilikan tanah di Jalan Ubi No. 117 C yang telah diputus dalam perkara sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait penguasaan tanah di Jalan Ubi No. 117 C yang didalilkan sebagai sisa HGB No. 251/Kebon Djeruk yang masa berlakunya telah berakhir pada 1980.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp 3,5 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak gugatan dengan dalil bahwa status kepemilikan tanah telah jelas menjadi miliknya sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi error in persona dan nebis in idem serta gugatan konvensi menuntut ganti rugi Rp 4 miliar.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil sidang lapangan dan pengukuran menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah negara bekas HGB No. 251/Kebon Djeruk tetapi hanya bersinggungan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung No. 3196 K/Pdt/2018 telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya terkait sengketa yang sama.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung No. 1467 K/Pdt/2020 menyatakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima karena asas nebis in idem.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi nebis in idem karena objek sengketa dan substansi perkara sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonpensi Tergugat.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah di Jalan Ubi No. 117 C yang didalilkan sebagai sisa HGB yang telah berakhir, dengan tuntutan pengosongan tanah dan ganti rugi. Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi error in persona dan nebis in idem, serta mengajukan gugatan konvensi. Majelis Hakim menemukan bahwa objek sengketa dan substansi perkara telah diputus dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelumnya, sehingga asas nebis in idem diterapkan. Akibatnya, Majelis Hakim menerima eksepsi nebis in idem, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menolak gugatan konvensi Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait penguasaan tanah di Jalan Ubi No. 117 C yang didalilkan sebagai sisa HGB yang telah berakhir, dengan tuntutan pengosongan tanah dan ganti rugi. Tergugat menolak gugatan dengan mengajukan eksepsi error in persona dan nebis in idem, serta mengajukan gugatan konvensi. Majelis Hakim menemukan bahwa objek sengketa dan substansi perkara telah diputus dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebelumnya, sehingga asas nebis in idem diterapkan. Akibatnya, Majelis Hakim menerima eksepsi nebis in idem, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, dan menolak gugatan konvensi Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat terkait penguasaan tanah di Jalan Ubi No. 117 C yang didalilkan sebagai sisa HGB No. 251/Kebon Djeruk yang masa berlakunya telah berakhir pada 1980.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pengosongan tanah, pengakuan perbuatan melawan hukum, serta ganti rugi materiil dan immateriil total Rp 3,5 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak gugatan dengan dalil bahwa status kepemilikan tanah telah jelas menjadi miliknya sebagai ahli waris berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi error in persona dan nebis in idem serta gugatan konvensi menuntut ganti rugi Rp 4 miliar.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil sidang lapangan dan pengukuran menyatakan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam tanah negara bekas HGB No. 251/Kebon Djeruk tetapi hanya bersinggungan.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung No. 3196 K/Pdt/2018 telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya terkait sengketa yang sama.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Mahkamah Agung No. 1467 K/Pdt/2020 menyatakan gugatan sebelumnya tidak dapat diterima karena asas nebis in idem.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi nebis in idem karena objek sengketa dan substansi perkara sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan Rekonpensi Tergugat.", + "page": 54, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah digugat soal tanah yang katanya sisa HGB, tapi sekarang hakim bilang perkara ini sudah pernah diputus dan tidak bisa diperiksa lagi, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 50346, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan ganti rugi. Meskipun gugatan awal Penggugat berbasis pada pasal ini, pertanyaan spesifik dari orang awam berkaitan dengan alasan hakim menolak pemeriksaan perkara karena sudah pernah diputus (asas *Nebis In Idem* / *Res Judicata*). Pasal 1365 tidak mengatur mengenai kekuatan mengikat putusan atau larangan mengajukan perkara yang sama berulang kali, sehingga tidak substantif menjawab pertanyaan mengenai alasan penolakan pemeriksaan perkara tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur tentang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari suatu putusan hakim dan syarat-syarat agar putusan tersebut dapat digunakan sebagai pembelaan (*exceptio rei judicatae*). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1917 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menerapkan asas *Nebis In Idem*, yaitu bahwa perkara dengan pihak, objek, dan dasar yang sama yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa lagi. Ini adalah jawaban substantif langsung atas pertanyaan orang awam mengenai mengapa perkara tidak bisa diperiksa lagi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75104, + "completion_tokens": 3217 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_34_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_34_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8f5f2d8ca3d4f94da7b91e8435c9e9d65399ba8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_34_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_34_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.531, + "query": 6.783, + "relevance": 30.063, + "total": 146.421 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53688, + "marked_chars": 53832 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk \nmenghadap dipersidangan, tidak hadir; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek; \n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah \ndilangsungkan secara agama Kristen di GBAP Xx dihadapan pemuka agama \nKristen yang bernama Pendeta Lian Jan Kian pada tanggal 10 Juli 2019 dan \ntelah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat pada tanggal 19 Juli \n2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17072019-0029, \nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; \n4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xx dibawah pengasuhan dan \npemeliharaan Penggugat dengan ketentuan hak asuh anak tersebut \ndilakukan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai \ndengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu dengan tidak \nmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah \nkandungnya serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan \nanaknya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, \nberkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya; \n5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk \nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang \ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku \nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat \nuntuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk \ndicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang \nbersangkutan; \n6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas \nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 \n(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah \nmemperoleh" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53832, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, serta meminta penetapan hak asuh anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir, dan akhirnya mengabulkan seluruh gugatan perceraian serta menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 16 Juni 2019 di GBAP Xx.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17072019-0029.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Xx setelah menikah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus, tidak adanya nafkah, dan pisah ranjang selama tiga tahun. Perkara diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh dan pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, dengan ketentuan hak asuh dilakukan secara bersama-sama sesuai hak dan kewajiban orang tua, tanpa menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat serta memberikan akses bagi Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Para pihak diperintahkan melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus, tidak adanya nafkah, dan pisah ranjang selama tiga tahun. Perkara diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh dan pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, dengan ketentuan hak asuh dilakukan secara bersama-sama sesuai hak dan kewajiban orang tua, tanpa menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat serta memberikan akses bagi Tergugat untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anaknya. Para pihak diperintahkan melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 60 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 16 Juni 2019 di GBAP Xx.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-17072019-0029.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 April 2020.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Xx setelah menikah.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang dan tidak dapat nafkah dari suami selama tiga tahun, apakah saya bisa minta cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27975, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), bukan gugatan perceraian. Isu pemisahan harta tidak muncul dalam pertanyaan atau fakta perkara, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan hak meminta cerai karena pisah ranjang dan tidak nafkah." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme penetapan perwalian anak setelah putusan perceraian diputuskan. Meskipun disebutkan dalam pertimbangan hakim, pasal ini hanya mengatur akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak, bukan dasar hukum atau syarat untuk mengajukan gugatan perceraian itu sendiri. Inti pertanyaan adalah 'apakah bisa minta cerai', yang jawabannya terletak pada UU Perkawinan, bukan prosedur perwalian pasca-putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23625, + "completion_tokens": 1186 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_350_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_350_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b0b00f15f24a86038b042857c8fce0c72400dbd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_350_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_350_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.109, + "query": 9.506, + "relevance": 22.161, + "total": 114.805 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46384, + "marked_chars": 46519 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46519, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan izin perwalian dan penjualan harta warisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena memiliki anak di bawah umur yang merupakan ahli waris. Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam menjual tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum suami Pemohon. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan perdata (voluntaire) tanpa sengketa lawan pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Troy Natanieliem pada tanggal 13 Juli 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Charazeeva Elpis Natanieliem yang lahir pada tanggal 21 Desember 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan seluas 245 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1775 yang terdaftar atas nama almarhum suami Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon berdasarkan Keterangan Hak Waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur (belum berusia 18 tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan izin perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam menjual harta warisan. Harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1775 yang sebelumnya terdaftar atas nama almarhum suami Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan izin perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam menjual harta warisan. Harta warisan tersebut berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1775 yang sebelumnya terdaftar atas nama almarhum suami Pemohon. Pemohon menyatakan bahwa penjualan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon. Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Troy Natanieliem pada tanggal 13 Juli 2009.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Charazeeva Elpis Natanieliem yang lahir pada tanggal 21 Desember 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan seluas 245 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1775 yang terdaftar atas nama almarhum suami Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anaknya merupakan ahli waris dari almarhum suami Pemohon berdasarkan Keterangan Hak Waris.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon masih berada di bawah umur (belum berusia 18 tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh jual tanah warisan suami untuk biaya hidup anak kecil, tapi anak saya belum cukup umur, bolehkah saya jual sendiri tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21136, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheiding van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perwalian, penjualan harta warisan oleh ibu untuk anak di bawah umur, atau kewenangan wali. Pasal ini hanya dikutip dalam putusan sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengizinkan wali menjual barang tak bergerak (tanah/bangunan) milik anak di bawah umur. Isi pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagai wali yang ingin menjual tanah warisan untuk kepentingan anak, sehingga memiliki hubungan substantif yang nyata dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21226, + "completion_tokens": 991 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_352_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_352_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..28993e548d7da7b9111591a7df9e620c85c71bf2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_352_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_352_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.575, + "query": 3.069, + "relevance": 15.877, + "total": 111.541 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32105, + "marked_chars": 32195 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32195, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris, menggugat Para Tergugat I hingga VII atas penguasaan fisik sebidang tanah Girik C No. 193 Persil 89 D.I yang diklaim sebagai hak warisan. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah hak mereka, menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan Para Tergugat untuk mengosongkan tanah dan membayar kerugian materiil serta immateriil. Namun, gugatan ini dinyatakan gugur karena Para Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyetor biaya panggilan media massa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengemukakan bahwa mereka adalah ahli waris dari KANTOR Bin BASIR atas sebidang tanah Girik C No. 193 Persil 89 D.I seluas 3.150 M2 di Kampung Kembangan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat I hingga VII menguasai dan menempati fisik tanah tersebut tanpa hak yang sah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat I hingga VI menguasai tanah dengan alasan sebagai kepemilikan warisan dari H. Paih Bin Kantor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat VII menguasai tanah dengan alasan pembelian dari Para Tergugat I hingga VI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 16 Mei 2023, 22 Agustus 2023, dan 10 Oktober 2023 meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak menyetor penambahan biaya untuk panggilan melalui media massa hingga tanggal 5 September 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat gugur karena dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan akibat ketidakhadiran dan ketidaklengkapan biaya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang mengklaim diri sebagai ahli waris KANTOR Bin BASIR, mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I hingga VII yang menguasai sebidang tanah Girik C No. 193 Persil 89 D.I di Jakarta Barat. Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pengadilan menyatakan hak mereka, memerintahkan pengosongan tanah, serta membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena Para Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan yang telah dipanggil secara sah dan tidak menyetor biaya panggilan media massa. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat gugur dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang mengklaim diri sebagai ahli waris KANTOR Bin BASIR, mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat I hingga VII yang menguasai sebidang tanah Girik C No. 193 Persil 89 D.I di Jakarta Barat. Para Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan meminta pengadilan menyatakan hak mereka, memerintahkan pengosongan tanah, serta membayar ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena Para Penggugat tidak hadir dalam beberapa kali persidangan yang telah dipanggil secara sah dan tidak menyetor biaya panggilan media massa. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat gugur dan membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengemukakan bahwa mereka adalah ahli waris dari KANTOR Bin BASIR atas sebidang tanah Girik C No. 193 Persil 89 D.I seluas 3.150 M2 di Kampung Kembangan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat I hingga VII menguasai dan menempati fisik tanah tersebut tanpa hak yang sah.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat I hingga VI menguasai tanah dengan alasan sebagai kepemilikan warisan dari H. Paih Bin Kantor.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat VII menguasai tanah dengan alasan pembelian dari Para Tergugat I hingga VI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak hadir dalam persidangan pada tanggal 16 Mei 2023, 22 Agustus 2023, dan 10 Oktober 2023 meskipun telah dipanggil secara sah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat tidak menyetor penambahan biaya untuk panggilan melalui media massa hingga tanggal 5 September 2023.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat gugur karena dianggap tidak serius dalam mengajukan gugatan akibat ketidakhadiran dan ketidaklengkapan biaya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan kami sebagai ahli waris ditolak karena kami tidak hadir dan belum bayar biaya panggilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5511, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata (tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum). Putusan ini menolak gugatan secara prosedural karena penggugat tidak hadir dan tidak membayar biaya perkara (gugur), bukan karena penilaian substantif atas adanya perbuatan melawan hukum atau kerugian. Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam pertimbangan putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13173, + "completion_tokens": 935 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_354_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_354_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0be15f6ae4fa31fba29113ef0902b0ba30dbb070 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_354_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_354_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.047, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 66.231, + "query": 5.255, + "relevance": 62.861, + "total": 134.393 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44126, + "marked_chars": 44243 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44243, + "frame": "Pemohon Kurniati Susatio mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Alexander Dupin Futanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta agar suaminya dinyatakan berada di bawah pengampuan karena kondisi kesehatan yang tidak cakap hukum, serta menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu untuk mewakili suaminya dalam tindakan hukum, termasuk penandatanganan akta jual beli. Permohonan ini dikabulkan oleh Hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto mengalami sakit Parkinson, Dimensia, dan penyakit jantung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum karena kondisi kesehatannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus perjanjian dan penandatanganan akta jual beli atas nama Alexander Dupin Futanto.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Empat anak kandung Pemohon dan Alexander Dupin Futanto memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi pengampu ayah mereka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Alexander Dupin Futanto terbaring di tempat tidur dalam keadaan lemah, memakai infus, dan tidak merespons komunikasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Kurniati Susatio mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Alexander Dupin Futanto, dengan alasan bahwa suami Pemohon mengalami gangguan kesehatan berupa sakit Parkinson, Dimensia, dan penyakit jantung yang menyebabkan penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakmampuan mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon meminta penetapan hakim untuk mengangkat dirinya sebagai wali pengampu guna mewakili suaminya dalam berbagai tindakan hukum, khususnya untuk mengurus perjanjian dan penandatanganan akta jual beli. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan kondisi fisik dan mental Termohon yang lemah serta tidak responsif, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Hakim menetapkan Alexander Dupin Futanto berada di bawah pengampuan dan Kurniati Susatio sebagai pengampunya yang berhak mewakili Termohon dalam segala tindakan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Kurniati Susatio mengajukan permohonan pengampuan terhadap suaminya, Alexander Dupin Futanto, dengan alasan bahwa suami Pemohon mengalami gangguan kesehatan berupa sakit Parkinson, Dimensia, dan penyakit jantung yang menyebabkan penurunan daya berpikir, kesulitan berkomunikasi, dan ketidakmampuan mengurus kepentingan hukumnya sendiri. Pemohon meminta penetapan hakim untuk mengangkat dirinya sebagai wali pengampu guna mewakili suaminya dalam berbagai tindakan hukum, khususnya untuk mengurus perjanjian dan penandatanganan akta jual beli. Setelah memeriksa bukti surat, kesaksian, dan hasil pemeriksaan setempat yang menunjukkan kondisi fisik dan mental Termohon yang lemah serta tidak responsif, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Hakim menetapkan Alexander Dupin Futanto berada di bawah pengampuan dan Kurniati Susatio sebagai pengampunya yang berhak mewakili Termohon dalam segala tindakan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto mengalami sakit Parkinson, Dimensia, dan penyakit jantung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum karena kondisi kesehatannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud mengurus perjanjian dan penandatanganan akta jual beli atas nama Alexander Dupin Futanto.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Empat anak kandung Pemohon dan Alexander Dupin Futanto memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi pengampu ayah mereka.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan Alexander Dupin Futanto terbaring di tempat tidur dalam keadaan lemah, memakai infus, dan tidak merespons komunikasi.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alexander Dupin Futanto berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sakit keras dan tidak bisa mengurus urusan hukum, apakah saya boleh mewakili dia untuk jual beli?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20664, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 436 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "text": "Pasal 436: Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak berkaitan dengan pengampuan (curatele) atau kewenangan istri mewakili suami yang sakit, sehingga tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat utama pengampuan, yaitu orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap (sakit otak) harus ditempatkan di bawah pengampuan. Ini adalah dasar hukum substantif untuk menjawab apakah suami yang sakit keras dapat dianggap tidak cakap hukum dan perlu diwakili." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa yang berhak mengajukan permohonan pengampuan, yaitu keluarga sedarah. Istri termasuk keluarga sedarah (dalam arti luas hukum keluarga atau melalui hubungan perkawinan yang diakui dalam konteks pengampuan), sehingga pasal ini relevan untuk menentukan apakah pemohon (istri) memiliki hak mengajukan permohonan pengampuan bagi suaminya." + }, + { + "pasal": "Pasal 436 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kewenangan pengadilan (forum) tempat mengajukan permohonan pengampuan berdasarkan domisili. Ini adalah aturan prosedural/jurisdiksi, bukan aturan substantif yang menjawab hak atau kewajiban mewakili dalam jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari pengampuan, yaitu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa (tidak cakap bertindak hukum) dan ketentuan perwalian berlaku. Ini secara langsung menjawab pertanyaan apakah istri boleh mewakili suami, karena status pengampuan membuat suami tidak cakap bertindak sendiri dan memerlukan wakil (pengampu)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata", + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19961, + "completion_tokens": 1107 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_355_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_355_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ffe04b370bdfa0e2b34253a29cd7ccf41e629424 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_355_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_355_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.928, + "query": 1.626, + "relevance": 30.197, + "total": 110.767 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27180, + "marked_chars": 27252 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27252, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan perwalian dan izin bertindak hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur terkait jual beli harta warisan. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (Pdt.P) yang tidak melibatkan pihak tergugat yang membantah, melainkan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk mewakili anaknya dalam menjual tanah dan bangunan atas nama almarhum suami.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan YOYO YOHANES dikaruniai dua orang anak, yaitu BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, YOYO YOHANES, meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kedua anaknya menjadi ahli waris yang sah dari almarhum YOYO YOHANES.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum YOYO YOHANES meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan seluas 140 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 00589.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama OLIVIA AURELLA YOHANES masih berada di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan. Pemohon memiliki dua orang anak, namun salah satu anaknya masih berada di bawah umur sehingga secara hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon meminta pengadilan untuk menetapkannya sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur tersebut serta memberikan izin untuk bertindak mewakili anaknya dalam melakukan jual beli atas harta warisan tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anaknya dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan. Pemohon memiliki dua orang anak, namun salah satu anaknya masih berada di bawah umur sehingga secara hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. Pemohon meminta pengadilan untuk menetapkannya sebagai wali bagi anak yang masih di bawah umur tersebut serta memberikan izin untuk bertindak mewakili anaknya dalam melakukan jual beli atas harta warisan tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengabulkan permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anaknya dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah secara sah dengan YOYO YOHANES pada tanggal 08 November 2000.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan YOYO YOHANES dikaruniai dua orang anak, yaitu BRIYAN RAFFELLO YOHANES dan OLIVIA AURELLA YOHANES.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, YOYO YOHANES, meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan kedua anaknya menjadi ahli waris yang sah dari almarhum YOYO YOHANES.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum YOYO YOHANES meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan seluas 140 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 00589.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon bernama OLIVIA AURELLA YOHANES masih berada di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanahnya untuk biaya hidup?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13534, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga secara hukum tidak mampu melakukan perbuatan hukum sendiri. Putusan secara eksplisit merujuk pada Pasal 330 untuk menetapkan status anak sebagai orang yang belum dewasa, yang menjadi dasar hukum mengapa ibu perlu mendapatkan izin/wali untuk bertindak atas nama anak dalam jual beli tanah. Ini adalah unsur substantif yang menjawab 'bolehkah' berdasarkan kapasitas hukum anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini hanya dikutip untuk menguatkan bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon (P-1 s.d P-10) memiliki kekuatan pembuktian yang patut dipertimbangkan. Ini adalah aturan prosedur pembuktian, bukan aturan substantif yang menjawab inti pertanyaan mengenai hak jual beli tanah oleh wali atas nama anak di bawah umur." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14110, + "completion_tokens": 999 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_356_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_356_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e17d128275abfaaefc2e7802537a30b1b528ea5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_356_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_356_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.032, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 83.762, + "query": 4.066, + "relevance": 68.807, + "total": 156.667 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31752, + "marked_chars": 31842 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 31842, + "frame": "Pemohon JUNALIA mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sengketa ini berkaitan dengan kebutuhan perwakilan hukum bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk mengelola harta bersama dengan almarhum suami Pemohon yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali sah untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam menutup rekening bank dan mengalihkan aset kendaraan bermotor.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon JUNALIA menikah dengan SINDHUNATA pada tanggal 28 November 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan SINDHUNATA dikaruniai seorang anak bernama KARREL WITTERSON HALIMAN yang lahir pada 12 Oktober 2012.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SINDHUNATA meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon KARREL WITTERSON HALIMAN masih berusia di bawah 21 tahun atau belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SINDHUNATA memiliki aset berupa simpanan rekening di Bank BCA dan SEA Bank serta satu unit Mobil Kijang Innova dengan plat nomor B 1899 BKI.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aset yang dimiliki SINDHUNATA tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan SINDHUNATA dalam perkawinan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada permasalahan dengan keluarga suami dari Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum anaknya dalam menutup rekening bank dan mengalihkan aset kendaraan bermotor milik almarhum suami.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon JUNALIA mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur karena suaminya, SINDHUNATA, telah meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya, KARREL WITTERSON HALIMAN, merupakan ahli waris dari almarhum suami, dan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan perwakilan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali sah untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya menutup rekening bank milik almarhum suami di Bank BCA dan SEA Bank serta mengalihkan aset kendaraan bermotor berupa Mobil Kijang Innova yang merupakan harta bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, almarhum suami telah meninggal, dan aset yang dimaksud adalah harta bersama, sehingga Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam hal tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon JUNALIA mengajukan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur karena suaminya, SINDHUNATA, telah meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya, KARREL WITTERSON HALIMAN, merupakan ahli waris dari almarhum suami, dan bahwa anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan perwakilan hukum. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali sah untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya menutup rekening bank milik almarhum suami di Bank BCA dan SEA Bank serta mengalihkan aset kendaraan bermotor berupa Mobil Kijang Innova yang merupakan harta bersama. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah menetapkan fakta bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, almarhum suami telah meninggal, dan aset yang dimaksud adalah harta bersama, sehingga Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam hal tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon JUNALIA menikah dengan SINDHUNATA pada tanggal 28 November 2010.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan SINDHUNATA dikaruniai seorang anak bernama KARREL WITTERSON HALIMAN yang lahir pada 12 Oktober 2012.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SINDHUNATA meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon KARREL WITTERSON HALIMAN masih berusia di bawah 21 tahun atau belum dewasa.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "SINDHUNATA memiliki aset berupa simpanan rekening di Bank BCA dan SEA Bank serta satu unit Mobil Kijang Innova dengan plat nomor B 1899 BKI.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aset yang dimiliki SINDHUNATA tersebut merupakan harta bersama antara Pemohon dan SINDHUNATA dalam perkawinan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada permasalahan dengan keluarga suami dari Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum anaknya dalam menutup rekening bank dan mengalihkan aset kendaraan bermotor milik almarhum suami.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan rekening bank serta mobil, apakah saya bisa mengurusnya untuk anak saya yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15202, + "candidates": [ + "Pasal 310 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 310 KUHPerdata", + "text": "Pasal 310: Dalam hal-hal di mana dia mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak-anaknya yang masih di bawah umur, maka anak-anak ini harus diwakili oleh pengampu khusus yang diangkat untuk itu oleh Pengadilan Negeri." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 310 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pengecualian di mana anak harus diwakili oleh pengampu khusus jika terdapat konflik kepentingan antara orang tua dan anak. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, tidak ada fakta atau dalil mengenai konflik kepentingan antara Pemohon (ibu) dan anak, sehingga pasal ini tidak menjadi isu substantif yang diperiksa atau relevan untuk menjawab pertanyaan umum tentang kewenangan mengurus aset." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hukum mengenai siapa yang berstatus 'belum dewasa'. Meskipun definisi ini menjadi dasar mengapa anak memerlukan perwakilan, pasal ini bersifat definisional dan umum. Isu substantif dalam pertanyaan adalah kewenangan dan prosedur perwakilan (perwalian) serta pengalihan aset, yang secara langsung diatur oleh pasal lain (seperti Pasal 393 dan 394) yang dikutip dalam putusan sebagai dasar hukum utama. Pasal 330 hanya memberikan konteks status, bukan aturan tindakan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu sebagai wali) untuk mengasingkan, menggadaikan, atau menjual barang-barang tak bergerak (seperti mobil) tanpa kuasa Pengadilan Negeri. Ini adalah inti dari pertanyaan 'apakah saya bisa mengurusnya', karena jawabannya tergantung pada pemenuhan syarat prosedur perwalian dan izin pengadilan yang diatur dalam pasal ini, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur konkret yang harus diikuti wali jika hendak menjual barang tak bergerak, yaitu melampirkan daftar harta kekayaan dan mendapatkan izin Pengadilan Negeri. Pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim untuk mengizinkan pengalihan aset demi kepentingan anak, sehingga sangat relevan substantif dengan pertanyaan tentang cara mengurus aset tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15766, + "completion_tokens": 1283 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3642cf41c71d9360ae33b43254a98145aa8f7216 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_359_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.025, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.052, + "query": 4.331, + "relevance": 21.26, + "total": 111.668 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37519, + "marked_chars": 37627 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37627, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak-anaknya yang masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya dan diberi izin untuk menjual bangunan ruko seluas 21,5 M2 yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Perkara ini bersifat sepihak tanpa adanya pihak tergugat yang membantah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan YARITONO pada tanggal 18 Juni 2003 dan dikaruniai dua orang anak bernama MICHAELLINA BERNESSA YANG dan KEANU YANG.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, YARITONO, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan ruko seluas 21,5 M2 yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya No. 2 C, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon dan saudara-saudara kandung almarhum suami merupakan ahli waris dari harta peninggalan mertua Pemohon yang berupa ruko tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual ruko tersebut karena kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak lagi digunakan sebagai usaha, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari pihak keluarga suami Pemohon maupun saudara-saudara lainnya terhadap rencana penjualan ruko tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan ruko seluas 21,5 M2 yang merupakan harta warisan dari mertua Pemohon, yang juga menjadi bagian harta bersama almarhum suami Pemohon. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari keluarga almarhum suami serta bahwa penjualan diperlukan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon. Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bangunan ruko tersebut, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual sebidang tanah berdiri bangunan ruko seluas 21,5 M2 yang merupakan harta warisan dari mertua Pemohon, yang juga menjadi bagian harta bersama almarhum suami Pemohon. Permohonan ini diajukan karena anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari keluarga almarhum suami serta bahwa penjualan diperlukan untuk kebutuhan hidup dan pendidikan anak, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon. Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual bangunan ruko tersebut, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan YARITONO pada tanggal 18 Juni 2003 dan dikaruniai dua orang anak bernama MICHAELLINA BERNESSA YANG dan KEANU YANG.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, YARITONO, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan ruko seluas 21,5 M2 yang terletak di Jalan Mangga Dua Raya No. 2 C, Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon dan saudara-saudara kandung almarhum suami merupakan ahli waris dari harta peninggalan mertua Pemohon yang berupa ruko tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris bermusyawarah untuk menjual ruko tersebut karena kondisi bangunan yang sudah tua dan tidak lagi digunakan sebagai usaha, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada keberatan dari pihak keluarga suami Pemohon maupun saudara-saudara lainnya terhadap rencana penjualan ruko tersebut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual ruko warisan mertua untuk biaya hidup anak, tapi anak saya masih kecil dan butuh wali, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12080, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah umur) berdasarkan usia dan status perkawinan. Dalam pertanyaan, anak-anak masih kecil dan butuh wali untuk melakukan perbuatan hukum (menjual ruko). Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 330 untuk menetapkan bahwa anak-anak tersebut belum dewasa, sehingga memerlukan wali/orang tua untuk mewakili kepentingan hukum mereka. Ini adalah dasar hukum utama untuk menjawab apakah anak-anak tersebut perlu diwakili oleh wali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16881, + "completion_tokens": 922 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_360_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_360_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..611f4f16581325450a41f5a3cf77167e8decdd7d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_360_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_360_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.646, + "query": 3.302, + "relevance": 38.992, + "total": 138.963 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36504, + "marked_chars": 36603 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36603, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata volunter oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan ijin pengadilan bagi wali untuk menjual harta peninggalan almarhumah istri pemohon yang berupa tanah dan bangunan demi kepentingan ekonomi anak. Pemohon meminta penetapan dirinya sebagai wali dan ijin untuk menjual objek tanah dan bangunan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 22 September 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai satu anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 04 Juli 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] menjadi ahli waris dari almarhumah [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhumah [NAMA_ORANG] berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 84m2 dengan SHM No. 07947 di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] saat permohonan diajukan masih berusia kurang lebih 8 tahun dan dikategorikan anak di bawah umur yang belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekolah, serta pengobatan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari [NAMA_ORANG] dan diberi ijin untuk mewakili anaknya menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur akibat meninggalnya istri pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya adalah ahli waris dari almarhumah istri, yang meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena anaknya belum cakap hukum, pemohon meminta ijin pengadilan untuk mewakili anaknya dalam menjual harta tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak pemohon masih di bawah umur dan pemohon sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan anak, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anaknya yang masih di bawah umur akibat meninggalnya istri pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan anaknya adalah ahli waris dari almarhumah istri, yang meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan. Karena anaknya belum cakap hukum, pemohon meminta ijin pengadilan untuk mewakili anaknya dalam menjual harta tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa anak pemohon masih di bawah umur dan pemohon sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan pemohon sebagai wali dan memberikan ijin untuk menjual tanah dan bangunan tersebut demi kepentingan anak, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 22 September 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai satu anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 04 Juli 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] menjadi ahli waris dari almarhumah [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta peninggalan almarhumah [NAMA_ORANG] berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 84m2 dengan SHM No. 07947 di Kecamatan Kembangan, Kelurahan Meruya Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] saat permohonan diajukan masih berusia kurang lebih 8 tahun dan dikategorikan anak di bawah umur yang belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga berniat menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekolah, serta pengobatan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon ditetapkan sebagai wali dari [NAMA_ORANG] dan diberi ijin untuk mewakili anaknya menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya meninggal, anak saya masih kecil, kami punya tanah, bolehkah saya jual tanah itu untuk biaya hidup anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19313, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perwalian, penjualan harta anak di bawah umur, atau kewenangan orang tua/wali yang menjadi inti pertanyaan dan putusan. Pasal ini hanya dikutip dalam putusan sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d P-8), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengizinkan wali menjual barang tak bergerak (tanah/bangunan) milik anak yang belum dewasa. Isi pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk memberikan ijin penjualan tanah demi kepentingan anak, sebagaimana ditanyakan dalam pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17433, + "completion_tokens": 1115 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_364_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_364_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21322e79aeef1037dd2a94a684db3da3348535fc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_364_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_364_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 107.726, + "query": 7.078, + "relevance": 102.504, + "total": 217.376 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102200, + "marked_chars": 102515 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI ;\nDalam Konpensi\nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDalam Rekonpensi\n-\nMenyatakan gugatan Rekonpensi Tergugat II Konpensi / Penggugat\nRekonpensi tidak dapat diterima ;\nDalam Konpensi dan Rekonpensi;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar\nHalaman 34 dari 36 Halaman, Putusan Nomor 364/Pdt.G/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nRp428.100,00 (Empat ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);\n Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutarno, S.H.,M.H.\ndan Elly Istianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang\nditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor\n364/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 1 September 2023, Putusan tersebut\npada har" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102515, + "frame": "Penggugat [Riris Setio Rini] menggugat Tergugat I [Clarita Wilinanda], Tergugat II [Kristian], dan Tergugat III [Erica Carlin Lawoto] atas dugaan wanprestasi dalam hubungan investasi suntik modal alat kesehatan, dengan tuntutan pembayaran kerugian materiil, bunga, dan biaya perkara. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena dianggap tidak jelas dan kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mentransfer dana investasi kepada para Tergugat untuk kegiatan investasi suntik modal alat kesehatan dengan janji keuntungan 20-30% dalam 1-2 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah menerima pembagian keuntungan beberapa kali sebelum berhenti menerima pembayaran sejak sekitar bulan Desember 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat II sebesar Rp1.984.250.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat III sebesar Rp458.600.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua surat peringatan (somasi) kepada para Tergugat melalui kuasa hukum namun tidak ditanggapi dengan itikad baik.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan tidak mengenal Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III, sehingga menyangkal adanya hubungan hukum atau perjanjian.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan secara tegas kapan perjanjian dimulai dan berakhir serta apa prestasi yang dilanggar.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata yang diajukan oleh [Riris Setio Rini] terhadap [Clarita Wilinanda], [Kristian], dan [Erica Carlin Lawoto]. Penggugat mendalilkan adanya hubungan transaksional investasi suntik modal alat kesehatan di mana ia mentransfer dana kepada para Tergugat dengan janji keuntungan, namun para Tergugat diduga wanprestasi dengan tidak mengembalikan modal pokok dan keuntungan sejak Desember 2021. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil total Rp2.642.850.000,-, bunga moratoir, biaya pengacara, dan penetapan sita jaminan. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang ditolak, serta jawaban pokok yang menyangkal mengenal Penggugat. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, khususnya dalam hal waktu perjanjian dan prestasi yang dilanggar, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan. Gugatan balik Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima sebagai akibat dari penolakan gugatan utama." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan perdata yang diajukan oleh [Riris Setio Rini] terhadap [Clarita Wilinanda], [Kristian], dan [Erica Carlin Lawoto]. Penggugat mendalilkan adanya hubungan transaksional investasi suntik modal alat kesehatan di mana ia mentransfer dana kepada para Tergugat dengan janji keuntungan, namun para Tergugat diduga wanprestasi dengan tidak mengembalikan modal pokok dan keuntungan sejak Desember 2021. Penggugat menuntut pembayaran kerugian materiil total Rp2.642.850.000,-, bunga moratoir, biaya pengacara, dan penetapan sita jaminan. Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi relatif yang ditolak, serta jawaban pokok yang menyangkal mengenal Penggugat. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalil-dalilnya tidak jelas dan kabur, khususnya dalam hal waktu perjanjian dan prestasi yang dilanggar, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan. Gugatan balik Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima sebagai akibat dari penolakan gugatan utama.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mentransfer dana investasi kepada para Tergugat untuk kegiatan investasi suntik modal alat kesehatan dengan janji keuntungan 20-30% dalam 1-2 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah menerima pembagian keuntungan beberapa kali sebelum berhenti menerima pembayaran sejak sekitar bulan Desember 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat I sebesar Rp200.000.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat II sebesar Rp1.984.250.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan transfer modal pokok kepada Tergugat III sebesar Rp458.600.000,- yang belum dikembalikan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan dua surat peringatan (somasi) kepada para Tergugat melalui kuasa hukum namun tidak ditanggapi dengan itikad baik.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mendalilkan tidak mengenal Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat III, sehingga menyangkal adanya hubungan hukum atau perjanjian.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menyebutkan secara tegas kapan perjanjian dimulai dan berakhir serta apa prestasi yang dilanggar.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah transfer uang investasi ke teman dengan janji untung, tapi mereka berhenti bayar dan tidak kembalikan modalnya, apa bisa saya menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10392, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalainya debitur (wanprestasi) yang merupakan inti dari tuntutan Penggugat. Dalam pertimbangan hakim, wanprestasi dikaitkan dengan ketidakpemenuhan prestasi, dan Pasal 1238 menjadi dasar hukum untuk menyatakan seseorang lalai (baik melalui surat peringatan/somasi maupun lewat waktu), yang merupakan unsur kunci dalam gugatan wanprestasi yang didalilkan dalam perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa menuntut pengembalian modal (kerugian materil), dan Pasal 1239 menjadi dasar hukum substantif bagi tuntutan ganti rugi tersebut dalam konteks perikatan untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban mengganti rugi, yaitu ketika debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai atau jika keterlambatan bersifat esensial. Hal ini relevan dengan fakta di mana Penggugat telah melakukan somasi (pernyataan lalai) namun Tergugat tidak mengembalikan uang, sehingga Pasal 1243 menjadi kerangka hukum untuk menuntut kerugian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini secara khusus mengatur penggantian kerugian dan bunga dalam perikatan yang *hanya* berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang (utang uang). Dalam perkara ini, hubungan hukumnya adalah investasi/suntik modal dengan janji keuntungan (perikatan untuk berbuat sesuatu/mengelola investasi), bukan sekadar utang piutang uang biasa. Oleh karena itu, aturan khusus tentang bunga undang-undang tanpa perlu bukti kerugian pada Pasal 1250 tidak menjadi kerangka utama yang diuji atau relevan dengan sifat perikatan investasi yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hakim, Majelis secara eksplisit menguji apakah syarat-syarat Pasal 1320 terpenuhi (khususnya kejelasan pokok persoalan/prestasi) untuk menentukan apakah wanprestasi dapat dikualifikasikan. Meskipun gugatan ditolak karena tidak jelas, Pasal 1320 adalah prinsip hukum yang sungguh-sungguh diuji dan menjadi alasan penolakan gugatan, sehingga memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang validitas tuntutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak). Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar mengapa perjanjian yang sah harus dilaksanakan. Ini adalah prinsip kerangka yang menopang alasan hakim dalam menilai kewajiban Tergugat untuk memenuhi prestasi sesuai kesepakatan investasi, sehingga relevan dengan pertanyaan apakah janji tersebut dapat dituntut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35879, + "completion_tokens": 1703 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_367_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_367_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68dd2b76fe08a7fdab3ed0439b9e353f7b29c27c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_367_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_367_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.718, + "query": 8.069, + "relevance": 43.442, + "total": 146.287 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108505, + "marked_chars": 108838 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenolak Eksepsi dari Terlawan II;\nDalam Pokok Perkara :\n1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;\n3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara sejumlah\nRp.9.535.000,- (Sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Kamis, tanggal : 18 Januari\n2024, oleh kami, Julius Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,\nFlowerry Yulidas, S.H.,M.H. dan D r. Riya Novita\n \n , \n S.H.\n \n ,M.H\n \n ., masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum pada hari :Senin, \n \n tanggal \n \n 29 Januari\n \n \n2024, oleh Julius Panjaitan, S.H.,M.H., Hakim Ketua dengan didampingi\noleh : Flowerry Yulidas, S.H.,M.H., dan Parmatoni, S.H., sebagai Hakim\nHal.37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 367/Pdt.Bth/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 37\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 108838, + "frame": "Ny. Vellisia Friska mengajukan gugatan perlawanan terhadap Irwan Hartono, Wming Untung Hartono, serta Turut Terlawan I hingga IV, dengan inti sengketa mengenai status kepemilikan Unit Apartemen dan Unit Shophouse di Mediterania Garden Residences 2 yang disengketakan sebagai bagian dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono. Pelawan meminta agar perlawanannya dikabulkan, status kepemilikan atas kedua unit tersebut dinyatakan sah atas namanya, dan dinyatakan tidak termasuk dalam budel waris Alm. Budijono Hartono. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini hingga tingkat putusan pokok setelah mediasi gagal.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memisahkan Unit Apartemen dan Unit Shophouse dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil memiliki Unit Apartemen dan Unit Shophose berdasarkan Akta Jual Beli dan Buku Tanah yang diterbitkan langsung oleh PT. Agung Podomoro Land, Tbk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tersebut melanggar asas nebis in idem karena status objek sengketa telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 246/Pdt/2020/PT.DKI telah menyatakan Unit Apartemen dan Unit Shophouse merupakan bagian dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono yang menjadi hak waris para ahli waris.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pelawan atas putusan tersebut.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa status objek sengketa telah jelas dan memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu ditetapkan lagi statusnya dalam perkara perlawanan ini.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Ny. Vellisia Friska mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan dalil bahwa Unit Apartemen dan Unit Shophouse di Mediterania Garden Residences 2 adalah miliknya secara sah dan bukan bagian dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono. Pelawan mendasarkan dalil kepemilikannya pada Akta Jual Beli dan Buku Tanah yang diterbitkan oleh pengembang. Para Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi nebis in idem, menyatakan bahwa status kedua unit tersebut telah diputus dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari harta warisan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Terlawan namun menolak gugatan pokok perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa status objek sengketa telah jelas dan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat disengketakan kembali dalam perkara perlawanan ini. Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah pihak yang tidak benar dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. Vellisia Friska mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan dalil bahwa Unit Apartemen dan Unit Shophouse di Mediterania Garden Residences 2 adalah miliknya secara sah dan bukan bagian dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono. Pelawan mendasarkan dalil kepemilikannya pada Akta Jual Beli dan Buku Tanah yang diterbitkan oleh pengembang. Para Terlawan membantah dengan mengajukan eksepsi nebis in idem, menyatakan bahwa status kedua unit tersebut telah diputus dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari harta warisan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Terlawan namun menolak gugatan pokok perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dengan pertimbangan bahwa status objek sengketa telah jelas dan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat disengketakan kembali dalam perkara perlawanan ini. Majelis Hakim menyatakan Pelawan adalah pihak yang tidak benar dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap untuk memisahkan Unit Apartemen dan Unit Shophouse dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan dalil memiliki Unit Apartemen dan Unit Shophose berdasarkan Akta Jual Beli dan Buku Tanah yang diterbitkan langsung oleh PT. Agung Podomoro Land, Tbk.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perlawanan tersebut melanggar asas nebis in idem karena status objek sengketa telah diputus dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 246/Pdt/2020/PT.DKI telah menyatakan Unit Apartemen dan Unit Shophouse merupakan bagian dari harta peninggalan Alm. Budijono Hartono yang menjadi hak waris para ahli waris.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pelawan atas putusan tersebut.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa status objek sengketa telah jelas dan memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu ditetapkan lagi statusnya dalam perkara perlawanan ini.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya bukti beli apartemen dan ruko dari pengembang, tapi pengadilan bilang itu warisan almarhum dan tidak bisa saya klaim lagi, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8194, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti). Dalam pertimbangan hakim, penolakan perlawanan didasarkan pada kekuatan hukum tetap (inkracht) dari putusan sebelumnya (asas ne bis in idem/res judicata), bukan karena Pelawan gagal membuktikan hak kepemilikannya melalui bukti surat. Pasal ini bersifat prosedural/pembuktian dan bukan dasar substantif penolakan gugatan dalam konteks sengketa status waris yang sudah putus." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat agar suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) atau asas ne bis in idem (soal, tuntutan, alasan, dan pihak harus sama). Pertanyaan awam berkaitan dengan klaim kepemilikan yang ditolak karena pengadilan menganggapnya sudah menjadi bagian warisan yang statusnya telah diputus dalam perkara sebelumnya. Putusan ini secara eksplisit menolak perlawanan karena objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan sebelumnya, yang merupakan penerapan langsung dari prinsip yang diatur dalam Pasal 1917." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36716, + "completion_tokens": 1132 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_368_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_368_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5dfa429706eb6234003bf321b0e14b7c40f14ee7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_368_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,334 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_368_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.132, + "classify": 0.0, + "condense": 396.055, + "read": 195.045, + "query": 15.232, + "relevance": 136.74, + "total": 743.204 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 166840, + "marked_chars": 167326 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat\nditerima;\n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya\nperkara sejumlah Rp. 281.600,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu\nenam ratus rupiah);\n Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 54\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis , tanggal 7 Desember 2023\noleh kami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan,\nS.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti,\ndihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara e" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dan Tergugat Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn (Notaris). Penggugat menggugat Tergugat karena didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 46, Akta Gadai Saham No. 48, Akta Kuasa Jual No. 49, dan Akta Kuasa RUPS No. 50 tertanggal 7 Mei 2019, yang menurut Penggugat digunakan untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2].\n\n[HAL 3-5] Penggugat mendalilkan bahwa pada saat pembuatan akta, ia hanya diminta menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham PT Bukit Nusa Harapan (PT BNH) kepada Bank untuk diperlihatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan untuk penjaminan hutang afiliasi [HAL 3-4]. Penggugat menegaskan bahwa penjaminan saham PT BNH sebagai harta kekayaan Penggugat memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris karena adanya hubungan afiliasi dengan PT Jagakarsa Country Arena, serta Tergugat sebagai Notaris terdaftar OJK seharusnya mengetahui kewajiban prosedur tersebut [HAL 4-5].\n\n[HAL 6-11] Penggugat mengutip Anggaran Dasar Penggugat Pasal 11 ayat 8 yang mewajibkan persetujuan RUPS untuk transaksi benturan kepentingan, serta Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang transaksi afiliasi yang mensyaratkan persetujuan pemegang saham independen [HAL 6-8]. Penggugat juga mengutip UU Jabatan Notaris Pasal 16, 38, 48, dan 84 yang mewajibkan Notaris membacakan akta, menjaga isi akta agar tidak diubah, dan bertanggung jawab atas ganti rugi jika pelanggaran mengakibatkan akta batal atau hanya berkekuatan akta di bawah tangan [HAL 8-10]. Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah isi minuta akta kosong menjadi akta gadai dan kuasa tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT BNH senilai Rp 210 miliar [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Akta Gadai Saham, Akta Kuasa Jual, dan Akta Kuasa RUPS adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan yang sah akibat penipuan/kekhilafan) dan melanggar ketentuan notaris [HAL 12-17]. Penggugat juga menuntut pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan syarat ketentuan Akta Perjanjian Kredit karena tidak pernah menandatangani atau mengetahui isinya secara sah [HAL 19-20].\n\n[HAL 19-24] Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 210.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya saham PT BNH dan ancaman sanksi OJK [HAL 22-23]. Penggugat juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000,- per hari keterlambatan pelaksanaan putusan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 23-24].\n\n[HAL 25-28] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Relatif, karena Akta Gadai Saham memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (2) Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak melibatkan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT BNH; (3) Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas, peraturan OJK yang dikutip telah dicabut, dan rincian kerugian Rp 210 miliar tidak dijelaskan; (4) Error In Persona, karena sengketa adalah antara Penggugat dan Bank, bukan dengan Notaris [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-33] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks perbuatan melawan hukum, menyatakan hubungannya hanya sebagai notaris yang menuangkan kesepakatan Penggugat dan Bank [HAL 29-30]. Tergugat menolak dalil penitipan saham dan penandatanganan minuta akta kosong, menyatakan saham digadaikan sebagai jaminan atas hutang PT Jagakarsa Country Arena sesuai Akta Perjanjian No. 76, dan dokumen ditandatangani dalam keadaan lengkap, dibacakan, serta diketahui oleh pihak Bank dan kuasa hukum Penggugat [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-38] Tergugat menolak dalil kebutuhan persetujuan RUPS/Dewan Komisaris, menyatakan nilai saham yang digadaikan (Rp 105 miliar) hanya sekitar 2,6% dari total aset Penggugat (Rp 4,1 triliun), sehingga di bawah ambang batas 20% yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar [HAL 35-37]. Tergugat juga menyatakan tidak ada transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan RUPS independen, dan tidak ada perubahan minuta akta oleh Tergugat setelah penandatanganan [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-44] Tergugat menegaskan akta-akta tersebut sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, serta ditandatangani tanpa paksaan [HAL 40-42]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian kerugian yang jelas dan kerugian timbul dari kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban kepada Bank, bukan kesalahan Tergugat [HAL 42-43]. Tergugat juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta, mengutip yurisprudensi yang melarang dwangsom untuk eksekusi pembayaran uang [HAL 43-44]. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 33832, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dan Tergugat Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn (Notaris). Penggugat menggugat Tergugat karena didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 46, Akta Gadai Saham No. 48, Akta Kuasa Jual No. 49, dan Akta Kuasa RUPS No. 50 tertanggal 7 Mei 2019, yang menurut Penggugat digunakan untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2].\n\n[HAL 3-5] Penggugat mendalilkan bahwa pada saat pembuatan akta, ia hanya diminta menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham PT Bukit Nusa Harapan (PT BNH) kepada Bank untuk diperlihatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan untuk penjaminan hutang afiliasi [HAL 3-4]. Penggugat menegaskan bahwa penjaminan saham PT BNH sebagai harta kekayaan Penggugat memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris karena adanya hubungan afiliasi dengan PT Jagakarsa Country Arena, serta Tergugat sebagai Notaris terdaftar OJK seharusnya mengetahui kewajiban prosedur tersebut [HAL 4-5].\n\n[HAL 6-11] Penggugat mengutip Anggaran Dasar Penggugat Pasal 11 ayat 8 yang mewajibkan persetujuan RUPS untuk transaksi benturan kepentingan, serta Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang transaksi afiliasi yang mensyaratkan persetujuan pemegang saham independen [HAL 6-8]. Penggugat juga mengutip UU Jabatan Notaris Pasal 16, 38, 48, dan 84 yang mewajibkan Notaris membacakan akta, menjaga isi akta agar tidak diubah, dan bertanggung jawab atas ganti rugi jika pelanggaran mengakibatkan akta batal atau hanya berkekuatan akta di bawah tangan [HAL 8-10]. Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah isi minuta akta kosong menjadi akta gadai dan kuasa tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT BNH senilai Rp 210 miliar [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Akta Gadai Saham, Akta Kuasa Jual, dan Akta Kuasa RUPS adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan yang sah akibat penipuan/kekhilafan) dan melanggar ketentuan notaris [HAL 12-17]. Penggugat juga menuntut pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan syarat ketentuan Akta Perjanjian Kredit karena tidak pernah menandatangani atau mengetahui isinya secara sah [HAL 19-20].\n\n[HAL 19-24] Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 210.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya saham PT BNH dan ancaman sanksi OJK [HAL 22-23]. Penggugat juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000,- per hari keterlambatan pelaksanaan putusan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 23-24].\n\n[HAL 25-28] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Relatif, karena Akta Gadai Saham memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (2) Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak melibatkan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT BNH; (3) Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas, peraturan OJK yang dikutip telah dicabut, dan rincian kerugian Rp 210 miliar tidak dijelaskan; (4) Error In Persona, karena sengketa adalah antara Penggugat dan Bank, bukan dengan Notaris [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-33] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks perbuatan melawan hukum, menyatakan hubungannya hanya sebagai notaris yang menuangkan kesepakatan Penggugat dan Bank [HAL 29-30]. Tergugat menolak dalil penitipan saham dan penandatanganan minuta akta kosong, menyatakan saham digadaikan sebagai jaminan atas hutang PT Jagakarsa Country Arena sesuai Akta Perjanjian No. 76, dan dokumen ditandatangani dalam keadaan lengkap, dibacakan, serta diketahui oleh pihak Bank dan kuasa hukum Penggugat [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-38] Tergugat menolak dalil kebutuhan persetujuan RUPS/Dewan Komisaris, menyatakan nilai saham yang digadaikan (Rp 105 miliar) hanya sekitar 2,6% dari total aset Penggugat (Rp 4,1 triliun), sehingga di bawah ambang batas 20% yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar [HAL 35-37]. Tergugat juga menyatakan tidak ada transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan RUPS independen, dan tidak ada perubahan minuta akta oleh Tergugat setelah penandatanganan [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-44] Tergugat menegaskan akta-akta tersebut sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, serta ditandatangani tanpa paksaan [HAL 40-42]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian kerugian yang jelas dan kerugian timbul dari kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban kepada Bank, bukan kesalahan Tergugat [HAL 42-43]. Tergugat juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta, mengutip yurisprudensi yang melarang dwangsom untuk eksekusi pembayaran uang [HAL 43-44]. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-51] Para pihak telah mengajukan replik dan duplik serta bukti-bukti surat masing-masing; Penggugat tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat. Majelis Hakim merangkum pokok sengketa: Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah minuta akta kosong menjadi akta gadai, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT BNH senilai Rp 105 miliar (105.000 lembar saham) [HAL 49-50]. Penggugat meminta pembatalan akta-akta tersebut dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 50-51]. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, kurang pihak, obscuur libel, dan error in persona [HAL 51].\n\n[HAL 52-54] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dan error in persona karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian, yaitu PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT Bukit Nusa Harapan (PT BNH) [HAL 52-53]. Hakim berargumen bahwa fungsi Tergugat hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Perjanjian yang menuangkan kesepakatan antara Penggugat dan Bank, sehingga pembatalan akta memerlukan keterlibatan para pihak perjanjian tersebut sesuai Pasal 1340 KUHPerdata dan yurisprudensi [HAL 53-54]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 54].\n\n[HAL 54-55] AMAR PUTUSAN:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.600,00.\nPutusan diucapkan pada 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 54-55]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 368/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat PT Bukit Uluwatu Villa Tbk dan Tergugat Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn (Notaris). Penggugat menggugat Tergugat karena didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit No. 46, Akta Gadai Saham No. 48, Akta Kuasa Jual No. 49, dan Akta Kuasa RUPS No. 50 tertanggal 7 Mei 2019, yang menurut Penggugat digunakan untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada PT Bank Artha Graha Internasional Tbk tanpa persetujuan Penggugat [HAL 2].\n\n[HAL 3-5] Penggugat mendalilkan bahwa pada saat pembuatan akta, ia hanya diminta menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham PT Bukit Nusa Harapan (PT BNH) kepada Bank untuk diperlihatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan untuk penjaminan hutang afiliasi [HAL 3-4]. Penggugat menegaskan bahwa penjaminan saham PT BNH sebagai harta kekayaan Penggugat memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Dewan Komisaris karena adanya hubungan afiliasi dengan PT Jagakarsa Country Arena, serta Tergugat sebagai Notaris terdaftar OJK seharusnya mengetahui kewajiban prosedur tersebut [HAL 4-5].\n\n[HAL 6-11] Penggugat mengutip Anggaran Dasar Penggugat Pasal 11 ayat 8 yang mewajibkan persetujuan RUPS untuk transaksi benturan kepentingan, serta Peraturan OJK Nomor IX.E.1 tentang transaksi afiliasi yang mensyaratkan persetujuan pemegang saham independen [HAL 6-8]. Penggugat juga mengutip UU Jabatan Notaris Pasal 16, 38, 48, dan 84 yang mewajibkan Notaris membacakan akta, menjaga isi akta agar tidak diubah, dan bertanggung jawab atas ganti rugi jika pelanggaran mengakibatkan akta batal atau hanya berkekuatan akta di bawah tangan [HAL 8-10]. Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah isi minuta akta kosong menjadi akta gadai dan kuasa tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT BNH senilai Rp 210 miliar [HAL 10-11].\n\n[HAL 12-18] Penggugat menuntut pernyataan bahwa Akta Gadai Saham, Akta Kuasa Jual, dan Akta Kuasa RUPS adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata (tidak ada kesepakatan yang sah akibat penipuan/kekhilafan) dan melanggar ketentuan notaris [HAL 12-17]. Penggugat juga menuntut pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan syarat ketentuan Akta Perjanjian Kredit karena tidak pernah menandatangani atau mengetahui isinya secara sah [HAL 19-20].\n\n[HAL 19-24] Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 210.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya saham PT BNH dan ancaman sanksi OJK [HAL 22-23]. Penggugat juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp 10.000.000,- per hari keterlambatan pelaksanaan putusan dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 23-24].\n\n[HAL 25-28] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Relatif, karena Akta Gadai Saham memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; (2) Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), karena tidak melibatkan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT BNH; (3) Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), karena dalil perbuatan melawan hukum tidak jelas, peraturan OJK yang dikutip telah dicabut, dan rincian kerugian Rp 210 miliar tidak dijelaskan; (4) Error In Persona, karena sengketa adalah antara Penggugat dan Bank, bukan dengan Notaris [HAL 25-28].\n\n[HAL 29-33] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak hubungan hukum langsung dengan Penggugat dalam konteks perbuatan melawan hukum, menyatakan hubungannya hanya sebagai notaris yang menuangkan kesepakatan Penggugat dan Bank [HAL 29-30]. Tergugat menolak dalil penitipan saham dan penandatanganan minuta akta kosong, menyatakan saham digadaikan sebagai jaminan atas hutang PT Jagakarsa Country Arena sesuai Akta Perjanjian No. 76, dan dokumen ditandatangani dalam keadaan lengkap, dibacakan, serta diketahui oleh pihak Bank dan kuasa hukum Penggugat [HAL 30-33].\n\n[HAL 34-38] Tergugat menolak dalil kebutuhan persetujuan RUPS/Dewan Komisaris, menyatakan nilai saham yang digadaikan (Rp 105 miliar) hanya sekitar 2,6% dari total aset Penggugat (Rp 4,1 triliun), sehingga di bawah ambang batas 20% yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar [HAL 35-37]. Tergugat juga menyatakan tidak ada transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang memerlukan persetujuan RUPS independen, dan tidak ada perubahan minuta akta oleh Tergugat setelah penandatanganan [HAL 35-38].\n\n[HAL 39-44] Tergugat menegaskan akta-akta tersebut sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata karena memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab yang halal, serta ditandatangani tanpa paksaan [HAL 40-42]. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian kerugian yang jelas dan kerugian timbul dari kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban kepada Bank, bukan kesalahan Tergugat [HAL 42-43]. Tergugat juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta, mengutip yurisprudensi yang melarang dwangsom untuk eksekusi pembayaran uang [HAL 43-44]. Tergugat memohon eksepsi diterima dan gugatan ditolak [HAL 44-45].\n\n[HAL 45-51] Para pihak telah mengajukan replik dan duplik serta bukti-bukti surat masing-masing; Penggugat tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat. Majelis Hakim merangkum pokok sengketa: Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah minuta akta kosong menjadi akta gadai, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT BNH senilai Rp 105 miliar (105.000 lembar saham) [HAL 49-50]. Penggugat meminta pembatalan akta-akta tersebut dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 50-51]. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, kurang pihak, obscuur libel, dan error in persona [HAL 51].\n\n[HAL 52-54] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif berdasarkan putusan sela sebelumnya. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dan error in persona karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian, yaitu PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT Bukit Nusa Harapan (PT BNH) [HAL 52-53]. Hakim berargumen bahwa fungsi Tergugat hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Perjanjian yang menuangkan kesepakatan antara Penggugat dan Bank, sehingga pembatalan akta memerlukan keterlibatan para pihak perjanjian tersebut sesuai Pasal 1340 KUHPerdata dan yurisprudensi [HAL 53-54]. Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 54].\n\n[HAL 54-55] AMAR PUTUSAN:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.600,00.\nPutusan diucapkan pada 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim PN Jakarta Barat [HAL 54-55]." + }, + "read": { + "input_chars": 7042, + "frame": "PT Bukit Uluwatu Villa Tbk menggugat Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn (Notaris) karena didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta-akta yang digunakan untuk menjamin hutang afiliasi tanpa persetujuan. Penggugat meminta pernyataan bahwa akta-akta tersebut batal demi hukum, pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan perjanjian kredit, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 210 miliar. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengabulkan eksepsi kurang pihak dan error in persona.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah minuta akta kosong menjadi akta gadai saham, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan ia hanya diminta menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham kepada Bank untuk diperlihatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk penjaminan hutang afiliasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penjaminan saham PT Bukit Nusa Harapan sebagai harta kekayaan Penggugat memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris karena adanya hubungan afiliasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah isi minuta akta kosong menjadi akta gadai dan kuasa tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT Bukit Nusa Harapan senilai Rp 210 miliar.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa Akta Gadai Saham, Akta Kuasa Jual, dan Akta Kuasa RUPS adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan melanggar ketentuan notaris.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan syarat ketentuan Akta Perjanjian Kredit karena tidak pernah menandatangani atau mengetahui isinya secara sah.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 210.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya saham PT Bukit Nusa Harapan.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT Bukit Nusa Harapan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi error in persona karena sengketa adalah antara Penggugat dan Bank, bukan dengan Notaris.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil penitipan saham dan penandatanganan minuta akta kosong, menyatakan saham digadaikan sebagai jaminan atas hutang PT Jagakarsa Country Arena sesuai Akta Perjanjian No. 76.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil kebutuhan persetujuan RUPS/Dewan Komisaris, menyatakan nilai saham yang digadaikan hanya sekitar 2,6% dari total aset Penggugat sehingga di bawah ambang batas 20% yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian kerugian yang jelas dan kerugian timbul dari kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban kepada Bank, bukan kesalahan Tergugat.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dan error in persona karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengabulkan eksepsi kurang pihak dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Bukit Uluwatu Villa Tbk menggugat Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn (Notaris) dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta-akta yang digunakan untuk menjamin hutang afiliasi tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia hanya menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun akta tersebut diubah menjadi akta gadai saham, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha. Penggugat menuntut pembatalan akta-akta tersebut, pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan perjanjian kredit, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 210 miliar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan dokumen ditandatangani dalam keadaan lengkap dan sah, serta mengajukan eksepsi kurang pihak dan error in persona karena tidak melibatkan bank dan perusahaan afiliasi sebagai pihak dalam perjanjian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dan error in persona dengan alasan bahwa fungsi Tergugat hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Perjanjian yang menuangkan kesepakatan antara Penggugat dan Bank, sehingga pembatalan akta memerlukan keterlibatan para pihak perjanjian tersebut. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Bukit Uluwatu Villa Tbk menggugat Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn (Notaris) dengan dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta-akta yang digunakan untuk menjamin hutang afiliasi tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa ia hanya menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham kepada Otoritas Jasa Keuangan, namun akta tersebut diubah menjadi akta gadai saham, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha. Penggugat menuntut pembatalan akta-akta tersebut, pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan perjanjian kredit, serta ganti rugi materiil sebesar Rp 210 miliar. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan dokumen ditandatangani dalam keadaan lengkap dan sah, serta mengajukan eksepsi kurang pihak dan error in persona karena tidak melibatkan bank dan perusahaan afiliasi sebagai pihak dalam perjanjian. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dan error in persona dengan alasan bahwa fungsi Tergugat hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Perjanjian yang menuangkan kesepakatan antara Penggugat dan Bank, sehingga pembatalan akta memerlukan keterlibatan para pihak perjanjian tersebut. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah minuta akta kosong menjadi akta gadai saham, kuasa jual, dan kuasa RUPS untuk menjamin hutang PT Jagakarsa Country Arena kepada Bank Artha Graha tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan ia hanya diminta menandatangani minuta akta kosong untuk keperluan penitipan saham kepada Bank untuk diperlihatkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, bukan untuk penjaminan hutang afiliasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penjaminan saham PT Bukit Nusa Harapan sebagai harta kekayaan Penggugat memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris karena adanya hubungan afiliasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat mengubah isi minuta akta kosong menjadi akta gadai dan kuasa tanpa persetujuan, menyebabkan Penggugat kehilangan saham PT Bukit Nusa Harapan senilai Rp 210 miliar.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa Akta Gadai Saham, Akta Kuasa Jual, dan Akta Kuasa RUPS adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan melanggar ketentuan notaris.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa ia tidak terikat dengan syarat ketentuan Akta Perjanjian Kredit karena tidak pernah menandatangani atau mengetahui isinya secara sah.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 210.000.000.000,- akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan hilangnya saham PT Bukit Nusa Harapan.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT Jagakarsa Country Arena, dan PT Bukit Nusa Harapan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi error in persona karena sengketa adalah antara Penggugat dan Bank, bukan dengan Notaris.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil penitipan saham dan penandatanganan minuta akta kosong, menyatakan saham digadaikan sebagai jaminan atas hutang PT Jagakarsa Country Arena sesuai Akta Perjanjian No. 76.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak dalil kebutuhan persetujuan RUPS/Dewan Komisaris, menyatakan nilai saham yang digadaikan hanya sekitar 2,6% dari total aset Penggugat sehingga di bawah ambang batas 20% yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan ganti rugi karena tidak disertai perincian kerugian yang jelas dan kerugian timbul dari kelalaian Penggugat memenuhi kewajiban kepada Bank, bukan kesalahan Tergugat.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dan error in persona karena gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan hukum langsung dalam perjanjian.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengabulkan eksepsi kurang pihak dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya cuma mau titip tanda tangan dokumen kosong buat perlihatkan ke OJK, tapi kenapa malah jadi akta gadai saham buat hutang orang lain tanpa izin saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16857, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1449 KUHPerdata", + "Pasal 1452 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1449: Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah suatu persetujuan (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Pertanyaan awam menyangkut keabsahan persetujuan ('izin saya') yang diperoleh tanpa sepengetahuan pemilik saham, sehingga syarat 'kesepakatan' dan 'itikad baik' dalam pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah akta gadai tersebut sah atau batal demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan persetujuan tidak mempunyai kekuatan jika diperoleh dengan penipuan. Fakta bahwa Notaris mengubah isi minuta akta tanpa persetujuan Penggugat untuk dijadikan dasar akta gadai merupakan bentuk penipuan atau kekhilafan yang langsung menjawab pertanyaan tentang mengapa dokumen berubah fungsi tanpa izin." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kecakapan membuat perikatan (kapasitas subjek hukum). Pertanyaan fokus pada substansi persetujuan dan tindakan Notaris, bukan pada kapasitas hukum Penggugat sebagai orang dewasa/warga negara. Tidak ada indikasi sengketa mengenai kecakapan Penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur keabsahan sebab perjanjian. Meskipun berkaitan dengan keabsahan, fokus pertanyaan adalah pada proses pembentukan kehendak (izin/tanda tangan) yang cacat, bukan pada alasan atau tujuan (sebab) dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 lebih spesifik menangani cacat kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan mengikat para pihak. Pertanyaan menyoroti pelanggaran itikad baik oleh Notaris yang mengubah isi dokumen. Prinsip itikad baik adalah kerangka utama untuk menilai perbuatan Notaris yang 'sewenang-wenang' tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan hanya mengikat pihak yang membuatnya. Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip untuk mengevaluasi apakah Penggugat yang tidak menandatangani atau tidak mengetahui isi akta gadai tersebut terikat oleh perjanjian tersebut. Ini relevan dengan pertanyaan 'tanpa izin saya'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Pertanyaan awam secara implisit menanyakan dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan akibat tindakan Notaris yang merugikan. Penggugat secara eksplisit mendalilkan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini dalam gugatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memperluas tanggung jawab atas kelalaian atau kesembronoan. Tindakan Notaris mengubah minuta akta dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian atau kesembronoan profesional yang menyebabkan kerugian. Pasal ini relevan sebagai dasar pertanggungjawaban Notaris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur akibat hukum dari paksaan, penyesatan, atau penipuan, yaitu timbulnya tuntutan untuk membatalkan perikatan. Ini langsung menjawab pertanyaan 'kenapa malah jadi akta gadai... tanpa izin', karena pasal ini memberikan alat hukum (tuntutan pembatalan) untuk situasi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat pembatalan perikatan akibat penipuan/paksaan, yaitu pemulihan keadaan seperti semula. Ini relevan dengan petitum Penggugat yang meminta pembatalan akta gadai agar sahamnya kembali utuh (tidak hilang)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penanggungan (borg/toegar). Sengketa ini bukan mengenai siapa yang menjamin hutang, melainkan mengenai keabsahan dokumen gadai saham dan perbuatan Notaris. Tidak ada unsur penanggungan yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Meskipun akta Notaris adalah akta otentik, pertanyaan awam menyangkut substansi keabsahan persetujuan di balik akta tersebut, bukan bentuk formalitas pembuatannya. Pasal ini bersifat prosedural/formal dan tidak menjawab inti sengketa tentang 'izin' dan 'penipuan'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1449 KUHPerdata", + "Pasal 1452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 58194, + "completion_tokens": 5979 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e0daa4101cf607b5ddb22a5646a2f7deeed8ce4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,299 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.151, + "classify": 0.0, + "condense": 243.604, + "read": 170.874, + "query": 5.362, + "relevance": 166.332, + "total": 586.323 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 197648, + "marked_chars": 198170 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Konpensi;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard/N.O.);\n-\nMenghukum Penggugat Konpensi membayar biaya perkara yang\ntimbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah\nRp.936.000 ,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);\nDalam Rekonpensi;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima\n(niet ontvankelijke verklaard/N.O.);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022,\nHalaman 58 dari 59 halaman,Putusan No.369/PDT.G/2022/PN-Jkt-Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 58\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\noleh kami, Muhammad Irfan,S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H., dan Sutarno ,S.H.M.Hum., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum\npada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dida" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134984, + "summary": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Dr. Benny Djaja, Notaris), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin (mantan istri Penggugat). Penggugat dalil bahwa Akta Wasiat tersebut batal demi hukum karena melanggar Pasal 913 KUHPerdata tentang bagian mutlak (*legitime portie*) anak pertama, Christopher Benjiro Angkawidjaja, yang dihilangkan sebagai ahli waris golongan I, serta didalilkan adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena Alm. Bong Siat Yin saat itu sakit kanker stadium 4, dan Tergugat I serta II melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan lalai dan itikad buruk menguasai harta warisan yang nilainya didalilkan Rp 15 miliar. Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur (harus ke Majelis Pengawas Notaris), obscuur libel, dan kurang pihak, serta dalam pokok perkara menegaskan bahwa ia hanya mencatat kehendak pewaris yang telah diberi penjelasan tentang *legitime portie*, dan pembatalan akta notaris oleh PN tidak tepat. Tergugat II membantah dengan eksepsi legal standing Penggugat, salah alamat (*error in persona*), dan obscuur libel, serta dalam pokok perkara menjelaskan kronologi hidup bersama dengan Alm. Bong Siat Yin, bahwa ia hanya ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa, dan pelaksanaan wasiat belum bisa dilakukan karena menunggu surat keterangan ahli waris resmi dari Notaris/Pengadilan serta verifikasi data perceraian, sehingga ia tidak beritikad buruk." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 64686, + "summary": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Notaris Dr. Benny Djaja), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin, dengan dalilan pembatalan karena melanggar Pasal 913 KUHPerdata (bagian mutlak anak Christopher Benjiro Angkawidjaja), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akibat sakit kanker stadium 4, serta perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atas penguasaan harta warisan senilai Rp 15 miliar. Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta menegaskan bahwa ia hanya mencatat kehendak pewaris yang telah diberi penjelasan tentang *legitime portie*. Tergugat II membantah dengan eksepsi legal standing, salah alamat (*error in persona*), dan obscur libel, serta dalam pokok perkara menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa, namun pelaksanaan tertunda karena menunggu surat keterangan ahli waris resmi dan verifikasi data perceraian, sehingga tidak beritikad buruk [HAL 40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak beritikad baik atau menguasai harta secara semena-mena, dengan alasan bahwa pelaksanaan wasiat memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris/penetapan dari Pengadilan, surat keterangan perceraian, dan akta kelahiran Christopher Benjiro Angkawidjaja yang belum lengkap; Tergugat II juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Christopher, telah berusaha mencarinya melalui media sosial namun gagal, serta telah mendapatkan keterangan perceraian dari Dinas Kependudukan pada 25 April 2020 dan keterangan kelahiran Wilson Orlando pada 14 April 2022, namun gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat II dapat menyelesaikan proses penetapan ahli waris [HAL 41]. Tergugat II menolak tegas dalil penyalahgunaan keadaan dan pemufakatan jahat antara Tergugat I dan II, dengan menegaskan bahwa Akta Wasiat Nomor 23 adalah akta otentik yang berisi kehendak sendiri dari Alm. Bong Siat Yin yang datang dalam keadaan sehat dan sadar, berbeda dengan putusan MA No. 3641.K/Pdt/2001 yang melibatkan pihak dalam tahanan; Tergugat II juga tidak mengetahui detail harta warisan anak Wilson Orlando, membuktikan bahwa isi wasiat berasal dari pewaris, dan tuduhan fitnah tersebut ditolak [HAL 42-43]. Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, sebab akibat, dan kerugian; kerugian materiil Rp 15 miliar dan immateriil Rp 20 miliar didalilkan tidak relevan dan mengada-ada, karena Tergugat II hanya ditunjuk sebagai pelaksana wasiat tanpa mendapatkan bagian harta, dan tidak mengetahui letak fisik tanah di Sukamulya dan Bangka Belitung, sementara rumah di Citra Garden II dikuasai Wilson Orlando dan surat sertifikatnya di bank sebagai jaminan KPR [HAL 44-45]. Tergugat II menegaskan bahwa ia telah berusaha mencari alat bukti perceraian dan keberadaan Christopher, serta berencana mengundang Christopher melalui media massa untuk membuat surat keterangan ahli waris, namun gugatan Penggugat diajukan lebih dulu sehingga pelaksanaan wasiat ditunda hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap [HAL 46-47]. Penggugat juga memohon penetapan pihak lain (ibu dan adik Alm. Bong Siat Yin) untuk mengelola harta dan sita jaminan atas tiga objek harta, yang ditolak Tergugat II karena para pihak tersebut bukan pihak dalam perkara, gugatan bersifat perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi tidak dapat dialihkan, dan kekhawatiran sita dianggap mengada-ada [HAL 47-48]. Dalam Rekonvensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil bahwa ia hidup bersama Alm. Bong Siat Yin tahun 2016-2021, melahirkan Marvel Fredryco Bong, serta mengasuh dan membiayai kehidupan Alm. Bong Siat Yin, Wilson Orlando, dan Marvel, termasuk biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp 3,5 miliar. Isi Akta Wasiat Nomor 23 menegaskan Wilson Orlando mewarisi tanah di Sukamulya, tanah di Bangka, dan rumah di Citra Garden II; Christopher Benjiro Angkawidjaja tidak mendapat bagian karena telah diasuh mantan suami; Marvel Fredryco Bong mewarisi bagian CV Sahabat Sukses dan mobil Pajero, serta dititipkan pengasuhan kepada Tergugat II sebagai pelaksana wasiat [HAL 49-51]. Tergugat II sebagai pelaksana wasiat belum dapat melaksanakan pembagian harta karena memerlukan Surat Keterangan dari Kemenkumham (yang telah diperoleh pada 26 Oktober 2021 bahwa hanya ada satu akta wasiat), surat keterangan perceraian (diperoleh dari Disdukcapil Jakarta Pusat pada 25 April 2022 bahwa perceraian terjadi 28 Februari 2014), dan surat keterangan ahli waris yang memerlukan kehadiran Christopher Benjiro Angkawidjaja yang belum ditemukan [HAL 52-54]. Tergugat II memohon penetapan Christopher, Wilson, dan Marvel sebagai ahli waris, penetapan ia sebagai pengasuh Marvel dan pelaksana wasiat untuk menguasai harta Wilson dan Marvel hingga umur 21 tahun, serta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) [HAL 55-56]. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 369/PDT.G/2022/PN.Jkt.Brt menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan, serta pencabutan gugatan ditolak oleh Tergugat [HAL 57-58]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis karena gugatan konvensi yang mendasarinya tidak diterima [HAL 58]. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000,-, dengan total biaya perkara yang timbul sebesar Rp 4.590.000,- [HAL 59]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Notaris Dr. Benny Djaja), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin, dengan dalilan pembatalan karena melanggar Pasal 913 KUHPerdata (bagian mutlak anak Christopher Benjiro Angkawidjaja), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akibat sakit kanker stadium 4, serta perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atas penguasaan harta warisan senilai Rp 15 miliar. Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta menegaskan bahwa ia hanya mencatat kehendak pewaris yang telah diberi penjelasan tentang *legitime portie*. Tergugat II membantah dengan eksepsi legal standing, salah alamat (*error in persona*), dan obscur libel, serta dalam pokok perkara menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa, namun pelaksanaan tertunda karena menunggu surat keterangan ahli waris resmi dan verifikasi data perceraian, sehingga tidak beritikad buruk [HAL 40]. Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak beritikad baik atau menguasai harta secara semena-mena, dengan alasan bahwa pelaksanaan wasiat memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris/penetapan dari Pengadilan, surat keterangan perceraian, dan akta kelahiran Christopher Benjiro Angkawidjaja yang belum lengkap; Tergugat II juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Christopher, telah berusaha mencarinya melalui media sosial namun gagal, serta telah mendapatkan keterangan perceraian dari Dinas Kependudukan pada 25 April 2020 dan keterangan kelahiran Wilson Orlando pada 14 April 2022, namun gugatan Penggugat diajukan sebelum Tergugat II dapat menyelesaikan proses penetapan ahli waris [HAL 41]. Tergugat II menolak tegas dalil penyalahgunaan keadaan dan pemufakatan jahat antara Tergugat I dan II, dengan menegaskan bahwa Akta Wasiat Nomor 23 adalah akta otentik yang berisi kehendak sendiri dari Alm. Bong Siat Yin yang datang dalam keadaan sehat dan sadar, berbeda dengan putusan MA No. 3641.K/Pdt/2001 yang melibatkan pihak dalam tahanan; Tergugat II juga tidak mengetahui detail harta warisan anak Wilson Orlando, membuktikan bahwa isi wasiat berasal dari pewaris, dan tuduhan fitnah tersebut ditolak [HAL 42-43]. Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena tidak memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, sebab akibat, dan kerugian; kerugian materiil Rp 15 miliar dan immateriil Rp 20 miliar didalilkan tidak relevan dan mengada-ada, karena Tergugat II hanya ditunjuk sebagai pelaksana wasiat tanpa mendapatkan bagian harta, dan tidak mengetahui letak fisik tanah di Sukamulya dan Bangka Belitung, sementara rumah di Citra Garden II dikuasai Wilson Orlando dan surat sertifikatnya di bank sebagai jaminan KPR [HAL 44-45]. Tergugat II menegaskan bahwa ia telah berusaha mencari alat bukti perceraian dan keberadaan Christopher, serta berencana mengundang Christopher melalui media massa untuk membuat surat keterangan ahli waris, namun gugatan Penggugat diajukan lebih dulu sehingga pelaksanaan wasiat ditunda hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap [HAL 46-47]. Penggugat juga memohon penetapan pihak lain (ibu dan adik Alm. Bong Siat Yin) untuk mengelola harta dan sita jaminan atas tiga objek harta, yang ditolak Tergugat II karena para pihak tersebut bukan pihak dalam perkara, gugatan bersifat perbuatan melawan hukum sehingga ganti rugi tidak dapat dialihkan, dan kekhawatiran sita dianggap mengada-ada [HAL 47-48]. Dalam Rekonvensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil bahwa ia hidup bersama Alm. Bong Siat Yin tahun 2016-2021, melahirkan Marvel Fredryco Bong, serta mengasuh dan membiayai kehidupan Alm. Bong Siat Yin, Wilson Orlando, dan Marvel, termasuk biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp 3,5 miliar. Isi Akta Wasiat Nomor 23 menegaskan Wilson Orlando mewarisi tanah di Sukamulya, tanah di Bangka, dan rumah di Citra Garden II; Christopher Benjiro Angkawidjaja tidak mendapat bagian karena telah diasuh mantan suami; Marvel Fredryco Bong mewarisi bagian CV Sahabat Sukses dan mobil Pajero, serta dititipkan pengasuhan kepada Tergugat II sebagai pelaksana wasiat [HAL 49-51]. Tergugat II sebagai pelaksana wasiat belum dapat melaksanakan pembagian harta karena memerlukan Surat Keterangan dari Kemenkumham (yang telah diperoleh pada 26 Oktober 2021 bahwa hanya ada satu akta wasiat), surat keterangan perceraian (diperoleh dari Disdukcapil Jakarta Pusat pada 25 April 2022 bahwa perceraian terjadi 28 Februari 2014), dan surat keterangan ahli waris yang memerlukan kehadiran Christopher Benjiro Angkawidjaja yang belum ditemukan [HAL 52-54]. Tergugat II memohon penetapan Christopher, Wilson, dan Marvel sebagai ahli waris, penetapan ia sebagai pengasuh Marvel dan pelaksana wasiat untuk menguasai harta Wilson dan Marvel hingga umur 21 tahun, serta putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) [HAL 55-56]. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 369/PDT.G/2022/PN.Jkt.Brt menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan, serta pencabutan gugatan ditolak oleh Tergugat [HAL 57-58]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis karena gugatan konvensi yang mendasarinya tidak diterima [HAL 58]. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 936.000,-, dengan total biaya perkara yang timbul sebesar Rp 4.590.000,- [HAL 59]." + }, + "read": { + "input_chars": 5700, + "frame": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Notaris Dr. Benny Djaja), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin. Gugatan ini menuntut pembatalan wasiat karena dianggap melanggar bagian mutlak anak, penyalahgunaan keadaan akibat sakit kanker, serta perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pembatalan wasiat karena melanggar bagian mutlak anak, penyalahgunaan keadaan akibat sakit kanker stadium 4, dan perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan senilai Rp 15 miliar.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta menegaskan ia hanya mencatat kehendak pewaris yang telah diberi penjelasan tentang bagian mutlak.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi legal standing, salah alamat, dan obscur libel, serta menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan wasiat tertunda karena menunggu surat keterangan ahli waris resmi dan verifikasi data perceraian yang belum lengkap.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak beritikad baik atau menguasai harta secara semena-mena, dengan alasan bahwa pelaksanaan wasiat memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris, surat keterangan perceraian, dan akta kelahiran yang belum lengkap.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Christopher, telah berusaha mencarinya melalui media sosial namun gagal, serta telah mendapatkan keterangan perceraian dan keterangan kelahiran namun gugatan diajukan sebelum proses penetapan ahli waris selesai.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil penyalahgunaan keadaan dan pemufakatan jahat, dengan menegaskan Akta Wasiat Nomor 23 adalah akta otentik yang berisi kehendak sendiri dari pewaris yang datang dalam keadaan sehat dan sadar.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, sebab akibat, dan kerugian, serta menyatakan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan tidak relevan.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menegaskan bahwa ia telah berusaha mencari alat bukti perceraian dan keberadaan Christopher, serta berencana mengundang Christopher melalui media massa untuk membuat surat keterangan ahli waris.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan pihak lain untuk mengelola harta dan sita jaminan atas tiga objek harta, yang ditolak Tergugat II karena para pihak tersebut bukan pihak dalam perkara.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam Rekonvensi, Tergugat II dalil bahwa ia hidup bersama Alm. Bong Siat Yin, melahirkan Marvel Fredryco Bong, serta mengasuh dan membiayai kehidupan mereka termasuk biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp 3,5 miliar.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Isi Akta Wasiat Nomor 23 menegaskan Wilson Orlando mewarisi tanah di Sukamulya, tanah di Bangka, dan rumah di Citra Garden II; Christopher Benjiro Angkawidjaja tidak mendapat bagian karena telah diasuh mantan suami; Marvel Fredryco Bong mewarisi bagian CV Sahabat Sukses dan mobil Pajero.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II sebagai pelaksana wasiat belum dapat melaksanakan pembagian harta karena memerlukan Surat Keterangan dari Kemenkumham, surat keterangan perceraian, dan surat keterangan ahli waris yang memerlukan kehadiran Christopher yang belum ditemukan.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis karena gugatan konvensi yang mendasarinya tidak diterima.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Notaris Dr. Benny Djaja), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin. Gugatan menuntut pembatalan wasiat karena dianggap melanggar bagian mutlak anak, penyalahgunaan keadaan akibat sakit kanker, serta perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan. Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak. Tergugat II membantah dengan eksepsi legal standing, salah alamat, dan obscur libel, serta menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa, namun pelaksanaan tertunda karena menunggu dokumen resmi. Tergugat II juga menolak dalil penyalahgunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum, serta mengajukan rekonvensi terkait pengasuhan dan pembiayaan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I (Notaris Dr. Benny Djaja), Tergugat II (Rudi), dan Turut Tergugat (Marvel Fredryco Bong) terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin. Gugatan menuntut pembatalan wasiat karena dianggap melanggar bagian mutlak anak, penyalahgunaan keadaan akibat sakit kanker, serta perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan. Tergugat I membantah dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak. Tergugat II membantah dengan eksepsi legal standing, salah alamat, dan obscur libel, serta menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa, namun pelaksanaan tertunda karena menunggu dokumen resmi. Tergugat II juga menolak dalil penyalahgunaan keadaan dan perbuatan melawan hukum, serta mengajukan rekonvensi terkait pengasuhan dan pembiayaan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Harjoso Angkawidjaja menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terkait Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Alm. Bong Siat Yin.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pembatalan wasiat karena melanggar bagian mutlak anak, penyalahgunaan keadaan akibat sakit kanker stadium 4, dan perbuatan melawan hukum atas penguasaan harta warisan senilai Rp 15 miliar.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah gugatan dengan eksepsi gugatan prematur, obscur libel, dan kurang pihak, serta menegaskan ia hanya mencatat kehendak pewaris yang telah diberi penjelasan tentang bagian mutlak.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah gugatan dengan eksepsi legal standing, salah alamat, dan obscur libel, serta menjelaskan bahwa ia ditunjuk sebagai pelaksana wasiat untuk mengamankan harta hingga ahli waris dewasa.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan wasiat tertunda karena menunggu surat keterangan ahli waris resmi dan verifikasi data perceraian yang belum lengkap.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa ia tidak beritikad baik atau menguasai harta secara semena-mena, dengan alasan bahwa pelaksanaan wasiat memerlukan Surat Keterangan Ahli Waris, surat keterangan perceraian, dan akta kelahiran yang belum lengkap.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyatakan tidak mengetahui keberadaan Penggugat dan Christopher, telah berusaha mencarinya melalui media sosial namun gagal, serta telah mendapatkan keterangan perceraian dan keterangan kelahiran namun gugatan diajukan sebelum proses penetapan ahli waris selesai.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil penyalahgunaan keadaan dan pemufakatan jahat, dengan menegaskan Akta Wasiat Nomor 23 adalah akta otentik yang berisi kehendak sendiri dari pewaris yang datang dalam keadaan sehat dan sadar.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, sebab akibat, dan kerugian, serta menyatakan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan tidak relevan.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menegaskan bahwa ia telah berusaha mencari alat bukti perceraian dan keberadaan Christopher, serta berencana mengundang Christopher melalui media massa untuk membuat surat keterangan ahli waris.", + "page": 46, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan pihak lain untuk mengelola harta dan sita jaminan atas tiga objek harta, yang ditolak Tergugat II karena para pihak tersebut bukan pihak dalam perkara.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam Rekonvensi, Tergugat II dalil bahwa ia hidup bersama Alm. Bong Siat Yin, melahirkan Marvel Fredryco Bong, serta mengasuh dan membiayai kehidupan mereka termasuk biaya perawatan dan pemakaman sebesar Rp 3,5 miliar.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Isi Akta Wasiat Nomor 23 menegaskan Wilson Orlando mewarisi tanah di Sukamulya, tanah di Bangka, dan rumah di Citra Garden II; Christopher Benjiro Angkawidjaja tidak mendapat bagian karena telah diasuh mantan suami; Marvel Fredryco Bong mewarisi bagian CV Sahabat Sukses dan mobil Pajero.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II sebagai pelaksana wasiat belum dapat melaksanakan pembagian harta karena memerlukan Surat Keterangan dari Kemenkumham, surat keterangan perceraian, dan surat keterangan ahli waris yang memerlukan kehadiran Christopher yang belum ditemukan.", + "page": 52, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam sidang replik dan tidak serius dalam mengajukan gugatan.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima secara otomatis karena gugatan konvensi yang mendasarinya tidak diterima.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak hadir di sidang, lalu tiba-tiba gugatan saya ditolak dan malah harus bayar biaya perkara padahal saya cuma ingin harta warisan dibagi sesuai wasiat, kan tidak adil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 838 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 875 KUHPerdata", + "Pasal 895 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 838 KUHPerdata", + "text": "Pasal 838: Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan. memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 875: Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 895 KUHPerdata", + "text": "Pasal 895: Untuk dapat membuat atau menarik kembali suatu wasiat, orang harus mempunyai kemampuan bernalar." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "text": "Pasal 913: Legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perwalian anak belum dewasa. Meskipun gugatan melibatkan anak-anak yang belum dewasa, sengketa utama dalam pertanyaan adalah mengenai pembatalan wasiat dan pembagian harta warisan, bukan status perwalian. Putusan juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan prosedural (ketidakhadiran), bukan karena sengketa perwalian. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab keluhan tentang ketidakadilan pembagian warisan atau alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 838 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur ketidakmampuan menjadi ahli waris karena perbuatan tertentu (membunuh, fitnah, menghalangi wasiat, menggelapkan). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menunjukkan adanya unsur-unsur tersebut terhadap Penggugat. Putusan menolak gugatan karena alasan prosedural (ketidakhadiran), bukan karena Penggugat dianggap tidak pantas sebagai ahli waris berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pewarisan anak-anak. Meskipun relevan secara umum dengan topik warisan, pertanyaan spesifik mengenai 'ketidakadilan' karena gugatan ditolak akibat ketidakhadiran lebih terkait dengan akibat hukum dari proses perdata dan validitas wasiat. Pasal 852 tidak menjelaskan mengapa gugatan ditolak atau mengapa wasiat bisa dibatalkan/diabaikan dalam konteks sengketa ini. Relevansinya kurang langsung dibandingkan pasal yang mengatur wasiat atau perbuatan melawan hukum yang didalilkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan surat wasiat. Dalam putusan, Tergugat I (Notaris) dan Tergugat II menggunakan definisi ini untuk membela diri bahwa wasiat adalah kehendak pewaris yang sah. Penggugat juga memohon pembatalan wasiat. Pemahaman tentang apa itu wasiat (akta pernyataan kehendak) adalah dasar untuk menilai apakah wasiat tersebut sah atau batal, yang merupakan inti dari keinginan Penggugat agar harta dibagi sesuai wasiat (atau sebaliknya, jika wasiat dibatalkan). Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk memahami objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 895 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat kemampuan bernalar untuk membuat wasiat. Meskipun Penggugat mendalilkan pewaris sakit parah (kurang bernalar), dalil ini tidak diperiksa secara substantif karena gugatan ditolak secara prosedural (niet ontvankelijke verklaard) akibat ketidakhadiran Penggugat. Jadi, pasal ini tidak menjadi dasar putusan atau jawaban substantif atas keluhan Penggugat dalam konteks putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 913 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bagian mutlak (legitime portie). Penggugat secara eksplisit mendalilkan bahwa wasiat melanggar Pasal 913 karena tidak memberikan bagian mutlak kepada anak pertama. Ini adalah salah satu dalil substantif utama Penggugat untuk meminta pembatalan wasiat. Meskipun gugatan ditolak secara prosedural, pasal ini adalah dasar hukum yang 'didalilkan' dan 'diuji' dalam sengketa tersebut untuk menentukan hak waris yang sah. Relevan untuk memahami klaim Penggugat tentang hak waris yang dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Penggugat mendasarkan gugatan utamanya pada Pasal 1365, mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan II (membuat wasiat dan mengelolanya) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris. Putusan membahas dalil-dalil ini (meskipun akhirnya tidak diperiksa substansinya karena penolakan prosedural). Pasal ini adalah teori hukum utama yang digunakan Penggugat untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan wasiat, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan tentang dasar tuntutan Penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 875 KUHPerdata", + "Pasal 913 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 102132, + "completion_tokens": 4568 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02d306ca4607fc2062a9a728f0f914ff3d506ca3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_369_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.945, + "query": 3.833, + "relevance": 26.643, + "total": 141.463 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38871, + "marked_chars": 38979 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;\nHalaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 369/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenyatakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah\nmelakukan Wanprestasi (ingkar janji);\n4.\nMenyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 22 Mei\n2007 adalah Sah dan berkekuatan hukum;\n5.\nMembebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Rp7.126.400,00 (tujuh juta seratus dua puluh enam ribu empat\nratus rupiah);\n6.\nMenolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya. \nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami Elly\nIstianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono, S.H.,M.H.\ndan Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. masing-masing s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38979, + "frame": "PT Penerbitan Sarana Bobo menggugat Rizal dan Fariana Merah Delima A.S. atas wanprestasi dalam pengakuan utang sebesar Rp394.689.750,- yang dijamin dengan Akta Kuasa Menjual atas tanah dan bangunan, serta meminta pengesahan akta tersebut dan izin untuk menjual objek jaminan. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena para Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan Akta Pengakuan Hutang sah, namun menolak pengesahan Akta Kuasa Menjual dan izin jual beli karena dianggap sebagai kuasa mutlak yang dilarang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Rizal berutang kepada PT Penerbitan Sarana Bobo sebesar Rp394.689.750,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 22 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi utang sesuai jadwal yang disepakasikan dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rizal hanya melakukan satu kali pembayaran cicilan sebesar Rp40.000.000,- pada tanggal 16 September 2008.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fariana Merah Delima A.S. memberikan kuasa kepada PT Penerbitan Sarana Bobo untuk menjual dan memindahkan hak atas tanah Hak Milik Nomor 1080/Kedungwaringin melalui Akta Kuasa Nomor 09 tertanggal 22 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah dan kunci rumah kepada PT Penerbitan Sarana Bobo sebagai jaminan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tertanggal 22 Mei 2007 dianggap sebagai kuasa mutlak yang mengabaikan ketentuan hukum perdata dan dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Penerbitan Sarana Bobo menggugat Rizal dan Fariana Merah Delima A.S. yang merupakan pasangan suami istri, atas dasar wanprestasi terkait utang sebesar Rp394.689.750,- yang diakui dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 22 Mei 2007. Sebagai jaminan, Fariana memberikan Akta Kuasa Menjual Nomor 09 atas tanah dan bangunan yang terdaftar atas namanya, serta menyerahkan sertifikat dan kunci properti tersebut kepada Penggugat. Para Tergugat hanya membayar satu kali cicilan sebesar Rp40.000.000,- pada September 2008 dan kemudian tidak diketahui keberadaannya. Penggugat memohon pengesahan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual, serta izin untuk menjual objek jaminan untuk melunasi utang. Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Akta Pengakuan Hutang sah serta berkekuatan hukum. Namun, Majelis Hakim menolak pengesahan Akta Kuasa Menjual dan permohonan izin jual beli karena akta kuasa tersebut dikategorikan sebagai kuasa mutlak yang dilarang oleh peraturan pemerintah, sehingga petitum terkait pengesahan kuasa dan penjualan tanah ditolak. Putusan bersifat verstek dan dapat dibebankan biaya perkara kepada Para Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Penerbitan Sarana Bobo menggugat Rizal dan Fariana Merah Delima A.S. yang merupakan pasangan suami istri, atas dasar wanprestasi terkait utang sebesar Rp394.689.750,- yang diakui dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 22 Mei 2007. Sebagai jaminan, Fariana memberikan Akta Kuasa Menjual Nomor 09 atas tanah dan bangunan yang terdaftar atas namanya, serta menyerahkan sertifikat dan kunci properti tersebut kepada Penggugat. Para Tergugat hanya membayar satu kali cicilan sebesar Rp40.000.000,- pada September 2008 dan kemudian tidak diketahui keberadaannya. Penggugat memohon pengesahan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual, serta izin untuk menjual objek jaminan untuk melunasi utang. Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dan Akta Pengakuan Hutang sah serta berkekuatan hukum. Namun, Majelis Hakim menolak pengesahan Akta Kuasa Menjual dan permohonan izin jual beli karena akta kuasa tersebut dikategorikan sebagai kuasa mutlak yang dilarang oleh peraturan pemerintah, sehingga petitum terkait pengesahan kuasa dan penjualan tanah ditolak. Putusan bersifat verstek dan dapat dibebankan biaya perkara kepada Para Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Rizal berutang kepada PT Penerbitan Sarana Bobo sebesar Rp394.689.750,- berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 08 tertanggal 22 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak melunasi utang sesuai jadwal yang disepakasikan dalam Akta Pengakuan Hutang.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Rizal hanya melakukan satu kali pembayaran cicilan sebesar Rp40.000.000,- pada tanggal 16 September 2008.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Fariana Merah Delima A.S. memberikan kuasa kepada PT Penerbitan Sarana Bobo untuk menjual dan memindahkan hak atas tanah Hak Milik Nomor 1080/Kedungwaringin melalui Akta Kuasa Nomor 09 tertanggal 22 Mei 2007.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyerahkan sertifikat tanah dan kunci rumah kepada PT Penerbitan Sarana Bobo sebagai jaminan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tertanggal 22 Mei 2007 dianggap sebagai kuasa mutlak yang mengabaikan ketentuan hukum perdata dan dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya berutang dan sudah bayar sedikit, lalu saya kasih sertifikat tanah sebagai jaminan, tapi sekarang saya tidak bisa menjual tanah itu sendiri karena kuasanya ditolak, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 6984, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah wanprestasi, pengakuan utang, atau status kuasa jual tanah dalam sengketa perdata biasa antara debitur dan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, pengguna berutang dan telah melakukan pembayaran sebagian (wanprestasi parsial), sehingga pasal ini relevan untuk menentukan besaran kewajiban pembayaran sisa utang dan akibat hukumnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15063, + "completion_tokens": 1148 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4aca33f858e3b2af95423123c2a2cb1dae15b266 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,257 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 170, + "timings": { + "parse": 0.24, + "classify": 0.0, + "condense": 1571.836, + "read": 99.506, + "query": 7.658, + "relevance": 81.629, + "total": 1760.87 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 486797, + "marked_chars": 488389 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\nHal.168 dari 170 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 168\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenolak Eksepsi dari Tergugat I dan TurutTergugat XVII, Tergugat II\ndan Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut\nTergugat XII, Turut Tergugat XVI, Tergugat IV, Turut Tergugat I,\nTurutTergugat XVIII dan Turut Tergugat XIX, Tergugat V dan\nTergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XIII dan Tergugat XIV\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah\nRp 14.340.000,- (empat belas juta tiga ratus empat puluh ribu\nrupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal : 15 Januari\n2024, oleh kami, Julius Panjaitan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,\nFlowerry Yulidas, S.H.,M.H., dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing\nsebaga" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134951, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH (diwakili Direktur Utama Sonny Wicaksono) melawan Tergugat I (Alm. Hidayat Lukman/Lukman Hidayat diwakili ahli waris Hendi Lukman), Tergugat II (Budi Amal), Tergugat III (Angela Sebayang, notaris, alamat tidak diketahui), Tergugat IV (Suanny Noviyanti Djojo, notaris), Tergugat V (ahli waris Wanita Witina), Tergugat VI (Susanti Chandra), serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Gugatan didaftarkan pada 11 Januari 2023 dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan prinsip relativity of contract (Pasal 1315 KUHPerdata).\n\n[HAL 5-19] Penggugat dalil bahwa PT. PERMATA KHARISMA INDAH semula didirikan oleh Tergugat V dan VI, kemudian sahamnya diambil alih oleh Turut Tergugat II dan dialihkan sebagian kepada Tergugat III melalui RUPS-LB No. 21 tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Tergugat III, serta perubahan pengurus dan modal dasar melalui RUPS-LB No. 46 tanggal 24 Mei 2002 di hadapan Turut Tergugat V, dan RUPS-LB No. 1 tanggal 1 Juli 2002 di hadapan Tergugat III yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII masing-masing pemegang saham 50%. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum bertindak mewakili perseroan sebagai Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 26 Desember 2001 dan Akta No. 25 tanggal 26 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Tergugat III, dengan tuduhan manipulasi data karena Tergugat I dan II bukan pemegang saham atau pengurus yang sah saat itu. Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan yang diterbitkan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham ke pihak lain (Turut Tergugat VIII-XII, XVI-XVII) adalah batal demi hukum karena bersumber dari akta awal yang dibuat melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan sah RUPS-LB No. 21/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002; pernyataan batal Akta No. 21/2001, No. 25/2001, serta seluruh akta perubahan pengurus/saham di hadapan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX; pembayaran ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000.000; uang paksa Rp 1.000.000/hari; dan sita jaminan.\n\n[HAL 20-24] Dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mencabut surat kuasa dari Sonny Wicaksono dan diganti dengan Dingot Simarmata. Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XX yang dianggap tidak hadir. Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik.\n\n[HAL 25-39] Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; (2) Error in Persona, bahwa gugatan salah pihak karena menyertakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara; (3) Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena ditandatangani oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah PT PERKHARIN saat gugatan diajukan, dimana data terakhir menunjukkan Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 65/2023; (4) Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.\n\n[HAL 40-47] Dalam pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat XVII membantah dalil Penggugat. Tergugat I dalil bahwa ia pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham saat itu, dan ketiadaan pendaftaran akta tersebut ke Kemenkumham bukan karena manipulasi melainkan karena ketentuan UUPT 1995 yang belum mewajibkan pendaftaran perubahan pengurus secara rinci sebelum UUPT 2007. Tergugat I dalil bahwa Akta No. 25/2001 sah karena didasarkan pada keputusan pemegang saham yang sah. Tergugat I dan Turut Tergugat XVII dalil bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (dolus malus) karena Sonny Wicaksono merupakan tersangka tindak pidana pemalsuan surat/akta (Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga gugatan dianggap tidak berdasar dan bertujuan melanggar hak orang lain." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134997, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH (diwakili Direktur Utama Sonny Wicaksono) melawan Tergugat I (Alm. Hidayat Lukman/Lukman Hidayat diwakili ahli waris Hendi Lukman), Tergugat II (Budi Amal), Tergugat III (Angela Sebayang, notaris, alamat tidak diketahui), Tergugat IV (Suanny Noviyanti Djojo, notaris), Tergugat V (ahli waris Wanita Witina), Tergugat VI (Susanti Chandra), serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Gugatan didaftarkan pada 11 Januari 2023 dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan prinsip relativity of contract (Pasal 1315 KUHPerdata).\n\n[HAL 5-19] Penggugat dalil bahwa PT. PERMATA KHARISMA INDAH semula didirikan oleh Tergugat V dan VI, kemudian sahamnya diambil alih oleh Turut Tergugat II dan dialihkan sebagian kepada Tergugat III melalui RUPS-LB No. 21 tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Tergugat III, serta perubahan pengurus dan modal dasar melalui RUPS-LB No. 46 tanggal 24 Mei 2002 di hadapan Turut Tergugat V, dan RUPS-LB No. 1 tanggal 1 Juli 2002 di hadapan Tergugat III yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII masing-masing pemegang saham 50%. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum bertindak mewakili perseroan sebagai Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 26 Desember 2001 dan Akta No. 25 tanggal 26 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Tergugat III, dengan tuduhan manipulasi data karena Tergugat I dan II bukan pemegang saham atau pengurus yang sah saat itu. Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan yang diterbitkan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham ke pihak lain (Turut Tergugat VIII-XII, XVI-XVII) adalah batal demi hukum karena bersumber dari akta awal yang dibuat melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan sah RUPS-LB No. 21/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002; pernyataan batal Akta No. 21/2001, No. 25/2001, serta seluruh akta perubahan pengurus/saham di hadapan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX; pembayaran ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000.000; uang paksa Rp 1.000.000/hari; dan sita jaminan.\n\n[HAL 20-24] Dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mencabut surat kuasa dari Sonny Wicaksono dan diganti dengan Dingot Simarmata. Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XX yang dianggap tidak hadir. Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik.\n\n[HAL 25-39] Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; (2) Error in Persona, bahwa gugatan salah pihak karena menyertakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara; (3) Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena ditandatangani oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah PT PERKHARIN saat gugatan diajukan, dimana data terakhir menunjukkan Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 65/2023; (4) Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.\n\n[HAL 40-47] Dalam pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat XVII membantah dalil Penggugat. Tergugat I dalil bahwa ia pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham saat itu, dan ketiadaan pendaftaran akta tersebut ke Kemenkumham bukan karena manipulasi melainkan karena ketentuan UUPT 1995 yang belum mewajibkan pendaftaran perubahan pengurus secara rinci sebelum UUPT 2007. Tergugat I dalil bahwa Akta No. 25/2001 sah karena didasarkan pada keputusan pemegang saham yang sah. Tergugat I dan Turut Tergugat XVII dalil bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (dolus malus) karena Sonny Wicaksono merupakan tersangka tindak pidana pemalsuan surat/akta (Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga gugatan dianggap tidak berdasar dan bertujuan melanggar hak orang lain.\n\n[HAL 48-55] Tergugat II, Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan/kapasitas (legal standing) karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPSLB No. 46/2002 yang tidak pernah dilaporkan ke Kemenkumham, dan berdasarkan data Kemenkumham, Direktur sah adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sejak Akta No. 60/2017 dan No. 65/2023. Mereka juga dalil gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat keliru mengidentifikasi objek pengalihan saham (misalnya Akta No. 3/2004 adalah peningkatan modal, bukan pengalihan saham; Akta No. 174/2014 adalah pengalihan saham PT. BARUMUN AGRO SENTOSA, bukan PT. PERMATA KHARISMA INDAH). Eksepsi Error in Persona diajukan karena Turut Tergugat XIII dan XIV tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 56-65] Dalam pokok perkara, Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII membantah dalil Penggugat. Mereka dalil bahwa akta-akta perubahan yang menjadi dasar gugatan (RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, No. 1/2002) tidak sah karena tidak pernah tercatat di Kemenkumham dan dibuat dengan itikad tidak baik. Fakta sebenarnya, Tergugat V dan VI mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001 di hadapan Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat VIII menjadi pemegang saham sah dan Tergugat I menjabat Direktur Utama. Pengangkatan Sonny Wicaksono berdasarkan Akta No. 46/2002 dianggap tidak benar dan diduga palsu, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA di mana Sonny Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta. Tergugat II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menegaskan bahwa Akta No. 21 dan No. 25 tanggal 26 Desember 2001 sah karena sesuai fakta hukum, dan Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 27 Juni 2002 justru membuktikan pengakuan Sonny Wicaksono bahwa Tergugat I dan II adalah pengurus sah PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 66-73] Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII dalil bahwa akta-akta turunan dari Akta No. 25/2001 (seperti Akta No. 3/2004, No. 13/2007, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 376/2010, No. 270/2011, No. 121/2012, No. 214/2012, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) adalah sah dan telah tercatat di Kemenkumham. Mereka menolak dalil Penggugat bahwa pengalihan saham terjadi kepada pihak yang salah (Turut Tergugat XIII/XIV) atau objek yang salah (PT. BARUMUN AGRO SENTOSA). Tuntutan ganti rugi Rp 2 triliun ditolak karena Penggugat tidak membuktikan kerugian materiil/immaterial dan tidak memiliki legal standing. Permohonan sita jaminan juga ditolak.\n\n[HAL 74-80] Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana telah diputus dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2022/PN Medan yang menolak gugatan serupa. Mereka dalil bahwa gugatan mengandung cacat formil (error in persona/diskualifikasi in person). Dalam pokok perkara, mereka membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta. Tergugat IV, Turut Tergugat XVIII, dan XIX dalil bahwa akta-akta yang mereka buat (No. 3/2004, No. 13/2007, No. 14/2008, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) sah karena telah tercatat di Kemenkumham, dan pembatalan akta notaris yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.\n\n[HAL 81-88] Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama di Kemenkumham, sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena sengkena internal perseroan seharusnya diajukan oleh pemegang saham yang merasa dirugikan, bukan oleh perseroan yang diwakili pihak tidak berwenang. Dalam pokok perkara, Tergugat V dan VI dalil bahwa mereka telah mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001, sehingga tuduhan manipulasi data dan perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Mereka menegaskan bahwa pengalihan saham kepada satu pihak (Turut Tergugat II) sebagaimana dalil Penggugat adalah keliru dan melanggar prinsip minimal dua pemegang saham. Unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena tidak ada kerugian yang jelas dan hubungan kausal yang terbukti.\n\n[HAL 89-90] Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat. Turut Tergugat II mengakui pendirian PT. PERMATA KHARISMA INDAH oleh Tergugat V dan VI, serta perubahan pengurus dan pemegang saham melalui RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002 yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII sebagai pemegang saham 50% masing-masing, serta pengangkatan Sonny Wicaksono sebagai Direktur Utama. Turut Tergugat III juga mengakui fakta-fakta tersebut dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 91-94] Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan meminta pembatalan akta-akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX). Pembatalan akta yang telah mendapat pengesahan pejabat administrasi negara merupakan ranah hukum administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH (diwakili Direktur Utama Sonny Wicaksono) melawan Tergugat I (Alm. Hidayat Lukman/Lukman Hidayat diwakili ahli waris Hendi Lukman), Tergugat II (Budi Amal), Tergugat III (Angela Sebayang, notaris, alamat tidak diketahui), Tergugat IV (Suanny Noviyanti Djojo, notaris), Tergugat V (ahli waris Wanita Witina), Tergugat VI (Susanti Chandra), serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Gugatan didaftarkan pada 11 Januari 2023 dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan prinsip relativity of contract (Pasal 1315 KUHPerdata).\n\n[HAL 5-19] Penggugat dalil bahwa PT. PERMATA KHARISMA INDAH semula didirikan oleh Tergugat V dan VI, kemudian sahamnya diambil alih oleh Turut Tergugat II dan dialihkan sebagian kepada Tergugat III melalui RUPS-LB No. 21 tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Tergugat III, serta perubahan pengurus dan modal dasar melalui RUPS-LB No. 46 tanggal 24 Mei 2002 di hadapan Turut Tergugat V, dan RUPS-LB No. 1 tanggal 1 Juli 2002 di hadapan Tergugat III yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII masing-masing pemegang saham 50%. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum bertindak mewakili perseroan sebagai Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 26 Desember 2001 dan Akta No. 25 tanggal 26 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Tergugat III, dengan tuduhan manipulasi data karena Tergugat I dan II bukan pemegang saham atau pengurus yang sah saat itu. Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan yang diterbitkan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham ke pihak lain (Turut Tergugat VIII-XII, XVI-XVII) adalah batal demi hukum karena bersumber dari akta awal yang dibuat melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan sah RUPS-LB No. 21/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002; pernyataan batal Akta No. 21/2001, No. 25/2001, serta seluruh akta perubahan pengurus/saham di hadapan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX; pembayaran ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000.000; uang paksa Rp 1.000.000/hari; dan sita jaminan.\n\n[HAL 20-24] Dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mencabut surat kuasa dari Sonny Wicaksono dan diganti dengan Dingot Simarmata. Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XX yang dianggap tidak hadir. Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik.\n\n[HAL 25-39] Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; (2) Error in Persona, bahwa gugatan salah pihak karena menyertakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara; (3) Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena ditandatangani oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah PT PERKHARIN saat gugatan diajukan, dimana data terakhir menunjukkan Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 65/2023; (4) Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.\n\n[HAL 40-47] Dalam pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat XVII membantah dalil Penggugat. Tergugat I dalil bahwa ia pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham saat itu, dan ketiadaan pendaftaran akta tersebut ke Kemenkumham bukan karena manipulasi melainkan karena ketentuan UUPT 1995 yang belum mewajibkan pendaftaran perubahan pengurus secara rinci sebelum UUPT 2007. Tergugat I dalil bahwa Akta No. 25/2001 sah karena didasarkan pada keputusan pemegang saham yang sah. Tergugat I dan Turut Tergugat XVII dalil bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (dolus malus) karena Sonny Wicaksono merupakan tersangka tindak pidana pemalsuan surat/akta (Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga gugatan dianggap tidak berdasar dan bertujuan melanggar hak orang lain.\n\n[HAL 48-55] Tergugat II, Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan/kapasitas (legal standing) karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPSLB No. 46/2002 yang tidak pernah dilaporkan ke Kemenkumham, dan berdasarkan data Kemenkumham, Direktur sah adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sejak Akta No. 60/2017 dan No. 65/2023. Mereka juga dalil gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat keliru mengidentifikasi objek pengalihan saham (misalnya Akta No. 3/2004 adalah peningkatan modal, bukan pengalihan saham; Akta No. 174/2014 adalah pengalihan saham PT. BARUMUN AGRO SENTOSA, bukan PT. PERMATA KHARISMA INDAH). Eksepsi Error in Persona diajukan karena Turut Tergugat XIII dan XIV tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 56-65] Dalam pokok perkara, Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII membantah dalil Penggugat. Mereka dalil bahwa akta-akta perubahan yang menjadi dasar gugatan (RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, No. 1/2002) tidak sah karena tidak pernah tercatat di Kemenkumham dan dibuat dengan itikad tidak baik. Fakta sebenarnya, Tergugat V dan VI mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001 di hadapan Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat VIII menjadi pemegang saham sah dan Tergugat I menjabat Direktur Utama. Pengangkatan Sonny Wicaksono berdasarkan Akta No. 46/2002 dianggap tidak benar dan diduga palsu, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA di mana Sonny Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta. Tergugat II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menegaskan bahwa Akta No. 21 dan No. 25 tanggal 26 Desember 2001 sah karena sesuai fakta hukum, dan Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 27 Juni 2002 justru membuktikan pengakuan Sonny Wicaksono bahwa Tergugat I dan II adalah pengurus sah PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 66-73] Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII dalil bahwa akta-akta turunan dari Akta No. 25/2001 (seperti Akta No. 3/2004, No. 13/2007, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 376/2010, No. 270/2011, No. 121/2012, No. 214/2012, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) adalah sah dan telah tercatat di Kemenkumham. Mereka menolak dalil Penggugat bahwa pengalihan saham terjadi kepada pihak yang salah (Turut Tergugat XIII/XIV) atau objek yang salah (PT. BARUMUN AGRO SENTOSA). Tuntutan ganti rugi Rp 2 triliun ditolak karena Penggugat tidak membuktikan kerugian materiil/immaterial dan tidak memiliki legal standing. Permohonan sita jaminan juga ditolak.\n\n[HAL 74-80] Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana telah diputus dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2022/PN Medan yang menolak gugatan serupa. Mereka dalil bahwa gugatan mengandung cacat formil (error in persona/diskualifikasi in person). Dalam pokok perkara, mereka membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta. Tergugat IV, Turut Tergugat XVIII, dan XIX dalil bahwa akta-akta yang mereka buat (No. 3/2004, No. 13/2007, No. 14/2008, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) sah karena telah tercatat di Kemenkumham, dan pembatalan akta notaris yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.\n\n[HAL 81-88] Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama di Kemenkumham, sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena sengkena internal perseroan seharusnya diajukan oleh pemegang saham yang merasa dirugikan, bukan oleh perseroan yang diwakili pihak tidak berwenang. Dalam pokok perkara, Tergugat V dan VI dalil bahwa mereka telah mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001, sehingga tuduhan manipulasi data dan perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Mereka menegaskan bahwa pengalihan saham kepada satu pihak (Turut Tergugat II) sebagaimana dalil Penggugat adalah keliru dan melanggar prinsip minimal dua pemegang saham. Unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena tidak ada kerugian yang jelas dan hubungan kausal yang terbukti.\n\n[HAL 89-90] Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat. Turut Tergugat II mengakui pendirian PT. PERMATA KHARISMA INDAH oleh Tergugat V dan VI, serta perubahan pengurus dan pemegang saham melalui RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002 yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII sebagai pemegang saham 50% masing-masing, serta pengangkatan Sonny Wicaksono sebagai Direktur Utama. Turut Tergugat III juga mengakui fakta-fakta tersebut dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 91-94] Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan meminta pembatalan akta-akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX). Pembatalan akta yang telah mendapat pengesahan pejabat administrasi negara merupakan ranah hukum administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil eksepsi ini dianggap TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI oleh Turut Tergugat IX, yang memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).\n\n[HAL 95-102] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sonny Wicaksono. Berdasarkan Akta PT Perkharin No.65/2023 dan data Profil Perusahaan Kemenkumham, Direktur sah PT PERKHARIN adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII), bukan Sonny Wicaksono. Akta RUPS No. 46/2002 yang menjadi dasar klaim Sonny sebagai Direktur tidak tercatat di Kemenkumham, tidak dimiliki oleh PT PERKHARIN, dan masa jabatan direksi telah habis. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus tersebut TIDAK SAH karena diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 103-107] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat (PT PERKHARIN) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah. Yang berhak mewakili PT PERKHARIN adalah Direksi yang sah dan tercatat terakhir, yaitu Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) berdasarkan Akta No. 65/2023. Gugatan dianggap ERROR IN PERSONA karena Diskualifikasi in Person, dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 108-111] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IX membantah dalil Penggugat. Turut Tergugat IX dalil bahwa Tergugat I pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham (Tergugat V dan VI) saat itu, sehingga dalil manipulasi data TIDAK TERBUKTI. Ketidakdaftaran Akta No." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 87987, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH (diwakili Direktur Utama Sonny Wicaksono) melawan Tergugat I (Alm. Hidayat Lukman/Lukman Hidayat diwakili ahli waris Hendi Lukman), Tergugat II (Budi Amal), Tergugat III (Angela Sebayang, notaris, alamat tidak diketahui), Tergugat IV (Suanny Noviyanti Djojo, notaris), Tergugat V (ahli waris Wanita Witina), Tergugat VI (Susanti Chandra), serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Gugatan didaftarkan pada 11 Januari 2023 dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan prinsip relativity of contract (Pasal 1315 KUHPerdata).\n\n[HAL 5-19] Penggugat dalil bahwa PT. PERMATA KHARISMA INDAH semula didirikan oleh Tergugat V dan VI, kemudian sahamnya diambil alih oleh Turut Tergugat II dan dialihkan sebagian kepada Tergugat III melalui RUPS-LB No. 21 tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Tergugat III, serta perubahan pengurus dan modal dasar melalui RUPS-LB No. 46 tanggal 24 Mei 2002 di hadapan Turut Tergugat V, dan RUPS-LB No. 1 tanggal 1 Juli 2002 di hadapan Tergugat III yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII masing-masing pemegang saham 50%. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum bertindak mewakili perseroan sebagai Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 26 Desember 2001 dan Akta No. 25 tanggal 26 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Tergugat III, dengan tuduhan manipulasi data karena Tergugat I dan II bukan pemegang saham atau pengurus yang sah saat itu. Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan yang diterbitkan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham ke pihak lain (Turut Tergugat VIII-XII, XVI-XVII) adalah batal demi hukum karena bersumber dari akta awal yang dibuat melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan sah RUPS-LB No. 21/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002; pernyataan batal Akta No. 21/2001, No. 25/2001, serta seluruh akta perubahan pengurus/saham di hadapan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX; pembayaran ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000.000; uang paksa Rp 1.000.000/hari; dan sita jaminan.\n\n[HAL 20-24] Dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mencabut surat kuasa dari Sonny Wicaksono dan diganti dengan Dingot Simarmata. Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XX yang dianggap tidak hadir. Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik.\n\n[HAL 25-39] Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; (2) Error in Persona, bahwa gugatan salah pihak karena menyertakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara; (3) Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena ditandatangani oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah PT PERKHARIN saat gugatan diajukan, dimana data terakhir menunjukkan Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 65/2023; (4) Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.\n\n[HAL 40-47] Dalam pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat XVII membantah dalil Penggugat. Tergugat I dalil bahwa ia pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham saat itu, dan ketiadaan pendaftaran akta tersebut ke Kemenkumham bukan karena manipulasi melainkan karena ketentuan UUPT 1995 yang belum mewajibkan pendaftaran perubahan pengurus secara rinci sebelum UUPT 2007. Tergugat I dalil bahwa Akta No. 25/2001 sah karena didasarkan pada keputusan pemegang saham yang sah. Tergugat I dan Turut Tergugat XVII dalil bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (dolus malus) karena Sonny Wicaksono merupakan tersangka tindak pidana pemalsuan surat/akta (Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga gugatan dianggap tidak berdasar dan bertujuan melanggar hak orang lain.\n\n[HAL 48-55] Tergugat II, Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan/kapasitas (legal standing) karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPSLB No. 46/2002 yang tidak pernah dilaporkan ke Kemenkumham, dan berdasarkan data Kemenkumham, Direktur sah adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sejak Akta No. 60/2017 dan No. 65/2023. Mereka juga dalil gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat keliru mengidentifikasi objek pengalihan saham (misalnya Akta No. 3/2004 adalah peningkatan modal, bukan pengalihan saham; Akta No. 174/2014 adalah pengalihan saham PT. BARUMUN AGRO SENTOSA, bukan PT. PERMATA KHARISMA INDAH). Eksepsi Error in Persona diajukan karena Turut Tergugat XIII dan XIV tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 56-65] Dalam pokok perkara, Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII membantah dalil Penggugat. Mereka dalil bahwa akta-akta perubahan yang menjadi dasar gugatan (RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, No. 1/2002) tidak sah karena tidak pernah tercatat di Kemenkumham dan dibuat dengan itikad tidak baik. Fakta sebenarnya, Tergugat V dan VI mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001 di hadapan Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat VIII menjadi pemegang saham sah dan Tergugat I menjabat Direktur Utama. Pengangkatan Sonny Wicaksono berdasarkan Akta No. 46/2002 dianggap tidak benar dan diduga palsu, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA di mana Sonny Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta. Tergugat II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menegaskan bahwa Akta No. 21 dan No. 25 tanggal 26 Desember 2001 sah karena sesuai fakta hukum, dan Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 27 Juni 2002 justru membuktikan pengakuan Sonny Wicaksono bahwa Tergugat I dan II adalah pengurus sah PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 66-73] Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII dalil bahwa akta-akta turunan dari Akta No. 25/2001 (seperti Akta No. 3/2004, No. 13/2007, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 376/2010, No. 270/2011, No. 121/2012, No. 214/2012, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) adalah sah dan telah tercatat di Kemenkumham. Mereka menolak dalil Penggugat bahwa pengalihan saham terjadi kepada pihak yang salah (Turut Tergugat XIII/XIV) atau objek yang salah (PT. BARUMUN AGRO SENTOSA). Tuntutan ganti rugi Rp 2 triliun ditolak karena Penggugat tidak membuktikan kerugian materiil/immaterial dan tidak memiliki legal standing. Permohonan sita jaminan juga ditolak.\n\n[HAL 74-80] Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana telah diputus dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2022/PN Medan yang menolak gugatan serupa. Mereka dalil bahwa gugatan mengandung cacat formil (error in persona/diskualifikasi in person). Dalam pokok perkara, mereka membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta. Tergugat IV, Turut Tergugat XVIII, dan XIX dalil bahwa akta-akta yang mereka buat (No. 3/2004, No. 13/2007, No. 14/2008, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) sah karena telah tercatat di Kemenkumham, dan pembatalan akta notaris yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.\n\n[HAL 81-88] Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama di Kemenkumham, sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena sengkena internal perseroan seharusnya diajukan oleh pemegang saham yang merasa dirugikan, bukan oleh perseroan yang diwakili pihak tidak berwenang. Dalam pokok perkara, Tergugat V dan VI dalil bahwa mereka telah mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001, sehingga tuduhan manipulasi data dan perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Mereka menegaskan bahwa pengalihan saham kepada satu pihak (Turut Tergugat II) sebagaimana dalil Penggugat adalah keliru dan melanggar prinsip minimal dua pemegang saham. Unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena tidak ada kerugian yang jelas dan hubungan kausal yang terbukti.\n\n[HAL 89-90] Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat. Turut Tergugat II mengakui pendirian PT. PERMATA KHARISMA INDAH oleh Tergugat V dan VI, serta perubahan pengurus dan pemegang saham melalui RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002 yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII sebagai pemegang saham 50% masing-masing, serta pengangkatan Sonny Wicaksono sebagai Direktur Utama. Turut Tergugat III juga mengakui fakta-fakta tersebut dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 91-94] Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan meminta pembatalan akta-akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX). Pembatalan akta yang telah mendapat pengesahan pejabat administrasi negara merupakan ranah hukum administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil eksepsi ini dianggap TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI oleh Turut Tergugat IX, yang memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).\n\n[HAL 95-102] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sonny Wicaksono. Berdasarkan Akta PT Perkharin No.65/2023 dan data Profil Perusahaan Kemenkumham, Direktur sah PT PERKHARIN adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII), bukan Sonny Wicaksono. Akta RUPS No. 46/2002 yang menjadi dasar klaim Sonny sebagai Direktur tidak tercatat di Kemenkumham, tidak dimiliki oleh PT PERKHARIN, dan masa jabatan direksi telah habis. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus tersebut TIDAK SAH karena diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 103-107] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat (PT PERKHARIN) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah. Yang berhak mewakili PT PERKHARIN adalah Direksi yang sah dan tercatat terakhir, yaitu Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) berdasarkan Akta No. 65/2023. Gugatan dianggap ERROR IN PERSONA karena Diskualifikasi in Person, dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 108-111] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IX membantah dalil Penggugat. Turut Tergugat IX dalil bahwa Tergugat I pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham (Tergugat V dan VI) saat itu, sehingga dalil manipulasi data TIDAK TERBUKTI. Ketidakdaftaran Akta No." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH (diwakili Direktur Utama Sonny Wicaksono) melawan Tergugat I (Alm. Hidayat Lukman/Lukman Hidayat diwakili ahli waris Hendi Lukman), Tergugat II (Budi Amal), Tergugat III (Angela Sebayang, notaris, alamat tidak diketahui), Tergugat IV (Suanny Noviyanti Djojo, notaris), Tergugat V (ahli waris Wanita Witina), Tergugat VI (Susanti Chandra), serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Gugatan didaftarkan pada 11 Januari 2023 dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dan prinsip relativity of contract (Pasal 1315 KUHPerdata).\n\n[HAL 5-19] Penggugat dalil bahwa PT. PERMATA KHARISMA INDAH semula didirikan oleh Tergugat V dan VI, kemudian sahamnya diambil alih oleh Turut Tergugat II dan dialihkan sebagian kepada Tergugat III melalui RUPS-LB No. 21 tanggal 22 Oktober 2001 di hadapan Tergugat III, serta perubahan pengurus dan modal dasar melalui RUPS-LB No. 46 tanggal 24 Mei 2002 di hadapan Turut Tergugat V, dan RUPS-LB No. 1 tanggal 1 Juli 2002 di hadapan Tergugat III yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII masing-masing pemegang saham 50%. Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II secara melawan hukum bertindak mewakili perseroan sebagai Direktur Utama dan Komisaris berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 tanggal 26 Desember 2001 dan Akta No. 25 tanggal 26 Desember 2001 yang dibuat di hadapan Tergugat III, dengan tuduhan manipulasi data karena Tergugat I dan II bukan pemegang saham atau pengurus yang sah saat itu. Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan yang diterbitkan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham ke pihak lain (Turut Tergugat VIII-XII, XVI-XVII) adalah batal demi hukum karena bersumber dari akta awal yang dibuat melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan sah RUPS-LB No. 21/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002; pernyataan batal Akta No. 21/2001, No. 25/2001, serta seluruh akta perubahan pengurus/saham di hadapan Tergugat IV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVIII, dan Turut Tergugat XIX; pembayaran ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp 2.000.000.000.000; uang paksa Rp 1.000.000/hari; dan sita jaminan.\n\n[HAL 20-24] Dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat mencabut surat kuasa dari Sonny Wicaksono dan diganti dengan Dingot Simarmata. Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir dengan kuasa hukum masing-masing, kecuali Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat XV, dan Turut Tergugat XX yang dianggap tidak hadir. Mediasi tidak berhasil. Para Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik.\n\n[HAL 25-39] Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi: (1) Kompetensi Absolut, bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri; (2) Error in Persona, bahwa gugatan salah pihak karena menyertakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek perkara; (3) Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat, karena ditandatangani oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah PT PERKHARIN saat gugatan diajukan, dimana data terakhir menunjukkan Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sebagai Direktur berdasarkan Akta No. 65/2023; (4) Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.\n\n[HAL 40-47] Dalam pokok perkara, Tergugat I dan Turut Tergugat XVII membantah dalil Penggugat. Tergugat I dalil bahwa ia pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham saat itu, dan ketiadaan pendaftaran akta tersebut ke Kemenkumham bukan karena manipulasi melainkan karena ketentuan UUPT 1995 yang belum mewajibkan pendaftaran perubahan pengurus secara rinci sebelum UUPT 2007. Tergugat I dalil bahwa Akta No. 25/2001 sah karena didasarkan pada keputusan pemegang saham yang sah. Tergugat I dan Turut Tergugat XVII dalil bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan itikad buruk (dolus malus) karena Sonny Wicaksono merupakan tersangka tindak pidana pemalsuan surat/akta (Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA) dan telah ditetapkan sebagai DPO, sehingga gugatan dianggap tidak berdasar dan bertujuan melanggar hak orang lain.\n\n[HAL 48-55] Tergugat II, Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan/kapasitas (legal standing) karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta RUPSLB No. 46/2002 yang tidak pernah dilaporkan ke Kemenkumham, dan berdasarkan data Kemenkumham, Direktur sah adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) sejak Akta No. 60/2017 dan No. 65/2023. Mereka juga dalil gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat keliru mengidentifikasi objek pengalihan saham (misalnya Akta No. 3/2004 adalah peningkatan modal, bukan pengalihan saham; Akta No. 174/2014 adalah pengalihan saham PT. BARUMUN AGRO SENTOSA, bukan PT. PERMATA KHARISMA INDAH). Eksepsi Error in Persona diajukan karena Turut Tergugat XIII dan XIV tidak pernah tercatat sebagai pemegang saham PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 56-65] Dalam pokok perkara, Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII membantah dalil Penggugat. Mereka dalil bahwa akta-akta perubahan yang menjadi dasar gugatan (RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, No. 1/2002) tidak sah karena tidak pernah tercatat di Kemenkumham dan dibuat dengan itikad tidak baik. Fakta sebenarnya, Tergugat V dan VI mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001 di hadapan Tergugat III, sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat VIII menjadi pemegang saham sah dan Tergugat I menjabat Direktur Utama. Pengangkatan Sonny Wicaksono berdasarkan Akta No. 46/2002 dianggap tidak benar dan diduga palsu, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Polisi No. LP/B/775/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA di mana Sonny Wicaksono ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan akta. Tergugat II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum, menegaskan bahwa Akta No. 21 dan No. 25 tanggal 26 Desember 2001 sah karena sesuai fakta hukum, dan Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 27 Juni 2002 justru membuktikan pengakuan Sonny Wicaksono bahwa Tergugat I dan II adalah pengurus sah PT. PERMATA KHARISMA INDAH.\n\n[HAL 66-73] Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, XII dalil bahwa akta-akta turunan dari Akta No. 25/2001 (seperti Akta No. 3/2004, No. 13/2007, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 376/2010, No. 270/2011, No. 121/2012, No. 214/2012, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) adalah sah dan telah tercatat di Kemenkumham. Mereka menolak dalil Penggugat bahwa pengalihan saham terjadi kepada pihak yang salah (Turut Tergugat XIII/XIV) atau objek yang salah (PT. BARUMUN AGRO SENTOSA). Tuntutan ganti rugi Rp 2 triliun ditolak karena Penggugat tidak membuktikan kerugian materiil/immaterial dan tidak memiliki legal standing. Permohonan sita jaminan juga ditolak.\n\n[HAL 74-80] Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana telah diputus dalam Perkara No. 16/Pdt.G/2022/PN Medan yang menolak gugatan serupa. Mereka dalil bahwa gugatan mengandung cacat formil (error in persona/diskualifikasi in person). Dalam pokok perkara, mereka membantah tuduhan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta. Tergugat IV, Turut Tergugat XVIII, dan XIX dalil bahwa akta-akta yang mereka buat (No. 3/2004, No. 13/2007, No. 14/2008, No. 3/2009, No. 6/2009, No. 75/2016, No. 48/2017, No. 60/2017) sah karena telah tercatat di Kemenkumham, dan pembatalan akta notaris yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara (Turut Tergugat XX) merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.\n\n[HAL 81-88] Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing karena Sonny Wicaksono tidak tercatat sebagai Direktur Utama di Kemenkumham, sehingga gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena sengkena internal perseroan seharusnya diajukan oleh pemegang saham yang merasa dirugikan, bukan oleh perseroan yang diwakili pihak tidak berwenang. Dalam pokok perkara, Tergugat V dan VI dalil bahwa mereka telah mengalihkan sahamnya kepada Turut Tergugat VIII dan Tergugat I berdasarkan Akta No. 21 dan No. 23 tanggal 26 Desember 2001, sehingga tuduhan manipulasi data dan perbuatan melawan hukum tidak berdasar. Mereka menegaskan bahwa pengalihan saham kepada satu pihak (Turut Tergugat II) sebagaimana dalil Penggugat adalah keliru dan melanggar prinsip minimal dua pemegang saham. Unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak terpenuhi karena tidak ada kerugian yang jelas dan hubungan kausal yang terbukti.\n\n[HAL 89-90] Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat. Turut Tergugat II mengakui pendirian PT. PERMATA KHARISMA INDAH oleh Tergugat V dan VI, serta perubahan pengurus dan pemegang saham melalui RUPSLB No. 21/2001, No. 57/2001, No. 58/2001, No. 46/2002, dan No. 1/2002 yang menjadikan Turut Tergugat III dan VII sebagai pemegang saham 50% masing-masing, serta pengangkatan Sonny Wicaksono sebagai Direktur Utama. Turut Tergugat III juga mengakui fakta-fakta tersebut dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan.\n\n[HAL 91-94] Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan meminta pembatalan akta-akta yang telah disahkan dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat XX). Pembatalan akta yang telah mendapat pengesahan pejabat administrasi negara merupakan ranah hukum administrasi negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil eksepsi ini dianggap TERBUKTI dan TIDAK TERBANTAHKAN LAGI oleh Turut Tergugat IX, yang memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).\n\n[HAL 95-102] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Sonny Wicaksono. Berdasarkan Akta PT Perkharin No.65/2023 dan data Profil Perusahaan Kemenkumham, Direktur sah PT PERKHARIN adalah Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII), bukan Sonny Wicaksono. Akta RUPS No. 46/2002 yang menjadi dasar klaim Sonny sebagai Direktur tidak tercatat di Kemenkumham, tidak dimiliki oleh PT PERKHARIN, dan masa jabatan direksi telah habis. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus tersebut TIDAK SAH karena diberikan oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga gugatan mengandung cacat formil dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 103-107] Turut Tergugat IX juga mengajukan eksepsi Diskualifikasi in Person, bahwa Penggugat (PT PERKHARIN) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan karena diwakili oleh Sonny Wicaksono yang bukan Direktur sah. Yang berhak mewakili PT PERKHARIN adalah Direksi yang sah dan tercatat terakhir, yaitu Hendi Lukman (Turut Tergugat XVII) berdasarkan Akta No. 65/2023. Gugatan dianggap ERROR IN PERSONA karena Diskualifikasi in Person, dan Turut Tergugat IX memohon agar gugatan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.\n\n[HAL 108-111] Dalam pokok perkara, Turut Tergugat IX membantah dalil Penggugat. Turut Tergugat IX dalil bahwa Tergugat I pernah menjabat Direktur sah berdasarkan Akta No. 21/2001 yang ditandatangani seluruh pemegang saham (Tergugat V dan VI) saat itu, sehingga dalil manipulasi data TIDAK TERBUKTI. Ketidakdaftaran Akta No." + }, + "read": { + "input_chars": 11950, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan PT. PERMATA KHARISMA INDAH melawan berbagai pihak termasuk notaris dan ahli waris, yang menuntut pernyataan sah akta RUPS, pembatalan akta notaris terkait perubahan pengurus dan saham, serta ganti rugi. Gugatan ini ditolak secara pokok karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Turut Tergugat IX diterima, sehingga perkara tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH mengajukan gugatan yang menuntut pernyataan sah akta RUPS, pembatalan akta notaris, dan ganti rugi kepada para Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II bertindak melawan hukum dengan mewakili perseroan berdasarkan akta yang dianggap tidak sah karena manipulasi data.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham yang dibuat di hadapan Tergugat IV dan Turut Tergugat lainnya adalah batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Kemenkumham merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi Error in Persona dan Cacat Formil pada Surat Kuasa karena Penggugat diwakili oleh pihak yang bukan Direktur sah.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan karena Direktur yang mewakili tidak tercatat di Kemenkumham.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan gugatan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pembatalan akta yang telah disahkan pejabat administrasi negara.", + "page": 91, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat IX diterima oleh hakim sebagai fakta yang terbukti dan tidak terbantahkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang sebagai Direktur sah.", + "page": 95, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Diskualifikasi in Person bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.", + "page": 103, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat dengan mengakui fakta pendirian dan perubahan pengurus perseroan.", + "page": 89, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH melawan Tergugat I hingga VI serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta notaris terkait perubahan pengurus dan pengalihan saham, serta menuntut ganti rugi. Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, error in persona, cacat formil, dan diskualifikasi in person, dengan alasan bahwa gugatan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak memiliki kewenangan mewakili perseroan. Hakim menerima eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat IX, yang menyatakan bahwa pembatalan akta yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Akibat penerimaan eksepsi tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH melawan Tergugat I hingga VI serta 20 Turut Tergugat yang terdiri dari notaris, perusahaan, dan individu. Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum dan pembatalan akta notaris terkait perubahan pengurus dan pengalihan saham, serta menuntut ganti rugi. Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan berbagai eksepsi, termasuk kompetensi absolut, error in persona, cacat formil, dan diskualifikasi in person, dengan alasan bahwa gugatan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Penggugat tidak memiliki kewenangan mewakili perseroan. Hakim menerima eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat IX, yang menyatakan bahwa pembatalan akta yang telah disahkan oleh pejabat administrasi negara berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Akibat penerimaan eksepsi tersebut, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat PT. PERMATA KHARISMA INDAH mengajukan gugatan yang menuntut pernyataan sah akta RUPS, pembatalan akta notaris, dan ganti rugi kepada para Tergugat dan Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat I dan II bertindak melawan hukum dengan mewakili perseroan berdasarkan akta yang dianggap tidak sah karena manipulasi data.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa akta-akta turunan mengenai perubahan pengurus dan pengalihan saham yang dibuat di hadapan Tergugat IV dan Turut Tergugat lainnya adalah batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut bahwa gugatan pembatalan akta yang telah disahkan dan tercatat di Kemenkumham merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Turut Tergugat XVII mengajukan eksepsi Error in Persona dan Cacat Formil pada Surat Kuasa karena Penggugat diwakili oleh pihak yang bukan Direktur sah.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat VIII, X, XI, dan XII mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan karena Direktur yang mewakili tidak tercatat di Kemenkumham.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV, Turut Tergugat I, XVIII, dan XIX mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan gugatan merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara.", + "page": 74, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pembatalan akta yang telah disahkan pejabat administrasi negara.", + "page": 91, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Turut Tergugat IX diterima oleh hakim sebagai fakta yang terbukti dan tidak terbantahkan.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Cacat Formil pada Surat Kuasa Khusus karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang sebagai Direktur sah.", + "page": 95, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi Diskualifikasi in Person bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum karena diwakili oleh pihak yang tidak berwenang.", + "page": 103, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III memberikan jawaban yang mendukung gugatan Penggugat dengan mengakui fakta pendirian dan perubahan pengurus perseroan.", + "page": 89, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya untuk batalkan akta notaris soal ganti pengurus perusahaan ditolak karena dianggap urusan pengadilan lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 39570, + "candidates": [ + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (pacta tertiis), yang tidak menjadi isu substantif dalam sengketa pembatalan akta notaris akibat perbuatan melawan hukum. Putusan tidak menguji apakah perjanjian mengikat pihak ketiga, melainkan fokus pada validitas akta dan pembuktian perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun sengketa melibatkan perubahan anggaran dasar (yang bersifat perjanjian/perikatan), inti gugatan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) dan pembatalan akta, bukan sengketa tentang cacat syarat sahnya perjanjian perdata biasa. Putusan tidak menganalisis kesahihan syarat perjanjian melainkan kewenangan dan pembuktian PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekosongan perjanjian karena sebab yang palsu/terlarang. Ini adalah bagian dari teori perjanjian, bukan teori perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan. Putusan tidak menguji apakah 'sebab' perjanjian tidak sah, melainkan apakah perbuatan notaris dan direksi melanggar hukum dan merugikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menjadi inti sengketa. Penggugat menuntut pembatalan akta karena dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1365 sebagai dasar hukum untuk menilai gugatan tersebut, meskipun gugatan ditolak karena gagal membuktikan unsur-unsurnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (vicarious liability). Gugatan dalam perkara ini adalah gugatan langsung terhadap para terdakwa (direksi/notaris) atas perbuatan mereka sendiri, bukan menuntut tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum mengenai tanggung jawab majikan/wali atas bawahan/anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta asli vs salinan. Meskipun dikutip dalam putusan untuk mengecualikan bukti foto copy, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) ditetapkan false karena bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum mengenai alasan penolakan gugatan secara materiil (yaitu kegagalan membuktikan PMH)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 168566, + "completion_tokens": 14252 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a539b16543325eb552baaac239b9ad5c678d6e2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,127 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_36_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.062, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.745, + "query": 3.011, + "relevance": 33.912, + "total": 113.73 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 31930, + "marked_chars": 32020 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32020, + "frame": "Permohonan diajukan oleh Joni Santoso dan Maryani kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan anak mereka yang lahir di luar kawin menjadi anak sah. Para Pemohon meminta penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dari perkawinan mereka serta izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan permohonan yang dikabulkan seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Juni 2023 dan mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 27 September 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama SAMMY SILVANUS SANTOSO lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2023, yaitu sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan dicatatkan di Catatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki surat pernyataan pengakuan anak yang ditandatangani oleh Joni Santoso dan disetujui oleh Maryani.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar nama ayah tercatat dalam akta kelahiran anak sebagai bukti status anak sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Joni Santoso dan Maryani mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak mereka, SAMMY SILVANUS SANTOSO, lahir pada tanggal 03 Juni 2023 sebelum kedua belah pihak melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Juni 2023 dan mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 27 September 2023. Para Pemohon mendalilkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka dan telah melampirkan surat pernyataan pengakuan anak yang ditandatangani bersama. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan hukum berdasarkan fakta bahwa anak lahir di luar kawin kemudian orang tuanya menikah sah, serta adanya pengakuan orang tua. Pengadilan mengabulkan permohonan seluruhnya dengan menyatakan SAMMY SILVANUS SANTOSO sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Joni Santoso dan Maryani mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena anak mereka, SAMMY SILVANUS SANTOSO, lahir pada tanggal 03 Juni 2023 sebelum kedua belah pihak melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Juni 2023 dan mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 27 September 2023. Para Pemohon mendalilkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka dan telah melampirkan surat pernyataan pengakuan anak yang ditandatangani bersama. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan hukum berdasarkan fakta bahwa anak lahir di luar kawin kemudian orang tuanya menikah sah, serta adanya pengakuan orang tua. Pengadilan mengabulkan permohonan seluruhnya dengan menyatakan SAMMY SILVANUS SANTOSO sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 16 Juni 2023 dan mencatatkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 27 September 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak bernama SAMMY SILVANUS SANTOSO lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2023, yaitu sebelum Para Pemohon menikah secara agama dan dicatatkan di Catatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki surat pernyataan pengakuan anak yang ditandatangani oleh Joni Santoso dan disetujui oleh Maryani.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak agar nama ayah tercatat dalam akta kelahiran anak sebagai bukti status anak sah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Anak saya lahir sebelum kami menikah, apakah bisa saya daftarkan sebagai anak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16771, + "candidates": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "text": "Pasal 281: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat pengesahan anak yang lahir di luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan yang menyusul, yang merupakan inti dari pertanyaan pengguna tentang status anak yang lahir sebelum pernikahan." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme pengakuan anak di luar kawin melalui akta otentik jika belum dicantumkan dalam akta kelahiran atau akta perkawinan, yang merupakan prosedur substantif yang diperlukan untuk memenuhi syarat pengesahan anak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur kekuatan pembuktian surat/akta (alat bukti), bukan mengatur hak atau kewajiban substantif mengenai status kekeluargaan atau pengesahan anak sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15331, + "completion_tokens": 861 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_374_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_374_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4dcacc79e0077ce3e113b5687153bca331747b99 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_374_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_374_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.695, + "query": 7.716, + "relevance": 17.752, + "total": 97.187 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 17395, + "marked_chars": 17443 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 17443, + "frame": "Pemohon ANDRE dan CIN SU KIAN mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Inti sengketa adalah status hukum anak YOVITA CALIS yang lahir di luar perkawinan agar diakui sebagai anak sah dari perkawinan para Pemohon. Pemohon meminta pengadilan menyatakan anak tersebut sebagai anak sah dan memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 November 2022 di hadapan Pemuka Agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama YOVITA CALIS yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak YOVITA CALIS agar menjadi anak sah dari suami istri ANDRE dan CIN SU KIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dan memberi izin melaporkan pengesahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon ANDRE dan CIN SU KIAN mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara pada akhir tahun 2022. Sebelumnya, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama YOVITA CALIS yang lahir pada tahun 2018 di luar perkawinan. Para Pemohon meminta pengadilan untuk menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dari perkawinan mereka serta memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut secara keseluruhan, menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dari para Pemohon, dan memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon ANDRE dan CIN SU KIAN mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara pada akhir tahun 2022. Sebelumnya, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama YOVITA CALIS yang lahir pada tahun 2018 di luar perkawinan. Para Pemohon meminta pengadilan untuk menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dari perkawinan mereka serta memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut secara keseluruhan, menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dari para Pemohon, dan memberikan izin untuk melaporkan pengesahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 November 2022 di hadapan Pemuka Agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama YOVITA CALIS yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak YOVITA CALIS agar menjadi anak sah dari suami istri ANDRE dan CIN SU KIAN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan YOVITA CALIS sebagai anak sah dan memberi izin melaporkan pengesahan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Bagaimana cara mengesahkan anak lahir di luar nikah menjadi anak sah setelah kami menikah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7928, + "candidates": [ + "Pasal 100 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara pembuktian adanya perkawinan (bukti otentik berupa akta catatan sipil), yang merupakan aturan prosedural/bukti. Meskipun dikutip dalam putusan untuk menegaskan status perkawinan para pemohon, pasal ini tidak mengatur substansi mengenai pengesahan anak lahir di luar nikah menjadi anak sah, yang merupakan inti pertanyaan. Isu pengesahan anak dalam konteks ini lebih didasarkan pada akibat hukum dari pengesahan perkawinan itu sendiri (perkawinan yang sah melahirkan anak sah) dan putusan MK, bukan pada mekanisme pembuktian perkawinan menurut Pasal 100." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9235, + "completion_tokens": 768 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_376_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_376_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..62729d74cc4e27e4c075e5edf0e30ffc189e2b50 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_376_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_376_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 159.509, + "query": 15.31, + "relevance": 14.279, + "total": 189.186 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98009, + "marked_chars": 98288 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak seluruh eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\nDALAM KONVENSI\n1.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum ; \n3.\nMenghukum Tergugat untuk membongkar Septic Tank beserta\nPipa-pipanya yang berada di Tanah Hak Milik Penggugat (SHM Nomor\n1378), memindahkan Isi/Kotoran yang berada di dalam Septic Tank,\ndan mengembalikan keadaan tanah bekas Septic Tank sesuai\nkeadaan semula ;\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membongkar/mengosongkan atau\nmemindahkan 1/5 Bangunan Kios milik Tergugat dari atas Tanah Hak\nMilik Penggugat ;\n5.\nMenghukum Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom)\nsebesar Rp. 200,000, - (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari\nketerlambatan, bilamana Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ;\n6.\nMenolak Gugatan selain dan selebihnya ;\nDALAM REKONVENSI \n-\nMenolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nHalaman 30 dari 31 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republ" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 98288, + "frame": "Penggugat [ASNIMAR Binti MOEIS] menggugat Tergugat [KAMAL Bin MOEIS] atas sengketa penggunaan Tanah Hak Milik Penggugat (SHM Nomor 1378) oleh Tergugat untuk menempatkan Septic Tank dan 1/5 bagian Bangunan Kios. Penggugat meminta Tergugat membongkar dan memindahkan kedua objek tersebut serta membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembongkaran objek tanpa mengabulkan permintaan ganti rugi uang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Maimunah Mahdi Moeis yang pembagian hartanya diatur dalam Akta Wasiat No. 27 tanggal 27 November 1984.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Tergugat, menandatangani Akta Pemisahan dan Pembagian No. 063-57/Pal Merah/1993 yang membagi tanah milik bersama kepada Penggugat seluas 458 m2.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas tanah seluas 458 m2 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan keberatan atau gugatan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Septic Tank milik Tergugat berada di area tanah yang menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "1/5 bagian Bangunan Kios milik Tergugat berada di atas tanah yang menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempatkan Septic Tank dan Bangunan Kios di tanah milik Penggugat tanpa izin.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 264.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000 akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 per hari keterlambatan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [ASNIMAR Binti MOEIS] dan Tergugat [KAMAL Bin MOEIS] merupakan ahli waris yang harta peninggalannya diatur dalam Akta Wasiat No. 27. Para ahli waris kemudian menandatangani Akta Pemisahan dan Pembagian pada tahun 1993 yang membagi tanah kepada Penggugat, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama Penggugat pada tahun 2001. Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat. Sengketa muncul karena Tergugat menempatkan Septic Tank dan 1/5 bagian Bangunan Kios di atas tanah yang menjadi hak milik Penggugat. Penggugat menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pembongkaran objek serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa keberadaan Septic Tank dan Bangunan Kios di tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat diperintahkan membongkar dan memindahkan keduanya. Permintaan ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup atau tidak ada alasan hukum, sementara uang paksa ditetapkan sebesar Rp 200.000 per hari keterlambatan. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [ASNIMAR Binti MOEIS] dan Tergugat [KAMAL Bin MOEIS] merupakan ahli waris yang harta peninggalannya diatur dalam Akta Wasiat No. 27. Para ahli waris kemudian menandatangani Akta Pemisahan dan Pembagian pada tahun 1993 yang membagi tanah kepada Penggugat, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas nama Penggugat pada tahun 2001. Tergugat tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu lima tahun sejak penerbitan sertifikat. Sengketa muncul karena Tergugat menempatkan Septic Tank dan 1/5 bagian Bangunan Kios di atas tanah yang menjadi hak milik Penggugat. Penggugat menggugat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan meminta pembongkaran objek serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa keberadaan Septic Tank dan Bangunan Kios di tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat diperintahkan membongkar dan memindahkan keduanya. Permintaan ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan ditolak karena tidak didukung bukti yang cukup atau tidak ada alasan hukum, sementara uang paksa ditetapkan sebesar Rp 200.000 per hari keterlambatan. Gugatan Rekonvensi Tergugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Maimunah Mahdi Moeis yang pembagian hartanya diatur dalam Akta Wasiat No. 27 tanggal 27 November 1984.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris, termasuk Tergugat, menandatangani Akta Pemisahan dan Pembagian No. 063-57/Pal Merah/1993 yang membagi tanah milik bersama kepada Penggugat seluas 458 m2.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1378 atas tanah seluas 458 m2 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2001.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan keberatan atau gugatan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat dalam jangka waktu 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Septic Tank milik Tergugat berada di area tanah yang menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "1/5 bagian Bangunan Kios milik Tergugat berada di atas tanah yang menjadi hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1378.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempatkan Septic Tank dan Bangunan Kios di tanah milik Penggugat tanpa izin.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 264.000.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp 2.000.000.000 akibat perbuatan Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah tinggal milik Tergugat.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 per hari keterlambatan.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya sertifikat tanah, tapi kakak saya pasang septic tank dan kios di atasnya, boleh minta dibongkar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 22506, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan dasar hukum utama yang didalilkan oleh Penggugat dalam sengketa untuk meminta pembongkaran septic tank dan kios yang berada di atas tanahnya. Putusan secara eksplisit menguji apakah perbuatan Tergugat memenuhi unsur pasal ini (menyebabkan kerugian dan melanggar hak milik) untuk memberikan putusan pembongkaran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 36037, + "completion_tokens": 1322 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_378_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_378_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..907c153429068c989d036ab4cba50a7419bfbae0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_378_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_378_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 115.653, + "query": 12.928, + "relevance": 28.096, + "total": 156.737 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44255, + "marked_chars": 44381 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; \nHalaman 14 Putusan Nomor.378/Pdt.G/2022./PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang\ntimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 970.000,- (Sembilan ratus tujuh\npuluh ribu rupiah);\n \nDemikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh\nkami Parmatoni, S.H. selaku Hakim Ketua, Toga Napitupulu, S.H.M.H. dan Sri\nSuharini, S.H.M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut\ndiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, dan\ntanggal 17 April 2023 tersebut diatas oleh Parmatoni, S.H. selaku Hakim\nKetua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Toga Napitupulu,\nS.H.M.H. dan Sri Suharini, S.H.M.H. dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakar" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44381, + "frame": "Penggugat Rolas Simon Hendro menggugat Tergugat PT. Setya Negara Perkasa terkait sengketa pembayaran atas pekerjaan konstruksi barak di Desa Kumpay Subang yang menurut Penggugat diputus sepihak tanpa pembayaran biaya yang telah dikeluarkan. Penggugat meminta pengadilan memerintahkan Tergugat membayar biaya proyek sebesar Rp175.417.502,- serta ganti rugi moril dan materiil sebesar Rp1.227.922.514,-. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak (kurangnya Johni Benedictius Puah sebagai pihak yang menerima pembayaran).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Barak Yonarmed pada tanggal 18 Mei 2021 dengan nilai proyek Rp2.600.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama tersebut menetapkan bahwa pembayaran pekerjaan harus ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan transfer pembayaran kepada Johni Benedictius Puah sebesar Rp244.500.000,- tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Johni Benedictius Puah merupakan salah satu pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama bersama Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan material dan upah tukang sebesar Rp175.417.502,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak dan lisan tanpa pemberitahuan tertulis.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar total Rp245.000.000,- kepada Johni Benedictius Puah karena kesulitan komunikasi dengan Penggugat akibat konflik internal.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Rolas Simon Hendro mengajukan gugatan terhadap Tergugat PT. Setya Negara Perkasa terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi barak di Desa Kumpay Subang berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Mei 2021. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah mengeluarkan biaya sebesar Rp175.417.502,- untuk proyek tersebut, namun Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak dan tidak membayar biaya yang telah dikeluarkan tersebut, sehingga Penggugat menuntut pembayaran biaya proyek dan ganti rugi moril materiil. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat telah mentransfer dana kepada Johni Benedictius Puah, seorang pihak lain yang juga menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, tanpa konfirmasi kepada Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini melibatkan Penggugat, Tergugat, dan Johni Benedictius Puah. Karena Penggugat tidak menarik Johni Benedictius Puah sebagai tergugat atau turut tergugat, gugatan dinyatakan cacat formil karena kurang lengkapnya para pihak. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Rolas Simon Hendro mengajukan gugatan terhadap Tergugat PT. Setya Negara Perkasa terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi barak di Desa Kumpay Subang berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 18 Mei 2021. Penggugat mendalilkan bahwa ia telah mengeluarkan biaya sebesar Rp175.417.502,- untuk proyek tersebut, namun Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak dan tidak membayar biaya yang telah dikeluarkan tersebut, sehingga Penggugat menuntut pembayaran biaya proyek dan ganti rugi moril materiil. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat telah mentransfer dana kepada Johni Benedictius Puah, seorang pihak lain yang juga menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, tanpa konfirmasi kepada Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini melibatkan Penggugat, Tergugat, dan Johni Benedictius Puah. Karena Penggugat tidak menarik Johni Benedictius Puah sebagai tergugat atau turut tergugat, gugatan dinyatakan cacat formil karena kurang lengkapnya para pihak. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Barak Yonarmed pada tanggal 18 Mei 2021 dengan nilai proyek Rp2.600.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama tersebut menetapkan bahwa pembayaran pekerjaan harus ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan transfer pembayaran kepada Johni Benedictius Puah sebesar Rp244.500.000,- tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Johni Benedictius Puah merupakan salah satu pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama bersama Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan material dan upah tukang sebesar Rp175.417.502,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat memutus hubungan kerja secara sepihak dan lisan tanpa pemberitahuan tertulis.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan telah membayar total Rp245.000.000,- kepada Johni Benedictius Puah karena kesulitan komunikasi dengan Penggugat akibat konflik internal.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kerja sama bangun barak, tapi pihak kontraktor malah bayar ke orang lain tanpa kasih tahu saya, apakah saya bisa minta uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4882, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) sebagai dasar ganti rugi. Namun, dalam pertimbangan hukum perkara ini, Majelis Hakim tidak menguji apakah ada perbuatan melawan hukum atau kewajiban mengganti kerugian substantif berdasarkan pasal ini. Putusan justru menolak gugatan karena cacat formil (kurang pihak/plurium litis consortium) berdasarkan hukum acara (HIR), bukan karena penilaian substantif atas isi Pasal 1365. Fakta pembayaran ke pihak ketiga menjadi dasar untuk menarik pihak ketiga sebagai terugat, bukan sebagai dasar penilaian akhir kewajiban ganti rugi di bawah Pasal 1365 dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16161, + "completion_tokens": 1091 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_379_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_379_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebfc4fd31e64a826ddf5ea530ea607b57ffb7906 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_379_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,258 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_379_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 266, + "timings": { + "parse": 0.41, + "classify": 0.0, + "condense": 2463.909, + "read": 182.944, + "query": 9.485, + "relevance": 42.719, + "total": 2699.466 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 784534, + "marked_chars": 787086 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\nMenolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nDalam Konvensi\n-\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nDalam Rekonvensi\n-\nMenolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk\nseluruhnya;\n-\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara ini sebesar Rp. 5.140.000,- (Lima juta seratus empat puluh\nribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh\nkami, Denny Tulangow, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua , Parmatoni, S.H. dan\nToga Napitupulu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat tanggal 24 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei\n2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Irsyaf\nLubis, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para\nTergugat dan tanpa dihadiri kuasa Para Turut Tergugat. \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 265 Putusan Nomor.379/Pdt.G/2022./PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya a" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134986, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan ini diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat), advokat anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 19.03781, terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III karena terus-menerus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Agung No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134945, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan ini diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat), advokat anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 19.03781, terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III karena terus-menerus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Agung No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134958, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan ini diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat), advokat anggota PERADI dengan Nomor Induk Advokat 19.03781, terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III karena terus-menerus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan Mahkamah Agung No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93].\n\n[HAL 93-97] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan DPN PERADI No. KEP. 104/PERADI/DPN/2019 [HAL 93-94]. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Konvensi yang mempublikasikan berita di media online bahwa Otto Hasibuan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum padahal sudah ada putusan MA membatalkan perubahan AD dan SK Kemenkumham mensahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, adalah perbuatan melawan hukum yang merusak citra dan nama baik Tergugat Rekonvensi di hadapan masyarakat, calon advokat, dan aparat penegak hukum [HAL 94-95]. Kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan menuntut permintaan maaf melalui iklan di koran Kompas selama 2 hari dengan ukuran minimal setengah halaman, serta uang paksa Rp. 200.000.000,- per hari jika lalai [HAL 95-97]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan atas aset pribadi Penggugat Konvensi (apartemen di Gading Nias dan tanah di Cibodasari) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 96-97].\n\n[HAL 98-107] Tergugat V dan VI (Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon) memberikan jawaban kronologis berdirinya PERADI dan perubahan Anggaran Dasar. PERADI didirikan oleh 8 organisasi advokat dan disahkan sebagai badan hukum pada 2009 [HAL 98-99]. MUNAS II PERADI tahun 2015 di Pekanbaru memilih Tergugat V sebagai Ketua Umum dan memberikan mandat kepada DPN 2015-2020 untuk mengubah Anggaran Dasar dalam waktu 6 bulan [HAL 100-101]. DPN 2015-2020 mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 504/PERADI/DPN/VIII/2015 pada Agustus 2015, namun terdapat kesalahan ketik dengan hilangnya kata \"berturut-turut\" pada Pasal 24 ayat (5) AD PERADI [HAL 102-103]. Untuk memperbaiki kekeliruan ini, DPN mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 yang mengembalikan kata \"berturut-turut\" [HAL 103]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 134990, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat) terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan III karena terus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan PN Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93].\n\n[HAL 93-97] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan DPN PERADI No. KEP. 104/PERADI/DPN/2019 [HAL 93-94]. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Konvensi yang mempublikasikan berita di media online bahwa Otto Hasibuan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum padahal sudah ada putusan MA membatalkan perubahan AD dan SK Kemenkumham mensahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, adalah perbuatan melawan hukum yang merusak citra dan nama baik Tergugat Rekonvensi di hadapan masyarakat, calon advokat, dan aparat penegak hukum [HAL 94-95]. Kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan menuntut permintaan maaf melalui iklan di koran Kompas selama 2 hari dengan ukuran minimal setengah halaman, serta uang paksa Rp. 200.000.000,- per hari jika lalai [HAL 95-97]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan atas aset pribadi Penggugat Konvensi (apartemen di Gading Nias dan tanah di Cibodasari) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 96-97].\n\n[HAL 98-107] Tergugat V dan VI (Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon) memberikan jawaban kronologis berdirinya PERADI dan perubahan Anggaran Dasar. PERADI didirikan oleh 8 organisasi advokat dan disahkan sebagai badan hukum pada 2009 [HAL 98-99]. MUNAS II PERADI tahun 2015 di Pekanbaru memilih Tergugat V sebagai Ketua Umum dan memberikan mandat kepada DPN 2015-2020 untuk mengubah Anggaran Dasar dalam waktu 6 bulan [HAL 100-101]. DPN 2015-2020 mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 504/PERADI/DPN/VIII/2015 pada Agustus 2015, namun terdapat kesalahan ketik dengan hilangnya kata \"berturut-turut\" pada Pasal 24 ayat (5) AD PERADI [HAL 102-103]. Untuk memperbaiki kekeliruan ini, DPN mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 yang mengembalikan kata \"berturut-turut\" [HAL 103].\n\n[HAL 138-159] Tergugat V dan VI menolak dalil bahwa perubahan Anggaran Dasar telah dibatalkan oleh Putusan PN Lubuk Pakam No. 379/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt." + }, + { + "window": 4, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat) terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan III karena terus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan PN Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93].\n\n[HAL 93-97] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan DPN PERADI No. KEP. 104/PERADI/DPN/2019 [HAL 93-94]. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Konvensi yang mempublikasikan berita di media online bahwa Otto Hasibuan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum padahal sudah ada putusan MA membatalkan perubahan AD dan SK Kemenkumham mensahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, adalah perbuatan melawan hukum yang merusak citra dan nama baik Tergugat Rekonvensi di hadapan masyarakat, calon advokat, dan aparat penegak hukum [HAL 94-95]. Kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan menuntut permintaan maaf melalui iklan di koran Kompas selama 2 hari dengan ukuran minimal setengah halaman, serta uang paksa Rp. 200.000.000,- per hari jika lalai [HAL 95-97]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan atas aset pribadi Penggugat Konvensi (apartemen di Gading Nias dan tanah di Cibodasari) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 96-97].\n\n[HAL 98-107] Tergugat V dan VI (Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon) memberikan jawaban kronologis berdirinya PERADI dan perubahan Anggaran Dasar. PERADI didirikan oleh 8 organisasi advokat dan disahkan sebagai badan hukum pada 2009 [HAL 98-99]. MUNAS II PERADI tahun 2015 di Pekanbaru memilih Tergugat V sebagai Ketua Umum dan memberikan mandat kepada DPN 2015-2020 untuk mengubah Anggaran Dasar dalam waktu 6 bulan [HAL 100-101]. DPN 2015-2020 mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 504/PERADI/DPN/VIII/2015 pada Agustus 2015, namun terdapat kesalahan ketik dengan hilangnya kata \"berturut-turut\" pada Pasal 24 ayat (5) AD PERADI [HAL 102-103]. Untuk memperbaiki kekeliruan ini, DPN mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 yang mengembalikan kata \"berturut-turut\" [HAL 103].\n\n[HAL 138-159] Tergugat V dan VI menolak dalil bahwa perubahan Anggaran Dasar telah dibatalkan oleh Putusan PN Lubuk Pakam No." + }, + { + "window": 5, + "input_chars": 119753, + "summary": "[HAL 1-31] Gugatan diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat) terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan III karena terus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan PN Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93].\n\n[HAL 93-97] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan DPN PERADI No. KEP. 104/PERADI/DPN/2019 [HAL 93-94]. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Konvensi yang mempublikasikan berita di media online bahwa Otto Hasibuan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum padahal sudah ada putusan MA membatalkan perubahan AD dan SK Kemenkumham mensahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, adalah perbuatan melawan hukum yang merusak citra dan nama baik Tergugat Rekonvensi di hadapan masyarakat, calon advokat, dan aparat penegak hukum [HAL 94-95]. Kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan menuntut permintaan maaf melalui iklan di koran Kompas selama 2 hari dengan ukuran minimal setengah halaman, serta uang paksa Rp. 200.000.000,- per hari jika lalai [HAL 95-97]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan atas aset pribadi Penggugat Konvensi (apartemen di Gading Nias dan tanah di Cibodasari) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 96-97].\n\n[HAL 98-107] Tergugat V dan VI (Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon) memberikan jawaban kronologis berdirinya PERADI dan perubahan Anggaran Dasar. PERADI didirikan oleh 8 organisasi advokat dan disahkan sebagai badan hukum pada 2009 [HAL 98-99]. MUNAS II PERADI tahun 2015 di Pekanbaru memilih Tergugat V sebagai Ketua Umum dan memberikan mandat kepada DPN 2015-2020 untuk mengubah Anggaran Dasar dalam waktu 6 bulan [HAL 100-101]. DPN 2015-2020 mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 504/PERADI/DPN/VIII/2015 pada Agustus 2015, namun terdapat kesalahan ketik dengan hilangnya kata \"berturut-turut\" pada Pasal 24 ayat (5) AD PERADI [HAL 102-103]. Untuk memperbaiki kekeliruan ini, DPN mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 yang mengembalikan kata \"berturut-turut\" [HAL 103].\n\n[HAL 229-266] Dalam pembuktian, Tergugat I, III, V, dan VI mengajukan 64 bukti surat, 3 saksi (Muhenri Sitohang, Dr. Yuspan Salukhu, Irwandi), dan 2 ahli (Dr." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-31] Gugatan diajukan oleh Hana Pertiwi, S.H. (Penggugat) terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan (Tergugat I, Ketua Umum PERADI), Alamsyah, S.H. (Tergugat II), DPN PERADI (Tergugat III), DPC PERADI Deli Serdang (Tergugat IV), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan (Tergugat V), Thomas E. Tampubolon (Tergugat VI), serta Turut Tergugat I (Hotman Paris), Turut Tergugat II (Notaris Tutty Soetrisno), dan Turut Tergugat III (Kemenkumham/Ditjen AHU). Pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan III karena terus menjalankan kepengurusan PERADI dan menerbitkan produk hukum atas nama PERADI, padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka, yaitu Surat Keputusan DPN PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh Putusan PN Lubuk Pakam No. 12/Pdt.G/2020/PN.LBP tanggal 29 September 2020, yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan No. 592/Pdt/2020/PT MDN tanggal 8 Februari 2021, dan Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 tanggal 18 April 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) [HAL 1-6]. Penggugat berdalih bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dipegangnya menjadi tidak jelas, serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus organisasi dan harta kekayaan PERADI setelah putusan pengadilan tersebut [HAL 3-6]. Kronologi menunjukkan bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut awalnya dibuat untuk memungkinkan Tergugat I menjabat sebagai Ketua Umum untuk periode ketiga, yang memicu sengketa internal dan gugatan dari Alamsyah (Tergugat II) yang memenangkan perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi [HAL 8-10]. Meskipun demikian, Tergugat I dan Tergugat III tetap mengaku sebagai pengurus sah, melakukan Munas III pada 7 Oktober 2020 yang mengesahkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan menerbitkan berbagai sertifikat serta KTPA baru [HAL 19-22]. Kemenkumham (Turut Tergugat III) dalam SK No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 hanya mengakui perubahan Anggaran Dasar dengan Luhut MP Pangaribuan sebagai Ketua Umum, bukan Tergugat I [HAL 3-4, 22-24]. Tergugat I dan Tergugat III dalam jawaban mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah (Tergugat II) dengan para pihak pada 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan putusan pengadilan dan mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III [HAL 40-46]. Tergugat juga menyoroti bahwa perubahan Anggaran Dasar tahun 2019 merupakan perbaikan dari kesalahan ketik pada perubahan tahun 2015 (KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015) yang menghilangkan kata \"berturut-turut\", sehingga sah secara hukum dan demokratis [HAL 34-36].\n\n[HAL 47-53] Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 di Hotel Pullman Vimala Hills, Ciawi, Bogor, adalah sah dan mengikat karena pada saat itu Putusan PN Lubuk Pakam belum berkekuatan hukum tetap (masih dalam proses banding) dan Majelis Hakim tidak melarang penggunaan SK DPN No. KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 [HAL 48]. Munas III menghasilkan 10 keputusan penting, termasuk pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (Keputusan No. 04/MUNAS III/PERADI/2020), pengesahan Laporan Pertanggungjawaban DPN 2015-2020 (Keputusan No. 07/MUNAS III/PERADI/2020), dan pemilihan serta pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI Masa Jabatan 2020-2025 (Keputusan No. 10/MUNAS III/PERADI/2020) dengan perolehan suara 1.027 dari 1.153 peserta [HAL 48-52]. Keputusan-keputusan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Munas III No. 1 tanggal 7 Oktober 2020 oleh Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn., yang merupakan akta otentik sebagai bukti sempurna menurut Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata [HAL 52-53]. Tergugat berargumen bahwa Munas III sesuai Anggaran Dasar PERADI sehingga sah dan mengikat [HAL 53].\n\n[HAL 54-62] Dalam eksepsi, Tergugat I dan III mengajukan: (1) Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang karena sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, bukan gugatan perdata [HAL 54-55]; (2) Gugatan salah alamat (error in persona) terhadap Tergugat III (DPN PERADI) karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi [HAL 55-56]; (3) Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas [HAL 56-59]; (4) Penggugat tidak memiliki legal standing karena baru menjadi anggota PERADI pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi [HAL 58-59]; (5) Gugatan belum waktunya (premature) karena Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 saat gugatan didaftarkan (28 April 2022) baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan, serta Penggugat tidak membuktikan hambatan konkret dalam menggunakan KTPA [HAL 59-60]; (6) Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian 60.000 anggota serta Hotman Paris tanpa surat kuasa khusus, yang tidak relevan dengan kerugian pribadi Penggugat [HAL 60-62]. Tergugat memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO) [HAL 62].\n\n[HAL 63-71] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak dalil perbuatan melawan hukum. Tergugat menegaskan bahwa Munas III dilaksanakan saat putusan PN Lubuk Pakam belum inkracht, dan tidak ada larangan hukum untuk menggunakan SK DPN 2019 [HAL 63-64]. Perubahan Anggaran Dasar 2019 telah disahkan dalam Munas III dan dipertanggungjawabkan oleh DPN 2015-2020, serta diterima peserta Munas [HAL 64-65]. Sengketa antara Alamsyah (Tergugat II) dengan Tergugat I, III, V, VI, dan IV telah berakhir dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 12 Mei 2022, di mana para pihak sepakat menyampingkan Putusan PN Lubuk Pakam, PT Medan, dan MA No. 997 K/PDT/2022, serta mengakui kepemimpinan Tergugat I hasil Munas III sebagai sah dan demokratis [HAL 65-68]. Perjanjian Perdamaian ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata sehingga putusan pengadilan tersebut tidak lagi mengikat para pihak [HAL 68-69]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Kemenkumham tidak mengakui kepengurusan Tergugat I, dengan menyatakan bahwa Kemenkumham hanya mengolah permohonan yang diajukan, dan Tergugat I belum mengajukan permohonan perubahan AD hasil Munas III karena syarat \"pernyataan tidak sengketa\" belum terpenuhi akibat sengketa dengan DPN Luhut Pangaribuan [HAL 69-70]. Tergugat menegaskan bahwa status kepengurusan didasarkan pada keputusan Munas, bukan pengakuan Kemenkumham, dan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 telah menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI periode 2015-2020, sehingga tindakan Tergugat I adalah kelanjutan yang sah [HAL 70-71]. Tergugat juga membantah dalil bahwa KTPA Penggugat tidak dapat digunakan, dengan menyatakan bahwa Wakil Ketua MA Andi Samsan Nganro telah menyatakan advokat PERADI tetap bisa bersidang, dan Penggugat tidak membuktikan adanya hambatan profesi [HAL 70-71].\n\n[HAL 72-80] Tergugat menolak dalil bahwa perubahan AD 2019 dilakukan karena nafsu jabatan Tergugat I, dengan menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh DPN periode 2015-2020 di bawah Tergugat V dan VI, dan Tergugat I saat itu bukan Ketua Umum [HAL 72-73]. Perubahan AD telah disahkan Munas III dan dituangkan dalam akta notaris [HAL 73-74]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Putusan MA No. 997 K/PDT/2022 membatalkan semua tindakan Tergugat I, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Perdamaian telah mengakhiri sengketa tersebut sehingga putusan tidak lagi memiliki konsekuensi hukum bagi PERADI [HAL 74-77]. Tergugat menjelaskan bahwa Ketua Umum dipilih melalui Munas, bukan ditunjuk, dan struktur PERADI tidak mengenal \"organisasi sayap\" [HAL 77-78]. Tergugat membantah dalil bahwa laporan polisi terhadap Turut Tergugat I (Hotman Paris) adalah skenario untuk mengalihkan perhatian, dengan menyatakan bahwa laporan tersebut adalah hak DPC PERADI dan Hotman Paris sebagai Wakil Ketua Umum 2015-2020 turut bertanggung jawab atas perubahan AD [HAL 79-81]. Tergugat juga membantah dalil bahwa Tergugat I menunjuk menantunya untuk menguasai bidang pendidikan yang \"basah\", dengan menjelaskan bahwa PKPA, UPA, dan pendidikan berkelanjutan diselenggarakan oleh mitra/perguruan tinggi pihak ketiga dengan pengelolaan keuangan oleh pihak ketiga tersebut, serta diaudit oleh KAP [HAL 83-84].\n\n[HAL 85-93] Tergugat menolak dalil bahwa kepengurusan Tergugat I tidak sah karena tidak mendapat persetujuan Kemenkumham, dengan menegaskan bahwa sah-tidaknya kepengurusan ditentukan oleh Munas sesuai AD PERADI, bukan Kemenkumham. Tergugat menyatakan telah mengajukan gugatan pembatalan SK Kemenkumham No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 ke PTUN Jakarta karena bertentangan dengan Putusan MA No. 3085 K/Pdt/2021 yang menyatakan sah kepengurusan Tergugat V dan VI [HAL 85-88]. Tergugat menolak dalil kerugian materiil dan immateriil Penggugat, dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak mewakili 60.000 anggota tanpa surat kuasa khusus, dan kerugian immateriil yang didalilkan (kehilangan klien) tidak berdasar karena Penggugat baru menjadi advokat pada 2019 dan belum memiliki kantor/klien sendiri [HAL 88-90]. Tergugat menolak permohonan sita jaminan terhadap harta pribadi Tergugat I, permohonan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), dan uang paksa (dwangsom), karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan permohonan uang paksa tidak relevan untuk pembayaran uang [HAL 91-92]. Tergugat memohon menolak gugatan konvensi Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, serta menerima gugatan rekonvensi [HAL 92-93].\n\n[HAL 93-97] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III (sebagai Penggugat Rekonvensi) mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan mereka sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan DPN PERADI No. KEP. 104/PERADI/DPN/2019 [HAL 93-94]. Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Penggugat Konvensi yang mempublikasikan berita di media online bahwa Otto Hasibuan mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum padahal sudah ada putusan MA membatalkan perubahan AD dan SK Kemenkumham mensahkan kepengurusan Luhut Pangaribuan, adalah perbuatan melawan hukum yang merusak citra dan nama baik Tergugat Rekonvensi di hadapan masyarakat, calon advokat, dan aparat penegak hukum [HAL 94-95]. Kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dan menuntut permintaan maaf melalui iklan di koran Kompas selama 2 hari dengan ukuran minimal setengah halaman, serta uang paksa Rp. 200.000.000,- per hari jika lalai [HAL 95-97]. Tergugat Rekonvensi juga memohon sita jaminan atas aset pribadi Penggugat Konvensi (apartemen di Gading Nias dan tanah di Cibodasari) serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) [HAL 96-97].\n\n[HAL 98-107] Tergugat V dan VI (Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E. Tampubolon) memberikan jawaban kronologis berdirinya PERADI dan perubahan Anggaran Dasar. PERADI didirikan oleh 8 organisasi advokat dan disahkan sebagai badan hukum pada 2009 [HAL 98-99]. MUNAS II PERADI tahun 2015 di Pekanbaru memilih Tergugat V sebagai Ketua Umum dan memberikan mandat kepada DPN 2015-2020 untuk mengubah Anggaran Dasar dalam waktu 6 bulan [HAL 100-101]. DPN 2015-2020 mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 504/PERADI/DPN/VIII/2015 pada Agustus 2015, namun terdapat kesalahan ketik dengan hilangnya kata \"berturut-turut\" pada Pasal 24 ayat (5) AD PERADI [HAL 102-103]. Untuk memperbaiki kekeliruan ini, DPN mengeluarkan Perubahan AD No. KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 yang mengembalikan kata \"berturut-turut\" [HAL 103].\n\n[HAL 229-266] Dalam pembuktian, Tergugat I, III, V, dan VI mengajukan 64 bukti surat, 3 saksi (Muhenri Sitohang, Dr. Yuspan Salukhu, Irwandi), dan 2 ahli (Dr." + }, + "read": { + "input_chars": 11968, + "frame": "Hana Pertiwi, S.H. menggugat Prof. Dr. Otto Hasibuan dan pihak terkait PERADI serta Turut Tergugat lainnya atas dugaan perbuatan melawan hukum karena terus menjalankan kepengurusan dan menerbitkan produk hukum organisasi padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penggugat meminta agar tindakan tersebut dinyatakan batal dan meminta ganti rugi. Perkara ini dihentikan tanpa memeriksa pokok gugatan karena eksepsi tidak berwenang dan salah alamat diterima oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, III, dan pihak terkait PERADI serta Turut Tergugat lainnya dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kepengurusan organisasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berdalil bahwa perubahan Anggaran Dasar PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berdalil bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) menjadi tidak jelas serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum setelah putusan pengadilan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah dengan para pihak pada 12 Mei 2022.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 adalah sah dan mengikat karena saat itu putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi tidak berwenang dengan alasan sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi salah alamat terhadap Tergugat III karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi legal standing karena Penggugat baru menjadi anggota pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi.", + "page": 58, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi gugatan belum waktunya karena Putusan Mahkamah Agung saat gugatan didaftarkan baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan.", + "page": 59, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian tanpa surat kuasa khusus.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 62, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III dalam rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum.", + "page": 93, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III dalam rekonvensi mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat berupa publikasi berita yang merusak citra dan nama baik mereka.", + "page": 94, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Hana Pertiwi, S.H. mengajukan gugatan perdata terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan, Alamsyah, DPN PERADI, DPC PERADI Deli Serdang, Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, Thomas E. Tampubolon, serta Turut Tergugat I, II, dan III dengan dalil perbuatan melawan hukum. Penggugat berargumen bahwa Tergugat I dan III terus menjalankan kepengurusan dan menerbitkan produk hukum organisasi padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga status kepengurusan dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat menjadi tidak jelas. Tergugat I dan III membantal dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sengketa telah berakhir melalui Perjanjian Perdamaian dan Munas III dilaksanakan secara sah. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tidak berwenang karena menganggap sengketa tersebut merupakan masalah internal organisasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, serta menerima eksepsi salah alamat terhadap Tergugat III karena DPN bukan badan hukum. Dengan demikian, gugatan utama dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hana Pertiwi, S.H. mengajukan gugatan perdata terhadap Prof. Dr. Otto Hasibuan, Alamsyah, DPN PERADI, DPC PERADI Deli Serdang, Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, Thomas E. Tampubolon, serta Turut Tergugat I, II, dan III dengan dalil perbuatan melawan hukum. Penggugat berargumen bahwa Tergugat I dan III terus menjalankan kepengurusan dan menerbitkan produk hukum organisasi padahal perubahan Anggaran Dasar yang menjadi dasar pengangkatan mereka telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga status kepengurusan dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat menjadi tidak jelas. Tergugat I dan III membantal dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sengketa telah berakhir melalui Perjanjian Perdamaian dan Munas III dilaksanakan secara sah. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tidak berwenang karena menganggap sengketa tersebut merupakan masalah internal organisasi yang harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI, serta menerima eksepsi salah alamat terhadap Tergugat III karena DPN bukan badan hukum. Dengan demikian, gugatan utama dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I, III, dan pihak terkait PERADI serta Turut Tergugat lainnya dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait kepengurusan organisasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berdalil bahwa perubahan Anggaran Dasar PERADI Nomor KEP.104/PERADI/DPN/IX/2019 telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat berdalil bahwa status hukum pengurus dan keabsahan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) menjadi tidak jelas serta Tergugat I dan III tidak memiliki kewenangan hukum setelah putusan pengadilan tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung telah ditenggang melalui Perjanjian Perdamaian antara Alamsyah dengan para pihak pada 12 Mei 2022.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Munas III PERADI yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2020 adalah sah dan mengikat karena saat itu putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 48, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi tidak berwenang dengan alasan sengketa internal organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme internal PERADI.", + "page": 54, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi salah alamat terhadap Tergugat III karena DPN bukan badan hukum melainkan struktur organisasi.", + "page": 55, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Sekretaris Jenderal, Notaris pembuat akta Munas, dan peserta Munas.", + "page": 56, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi legal standing karena Penggugat baru menjadi anggota pada 2019 dan telah menandatangani pernyataan tunduk pada keputusan organisasi.", + "page": 58, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi gugatan belum waktunya karena Putusan Mahkamah Agung saat gugatan didaftarkan baru bersifat disclaimer dan belum resmi diberitahukan.", + "page": 59, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur karena petitum menuntut pembatalan tindakan organisasi dan pengembalian kerugian tanpa surat kuasa khusus.", + "page": 60, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III memohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 62, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III dalam rekonvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum.", + "page": 93, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III dalam rekonvensi mendalilkan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat berupa publikasi berita yang merusak citra dan nama baik mereka.", + "page": 94, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa pengurus organisasi terus memimpin padahal perubahan anggotannya sudah dibatalkan pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 43599, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1851 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat 1 dan 3 dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan dalil Penggugat. Meskipun gugatan ditolak karena adanya perdamaian, pasal ini adalah kerangka hukum substantif yang digunakan untuk menilai klaim awal mengenai keabsahan tindakan pengurus organisasi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perdamaian (compromise). Putusan hakim secara substantif bergantung pada pasal ini untuk menentukan akibat hukum dari adanya kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam perkara sebelumnya. Hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang membatalkan perubahan anggaran dasar tersebut menjadi tidak berlaku lagi, sehingga tindakan pengurus dianggap sah kembali. Ini menjawab inti pertanyaan tentang status kepemimpinan pengurus pasca-batalnya putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Meskipun putusan menyebutkan adanya akta atau surat keputusan, pertimbangan hukum tidak menggunakan Pasal 1870 sebagai dasar penentuan status hukum kepemimpinan atau akibat dari pembatalan anggaran dasar. Isu utamanya adalah akibat hukum dari perdamaian (Pasal 1851) dan unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), bukan kekuatan bukti akta otentik." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1851 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 261923, + "completion_tokens": 21293 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_381_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_381_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52d89ab1e9236d37c81e4b117d927ef3f1f3e8c8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_381_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,195 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_381_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 61, + "timings": { + "parse": 0.126, + "classify": 0.0, + "condense": 296.801, + "read": 79.189, + "query": 4.354, + "relevance": 96.477, + "total": 476.947 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 175460, + "marked_chars": 176000 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI;\nDALAM KONVENSI;\nDALAM EKSEPSI; \n-\nMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.\nHalaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 59\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM POKOK PERKARA; \n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI;\n-\nMenyatakan gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat dalam\nRekonpensi / Para Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;\n-\nMenghukum Tergugat Konvensi/ Pengggugat Rekonvensi untuk\nmembayar biaya perkara sejumlah Rp. 383.300,- (Tga ratus delapan\npuluh tiga ribu tiga ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari senin tanggal 23 Januari 2024 ,oleh\nkami, Sri Hartati, S.H.., M.H.., sebagai Hakim Ketua , Dr. Syafrudin Ainor Rafiek,\nS.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134822, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat I (Liyanto Prabowo) dan Penggugat II (Lirefen Prabowo) mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I (Lian Prabowo) dan Tergugat II (Liany Prabowo) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II bukan anak kandung Alm. Kiki Yusuf alias Loa Kin Tie (ayah Penggugat) karena hasil tes DNA pada 1 Agustus 2008 yang menyingkirkan Kiki Yusuf sebagai ayah biologis, serta pernyataan Notaris pada 14 November 2013 yang menyatakan hal serupa. Penggugat mengklaim Akta Kelahiran Tergugat I (No. 739/U/JB/1999) dan Tergugat II (No. 740/U/JB/1999) cacat hukum karena dibuat berdasarkan keterangan tidak benar oleh Tergugat III (Farida Gunawan, ibu kandung Penggugat dan mantan istri Kiki Yusuf) tanpa sepengetahuan Kiki Yusuf, yang telah meninggal dunia pada 24 Juni 2013. Penggugat memohon agar Akta Kelahiran tersebut dibatalkan atau dicoret nama Kiki Yusuf, dengan dasar Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. [HAL 8-17] Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan pembatalan akta kelahiran merupakan sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi non persona standi in judicio, berargumen bahwa hak pengingkaran anak (penyangkalan) hanya dimiliki oleh suami (Alm. Kiki Yusuf) berdasarkan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena Kiki Yusuf telah meninggal tanpa pernah mengajukan pengingkaran, maka Penggugat tidak berwenang. Eksepsi obscuur libel juga diajukan karena ketidaksesuaian antara posita (pembatalan akta) dan petitum (penyangkalan status anak). [HAL 18-28] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan mengakui hanya perkawinan Kiki Yusuf dengan Farida Gunawan pada 16 Januari 1989 serta kematian Kiki Yusuf pada 24 Juni 2013. Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah karena lahir dalam ikatan perkawinan yang sah (3 Februari 1999) sebelum perceraian pada 3 Oktober 2011. Para Tergugat mengemukakan kronologi bahwa Kiki Yusuf melakukan poligami dengan Titik Suliyati pada 4 Maret 1990, dan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II, serta menyatakan mereka sebagai ahli waris sah. Para Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat merupakan upaya melawan hukum untuk menguasai harta bersama dan warisan, serta bahwa pembatalan akta kelahiran harus melalui upaya administratif atau gugatan ke PTUN, bukan gugatan pengingkaran anak di PN. [HAL 29-46] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi berupa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dalam rekonvensi, Para Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon pernyataan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Kiki Yusuf dan Farida Gunawan, serta meminta sita jaminan atas tiga objek tanah yang merupakan harta bersama dan harta peninggalan Alm. Kiki Yusuf. Para Tergugat menuntut pembagian harta peninggalan: Farida Gunawan 50%, dan masing-masing dari empat anak (Liyanto, Lirefen, Lian, Liany) sebesar 12,5%. Mereka juga menuntut Penggugat memohon maaf secara terbuka dan membayar uang paksa karena tuduhan zina dan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 42678, + "summary": "[HAL 1-7] Penggugat I (Liyanto Prabowo) dan Penggugat II (Lirefen Prabowo) mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I (Lian Prabowo) dan Tergugat II (Liany Prabowo) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II bukan anak kandung Alm. Kiki Yusuf alias Loa Kin Tie (ayah Penggugat) karena hasil tes DNA pada 1 Agustus 2008 yang menyingkirkan Kiki Yusuf sebagai ayah biologis, serta pernyataan Notaris pada 14 November 2013 yang menyatakan hal serupa. Penggugat mengklaim Akta Kelahiran Tergugat I (No. 739/U/JB/1999) dan Tergugat II (No. 740/U/JB/1999) cacat hukum karena dibuat berdasarkan keterangan tidak benar oleh Tergugat III (Farida Gunawan, ibu kandung Penggugat dan mantan istri Kiki Yusuf) tanpa sepengetahuan Kiki Yusuf, yang telah meninggal dunia pada 24 Juni 2013. Penggugat memohon agar Akta Kelahiran tersebut dibatalkan atau dicoret nama Kiki Yusuf, dengan dasar Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. [HAL 8-17] Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan pembatalan akta kelahiran merupakan sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi non persona standi in judicio, berargumen bahwa hak pengingkaran anak (penyangkalan) hanya dimiliki oleh suami (Alm. Kiki Yusuf) berdasarkan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena Kiki Yusuf telah meninggal tanpa pernah mengajukan pengingkaran, maka Penggugat tidak berwenang. Eksepsi obscuur libel juga diajukan karena ketidaksesuaian antara posita (pembatalan akta) dan petitum (penyangkalan status anak). [HAL 18-28] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan mengakui hanya perkawinan Kiki Yusuf dengan Farida Gunawan pada 16 Januari 1989 serta kematian Kiki Yusuf pada 24 Juni 2013. Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah karena lahir dalam ikatan perkawinan yang sah (3 Februari 1999) sebelum perceraian pada 3 Oktober 2011. Para Tergugat mengemukakan kronologi bahwa Kiki Yusuf melakukan poligami dengan Titik Suliyati pada 4 Maret 1990, dan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II, serta menyatakan mereka sebagai ahli waris sah. Para Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat merupakan upaya melawan hukum untuk menguasai harta bersama dan warisan, serta bahwa pembatalan akta kelahiran harus melalui upaya administratif atau gugatan ke PTUN, bukan gugatan pengingkaran anak di PN. [HAL 29-46] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi berupa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dalam rekonvensi, Para Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon pernyataan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Kiki Yusuf dan Farida Gunawan, serta meminta sita jaminan atas tiga objek tanah yang merupakan harta bersama dan harta peninggalan Alm. Kiki Yusuf. Para Tergugat menuntut pembagian harta peninggalan: Farida Gunawan 50%, dan masing-masing dari empat anak (Liyanto, Lirefen, Lian, Liany) sebesar 12,5%. Mereka juga menuntut Penggugat memohon maaf secara terbuka dan membayar uang paksa karena tuduhan zina dan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. [HAL 47-56] Para pihak saling mengajukan replik dan duplik serta bukti-bukti. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-21) termasuk KTP, Akta Kelahiran, Hasil Tes DNA dari Universitas Diponegoro dan GENDIA Belgia, serta pernyataan Farida Gunawan, dan dua saksi (Djuadji dan Daniel) yang menyatakan Kiki Yusuf adalah ayah Liyanto/Lirefen dan tidak mengenal Farida sebagai istri sah. Tergugat mengajukan bukti surat (PTK/PPR-1 s.d. PTK/PPR-7) termasuk Akta Kelahiran Tergugat I/II, Penetapan PN Semarang No. 233/Pdt.P/2014, rekaman audio, dan chat WhatsApp, serta tiga saksi (Fariana Gunawan, Dicky Gunawan, Oei Hok Tien) yang mendukung status perkawinan Kiki Yusuf dengan Farida, kehadiran Kiki Yusuf dalam kehidupan anak-anak, dan tidak adanya pengingkaran atau penyangkalan dari Kiki Yusuf semasa hidup. Turut Tergugat hanya mengajukan bukti register akta kelahiran (TT-1 s.d. TT-2). Majelis Hakim menyatakan seluruh eksepsi Tergugat (kompetensi absolut, non persona standi, error in objecto, obscuur libel) tidak dapat diterima dan masuk ke pokok perkara. [HAL 57-61] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat prematur karena adanya Penetapan PN Semarang No. 233/Pdt.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak. Majelis berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru, bukan menggugat di PN Jakarta Barat yang tidak berwenang membatalkan penetapan tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan amar: 1) Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 383.300,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Penggugat I (Liyanto Prabowo) dan Penggugat II (Lirefen Prabowo) mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I (Lian Prabowo) dan Tergugat II (Liany Prabowo) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II bukan anak kandung Alm. Kiki Yusuf alias Loa Kin Tie (ayah Penggugat) karena hasil tes DNA pada 1 Agustus 2008 yang menyingkirkan Kiki Yusuf sebagai ayah biologis, serta pernyataan Notaris pada 14 November 2013 yang menyatakan hal serupa. Penggugat mengklaim Akta Kelahiran Tergugat I (No. 739/U/JB/1999) dan Tergugat II (No. 740/U/JB/1999) cacat hukum karena dibuat berdasarkan keterangan tidak benar oleh Tergugat III (Farida Gunawan, ibu kandung Penggugat dan mantan istri Kiki Yusuf) tanpa sepengetahuan Kiki Yusuf, yang telah meninggal dunia pada 24 Juni 2013. Penggugat memohon agar Akta Kelahiran tersebut dibatalkan atau dicoret nama Kiki Yusuf, dengan dasar Pasal 72 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. [HAL 8-17] Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan pembatalan akta kelahiran merupakan sengketa Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Para Tergugat juga mengajukan eksepsi non persona standi in judicio, berargumen bahwa hak pengingkaran anak (penyangkalan) hanya dimiliki oleh suami (Alm. Kiki Yusuf) berdasarkan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena Kiki Yusuf telah meninggal tanpa pernah mengajukan pengingkaran, maka Penggugat tidak berwenang. Eksepsi obscuur libel juga diajukan karena ketidaksesuaian antara posita (pembatalan akta) dan petitum (penyangkalan status anak). [HAL 18-28] Dalam pokok perkara, Para Tergugat menolak dalil Penggugat dan mengakui hanya perkawinan Kiki Yusuf dengan Farida Gunawan pada 16 Januari 1989 serta kematian Kiki Yusuf pada 24 Juni 2013. Para Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah karena lahir dalam ikatan perkawinan yang sah (3 Februari 1999) sebelum perceraian pada 3 Oktober 2011. Para Tergugat mengemukakan kronologi bahwa Kiki Yusuf melakukan poligami dengan Titik Suliyati pada 4 Maret 1990, dan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II, serta menyatakan mereka sebagai ahli waris sah. Para Tergugat berargumen bahwa gugatan Penggugat merupakan upaya melawan hukum untuk menguasai harta bersama dan warisan, serta bahwa pembatalan akta kelahiran harus melalui upaya administratif atau gugatan ke PTUN, bukan gugatan pengingkaran anak di PN. [HAL 29-46] Para Tergugat mengajukan Rekonvensi berupa gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat. Dalam rekonvensi, Para Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) memohon pernyataan bahwa Tergugat I dan II adalah anak sah dari Alm. Kiki Yusuf dan Farida Gunawan, serta meminta sita jaminan atas tiga objek tanah yang merupakan harta bersama dan harta peninggalan Alm. Kiki Yusuf. Para Tergugat menuntut pembagian harta peninggalan: Farida Gunawan 50%, dan masing-masing dari empat anak (Liyanto, Lirefen, Lian, Liany) sebesar 12,5%. Mereka juga menuntut Penggugat memohon maaf secara terbuka dan membayar uang paksa karena tuduhan zina dan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. [HAL 47-56] Para pihak saling mengajukan replik dan duplik serta bukti-bukti. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-21) termasuk KTP, Akta Kelahiran, Hasil Tes DNA dari Universitas Diponegoro dan GENDIA Belgia, serta pernyataan Farida Gunawan, dan dua saksi (Djuadji dan Daniel) yang menyatakan Kiki Yusuf adalah ayah Liyanto/Lirefen dan tidak mengenal Farida sebagai istri sah. Tergugat mengajukan bukti surat (PTK/PPR-1 s.d. PTK/PPR-7) termasuk Akta Kelahiran Tergugat I/II, Penetapan PN Semarang No. 233/Pdt.P/2014, rekaman audio, dan chat WhatsApp, serta tiga saksi (Fariana Gunawan, Dicky Gunawan, Oei Hok Tien) yang mendukung status perkawinan Kiki Yusuf dengan Farida, kehadiran Kiki Yusuf dalam kehidupan anak-anak, dan tidak adanya pengingkaran atau penyangkalan dari Kiki Yusuf semasa hidup. Turut Tergugat hanya mengajukan bukti register akta kelahiran (TT-1 s.d. TT-2). Majelis Hakim menyatakan seluruh eksepsi Tergugat (kompetensi absolut, non persona standi, error in objecto, obscuur libel) tidak dapat diterima dan masuk ke pokok perkara. [HAL 57-61] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat prematur karena adanya Penetapan PN Semarang No. 233/Pdt.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak. Majelis berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru, bukan menggugat di PN Jakarta Barat yang tidak berwenang membatalkan penetapan tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Putusan amar: 1) Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3) Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; 4) Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara Rp. 383.300,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5422, + "frame": "Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Sengketa inti mengenai status anak kandung dan keabsahan akta kelahiran tersebut ditolak karena Majelis Hakim menilai gugatan bersifat prematur akibat adanya penetapan pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, gugatan pokok Penggugat serta gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, non persona standi, dan obscur libel.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menyatakan perkara masuk ke pokok pemeriksaan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat bersifat prematur karena seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, non persona standi, dan obscur libel, namun Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru, bukan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tidak berwenang membatalkan penetapan tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan akibatnya gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Turut Tergugat I sebagai Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, non persona standi, dan obscur libel, namun Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi tersebut dan memeriksa pokok perkara. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena adanya Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru, bukan menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang tidak berwenang membatalkan penetapan tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan akibatnya gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mengajukan gugatan pembatalan Akta Kelahiran Tergugat I dan II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut, non persona standi, dan obscur libel.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menyatakan perkara masuk ke pokok pemeriksaan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 233/PDT.P/2014/PN.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengangkat Titik Suliyati sebagai wali Tergugat I dan II serta mengakui status mereka sebagai anak.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat bersifat prematur karena seharusnya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas novum baru.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah menang di pengadilan pertama soal akta kelahiran anak, tapi kenapa gugatan saya ditolak karena ada putusan lama dari pengadilan lain yang sudah tetap?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10314, + "candidates": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata", + "Pasal 1373 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1373 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1373: Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembagian harta bersama setelah bubarnya perkawinan atau kematian. Isinya tidak berkaitan dengan isu hukum dalam pertanyaan, yaitu kekuatan mengikat (inkracht) dari putusan pengadilan lama (res judicata) yang menjadi alasan penolakan gugatan. Pasal ini hanya kebetulan dikutip dalam konteks sengketa waris/pengakuan anak namun tidak menjadi dasar pertimbangan hukum hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang. Meskipun sengketa melibatkan status anak sebagai ahli waris, pertanyaan spesifik mengenai 'penolakan gugatan karena ada putusan lama yang sudah tetap' tidak dijawab oleh pasal ini. Pasal ini hanya mengatur substansi hak waris, bukan prosedur atau kekuatan hukum dari putusan pengadilan sebelumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak dalam garis lurus. Sama seperti pasal sebelumnya, pasal ini mengatur substansi hak waris, bukan prinsip hukum mengenai kekuatan mengikat putusan pengadilan (inkracht/force de chose jugée) yang menjadi inti pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan pengguna berkaitan dengan sengketa status anak dan akta kelahiran serta dampak putusan pengadilan sebelumnya, bukan mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Tidak ada hubungan substantif antara pasal ini dengan alasan penolakan gugatan karena 'putusan lama yang sudah tetap'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata untuk penghinaan. Isinya sama sekali tidak relevan dengan sengketa status anak, akta kelahiran, atau kekuatan hukum putusan pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1373 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 1372 mengenai tuntutan perdata untuk fitnah. Isinya tidak relevan dengan masalah hukum yang diajukan pengguna mengenai kekuatan mengikat putusan pengadilan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59232, + "completion_tokens": 3800 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_382_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_382_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0b4ab7fc7bb0f8d876fd78a3bb2b18c83e91411 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_382_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,204 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_382_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 106, + "timings": { + "parse": 0.194, + "classify": 0.0, + "condense": 708.837, + "read": 135.489, + "query": 5.263, + "relevance": 139.299, + "total": 989.082 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 321428, + "marked_chars": 322380 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT\n(KOMPETENSI RELATIF)\n8. Bahwa : \ni. Dalam angka 4 Petitum Gugatan, PENGGUGAT telah memohon kepada\nYang Mulia :\n4. Membatalkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 September 2020\nyang dikuatkan menjadi suatu Akta Perdamaian dalam Perkara\n230/Pdt.G/2020/PN.Btm \nii. Dalam angka 5 huruf b Petitum Gugatan, PENGGUGAT telah memohon\nkepada Yang Mulia :\n5. Menyatakan bahwa :\na. --------\nb. Akta Kerjasama Operasi tertanggal 10 Desember 2016 dibuat oleh\nNotaris Andreas Timothy, S.H., M.Kn; \nc, --------\nd. --------\ne. --------\n adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.\nHalaman 44 Putusan Perkara Perdata Nomor. 382/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\niii. Dalam angka 7 Petitum Gugatan, PENGGUGAT telah memohon kepada\nYang Mulia :\n7. Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 25 tertanggal 31 Mei 2021, dibuat\noleh Turut Tergugat II\n9. Bahwa dalam Petitum angka 4 Gugatan," + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "Penggugat, OXLEY BATAM PTE LTD (perusahaan Singapura), menggugat Tergugat I (Winston Madjukie), Tergugat II (Poni Madjukie), Tergugat III (PT Karya Indo Batam), Tergugat IV (PT Batam Citi Moto Karya), Tergugat V (PT Wiwoa Miti Karya Batam), serta Turut Tergugat I (PT Oxley Karya Indo Batam), Turut Tergugat II (Notaris Shinta Christiana Puspitasari), dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Batam) atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City (OCC) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa ia dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas, dengan Penggugat menyediakan modal saham Turut Tergugat I senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman kepada Tergugat III senilai SGD8.000.000 [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II, yang mengendalikan manajemen Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, dan V, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU PT Pasal 99 (benturan kepentingan) dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, di mana Tergugat I mewakili Turut Tergugat I dan Tergugat II mewakili Tergugat III [HAL 6-9]. Tindakan ini dianggap dalilkan sebagai upaya membatalkan perjanjian dasar proyek (Joint Operation Agreement dan Akta Kuasa) melalui Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 September 2020, yang mengakibatkan penghentian proyek [HAL 9-10]. Selain itu, Penggugat dalilkan pengalihan saham Tergugat III di Turut Tergugat I kepada Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat sesuai Perjanjian Pemegang Saham, serta pengalihan tanah HGB dari Tergugat III ke Tergugat V untuk proyek \"One Avenue Batam\" yang menyebabkan kerugian materiil (modal Rp64.537.250.000, pinjaman SGD8.000.000, dan keuntungan yang hilang SGD48.240.000) serta immateriil senilai Rp1.000.000.000.000 [HAL 11-15]. Penggugat memohon pembatalan Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28 (pengalihan saham), dan Akta Jual Beli Nomor 25 (pengalihan tanah), serta penghentian pembangunan One Avenue Batam [HAL 16-17].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi *error in persona* (salah pihak) karena bertindak sebagai direksi/komisaris sah, eksepsi kompetensi relatif (domisili di Batam), dan dalil bahwa gugatan prematur karena belum ada keputusan RUPS yang membebani tanggung jawab pribadi [HAL 19-24]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC dalam Shareholders Agreement (SHA) dan Joint Operation Agreement, eksepsi kompetensi relatif, *error in persona*, dan *obscuur libel* [HAL 25-30]. Secara materiil, Tergugat III dalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana atau memberikan pinjaman sesuai SHA, melainkan justru lalai membiayai proyek sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Tergugat III dan konsumen [HAL 30-32]. Tergugat III membantah adanya benturan kepentingan dalam Perkara 230 yang justru melindungi konsumen, membantah pengalihan saham sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melalui RUPS yang sah, dan membantah pengalihan tanah ke Tergugat V sebagai upaya menyelamatkan proyek One Avenue untuk kepentingan konsumen, bukan untuk merugikan Penggugat [HAL 33-39]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif berdasarkan klausul arbitrase dan domisili hukum dalam berbagai akta yang disengketakan, serta membantah kewenangan PN Jakarta Barat [HAL 41-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134968, + "summary": "Penggugat, OXLEY BATAM PTE LTD, menggugat Tergugat I (Winston Madjukie), Tergugat II (Poni Madjukie), Tergugat III (PT Karya Indo Batam), Tergugat IV (PT Batam Citi Moto Karya), Tergugat V (PT Wiwoa Miti Karya Batam), serta Turut Tergugat I (PT Oxley Karya Indo Batam), Turut Tergugat II (Notaris Shinta Christiana Puspitasari), dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Batam) atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City (OCC) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa ia dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas, dengan Penggugat menyediakan modal saham Turut Tergugat I senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman kepada Tergugat III senilai SGD8.000.000 [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II, yang mengendalikan manajemen Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, dan V, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU PT Pasal 99 (benturan kepentingan) dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, di mana Tergugat I mewakili Turut Tergugat I dan Tergugat II mewakili Tergugat III [HAL 6-9]. Tindakan ini dianggap dalilkan sebagai upaya membatalkan perjanjian dasar proyek (Joint Operation Agreement dan Akta Kuasa) melalui Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 September 2020, yang mengakibatkan penghentian proyek [HAL 9-10]. Selain itu, Penggugat dalilkan pengalihan saham Tergugat III di Turut Tergugat I kepada Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat sesuai Perjanjian Pemegang Saham, serta pengalihan tanah HGB dari Tergugat III ke Tergugat V untuk proyek \"One Avenue Batam\" yang menyebabkan kerugian materiil (modal Rp64.537.250.000, pinjaman SGD8.000.000, dan keuntungan yang hilang SGD48.240.000) serta immateriil senilai Rp1.000.000.000.000 [HAL 11-15]. Penggugat memohon pembatalan Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28 (pengalihan saham), dan Akta Jual Beli Nomor 25 (pengalihan tanah), serta penghentian pembangunan One Avenue Batam [HAL 16-17].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi *error in persona* (salah pihak) karena bertindak sebagai direksi/komisaris sah, eksepsi kompetensi relatif (domisili di Batam), dan dalil bahwa gugatan prematur karena belum ada keputusan RUPS yang membebani tanggung jawab pribadi [HAL 19-24]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC dalam Shareholders Agreement (SHA) dan Joint Operation Agreement, eksepsi kompetensi relatif, *error in persona*, dan *obscuur libel* [HAL 25-30]. Secara materiil, Tergugat III dalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana atau memberikan pinjaman sesuai SHA, melainkan justru lalai membiayai proyek sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Tergugat III dan konsumen [HAL 30-32]. Tergugat III membantah adanya benturan kepentingan dalam Perkara 230 yang justru melindungi konsumen, membantah pengalihan saham sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melalui RUPS yang sah, dan membantah pengalihan tanah ke Tergugat V sebagai upaya menyelamatkan proyek One Avenue untuk kepentingan konsumen, bukan untuk merugikan Penggugat [HAL 33-39]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif berdasarkan klausul arbitrase dan domisili hukum dalam berbagai akta yang disengketakan, serta membantah kewenangan PN Jakarta Barat [HAL 41-46]. Tergugat IV secara spesifik dalilkan bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena Akta Jual Beli Nomor 25 memilih domisili hukum di PN Batam [HAL 47]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person* karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalannya (Kesepakatan Perdamaian, JOA, Akta Kuasa, dan AJB), sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk menggugat berdasarkan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata [HAL 47-48].\n\nTergugat IV membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa kerjasama OCC dimulai tahun 2015 di mana Tergugat III menyediakan lahan (SHGB No. 3240/Sungai Panas seluas 20.000 m2 dan Buffer Land 4.867 m2) sedangkan Penggugat berkewajiban menyediakan pendanaan dan manajemen [HAL 49-50]. Turut Tergugat I didirikan sebagai *joint venture* dengan kepemilikan saham 50% oleh Penggugat dan 50% oleh Tergugat III, dengan Penggugat menempatkan dua orang perwakilan di Direksi [HAL 50]. Namun, sekitar tahun 2018-2019 Penggugat melepaskan tanggung jawab pendanaan dan pengunduran diri seluruh direktur perwakilan Penggugat, padahal mereka telah menjual unit apartemen kepada konsumen namun bangunan belum selesai, meninggalkan utang bagi Turut Tergugat I [HAL 51]. Pengunduran diri tersebut belum disetujui RUPS sehingga belum ada pembebasan tanggung jawab [HAL 51]. Pada Juli 2020, Tergugat III mengalihkan sahamnya ke Tergugat IV melalui RUPS yang sah dan telah diberitahukan ke Dirjen AHU, dengan Penggugat yang dipanggil patut namun tidak hadir [HAL 51-55]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 adalah sah sebagai direksi/komisaris sesuai UU PT Pasal 98, dan Kesepakatan Perdamaian telah divalidasi oleh Putusan PN Batam No. 230/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 16 September 2020 [HAL 53-54]. Pengalihan tanah SHGB kepada Tergugat V juga sah karena tanah tersebut bukan *inbreng* atau jaminan kepada Penggugat, serta dilakukan untuk menyelamatkan proyek One Avenue yang membutuhkan investasi besar untuk menyelesaikan utang konsumen akibat kelalaian manajemen Penggugat [HAL 55-56]. Tergugat V juga mengajukan eksepsi *error in persona*, kompetensi relatif, dan *obscur libel*, serta dalil bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V bersedia menjadi investor baru untuk melanjutkan pembangunan dan menanggung utang PKPU Turut Tergugat I, dengan Tergugat II ikut serta dalam manajemen Tergugat V sebagai bentuk tanggung jawab [HAL 57-62].\n\nDalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I, II, III, dan V mengajukan saksi Cathy Christina Malonda (agen pemasaran) dan Andry Yansen Presley Manalu (legal Turut Tergugat I) [HAL 73-77]. Saksi Malonda menerangkan bahwa Penggugat mengelola penuh proyek, penjualan dilakukan sebelum pembangunan signifikan, dan Penggugat menolak komplain konsumen sehingga Tergugat II harus mengambil alih pengembalian dana konsumen [HAL 73-74]. Saksi Manalu menerangkan bahwa manajemen Turut Tergugat I dikendalikan Penggugat, pembangunan terhenti karena tidak ada penyetoran modal oleh Penggugat, dan terjadi benturan kepentingan karena direktur Penggugat, Turut Tergugat I, dan kontraktor utama adalah orang yang sama (Wang Zhen Wen) [HAL 75-77]. Saksi juga menerangkan bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V mau mengambil alih utang PKPU dan melanjutkan pembangunan One Avenue, serta bahwa direktur perwakilan Penggugat telah mengundurkan diri sejak 2019 meskipun belum dihapuskan dari akta [HAL 77].\n\nMajelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena sudah masuk materi pokok perkara dan tidak ada alasan mendesak [HAL 79]. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan IV serta eksepsi kompetensi relatif seluruh Tergugat, sehingga PN Jakarta Barat berwenang mengadili [HAL 81]. Terhadap eksepsi *error in persona* dan *obscur libel*, Majelis Hakim menolak karena Penentuan pihak yang dirugikan adalah kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling mendukung [HAL 81-82]. Terhadap eksepsi diskualifikasi *in person* Tergugat IV, Majelis Hakim menolak karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut [HAL 82]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 55413, + "summary": "Penggugat, OXLEY BATAM PTE LTD, menggugat Tergugat I (Winston Madjukie), Tergugat II (Poni Madjukie), Tergugat III (PT Karya Indo Batam), Tergugat IV (PT Batam Citi Moto Karya), Tergugat V (PT Wiwoa Miti Karya Batam), serta Turut Tergugat I (PT Oxley Karya Indo Batam), Turut Tergugat II (Notaris Shinta Christiana Puspitasari), dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Batam) atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City (OCC) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa ia dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas, dengan Penggugat menyediakan modal saham Turut Tergugat I senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman kepada Tergugat III senilai SGD8.000.000 [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II, yang mengendalikan manajemen Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, dan V, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU PT Pasal 99 (benturan kepentingan) dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, di mana Tergugat I mewakili Turut Tergugat I dan Tergugat II mewakili Tergugat III [HAL 6-9]. Tindakan ini dianggap dalilkan sebagai upaya membatalkan perjanjian dasar proyek (Joint Operation Agreement dan Akta Kuasa) melalui Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 September 2020, yang mengakibatkan penghentian proyek [HAL 9-10]. Selain itu, Penggugat dalilkan pengalihan saham Tergugat III di Turut Tergugat I kepada Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat sesuai Perjanjian Pemegang Saham, serta pengalihan tanah HGB dari Tergugat III ke Tergugat V untuk proyek \"One Avenue Batam\" yang menyebabkan kerugian materiil (modal Rp64.537.250.000, pinjaman SGD8.000.000, dan keuntungan yang hilang SGD48.240.000) serta immateriil senilai Rp1.000.000.000.000 [HAL 11-15]. Penggugat memohon pembatalan Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28 (pengalihan saham), dan Akta Jual Beli Nomor 25 (pengalihan tanah), serta penghentian pembangunan One Avenue Batam [HAL 16-17].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi *error in persona* (salah pihak) karena bertindak sebagai direksi/komisaris sah, eksepsi kompetensi relatif (domisili di Batam), dan dalil bahwa gugatan prematur karena belum ada keputusan RUPS yang membebani tanggung jawab pribadi [HAL 19-24]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC dalam Shareholders Agreement (SHA) dan Joint Operation Agreement, eksepsi kompetensi relatif, *error in persona*, dan *obscuur libel* [HAL 25-30]. Secara materiil, Tergugat III dalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana atau memberikan pinjaman sesuai SHA, melainkan justru lalai membiayai proyek sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Tergugat III dan konsumen [HAL 30-32]. Tergugat III membantah adanya benturan kepentingan dalam Perkara 230 yang justru melindungi konsumen, membantah pengalihan saham sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melalui RUPS yang sah, dan membantah pengalihan tanah ke Tergugat V sebagai upaya menyelamatkan proyek One Avenue untuk kepentingan konsumen, bukan untuk merugikan Penggugat [HAL 33-39]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif berdasarkan klausul arbitrase dan domisili hukum dalam berbagai akta yang disengketakan, serta membantah kewenangan PN Jakarta Barat [HAL 41-46]. Tergugat IV secara spesifik dalilkan bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena Akta Jual Beli Nomor 25 memilih domisili hukum di PN Batam [HAL 47]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person* karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalannya (Kesepakatan Perdamaian, JOA, Akta Kuasa, dan AJB), sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk menggugat berdasarkan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata [HAL 47-48].\n\nTergugat IV membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa kerjasama OCC dimulai tahun 2015 di mana Tergugat III menyediakan lahan (SHGB No. 3240/Sungai Panas seluas 20.000 m2 dan Buffer Land 4.867 m2) sedangkan Penggugat berkewajiban menyediakan pendanaan dan manajemen [HAL 49-50]. Turut Tergugat I didirikan sebagai *joint venture* dengan kepemilikan saham 50% oleh Penggugat dan 50% oleh Tergugat III, dengan Penggugat menempatkan dua orang perwakilan di Direksi [HAL 50]. Namun, sekitar tahun 2018-2019 Penggugat melepaskan tanggung jawab pendanaan dan pengunduran diri seluruh direktur perwakilan Penggugat, padahal mereka telah menjual unit apartemen kepada konsumen namun bangunan belum selesai, meninggalkan utang bagi Turut Tergugat I [HAL 51]. Pengunduran diri tersebut belum disetujui RUPS sehingga belum ada pembebasan tanggung jawab [HAL 51]. Pada Juli 2020, Tergugat III mengalihkan sahamnya ke Tergugat IV melalui RUPS yang sah dan telah diberitahukan ke Dirjen AHU, dengan Penggugat yang dipanggil patut namun tidak hadir [HAL 51-55]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 adalah sah sebagai direksi/komisaris sesuai UU PT Pasal 98, dan Kesepakatan Perdamaian telah divalidasi oleh Putusan PN Batam No. 230/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 16 September 2020 [HAL 53-54]. Pengalihan tanah SHGB kepada Tergugat V juga sah karena tanah tersebut bukan *inbreng* atau jaminan kepada Penggugat, serta dilakukan untuk menyelamatkan proyek One Avenue yang membutuhkan investasi besar untuk menyelesaikan utang konsumen akibat kelalaian manajemen Penggugat [HAL 55-56]. Tergugat V juga mengajukan eksepsi *error in persona*, kompetensi relatif, dan *obscur libel*, serta dalil bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V bersedia menjadi investor baru untuk melanjutkan pembangunan dan menanggung utang PKPU Turut Tergugat I, dengan Tergugat II ikut serta dalam manajemen Tergugat V sebagai bentuk tanggung jawab [HAL 57-62].\n\nDalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I, II, III, dan V mengajukan saksi Cathy Christina Malonda (agen pemasaran) dan Andry Yansen Presley Manalu (legal Turut Tergugat I) [HAL 73-77]. Saksi Malonda menerangkan bahwa Penggugat mengelola penuh proyek, penjualan dilakukan sebelum pembangunan signifikan, dan Penggugat menolak komplain konsumen sehingga Tergugat II harus mengambil alih pengembalian dana konsumen [HAL 73-74]. Saksi Manalu menerangkan bahwa manajemen Turut Tergugat I dikendalikan Penggugat, pembangunan terhenti karena tidak ada penyetoran modal oleh Penggugat, dan terjadi benturan kepentingan karena direktur Penggugat, Turut Tergugat I, dan kontraktor utama adalah orang yang sama (Wang Zhen Wen) [HAL 75-77]. Saksi juga menerangkan bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V mau mengambil alih utang PKPU dan melanjutkan pembangunan One Avenue, serta bahwa direktur perwakilan Penggugat telah mengundurkan diri sejak 2019 meskipun belum dihapuskan dari akta [HAL 77].\n\nMajelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena sudah masuk materi pokok perkara dan tidak ada alasan mendesak [HAL 79]. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan IV serta eksepsi kompetensi relatif seluruh Tergugat, sehingga PN Jakarta Barat berwenang mengadili [HAL 81]. Terhadap eksepsi *error in persona* dan *obscur libel*, Majelis Hakim menolak karena Penentuan pihak yang dirugikan adalah kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling mendukung [HAL 81-82]. Terhadap eksepsi diskualifikasi *in person* Tergugat IV, Majelis Hakim menolak karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut [HAL 82].\n\nMajelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk Proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas yang kemudian dialihkan ke Tergugat V [HAL 91-92]. Modal awal Turut Tergugat I disetor setara Rp32.268.625.000 oleh masing-masing Pemegang Saham [HAL 92]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat **tidak mampu membuktikan** dalilnya mengenai penyetoran modal tambahan senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman SGD8.000.000, karena tidak ada bukti transfer ke rekening Turut Tergugat I atau Tergugat III, maupun perjanjian hutang piutang yang sah [HAL 93]. Sebaliknya, saksi Andry Yansen Presley Manalu dan Cathy Christina Malonda menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pembangunan, hanya melakukan ground breaking, dan menggunakan dana konsumen untuk operasional, serta mengundurkan diri sebagai direktur perwakilan sejak 2019 tanpa persetujuan RUPS [HAL 95-100]. Fakta bahwa Tergugat I dan II menjabat sebagai direksi/komisaris di Tergugat III, IV, dan V serta Turut Tergugat I **terbukti benar** berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 [HAL 94].\n\nMengenai dalil benturan kepentingan dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, Majelis Hakim menyatakan bahwa setelah pengunduran diri direktur perwakilan Penggugat, hanya Tergugat I yang berwenang mewakili Turut Tergugat I sesuai UU PT Pasal 98 [HAL 102]. Majelis Hakim menilai bahwa Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara 230 justru menguntungkan Turut Tergugat I karena Tergugat II dan III membantu mengembalikan uang konsumen yang gagal dibangun akibat kelalaian Penggugat, sehingga **tidak terbukti** adanya benturan kepentingan atau kerugian bagi Turut Tergugat I [HAL 103]. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 serta tindak lanjutnya **tidak terbukti** sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 104]. Pengalihan saham ke Tergugat IV dan pengalihan tanah ke Tergugat V untuk proyek One Avenue Batam dianggap sah dan bukan perbuatan melawan hukum [HAL 104].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim **menolak seluruh gugatan Penggugat** karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti, sehingga Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28, dan Akta Jual Beli Nomor 25 serta pembangunan One Avenue Batam dinyatakan sah [HAL 104]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp8.040.000,- [HAL 105-106]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat, OXLEY BATAM PTE LTD, menggugat Tergugat I (Winston Madjukie), Tergugat II (Poni Madjukie), Tergugat III (PT Karya Indo Batam), Tergugat IV (PT Batam Citi Moto Karya), Tergugat V (PT Wiwoa Miti Karya Batam), serta Turut Tergugat I (PT Oxley Karya Indo Batam), Turut Tergugat II (Notaris Shinta Christiana Puspitasari), dan Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan Kota Batam) atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City (OCC) [HAL 1-3]. Penggugat dalilkan bahwa ia dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas, dengan Penggugat menyediakan modal saham Turut Tergugat I senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman kepada Tergugat III senilai SGD8.000.000 [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I dan II, yang mengendalikan manajemen Turut Tergugat I, Tergugat III, IV, dan V, melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar UU PT Pasal 99 (benturan kepentingan) dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, di mana Tergugat I mewakili Turut Tergugat I dan Tergugat II mewakili Tergugat III [HAL 6-9]. Tindakan ini dianggap dalilkan sebagai upaya membatalkan perjanjian dasar proyek (Joint Operation Agreement dan Akta Kuasa) melalui Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 September 2020, yang mengakibatkan penghentian proyek [HAL 9-10]. Selain itu, Penggugat dalilkan pengalihan saham Tergugat III di Turut Tergugat I kepada Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat sesuai Perjanjian Pemegang Saham, serta pengalihan tanah HGB dari Tergugat III ke Tergugat V untuk proyek \"One Avenue Batam\" yang menyebabkan kerugian materiil (modal Rp64.537.250.000, pinjaman SGD8.000.000, dan keuntungan yang hilang SGD48.240.000) serta immateriil senilai Rp1.000.000.000.000 [HAL 11-15]. Penggugat memohon pembatalan Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28 (pengalihan saham), dan Akta Jual Beli Nomor 25 (pengalihan tanah), serta penghentian pembangunan One Avenue Batam [HAL 16-17].\n\nPara Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang menolak seluruh dalil Penggugat. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi *error in persona* (salah pihak) karena bertindak sebagai direksi/komisaris sah, eksepsi kompetensi relatif (domisili di Batam), dan dalil bahwa gugatan prematur karena belum ada keputusan RUPS yang membebani tanggung jawab pribadi [HAL 19-24]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut berdasarkan klausul arbitrase SIAC dalam Shareholders Agreement (SHA) dan Joint Operation Agreement, eksepsi kompetensi relatif, *error in persona*, dan *obscuur libel* [HAL 25-30]. Secara materiil, Tergugat III dalilkan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana atau memberikan pinjaman sesuai SHA, melainkan justru lalai membiayai proyek sehingga menyebabkan kerugian besar bagi Tergugat III dan konsumen [HAL 30-32]. Tergugat III membantah adanya benturan kepentingan dalam Perkara 230 yang justru melindungi konsumen, membantah pengalihan saham sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melalui RUPS yang sah, dan membantah pengalihan tanah ke Tergugat V sebagai upaya menyelamatkan proyek One Avenue untuk kepentingan konsumen, bukan untuk merugikan Penggugat [HAL 33-39]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan relatif berdasarkan klausul arbitrase dan domisili hukum dalam berbagai akta yang disengketakan, serta membantah kewenangan PN Jakarta Barat [HAL 41-46]. Tergugat IV secara spesifik dalilkan bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena Akta Jual Beli Nomor 25 memilih domisili hukum di PN Batam [HAL 47]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi diskualifikasi *in person* karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalannya (Kesepakatan Perdamaian, JOA, Akta Kuasa, dan AJB), sehingga tidak memenuhi syarat hukum untuk menggugat berdasarkan Pasal 1338 dan 1340 KUHPerdata [HAL 47-48].\n\nTergugat IV membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa kerjasama OCC dimulai tahun 2015 di mana Tergugat III menyediakan lahan (SHGB No. 3240/Sungai Panas seluas 20.000 m2 dan Buffer Land 4.867 m2) sedangkan Penggugat berkewajiban menyediakan pendanaan dan manajemen [HAL 49-50]. Turut Tergugat I didirikan sebagai *joint venture* dengan kepemilikan saham 50% oleh Penggugat dan 50% oleh Tergugat III, dengan Penggugat menempatkan dua orang perwakilan di Direksi [HAL 50]. Namun, sekitar tahun 2018-2019 Penggugat melepaskan tanggung jawab pendanaan dan pengunduran diri seluruh direktur perwakilan Penggugat, padahal mereka telah menjual unit apartemen kepada konsumen namun bangunan belum selesai, meninggalkan utang bagi Turut Tergugat I [HAL 51]. Pengunduran diri tersebut belum disetujui RUPS sehingga belum ada pembebasan tanggung jawab [HAL 51]. Pada Juli 2020, Tergugat III mengalihkan sahamnya ke Tergugat IV melalui RUPS yang sah dan telah diberitahukan ke Dirjen AHU, dengan Penggugat yang dipanggil patut namun tidak hadir [HAL 51-55]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 adalah sah sebagai direksi/komisaris sesuai UU PT Pasal 98, dan Kesepakatan Perdamaian telah divalidasi oleh Putusan PN Batam No. 230/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 16 September 2020 [HAL 53-54]. Pengalihan tanah SHGB kepada Tergugat V juga sah karena tanah tersebut bukan *inbreng* atau jaminan kepada Penggugat, serta dilakukan untuk menyelamatkan proyek One Avenue yang membutuhkan investasi besar untuk menyelesaikan utang konsumen akibat kelalaian manajemen Penggugat [HAL 55-56]. Tergugat V juga mengajukan eksepsi *error in persona*, kompetensi relatif, dan *obscur libel*, serta dalil bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V bersedia menjadi investor baru untuk melanjutkan pembangunan dan menanggung utang PKPU Turut Tergugat I, dengan Tergugat II ikut serta dalam manajemen Tergugat V sebagai bentuk tanggung jawab [HAL 57-62].\n\nDalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I, II, III, dan V mengajukan saksi Cathy Christina Malonda (agen pemasaran) dan Andry Yansen Presley Manalu (legal Turut Tergugat I) [HAL 73-77]. Saksi Malonda menerangkan bahwa Penggugat mengelola penuh proyek, penjualan dilakukan sebelum pembangunan signifikan, dan Penggugat menolak komplain konsumen sehingga Tergugat II harus mengambil alih pengembalian dana konsumen [HAL 73-74]. Saksi Manalu menerangkan bahwa manajemen Turut Tergugat I dikendalikan Penggugat, pembangunan terhenti karena tidak ada penyetoran modal oleh Penggugat, dan terjadi benturan kepentingan karena direktur Penggugat, Turut Tergugat I, dan kontraktor utama adalah orang yang sama (Wang Zhen Wen) [HAL 75-77]. Saksi juga menerangkan bahwa pengalihan tanah ke Tergugat V adalah syarat agar Tergugat V mau mengambil alih utang PKPU dan melanjutkan pembangunan One Avenue, serta bahwa direktur perwakilan Penggugat telah mengundurkan diri sejak 2019 meskipun belum dihapuskan dari akta [HAL 77].\n\nMajelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat karena sudah masuk materi pokok perkara dan tidak ada alasan mendesak [HAL 79]. Terhadap eksepsi, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 Februari 2023 menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan IV serta eksepsi kompetensi relatif seluruh Tergugat, sehingga PN Jakarta Barat berwenang mengadili [HAL 81]. Terhadap eksepsi *error in persona* dan *obscur libel*, Majelis Hakim menolak karena Penentuan pihak yang dirugikan adalah kewenangan Penggugat dan gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling mendukung [HAL 81-82]. Terhadap eksepsi diskualifikasi *in person* Tergugat IV, Majelis Hakim menolak karena eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut [HAL 82].\n\nMajelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk Proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas yang kemudian dialihkan ke Tergugat V [HAL 91-92]. Modal awal Turut Tergugat I disetor setara Rp32.268.625.000 oleh masing-masing Pemegang Saham [HAL 92]. Namun, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat **tidak mampu membuktikan** dalilnya mengenai penyetoran modal tambahan senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman SGD8.000.000, karena tidak ada bukti transfer ke rekening Turut Tergugat I atau Tergugat III, maupun perjanjian hutang piutang yang sah [HAL 93]. Sebaliknya, saksi Andry Yansen Presley Manalu dan Cathy Christina Malonda menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pembangunan, hanya melakukan ground breaking, dan menggunakan dana konsumen untuk operasional, serta mengundurkan diri sebagai direktur perwakilan sejak 2019 tanpa persetujuan RUPS [HAL 95-100]. Fakta bahwa Tergugat I dan II menjabat sebagai direksi/komisaris di Tergugat III, IV, dan V serta Turut Tergugat I **terbukti benar** berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 [HAL 94].\n\nMengenai dalil benturan kepentingan dalam Perkara 230/Pdt.G/2020/PN.Btm, Majelis Hakim menyatakan bahwa setelah pengunduran diri direktur perwakilan Penggugat, hanya Tergugat I yang berwenang mewakili Turut Tergugat I sesuai UU PT Pasal 98 [HAL 102]. Majelis Hakim menilai bahwa Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara 230 justru menguntungkan Turut Tergugat I karena Tergugat II dan III membantu mengembalikan uang konsumen yang gagal dibangun akibat kelalaian Penggugat, sehingga **tidak terbukti** adanya benturan kepentingan atau kerugian bagi Turut Tergugat I [HAL 103]. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 serta tindak lanjutnya **tidak terbukti** sebagai perbuatan melawan hukum [HAL 104]. Pengalihan saham ke Tergugat IV dan pengalihan tanah ke Tergugat V untuk proyek One Avenue Batam dianggap sah dan bukan perbuatan melawan hukum [HAL 104].\n\nAkhirnya, Majelis Hakim **menolak seluruh gugatan Penggugat** karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti, sehingga Kesepakatan Perdamaian, Akta Nomor 28, dan Akta Jual Beli Nomor 25 serta pembangunan One Avenue Batam dinyatakan sah [HAL 104]. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp8.040.000,- [HAL 105-106]." + }, + "read": { + "input_chars": 10036, + "frame": "Penggugat OXLEY BATAM PTE LTD menggugat Tergugat I (Winston Madjukie), Tergugat II (Poni Madjukie), Tergugat III (PT Karya Indo Batam), Tergugat IV (PT Batam Citi Moto Karya), Tergugat V (PT Wiwoa Miti Karya Batam), serta Turut Tergugat I (PT Oxley Karya Indo Batam) dan pihak terkait atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City. Penggugat memohon pembatalan Kesepakatan Perdamaian, Akta pengalihan saham, dan Akta Jual Beli pengalihan tanah, serta penghentian pembangunan proyek lain. Sengketa inti berkaitan dengan klaim benturan kepentingan, pengalihan saham dan tanah tanpa persetujuan, serta kewajiban modal dan pinjaman yang tidak dibuktikan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk Proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Modal awal Turut Tergugat I disetor setara Rp32.268.625.000 oleh masing-masing pemegang saham.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai penyetoran modal tambahan senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman SGD8.000.000.", + "page": 93, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menjabat sebagai direksi/komisaris di Tergugat III, IV, V, dan Turut Tergugat I.", + "page": 94, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pembangunan, hanya melakukan ground breaking, menggunakan dana konsumen untuk operasional, dan mengundurkan diri sebagai direktur perwakilan sejak 2019 tanpa persetujuan RUPS.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara 230 justru menguntungkan Turut Tergugat I karena membantu mengembalikan uang konsumen yang gagal dibangun akibat kelalaian Penggugat.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 serta tindak lanjutnya tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 104, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengalihan saham ke Tergugat IV dan pengalihan tanah ke Tergugat V untuk proyek One Avenue Batam dianggap sah dan bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat OXLEY BATAM PTE LTD menggugat para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang diduga menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City, dengan dalil adanya benturan kepentingan, pengalihan saham dan tanah tanpa persetujuan, serta kewajiban modal dan pinjaman yang tidak dipenuhi. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I dan telah menyetor modal awal, namun Penggugat gagal membuktikan adanya penyetoran modal tambahan maupun pinjaman yang didalilkannya. Hakim juga menerima keterangan saksi bahwa Penggugat tidak menyetorkan dana pembangunan, menggunakan dana konsumen, dan mengundurkan diri dari jabatan direksi tanpa persetujuan RUPS. Terkait dalil benturan kepentingan dalam perkara sebelumnya, Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian justru menguntungkan Turut Tergugat I karena membantu mengembalikan dana konsumen, sehingga perbuatan Tergugat I dan II tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Pengalihan saham dan tanah yang disengketakan dianggap sah. Akibatnya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti, sehingga Kesepakatan Perdamaian, Akta pengalihan saham, dan Akta Jual Beli pengalihan tanah dinyatakan sah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat OXLEY BATAM PTE LTD menggugat para Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang diduga menyebabkan terhentinya pembangunan Proyek Oxley Convention City, dengan dalil adanya benturan kepentingan, pengalihan saham dan tanah tanpa persetujuan, serta kewajiban modal dan pinjaman yang tidak dipenuhi. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I dan telah menyetor modal awal, namun Penggugat gagal membuktikan adanya penyetoran modal tambahan maupun pinjaman yang didalilkannya. Hakim juga menerima keterangan saksi bahwa Penggugat tidak menyetorkan dana pembangunan, menggunakan dana konsumen, dan mengundurkan diri dari jabatan direksi tanpa persetujuan RUPS. Terkait dalil benturan kepentingan dalam perkara sebelumnya, Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian justru menguntungkan Turut Tergugat I karena membantu mengembalikan dana konsumen, sehingga perbuatan Tergugat I dan II tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Pengalihan saham dan tanah yang disengketakan dianggap sah. Akibatnya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan tidak terbukti, sehingga Kesepakatan Perdamaian, Akta pengalihan saham, dan Akta Jual Beli pengalihan tanah dinyatakan sah.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat III adalah pendiri Turut Tergugat I untuk Proyek OCC di atas tanah HGB No. 3240/Sungai Panas.", + "page": 91, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Modal awal Turut Tergugat I disetor setara Rp32.268.625.000 oleh masing-masing pemegang saham.", + "page": 92, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai penyetoran modal tambahan senilai Rp32.268.625.000 dan pinjaman SGD8.000.000.", + "page": 93, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan II menjabat sebagai direksi/komisaris di Tergugat III, IV, V, dan Turut Tergugat I.", + "page": 94, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi menyatakan Penggugat tidak pernah menyetorkan dana pembangunan, hanya melakukan ground breaking, menggunakan dana konsumen untuk operasional, dan mengundurkan diri sebagai direktur perwakilan sejak 2019 tanpa persetujuan RUPS.", + "page": 95, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara 230 justru menguntungkan Turut Tergugat I karena membantu mengembalikan uang konsumen yang gagal dibangun akibat kelalaian Penggugat.", + "page": 103, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perbuatan Tergugat I dan II dalam Perkara 230 serta tindak lanjutnya tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 104, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengalihan saham ke Tergugat IV dan pengalihan tanah ke Tergugat V untuk proyek One Avenue Batam dianggap sah dan bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 104, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ikut mendirikan proyek ini dan sudah setor modal awal, tapi sekarang saham dan tanahnya dialihkan ke pihak lain tanpa izin saya, apakah itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 88172, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan awam menanyakan apakah pengalihan saham dan tanah 'tanpa izin' itu sah. Untuk menilai keabsahan pengalihan tersebut, hakim harus memeriksa apakah syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan dan kecakapan) terpenuhi pada saat pengalihan dilakukan. Putusan juga membahas validitas perjanjian-perjanjian sebelumnya (Joint Operation Agreement, dll) yang menjadi dasar proyek, sehingga Pasal 1320 relevan sebagai kerangka untuk menilai keabsahan perbuatan hukum yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas konsensualitas dan kekuatan mengikat perjanjian ('berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya'). Pertanyaan awam menyangkut keabsahan pengalihan hak (sah/tidak sah). Putusan memeriksa apakah perjanjian pengalihan saham dan tanah sah secara hukum. Pasal 1338 menjadi prinsip dasar bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak, sehingga menjadi acuan untuk menilai apakah pengalihan yang dilakukan Tergugat memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau dapat dibatalkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (perjanjian hanya mengikat pihak yang membuatnya). Meskipun pertanyaan menyangkut pihak ketiga (Penggugat) yang merasa haknya dilanggar, inti sengketa dalam pertanyaan adalah keabsahan pengalihan aset antara pihak-pihak terkait (Tergugat III ke V, dll) dan apakah itu melanggar hak Penggugat. Putusan lebih fokus pada unsur perbuatan melawan hukum (1365) dan keabsahan perjanjian (1320/1338). Pasal 1340 bersifat umum dan tidak secara langsung menjawab apakah pengalihan 'tanpa izin' itu sah atau tidak, melainkan hanya efek perjanjian terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, relevansinya lebih lemah dibandingkan pasal substantif lain yang langsung mengatur syarat sahnya perbuatan pengalihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar utama gugatan Penggugat dalam perkara ini (Perbuatan Melawan Hukum). Pertanyaan awam menanyakan apakah pengalihan tanpa izin itu sah, yang dalam konteks hukum perdata sering dikaitkan dengan apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan pengalihan saham dan tanah memenuhi unsur Pasal 1365 (perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas). Meskipun gugatan ditolak karena unsur-unsur tersebut tidak terbukti, Pasal 1365 tetap relevan karena menjadi teori hukum utama yang diuji untuk menjawab pertanyaan keabsahan tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang alat bukti (bukti surat). Meskipun putusan membahas pembuktian, Pasal 1865 sendiri hanya mengatur jenis alat bukti, bukan substansi hukum mengenai keabsahan pengalihan saham atau tanah. Pertanyaan awam menanyakan 'apakah itu sah' (substansi), bukan 'bagaimana membuktikannya' (prosedural). Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan keabsahan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 120397, + "completion_tokens": 7524 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_385_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_385_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9bee0db390351a197313c268ddbcadba8247030a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_385_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_385_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.66, + "query": 14.948, + "relevance": 31.711, + "total": 151.36 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 69484, + "marked_chars": 69673 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah\ndilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, Pdt. Steppen Hosea, di Gereja\nInjili Indonesia, Jakarta, pada tanggal 08-08-2010 dan telah dicatatkan pada\nKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tercatat\ndalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2.873/I/2010 tanggal 08-08-2010, tersebut\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n3. Menyatakan ke 3 (tiga) anak dari perkawinan antara Penggugat dan\nTergugat yang bernama :\na.\nJASMINE ARABELLE SOEHARSONO, (10 Th), lahir di Singapura,\ntanggal 29 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran\nKedutaan Besar RI di Singapura No. 0597/KONS-SPL/IX/11, tertanggal 26\nSeptember 2011 ;\nb.\nRAFAEL J. WIJAYA SOEHARSONO, (7 Th 7 bulan), lahir di\nSingapura tanggal 12 September 2013, sesuai dengan Surat Pencatatan\nKelahiran Kedutaan Besar RI di Singapura No. 0620/KONS-SPL/X/13,\ntertanggal 02 Oktober 2013 ;\nc.\nJAKE DYLAN WIJAYA SOEHARSONO, (6 Th 9 bulan), lahir di\nSingapura tanggal 25 Juli 2015 sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran\nKedutaan Besar RI di Singapura No. 0473/KONS-SPL/VII/15, tertanggal 28\nJuli 2015 ; \nHal 20 dari 22 hal Put No. 385/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pad" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 69673, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas gugatan perceraian karena putusnya rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian bersama. Sengketa inti adalah status perceraian, hak asuh anak, serta keabsahan dan pelaksanaan Perjanjian Pokok yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Penggugat meminta putusan pengadilan menyatakan perceraian sah, menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, dan memerintahkan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2010 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak kandung yang lahir pada tahun 2011, 2013, dan 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pokok Nomor 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang berisi kesepakatan cerai, perwalian, pengasuhan, biaya penghidupan anak, serta pembagian harta bersama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Perjanjian Pokok tersebut, Tergugat sepakat bahwa anak-anak berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan putusnya rumah tangga akibat perselisihan yang berkepanjangan. Gugatan awal menuntut perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak. Namun, selama proses persidangan, kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Pokok Nomor 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang mengatur kesepakatan perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak perwalian dan pengasuhan ketiga anak pada Penggugat, serta memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Pokok yang telah disepakati bersama." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan putusnya rumah tangga akibat perselisihan yang berkepanjangan. Gugatan awal menuntut perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak. Namun, selama proses persidangan, kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian Pokok Nomor 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang mengatur kesepakatan perceraian, hak asuh anak, serta pembagian harta. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak perwalian dan pengasuhan ketiga anak pada Penggugat, serta memerintahkan kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian Pokok yang telah disepakati bersama.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2010 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak kandung yang lahir pada tahun 2011, 2013, dan 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan ikatan perkawinan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pokok Nomor 019/PP-RS-JBW/VII/2021 tertanggal 27 Juli 2021 yang berisi kesepakatan cerai, perwalian, pengasuhan, biaya penghidupan anak, serta pembagian harta bersama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Perjanjian Pokok tersebut, Tergugat sepakat bahwa anak-anak berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dan anak-anak tinggal bersama saya, tapi suami tidak mau patuh pada perjanjian yang sudah kita tanda tangani bersama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13384, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah keabsahan dan kepatuhan terhadap 'perjanjian yang sudah ditandatangani'. Hakim dalam putusan juga memeriksa keabsahan perjanjian tersebut sebagai dasar penyelesaian sengketa, sehingga pasal ini relevan sebagai kerangka hukum untuk menilai apakah perjanjian tersebut sah dan mengikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya) dan kewajiban melaksanakannya dengan itikad baik. Pertanyaan spesifik mengenai suami yang 'tidak mau patuh' pada perjanjian yang sah langsung diatur oleh pasal ini, yang menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25838, + "completion_tokens": 1060 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_387_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_387_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1824c4be9912649675250308ad24073d31577353 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_387_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_387_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.104, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 110.232, + "query": 7.405, + "relevance": 91.246, + "total": 208.986 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 99485, + "marked_chars": 99764 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONPENSI :\nDALAM POKOK PERKARA :\n- Menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;\nDALAM REKONPENSI :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebahagian;\n Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 387/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor : 70614691819\ntertanggal 26 Oktober 2018 beserta perubahan pertama perjanjian\ntertanggal 31 Juli 2020 yang dibuat antara Pengugat d.r/Tergugat dk dengan\nTergugat d.r/Penggugat dk adalah sah menurut hukum yang berlaku dan\nmengikat sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;\n3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 642 tertanggal 31 Oktober\n2018 dan Sertipikat Fidusia Nomor : W11.01698076.AH.05.01 Tahun 2018\ntertanggal 7 November 2018 adalah sah menurut ketentuan hukum yang\nberlaku;\n4. Menyatakan bahwa Tergugat d.r/Penggugat dk telah melakukan\nperbuatan ingkar janji/wanprestasi k" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99764, + "frame": "PT. PERTIWI HARUM MENUNGGAL menggugat PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk atas dugaan perbuatan melawan hukum akibat permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan Tergugat. Penggugat meminta Pengadilan menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menunda eksekusi jaminan fidusia, dan menetapkan uang paksa bagi Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Kedua belah pihak terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 70614691819 tertanggal 26 Oktober 2018 untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor merk Hino R 260 J.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan hak fidusia atas objek perjanjian kepada Tergugat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 642 tertanggal 31 Oktober 2018 dan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01698076.AH.05.01 Tahun 2018.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran (grace period) selama 6 bulan melalui Perubahan Pertama Perjanjian tertanggal 31 Juli 2020.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran normal sejak jatuh tempo tanggal 26 September 2020 hingga saat ini.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan eksekusi tanpa gugatan wanprestasi terlebih dahulu.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PT. PERTIWI HARUM MENUNGGAL sebagai debitur dan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk sebagai kreditur atas pembelian kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia. Setelah mendapatkan restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran selama enam bulan, Penggugat gagal melakukan pembayaran angsuran sejak September 2020. Tergugat kemudian mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat menggugat dengan dalil tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena eksekusi dilakukan tanpa putusan pengadilan yang menyatakan wanprestasi terlebih dahulu, serta meminta penundaan eksekusi dan uang paksa. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan ketika debitur tidak mengakui cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan gugatan rekonvensi Tergugat dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pembiayaan Investasi antara PT. PERTIWI HARUM MENUNGGAL sebagai debitur dan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk sebagai kreditur atas pembelian kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia. Setelah mendapatkan restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran selama enam bulan, Penggugat gagal melakukan pembayaran angsuran sejak September 2020. Tergugat kemudian mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penggugat menggugat dengan dalil tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena eksekusi dilakukan tanpa putusan pengadilan yang menyatakan wanprestasi terlebih dahulu, serta meminta penundaan eksekusi dan uang paksa. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena permohonan eksekusi jaminan fidusia yang diajukan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, di mana kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan ketika debitur tidak mengakui cidera janji dan keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan gugatan rekonvensi Tergugat dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Kedua belah pihak terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Nomor 70614691819 tertanggal 26 Oktober 2018 untuk pembelian satu unit kendaraan bermotor merk Hino R 260 J.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan hak fidusia atas objek perjanjian kepada Tergugat berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 642 tertanggal 31 Oktober 2018 dan Sertifikat Fidusia Nomor W11.01698076.AH.05.01 Tahun 2018.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan restrukturisasi kredit berupa penundaan pembayaran angsuran (grace period) selama 6 bulan melalui Perubahan Pertama Perjanjian tertanggal 31 Juli 2020.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran normal sejak jatuh tempo tanggal 26 September 2020 hingga saat ini.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan eksekusi tanpa gugatan wanprestasi terlebih dahulu.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dapat keringanan bayar angsuran mobil, tapi sampai sekarang belum bayar juga, kenapa pihak bank langsung ajukan eksekusi tanpa kasih peringatan dulu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13939, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur definisi umum perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Pasal ini tidak mengatur mekanisme pemenuhan kewajiban, status kelalaian debitur, atau prosedur eksekusi yang menjadi inti pertanyaan mengenai 'kenapa bank langsung eksekusi tanpa peringatan'. Isi pasal ini terlalu umum dan tidak menjawab isu substantif sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur kapan seorang debitur dinyatakan lalai (wanprestasi), yaitu melalui surat perintah (teguran) atau berdasarkan kekuatan perikatan itu sendiri (lewat waktu). Pertanyaan awam menanyakan alasan tidak adanya peringatan sebelum eksekusi. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah debitur sudah lalal meskipun tanpa surat teguran, atau sebaliknya, apakah teguran diperlukan. Dalam putusan, hakim merujuk pada pasal ini untuk menetapkan fakta wanprestasi, sehingga relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai status hukum ketidakbayaran dan kaitannya dengan prosedur eksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualisme dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun perjanjian pembiayaan investasi mengikat para pihak, pasal ini tidak secara spesifik menjawab pertanyaan teknis mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia, kebutuhan teguran (aanmaning), atau alasan bank melakukan eksekusi langsung. Relevansinya hanya bersifat prinsipil umum dan tidak menjadi kerangka analisis utama dalam menjawab isu 'eksekusi tanpa peringatan' yang diatur lebih spesifik oleh UU Jaminan Fidusia dan Pasal 1238." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Dalam putusan, Penggugat (debitur) secara spesifik mendalilkan bahwa tindakan Tergugat (kreditur) melakukan eksekusi tanpa gugatan perdata terlebih dahulu adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365. Meskipun dalil ini ditolak oleh hakim karena eksekusi fidusia diatur oleh UU khusus, Pasal 1365 tetap relevan karena merupakan teori hukum yang sungguh-sungguh didalilkan dan diuji dalam perkara untuk menjawab pertanyaan 'mengapa bisa langsung eksekusi' (dari sudut pandang debitur yang merasa dirugikan). Hakim memeriksa apakah tindakan kreditur memenuhi unsur Pasal 1365 atau justru sah berdasarkan UU Jaminan Fidusia." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34351, + "completion_tokens": 1451 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c82493b0b79474a10bb51dc36059e78d0a72a21b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_389_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 111.757, + "query": 10.087, + "relevance": 23.17, + "total": 145.04 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44030, + "marked_chars": 44156 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan\ntetapi tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT(XXX) dan TERGUGAT (XXX)\nmelangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di hadapan Pdt.Yael\nLamorahan di XXXdengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXyang\ndicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\nJakarta tertanggal 23 Januari 2016 putus karena perceraian dengan segala\nakibat hukumnya;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau\nPejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini yang\ntelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai Pencatat\ndi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\nJakarta agar Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam\nsebuah daftar yang diperuntukan untuk itu; \n Halaman 13 Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PN.Jkt.brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Put" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44156, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena hubungan rumah tangga yang tidak harmonis dan pertengkaran terus-menerus. Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Gugatan ini diputus dengan verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Januari 2016.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Provinsi DKI Jakarta selama perkawinan berlangsung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan perkawinan mulai tidak harmonis sekitar Januari 2020 yang ditandai dengan seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak pertengkaran terjadi di akhir Mei 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencoba memperbaiki hubungan pada Desember 2022 namun ditolak oleh Tergugat yang menyatakan tidak ingin kembali karena tidak ada kecocokan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa halangan yang sah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan bukti piagam pernikahan gerejawi dan kutipan akta perkawinan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkawinan mereka yang sah menurut hukum dan agama telah mengalami keretakan hubungan sejak awal tahun 2020, yang puncaknya menyebabkan mereka tidak tinggal serumah sejak akhir Mei 2020. Meskipun Penggugat berupaya memperbaiki hubungan dan pihak keluarga mencoba mendamaikan, Tergugat menolak untuk kembali hidup bersama. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah memenuhi syarat perceraian, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perkawinan mereka yang sah menurut hukum dan agama telah mengalami keretakan hubungan sejak awal tahun 2020, yang puncaknya menyebabkan mereka tidak tinggal serumah sejak akhir Mei 2020. Meskipun Penggugat berupaya memperbaiki hubungan dan pihak keluarga mencoba mendamaikan, Tergugat menolak untuk kembali hidup bersama. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah memenuhi syarat perceraian, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 16 Januari 2016 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 Januari 2016.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Provinsi DKI Jakarta selama perkawinan berlangsung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hubungan perkawinan mulai tidak harmonis sekitar Januari 2020 yang ditandai dengan seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak pertengkaran terjadi di akhir Mei 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mencoba memperbaiki hubungan pada Desember 2022 namun ditolak oleh Tergugat yang menyatakan tidak ingin kembali karena tidak ada kecocokan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa halangan yang sah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan bukti piagam pernikahan gerejawi dan kutipan akta perkawinan.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah coba perbaiki hubungan dengan suami yang sering bertengkar dan kini tidak mau tinggal serumah, tapi dia menolak untuk kembali, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17481, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat), yaitu kewajiban bagi pihak yang mendalilkan hak untuk membuktikan dalilnya. Ini merupakan aturan prosedural/alat bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak atau syarat untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam konteks pertanyaan 'apakah saya bisa mengajukan cerai', jawaban substantifnya terletak pada hukum perkawinan (UU Perkawinan dan PP No. 9/1975), bukan pada siapa yang memikul beban pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18405, + "completion_tokens": 1038 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30ea0cd733860bccf3b2d5957782ff477b610f0b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.Bth_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 39, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.785, + "query": 4.447, + "relevance": 42.593, + "total": 174.892 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 118434, + "marked_chars": 118776 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n- \nMengabulkan eksepsi para Terlawan;\n- \nMenyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 3.390.000 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);\n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa., tanggal , 2 Mei 2023\noleh kami, Toga Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Suharini,\nS.H., M.H dan Denny Tulangow, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, putusan tersebut pada hari R a b u , tanggal 10 Mei 2023\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Mohamad Anwar, S.H..,\nM.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan, dan Kuasa Para Terlawan,\ntanpa dihadiri oleh Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nSri Suharini, S.H., M.H Toga Napitupulu, S.H., M.H.\nDenny Tulangow, S.H.., M.H..\nPanitera Pengganti,\nMohamad Anwar, S.H.., M.H. \nHalaman. 38. Putusan No. 393.Pdt.BTH.2022/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp :" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 118776, + "frame": "Hj. Hastuti mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR dan putusan-putusan lanjutannya yang menyatakan sah jual beli tanah dan bangunan di Jalan Cengkareng Indah Blok FD No. 1 serta mewajibkan pembayaran sisa utang. Hj. Hastuti meminta agar putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan status kepemilikan tanah atas nama Alm. H. Syarif Hidayat sebagai miliknya selaku ahli waris ditegaskan. Gugatan ini ditolak karena Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Hj. Hastuti mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa tanah dan bangunan di Jalan Cengkareng Indah Blok FD No. 1.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Alm. Andoko Pujonggo (Penggugat awal) dan PT. Madona Sewing Machine Manufacturers Limited (Tergugat awal) serta menyatakan tanah tersebut sah milik Alm. Andoko Pujonggo.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hj. Hastuti mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. H. Syarif Hidayat yang tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Kapuk atas objek sengketa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Alm. H. Syarif Hidayat merupakan mantan Direktur PT. Madona Sewing Machine Manufacturers Limited yang menjadi pihak dalam perkara Putusan Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa karena Alm. H. Syarif Hidayat adalah pihak dalam perkara sebelumnya, maka Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya dianggap sebagai pihak dalam perkara tersebut, bukan sebagai pihak ketiga.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima karena syarat mengajukan perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan Hj. Hastuti dianggap sebagai pihak dalam perkara pokok.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Hj. Hastuti mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah jual beli tanah dan bangunan di Jalan Cengkareng Indah Blok FD No. 1 serta mewajibkan pembayaran sisa utang. Hj. Hastuti mendalilkan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Alm. H. Syarif Hidayat yang tercatat sebagai pemilik sertifikat hak milik atas objek sengketa dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga ia berhak melakukan perlawanan. Para Terlawan membantah dengan dalil bahwa Alm. H. Syarif Hidayat adalah mantan Direktur dari pihak penjual dalam perkara sebelumnya, sehingga Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya tidak memiliki status sebagai pihak ketiga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi mengenai legal standing, dengan pertimbangan bahwa karena Alm. H. Syarif Hidayat adalah pihak dalam perkara pokok, maka Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya juga dianggap sebagai pihak dalam perkara tersebut. Akibatnya, gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat subjek hukum untuk mengajukan derden verzet, dan Hj. Hastuti dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Hj. Hastuti mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah jual beli tanah dan bangunan di Jalan Cengkareng Indah Blok FD No. 1 serta mewajibkan pembayaran sisa utang. Hj. Hastuti mendalilkan bahwa dirinya adalah ahli waris dari Alm. H. Syarif Hidayat yang tercatat sebagai pemilik sertifikat hak milik atas objek sengketa dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga ia berhak melakukan perlawanan. Para Terlawan membantah dengan dalil bahwa Alm. H. Syarif Hidayat adalah mantan Direktur dari pihak penjual dalam perkara sebelumnya, sehingga Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya tidak memiliki status sebagai pihak ketiga. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi kompetensi absolut namun mengabulkan eksepsi mengenai legal standing, dengan pertimbangan bahwa karena Alm. H. Syarif Hidayat adalah pihak dalam perkara pokok, maka Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya juga dianggap sebagai pihak dalam perkara tersebut. Akibatnya, gugatan perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat subjek hukum untuk mengajukan derden verzet, dan Hj. Hastuti dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Hj. Hastuti mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa tanah dan bangunan di Jalan Cengkareng Indah Blok FD No. 1.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR menyatakan sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Alm. Andoko Pujonggo (Penggugat awal) dan PT. Madona Sewing Machine Manufacturers Limited (Tergugat awal) serta menyatakan tanah tersebut sah milik Alm. Andoko Pujonggo.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hj. Hastuti mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Alm. H. Syarif Hidayat yang tercatat sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Kapuk atas objek sengketa.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Alm. H. Syarif Hidayat merupakan mantan Direktur PT. Madona Sewing Machine Manufacturers Limited yang menjadi pihak dalam perkara Putusan Nomor 225/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa karena Alm. H. Syarif Hidayat adalah pihak dalam perkara sebelumnya, maka Hj. Hastuti sebagai ahli warisnya dianggap sebagai pihak dalam perkara tersebut, bukan sebagai pihak ketiga.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima karena syarat mengajukan perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan Hj. Hastuti dianggap sebagai pihak dalam perkara pokok.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris tanah yang sudah diputus sah milik orang lain, tapi hakim bilang saya dianggap pihak dalam perkara itu, jadi kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12275, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang status hukum 'belum dewasa' (minoritas) dan kecakapan bertindak hukum berdasarkan umur dan status perkawinan. Pertanyaan dan putusan berfokus pada kewenangan mengajukan 'Perlawanan' (Derden Verzet) dan status seseorang sebagai 'pihak' atau 'pihak ketiga' dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada isu mengenai kecakapan hukum akibat umur atau perkawinan yang menjadi dasar penolakan gugatan dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, dan sebab). Meskipun putusan sebelumnya menyangkut perjanjian jual beli, putusan yang sedang diperiksa ini menolak gugatan Perlawanan bukan karena ketidaksaahan perjanjian tersebut, melainkan karena alasan prosedural: Pelawan dianggap sebagai 'pihak' (bukan pihak ketiga) dalam perkara lama, sehingga tidak memenuhi syarat substantif untuk mengajukan Derden Verzet. Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum atau kerangka analisis dalam pertimbangan penolakan gugatan perlawanan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42365, + "completion_tokens": 1245 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00996cacee61a88f6f0222ce96e5483244c349f4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,165 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_393_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.183, + "classify": 0.0, + "condense": 236.71, + "read": 86.582, + "query": 10.106, + "relevance": 21.564, + "total": 355.146 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 156460, + "marked_chars": 156892 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134938, + "summary": "Pemohon Zaina Siman mengajukan permohonan penetapan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dalih kekosongan kepengurusan sejak 18 September 2002 akibat berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris, serta kebutuhan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UU No. 40 Tahun 2007 dan perubahan KBLI [HAL 1-10]. Pemohon, sebagai pemegang saham 11,5%, menyatakan telah meminta penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham lain namun hanya mendapat persetujuan 34,5% yang belum memenuhi kuorum Akta Pendirian (>50%), sehingga meminta izin pengadilan untuk melakukan pemanggilan sendiri, menurunkan kuorum menjadi 1/4, dan menunjuk dirinya sebagai Ketua Rapat [HAL 7-10]. Para Termohon I, VII, VIII, IX, X, dan XIII menolak permohonan tersebut dengan dalih Pemohon tidak beritikad baik karena tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi (Neraca, Laba Rugi, Aset) sejak 1997 hingga sekarang, yang merupakan kewajiban mutlak berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian dan Pasal 66 UU PT, serta menduga Pemohon menyembunyikan kondisi keuangan perseroan [HAL 11-23]. Termohon juga menyoroti kesalahan perhitungan persentase saham Pemohon dalam dalil awal (seharusnya 11,5% bukan 31% untuk Arifin Siman) dan mencatat bahwa dalam permohonan serupa tahun 2019, Pengadilan telah menolak permohonan Pemohon karena ia bukan lagi Direktur Utama [HAL 12, 16]. Para Termohon mengajukan bukti surat dan pendapat ahli yang menegaskan bahwa Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban sebelum RUPS, penurunan kuorum tidak dapat dibenarkan jika ada pemegang saham mayoritas yang hadir dan menolak karena tidak ada laporan keuangan, serta bahwa kewajiban pertanggungjawaban tetap ada meskipun masa jabatan telah berakhir [HAL 24-33]. Majelis Hakim menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 80 UU PT dan tempat kedudukan perseroan di Jakarta Barat, serta mengidentifikasi pokok sengketa pada izin pemanggilan RUPSLB dan agenda rapat, khususnya terkait kewajiban Laporan Pertanggungjawaban yang diminta Termohon namun diabaikan Pemohon dalam agenda RUPSLB yang dimohonkan [HAL 34-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 23454, + "summary": "Pemohon Zaina Siman mengajukan permohonan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dalih kekosongan kepengurusan sejak 18 September 2002 akibat berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris, serta kebutuhan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UU No. 40 Tahun 2007 dan perubahan KBLI [HAL 1-10]. Pemohon, sebagai pemegang saham 11,5%, menyatakan telah meminta penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham lain namun hanya mendapat persetujuan 34,5% yang belum memenuhi kuorum Akta Pendirian (>50%), sehingga meminta izin pengadilan untuk melakukan pemanggilan sendiri, menurunkan kuorum menjadi 1/4, dan menunjuk dirinya sebagai Ketua Rapat [HAL 7-10]. Para Termohon I, VII, VIII, IX, X, dan XIII menolak permohonan tersebut dengan dalih Pemohon tidak beritikad baik karena tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi (Neraca, Laba Rugi, Aset) sejak 1997 hingga sekarang, yang merupakan kewajiban mutlak berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian dan Pasal 66 UU PT, serta menduga Pemohon menyembunyikan kondisi keuangan perseroan [HAL 11-23]. Termohon juga menyoroti kesalahan perhitungan persentase saham Pemohon dalam dalil awal (seharusnya 11,5% bukan 31% untuk Arifin Siman) dan mencatat bahwa dalam permohonan serupa tahun 2019, Pengadilan telah menolak permohonan Pemohon karena ia bukan lagi Direktur Utama [HAL 12, 16]. Para Termohon mengajukan bukti surat dan pendapat ahli yang menegaskan bahwa Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban sebelum RUPS, penurunan kuorum tidak dapat dibenarkan jika ada pemegang saham mayoritas yang hadir dan menolak karena tidak ada laporan keuangan, serta bahwa kewajiban pertanggungjawaban tetap ada meskipun masa jabatan telah berakhir [HAL 24-33]. Majelis Hakim menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 80 UU PT dan tempat kedudukan perseroan di Jakarta Barat, serta mengidentifikasi pokok sengketa pada izin pemanggilan RUPSLB dan agenda rapat, khususnya terkait kewajiban Laporan Pertanggungjawaban yang diminta Termohon namun diabaikan Pemohon dalam agenda RUPSLB yang dimohonkan [HAL 34-43]. Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pokok perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban Direksi periode 1997-2002 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru, baru kemudian pengurus baru dapat meminta pertanggungjawaban dari pengurus lama, mengingat tidak ada kepengurusan baru sejak 2002 [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon sebagai pemegang 11,5% saham memiliki kepentingan wajar dan telah memenuhi syarat Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, sehingga memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPSLB [HAL 44]. Mengenai permintaan Penetapan Ketua Rapat dan perintah kehadiran Termohon, Majelis Hakim menetapkan Pemohon atau kuasanya sebagai Ketua Rapat RUPSLB karena Pemohon dan Termohon berkedudukan sama sebagai pemegang saham dan terjadi sengketa di antara mereka, serta memerintahkan Para Termohon untuk hadir dalam RUPSLB sesuai Pasal 80 ayat (3) huruf a dan b UU No. 40 Tahun 2007 [HAL 44-45]. Namun, permintaan Pemohon untuk menetapkan kuorum kehadiran RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham 1/4 (seperempat) ditolak karena Pemohon belum pernah melakukan RUPS pertama maupun kedua sebelumnya, sehingga harus mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan kuorum lebih dari 1/2 saham hadir [HAL 45-47]. Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang syarat syahnya kuorum kehadiran peserta RUPS [HAL 47]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt tanggal 28 Agustus 2025 adalah: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT. Megah Krida Sejati serta menunjuk sendiri Notaris dengan agenda: membentuk susunan kepengurusan baru, penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007, perubahan Pasal 3 dan 25 Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI 2017 ke 2020, dan pembalikan nama saham atas nama pemegang saham yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah; 3) Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB melalui surat tercatat atau surat kabar harian dalam jangka waktu 14 hari kalender sebelum rapat; 4) Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB; 5) Memerintahkan Para Termohon untuk hadir dalam RUPSLB; 6) (Duplikat poin 5 dalam teks asli); 7) Menyatakan sah menurut hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Pemohon apabila dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007; 8) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 9) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.597.900,00 [HAL 47-49]." + } + ], + "final_summary": "Pemohon Zaina Siman mengajukan permohonan izin menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dalih kekosongan kepengurusan sejak 18 September 2002 akibat berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris, serta kebutuhan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap UU No. 40 Tahun 2007 dan perubahan KBLI [HAL 1-10]. Pemohon, sebagai pemegang saham 11,5%, menyatakan telah meminta penyelenggaraan RUPS kepada pemegang saham lain namun hanya mendapat persetujuan 34,5% yang belum memenuhi kuorum Akta Pendirian (>50%), sehingga meminta izin pengadilan untuk melakukan pemanggilan sendiri, menurunkan kuorum menjadi 1/4, dan menunjuk dirinya sebagai Ketua Rapat [HAL 7-10]. Para Termohon I, VII, VIII, IX, X, dan XIII menolak permohonan tersebut dengan dalih Pemohon tidak beritikad baik karena tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi (Neraca, Laba Rugi, Aset) sejak 1997 hingga sekarang, yang merupakan kewajiban mutlak berdasarkan Pasal 18 Akta Pendirian dan Pasal 66 UU PT, serta menduga Pemohon menyembunyikan kondisi keuangan perseroan [HAL 11-23]. Termohon juga menyoroti kesalahan perhitungan persentase saham Pemohon dalam dalil awal (seharusnya 11,5% bukan 31% untuk Arifin Siman) dan mencatat bahwa dalam permohonan serupa tahun 2019, Pengadilan telah menolak permohonan Pemohon karena ia bukan lagi Direktur Utama [HAL 12, 16]. Para Termohon mengajukan bukti surat dan pendapat ahli yang menegaskan bahwa Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban sebelum RUPS, penurunan kuorum tidak dapat dibenarkan jika ada pemegang saham mayoritas yang hadir dan menolak karena tidak ada laporan keuangan, serta bahwa kewajiban pertanggungjawaban tetap ada meskipun masa jabatan telah berakhir [HAL 24-33]. Majelis Hakim menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 80 UU PT dan tempat kedudukan perseroan di Jakarta Barat, serta mengidentifikasi pokok sengketa pada izin pemanggilan RUPSLB dan agenda rapat, khususnya terkait kewajiban Laporan Pertanggungjawaban yang diminta Termohon namun diabaikan Pemohon dalam agenda RUPSLB yang dimohonkan [HAL 34-43]. Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pokok perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban Direksi periode 1997-2002 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru, baru kemudian pengurus baru dapat meminta pertanggungjawaban dari pengurus lama, mengingat tidak ada kepengurusan baru sejak 2002 [HAL 43-44]. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon sebagai pemegang 11,5% saham memiliki kepentingan wajar dan telah memenuhi syarat Pasal 80 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, sehingga memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPSLB [HAL 44]. Mengenai permintaan Penetapan Ketua Rapat dan perintah kehadiran Termohon, Majelis Hakim menetapkan Pemohon atau kuasanya sebagai Ketua Rapat RUPSLB karena Pemohon dan Termohon berkedudukan sama sebagai pemegang saham dan terjadi sengketa di antara mereka, serta memerintahkan Para Termohon untuk hadir dalam RUPSLB sesuai Pasal 80 ayat (3) huruf a dan b UU No. 40 Tahun 2007 [HAL 44-45]. Namun, permintaan Pemohon untuk menetapkan kuorum kehadiran RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham 1/4 (seperempat) ditolak karena Pemohon belum pernah melakukan RUPS pertama maupun kedua sebelumnya, sehingga harus mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang mensyaratkan kuorum lebih dari 1/2 saham hadir [HAL 45-47]. Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang syarat syahnya kuorum kehadiran peserta RUPS [HAL 47]. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2025/PN Jkt.Brt tanggal 28 Agustus 2025 adalah: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB PT. Megah Krida Sejati serta menunjuk sendiri Notaris dengan agenda: membentuk susunan kepengurusan baru, penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007, perubahan Pasal 3 dan 25 Anggaran Dasar untuk penyesuaian KBLI 2017 ke 2020, dan pembalikan nama saham atas nama pemegang saham yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang sah; 3) Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB melalui surat tercatat atau surat kabar harian dalam jangka waktu 14 hari kalender sebelum rapat; 4) Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB; 5) Memerintahkan Para Termohon untuk hadir dalam RUPSLB; 6) (Duplikat poin 5 dalam teks asli); 7) Menyatakan sah menurut hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh Pemohon apabila dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007; 8) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 9) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.597.900,00 [HAL 47-49]." + }, + "read": { + "input_chars": 4966, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati karena kekosongan kepengurusan, sementara Para Termohon menolak permohonan tersebut dengan alasan pemohon tidak beritikad baik dan tidak menyertakan laporan pertanggungjawaban direksi dalam agenda. Pemohon meminta izin pengadilan untuk melakukan pemanggilan sendiri, menurunkan kuorum, dan menunjuk dirinya sebagai ketua rapat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan memberikan izin menyelenggarakan RUPSLB namun menolak permintaan penurunan kuorum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin menyelenggarakan RUPSLB PT. Megah Krida Sejati karena kekosongan kepengurusan sejak 18 September 2002.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki persentase saham sebesar 11,5%.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Termohon menolak permohonan pemohon dengan dalih pemohon tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi sejak 1997 hingga sekarang.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Termohon mengajukan bukti surat dan pendapat ahli yang menegaskan bahwa Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban sebelum RUPS.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa masalah perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban Direksi periode 1997-2002 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang 11,5% saham memiliki kepentingan wajar dan telah memenuhi syarat untuk meminta izin menyelenggarakan RUPSLB.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permintaan Pemohon untuk menetapkan kuorum kehadiran RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham 1/4.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran peserta RUPS yang mensyaratkan lebih dari 1/2 saham hadir.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati dengan alasan kekosongan kepengurusan sejak 2002 dan kebutuhan penyesuaian anggaran dasar. Para Termohon menolak permohonan tersebut dengan dalih pemohon tidak beritikad baik karena tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi dalam rencana rapat. Majelis Hakim menetapkan kewenangannya dan mengidentifikasi pokok sengketa pada izin pemanggilan RUPSLB dan agenda rapat. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban seharusnya diselesaikan melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru terlebih dahulu. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB serta menunjuk notaris dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru, penyesuaian undang-undang, perubahan anggaran dasar, dan pembalikan nama saham. Majelis Hakim juga menunjuk pemohon atau kuasanya sebagai ketua rapat dan memerintahkan para termohon untuk hadir. Namun, permintaan pemohon untuk menurunkan kuorum kehadiran menjadi seperempat saham ditolak karena pemohon belum pernah melakukan RUPS sebelumnya, sehingga harus mengikuti ketentuan kuorum lebih dari setengah saham hadir. Amar putusan menyatakan sah menurut hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai ketentuan kuorum tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Megah Krida Sejati dengan alasan kekosongan kepengurusan sejak 2002 dan kebutuhan penyesuaian anggaran dasar. Para Termohon menolak permohonan tersebut dengan dalih pemohon tidak beritikad baik karena tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi dalam rencana rapat. Majelis Hakim menetapkan kewenangannya dan mengidentifikasi pokok sengketa pada izin pemanggilan RUPSLB dan agenda rapat. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban seharusnya diselesaikan melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru terlebih dahulu. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menyelenggarakan sendiri RUPSLB serta menunjuk notaris dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru, penyesuaian undang-undang, perubahan anggaran dasar, dan pembalikan nama saham. Majelis Hakim juga menunjuk pemohon atau kuasanya sebagai ketua rapat dan memerintahkan para termohon untuk hadir. Namun, permintaan pemohon untuk menurunkan kuorum kehadiran menjadi seperempat saham ditolak karena pemohon belum pernah melakukan RUPS sebelumnya, sehingga harus mengikuti ketentuan kuorum lebih dari setengah saham hadir. Amar putusan menyatakan sah menurut hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai ketentuan kuorum tersebut, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin menyelenggarakan RUPSLB PT. Megah Krida Sejati karena kekosongan kepengurusan sejak 18 September 2002.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki persentase saham sebesar 11,5%.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Termohon menolak permohonan pemohon dengan dalih pemohon tidak menyertakan agenda Laporan Pertanggungjawaban Direksi sejak 1997 hingga sekarang.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Termohon mengajukan bukti surat dan pendapat ahli yang menegaskan bahwa Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban sebelum RUPS.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa masalah perbedaan pendapat mengenai laporan pertanggungjawaban Direksi periode 1997-2002 seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui RUPSLB dengan agenda membentuk susunan kepengurusan baru.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai pemegang 11,5% saham memiliki kepentingan wajar dan telah memenuhi syarat untuk meminta izin menyelenggarakan RUPSLB.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permintaan Pemohon untuk menetapkan kuorum kehadiran RUPSLB dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham 1/4.", + "page": 45, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan sah secara hukum RUPSLB yang akan diselenggarakan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran peserta RUPS yang mensyaratkan lebih dari 1/2 saham hadir.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya saham 11,5% di PT ini dan kepengurusan kosong sejak lama, tapi kenapa saya tidak boleh turunkan kuorum rapat jadi seperempat saham?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 50237, + "candidates": [ + "Pasal 511 KUHPerdata", + "Pasal 612 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 511 KUHPerdata", + "text": "Pasal 511: Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah: 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup; 3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; 4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; 5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu; 6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing." + }, + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "text": "Pasal 612: Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 511 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur klasifikasi barang bergerak (termasuk bukti saham) dalam hukum benda. Isinya tidak mengatur prosedur, syarat, atau kewenangan pemegang saham untuk mengubah kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sengketa dalam pertanyaan berkaitan dengan tata cara perseroan, bukan status hukum objek sahamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cara penyerahan barang bergerak secara fisik. Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan hak suara, kuorum, atau mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61724, + "completion_tokens": 3003 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b323a425d28307c242a135f047f09bcc224a8c18 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,231 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 76, + "timings": { + "parse": 0.122, + "classify": 0.0, + "condense": 383.357, + "read": 186.151, + "query": 4.844, + "relevance": 94.691, + "total": 669.164 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 246687, + "marked_chars": 247362 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMengabulkan eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan \nPenggugat obscuur libel;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke \nverklaard); \n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp4.970.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami\nKristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Ketua Majelis, Esthar Oktavi, S.H., M.H.,\ndan Dr. Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\npada hari : R a b u, tanggal 24 Mei 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi\npara Hakim Anggota, dibantu oleh Herlin Setiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada\nHal. 75 dari 73 hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 75\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agun" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134949, + "summary": "[HAL 1-16] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2022 antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, Turut Tergugat I Notaris Mustangin, dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan atas nama LIE PIE GOAN (Alm. Arif Lingkar Djaja), yang merupakan bagian mutlak waris (legitime portie) Penggugat. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dari Alm. Arif Lingkar Djaja dan Alm. Hartati Halimun Suriadi yang dikaruniai 10 anak, dengan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup [HAL 2-6]. Penggugat dalil bahwa pada tahun 2019, Tergugat I membeli tanah tersebut dari Alm. Riawan Lingkar Djaja (salah satu ahli waris) dengan harga NJOP 2019 sebesar Rp6.388.975.000,- namun hanya membayar Rp2.200.000.000,- dan kemudian mengembalikan Rp700.000.000,-, sehingga transaksi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai serta cacat subjek hukum akibat kondisi sakitnya Alm. Riawan [HAL 8-11]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III (Notaris) menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/VS/2019 yang keliru hanya mencantumkan lima ahli waris dan mengabaikan kehadiran Penggugat yang saat itu berada di AS, sehingga menjadi dasar transaksi jual beli yang dilakukan di Turut Tergugat I tanpa melibatkan seluruh ahli waris sah [HAL 9-10]. Tergugat II dituding melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui kredit Rp4.000.000.000,- kepada Tergugat I dengan agunan sertifikat tersebut [HAL 10]. Penggugat memohon pembatalan Akta Jual Beli, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris, penetapan ahli waris, pembayaran ganti rugi materiil Rp6.388.975.000,- dan immateriil Rp1.000.000.000,-, serta penetapan sita jaminan [HAL 12-15]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 17].\n\n[HAL 17-41] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah dari Alm. Riawan Lingkar Djaja setelah memastikan status kepemilikan, dengan harga kesepakatan Rp5.500.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui pembayaran langsung Rp2.200.000.000,- dan sisa melalui kredit BRI Rp4.000.000.000,-, dengan kelebihan pembayaran dikembalikan oleh Alm. Riawan [HAL 17-21, 30-34]. Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena gugatan bermasalah pada dokumen waris yang dibuat Notaris, bukan tindakan Tergugat I, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik ahli waris penyewa sebelumnya [HAL 22-26]. Tergugat I juga dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menggabungkan gugatan PMH dengan penetapan waris [HAL 26-29]. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris secara sah, eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum langsung antara Tergugat II dan Penggugat, serta eksepsi kumulasi gugatan yang tidak memiliki koneksitas erat antara berbagai tuntutan yang digabungkan [HAL 39-41]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 113913, + "summary": "[HAL 1-16] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2022 antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, Turut Tergugat I Notaris Mustangin, dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan atas nama LIE PIE GOAN (Alm. Arif Lingkar Djaja), yang merupakan bagian mutlak waris (legitime portie) Penggugat. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dari Alm. Arif Lingkar Djaja dan Alm. Hartati Halimun Suriadi yang dikaruniai 10 anak, dengan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup [HAL 2-6]. Penggugat dalil bahwa pada tahun 2019, Tergugat I membeli tanah tersebut dari Alm. Riawan Lingkar Djaja (salah satu ahli waris) dengan harga NJOP 2019 sebesar Rp6.388.975.000,- namun hanya membayar Rp2.200.000.000,- dan kemudian mengembalikan Rp700.000.000,-, sehingga transaksi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai serta cacat subjek hukum akibat kondisi sakitnya Alm. Riawan [HAL 8-11]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III (Notaris) menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/VS/2019 yang keliru hanya mencantumkan lima ahli waris dan mengabaikan kehadiran Penggugat yang saat itu berada di AS, sehingga menjadi dasar transaksi jual beli yang dilakukan di Turut Tergugat I tanpa melibatkan seluruh ahli waris sah [HAL 9-10]. Tergugat II dituding melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui kredit Rp4.000.000.000,- kepada Tergugat I dengan agunan sertifikat tersebut [HAL 10]. Penggugat memohon pembatalan Akta Jual Beli, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris, penetapan ahli waris, pembayaran ganti rugi materiil Rp6.388.975.000,- dan immateriil Rp1.000.000.000,-, serta penetapan sita jaminan [HAL 12-15]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 17].\n\n[HAL 17-41] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah dari Alm. Riawan Lingkar Djaja setelah memastikan status kepemilikan, dengan harga kesepakatan Rp5.500.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui pembayaran langsung Rp2.200.000.000,- dan sisa melalui kredit BRI Rp4.000.000.000,-, dengan kelebihan pembayaran dikembalikan oleh Alm. Riawan [HAL 17-21, 30-34]. Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena gugatan bermasalah pada dokumen waris yang dibuat Notaris, bukan tindakan Tergugat I, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik ahli waris penyewa sebelumnya [HAL 22-26]. Tergugat I juga dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menggabungkan gugatan PMH dengan penetapan waris [HAL 26-29]. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris secara sah, eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum langsung antara Tergugat II dan Penggugat, serta eksepsi kumulasi gugatan yang tidak memiliki koneksitas erat antara berbagai tuntutan yang digabungkan [HAL 39-41]. Tergugat II dalil bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat (SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk) berbeda dengan objek jaminan kredit Tergugat I (SHM No. 00016/Tamansari) [HAL 41, 43]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat tidak disertai dokumen yang mensahkan haknya sebagai ahli waris, serta eksepsi temporis (daluwarsa) karena permohonan penetapan ahli waris telah lewat waktu sejak kematian Arif Lingkar Djaja tahun 1970 [HAL 42]. Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan menuntut ganti rugi yang tidak diperinci secara jelas [HAL 44-45].\n\n[HAL 46-49] Tergugat III mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan Riawan Lingkar Djaja (atau ahli warisnya jika telah meninggal) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 46]. Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena Notaris bertindak berdasarkan sumpah jabatan dan gugatan seharusnya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta, bukan Notarisnya [HAL 47]. Tergugat III dalil gugatan obscuur libel karena posita (PMH) dan petitum (penetapan ahli waris) bertentangan [HAL 47]. Tergugat III membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Akta Keterangan Hak Waris No. 11/VS/2019 dibuat berdasarkan kehendak Riawan Lingkar Djaja yang menghadap Notaris, serta melampirkan dokumen pendukung termasuk surat pernyataan dari Penggugat yang melepaskan hak warisnya [HAL 48-49]. Turut Tergugat II (BPN) dalil bahwa objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk yang berasal dari HGB No. 297/Keagungan, berbeda dengan dalil Penggugat, dan memohon pernyataan berkekuatan hukum atas sertifikat tersebut [HAL 49-50].\n\n[HAL 51-67] Penggugat mengajukan 91 bukti surat (P-1 s.d. P-91) yang terdiri dari fotokopi sertifikat, akta kematian, akta kelahiran, surat nikah, surat pernyataan waris, kwitansi pembayaran notaris, surat penawaran kredit BRI, dan bukti pelaporan polisi, serta menghadirkan 3 saksi (Jajat Sudrajat, Yohan, Widawati Sukandar) yang pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat mengenai hubungan keluarga, transaksi jual beli antara Riawan dan Tergugat I, harga jual, serta kondisi Riawan yang terbebani [HAL 51-62]. Tergugat I mengajukan 10 bukti surat (T.1-1 s.d. T.1-10) berupa surat penawaran kredit, akta pengikatan jual beli, akta waris, bukti transfer, akta jual beli No. 156/2021, dan sertifikat atas nama Tergugat I, serta menghadirkan 2 saksi (Yuswardi, Lukman Upsal) yang membenarkan transaksi jual beli tahun 2019 dan penguasaan Tergugat I atas tanah [HAL 63-65]. Tergugat II mengajukan 7 bukti surat (T.2-1 s.d. T.2-7) berupa akta kredit, sertifikat jaminan, dan hak tanggungan [HAL 65]. Tergugat III mengajukan 13 bukti surat (T.3-1 s.d. T.3-13) berupa akta waris, pernyataan waris, surat keterangan dari Kemenkumham, dan KTP/Paspor para pihak [HAL 66-67]. Turut Tergugat II mengajukan 1 bukti surat (TTII-1) berupa buku tanah [HAL 67]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada 29 Maret 2023 [HAL 67].\n\n[HAL 68-75] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu, khususnya eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum. Secara spesifik, Penggugat dalil objek sengketa adalah SHM No. 122/Krukut atas nama Lie Pie Goan, namun bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, dan Turut Tergugat II dalil objek gugatan adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk. Selain itu, Penggugat menuntut pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat Turut Tergugat I, namun bukti T.1-5 menunjukkan Akta Jual Beli No. 156/2021 dibuat oleh PPAT Suhardi Hadi Santoso dengan objek SHM No. 01409/Keagungan, bukan SHM No. 122/Krukut. Petitum Penggugat juga tidak menyebutkan secara tegas nomor akta jual beli dan sertifikat yang diminta untuk dibatalkan atau diserahkan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas akta dan sertifikat mana yang dimaksud, sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat obscuur libel.\n\n[HAL 75-76] Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan obscuur libel. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan materi pokok gugatan belum diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp4.970.000,-. Putusan diucapkan pada 24 Mei 2023." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-16] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2022 antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, Turut Tergugat I Notaris Mustangin, dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan atas nama LIE PIE GOAN (Alm. Arif Lingkar Djaja), yang merupakan bagian mutlak waris (legitime portie) Penggugat. Penggugat dalil bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dari Alm. Arif Lingkar Djaja dan Alm. Hartati Halimun Suriadi yang dikaruniai 10 anak, dengan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup [HAL 2-6]. Penggugat dalil bahwa pada tahun 2019, Tergugat I membeli tanah tersebut dari Alm. Riawan Lingkar Djaja (salah satu ahli waris) dengan harga NJOP 2019 sebesar Rp6.388.975.000,- namun hanya membayar Rp2.200.000.000,- dan kemudian mengembalikan Rp700.000.000,-, sehingga transaksi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat terang dan tunai serta cacat subjek hukum akibat kondisi sakitnya Alm. Riawan [HAL 8-11]. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III (Notaris) menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/VS/2019 yang keliru hanya mencantumkan lima ahli waris dan mengabaikan kehadiran Penggugat yang saat itu berada di AS, sehingga menjadi dasar transaksi jual beli yang dilakukan di Turut Tergugat I tanpa melibatkan seluruh ahli waris sah [HAL 9-10]. Tergugat II dituding melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui kredit Rp4.000.000.000,- kepada Tergugat I dengan agunan sertifikat tersebut [HAL 10]. Penggugat memohon pembatalan Akta Jual Beli, pembatalan Akta Keterangan Hak Waris, penetapan ahli waris, pembayaran ganti rugi materiil Rp6.388.975.000,- dan immateriil Rp1.000.000.000,-, serta penetapan sita jaminan [HAL 12-15]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 17].\n\n[HAL 17-41] Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah dari Alm. Riawan Lingkar Djaja setelah memastikan status kepemilikan, dengan harga kesepakatan Rp5.500.000.000,- yang telah dibayar lunas melalui pembayaran langsung Rp2.200.000.000,- dan sisa melalui kredit BRI Rp4.000.000.000,-, dengan kelebihan pembayaran dikembalikan oleh Alm. Riawan [HAL 17-21, 30-34]. Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena gugatan bermasalah pada dokumen waris yang dibuat Notaris, bukan tindakan Tergugat I, serta eksepsi kurang pihak karena tidak menarik ahli waris penyewa sebelumnya [HAL 22-26]. Tergugat I juga dalil gugatan kabur (obscuur libel) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta menggabungkan gugatan PMH dengan penetapan waris [HAL 26-29]. Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mewakili seluruh ahli waris secara sah, eksepsi error in persona karena tidak ada hubungan hukum langsung antara Tergugat II dan Penggugat, serta eksepsi kumulasi gugatan yang tidak memiliki koneksitas erat antara berbagai tuntutan yang digabungkan [HAL 39-41]. Tergugat II dalil bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat (SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk) berbeda dengan objek jaminan kredit Tergugat I (SHM No. 00016/Tamansari) [HAL 41, 43]. Tergugat II juga mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona (gemis aanhoedanigheid) karena Penggugat tidak disertai dokumen yang mensahkan haknya sebagai ahli waris, serta eksepsi temporis (daluwarsa) karena permohonan penetapan ahli waris telah lewat waktu sejak kematian Arif Lingkar Djaja tahun 1970 [HAL 42]. Tergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan menuntut ganti rugi yang tidak diperinci secara jelas [HAL 44-45].\n\n[HAL 46-49] Tergugat III mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak memasukkan Riawan Lingkar Djaja (atau ahli warisnya jika telah meninggal) sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 46]. Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona karena Notaris bertindak berdasarkan sumpah jabatan dan gugatan seharusnya ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta, bukan Notarisnya [HAL 47]. Tergugat III dalil gugatan obscuur libel karena posita (PMH) dan petitum (penetapan ahli waris) bertentangan [HAL 47]. Tergugat III membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Akta Keterangan Hak Waris No. 11/VS/2019 dibuat berdasarkan kehendak Riawan Lingkar Djaja yang menghadap Notaris, serta melampirkan dokumen pendukung termasuk surat pernyataan dari Penggugat yang melepaskan hak warisnya [HAL 48-49]. Turut Tergugat II (BPN) dalil bahwa objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk yang berasal dari HGB No. 297/Keagungan, berbeda dengan dalil Penggugat, dan memohon pernyataan berkekuatan hukum atas sertifikat tersebut [HAL 49-50].\n\n[HAL 51-67] Penggugat mengajukan 91 bukti surat (P-1 s.d. P-91) yang terdiri dari fotokopi sertifikat, akta kematian, akta kelahiran, surat nikah, surat pernyataan waris, kwitansi pembayaran notaris, surat penawaran kredit BRI, dan bukti pelaporan polisi, serta menghadirkan 3 saksi (Jajat Sudrajat, Yohan, Widawati Sukandar) yang pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat mengenai hubungan keluarga, transaksi jual beli antara Riawan dan Tergugat I, harga jual, serta kondisi Riawan yang terbebani [HAL 51-62]. Tergugat I mengajukan 10 bukti surat (T.1-1 s.d. T.1-10) berupa surat penawaran kredit, akta pengikatan jual beli, akta waris, bukti transfer, akta jual beli No. 156/2021, dan sertifikat atas nama Tergugat I, serta menghadirkan 2 saksi (Yuswardi, Lukman Upsal) yang membenarkan transaksi jual beli tahun 2019 dan penguasaan Tergugat I atas tanah [HAL 63-65]. Tergugat II mengajukan 7 bukti surat (T.2-1 s.d. T.2-7) berupa akta kredit, sertifikat jaminan, dan hak tanggungan [HAL 65]. Tergugat III mengajukan 13 bukti surat (T.3-1 s.d. T.3-13) berupa akta waris, pernyataan waris, surat keterangan dari Kemenkumham, dan KTP/Paspor para pihak [HAL 66-67]. Turut Tergugat II mengajukan 1 bukti surat (TTII-1) berupa buku tanah [HAL 67]. Para pihak telah mengajukan kesimpulan pada 29 Maret 2023 [HAL 67].\n\n[HAL 68-75] Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu, khususnya eksepsi obscuur libel yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscuur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum. Secara spesifik, Penggugat dalil objek sengketa adalah SHM No. 122/Krukut atas nama Lie Pie Goan, namun bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, dan Turut Tergugat II dalil objek gugatan adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk. Selain itu, Penggugat menuntut pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat Turut Tergugat I, namun bukti T.1-5 menunjukkan Akta Jual Beli No. 156/2021 dibuat oleh PPAT Suhardi Hadi Santoso dengan objek SHM No. 01409/Keagungan, bukan SHM No. 122/Krukut. Petitum Penggugat juga tidak menyebutkan secara tegas nomor akta jual beli dan sertifikat yang diminta untuk dibatalkan atau diserahkan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas akta dan sertifikat mana yang dimaksud, sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat obscuur libel.\n\n[HAL 75-76] Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan obscuur libel. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dan materi pokok gugatan belum diperiksa. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp4.970.000,-. Putusan diucapkan pada 24 Mei 2023." + }, + "read": { + "input_chars": 7742, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, serta Turut Tergugat I Notaris Mustangin dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Sengketa berpusat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan yang diklaim sebagai harta warisan, dengan Penggugat memohon pembatalan akta jual beli dan akta keterangan hak waris, penetapan ahli waris, serta pembayaran ganti rugi. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa materi pokok gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Arif Lingkar Djaja dan Alm. Hartati Halimun Suriadi yang dikaruniai 10 anak, dengan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pada tahun 2019, Tergugat I membeli tanah tersebut dari Alm. Riawan Lingkar Djaja dengan harga NJOP 2019 sebesar Rp6.388.975.000,- namun hanya membayar Rp2.200.000.000,- dan mengembalikan Rp700.000.000,- sehingga transaksi batal demi hukum.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/VS/2019 yang keliru hanya mencantumkan lima ahli waris dan mengabaikan kehadiran Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II menyetujui kredit Rp4.000.000.000,- kepada Tergugat I dengan agunan sertifikat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah dari Alm. Riawan Lingkar Djaja dengan harga kesepakatan Rp5.500.000.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat (SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk) berbeda dengan objek jaminan kredit Tergugat I (SHM No. 00016/Tamansari).", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk yang berasal dari HGB No. 297/Keagungan, berbeda dengan dalil Penggugat.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum, di mana dalil objek sengketa berbeda dengan bukti yang diajukan dan akta jual beli yang dimaksud.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan obscur libel dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2022 antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, Turut Tergugat I Notaris Mustangin, dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Penggugat dalil bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan merupakan harta warisan yang dijual oleh Tergugat I dengan transaksi cacat, serta menuntut pembatalan akta jual beli dan akta keterangan hak waris, penetapan ahli waris, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum, di mana terdapat perbedaan antara dalil objek sengketa, bukti sertifikat, dan akta jual beli yang dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari para Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa materi pokok gugatan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 395/Pdt.G/2022 antara Penggugat Titin Sulastri Lingkar D dan Merny Arif melawan Tergugat I Darwis, Tergugat II PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tergugat III Notaris Vera Shinta, Turut Tergugat I Notaris Mustangin, dan Turut Tergugat II BPN Kota Jakarta Barat. Penggugat dalil bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Keagungan merupakan harta warisan yang dijual oleh Tergugat I dengan transaksi cacat, serta menuntut pembatalan akta jual beli dan akta keterangan hak waris, penetapan ahli waris, serta ganti rugi. Para Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan berbagai eksepsi, termasuk eksepsi obscur libel yang diajukan oleh Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum, di mana terdapat perbedaan antara dalil objek sengketa, bukti sertifikat, dan akta jual beli yang dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari para Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dan tidak memeriksa materi pokok gugatan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan dari Alm. Arif Lingkar Djaja dan Alm. Hartati Halimun Suriadi yang dikaruniai 10 anak, dengan Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang masih hidup.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pada tahun 2019, Tergugat I membeli tanah tersebut dari Alm. Riawan Lingkar Djaja dengan harga NJOP 2019 sebesar Rp6.388.975.000,- namun hanya membayar Rp2.200.000.000,- dan mengembalikan Rp700.000.000,- sehingga transaksi batal demi hukum.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat III menerbitkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/VS/2019 yang keliru hanya mencantumkan lima ahli waris dan mengabaikan kehadiran Penggugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat II menyetujui kredit Rp4.000.000.000,- kepada Tergugat I dengan agunan sertifikat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa ia adalah pembeli beritikad baik yang membeli tanah dari Alm. Riawan Lingkar Djaja dengan harga kesepakatan Rp5.500.000.000,- yang telah dibayar lunas.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa objek sengketa yang digugat Penggugat (SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk) berbeda dengan objek jaminan kredit Tergugat I (SHM No. 00016/Tamansari).", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II dalil bahwa objek gugatan Penggugat adalah SHM No. 122/Keagungan atas nama Melijati Atmadja dkk yang berasal dari HGB No. 297/Keagungan, berbeda dengan dalil Penggugat.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat obscur libel karena ketidakjelasan objek sengketa dan petitum, di mana dalil objek sengketa berbeda dengan bukti yang diajukan dan akta jual beli yang dimaksud.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang gugatan obscur libel dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 75, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris yang merasa tidak adil karena tanah warisan dijual oleh orang lain dengan transaksi yang tidak jelas dan sertifikat yang keliru, lalu saya digugat balik?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26375, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata", + "Pasal 1946 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1946: Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk jual beli). Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah 'tanah warisan dijual oleh orang lain dengan transaksi yang tidak jelas'. Untuk menilai apakah transaksi jual beli tersebut sah atau batal, hakim perlu menguji apakah syarat-syarat dalam Pasal 1320 terpenuhi. Meskipun putusan ini menolak gugatan karena obscur libel, Pasal 1320 adalah dasar hukum substantif yang relevan untuk menilai validitas jual beli yang disengketakan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam konteks pertanyaan mengenai jual beli tanah warisan yang 'tidak jelas', prinsip itikad baik dan kekuatan mengikat perjanjian menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah pihak pembeli atau penjual telah bertindak sesuai hukum atau justru melanggar hak ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan menyebutkan 'tanah warisan dijual oleh orang lain' yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hak subjektif ahli waris. Dalam pertimbangan putusan, Pasal 1365 secara eksplisit dikutip dan dibahas sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat, menjadikannya sangat relevan dengan isu sengketa hak atas tanah dan kerugian yang dialami ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mendefinisikan jual beli. Karena pertanyaan berpusat pada 'tanah warisan dijual oleh orang lain', definisi jual beli dalam Pasal 1457 adalah dasar hukum substantif untuk menganalisis hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Putusan juga mengacu pada ketentuan jual beli tanah untuk menilai unsur 'terang dan tunai' serta keabsahan akta jual beli, sehingga pasal ini relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pertanyaan, isu 'sertifikat yang keliru' dan 'transaksi tidak jelas' melibatkan validitas dokumen (akta jual beli/sertifikat). Putusan membahas perbedaan data antara sertifikat yang didalilkan Penggugat dengan sertifikat yang diajukan Tergugat II (BPN), sehingga kekuatan bukti akta otentik menjadi isu hukum yang relevan untuk menentukan kepemilikan sah atas tanah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1946 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang lewat waktu (verjaring/daluwarsa). Dalam teks pertimbangan putusan yang diberikan, tidak ada dalil, fakta, atau isu hukum yang berkaitan dengan lewat waktu atau daluwarsa. Isu yang diperiksa adalah kejelasan gugatan (obscure libel) dan substansi jual beli, bukan kadaluwarsa tuntutan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur batas waktu lewat waktu (30 tahun) untuk tuntutan hukum. Sama seperti Pasal 1946, tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang menyebutkan masalah lewat waktu atau daluwarsa sebagai isu yang diperiksa. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa saat ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85673, + "completion_tokens": 5367 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..931ba82a2ab20985224dd9293ae2af6b65b4e6e8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_395_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.048, + "read": 119.657, + "query": 13.619, + "relevance": 9.822, + "total": 143.173 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29241, + "marked_chars": 29322 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29322, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membetulkan nama orang tua pada Akta Kelahiran. Sengketa ini berkaitan dengan ketidaksesuaian identitas orang tua yang tercatat dalam dokumen kelahiran Pemohon dengan fakta biologis dan hukum yang sebenarnya. Pemohon meminta agar nama orang tua pada akta kelahiran diubah dari nama kakek-nenek menjadi nama ayah dan ibu kandung yang sebenarnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 8 November 1972 di Surabaya dari pasangan Ko So Ing dan L. Darsono.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran No. 364/WNI/1975 atas nama Suk Ching mencatat orang tua Pemohon sebagai Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying merupakan orang tua dari L. Darsono, sehingga mereka adalah kakek dan nenek kandung Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat Pemohon lahir, ayah kandung Pemohon belum memiliki Surat Kenal Kelahiran sehingga tidak dapat digunakan namanya dalam akta kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil tes DNA dari ENDEAVOR DNA LABORATORIES tanggal 17 November 2023 membuktikan hubungan biologis Pemohon dengan Ko So Ing dan L. Darsono dengan probabilitas 99,99999998%.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dan ibu kandung Pemohon menikah secara sah pada tanggal 28 Januari 1972 berdasarkan Akte Perkawinan No. 16/W.N.A/1972.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud membetulkan nama orang tua pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan fakta biologis dan hukum perkawinan orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang lahir di Surabaya pada tahun 1972, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membetulkan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahirannya. Dalam Akta Kelahiran No. 364/WNI/1975, nama orang tua Pemohon tercatat sebagai Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying, padahal keduanya adalah kakek dan nenek kandung Pemohon. Alasan pencatatan tersebut terjadi karena ayah kandung Pemohon, L. Darsono, belum memiliki Surat Kenal Kelahiran pada saat kelahiran Pemohon. Pemohon melampirkan bukti tes DNA yang membuktikan hubungan biologis dengan L. Darsono dan Ko So Ing, serta akte perkawinan orang tuanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin untuk membetulkan nama orang tua pada Akta Kelahiran menjadi L. Darsono dan Ko So Ing, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia yang lahir di Surabaya pada tahun 1972, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk membetulkan pencatatan nama orang tua pada Akta Kelahirannya. Dalam Akta Kelahiran No. 364/WNI/1975, nama orang tua Pemohon tercatat sebagai Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying, padahal keduanya adalah kakek dan nenek kandung Pemohon. Alasan pencatatan tersebut terjadi karena ayah kandung Pemohon, L. Darsono, belum memiliki Surat Kenal Kelahiran pada saat kelahiran Pemohon. Pemohon melampirkan bukti tes DNA yang membuktikan hubungan biologis dengan L. Darsono dan Ko So Ing, serta akte perkawinan orang tuanya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin untuk membetulkan nama orang tua pada Akta Kelahiran menjadi L. Darsono dan Ko So Ing, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 hari.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon lahir pada tanggal 8 November 1972 di Surabaya dari pasangan Ko So Ing dan L. Darsono.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran No. 364/WNI/1975 atas nama Suk Ching mencatat orang tua Pemohon sebagai Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ling Sing Tjong dan Shih Yu Ying merupakan orang tua dari L. Darsono, sehingga mereka adalah kakek dan nenek kandung Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada saat Pemohon lahir, ayah kandung Pemohon belum memiliki Surat Kenal Kelahiran sehingga tidak dapat digunakan namanya dalam akta kelahiran.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil tes DNA dari ENDEAVOR DNA LABORATORIES tanggal 17 November 2023 membuktikan hubungan biologis Pemohon dengan Ko So Ing dan L. Darsono dengan probabilitas 99,99999998%.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah dan ibu kandung Pemohon menikah secara sah pada tanggal 28 Januari 1972 berdasarkan Akte Perkawinan No. 16/W.N.A/1972.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud membetulkan nama orang tua pada Akta Kelahiran agar sesuai dengan fakta biologis dan hukum perkawinan orang tuanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa nama orang tua di akta kelahiran saya tertulis nama kakek nenek, padahal yang benar nama ayah ibu kandung saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14356, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedur pembuktian. Inti pertanyaan awam berkaitan dengan kesalahan pencatatan sipil (administrasi kependudukan) dan identitas diri, yang merupakan ranah hukum publik/administratif, bukan hubungan hukum perdata substantif yang diatur oleh pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14593, + "completion_tokens": 966 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_396_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_396_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acf9d21ab844b67e5860493c7afd4bd7331ed2f3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_396_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,189 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_396_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 72, + "timings": { + "parse": 0.209, + "classify": 0.0, + "condense": 578.485, + "read": 107.534, + "query": 12.106, + "relevance": 65.954, + "total": 764.288 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 218992, + "marked_chars": 219631 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Iwan Hartono (sebagai Presiden Direktur PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Debitur Dump Truck) melawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (Tergugat I/Kreditur), Muhammad Indra Prasetya (Tergugat II/Karyawan Tergugat I), serta empat Turut Tergugat (mediator, pembeli, mitra eksternal, dan notaris). Gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum), Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab majikan), serta perlindungan hak asasi manusia. [HAL 3-4] Kronologi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01021820189 pada 31 Agustus 2018 untuk pembelian Dump Truck Isuzu dengan nilai Rp 1.200.000.000,-, uang muka Rp 364.000.000,-, dan angsuran bulanan Rp 26.707.100,- selama 48 bulan. Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada 3 September 2018. Penggugat membayar 4 bulan angsuran (total Rp 106.828.400,-) ditambah uang muka, sehingga total pembayaran awal mencapai Rp 470.828.400,-. [HAL 4-7] Pada Maret 2019, Penggugat menunggak angsuran karena proyek selesai dan berniat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat I. Penggugat menghubungi Tergugat II sebagai perwakilan Tergugat I. Berdasarkan bukti komunikasi WhatsApp, Tergugat II mengakui menerima pengembalian Dump Truck dari Penggugat dan secara proaktif menjual kendaraan tersebut melalui Turut Tergugat I (mediator) kepada Turut Tergugat II (pembeli). Tergugat II menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya sebagai angsuran kredit ke kasir Tergugat I. [HAL 7-10] Tergugat II dan Turut Tergugat I membayar angsuran selama 12 bulan (angsuran ke-5 sampai ke-16) dengan total Rp 320.485.200,- tanpa sepengetahuan, keterlibatan, atau persetujuan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menjual Dump Truck demi kepentingan kariernya untuk menghindari sanksi dari Tergugat I, dan Tergugat I lalai mengawasi karyawannya serta mengambil keuntungan dari setoran angsuran yang tidak sah tersebut. Dump Truck diarahkan ke dealer Isuzu Kalimalang dan diserahkan kepada Turut Tergugat II. [HAL 10-14] Penggugat berupaya mencari Dump Truck dan mengembalikan kendaraan tersebut, namun menghadapi kesulitan karena ketidakkerjasama para pihak. Penggugat melaporkan kejadian ke kepolisian namun ditolak karena tidak memiliki surat keterangan debitur dari Tergugat I, yang ditolak oleh Tergugat I pada Februari 2021. Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil, serta menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan, pernyataan bahwa penjualan Dump Truck adalah perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 4.340.000.000,-. [HAL 15-20] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) dengan alasan bahwa pihak yang berkepentingan dalam perjanjian adalah PT. ANNISA BINTANG BLITAR, bukan Iwan Hartono secara pribadi. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, mencampuradukkan gugatan perdata dengan proses pidana, serta tidak konsisten dalam menyebut pihak yang melakukan penjualan Dump Truck (antara Tergugat I dan Tergugat II). [HAL 20-27] Tergugat I melanjutkan eksepsi gugatan kabur dengan menyoroti ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana Penggugat menuntut pembatalan perjanjian (sifat wanprestasi) dalam gugatan perbuatan melawan hukum, serta menuntut kerugian tanpa rincian materiil yang jelas. Tergugat I juga menyoroti ketidakkonsistenan Penggugat dalam menghitung ganti rugi immateriil. [HAL 27-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa hubungan hukum ada antara PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Tergugat I, sehingga Iwan Hartono tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat. Tergugat I menyatakan diri sebagai kreditur beritikad baik yang telah memenuhi prosedur fidusia. Tergugat I menuduh PT. ANNISA BINTANG BLITAR (melalui Penggugat) sebagai debitur tidak beritikad baik karena menunggak angsuran dan menghilangkan objek jaminan. Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan pelanggaran UU Jaminan Fidusia dan Penggelapan, yang telah menghasilkan SP2HP ke-5 dengan status Penggugat sebagai tersangka. [HAL 33-38] Tergugat I membantah adanya Perbuatan Melawan Hukum karena unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, khususnya hubungan kausal antara tindakan Tergugat I dengan kerugian Penggugat. Tergugat I juga membantah tuntutan ganti rugi immateriil yang dianggap mengada-ada, tidak konsisten, dan merupakan akal-akalan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang perusahaan. Tergugat I memohon agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 38-41] Tergugat II (Muhammad Indra Prasetya) mengajukan eksepsi eror in persona, menyatakan bahwa ia hanyalah karyawan yang menjalankan prosedur kerja dan tidak memiliki keterlibatan dalam penjualan Dump Truck. Tergugat II membantah dalil Penggugat yang mengaitkannya dengan perpindahan tangan Dump Truck secara diam-diam, menyatakan bahwa ia hanya menagih dan menyarankan proses over kredit resmi. Tergugat II menyatakan tidak mengenal Turut Tergugat II dan tidak mengetahui perpindahan unit tersebut hingga mendapat informasi dari kolektor. [HAL 41-46] Penggugat mengajukan replik dan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-21) serta memanggil dua saksi, Febri Supriyadi (sopir) dan Dora Chandra. Saksi Febri Supriyadi menyatakan pernah mengantar Dump Truck dari Lampung ke Jakarta dan melakukan serah terima dengan Turut Tergugat I di dealer Isuzu Kalimalang pada April 2019, disertai foto bersama. Saksi Dora Chandra menyatakan telah membayar 4 kali angsuran atas perintah Penggugat, mengetahui Dump Truck dikembalikan karena tidak ada proyek, dan baru mengetahui adanya pembayaran cicilan lanjutan (ke-5 s/d ke-16) setelah gugatan ini diajukan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan lanjutan tersebut dan tidak pernah bertemu Tergugat II." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 86132, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Iwan Hartono (sebagai Presiden Direktur PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Debitur Dump Truck) melawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (Tergugat I/Kreditur), Muhammad Indra Prasetya (Tergugat II/Karyawan Tergugat I), serta empat Turut Tergugat (mediator, pembeli, mitra eksternal, dan notaris). Gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum), Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab majikan), serta perlindungan hak asasi manusia. [HAL 3-4] Kronologi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01021820189 pada 31 Agustus 2018 untuk pembelian Dump Truck Isuzu dengan nilai Rp 1.200.000.000,-, uang muka Rp 364.000.000,-, dan angsuran bulanan Rp 26.707.100,- selama 48 bulan. Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada 3 September 2018. Penggugat membayar 4 bulan angsuran (total Rp 106.828.400,-) ditambah uang muka, sehingga total pembayaran awal mencapai Rp 470.828.400,-. [HAL 4-7] Pada Maret 2019, Penggugat menunggak angsuran karena proyek selesai dan berniat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat I. Penggugat menghubungi Tergugat II sebagai perwakilan Tergugat I. Berdasarkan bukti komunikasi WhatsApp, Tergugat II mengakui menerima pengembalian Dump Truck dari Penggugat dan secara proaktif menjual kendaraan tersebut melalui Turut Tergugat I (mediator) kepada Turut Tergugat II (pembeli). Tergugat II menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya sebagai angsuran kredit ke kasir Tergugat I. [HAL 7-10] Tergugat II dan Turut Tergugat I membayar angsuran selama 12 bulan (angsuran ke-5 sampai ke-16) dengan total Rp 320.485.200,- tanpa sepengetahuan, keterlibatan, atau persetujuan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menjual Dump Truck demi kepentingan kariernya untuk menghindari sanksi dari Tergugat I, dan Tergugat I lalai mengawasi karyawannya serta mengambil keuntungan dari setoran angsuran yang tidak sah tersebut. Dump Truck diarahkan ke dealer Isuzu Kalimalang dan diserahkan kepada Turut Tergugat II. [HAL 10-14] Penggugat berupaya mencari Dump Truck dan mengembalikan kendaraan tersebut, namun menghadapi kesulitan karena ketidakkerjasama para pihak. Penggugat melaporkan kejadian ke kepolisian namun ditolak karena tidak memiliki surat keterangan debitur dari Tergugat I, yang ditolak oleh Tergugat I pada Februari 2021. Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil, serta menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan, pernyataan bahwa penjualan Dump Truck adalah perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 4.340.000.000,-. [HAL 15-20] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) dengan alasan bahwa pihak yang berkepentingan dalam perjanjian adalah PT. ANNISA BINTANG BLITAR, bukan Iwan Hartono secara pribadi. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, mencampuradukkan gugatan perdata dengan proses pidana, serta tidak konsisten dalam menyebut pihak yang melakukan penjualan Dump Truck (antara Tergugat I dan Tergugat II). [HAL 20-27] Tergugat I melanjutkan eksepsi gugatan kabur dengan menyoroti ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana Penggugat menuntut pembatalan perjanjian (sifat wanprestasi) dalam gugatan perbuatan melawan hukum, serta menuntut kerugian tanpa rincian materiil yang jelas. Tergugat I juga menyoroti ketidakkonsistenan Penggugat dalam menghitung ganti rugi immateriil. [HAL 27-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa hubungan hukum ada antara PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Tergugat I, sehingga Iwan Hartono tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat. Tergugat I menyatakan diri sebagai kreditur beritikad baik yang telah memenuhi prosedur fidusia. Tergugat I menuduh PT. ANNISA BINTANG BLITAR (melalui Penggugat) sebagai debitur tidak beritikad baik karena menunggak angsuran dan menghilangkan objek jaminan. Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan pelanggaran UU Jaminan Fidusia dan Penggelapan, yang telah menghasilkan SP2HP ke-5 dengan status Penggugat sebagai tersangka. [HAL 33-38] Tergugat I membantah adanya Perbuatan Melawan Hukum karena unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, khususnya hubungan kausal antara tindakan Tergugat I dengan kerugian Penggugat. Tergugat I juga membantah tuntutan ganti rugi immateriil yang dianggap mengada-ada, tidak konsisten, dan merupakan akal-akalan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang perusahaan. Tergugat I memohon agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 38-41] Tergugat II (Muhammad Indra Prasetya) mengajukan eksepsi eror in persona, menyatakan bahwa ia hanyalah karyawan yang menjalankan prosedur kerja dan tidak memiliki keterlibatan dalam penjualan Dump Truck. Tergugat II membantah dalil Penggugat yang mengaitkannya dengan perpindahan tangan Dump Truck secara diam-diam, menyatakan bahwa ia hanya menagih dan menyarankan proses over kredit resmi. Tergugat II menyatakan tidak mengenal Turut Tergugat II dan tidak mengetahui perpindahan unit tersebut hingga mendapat informasi dari kolektor. [HAL 41-46] Penggugat mengajukan replik dan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-21) serta memanggil dua saksi, Febri Supriyadi (sopir) dan Dora Chandra. Saksi Febri Supriyadi menyatakan pernah mengantar Dump Truck dari Lampung ke Jakarta dan melakukan serah terima dengan Turut Tergugat I di dealer Isuzu Kalimalang pada April 2019, disertai foto bersama. Saksi Dora Chandra menyatakan telah membayar 4 kali angsuran atas perintah Penggugat, mengetahui Dump Truck dikembalikan karena tidak ada proyek, dan baru mengetahui adanya pembayaran cicilan lanjutan (ke-5 s/d ke-16) setelah gugatan ini diajukan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan lanjutan tersebut dan tidak pernah bertemu Tergugat II. [HAL 46-49] Saksi Dora Chandra menegaskan tidak mengetahui adanya surat peringatan terakhir dari Tergugat I tertanggal 28 September 2020, namun mengetahui klausul pengembalian mobil jika tidak bisa membayar. Saksi mengetahui kantor di Kalimalang adalah showroom Isuzu dan tidak mengetahui hubungan Isuzu dengan Tergugat I. Saksi menegaskan hanya membayar cicilan 4 kali dan tidak mengetahui pembayaran cicilan ke-5 sampai ke-16, serta mengetahui PT ABB pernah bekerja sama dengan Tergugat I sebanyak 2 kali dan lunas. Saksi Eddy Sjafrizal menyatakan membantu Penggugat berkomunikasi dengan Turut Tergugat I (Suyono) dan Tergugat II. Saksi mengetahui Dump Truck dikembalikan tetapi tidak tahu pasti kepada siapa, namun Turut Tergugat I (team leader Isuzu Kalimalang) dan Turut Tergugat II (pemegang unit) terlibat. Saksi mendatangi Turut Tergugat I 4-5 kali untuk penyelesaian, di mana Turut Tergugat II awalnya bersedia mengembalikan unit dengan menebus Rp 50.000.000,-, namun kemudian menaikkan menjadi Rp 100.000.000,- karena unit sudah beralih pihak. Saksi mencari unit di Cilegon selama dua minggu tanpa hasil, lalu melaporkan ke Polsek Duren Sawit dan Polres Jakarta Timur. Tergugat I baru memberikan surat keterangan setelah ditagih melalui surat pada 9 Februari 2022. Saksi mengonfirmasi Bukti P-14 dan P-3, menyatakan cicilan 1-4 dari Penggugat, sedangkan cicilan selanjutnya dibayar oleh Turut Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat (T.1-1 s/d T.1-11 dan T.2-1 s/d T.2-11) yang diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah, termasuk SP2HP ke-5, perjanjian pembiayaan, sertifikat fidusia, riwayat pembayaran, surat peringatan, dan screenshot WhatsApp. [HAL 52-58] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi diskualifikasi ditolak karena Penggugat sebagai Presiden Direktur berwenang mewakili PT. ANNISA BINTANG BLITAR. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena posita gugatan telah menguraikan kronologis hubungan hukum dan peristiwa kerugian secara detail, sehingga masuk ke tahap pembuktian. Majelis menilai bahwa mencampuradukkan unsur pidana dan perdata atau tidak menyimpulkan hal tertentu dalam posita bukan domain para pihak melainkan tugas hakim. Penyebutan pihak dalam posita dianggap jelas karena Tergugat II bertindak atas nama Tergugat I. Gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut pembatalan perjanjian dianggap tidak kabur karena jika dalil terbukti, perjanjian yang telah selesai dapat dituntut berakhir. Petitum yang tidak merinci nilai kerugian secara tegas di posita tidak membuat gugatan kabur karena tujuan petitum jelas, yaitu menuntut tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Kerugian materiil dianggap nyata timbul karena Penggugat dianggap masih berutang padahal objek fidusia telah dikembalikan. [HAL 59-67] Majelis menolak eksepsi Tergugat II (eror in persona) karena Tergugat II secara nyata menerima pengembalian objek fidusia dari Penggugat, sehingga terkait langsung dengan pokok sengketa. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi: adanya perjanjian pembiayaan, pembayaran 4 cicilan oleh Penggugat, Tergugat II sebagai marketing, penerbitan sertifikat fidusia, pengembalian unit pada 1 April 2019 atas arahan Tergugat II ke dealer Isuzu Kalimalang yang diterima Turut Tergugat I, hilangnya jejak unit pasca-pengembalian, dan penagihan angsuran oleh Tergugat I pasca-pengembalian. Berdasarkan bukti P-1 s/d P-21 dan kesaksian, Majelis menyimpulkan: Penggugat telah membayar 4 cicilan; Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019 kepada Turut Tergugat I atas arahan Tergugat II; Tergugat II telah meminta Turut Tergugat I mencari pembeli sebelum pengembalian; terjadi peralihan objek fidusia ke pihak lain sehingga cicilan ke-5 s/d ke-16 dibayar oleh pembeli baru, bukan Penggugat; Tergugat I menagih Penggugat padahal hubungan hukum telah putus sejak pengembalian. Majelis menyatakan perbuatan Tergugat II mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I dan mengakibatkan penagihan kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat dinyatakan beritikad baik dan tidak bertanggung jawab atas penjualan Dump Truck sejak 1 April 2019. Hubungan hukum perjanjian pembiayaan dinyatakan berakhir sejak pengembalian unit pada 1 April 2019. [HAL 68-72] Mengenai petitum, Majelis menolak permintaan untuk menyatakan angsuran ke-5 s/d ke-16 tidak sah, karena pembayaran tersebut sah diterima Tergugat I dari pihak lain dan bukan tanggung jawab Penggugat pasca-pengembalian. Majelis mengabulkan petitum agar Tergugat I menanggung kerugian biaya akibat kelalaiannya mengawasi karyawan (Tergugat II) yang menjual Dump Truck dan mengambil keuntungan angsuran. Majelis mengabulkan petitum agar Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat tidak diketemukannya Dump Truck yang dijual melawan hukum. Petitum mencabut laporan polisi ditolak karena di luar wewenang majelis perdata. Petitum pengembalian uang subsidair ke-2 ditolak karena tidak jelas. Petitum ganti rugi immateriil Rp 4.340.000.000,- ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi para Tergugat; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 3. Menyatakan penjualan Dump Truck oleh Tergugat II tanpa seijin Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan perjanjian pembiayaan berakhir sejak Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019 melalui Tergugat II/Turut Tergugat I; 5. Menyatakan Penggugat telah mengembalikan Dump Truck secara benar dan sah, serta tidak bertanggung jawab atas penjualan pasca-1 April 2019; 6. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian biaya akibat kelalaian mengawasi karyawan; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat tidak diketemukannya Dump Truck; 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 9. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; 10. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara Rp 694.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 396/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Iwan Hartono (sebagai Presiden Direktur PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Debitur Dump Truck) melawan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE (Tergugat I/Kreditur), Muhammad Indra Prasetya (Tergugat II/Karyawan Tergugat I), serta empat Turut Tergugat (mediator, pembeli, mitra eksternal, dan notaris). Gugatan didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum), Pasal 1367 KUHPerdata (tanggung jawab majikan), serta perlindungan hak asasi manusia. [HAL 3-4] Kronologi dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01021820189 pada 31 Agustus 2018 untuk pembelian Dump Truck Isuzu dengan nilai Rp 1.200.000.000,-, uang muka Rp 364.000.000,-, dan angsuran bulanan Rp 26.707.100,- selama 48 bulan. Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan pada 3 September 2018. Penggugat membayar 4 bulan angsuran (total Rp 106.828.400,-) ditambah uang muka, sehingga total pembayaran awal mencapai Rp 470.828.400,-. [HAL 4-7] Pada Maret 2019, Penggugat menunggak angsuran karena proyek selesai dan berniat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat I. Penggugat menghubungi Tergugat II sebagai perwakilan Tergugat I. Berdasarkan bukti komunikasi WhatsApp, Tergugat II mengakui menerima pengembalian Dump Truck dari Penggugat dan secara proaktif menjual kendaraan tersebut melalui Turut Tergugat I (mediator) kepada Turut Tergugat II (pembeli). Tergugat II menerima uang hasil penjualan dan menyetorkannya sebagai angsuran kredit ke kasir Tergugat I. [HAL 7-10] Tergugat II dan Turut Tergugat I membayar angsuran selama 12 bulan (angsuran ke-5 sampai ke-16) dengan total Rp 320.485.200,- tanpa sepengetahuan, keterlibatan, atau persetujuan Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II menjual Dump Truck demi kepentingan kariernya untuk menghindari sanksi dari Tergugat I, dan Tergugat I lalai mengawasi karyawannya serta mengambil keuntungan dari setoran angsuran yang tidak sah tersebut. Dump Truck diarahkan ke dealer Isuzu Kalimalang dan diserahkan kepada Turut Tergugat II. [HAL 10-14] Penggugat berupaya mencari Dump Truck dan mengembalikan kendaraan tersebut, namun menghadapi kesulitan karena ketidakkerjasama para pihak. Penggugat melaporkan kejadian ke kepolisian namun ditolak karena tidak memiliki surat keterangan debitur dari Tergugat I, yang ditolak oleh Tergugat I pada Februari 2021. Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil, serta menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan, pernyataan bahwa penjualan Dump Truck adalah perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 4.340.000.000,-. [HAL 15-20] Tergugat I mengajukan eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) dengan alasan bahwa pihak yang berkepentingan dalam perjanjian adalah PT. ANNISA BINTANG BLITAR, bukan Iwan Hartono secara pribadi. Tergugat I juga mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, mencampuradukkan gugatan perdata dengan proses pidana, serta tidak konsisten dalam menyebut pihak yang melakukan penjualan Dump Truck (antara Tergugat I dan Tergugat II). [HAL 20-27] Tergugat I melanjutkan eksepsi gugatan kabur dengan menyoroti ketidaksesuaian antara posita dan petitum, di mana Penggugat menuntut pembatalan perjanjian (sifat wanprestasi) dalam gugatan perbuatan melawan hukum, serta menuntut kerugian tanpa rincian materiil yang jelas. Tergugat I juga menyoroti ketidakkonsistenan Penggugat dalam menghitung ganti rugi immateriil. [HAL 27-33] Dalam pokok perkara, Tergugat I membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I menegaskan bahwa hubungan hukum ada antara PT. ANNISA BINTANG BLITAR dan Tergugat I, sehingga Iwan Hartono tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat. Tergugat I menyatakan diri sebagai kreditur beritikad baik yang telah memenuhi prosedur fidusia. Tergugat I menuduh PT. ANNISA BINTANG BLITAR (melalui Penggugat) sebagai debitur tidak beritikad baik karena menunggak angsuran dan menghilangkan objek jaminan. Tergugat I melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan pelanggaran UU Jaminan Fidusia dan Penggelapan, yang telah menghasilkan SP2HP ke-5 dengan status Penggugat sebagai tersangka. [HAL 33-38] Tergugat I membantah adanya Perbuatan Melawan Hukum karena unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, khususnya hubungan kausal antara tindakan Tergugat I dengan kerugian Penggugat. Tergugat I juga membantah tuntutan ganti rugi immateriil yang dianggap mengada-ada, tidak konsisten, dan merupakan akal-akalan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang perusahaan. Tergugat I memohon agar gugatan ditolak atau tidak dapat diterima. [HAL 38-41] Tergugat II (Muhammad Indra Prasetya) mengajukan eksepsi eror in persona, menyatakan bahwa ia hanyalah karyawan yang menjalankan prosedur kerja dan tidak memiliki keterlibatan dalam penjualan Dump Truck. Tergugat II membantah dalil Penggugat yang mengaitkannya dengan perpindahan tangan Dump Truck secara diam-diam, menyatakan bahwa ia hanya menagih dan menyarankan proses over kredit resmi. Tergugat II menyatakan tidak mengenal Turut Tergugat II dan tidak mengetahui perpindahan unit tersebut hingga mendapat informasi dari kolektor. [HAL 41-46] Penggugat mengajukan replik dan bukti-bukti surat (P-1 s/d P-21) serta memanggil dua saksi, Febri Supriyadi (sopir) dan Dora Chandra. Saksi Febri Supriyadi menyatakan pernah mengantar Dump Truck dari Lampung ke Jakarta dan melakukan serah terima dengan Turut Tergugat I di dealer Isuzu Kalimalang pada April 2019, disertai foto bersama. Saksi Dora Chandra menyatakan telah membayar 4 kali angsuran atas perintah Penggugat, mengetahui Dump Truck dikembalikan karena tidak ada proyek, dan baru mengetahui adanya pembayaran cicilan lanjutan (ke-5 s/d ke-16) setelah gugatan ini diajukan. Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar cicilan lanjutan tersebut dan tidak pernah bertemu Tergugat II. [HAL 46-49] Saksi Dora Chandra menegaskan tidak mengetahui adanya surat peringatan terakhir dari Tergugat I tertanggal 28 September 2020, namun mengetahui klausul pengembalian mobil jika tidak bisa membayar. Saksi mengetahui kantor di Kalimalang adalah showroom Isuzu dan tidak mengetahui hubungan Isuzu dengan Tergugat I. Saksi menegaskan hanya membayar cicilan 4 kali dan tidak mengetahui pembayaran cicilan ke-5 sampai ke-16, serta mengetahui PT ABB pernah bekerja sama dengan Tergugat I sebanyak 2 kali dan lunas. Saksi Eddy Sjafrizal menyatakan membantu Penggugat berkomunikasi dengan Turut Tergugat I (Suyono) dan Tergugat II. Saksi mengetahui Dump Truck dikembalikan tetapi tidak tahu pasti kepada siapa, namun Turut Tergugat I (team leader Isuzu Kalimalang) dan Turut Tergugat II (pemegang unit) terlibat. Saksi mendatangi Turut Tergugat I 4-5 kali untuk penyelesaian, di mana Turut Tergugat II awalnya bersedia mengembalikan unit dengan menebus Rp 50.000.000,-, namun kemudian menaikkan menjadi Rp 100.000.000,- karena unit sudah beralih pihak. Saksi mencari unit di Cilegon selama dua minggu tanpa hasil, lalu melaporkan ke Polsek Duren Sawit dan Polres Jakarta Timur. Tergugat I baru memberikan surat keterangan setelah ditagih melalui surat pada 9 Februari 2022. Saksi mengonfirmasi Bukti P-14 dan P-3, menyatakan cicilan 1-4 dari Penggugat, sedangkan cicilan selanjutnya dibayar oleh Turut Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat (T.1-1 s/d T.1-11 dan T.2-1 s/d T.2-11) yang diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah, termasuk SP2HP ke-5, perjanjian pembiayaan, sertifikat fidusia, riwayat pembayaran, surat peringatan, dan screenshot WhatsApp. [HAL 52-58] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat I. Eksepsi diskualifikasi ditolak karena Penggugat sebagai Presiden Direktur berwenang mewakili PT. ANNISA BINTANG BLITAR. Eksepsi gugatan kabur ditolak karena posita gugatan telah menguraikan kronologis hubungan hukum dan peristiwa kerugian secara detail, sehingga masuk ke tahap pembuktian. Majelis menilai bahwa mencampuradukkan unsur pidana dan perdata atau tidak menyimpulkan hal tertentu dalam posita bukan domain para pihak melainkan tugas hakim. Penyebutan pihak dalam posita dianggap jelas karena Tergugat II bertindak atas nama Tergugat I. Gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut pembatalan perjanjian dianggap tidak kabur karena jika dalil terbukti, perjanjian yang telah selesai dapat dituntut berakhir. Petitum yang tidak merinci nilai kerugian secara tegas di posita tidak membuat gugatan kabur karena tujuan petitum jelas, yaitu menuntut tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Kerugian materiil dianggap nyata timbul karena Penggugat dianggap masih berutang padahal objek fidusia telah dikembalikan. [HAL 59-67] Majelis menolak eksepsi Tergugat II (eror in persona) karena Tergugat II secara nyata menerima pengembalian objek fidusia dari Penggugat, sehingga terkait langsung dengan pokok sengketa. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi: adanya perjanjian pembiayaan, pembayaran 4 cicilan oleh Penggugat, Tergugat II sebagai marketing, penerbitan sertifikat fidusia, pengembalian unit pada 1 April 2019 atas arahan Tergugat II ke dealer Isuzu Kalimalang yang diterima Turut Tergugat I, hilangnya jejak unit pasca-pengembalian, dan penagihan angsuran oleh Tergugat I pasca-pengembalian. Berdasarkan bukti P-1 s/d P-21 dan kesaksian, Majelis menyimpulkan: Penggugat telah membayar 4 cicilan; Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019 kepada Turut Tergugat I atas arahan Tergugat II; Tergugat II telah meminta Turut Tergugat I mencari pembeli sebelum pengembalian; terjadi peralihan objek fidusia ke pihak lain sehingga cicilan ke-5 s/d ke-16 dibayar oleh pembeli baru, bukan Penggugat; Tergugat I menagih Penggugat padahal hubungan hukum telah putus sejak pengembalian. Majelis menyatakan perbuatan Tergugat II mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I dan mengakibatkan penagihan kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Penggugat dinyatakan beritikad baik dan tidak bertanggung jawab atas penjualan Dump Truck sejak 1 April 2019. Hubungan hukum perjanjian pembiayaan dinyatakan berakhir sejak pengembalian unit pada 1 April 2019. [HAL 68-72] Mengenai petitum, Majelis menolak permintaan untuk menyatakan angsuran ke-5 s/d ke-16 tidak sah, karena pembayaran tersebut sah diterima Tergugat I dari pihak lain dan bukan tanggung jawab Penggugat pasca-pengembalian. Majelis mengabulkan petitum agar Tergugat I menanggung kerugian biaya akibat kelalaiannya mengawasi karyawan (Tergugat II) yang menjual Dump Truck dan mengambil keuntungan angsuran. Majelis mengabulkan petitum agar Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat tidak diketemukannya Dump Truck yang dijual melawan hukum. Petitum mencabut laporan polisi ditolak karena di luar wewenang majelis perdata. Petitum pengembalian uang subsidair ke-2 ditolak karena tidak jelas. Petitum ganti rugi immateriil Rp 4.340.000.000,- ditolak karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya. Amar putusan: 1. Menolak eksepsi para Tergugat; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 3. Menyatakan penjualan Dump Truck oleh Tergugat II tanpa seijin Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan perjanjian pembiayaan berakhir sejak Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019 melalui Tergugat II/Turut Tergugat I; 5. Menyatakan Penggugat telah mengembalikan Dump Truck secara benar dan sah, serta tidak bertanggung jawab atas penjualan pasca-1 April 2019; 6. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian biaya akibat kelalaian mengawasi karyawan; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat tidak diketemukannya Dump Truck; 8. Menolak gugatan selain dan selebihnya; 9. Menghukum Turut Tergugat tunduk pada putusan; 10. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara Rp 694.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 11880, + "frame": "Iwan Hartono menggugat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Muhammad Indra Prasetya, dan empat Turut Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pengembalian dan penjualan kembali Dump Truck Isuzu yang menjadi objek pembiayaan. Gugatan ini menuntut pembatalan perjanjian pembiayaan, pernyataan bahwa penjualan Dump Truck adalah perbuatan melawan hukum, pengembalian uang, serta ganti rugi immateriil. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian pembiayaan berakhir saat pengembalian unit dan menjatuhkan tanggung jawab ganti rugi biaya kepada Tergugat I dan II, namun menolak tuntutan ganti rugi immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan untuk pembelian Dump Truck Isuzu dengan nilai Rp 1.200.000.000,- dan membayar uang muka serta empat bulan angsuran pertama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat II pada 1 April 2019 karena proyek selesai dan berniat mengakhiri hubungan pembiayaan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerima pengembalian Dump Truck dan kemudian menjual kendaraan tersebut kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Angsuran ke-5 sampai ke-16 dibayar oleh pihak lain (pembeli baru) dan disetorkan ke Tergugat I, sehingga Tergugat I menagih angsuran tersebut kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menolak memberikan surat keterangan debitur kepada Penggugat pada Februari 2021, sehingga Penggugat kesulitan melaporkan kejadian ke kepolisian.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum perjanjian pembiayaan berakhir sejak Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat II mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I dan mengakibatkan penagihan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 4.340.000.000,- karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya.", + "page": 72, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pembiayaan pembelian Dump Truck Isuzu antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur. Penggugat membayar uang muka dan empat bulan angsuran awal, namun kemudian menunggak karena proyek selesai dan berniat mengembalikan kendaraan. Penggugat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat II pada 1 April 2019. Namun, Tergugat II menerima pengembalian tersebut dan secara proaktif menjual kendaraan kepada pihak ketiga, dengan hasil penjualan disetorkan sebagai angsuran oleh pihak baru. Tergugat I kemudian menagih angsuran ke-5 hingga ke-16 kepada Penggugat, yang dalilnya dibantah oleh Penggugat karena hubungan hukum telah putus sejak pengembalian unit. Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan berakhir pada tanggal pengembalian unit. Hakim menyatakan perbuatan Tergugat II dalam mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I serta penagihan yang dilakukan Tergugat I setelah pengembalian merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, Tergugat I dan Tergugat II dihukum bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat kelalaian mengawasi karyawan dan tidak diketemukannya Dump Truck. Namun, tuntutan pembatalan angsuran yang telah dibayar pihak lain, pengembalian uang, dan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak terbukti atau di luar wewenang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian pembiayaan pembelian Dump Truck Isuzu antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur. Penggugat membayar uang muka dan empat bulan angsuran awal, namun kemudian menunggak karena proyek selesai dan berniat mengembalikan kendaraan. Penggugat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat II pada 1 April 2019. Namun, Tergugat II menerima pengembalian tersebut dan secara proaktif menjual kendaraan kepada pihak ketiga, dengan hasil penjualan disetorkan sebagai angsuran oleh pihak baru. Tergugat I kemudian menagih angsuran ke-5 hingga ke-16 kepada Penggugat, yang dalilnya dibantah oleh Penggugat karena hubungan hukum telah putus sejak pengembalian unit. Majelis Hakim menolak eksepsi para Tergugat dan menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan berakhir pada tanggal pengembalian unit. Hakim menyatakan perbuatan Tergugat II dalam mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I serta penagihan yang dilakukan Tergugat I setelah pengembalian merupakan perbuatan melawan hukum. Akibatnya, Tergugat I dan Tergugat II dihukum bertanggung jawab atas kerugian biaya akibat kelalaian mengawasi karyawan dan tidak diketemukannya Dump Truck. Namun, tuntutan pembatalan angsuran yang telah dibayar pihak lain, pengembalian uang, dan ganti rugi immateriil ditolak karena tidak terbukti atau di luar wewenang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan untuk pembelian Dump Truck Isuzu dengan nilai Rp 1.200.000.000,- dan membayar uang muka serta empat bulan angsuran pertama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengembalikan Dump Truck kepada Tergugat II pada 1 April 2019 karena proyek selesai dan berniat mengakhiri hubungan pembiayaan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerima pengembalian Dump Truck dan kemudian menjual kendaraan tersebut kepada Turut Tergugat II melalui Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Angsuran ke-5 sampai ke-16 dibayar oleh pihak lain (pembeli baru) dan disetorkan ke Tergugat I, sehingga Tergugat I menagih angsuran tersebut kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menolak memberikan surat keterangan debitur kepada Penggugat pada Februari 2021, sehingga Penggugat kesulitan melaporkan kejadian ke kepolisian.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum perjanjian pembiayaan berakhir sejak Penggugat mengembalikan Dump Truck pada 1 April 2019.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat II mengalihkan objek fidusia tanpa seijin Tergugat I dan mengakibatkan penagihan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 4.340.000.000,- karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya.", + "page": 72, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kembalikan truk ke pihak bank dan mereka jual ke orang lain, tapi kenapa bank masih tagih utang saya terus?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 65900, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak piutang suami dalam konteks pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa perdata antara debitur dan kreditur (bank) mengenai pengembalian objek fidusia dan tagihan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, hakim mengacu pada pasal ini untuk menilai keberadaan hubungan hukum perjanjian pembiayaan. Meskipun gugatan utama berbasis perbuatan melawan hukum, status perjanjian yang sah dan berakhirnya hubungan hukum tersebut (karena pengembalian objek) menjadi dasar analisis hakim dalam menentukan apakah tagihan masih berlaku atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang didalilkan dan diuji dalam perkara. Pertanyaan awam berkaitan dengan tindakan bank/karyawan yang menjual truk setelah dikembalikan, yang oleh hakim dikualifikasikan sebagai 'perbuatan melawan hukum'. Pasal 1365 menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi atau pembebasan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan. Dalam putusan, hakim menggunakan prinsip ini untuk menetapkan bahwa Tergugat I (bank) bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II (karyawan/marketing) yang menjual truk tanpa izin. Ini langsung menjawab inti pertanyaan mengapa bank tetap menagih atau bertanggung jawab atas tindakan karyawannya yang menjual objek jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 84588, + "completion_tokens": 6061 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_397_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_397_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..874f0557323bb7328d0f2d958701798af3acacae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_397_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,230 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_397_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.053, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 151.639, + "query": 4.941, + "relevance": 564.869, + "total": 721.502 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96504, + "marked_chars": 96783 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji\n/Wanprestasi terhadap Penggugat ;\n3.\nMenyatakan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan\nBangunan No 58 tanggal 30 September 1985 antara antara PT. Labrata\nReal Estate & Housing Development ( Pihak Pertama) dengan Ida\nMassella ( Pihak Kedua) mempunyai kekuatan hukum mengikat ;\n4.\nMenyatakan memberikan ijin kepada Penggugat selaku Pembeli\nbertindak untuk dan atas nama kuasa Tergugat selaku Penjual untuk\nmenghadap sendiri kepada PPAT dalam rangka Akta Jual Beli dengan\nobjek berupa : sebidang tanah seluas ± 150 M² (seratus lima puluh meter\npersegi) yang terletak di Taman Meruya Illir Blok E-2 No. 5 RT. 01/RW.02,\nKelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dengan\nbatas-batas sebagai berikut :\nHalaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 397/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\np" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 96783, + "frame": "Pengguna gugatan Ida Massella menggugat PT. Labrata Real Estate & Housing Development dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah tahun 1985. Gugatan ini menuntut pernyataan sah perjanjian, perintah untuk melakukan akta jual beli di hadapan PPAT, pemecahan sertifikat, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan perjanjian mengikat dan mengizinkan Penggugat bertindak atas nama Tergugat untuk akta jual beli, namun menolak tuntutan ganti rugi, sita jaminan, dan dwangsom.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli sebidang tanah seluas ± 150 M² di Taman Meruya Illir Blok E-2 No. 5 pada tahun 1985.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan Nomor 58 tanggal 30 September 1985.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar lunas harga tanah sebesar Rp 14.250.000,- dan biaya pemasangan listrik sebesar Rp 1.210.000,- kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar lunas biaya IMB sebesar Rp 1.114.750,- kepada Tergugat pada tahun 1987.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah pada tahun 2021.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus sertifikat atas nama Penggugat sehingga buku tanah masih tercatat atas nama Tergugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022 dan 29 Desember 2022.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tanpa disertai bukti surat atau saksi yang mendukung jumlah kerugian tersebut.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai harta milik Tergugat yang menjadi objek sita jaminan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan Nomor 58 tanggal 30 September 1985 antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual atas sebidang tanah di Jakarta Barat. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas harga tanah, biaya listrik, dan biaya IMB, serta telah membayar PBB atas tanah tersebut. Namun, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, sehingga hak atas tanah masih tercatat atas nama Tergugat. Penggugat menggugat Tergugat karena wanprestasi dan meminta pengadilan memaksa pelaksanaan akta jual beli serta membayar ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah membayar lunas harga tanah, menguasai objek, dan beritikad baik sehingga peralihan hak terjadi secara hukum. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian mengikat dan mengizinkan Penggugat bertindak atas nama Tergugat untuk pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak didukung bukti, sita jaminan ditolak karena tidak ada bukti harta Tergugat, dan dwangsom ditolak karena putusan tidak bersifat menghukum pembayaran uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan Nomor 58 tanggal 30 September 1985 antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual atas sebidang tanah di Jakarta Barat. Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas harga tanah, biaya listrik, dan biaya IMB, serta telah membayar PBB atas tanah tersebut. Namun, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus penerbitan sertifikat atas nama Penggugat, sehingga hak atas tanah masih tercatat atas nama Tergugat. Penggugat menggugat Tergugat karena wanprestasi dan meminta pengadilan memaksa pelaksanaan akta jual beli serta membayar ganti rugi. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat telah membayar lunas harga tanah, menguasai objek, dan beritikad baik sehingga peralihan hak terjadi secara hukum. Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan perjanjian mengikat dan mengizinkan Penggugat bertindak atas nama Tergugat untuk pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak didukung bukti, sita jaminan ditolak karena tidak ada bukti harta Tergugat, dan dwangsom ditolak karena putusan tidak bersifat menghukum pembayaran uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli sebidang tanah seluas ± 150 M² di Taman Meruya Illir Blok E-2 No. 5 pada tahun 1985.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan Nomor 58 tanggal 30 September 1985.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar lunas harga tanah sebesar Rp 14.250.000,- dan biaya pemasangan listrik sebesar Rp 1.210.000,- kepada Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar lunas biaya IMB sebesar Rp 1.114.750,- kepada Tergugat pada tahun 1987.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah pada tahun 2021.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengurus sertifikat atas nama Penggugat sehingga buku tanah masih tercatat atas nama Tergugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat pada tanggal 9 Desember 2022 dan 29 Desember 2022.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tanpa disertai bukti surat atau saksi yang mendukung jumlah kerugian tersebut.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai harta milik Tergugat yang menjadi objek sita jaminan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas tanah dan urus semua biaya, tapi penjualnya tidak mau urus sertifikat atas nama saya, apa bisa dipaksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12095, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1330 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1474 KUHPerdata", + "Pasal 1482 KUHPerdata", + "Pasal 1513 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1330: Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; 1. anak yang belum dewasa; 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1474: Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1482 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1482: Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada." + }, + { + "pasal": "Pasal 1513 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1513: Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan (kewajiban) untuk berbuat sesuatu. Dalam konteks pertanyaan, kewajiban penjual untuk mengurus sertifikat adalah 'perbuatan sesuatu'. Putusan juga mengonfirmasi adanya wanprestasi karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif dari kewajiban yang dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak Penggugat untuk 'memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan' jika hal itu masih dapat dilakukan. Ini menjawab langsung pertanyaan 'apa bisa dipaksa?'. Putusan menyatakan perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hak kepemilikan telah beralih, yang mendukung pemenuhan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat cakap hukum untuk membuat persetujuan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu ketidakcakapan hukum para pihak (seperti minoritas atau pengampuan), sehingga tidak relevan dengan sengketa wanprestasi penyerahan sertifikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Meskipun sengketa berbasis PPJB, prinsip jual beli menjadi kerangka dasar hubungan hukum antara pembeli yang sudah bayar lunas dan penjual yang belum menyerahkan hak (sertifikat). Putusan merujuk pada perjanjian pengikatan jual beli yang substansinya mengarah pada pemenuhan kewajiban jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur saat terjadinya jual beli (saat kesepakatan). Sengketa bukan tentang apakah jual beli sudah terjadi, melainkan tentang pelaksanaan kewajiban pasca-perjanjian (pengurusan sertifikat). Isu ini sudah terlewati dan bukan inti sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1474 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan kewajiban utama penjual untuk menyerahkan barang. Dalam konteks tanah, 'menyerahkan' mencakup aspek hukum (sertifikat). Putusan menyatakan Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga pasal ini menjadi dasar tuntutan pemenuhan kewajiban tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1482 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban menyerahkan barang meliputi 'surat bukti milik jika ada'. Ini sangat relevan karena inti pertanyaan adalah penjual tidak mau mengurus sertifikat (surat bukti milik). Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa pengurusan sertifikat adalah kewajiban penjual." + }, + { + "pasal": "Pasal 1513 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban pembeli untuk membayar harga. Dalam pertanyaan, pembeli sudah membayar lunas ('Saya sudah bayar lunas'). Pasal ini tidak mengatur apa yang harus dilakukan penjual setelah pembayaran, sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang pemaksaan pengurusan sertifikat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1474 KUHPerdata", + "Pasal 1482 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33720, + "completion_tokens": 1816 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_398_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_398_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a10fa38e0e5d50b73e6071c3cff7dab5274110d7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_398_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,238 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_398_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.131, + "classify": 0.0, + "condense": 233.258, + "read": 198.406, + "query": 2.576, + "relevance": 66.559, + "total": 500.931 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 158083, + "marked_chars": 158560 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat\nditerima;\nDalam Pokok Perkara\n\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh\nkami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.\ndan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 November 2023,\nkemudian putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024\ndalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis\ntersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu Maria Christine,\nS.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah\ndikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap se" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134843, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Dr. Hendrik Job Ruru) dan Penggugat II (D. E. Nayoan Nelwan) melawan Tergugat I (Dr. Rudolf Johan Lumenta), Tergugat II (Siana Dipo Selogiri), Tergugat III (Trisna), Tergugat IV (Notaris Sugihyono Kartarahardja), dan Turut Tergugat I (Menteri Hukum dan HAM C.Q. Dirjen AHU). [HAL 3-12] Para Penggugat, sebagai Anggota Pembina Yayasan Parapattan, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena: (1) Rapat Pembina tidak pernah diadakan di Kantor Notaris Tergugat IV [HAL 14]; (2) Penggugat II tidak hadir dalam rapat tersebut [HAL 15]; (3) Kuorum tidak terpenuhi karena hanya hadir Tergugat I dan Tergugat III (1/2 dari 4 Pembina), padahal Anggaran Dasar mensyaratkan 2/3 untuk rapat pertama [HAL 16-18]; (4) Penggugat I sengaja tidak diundang dengan alasan palsu berada di luar negeri, padahal ia berada di Jakarta [HAL 19-20]. Sebagai respons, pada 25 Februari 2023, para Pembina (termasuk Penggugat) mengadakan rapat yang menyatakan Akta No. 19 palsu, membatalkan pengangkatan Tergugat II sebagai Pembina, dan menyepakati untuk membuat akta baru di Jakarta [HAL 21-23]. Namun, dalam rapat lanjutan 1 Maret 2023, Tergugat I memaksa Penggugat I menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dengan cara kasar [HAL 24]. Penggugat kemudian mengirim surat keberatan ke Turut Tergugat untuk membatalkan SK Kemenkumham terkait akta tersebut, namun tidak mendapat tanggapan [HAL 25-26]. [HAL 27-30] Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mendalilkan akta sah karena rapat dihadiri 3 dari 4 Pembina (memenuhi syarat lebih dari 1/2 untuk rapat kedua atau korum yang tidak terpenuhi), serta mendalilkan Penggugat I tidak pernah hadir dalam rapat sejak 2007-2022. Tergugat II mendalilkan telah diundang via WhatsApp dan membantu yayasan sejak 2000. Tergugat III mendalilkan menandatangani surat pembatalan Penggugat karena tekanan dan keributan yang ditimbulkan Penggugat I. [HAL 31-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Haryati Massie dan Josephine Tumiwa) menyatakan tidak hadir dalam rapat 21 November 2022, mengetahui Penggugat I dan II tidak hadir, serta mengetahui adanya sengketa kepengurusan. Saksi Tergugat (Angliati Iskandar dan Robert Ludji) menyatakan tidak mengetahui kehadiran Penggugat II dalam rapat pembuatan akta, tidak adanya serah terima laporan keuangan dari pengurus lama, dan bahwa akta dibuat di Bogor atas permintaan para Pembina yang hadir. [HAL 45-46] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi Tergugat, khususnya eksepsi Obscuur Libel yang menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampurkan ranah perdata dan pidana (tuduhan pemalsuan akta notaris yang diancam pidana), serta dalil bahwa Penggugat II menyangkal kehadirannya padahal telah menandatangani akta." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 25217, + "summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Dr. Hendrik Job Ruru) dan Penggugat II (D. E. Nayoan Nelwan) melawan Tergugat I (Dr. Rudolf Johan Lumenta), Tergugat II (Siana Dipo Selogiri), Tergugat III (Trisna), Tergugat IV (Notaris Sugihyono Kartarahardja), dan Turut Tergugat I (Menteri Hukum dan HAM C.Q. Dirjen AHU). [HAL 3-12] Para Penggugat, sebagai Anggota Pembina Yayasan Parapattan, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena: (1) Rapat Pembina tidak pernah diadakan di Kantor Notaris Tergugat IV [HAL 14]; (2) Penggugat II tidak hadir dalam rapat tersebut [HAL 15]; (3) Kuorum tidak terpenuhi karena hanya hadir Tergugat I dan Tergugat III (1/2 dari 4 Pembina), padahal Anggaran Dasar mensyaratkan 2/3 untuk rapat pertama [HAL 16-18]; (4) Penggugat I sengaja tidak diundang dengan alasan palsu berada di luar negeri, padahal ia berada di Jakarta [HAL 19-20]. Sebagai respons, pada 25 Februari 2023, para Pembina (termasuk Penggugat) mengadakan rapat yang menyatakan Akta No. 19 palsu, membatalkan pengangkatan Tergugat II sebagai Pembina, dan menyepakati untuk membuat akta baru di Jakarta [HAL 21-23]. Namun, dalam rapat lanjutan 1 Maret 2023, Tergugat I memaksa Penggugat I menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dengan cara kasar [HAL 24]. Penggugat kemudian mengirim surat keberatan ke Turut Tergugat untuk membatalkan SK Kemenkumham terkait akta tersebut, namun tidak mendapat tanggapan [HAL 25-26]. [HAL 27-30] Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mendalilkan akta sah karena rapat dihadiri 3 dari 4 Pembina (memenuhi syarat lebih dari 1/2 untuk rapat kedua atau korum yang tidak terpenuhi), serta mendalilkan Penggugat I tidak pernah hadir dalam rapat sejak 2007-2022. Tergugat II mendalilkan telah diundang via WhatsApp dan membantu yayasan sejak 2000. Tergugat III mendalilkan menandatangani surat pembatalan Penggugat karena tekanan dan keributan yang ditimbulkan Penggugat I. [HAL 31-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Haryati Massie dan Josephine Tumiwa) menyatakan tidak hadir dalam rapat 21 November 2022, mengetahui Penggugat I dan II tidak hadir, serta mengetahui adanya sengketa kepengurusan. Saksi Tergugat (Angliati Iskandar dan Robert Ludji) menyatakan tidak mengetahui kehadiran Penggugat II dalam rapat pembuatan akta, tidak adanya serah terima laporan keuangan dari pengurus lama, dan bahwa akta dibuat di Bogor atas permintaan para Pembina yang hadir. [HAL 45-46] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi Tergugat, khususnya eksepsi Obscuur Libel yang menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampurkan ranah perdata dan pidana (tuduhan pemalsuan akta notaris yang diancam pidana), serta dalil bahwa Penggugat II menyangkal kehadirannya padahal telah menandatangani akta. [HAL 47-50] Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampurkan Perbuatan Melawan Hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan pidana (wederrechtelijk formil), sehingga berdasarkan Pasal 29 ABW, perkara pidana harus didahulukan. Tergugat juga mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan akta sah karena kuorum terpenuhi (hadir Tergugat I, Penggugat II, Tergugat III) dan memiliki asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) serta telah mendapat pengakuan negara melalui SK Kemenkumham. [HAL 51-54] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat didasarkan pada bukti P-1. Namun, Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1 di persidangan, sehingga hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian terletak pada akta asli; karena asli tidak dapat ditunjukkan, bukti P-1 dikesampingkan. Akibatnya, dasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat kalah, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.191.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 398/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat I (Dr. Hendrik Job Ruru) dan Penggugat II (D. E. Nayoan Nelwan) melawan Tergugat I (Dr. Rudolf Johan Lumenta), Tergugat II (Siana Dipo Selogiri), Tergugat III (Trisna), Tergugat IV (Notaris Sugihyono Kartarahardja), dan Turut Tergugat I (Menteri Hukum dan HAM C.Q. Dirjen AHU). [HAL 3-12] Para Penggugat, sebagai Anggota Pembina Yayasan Parapattan, menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena: (1) Rapat Pembina tidak pernah diadakan di Kantor Notaris Tergugat IV [HAL 14]; (2) Penggugat II tidak hadir dalam rapat tersebut [HAL 15]; (3) Kuorum tidak terpenuhi karena hanya hadir Tergugat I dan Tergugat III (1/2 dari 4 Pembina), padahal Anggaran Dasar mensyaratkan 2/3 untuk rapat pertama [HAL 16-18]; (4) Penggugat I sengaja tidak diundang dengan alasan palsu berada di luar negeri, padahal ia berada di Jakarta [HAL 19-20]. Sebagai respons, pada 25 Februari 2023, para Pembina (termasuk Penggugat) mengadakan rapat yang menyatakan Akta No. 19 palsu, membatalkan pengangkatan Tergugat II sebagai Pembina, dan menyepakati untuk membuat akta baru di Jakarta [HAL 21-23]. Namun, dalam rapat lanjutan 1 Maret 2023, Tergugat I memaksa Penggugat I menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dengan cara kasar [HAL 24]. Penggugat kemudian mengirim surat keberatan ke Turut Tergugat untuk membatalkan SK Kemenkumham terkait akta tersebut, namun tidak mendapat tanggapan [HAL 25-26]. [HAL 27-30] Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mendalilkan akta sah karena rapat dihadiri 3 dari 4 Pembina (memenuhi syarat lebih dari 1/2 untuk rapat kedua atau korum yang tidak terpenuhi), serta mendalilkan Penggugat I tidak pernah hadir dalam rapat sejak 2007-2022. Tergugat II mendalilkan telah diundang via WhatsApp dan membantu yayasan sejak 2000. Tergugat III mendalilkan menandatangani surat pembatalan Penggugat karena tekanan dan keributan yang ditimbulkan Penggugat I. [HAL 31-44] Para pihak mengajukan bukti surat dan saksi. Saksi Penggugat (Haryati Massie dan Josephine Tumiwa) menyatakan tidak hadir dalam rapat 21 November 2022, mengetahui Penggugat I dan II tidak hadir, serta mengetahui adanya sengketa kepengurusan. Saksi Tergugat (Angliati Iskandar dan Robert Ludji) menyatakan tidak mengetahui kehadiran Penggugat II dalam rapat pembuatan akta, tidak adanya serah terima laporan keuangan dari pengurus lama, dan bahwa akta dibuat di Bogor atas permintaan para Pembina yang hadir. [HAL 45-46] Majelis Hakim mulai memeriksa eksepsi Tergugat, khususnya eksepsi Obscuur Libel yang menyatakan gugatan tidak jelas karena mencampurkan ranah perdata dan pidana (tuduhan pemalsuan akta notaris yang diancam pidana), serta dalil bahwa Penggugat II menyangkal kehadirannya padahal telah menandatangani akta. [HAL 47-50] Tergugat berargumen bahwa gugatan mencampurkan Perbuatan Melawan Hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan pidana (wederrechtelijk formil), sehingga berdasarkan Pasal 29 ABW, perkara pidana harus didahulukan. Tergugat juga mengajukan eksepsi Error In Persona, menyatakan akta sah karena kuorum terpenuhi (hadir Tergugat I, Penggugat II, Tergugat III) dan memiliki asas praduga sah (Vermoeden van Rechtmatigheid) serta telah mendapat pengakuan negara melalui SK Kemenkumham. [HAL 51-54] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat didasarkan pada bukti P-1. Namun, Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1 di persidangan, sehingga hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian terletak pada akta asli; karena asli tidak dapat ditunjukkan, bukti P-1 dikesampingkan. Akibatnya, dasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan Penggugat kalah, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp4.191.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 4307, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I atas perbuatan melawan hukum terkait keabsahan Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Para Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena rapat tidak pernah diadakan, kuorum tidak terpenuhi, dan mereka tidak diundang atau tidak hadir. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan akta tersebut tidak sah dan membatalkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait pengesahan akta tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 adalah palsu dan tidak sah karena rapat tidak pernah diadakan di Kantor Notaris Tergugat IV.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Penggugat II tidak hadir dalam rapat yang dimaksud pada tanggal 21 November 2022.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kuorum rapat tidak terpenuhi karena hanya hadir Tergugat I dan Tergugat III, padahal Anggaran Dasar mensyaratkan kehadiran 2/3 dari 4 Pembina untuk rapat pertama.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Penggugat I sengaja tidak diundang dengan alasan palsu berada di luar negeri, padahal ia berada di Jakarta.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 25 Februari 2023, para Pembina mengadakan rapat yang menyatakan Akta No. 19 palsu, membatalkan pengangkatan Tergugat II sebagai Pembina, dan menyepakati pembuatan akta baru.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam rapat lanjutan 1 Maret 2023, Tergugat I memaksa Penggugat I menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dengan cara kasar.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengirim surat keberatan ke Turut Tergugat untuk membatalkan SK Kemenkumham terkait akta tersebut, namun tidak mendapat tanggapan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan akta sah karena rapat dihadiri 3 dari 4 Pembina dan mendalilkan Penggugat I tidak pernah hadir dalam rapat sejak 2007-2022.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah diundang via WhatsApp dan membantu yayasan sejak 2000.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil Penggugat dengan menyatakan menandatangani surat pembatalan Penggugat karena tekanan dan keributan yang ditimbulkan Penggugat I.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat menyatakan tidak hadir dalam rapat 21 November 2022, mengetahui Penggugat I dan II tidak hadir, serta mengetahui adanya sengketa kepengurusan.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat menyatakan tidak mengetahui kehadiran Penggugat II dalam rapat pembuatan akta, tidak adanya serah terima laporan keuangan dari pengurus lama, dan bahwa akta dibuat di Bogor atas permintaan para Pembina yang hadir.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dasar gugatan Penggugat didasarkan pada bukti P-1, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan sehingga hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti karena kekuatan pembuktian terletak pada akta asli yang tidak dapat ditunjukkan, sehingga bukti P-1 dikesampingkan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I atas perbuatan melawan hukum terkait keabsahan Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Para Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena rapat tidak pernah diadakan, kuorum tidak terpenuhi, dan mereka tidak diundang atau tidak hadir. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan akta sah karena kuorum terpenuhi dan telah mendapat pengakuan negara. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan memeriksa pokok perkara, namun menetapkan bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak terbukti karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1 di persidangan sehingga bukti tersebut dikesampingkan. Akibatnya, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Penggugat kalah." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, IV, dan Turut Tergugat I atas perbuatan melawan hukum terkait keabsahan Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat IV. Para Penggugat mendalilkan akta tersebut palsu dan tidak sah karena rapat tidak pernah diadakan, kuorum tidak terpenuhi, dan mereka tidak diundang atau tidak hadir. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan akta sah karena kuorum terpenuhi dan telah mendapat pengakuan negara. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat dan memeriksa pokok perkara, namun menetapkan bahwa dasar gugatan Para Penggugat tidak terbukti karena Para Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti P-1 di persidangan sehingga bukti tersebut dikesampingkan. Akibatnya, Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Para Penggugat kalah.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Akta Berita Acara Rapat Pembina No. 19 tanggal 21 November 2022 adalah palsu dan tidak sah karena rapat tidak pernah diadakan di Kantor Notaris Tergugat IV.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Penggugat II tidak hadir dalam rapat yang dimaksud pada tanggal 21 November 2022.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kuorum rapat tidak terpenuhi karena hanya hadir Tergugat I dan Tergugat III, padahal Anggaran Dasar mensyaratkan kehadiran 2/3 dari 4 Pembina untuk rapat pertama.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Penggugat I sengaja tidak diundang dengan alasan palsu berada di luar negeri, padahal ia berada di Jakarta.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada 25 Februari 2023, para Pembina mengadakan rapat yang menyatakan Akta No. 19 palsu, membatalkan pengangkatan Tergugat II sebagai Pembina, dan menyepakati pembuatan akta baru.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dalam rapat lanjutan 1 Maret 2023, Tergugat I memaksa Penggugat I menandatangani dokumen yang tidak diketahui isinya dengan cara kasar.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mengirim surat keberatan ke Turut Tergugat untuk membatalkan SK Kemenkumham terkait akta tersebut, namun tidak mendapat tanggapan.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan akta sah karena rapat dihadiri 3 dari 4 Pembina dan mendalilkan Penggugat I tidak pernah hadir dalam rapat sejak 2007-2022.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menyatakan telah diundang via WhatsApp dan membantu yayasan sejak 2000.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil Penggugat dengan menyatakan menandatangani surat pembatalan Penggugat karena tekanan dan keributan yang ditimbulkan Penggugat I.", + "page": 31, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat menyatakan tidak hadir dalam rapat 21 November 2022, mengetahui Penggugat I dan II tidak hadir, serta mengetahui adanya sengketa kepengurusan.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat menyatakan tidak mengetahui kehadiran Penggugat II dalam rapat pembuatan akta, tidak adanya serah terima laporan keuangan dari pengurus lama, dan bahwa akta dibuat di Bogor atas permintaan para Pembina yang hadir.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa dasar gugatan Penggugat didasarkan pada bukti P-1, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan sehingga hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan dasar gugatan Penggugat tidak terbukti karena kekuatan pembuktian terletak pada akta asli yang tidak dapat ditunjukkan, sehingga bukti P-1 dikesampingkan.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya tidak diundang rapat dan akta yang dibuat dianggap palsu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23691, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1875 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1875: Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar substantif gugatan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) yang menjadi inti pertanyaan. Pertanyaan menyangkut alasan penolakan gugatan atas klaim 'akta palsu' (perbuatan melawan hukum). Putusan secara eksplisit menguji apakah unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, kerugian, kausalitas) terpenuhi, namun gugatan ditolak karena bukti utama tidak dapat dibuktikan secara sah. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menjawab apakah tindakan tersebut memenuhi syarat ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1875 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian tulisan di bawah tangan. Dalam pertimbangan putusan, tidak ada pembahasan mengenai tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya. Putusan justru menolak bukti berdasarkan Pasal 1888 (kekuatan akta asli), bukan Pasal 1875. Fakta yang menjadi dasar penolakan adalah ketiadaan akta asli, bukan status pengakuan tulisan bawah tangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi alasan langsung (direct cause) mengapa gugatan ditolak. Majelis hakim menyatakan bahwa karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan akta asli (hanya fotokopi), maka bukti P-1 harus dikesampingkan berdasarkan Pasal 1888. Tanpa bukti ini, dasar gugatan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti. Pasal ini relevan karena mengatur syarat pembuktian substantif yang menentukan hasil sengketa dalam konteks kekuatan bukti tulisan/akta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 55404, + "completion_tokens": 3859 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_405_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_405_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00fd0438aec035de9d098195efb094a979e87ccb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_405_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_405_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.36, + "query": 8.777, + "relevance": 11.093, + "total": 109.263 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24811, + "marked_chars": 24883 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24883, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatatkan kematian kedua orang tuanya yang telah lama meninggal dunia namun belum memiliki akta kematian resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan telah meninggalnya ayah dan ibu Pemohon serta memerintahkan pencatatan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan perdata (Pdt.P) tanpa sengketera lawan pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan sah The On Tay dan Lauw Sin Moy.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, The On Tay, meninggal dunia di Bogor pada tanggal 11 Agustus 1964.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Lauw Sin Moy, meninggal dunia di Bogor pada tanggal 10 November 1948.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian kedua orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana dan belum pernah dibuatkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk keperluan pencatatan penduduk dan catatan sipil.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kedua orang tuanya, The On Tay dan Lauw Sin Moy, telah meninggal dunia pada tahun 1964 dan 1948 namun belum memiliki akta kematian resmi. Pemohon mendalilkan bahwa kematian tersebut terjadi karena sakit dan membutuhkan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan sipil. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, lalu menetapkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal dan tempat yang didalilkan. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan kematian kedua orang tua tersebut secara sah menurut hukum, dan memerintahkan pencatatan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang warga negara Indonesia, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kedua orang tuanya, The On Tay dan Lauw Sin Moy, telah meninggal dunia pada tahun 1964 dan 1948 namun belum memiliki akta kematian resmi. Pemohon mendalilkan bahwa kematian tersebut terjadi karena sakit dan membutuhkan penetapan pengadilan untuk keperluan pencatatan sipil. Pengadilan memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, lalu menetapkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal dan tempat yang didalilkan. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan kematian kedua orang tua tersebut secara sah menurut hukum, dan memerintahkan pencatatan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir dari perkawinan sah The On Tay dan Lauw Sin Moy.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon, The On Tay, meninggal dunia di Bogor pada tanggal 11 Agustus 1964.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Lauw Sin Moy, meninggal dunia di Bogor pada tanggal 10 November 1948.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian kedua orang tua Pemohon belum pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana dan belum pernah dibuatkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk keperluan pencatatan penduduk dan catatan sipil.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Orang tua saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12762, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan tentang alat bukti dan cara pembuktian (prosedural), bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai prosedur hukum mengurus akta kematian yang hilang. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar penerimaan bukti surat, bukan sebagai dasar hukum untuk menetapkan kematian atau menerbitkan akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12553, + "completion_tokens": 717 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_411_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_411_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4dfeab64c54b26ccde1c183b03539d7cb094467 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_411_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,184 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_411_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.09, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.954, + "query": 2.23, + "relevance": 17.869, + "total": 161.143 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 57328, + "marked_chars": 57490 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk\nmenghadap di persidangan tidak hadir ; \n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ; \n3.\nMenyatakan perkawinan Penggugat YENNY DESIWATY KONGGIARTO dan\nTergugat THEN, JONI yang telah dilangsungkan pada tanggal 09\nSeptember 2017 menurut Agama Katholik di hadapan pemuka agama yang\nbernama A. Djitapandrija, SJ, di Gereja Sta. Perawan Maria Diangkat ke\nSurga Katedral Jakarta, dan telah dicatatkan pada kantor catatan sipil\nsebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4156/I/2007 antara THEN,\nJONI dengan YENNY DESIWATY KONGGIARTO, tertanggal 09 Nopember\n2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; \n4.\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat\nyang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan\npengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor\nKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\nuntuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register untuk itu dan\nmenerbitkan akta perceraiannya;\n5.\nMemerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan kepada\nKantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\n Jakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian\nmempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;\n6.\nMembebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sebesar Rp227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) ;\nHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57490, + "frame": "Penggugat Yenny Desiwaty menggugat Tergugat Joni untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian dan meminta hak asuh atas dua anak mereka. Sengketa inti adalah retaknya rumah tangga akibat perselisihan terus-menerus, perselingkuhan Tergugat, dan ketidakharmonisan hubungan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 09 November 2007 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, Denish Fernando dan Dominic Marquenzo Fernandes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2008 saat Penggugat mengandung anak pertama.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi sangat buruk sejak tahun 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara penuh untuk kebutuhan rumah tangga dan pribadi Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan seksual sejak tahun 2017 dan memutuskan untuk berpisah ranjang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Antonio Sicilia Limas dan Mustofa Abu Fikri menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok, dan disebabkan oleh masalah perempuan serta perselingkuhan Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membiayai biaya sehari-hari dan uang sekolah anak-anak, sedangkan Tergugat hanya membayar rekening listrik.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan nafkah berupa biaya pendidikan anak-anak tiap bulannya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon hak asuh anak sepenuhnya kepada dirinya.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Yenny Desiwaty mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Joni dengan dalih hubungan perkawinan mereka telah retak permanen. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berselingkuh sejak tahun 2008 dan 2016, mengabaikan komunikasi sejak 2017, serta tidak memberikan nafkah wajib secara penuh, sehingga menyebabkan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilangsungkan pada 9 November 2007 dan dikaruniai dua anak. Berdasarkan kesaksian dan fakta persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa hubungan batin antara suami istri telah pecah, tidak ada lagi keharmonisan, dan perceraian adalah satu-satunya jalan. Namun, terkait hak asuh anak, Hakim menolak permohonan Penggugat untuk memegang hak asuh tunggal, melainkan menetapkan bahwa pengasuhan anak diberikan kepada kedua orangtuanya demi kepentingan anak. Gugatan perceraian dikabulkan sebagian, sementara permohonan hak asuh tunggal ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Yenny Desiwaty mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Joni dengan dalih hubungan perkawinan mereka telah retak permanen. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah berselingkuh sejak tahun 2008 dan 2016, mengabaikan komunikasi sejak 2017, serta tidak memberikan nafkah wajib secara penuh, sehingga menyebabkan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk rukun kembali. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilangsungkan pada 9 November 2007 dan dikaruniai dua anak. Berdasarkan kesaksian dan fakta persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa hubungan batin antara suami istri telah pecah, tidak ada lagi keharmonisan, dan perceraian adalah satu-satunya jalan. Namun, terkait hak asuh anak, Hakim menolak permohonan Penggugat untuk memegang hak asuh tunggal, melainkan menetapkan bahwa pengasuhan anak diberikan kepada kedua orangtuanya demi kepentingan anak. Gugatan perceraian dikabulkan sebagian, sementara permohonan hak asuh tunggal ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 09 November 2007 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, Denish Fernando dan Dominic Marquenzo Fernandes.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2008 saat Penggugat mengandung anak pertama.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain sejak tahun 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi sangat buruk sejak tahun 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah wajib secara penuh untuk kebutuhan rumah tangga dan pribadi Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan seksual sejak tahun 2017 dan memutuskan untuk berpisah ranjang.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Antonio Sicilia Limas dan Mustofa Abu Fikri menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok, dan disebabkan oleh masalah perempuan serta perselingkuhan Tergugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membiayai biaya sehari-hari dan uang sekolah anak-anak, sedangkan Tergugat hanya membayar rekening listrik.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan nafkah berupa biaya pendidikan anak-anak tiap bulannya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon hak asuh anak sepenuhnya kepada dirinya.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh dan tidak mau bayar nafkah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21800, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan dan pertimbangan hukum berfokus pada hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) mengenai alasan perceraian (perselisihan terus-menerus) dan hak asuh anak. Pasal 103 KUHPerdata mengatur kewajiban dasar suami-istri (kesetiaan, tolong-menolong) yang merupakan prinsip umum dalam hukum perdata, namun bukan dasar hukum substantif yang digunakan hakim untuk memutus gugatan perceraian atau menentukan hak asuh anak dalam konteks ini. Hukum perkawinan bersifat *lex specialis* terhadap KUHPerdata untuk masalah perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23366, + "completion_tokens": 1264 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e01a8fb8516ff81491f7c52bc139a8428bedabbf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 68, + "timings": { + "parse": 0.179, + "classify": 0.0, + "condense": 179.766, + "read": 123.267, + "query": 7.347, + "relevance": 96.9, + "total": 407.459 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 207021, + "marked_chars": 207624 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh\nkami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi,\nS.H., M.H., dan Novita Riama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, dengan dihadiri oleh, Rully Dwiyanti\nYunitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat\ndan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat/kuasanya. \nHalaman 67 dari 68 halaman Putusan Nomor 418/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 67\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go." + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-27] Penggugat Eka Halim menggugat Tergugat Suryawan Santosa dan Turut Tergugat Notaris Marlina Flora atas perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) tertanggal 3 September 2020 serta Akta Perdamaian No. 1 dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 14 September 2020. Penggugat dalil memiliki SHGB No. 6414 atas tanah di Jakarta Barat yang diperoleh melalui AJB No. 123/2006 dan pengurukan tanah rawa [HAL 2-4]. Penggugat menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas nama Tergugat karena diduga cacat administrasi dan tidak tercatatnya AJB Tergugat di register PPAT [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa penandatanganan Dading dan Akta Notaris dilakukan dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan, karena saat itu Penggugat sedang dalam masa tahanan akibat putusan pidana menggunakan surat palsu [HAL 5-10]. Penggugat menuntut pembatalan Dading dan Akta Notaris tersebut, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000,- [HAL 19-26].\n\n[HAL 28-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berkedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkualitasmengajukan gugatan, dengan dalil SHGB No. 6414 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh BPN berdasarkan SK No. 12/HGB/BPN.31-BLT/2014 karena cacat hukum administrasi, serta telah diputus tidak berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya [HAL 29-32]. Tergugat menolak dalil cacat kehendak, menyatakan inisiatif perdamaian datang dari anak Penggugat, Karno Halim, yang menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah hukum Penggugat, dan akta dibawa ke Rutan oleh anak Penggugat tanpa paksaan dari Tergugat [HAL 39-43]. Tergugat berargumen bahwa kehendak Perdamaian adalah sadar dan jelas, sebagaimana diakui Penggugat dalam persidangan pidana bahwa \"antara Terdakwa dengan Suryawan sudah ada Perdamaian\" [HAL 40-41]. Tergugat juga membantah adanya unsur paksaan, itikad buruk, atau penyalahgunaan keadaan, serta menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas namanya sah berdasarkan alas hak Girik yang lebih kuat dibandingkan pernyataan garapan Penggugat [HAL 33-38]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 74169, + "summary": "[HAL 1-27] Penggugat Eka Halim menggugat Tergugat Suryawan Santosa dan Turut Tergugat Notaris Marlina Flora atas perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) tertanggal 3 September 2020 serta Akta Perdamaian No. 1 dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 14 September 2020. Penggugat dalil memiliki SHGB No. 6414 atas tanah di Jakarta Barat yang diperoleh melalui AJB No. 123/2006 dan pengurukan tanah rawa [HAL 2-4]. Penggugat menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas nama Tergugat karena diduga cacat administrasi dan tidak tercatatnya AJB Tergugat di register PPAT [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa penandatanganan Dading dan Akta Notaris dilakukan dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan, karena saat itu Penggugat sedang dalam masa tahanan akibat putusan pidana menggunakan surat palsu [HAL 5-10]. Penggugat menuntut pembatalan Dading dan Akta Notaris tersebut, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000,- [HAL 19-26].\n\n[HAL 28-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berkedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkualitasmengajukan gugatan, dengan dalil SHGB No. 6414 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh BPN berdasarkan SK No. 12/HGB/BPN.31-BLT/2014 karena cacat hukum administrasi, serta telah diputus tidak berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya [HAL 29-32]. Tergugat menolak dalil cacat kehendak, menyatakan inisiatif perdamaian datang dari anak Penggugat, Karno Halim, yang menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah hukum Penggugat, dan akta dibawa ke Rutan oleh anak Penggugat tanpa paksaan dari Tergugat [HAL 39-43]. Tergugat berargumen bahwa kehendak Perdamaian adalah sadar dan jelas, sebagaimana diakui Penggugat dalam persidangan pidana bahwa \"antara Terdakwa dengan Suryawan sudah ada Perdamaian\" [HAL 40-41]. Tergugat juga membantah adanya unsur paksaan, itikad buruk, atau penyalahgunaan keadaan, serta menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas namanya sah berdasarkan alas hak Girik yang lebih kuat dibandingkan pernyataan garapan Penggugat [HAL 33-38].\n\n[HAL 46-68] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing karena Penggugat adalah pihak dalam perjanjian perdamaian yang digugat [HAL 58-59]. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah gugat-menggugat, sepakat membuat perjanjian perdamaian melalui Dading tanggal 3 September 2020 dan Akta Perdamaian No. 1 tanggal 14 September 2020 di hadapan Turut Tergugat, serta Penggugat dijatuhi pidana atas laporan Tergugat dan ditahan sejak 27 Agustus 2020 [HAL 60]. Hakim menilai dalil Paksaan dan Penyalahgunaan Keadaan tidak terbukti karena inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat (Karno Halim) untuk meminta pencabutan laporan pidana dengan alasan usia Penggugat yang lanjut, sebagaimana disaksikan oleh saksi Giman dan Benny Sugijono yang menyatakan dokumen dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani [HAL 62-65]. Surat Dading memuat pernyataan para pihak dalam keadaan sehat lahir batin tanpa tekanan, dan Akta Perdamaian dibuat saat Penggugat sudah dialihkan ke tahanan kota, sehingga tidak ada unsur paksaan yang memenuhi syarat Pasal 1324 KUHPerdata [HAL 61-66]. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata [HAL 66]. Gugatan Penggugat untuk membatalkan Dading, Akta Perdamaian No. 1, dan Akta Pernyataan No. 2 ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum [HAL 66-67]. Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 2.840.000,- [HAL 67]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-27] Penggugat Eka Halim menggugat Tergugat Suryawan Santosa dan Turut Tergugat Notaris Marlina Flora atas perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) tertanggal 3 September 2020 serta Akta Perdamaian No. 1 dan Akta Pernyataan No. 2 tertanggal 14 September 2020. Penggugat dalil memiliki SHGB No. 6414 atas tanah di Jakarta Barat yang diperoleh melalui AJB No. 123/2006 dan pengurukan tanah rawa [HAL 2-4]. Penggugat menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas nama Tergugat karena diduga cacat administrasi dan tidak tercatatnya AJB Tergugat di register PPAT [HAL 4-5]. Penggugat mendalilkan bahwa penandatanganan Dading dan Akta Notaris dilakukan dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan, karena saat itu Penggugat sedang dalam masa tahanan akibat putusan pidana menggunakan surat palsu [HAL 5-10]. Penggugat menuntut pembatalan Dading dan Akta Notaris tersebut, serta ganti rugi materiil dan immateriil masing-masing sebesar Rp 20.000.000.000,- [HAL 19-26].\n\n[HAL 28-45] Tergugat mengajukan eksepsi tidak berkedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkualitasmengajukan gugatan, dengan dalil SHGB No. 6414 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh BPN berdasarkan SK No. 12/HGB/BPN.31-BLT/2014 karena cacat hukum administrasi, serta telah diputus tidak berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya [HAL 29-32]. Tergugat menolak dalil cacat kehendak, menyatakan inisiatif perdamaian datang dari anak Penggugat, Karno Halim, yang menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan masalah hukum Penggugat, dan akta dibawa ke Rutan oleh anak Penggugat tanpa paksaan dari Tergugat [HAL 39-43]. Tergugat berargumen bahwa kehendak Perdamaian adalah sadar dan jelas, sebagaimana diakui Penggugat dalam persidangan pidana bahwa \"antara Terdakwa dengan Suryawan sudah ada Perdamaian\" [HAL 40-41]. Tergugat juga membantah adanya unsur paksaan, itikad buruk, atau penyalahgunaan keadaan, serta menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas namanya sah berdasarkan alas hak Girik yang lebih kuat dibandingkan pernyataan garapan Penggugat [HAL 33-38].\n\n[HAL 46-68] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai legal standing karena Penggugat adalah pihak dalam perjanjian perdamaian yang digugat [HAL 58-59]. Dalam pokok perkara, Hakim menetapkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pernah gugat-menggugat, sepakat membuat perjanjian perdamaian melalui Dading tanggal 3 September 2020 dan Akta Perdamaian No. 1 tanggal 14 September 2020 di hadapan Turut Tergugat, serta Penggugat dijatuhi pidana atas laporan Tergugat dan ditahan sejak 27 Agustus 2020 [HAL 60]. Hakim menilai dalil Paksaan dan Penyalahgunaan Keadaan tidak terbukti karena inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat (Karno Halim) untuk meminta pencabutan laporan pidana dengan alasan usia Penggugat yang lanjut, sebagaimana disaksikan oleh saksi Giman dan Benny Sugijono yang menyatakan dokumen dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani [HAL 62-65]. Surat Dading memuat pernyataan para pihak dalam keadaan sehat lahir batin tanpa tekanan, dan Akta Perdamaian dibuat saat Penggugat sudah dialihkan ke tahanan kota, sehingga tidak ada unsur paksaan yang memenuhi syarat Pasal 1324 KUHPerdata [HAL 61-66]. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata [HAL 66]. Gugatan Penggugat untuk membatalkan Dading, Akta Perdamaian No. 1, dan Akta Pernyataan No. 2 ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum [HAL 66-67]. Amar putusan: Eksepsi Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp 2.840.000,- [HAL 67]." + }, + "read": { + "input_chars": 3759, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat atas perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) dan Akta Notaris yang diduga dibuat dalam keadaan cacat kehendak. Sengketa inti mengenai keabsahan dokumen perdamaian tersebut dan klaim pembatalan serta ganti rugi atas tanah yang menjadi objek sengketa sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian perdamaian melalui Dading tertanggal 3 September 2020 dan Akta Perdamaian No. 1 tertanggal 14 September 2020 di hadapan Turut Tergugat.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dijatuhi pidana atas laporan Tergugat dan ditahan sejak 27 Agustus 2020.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat, khususnya Karno Halim, untuk meminta pencabutan laporan pidana dengan alasan usia Penggugat yang lanjut.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Giman dan Benny Sugijono menyatakan dokumen perdamaian dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Dading memuat pernyataan para pihak dalam keadaan sehat lahir batin tanpa tekanan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perdamaian dibuat saat Penggugat sudah dialihkan ke tahanan kota.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penandatanganan Dading dan Akta Notaris dilakukan dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan karena Penggugat sedang dalam masa tahanan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas nama Tergugat karena diduga cacat administrasi dan tidak tercatatnya AJB Tergugat di register PPAT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan SHGB No. 6414 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh BPN karena cacat hukum administrasi.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) dan Akta Notaris yang diduga dibuat dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan dan penyalahgunaan keadaan saat Penggugat berada dalam tahanan. Penggugat menuntut pembatalan dokumen tersebut serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi tidak berkedudukan hukum dari Tergugat. Dalam pemeriksaan pokok, Hakim menetapkan bahwa inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat untuk meminta pencabutan laporan pidana, dan dokumen dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani dengan pernyataan sehat lahir batin. Hakim menilai dalil paksaan dan penyalahgunaan keadaan tidak terbukti karena kehendak para pihak dianggap sah dan jelas. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Gugatan Penggugat untuk membatalkan Dading, Akta Perdamaian, dan Akta Pernyataan ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait Kesepakatan Bersama Perdamaian (Dading) dan Akta Notaris yang diduga dibuat dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan dan penyalahgunaan keadaan saat Penggugat berada dalam tahanan. Penggugat menuntut pembatalan dokumen tersebut serta ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi tidak berkedudukan hukum dari Tergugat. Dalam pemeriksaan pokok, Hakim menetapkan bahwa inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat untuk meminta pencabutan laporan pidana, dan dokumen dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani dengan pernyataan sehat lahir batin. Hakim menilai dalil paksaan dan penyalahgunaan keadaan tidak terbukti karena kehendak para pihak dianggap sah dan jelas. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Gugatan Penggugat untuk membatalkan Dading, Akta Perdamaian, dan Akta Pernyataan ditolak seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian perdamaian melalui Dading tertanggal 3 September 2020 dan Akta Perdamaian No. 1 tertanggal 14 September 2020 di hadapan Turut Tergugat.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dijatuhi pidana atas laporan Tergugat dan ditahan sejak 27 Agustus 2020.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Inisiatif perdamaian datang dari keluarga Penggugat, khususnya Karno Halim, untuk meminta pencabutan laporan pidana dengan alasan usia Penggugat yang lanjut.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Giman dan Benny Sugijono menyatakan dokumen perdamaian dibawa oleh pihak Penggugat untuk ditandatangani.", + "page": 62, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Dading memuat pernyataan para pihak dalam keadaan sehat lahir batin tanpa tekanan.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akta Perdamaian dibuat saat Penggugat sudah dialihkan ke tahanan kota.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penandatanganan Dading dan Akta Notaris dilakukan dalam keadaan cacat kehendak akibat paksaan, kekhilafan, dan penyalahgunaan keadaan karena Penggugat sedang dalam masa tahanan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal keabsahan Sertifikat Hak Milik No. 3548 atas nama Tergugat karena diduga cacat administrasi dan tidak tercatatnya AJB Tergugat di register PPAT.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan SHGB No. 6414 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh BPN karena cacat hukum administrasi.", + "page": 29, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya yang sedang ditahan diminta keluarga sepakat buat perjanjian damai dengan pihak pelapor, tapi sekarang dokumen itu dianggap sah dan saya tidak bisa batalkan, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31911, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1324: Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Dalam putusan, hakim menggunakan pasal ini untuk menilai apakah perjanjian perdamaian tersebut sah secara hukum, yang menjadi dasar penolakan gugatan pembatalan oleh Penggugat. Ini menjawab inti pertanyaan tentang mengapa dokumen dianggap sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa persetujuan tidak mempunyai kekuatan jika diperoleh dengan paksaan. Pertanyaan awam secara spesifik menanyakan tentang situasi 'diminta sepakat' saat ditahan (potensi paksaan/cacat kehendak). Pasal ini adalah dasar hukum substantif yang diuji dalam putusan untuk menentukan apakah paksaan tersebut ada atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1324 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan paksaan yang dapat membatalkan perjanjian (menimbulkan ketakutan pada orang berakal sehat). Putusan secara eksplisit menguji apakah kondisi penahanan Penggugat memenuhi definisi paksaan dalam pasal ini. Ini relevan karena menjawab apakah kondisi 'sedang ditahan' secara otomatis membuat perjanjian batal demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa karena perjanjian telah memenuhi syarat sah (Pasal 1320) dan tidak ada cacat kehendak, maka perjanjian tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak. Ini menjawab bagian pertanyaan 'dokumen itu dianggap sah dan saya tidak bisa batalkan'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (tort). Meskipun gugatan awal Penggugat menyebut 'perbuatan melawan hukum', putusan menolak gugatan tersebut karena fokus utama sengketa adalah pembatalan perjanjian perdata akibat cacat kehendak/paksaan, bukan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Pasal 1365 tidak menjadi dasar pertimbangan utama dalam menentukan sahnya perjanjian perdamaian tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1324 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 71780, + "completion_tokens": 3205 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9fdf67c7743658fd1221399dc4b71e673bd6e3a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,194 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_418_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 126.846, + "query": 2.379, + "relevance": 35.097, + "total": 164.369 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 67264, + "marked_chars": 67453 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konvensi\n Dalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat;\n Dalam Pokok Perkara ;\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; \n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar\nRp268.000,00(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).\n Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023,\noleh kami: Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan,\nS.H., M.H. dan Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14\nAgustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Irfan, S.H., Panitera Pengganti\ndan kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat serta Turut Tergugat. \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nTornado Edmawan, S.H., M.H. Sri Hartati, S.H., M.H.\nDr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.\n Panitera Pengganti,\n Nur Irfan, S.H. \nHal 21 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDal" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 67453, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan dari [NAMA_ORANG] (Penggugat I) dan [NAMA_ORANG] (Penggugat II) melawan [NAMA_ORANG] (Tergugat) dan [NAMA_PERUSAHAAN] (Turut Tergugat). Sengketa ini bermula dari upaya para Penggugat untuk membatalkan Surat Pemberkatan Nikah tahun 1983 antara almarhum saudara mereka dengan Tergugat, serta penetapan pengadilan dan pencatatan sipil yang menyertainya, dengan alasan cacat hukum dan tuntutan ganti rugi. Namun, gugatan ini ditolak karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat ketidakjelasan objek perkara dalam dalil dan petitum, sehingga tidak dapat diterima oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah saudara kandung dari almarhum ATJANG DJOHARI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama almarhum ATJANG DJOHARI dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pemberkatan Nikah tersebut mengandung cacat hukum karena perbedaan agama dan nama yang tidak sesuai dengan identitas resmi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menggunakan Surat Pemberkatan Nikah tersebut untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 yang mengesahkan perkawinan tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk pencatatan perkawinan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriel.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil para Penggugat dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat obscur libel karena ketidakjelasan nomor register perkara yang dirujuk.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek perkara terkait nomor register penetapan versus gugatan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan mengabulkan eksepsi Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai saudara kandung almarhum ATJANG DJOHARI, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (istri almarhum) dan Turut Tergugat (Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat). Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pemberkatan Nikah tahun 1983 antara almarhum dan Tergugat mengandung cacat hukum, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt serta pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan juga batal demi hukum. Para Penggugat additionally menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat obscur libel karena ketidakjelasan referensi nomor perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dengan alasan gugatan Para Penggugat kabur dan kurang jelas dalam menentukan objek sengketa, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang menyatakan diri sebagai saudara kandung almarhum ATJANG DJOHARI, mengajukan gugatan terhadap Tergugat (istri almarhum) dan Turut Tergugat (Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat). Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pemberkatan Nikah tahun 1983 antara almarhum dan Tergugat mengandung cacat hukum, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt serta pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan juga batal demi hukum. Para Penggugat additionally menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Tergugat. Tergugat membantah seluruh dalil tersebut dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat obscur libel karena ketidakjelasan referensi nomor perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dengan alasan gugatan Para Penggugat kabur dan kurang jelas dalam menentukan objek sengketa, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah saudara kandung dari almarhum ATJANG DJOHARI.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Pemberkatan Nikah No.03/GPDI/PN/XII/1983 tanggal 18 Desember 1983 atas nama almarhum ATJANG DJOHARI dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Pemberkatan Nikah tersebut mengandung cacat hukum karena perbedaan agama dan nama yang tidak sesuai dengan identitas resmi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menggunakan Surat Pemberkatan Nikah tersebut untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 701/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Brt tertanggal 22 September 2021 yang mengesahkan perkawinan tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat untuk pencatatan perkawinan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriel.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil para Penggugat dan mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat obscur libel karena ketidakjelasan nomor register perkara yang dirujuk.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena ketidakjelasan objek perkara terkait nomor register penetapan versus gugatan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan mengabulkan eksepsi Tergugat.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya saudara kandung almarhum, tapi istri mendiang pakai surat nikah lama yang katanya cacat untuk urus pencatatan ke dinas, apakah saya bisa gugat?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8047, + "candidates": [ + "Pasal 27 KUHPerdata", + "Pasal 28 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 27 KUHPerdata", + "text": "Pasal 27: Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja." + }, + { + "pasal": "Pasal 28 KUHPerdata", + "text": "Pasal 28: Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 27 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas monogami (larangan poligami). Fakta dalam pertanyaan dan putusan berkaitan dengan keabsahan pencatatan perkawinan (administrasi sipil) dan cacat prosedur pengesahan, bukan adanya perkawinan ganda atau poligami. Inti sengketa berada di luar substansi larangan monogami." + }, + { + "pasal": "Pasal 28 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas persetujuan bebas dalam perkawinan. Putusan menolak gugatan karena alasan formal (gugatan kabur/obscurum libellum) dan tidak memeriksa substansi apakah ada paksaan atau ketidakbebasan dalam persetujuan kawin. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum yang diuji dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur gugatan waris (vindicatio hereditatis). Meskipun pertanyaan menyebutkan 'saudara kandung almarhum', gugatan yang sebenarnya diajukan adalah pembatalan Penetapan Pengadilan (administratif/perdata non-waris) terkait status perkawinan, bukan gugatan pembagian warisan. Putusan menolak gugatan karena kesalahan formal dalam menuliskan nomor perkara, bukan karena unsur-unsur gugatan waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Putusan tidak menguji apakah tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, melainkan menolak gugatan karena ketidakjelasan objek gugatan (formalitas). Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum substantif mengenai unsur-unsur Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23904, + "completion_tokens": 1625 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_419_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_419_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..725a85499bf6df314fdc34139d433816b0fdf9ae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_419_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_419_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 112.994, + "query": 3.277, + "relevance": 50.07, + "total": 166.377 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 61549, + "marked_chars": 61711 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; \n3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi)\nterhadap Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur yang dituangkan ke dalam\nAkta No 118 tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Hannywati\nGunawan, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Perjanjian\nPenunjukan Sebagai Penyalur yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 31\ntanggal 09 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Juan Gideon Pandelaki, S.H.,\nM.Kn. Notaris di Kota Manado;\n4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar\nkewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan sebesar\nRp2,726,793,688 (dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus\nsembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah)\nkepada Penggugat; \n5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga\nsebesar 1.5% (satu koma lima persen) per bulan dari jumlah kewajiban\nTergugat yang jatuh tempo dan belum dibayarkan, terhitung sejak 04 April\n2017 saat Para Tergugat telah lalai untuk membayar faktur-faktur yang telah\njatuh tempo, hingga gugatan ini memperoleh putusan berkekuatan hukum\ntetap;\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dari selebihnya.\n7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nsebesar Rp 522.000; ( lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);\n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh\nkami, Iwan Wardhana, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua , Novita Riama, S.H., M.H.,\ndan ASMUDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana\npada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidanga" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 61711, + "frame": "PT Arta Boga Cemerlang menggugat CV Berkat Kawan Sejati dan Tommy Hidayat atas wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur karena tidak melunasi hutang pembayaran atas produk yang telah diterima. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para tergugat wanprestasi, menghukum mereka membayar tunggakan sebesar Rp2.726.793.688 beserta bunga, serta menyatakan sah sita jaminan atas harta Tergugat II. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena para tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I (diwakili Tergugat II) menandatangani Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur yang mengatur hubungan distribusi produk makanan dan minuman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pemesanan produk kepada Penggugat melalui Order Pesan dan menerima pengiriman produk tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan faktur tagihan atas produk yang diterima Tergugat I dengan tanggal jatuh tempo antara April 2017 hingga Juni 2017.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Rekening Koran Agen kepada Tergugat I yang memuat rincian tagihan faktur yang jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Awalnya terdapat hutang sebesar Rp3.356.793.688 yang telah dicicil oleh Tergugat I sebanyak 29 kali dengan total Rp630.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan adalah sebesar Rp2.726.793.688.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan pemberitahuan tagihan serta somasi kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta Tergugat II berupa tanah dan bangunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Arta Boga Cemerlang menggugat CV Berkat Kawan Sejati dan Tommy Hidayat atas dasar wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur. Gugatan ini bermula dari hubungan bisnis di mana Tergugat I bertindak sebagai penyalur produk Penggugat di wilayah tertentu. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima pengiriman produk berdasarkan Order Pesan dan faktur-faktur yang diterbitkan, namun gagal melunasi pembayaran tunggakan sebesar Rp2.726.793.688 meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi berulang kali. Tergugat II didalilkan bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sekutu aktif pendiri CV. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan bukti perjanjian, pengiriman barang, faktur, dan somasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka membayar sisa hutang beserta bunga 1,5% per bulan. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah diletakkan selama persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Arta Boga Cemerlang menggugat CV Berkat Kawan Sejati dan Tommy Hidayat atas dasar wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur. Gugatan ini bermula dari hubungan bisnis di mana Tergugat I bertindak sebagai penyalur produk Penggugat di wilayah tertentu. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menerima pengiriman produk berdasarkan Order Pesan dan faktur-faktur yang diterbitkan, namun gagal melunasi pembayaran tunggakan sebesar Rp2.726.793.688 meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi berulang kali. Tergugat II didalilkan bertanggung jawab secara tanggung renteng sebagai sekutu aktif pendiri CV. Dalam persidangan, para Tergugat tidak hadir sehingga putusan dijatuhkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi berdasarkan bukti perjanjian, pengiriman barang, faktur, dan somasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan menghukum mereka membayar sisa hutang beserta bunga 1,5% per bulan. Permohonan sita jaminan ditolak karena tidak pernah diletakkan selama persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I (diwakili Tergugat II) menandatangani Perjanjian Penunjukkan Sebagai Penyalur yang mengatur hubungan distribusi produk makanan dan minuman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pemesanan produk kepada Penggugat melalui Order Pesan dan menerima pengiriman produk tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan faktur tagihan atas produk yang diterima Tergugat I dengan tanggal jatuh tempo antara April 2017 hingga Juni 2017.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan Rekening Koran Agen kepada Tergugat I yang memuat rincian tagihan faktur yang jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Awalnya terdapat hutang sebesar Rp3.356.793.688 yang telah dicicil oleh Tergugat I sebanyak 29 kali dengan total Rp630.000.000.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang yang belum dibayar oleh Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan adalah sebesar Rp2.726.793.688.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan pemberitahuan tagihan serta somasi kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan atas harta Tergugat II berupa tanah dan bangunan.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang dagangan ke mitra saya berkali-kali dan mereka sudah bayar sebagian, tapi sisa hutangnya tidak mau dilunasi meski sudah saya ingatkan berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9233, + "candidates": [ + "Pasal 1236 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1236: Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga ketika ia tidak mampu menyerahkan barang atau tidak merawatnya dengan baik. Dalam konteks pertanyaan awam tentang pengiriman barang dagangan yang sisanya tidak dilunasi, pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut penggantian kerugian akibat wanprestasi (kegagalan menyerahkan/membayar barang sesuai perjanjian), sebagaimana diuji dalam putusan terkait unsur wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa perikatan untuk berbuat sesuatu (seperti membayar hutang) wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ini langsung menjawab pertanyaan awam tentang akibat hukum dari ketidaklunasan sisa hutang, yaitu kewajiban untuk membayar ganti rugi/bunga, yang menjadi inti sengketa dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan definisi dan syarat utama wanprestasi, yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan. Pertanyaan awam menyebutkan 'sudah saya ingatkan berkali-kali' (dinyatakan lalai), sehingga pasal ini sangat relevan untuk menentukan apakah syarat wanprestasi telah terpenuhi dan hak untuk menuntut sisa hutang beserta akibatnya muncul." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur komponen tuntutan ganti rugi, yaitu kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh. Dalam pertanyaan awam, sisa hutang yang tidak dilunasi merupakan kerugian yang diderita kreditur. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum untuk menghitung atau menjustifikasi besaran tuntutan yang dapat diajukan oleh orang awam kepada mitranya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam perikatan pembayaran uang (seperti hutang dagang), di mana penggantian tersebut terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang atau perjanjian, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian khusus. Ini sangat relevan untuk pertanyaan awam yang ingin menuntut bunga keterlambatan pembayaran atas sisa hutang, sebagaimana dipertimbangkan hakim dalam putusan untuk mengabulkan tuntutan bunga." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1236 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24804, + "completion_tokens": 1618 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_41_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_41_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b24212a1dbc0e190ecf9c5efeda1444fbe8fa88 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_41_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,198 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_41_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.275, + "query": 3.81, + "relevance": 66.691, + "total": 190.837 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112768, + "marked_chars": 113083 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;\nDALAM POKOK PERKARA\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa tunggakan\nsebesar Rp. 798.000.000,- (tujuh ratus sembilanpuluh delapan juta rupiah);\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga 6%\n(enam persen) per Tahun dihitung dari jumlah sisa tunggakan Rp\n798.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dihitung\nsejak tanggal diajukannya gugatan ini sampai dengan Tergugat membayar\nlunas seluruh sisa tunggakan;\n5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini\nsebesar Rp 6.210.000.-( enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)\n6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024,\noleh kami: ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.\nFLORENSANI SUSANA KENDENAN, S.H., M.H., \ndan KRISTIJAN\nHalaman 35 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEm" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 113083, + "frame": "PT. Sitorandi Karib Dualindo menggugat PT. Artochem Indonesia atas dugaan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran untuk pengadaan pupuk sebesar Rp 973.000.000,- yang didalilkan sebagai tunggakan dari total tagihan invoice. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar sisa tunggakan tersebut beserta bunga, serta menyatakan transaksi jual beli pupuk sah. Putusan pengadilan menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Penggugat pada tanggal 20 November 2019 untuk pengadaan pupuk dengan total jumlah 1.398.600 Kg.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Turut Tergugat I sebagai supplier pupuk untuk memenuhi pesanan dari Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan empat invoice kepada Tergugat dengan total tagihan sebesar Rp 2.256.936.000,- atas pupuk yang telah dikirim ke Turut Tergugat III.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.283.936.000,- dari total tagihan invoice yang dikirimkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sisa tunggakan pembayaran sebesar Rp 973.000.000,- yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi pertama pada tanggal 21 April 2020 dan somasi kedua pada tanggal 30 April 2020 kepada Tergugat untuk pelunasan tunggakan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui untuk menanggung sebagian biaya pinalty yang dikenakan kepada Tergugat oleh pihak ketiga sebesar Rp 175.000.000,-.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan error in persona, kurang pihak, dan obscuur libel yang ditolak oleh hakim.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 798.000.000,- setelah dikurangi dengan nilai pinalty yang disetujui Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kesepakatan antara Penggugat sebagai penyandang dana dan Tergugat sebagai pembeli untuk pengadaan pupuk yang disuplai oleh Turut Tergugat I. Tergugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Penggugat pada November 2019, yang kemudian dipenuhi oleh Penggugat dengan memesan pupuk dari Turut Tergugat I dan mengirimkannya ke Turut Tergugat III. Penggugat mengirimkan empat invoice dengan total tagihan Rp 2.256.936.000,-, namun Tergugat hanya membayar sebagian sebesar Rp 1.283.936.000,-, sehingga tersisa tunggakan sebesar Rp 973.000.000,-. Penggugat menagih tunggakan tersebut melalui somasi, namun Tergugat tidak melunasi. Tergugat membantah dengan alasan Penggugat lalai dalam pengiriman dan menuntut Penggugat menanggung pinalty dari pihak ketiga, yang akhirnya disetujui Penggugat sebesar Rp 175.000.000,-. Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa tunggakan sebesar Rp 798.000.000,- (setelah dikurangi pinalty) ditambah bunga." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kesepakatan antara Penggugat sebagai penyandang dana dan Tergugat sebagai pembeli untuk pengadaan pupuk yang disuplai oleh Turut Tergugat I. Tergugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Penggugat pada November 2019, yang kemudian dipenuhi oleh Penggugat dengan memesan pupuk dari Turut Tergugat I dan mengirimkannya ke Turut Tergugat III. Penggugat mengirimkan empat invoice dengan total tagihan Rp 2.256.936.000,-, namun Tergugat hanya membayar sebagian sebesar Rp 1.283.936.000,-, sehingga tersisa tunggakan sebesar Rp 973.000.000,-. Penggugat menagih tunggakan tersebut melalui somasi, namun Tergugat tidak melunasi. Tergugat membantah dengan alasan Penggugat lalai dalam pengiriman dan menuntut Penggugat menanggung pinalty dari pihak ketiga, yang akhirnya disetujui Penggugat sebesar Rp 175.000.000,-. Hakim menolak eksepsi Tergugat, menyatakan Tergugat wanprestasi, dan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar sisa tunggakan sebesar Rp 798.000.000,- (setelah dikurangi pinalty) ditambah bunga.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Penggugat pada tanggal 20 November 2019 untuk pengadaan pupuk dengan total jumlah 1.398.600 Kg.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menerbitkan empat Purchase Order (PO) kepada Turut Tergugat I sebagai supplier pupuk untuk memenuhi pesanan dari Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan empat invoice kepada Tergugat dengan total tagihan sebesar Rp 2.256.936.000,- atas pupuk yang telah dikirim ke Turut Tergugat III.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 1.283.936.000,- dari total tagihan invoice yang dikirimkan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sisa tunggakan pembayaran sebesar Rp 973.000.000,- yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi pertama pada tanggal 21 April 2020 dan somasi kedua pada tanggal 30 April 2020 kepada Tergugat untuk pelunasan tunggakan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyetujui untuk menanggung sebagian biaya pinalty yang dikenakan kepada Tergugat oleh pihak ketiga sebesar Rp 175.000.000,-.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan error in persona, kurang pihak, dan obscuur libel yang ditolak oleh hakim.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan sisa tunggakan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp 798.000.000,- setelah dikurangi dengan nilai pinalty yang disetujui Penggugat.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim pupuk dan kirim tagihan, tapi dia cuma bayar sebagian dan masih utang, apa bisa saya paksa dia lunasi sisa uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23980, + "candidates": [ + "Pasal 1236 KUHPerdata", + "Pasal 1237 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1380 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1236: Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1237: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberi ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) jika ia lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, penggugat meminta pemaksaan pelunasan sisa utang. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar untuk menghitung jenis dan jumlah ganti rugi (termasuk bunga) yang dapat dituntut akibat wanprestasi (kelalaian membayar). Ini adalah dasar substantif untuk tuntutan ganti rugi/keuntungan yang hilang atau bunga atas keterlambatan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang risiko (tanggungan barang) dalam perikatan untuk memberikan barang tertentu, khususnya mengenai kapan risiko beralih kepada kreditur jika debitur lalai menyerahkan barang. Dalam pertanyaan dan putusan, sengketa utamanya adalah ketidakmampuan debitur membayar uang (utang), bukan sengketa mengenai risiko kerusakan atau kehilangan barang yang telah diserahkan. Pasal ini tidak mengatur mekanisme penagihan utang atau kewajiban membayar harga, sehingga tidak relevan secara substantif dengan pertanyaan 'apa bisa saya paksa dia lunasi sisa uangnya' dalam konteks wanprestasi pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, adanya hubungan utang-piutang presuposisi adanya perjanjian jual beli yang sah. Putusan menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menentukan apakah wanprestasi terjadi (dengan syarat adanya perjanjian yang sah terlebih dahulu). Majelis hakim menguji apakah ada kesepakatan (PO) yang mengikat sebelum memutuskan adanya wanprestasi. Jadi, pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim dalam mengakui adanya hubungan hukum yang dapat digugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur daluwarsa (kadaluwarsa) tuntutan dalam perkara penghinaan. Pertanyaan berkaitan dengan wanprestasi jual beli/pembayaran utang, bukan perkara penghinaan. Tidak ada fakta atau isu hukum mengenai penghinaan atau batas waktu satu tahun dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Relevansinya nol karena materi hukumnya sama sekali berbeda." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mendefinisikan jual beli sebagai persetujuan di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harga. Pertanyaan awam 'saya sudah kirim pupuk dan kirim tagihan... apa bisa saya paksa dia lunasi sisa uangnya' secara langsung merujuk pada hak kreditur dalam perjanjian jual beli untuk menuntut pembayaran harga. Putusan mengonfirmasi bahwa hubungan antara para pihak adalah perjanjian jual beli (berdasarkan PO) dan Tergugat lalai membayar harga. Pasal ini adalah dasar substantif dari hak penggugat untuk menuntut pelunasan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1236 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42072, + "completion_tokens": 1826 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_421_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_421_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc8d8f0acea908524967763848eadd811a6b949a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_421_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_421_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 134.191, + "read": 63.09, + "query": 5.196, + "relevance": 64.923, + "total": 267.502 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 187485, + "marked_chars": 188133 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI;\nDalam Eksepsi :\n- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan error in \npersona;\nDalam Pokok Perkara :\n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\n- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I \ndan II Konvensi, tidak dapat diterima;\nDALAM KONVENSI dan REKONVENSI :\n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp329.600,00(tiga ratus dua puluh sembilan ribu \nenam ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh\nkami, Sri Suharini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,\nS.H.,M.H., dan Denny Tulangow, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 15 Mei 2023, putusan\ntersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, diunggah dalam persidangan\nelektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang\ndipersamakan dengan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh\nHalaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 421/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134997, + "summary": "PT. Lavalen Inter Nasional (Penggugat) menggugat Hoa Nyoek Hasim (Tergugat I, mantan Senior Area Manager yang mengundurkan diri pada 1 Januari 2023) dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA (Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum [HAL 1-9]. Penggugat dalilkan Tergugat I tidak menyerahkan dokumen/data klien dan buku manual training serta membocorkan data tersebut ke Tergugat II untuk menawarkan produk perawatan yang sama, sementara Tergugat II dianggap turut serta dalam perbuatan tersebut sebagai pemberi kerja Tergugat I [HAL 5-7]. Penggugat menuntut pengembalian barang, penghentian penggunaan data, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil Rp6 miliar serta immateriil Rp10 miliar (total Rp16 miliar) secara tanggung renteng, serta sita jaminan dan putusan serta merta [HAL 8-9]. Tergugat I menolak seluruh dalil, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sengketa hubungan industrial), error in persona, dan kurang pihak, serta dalil konvensi bahwa ia tidak memiliki data milik Penggugat karena komunikasi dengan konsumen dilakukan secara pribadi menggunakan sumber daya sendiri, dan konsumenlah yang menghubungi Tergugat I [HAL 10-25]. Tergugat I juga mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi akibat tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT dan Jaminan Pensiun) sebesar Rp205.549.200, pencemaran nama baik sebesar Rp10 miliar, dan biaya advokat Rp100 juta [HAL 33-41]. Tergugat II menolak dalil Penggugat dengan eksepsi error in persona dan kurang pihak, dalil bahwa Tergugat II adalah perusahaan perdagangan besar yang tidak menjual eceran ke konsumen akhir sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum bersama Tergugat I, serta mengajukan rekonvensi menuntut biaya advokat Rp750 juta dan pemulihan reputasi [HAL 41-55]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 54636, + "summary": "PT. Lavalen Inter Nasional (Penggugat) menggugat Hoa Nyoek Hasim (Tergugat I, mantan Senior Area Manager yang mengundurkan diri pada 1 Januari 2023) dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA (Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat I didalilkan tidak menyerahkan dokumen/data klien serta membocorkannya ke Tergugat II untuk menawarkan produk perawatan yang sama, dengan Tergugat II dianggap turut serta sebagai pemberi kerja Tergugat I [HAL 1-9]. Penggugat menuntut pengembalian barang, penghentian penggunaan data, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil Rp6 miliar serta immateriil Rp10 miliar (total Rp16 miliar) secara tanggung renteng [HAL 8-9]. Tergugat I menolak seluruh dalil, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sengketa hubungan industrial), *error in persona*, dan kurang pihak, serta dalil konvensi bahwa ia tidak memiliki data milik Penggugat karena komunikasi dengan konsumen dilakukan secara pribadi menggunakan sumber daya sendiri, dan mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi akibat tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp205.549.200, pencemaran nama baik Rp10 miliar, dan biaya advokat Rp100 juta [HAL 10-41]. Tergugat II menolak dalil Penggugat dengan eksepsi *error in persona* dan kurang pihak, dalil bahwa Tergugat II adalah perusahaan perdagangan besar yang tidak menjual eceran ke konsumen akhir sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum bersama Tergugat I, serta mengajukan rekonvensi menuntut biaya advokat Rp750 juta dan pemulihan reputasi dengan kerugian imateriil Rp5 miliar akibat gugatan yang dianggap tidak berdasar [HAL 41-58]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan screenshot percakapan penawaran produk BMF kepada kliennya serta kesaksian karyawan Penggugat yang menyatakan Tergugat I bekerja di BMF setelah keluar, namun saksi tidak mengenal Tergugat II [HAL 58-62]. Tergugat I dan II mengajukan bukti profil perusahaan yang menunjukkan Tergugat II bergerak di perdagangan besar kosmetik, serta kesaksian dokter dari BMF yang menyatakan Tergugat I bekerja di BMF (yang merupakan perusahaan Indonesia dari PT Pasifik Beautika Indonesia, berbeda dengan PT Pacific Ace Indonesia/Tergugat II) dan mendapatkan data pelanggan dari sistem klinis atau promosi media sosial, bukan dari Penggugat [HAL 62-66]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela, namun mengabulkan eksepsi *error in persona* dan kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II karena tidak ada bukti hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II atau bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) [HAL 66-70]. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bercampur aduk antara gugatan perbuatan melawan hukum perdata dengan sengketa hubungan industrial sehingga bersifat *obscur libel* [HAL 70-71]. Amar putusan menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp329.600 [HAL 71-72]." + } + ], + "final_summary": "PT. Lavalen Inter Nasional (Penggugat) menggugat Hoa Nyoek Hasim (Tergugat I, mantan Senior Area Manager yang mengundurkan diri pada 1 Januari 2023) dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA (Tergugat II) atas perbuatan melawan hukum karena Tergugat I didalilkan tidak menyerahkan dokumen/data klien serta membocorkannya ke Tergugat II untuk menawarkan produk perawatan yang sama, dengan Tergugat II dianggap turut serta sebagai pemberi kerja Tergugat I [HAL 1-9]. Penggugat menuntut pengembalian barang, penghentian penggunaan data, permintaan maaf, dan ganti rugi materiil Rp6 miliar serta immateriil Rp10 miliar (total Rp16 miliar) secara tanggung renteng [HAL 8-9]. Tergugat I menolak seluruh dalil, mengajukan eksepsi kompetensi absolut (sengketa hubungan industrial), *error in persona*, dan kurang pihak, serta dalil konvensi bahwa ia tidak memiliki data milik Penggugat karena komunikasi dengan konsumen dilakukan secara pribadi menggunakan sumber daya sendiri, dan mengajukan gugatan rekonvensi menuntut ganti rugi akibat tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp205.549.200, pencemaran nama baik Rp10 miliar, dan biaya advokat Rp100 juta [HAL 10-41]. Tergugat II menolak dalil Penggugat dengan eksepsi *error in persona* dan kurang pihak, dalil bahwa Tergugat II adalah perusahaan perdagangan besar yang tidak menjual eceran ke konsumen akhir sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum bersama Tergugat I, serta mengajukan rekonvensi menuntut biaya advokat Rp750 juta dan pemulihan reputasi dengan kerugian imateriil Rp5 miliar akibat gugatan yang dianggap tidak berdasar [HAL 41-58]. Dalam pemeriksaan bukti, Penggugat mengajukan screenshot percakapan penawaran produk BMF kepada kliennya serta kesaksian karyawan Penggugat yang menyatakan Tergugat I bekerja di BMF setelah keluar, namun saksi tidak mengenal Tergugat II [HAL 58-62]. Tergugat I dan II mengajukan bukti profil perusahaan yang menunjukkan Tergugat II bergerak di perdagangan besar kosmetik, serta kesaksian dokter dari BMF yang menyatakan Tergugat I bekerja di BMF (yang merupakan perusahaan Indonesia dari PT Pasifik Beautika Indonesia, berbeda dengan PT Pacific Ace Indonesia/Tergugat II) dan mendapatkan data pelanggan dari sistem klinis atau promosi media sosial, bukan dari Penggugat [HAL 62-66]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I melalui Putusan Sela, namun mengabulkan eksepsi *error in persona* dan kurang pihak dari Tergugat I dan Tergugat II karena tidak ada bukti hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II atau bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) [HAL 66-70]. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bercampur aduk antara gugatan perbuatan melawan hukum perdata dengan sengketa hubungan industrial sehingga bersifat *obscur libel* [HAL 70-71]. Amar putusan menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp329.600 [HAL 71-72]." + }, + "read": { + "input_chars": 3106, + "frame": "PT. Lavalen Inter Nasional menggugat Hoa Nyoek Hasim dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA atas perbuatan melawan hukum karena didalilkan tidak penyerahan data klien dan pembocoran data tersebut untuk menawarkan produk pesaing. Penggugat menuntut pengembalian barang, penghentian penggunaan data, permintaan maaf, serta ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak menyerahkan dokumen dan data klien serta membocorkannya kepada Tergugat II untuk menawarkan produk perawatan yang sama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II turut serta sebagai pemberi kerja Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan ia tidak memiliki data milik Penggugat karena komunikasi dengan konsumen dilakukan secara pribadi menggunakan sumber daya sendiri.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan tidak ada hubungan hukum antara keduanya atau bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak adanya bukti hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Lavalen Inter Nasional menggugat Hoa Nyoek Hasim dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA dengan dalil perbuatan melawan hukum berupa tidak penyerahan data klien dan pembocoran data tersebut untuk kepentingan kompetitor. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa tidak terdapat bukti hubungan hukum antara kedua Tergugat maupun bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II. Berdasarkan ketiadaan bukti hubungan hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak dari para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap PT. PACIFIC ACE INDONESIA dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi dari para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bercampur aduk antara gugatan perdata dengan sengketa hubungan industrial. Putusan ini mengakhiri perkara tanpa pemeriksaan pokok perkara gugatan utama." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Lavalen Inter Nasional menggugat Hoa Nyoek Hasim dan PT. PACIFIC ACE INDONESIA dengan dalil perbuatan melawan hukum berupa tidak penyerahan data klien dan pembocoran data tersebut untuk kepentingan kompetitor. Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim menemukan bahwa tidak terdapat bukti hubungan hukum antara kedua Tergugat maupun bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II. Berdasarkan ketiadaan bukti hubungan hukum tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi error in persona dan kurang pihak dari para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap PT. PACIFIC ACE INDONESIA dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi dari para Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bercampur aduk antara gugatan perdata dengan sengketa hubungan industrial. Putusan ini mengakhiri perkara tanpa pemeriksaan pokok perkara gugatan utama.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak menyerahkan dokumen dan data klien serta membocorkannya kepada Tergugat II untuk menawarkan produk perawatan yang sama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat II turut serta sebagai pemberi kerja Tergugat I dalam perbuatan melawan hukum tersebut.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan ia tidak memiliki data milik Penggugat karena komunikasi dengan konsumen dilakukan secara pribadi menggunakan sumber daya sendiri.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan tidak ada hubungan hukum antara keduanya atau bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tidak adanya bukti hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II serta tidak ada bukti bahwa Tergugat I bekerja pada Tergugat II.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak bisa menuntut perusahaan lain karena mantan karyawan saya bocorkan data klien ke sana, padahal saya yakin mereka punya hubungan kerja?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15990, + "candidates": [ + "Pasal 1367 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata", + "Pasal 1373 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1373 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1373: Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika ia menuntut supaya dinyatakan bahwa perbuatan itu adalah fitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 314 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penuntutan perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempatkan di tempat umum, dalam jumlah sekian lembar dan tempat, sebagaimana diperintahkan oleh Hakim atas biaya si terhukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip tanggung jawab vicarious (tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan). Pertanyaan awam secara spesifik menanyakan dasar hukum untuk menuntut perusahaan lain karena perbuatan mantan karyawannya. Pasal 1367 adalah norma substantif yang mengatur apakah suatu entitas (majikan/perusahaan) dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang di bawah pengawasannya (bawahan/karyawan). Meskipun dalam putusan gugatan ditolak karena tidak terbukti adanya hubungan kerja (syarat subjektif pasal tidak terpenuhi), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi kerangka hukum utama yang diuji untuk menjawab pertanyaan apakah perusahaan dapat dituntut atas perbuatan karyawannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata khusus untuk kasus penghinaan (injuri). Pertanyaan awam berfokus pada sengketa kebocoran data klien dan hubungan kerja (tanggung jawab perdata umum/perbuatan melawan hukum), bukan pada sengketa penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai inti sengketa utama yang ditanyakan. Isi pasal tidak mengatur unsur hubungan majikan-bawahan atau tanggung jawab atas perbuatan orang lain yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1373 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan kelanjutan dari ketentuan mengenai penghinaan (injuri) dan prosedur tambahan seperti pernyataan fitnah atau pemasangan putusan. Sama seperti Pasal 1372, pasal ini tidak relevan karena inti pertanyaan adalah tentang pertanggungjawaban perdata atas perbuatan karyawan (tanggung jawab vicarious) dan hubungan kerja, bukan tentang tuntutan akibat penghinaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 67697, + "completion_tokens": 2261 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_423_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_423_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2b415e5b9a956aa16139519bce1ce6baaa5b23b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_423_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_423_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.885, + "query": 3.711, + "relevance": 16.108, + "total": 107.732 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48567, + "marked_chars": 48702 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan\nKutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173 / KW / 29072021 / 0004\nHalaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntertanggal 00 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n3. Menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama kepada Penggugat\ndan Tergugat sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah\ndan ibu dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan\nTergugat serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan\nanaknya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nuntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan\nhukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditemp" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48702, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali, serta meminta penetapan hak asuh anak bersama. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim setelah mediasi gagal dan Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan lanjutan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada Juli 2021 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang putri yang lahir pada September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi, dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi untuk mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak berada pada Penggugat dengan Tergugat tidak dibatasi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perkawinan mereka yang sah menurut agama Katholik dan tercatat secara sipil dikaruniai satu orang anak. Mediasi yang dilakukan oleh hakim gagal mencapai perdamaian. Tergugat awalnya menyatakan kesediaan untuk bercerai melalui surat pernyataan namun kemudian tidak hadir dalam persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah sehingga dinyatakan tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian telah terjadi karena tidak ada harapan hidup rukun kembali, serta menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Gugatan dikabulkan seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perkawinan mereka yang sah menurut agama Katholik dan tercatat secara sipil dikaruniai satu orang anak. Mediasi yang dilakukan oleh hakim gagal mencapai perdamaian. Tergugat awalnya menyatakan kesediaan untuk bercerai melalui surat pernyataan namun kemudian tidak hadir dalam persidangan lanjutan tanpa alasan yang sah sehingga dinyatakan tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian telah terjadi karena tidak ada harapan hidup rukun kembali, serta menetapkan hak asuh anak secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat dengan tidak menghalangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya. Gugatan dikabulkan seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katholik pada Juli 2021 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang putri yang lahir pada September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi, dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi untuk mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi dan tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dirinya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak berada pada Penggugat dengan Tergugat tidak dibatasi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan mediasi gagal, tapi suami saya yang dulu mau cerai tiba-tiba tidak mau hadir, bagaimana saya bisa resmi bercerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23549, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda, yang merupakan isu materiil kekayaan dalam perkawinan. Pertanyaan awam berfokus pada prosedur perceraian dan kehadiran suami (prosedural/substantif perceraian), bukan sengketa harta. Selain itu, putusan mengutip Pasal 188 hanya untuk menilai kekuatan pembuktian surat (akta otentik/bawah tangan), bukan untuk mengatur substansi perceraian atau ketidakhadiran pihak." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21126, + "completion_tokens": 930 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc617a931b50e66a40a8d50608e7d4876960af02 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,221 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_424_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 80, + "timings": { + "parse": 0.159, + "classify": 0.0, + "condense": 362.722, + "read": 107.226, + "query": 3.361, + "relevance": 129.82, + "total": 603.289 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 249839, + "marked_chars": 250550 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nDalam Eksepsi:\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat Seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMengabulkan gugatan \nPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nsebagian;\n2.\nMenyatakan perbuatan hukum jual beli riil antara Penggugat\nKonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat\nRekonvensi pada tahun 2019 atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak\nGuna Bangunan (SHGB) No.819/Sukabumi Selatan, seluas 228 M2 (dua ratus\ndua puluh delapan meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)\nNo.02919/Sukabumi Selatan perubahan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan\n(SHGB) No.422, seluas 360 M2 (tiga ratus enam puluh meter persegi),\nHalaman 77 dari 80 Putusan Nomor 424/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 77\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nSertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.421/Sukabumi Selatan, seluas 362\nM2 (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), ke-3 (tiga) bidang tanah a quo\n" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134991, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Almatama Bawono Loka, diwakili Indra Herardi) melawan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti), Tergugat II (Prof. Dr. Willy Arafah), dan Turut Tergugat (Satria Amiputra). Penggugat dalil memiliki 3 bidang tanah (SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan, total 950 M2) yang dibeli dari Tergugat I pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,- berdasarkan Surat Kuasa Penjualan tertanggal 4 Mei 2019, dengan pembayaran lunas melalui transfer bank BNI dan Mandiri Syariah pada Mei hingga September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat menyatakan telah menguasai tanah untuk kampus STIE Bisnis Indonesia, membayar PBB, dan mengurus perpanjangan sertifikat, namun Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta penambahan dana sebesar Rp10.000.000.000,-, meminta penitipan sertifikat kepada Turut Tergugat, meminta pengosongan lahan, dan memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak pada awal 2023, yang menyebabkan kerugian materiil (penurunan mahasiswa baru) dan immateriil [HAL 6-14]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, penghukuman Tergugat I membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, pencabutan plang, pengembalian sertifikat, ganti rugi materiil Rp487.500.000,- dan immateriil Rp2.000.000.000,-, serta sita jaminan [HAL 16-18].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi kurang pihak (kurang mengikutsertakan Dr. Murtanto dan Dra. Niken Kelasworo), error in persona (kesepakatan hanya antara Dr. Murtanto dan almarhum Prof. Itjang, bukan dengan Yayasan), obscur libel (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dalil bertentangan), dan gugatan cacat formil karena tidak bermeterai [HAL 19-27]. Dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan diri sebagai pemilik sah tanah, menolak sahnya Surat Kuasa Penjualan karena dibuat tanpa persetujuan Rapat Anggota Koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992, dan dalil bahwa uang sebesar Rp4.100.000.000,- yang masuk ke rekening Koperasi hanyalah uang titipan, bukan pembayaran jual beli, serta nilai wajar tanah adalah Rp32.746.000.000,- berdasarkan appraisal [HAL 27-32]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan sebagai pemilik sah, pernyataan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sejak 4 Mei 2019, penghukuman membayar uang sewa Rp950.000.000,- per tahun sejak 4 Mei 2019 hingga pengosongan, serta uang paksa [HAL 32-35].\n\nTergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan sertifikat masih atas nama Koperasi, uang yang disetorkan oleh almarhum Prof. Itjang bukan milik Penggugat, dan tindakannya tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 35-37]. Turut Tergugat menolak keterkaitannya dengan gugatan karena tidak pernah membuat perjanjian jual beli, dan mengajukan eksepsi obscur libel [HAL 37-38]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-42) termasuk sertifikat, surat kuasa, bukti transfer, kwitansi, surat somasi, dan foto plang, serta saksi Raden Mas Caniscius Kintoko dan Dr. Roland Takaya yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran lunas, serta saksi ahli Dr. Saharudin Daming yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan kewenangan pengurus koperasi [HAL 38-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 117059, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Almatama Bawono Loka, diwakili Indra Herardi) melawan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti), Tergugat II (Prof. Dr. Willy Arafah), dan Turut Tergugat (Satria Amiputra). Penggugat dalil memiliki 3 bidang tanah (SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan, total 950 M2) yang dibeli dari Tergugat I pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,- berdasarkan Surat Kuasa Penjualan tertanggal 4 Mei 2019, dengan pembayaran lunas melalui transfer bank BNI dan Mandiri Syariah pada Mei hingga September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat menyatakan telah menguasai tanah untuk kampus STIE Bisnis Indonesia, membayar PBB, dan mengurus perpanjangan sertifikat, namun Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta penambahan dana sebesar Rp10.000.000.000,-, meminta penitipan sertifikat kepada Turut Tergugat, meminta pengosongan lahan, dan memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak pada awal 2023, yang menyebabkan kerugian materiil (penurunan mahasiswa baru) dan immateriil [HAL 6-14]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, penghukuman Tergugat I membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, pencabutan plang, pengembalian sertifikat, ganti rugi materiil Rp487.500.000,- dan immateriil Rp2.000.000.000,-, serta sita jaminan [HAL 16-18].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi kurang pihak (kurang mengikutsertakan Dr. Murtanto dan Dra. Niken Kelasworo), error in persona (kesepakatan hanya antara Dr. Murtanto dan almarhum Prof. Itjang, bukan dengan Yayasan), obscur libel (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dalil bertentangan), dan gugatan cacat formil karena tidak bermeterai [HAL 19-27]. Dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan diri sebagai pemilik sah tanah, menolak sahnya Surat Kuasa Penjualan karena dibuat tanpa persetujuan Rapat Anggota Koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992, dan dalil bahwa uang sebesar Rp4.100.000.000,- yang masuk ke rekening Koperasi hanyalah uang titipan, bukan pembayaran jual beli, serta nilai wajar tanah adalah Rp32.746.000.000,- berdasarkan appraisal [HAL 27-32]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan sebagai pemilik sah, pernyataan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sejak 4 Mei 2019, penghukuman membayar uang sewa Rp950.000.000,- per tahun sejak 4 Mei 2019 hingga pengosongan, serta uang paksa [HAL 32-35].\n\nTergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan sertifikat masih atas nama Koperasi, uang yang disetorkan oleh almarhum Prof. Itjang bukan milik Penggugat, dan tindakannya tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 35-37]. Turut Tergugat menolak keterkaitannya dengan gugatan karena tidak pernah membuat perjanjian jual beli, dan mengajukan eksepsi obscur libel [HAL 37-38]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-42) termasuk sertifikat, surat kuasa, bukti transfer, kwitansi, surat somasi, dan foto plang, serta saksi Raden Mas Caniscius Kintoko dan Dr. Roland Takaya yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran lunas, serta saksi ahli Dr. Saharudin Daming yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan kewenangan pengurus koperasi [HAL 38-45]. Saksi ahli Dr. Saharudin Daming menegaskan bahwa jual beli tanah sah jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab halal) dan asas pacta sunt servanda, serta bahwa istilah \"uang titipan\" tidak dikenal dalam hukum koperasi yang diatur UU No. 25 Tahun 1992, sehingga dalil Tergugat I bahwa pembayaran adalah titipan ditolak sebagai tidak beralasan hukum [HAL 45-49]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T1-1 s.d T1-12) berupa akta perubahan anggaran dasar koperasi, sertifikat HGB atas nama Koperasi, dan laporan appraisal, serta saksi Dr. Rinaldi Rustam dan Dr. Slamet yang menyatakan uang penjualan tanah dilaporkan sebagai \"uang titipan\" dalam RAT 2023 dan permintaan penambahan dana dilakukan oleh pengurus baru di luar sepengetahuan saksi, namun Majelis menganggap bukti baru Tergugat I yang dibuat setelah pendaftaran gugatan tidak perlu dipertimbangkan [HAL 46-49].\n\nMajelis menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat karena dianggap sudah memasuki ranah pokok perkara atau tidak beralasan hukum (eksepsi cacat formil meterai dikesampingkan karena UU No. 10 Tahun 2020 tidak mewajibkan meterai pada surat gugatan) [HAL 50-54]. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan fakta terbukti bahwa objek sengketa adalah 3 bidang tanah SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan (total 950 M2) di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 46, Jakarta Barat, yang saat ini berdiri bangunan kampus STIE Bisnis Indonesia dan terdapat plang klaim milik Koperasi [HAL 54-56]. Majelis menilai jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), meskipun belum dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang patut dilindungi undang-undang [HAL 57-67]. Majelis juga menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat I secara sepihak meminta penambahan harga dan memasang plang klaim, serta Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat kepada pihak lain tanpa izin Penggugat, yang menyebabkan kegaduhan dan kerugian [HAL 67-70].\n\nSehubungan dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, Majelis menolak petitum tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dialami melalui alat bukti yang memadai [HAL 71]. Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I yang menuntut status pemilik sah dan uang sewa ditolak seluruhnya karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya, mengingat jual beli telah dinyatakan sah dan pembayaran Rp4.100.000.000,- telah diterima sebagai pembayaran jual beli, bukan titipan, serta nilai appraisal tahun 2023 tidak relevan dengan harga transaksi tahun 2019 [HAL 73-77].\n\nAmar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 3) Menyatakan jual beli riil atas 3 bidang tanah SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan (total 950 M2) sah menurut hukum dan mengikat; 4) Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik; 5) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 6) Menghukum Tergugat I membuat Akta Jual Beli atas 3 bidang tanah tersebut di hadapan PPAT; 7) Memerintahkan Tergugat I mencabut/menurunkan plang papan nama di lokasi tanah; 8) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan sertifikat SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan kepada Penggugat; 9) Memerintahkan Turut Tergugat tunduk pada putusan; 10) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya; 11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara Rp1.467.000,- secara tanggung renteng [HAL 77-80]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili perkara perdata Nomor 424/Pdt.G/2023 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Yayasan Almatama Bawono Loka, diwakili Indra Herardi) melawan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti), Tergugat II (Prof. Dr. Willy Arafah), dan Turut Tergugat (Satria Amiputra). Penggugat dalil memiliki 3 bidang tanah (SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan, total 950 M2) yang dibeli dari Tergugat I pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,- berdasarkan Surat Kuasa Penjualan tertanggal 4 Mei 2019, dengan pembayaran lunas melalui transfer bank BNI dan Mandiri Syariah pada Mei hingga September 2019 [HAL 2-4]. Penggugat menyatakan telah menguasai tanah untuk kampus STIE Bisnis Indonesia, membayar PBB, dan mengurus perpanjangan sertifikat, namun Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta penambahan dana sebesar Rp10.000.000.000,-, meminta penitipan sertifikat kepada Turut Tergugat, meminta pengosongan lahan, dan memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak pada awal 2023, yang menyebabkan kerugian materiil (penurunan mahasiswa baru) dan immateriil [HAL 6-14]. Penggugat memohon pernyataan sah jual beli, penghukuman Tergugat I membuat Akta Jual Beli di hadapan PPAT, pencabutan plang, pengembalian sertifikat, ganti rugi materiil Rp487.500.000,- dan immateriil Rp2.000.000.000,-, serta sita jaminan [HAL 16-18].\n\nTergugat I membantah dengan eksepsi kurang pihak (kurang mengikutsertakan Dr. Murtanto dan Dra. Niken Kelasworo), error in persona (kesepakatan hanya antara Dr. Murtanto dan almarhum Prof. Itjang, bukan dengan Yayasan), obscur libel (mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dalil bertentangan), dan gugatan cacat formil karena tidak bermeterai [HAL 19-27]. Dalam pokok perkara, Tergugat I menyatakan diri sebagai pemilik sah tanah, menolak sahnya Surat Kuasa Penjualan karena dibuat tanpa persetujuan Rapat Anggota Koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992, dan dalil bahwa uang sebesar Rp4.100.000.000,- yang masuk ke rekening Koperasi hanyalah uang titipan, bukan pembayaran jual beli, serta nilai wajar tanah adalah Rp32.746.000.000,- berdasarkan appraisal [HAL 27-32]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut pernyataan sebagai pemilik sah, pernyataan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sejak 4 Mei 2019, penghukuman membayar uang sewa Rp950.000.000,- per tahun sejak 4 Mei 2019 hingga pengosongan, serta uang paksa [HAL 32-35].\n\nTergugat II menolak dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan sertifikat masih atas nama Koperasi, uang yang disetorkan oleh almarhum Prof. Itjang bukan milik Penggugat, dan tindakannya tidak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 35-37]. Turut Tergugat menolak keterkaitannya dengan gugatan karena tidak pernah membuat perjanjian jual beli, dan mengajukan eksepsi obscur libel [HAL 37-38]. Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d P-42) termasuk sertifikat, surat kuasa, bukti transfer, kwitansi, surat somasi, dan foto plang, serta saksi Raden Mas Caniscius Kintoko dan Dr. Roland Takaya yang mendukung dalil jual beli dan pembayaran lunas, serta saksi ahli Dr. Saharudin Daming yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian dan kewenangan pengurus koperasi [HAL 38-45]. Saksi ahli Dr. Saharudin Daming menegaskan bahwa jual beli tanah sah jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab halal) dan asas pacta sunt servanda, serta bahwa istilah \"uang titipan\" tidak dikenal dalam hukum koperasi yang diatur UU No. 25 Tahun 1992, sehingga dalil Tergugat I bahwa pembayaran adalah titipan ditolak sebagai tidak beralasan hukum [HAL 45-49]. Tergugat I mengajukan bukti surat (T1-1 s.d T1-12) berupa akta perubahan anggaran dasar koperasi, sertifikat HGB atas nama Koperasi, dan laporan appraisal, serta saksi Dr. Rinaldi Rustam dan Dr. Slamet yang menyatakan uang penjualan tanah dilaporkan sebagai \"uang titipan\" dalam RAT 2023 dan permintaan penambahan dana dilakukan oleh pengurus baru di luar sepengetahuan saksi, namun Majelis menganggap bukti baru Tergugat I yang dibuat setelah pendaftaran gugatan tidak perlu dipertimbangkan [HAL 46-49].\n\nMajelis menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat karena dianggap sudah memasuki ranah pokok perkara atau tidak beralasan hukum (eksepsi cacat formil meterai dikesampingkan karena UU No. 10 Tahun 2020 tidak mewajibkan meterai pada surat gugatan) [HAL 50-54]. Dalam pokok perkara, Majelis menetapkan fakta terbukti bahwa objek sengketa adalah 3 bidang tanah SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan (total 950 M2) di Jl. Raya Kebayoran Lama No. 46, Jakarta Barat, yang saat ini berdiri bangunan kampus STIE Bisnis Indonesia dan terdapat plang klaim milik Koperasi [HAL 54-56]. Majelis menilai jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sah menurut hukum karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), meskipun belum dibuatkan Akta Jual Beli di hadapan PPAT, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik yang patut dilindungi undang-undang [HAL 57-67]. Majelis juga menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena Tergugat I secara sepihak meminta penambahan harga dan memasang plang klaim, serta Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat kepada pihak lain tanpa izin Penggugat, yang menyebabkan kegaduhan dan kerugian [HAL 67-70].\n\nSehubungan dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil, Majelis menolak petitum tersebut karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian yang dialami melalui alat bukti yang memadai [HAL 71]. Gugatan Rekonvensi dari Tergugat I yang menuntut status pemilik sah dan uang sewa ditolak seluruhnya karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya, mengingat jual beli telah dinyatakan sah dan pembayaran Rp4.100.000.000,- telah diterima sebagai pembayaran jual beli, bukan titipan, serta nilai appraisal tahun 2023 tidak relevan dengan harga transaksi tahun 2019 [HAL 73-77].\n\nAmar putusan: 1) Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat; 2) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian; 3) Menyatakan jual beli riil atas 3 bidang tanah SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan (total 950 M2) sah menurut hukum dan mengikat; 4) Menyatakan Penggugat sebagai pembeli beritikad baik; 5) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; 6) Menghukum Tergugat I membuat Akta Jual Beli atas 3 bidang tanah tersebut di hadapan PPAT; 7) Memerintahkan Tergugat I mencabut/menurunkan plang papan nama di lokasi tanah; 8) Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan sertifikat SHGB No. 819, 02919, dan 421/Sukabumi Selatan kepada Penggugat; 9) Memerintahkan Turut Tergugat tunduk pada putusan; 10) Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya; 11) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara Rp1.467.000,- secara tanggung renteng [HAL 77-80]." + }, + "read": { + "input_chars": 7026, + "frame": "Yayasan Almatama Bawono Loka menggugat Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti, Prof. Dr. Willy Arafah, dan Satria Amiputra terkait sengketa jual beli tiga bidang tanah yang diklaim telah lunas dibayar namun disengketakan oleh Tergugat I. Penggugat meminta pernyataan sahnya jual beli, pembuatan Akta Jual Beli, pencabutan plang klaim, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan jual beli sah dan perbuatan melawan hukum, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan jual beli tiga bidang tanah dengan total luas 950 M2 pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp4.100.000.000,- melalui transfer bank pada periode Mei hingga September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara sepihak meminta penambahan dana sebesar Rp10.000.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak pada lokasi tanah pada awal 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak lain tanpa izin Penggugat.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian materiil dan immateriil yang dialami melalui alat bukti yang memadai.", + "page": 71, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya untuk menuntut status pemilik sah dan uang sewa karena jual beli telah dinyatakan sah dan pembayaran telah diterima sebagai pembayaran jual beli.", + "page": 73, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kesepakatan jual beli tiga bidang tanah antara Yayasan Almatama Bawono Loka sebagai pembeli dan Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti sebagai penjual pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat. Setelah pembayaran, Tergugat I (penjual) melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dengan meminta penambahan harga secara sepihak, meminta penitipan sertifikat, dan memasang plang klaim kepemilikan di lokasi tanah, sementara Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pernyataan sahnya jual beli, pembuatan Akta Jual Beli, pencabutan plang, pengembalian sertifikat, dan ganti rugi. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh eksepsi pembelaan dan menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum serta mengikat para pihak, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Majelis juga menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dengan alat bukti yang memadai. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dan menuntut uang sewa juga ditolak seluruhnya karena tidak dapat membuktikan dalilnya di tengah telah sah dan berlakunya perjanjian jual beli awal. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I membuat Akta Jual Beli, mencabut plang klaim, dan mengembalikan sertifikat kepada Penggugat, serta menolak gugatan rekonvensi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kesepakatan jual beli tiga bidang tanah antara Yayasan Almatama Bawono Loka sebagai pembeli dan Koperasi Karyawan FEB Universitas Trisakti sebagai penjual pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,- yang telah dibayar lunas oleh Penggugat. Setelah pembayaran, Tergugat I (penjual) melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum dengan meminta penambahan harga secara sepihak, meminta penitipan sertifikat, dan memasang plang klaim kepemilikan di lokasi tanah, sementara Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat kepada pihak lain tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat menuntut pernyataan sahnya jual beli, pembuatan Akta Jual Beli, pencabutan plang, pengembalian sertifikat, dan ganti rugi. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak seluruh eksepsi pembelaan dan menetapkan bahwa jual beli tersebut sah menurut hukum serta mengikat para pihak, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik. Majelis juga menetapkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil dari Penggugat ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dengan alat bukti yang memadai. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik sah dan menuntut uang sewa juga ditolak seluruhnya karena tidak dapat membuktikan dalilnya di tengah telah sah dan berlakunya perjanjian jual beli awal. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I membuat Akta Jual Beli, mencabut plang klaim, dan mengembalikan sertifikat kepada Penggugat, serta menolak gugatan rekonvensi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat melakukan jual beli tiga bidang tanah dengan total luas 950 M2 pada tahun 2019 dengan harga Rp4.100.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran lunas sebesar Rp4.100.000.000,- melalui transfer bank pada periode Mei hingga September 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I secara sepihak meminta penambahan dana sebesar Rp10.000.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I memasang plang klaim kepemilikan secara sepihak pada lokasi tanah pada awal 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Turut Tergugat menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak lain tanpa izin Penggugat.", + "page": 67, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci kerugian materiil dan immateriil yang dialami melalui alat bukti yang memadai.", + "page": 71, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya untuk menuntut status pemilik sah dan uang sewa karena jual beli telah dinyatakan sah dan pembayaran telah diterima sebagai pembayaran jual beli.", + "page": 73, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas harga tanah ke penjual, tapi dia malah minta tambah uang, pasang plang klaim, dan sertifikatnya malah diserahkan ke orang lain tanpa izin saya, kan salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 91035, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1380 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1489 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1380: Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh tergugat dan diketahui oleh penggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1489 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1489: Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian, harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kelalaian debitur (wanprestasi) yang biasanya memerlukan somasi atau lewatnya waktu. Pertanyaan awam berfokus pada tindakan sepihak penjual yang merugikan (meminta tambah uang, pasang plang, serahkan sertifikat ke orang lain) yang lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) daripada sekadar wanprestasi murni. Dalam putusan, hakim juga memisahkan analisis wanprestasi dan PMH, serta menjatuhkan vonis PMH untuk tindakan-tindakan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, fakta 'sudah bayar lunas' dan adanya kesepakatan jual beli adalah dasar hukum yang membuat perjanjian tersebut sah. Putusan juga menggunakan pasal ini untuk menegaskan bahwa jual beli sudah sah, sehingga penjual tidak bisa semena-mena membatalkan atau mengubah isi perjanjian (seperti meminta tambah uang) secara sepihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian). Meskipun putusan menyebutkan bahwa sertifikat diserahkan ke pihak lain (Turut Tergugat), inti sengketa pertanyaan adalah kesalahan *penjual* (Tergugat I) dalam bertindak. Pasal 1340 lebih bersifat umum tentang efek perjanjian dan tidak secara langsung menjawab apakah tindakan penjual tersebut 'salah' atau melanggar hukum, melainkan lebih ke siapa yang terikat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk perbuatan melawan hukum (PMH). Pertanyaan awam mendeskripsikan tindakan 'meminta tambah uang', 'pasang plang klaim', dan 'serahkan sertifikat ke orang lain tanpa izin' yang merugikan pembeli. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan sepihak, tanpa hak, dan merugikan pihak lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1380 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa untuk tuntutan penghinaan (fitnah). Tidak ada unsur penghinaan dalam pertanyaan atau putusan yang menjadi fokus utama sengketa jual beli tanah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Pertanyaan awam menyatakan 'sudah bayar lunas harga tanah ke penjual', yang mengimplikasikan adanya perjanjian jual beli. Pasal ini relevan sebagai konteks dasar hubungan hukum antara para pihak sebelum terjadi sengketa atas tindakan-tindakan selanjutnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa jual beli terjadi saat kesepakatan tercapai, terlepas dari penyerahan sertifikat. Ini relevan dengan pertanyaan 'saya sudah bayar lunas... kan salah?', karena menegaskan bahwa hak pembeli sudah timbul sejak kesepakatan dan pembayaran, sehingga tindakan penjual selanjutnya (seperti menyerahkan sertifikat ke orang lain) adalah pelanggaran terhadap hak yang sudah sah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1489 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur tuntutan 'penambahan uang harga penjualan'. Pertanyaan awam secara eksplisit menyebutkan 'dia malah minta tambah uang'. Pasal ini memberikan kerangka hukum bahwa tuntutan penambahan harga harus diajukan dalam waktu tertentu dan melalui prosedur yang benar, sehingga tindakan sepihak penjual untuk meminta tambahan uang di luar kesepakatan awal dapat dinilai sebagai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum jika dilakukan secara sewenang-wenang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1489 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 102752, + "completion_tokens": 4885 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9bf41c2e70296d084c75d19615c86a6fac655290 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,270 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_426_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.24, + "query": 11.417, + "relevance": 135.998, + "total": 278.718 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 124354, + "marked_chars": 124705 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n1.\nMenolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; \nDalam Pokok Perkara \n1.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian; \n2.\nMenyatakan Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum A. Basuni\ndan almarhumah Umi Kalsum ;\n3.\nMenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; \n4.\nMenyatakan Akta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 90, tertanggal 18\nJanuari 1968 antara A. Basuni dengan Kumariah Adalah sah dan memiliki\nkekuatan hukum mengikat;\n5.\nMenyatakan tanah objek perkara seluas ±1.000 M2 (kurang lebih seribu\nmeter persegi), yang berlokasi di Jalan Prof. DR. Latumenten dahulu No.\n224 sekarang No.12 RT. 003 RW.08 Kelurahan Angke Kecamatan\nTambora, Jakarta Barat 11330, dengan batas-batas saat ini adalah :\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 38\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nSebelah Utara\n: Bengkel AC Bapak Benny ;\n-\nSebelah Timur\n: Jalan Prof. DR. Latumenten ;\n-\nSebelah Selatan: Ruko Bapak Jasman ;\n-" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 124705, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum A. Basuni, menggugat Para Tergugat (anak-anak Almarhum H. Bakran) dan Turut Tergugat atas penguasaan tanah seluas ±1.000 M2 di Jakarta Barat yang diklaim sebagai warisan, dengan tuntutan pengembalian tanah, pembongkaran bangunan, dan ganti rugi. Gugatan ini didasarkan pada dalil Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat menguasai tanah tanpa hak yang sah dan menolak pengembalian tanah setelah serangkaian permintaan dan somasi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pengembalian tanah serta pembayaran uang paksa, namun menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum A. Basuni membeli sebidang tanah seluas ±1.000 M2 di Jalan Prof. DR. Latumenten, Jakarta Barat, dari Ibu Kumariah pada tahun 1968 berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 90.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum A. Basuni meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2019 dan Almarhumah Umi Kalsum meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum A. Basuni dan Almarhumah Umi Kalsum.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum H. Bakran, ayah dari Para Tergugat, menguasai tanah objek perkara sejak Almarhum A. Basuni mempercayakan pengurusan legalitas tanah kepadanya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran tidak sah dan cacat hukum karena tidak dibuat secara otentik di hadapan Notaris, tidak ada persetujuan isteri pemberi hibah, tidak ada saksi yang melihat langsung, dan tidak ada alasan yang jelas untuk pemberian tersebut.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa alas hak yang sah setelah Almarhum A. Basuni meninggal dunia.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar nilai kerugian tersebut.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena yurisprudensi menyatakan ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah objek perkara.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek asset yang akan disita dan tidak pernah diterbitkan penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- per hari apabila lalai melaksanakan putusan.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum A. Basuni, menggugat Para Tergugat (anak-anak Almarhum H. Bakran) dan Turut Tergugat atas penguasaan tanah seluas ±1.000 M2 di Jalan Prof. DR. Latumenten, Jakarta Barat, yang diklaim sebagai harta warisan yang belum dibagi. Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum A. Basuni membeli tanah tersebut pada tahun 1968 dan mempercayakan pengurusan legalitas kepada kakaknya, Almarhum H. Bakran, namun tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak yang sah. Para Tergugat membantah dengan dalil bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran, namun Majelis Hakim menolak dalil hibah tersebut karena dianggap tidak sah secara hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah. Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum A. Basuni, menggugat Para Tergugat (anak-anak Almarhum H. Bakran) dan Turut Tergugat atas penguasaan tanah seluas ±1.000 M2 di Jalan Prof. DR. Latumenten, Jakarta Barat, yang diklaim sebagai harta warisan yang belum dibagi. Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum A. Basuni membeli tanah tersebut pada tahun 1968 dan mempercayakan pengurusan legalitas kepada kakaknya, Almarhum H. Bakran, namun tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak yang sah. Para Tergugat membantah dengan dalil bahwa tanah tersebut merupakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran, namun Majelis Hakim menolak dalil hibah tersebut karena dianggap tidak sah secara hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah. Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil serta permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum A. Basuni membeli sebidang tanah seluas ±1.000 M2 di Jalan Prof. DR. Latumenten, Jakarta Barat, dari Ibu Kumariah pada tahun 1968 berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Nomor 90.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum A. Basuni meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2019 dan Almarhumah Umi Kalsum meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2010.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhum A. Basuni dan Almarhumah Umi Kalsum.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum H. Bakran, ayah dari Para Tergugat, menguasai tanah objek perkara sejak Almarhum A. Basuni mempercayakan pengurusan legalitas tanah kepadanya.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara merupakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan hibah dari Almarhum A. Basuni kepada Almarhum H. Bakran tidak sah dan cacat hukum karena tidak dibuat secara otentik di hadapan Notaris, tidak ada persetujuan isteri pemberi hibah, tidak ada saksi yang melihat langsung, dan tidak ada alasan yang jelas untuk pemberian tersebut.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa alas hak yang sah setelah Almarhum A. Basuni meninggal dunia.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 10.000.000.000,- dan ganti rugi immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,-.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi materiil karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dasar nilai kerugian tersebut.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena yurisprudensi menyatakan ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan.", + "page": 36, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah objek perkara.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci objek asset yang akan disita dan tidak pernah diterbitkan penetapan sita jaminan selama persidangan.", + "page": 37, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- per hari apabila lalai melaksanakan putusan.", + "page": 37, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris, tapi anak-anak Pak Bakran masih menguasai tanah peninggalan ayah saya yang sudah saya beli, tolong bantu saya agar mereka segera mengosongkan tanahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30852, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1166 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1680 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1166 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1166: Bagian yang tidak terbagi dan barang tak bergerak milik bersama, dapat dibebani dengan hipotek. Setelah barang itu dibagi, hipotek tersebut hanya tetap membebani bagian yang diberikan kepada debitur yang telah memberikan hipoteknya, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 1341." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1680 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1680: Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa waris, penguasaan tanah, atau perbuatan melawan hukum dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa pewarisan baru terjadi karena kematian. Dalam pertanyaan, status 'ahli waris' dari penanya bergantung pada kematian 'ayahnya'. Putusan juga mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bahwa harta waris baru terbuka setelah kematian pewaris, sehingga menjadi syarat substantif untuk menentukan hak waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (anak/keturunan). Dalam pertanyaan, penanya mengklaim diri sebagai ahli waris. Putusan mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa Penggugat (anak) adalah golongan I yang berhak mewarisi harta orang tuanya, sehingga pasal ini menentukan kualifikasi subjek hukum dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1166 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan hipotek pada barang tak bergerak milik bersama. Tidak ada unsur utang, kreditur, atau hipotek dalam pertanyaan atau pertimbangan putusan yang relevan dengan sengketa penguasaan tanah oleh ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, penanya ingin anak-anak Pak Bakran 'mengosongkan tanah' yang mereka kuasai tanpa hak. Putusan mengutip pasal ini untuk membuktikan bahwa penguasaan tanah tanpa hak oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan mereka mengganti kerugian (dalam konteks ini, mengembalikan/mengosongkan tanah)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hibah. Dalam pertanyaan, ada konflik mengenai siapa pemilik tanah (penanya vs anak-anak Pak Bakran). Putusan menguji dalil Tergugat bahwa tanah tersebut adalah 'hibah' dari ayah penanya. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai sah tidaknya alih hak tersebut, yang menentukan apakah Tergugat memiliki hak atas tanah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1680 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hibah kepada lembaga umum atau keagamaan. Fakta dalam pertanyaan dan putusan melibatkan individu (saudara/kakak beradik), bukan lembaga, sehingga pasal ini tidak relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat bentuk hibah (harus akta notaris). Dalam putusan, Majelis Hakim menolak dalil hibah karena tidak dibuat secara otentik di hadapan Notaris. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menyatakan bahwa klaim kepemilikan Tergugat (jika berbasis hibah) adalah tidak sah/cacat hukum, sehingga mendukung posisi penanya sebagai ahli waris sah." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 45171, + "completion_tokens": 2299 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_42_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_42_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52f4f2ff3cdd36f0d7ac1be65bfb2d7cdc64ef6d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_42_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_42_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 63.578, + "query": 4.738, + "relevance": 12.704, + "total": 81.039 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25664, + "marked_chars": 25736 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25736, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata yang diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian suaminya yang bernama Muhammad. Pemohon meminta penetapan hukum bahwa suaminya telah meninggal dunia pada 29 Januari 2004 agar dapat dicatatkan dalam Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Muhammad pada tanggal 18 Juni 1966 di Bima.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2004 karena sakit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Muhammad belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diterbitkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Muhammad, yang meninggal dunia pada 29 Januari 2004, belum memiliki Akta Kematian resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian anak-anaknya yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak tercatat secara administratif. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa kematian Muhammad sah menurut hukum terjadi pada tanggal 29 Januari 2004 di Jakarta. Putusan ini memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Muhammad, yang meninggal dunia pada 29 Januari 2004, belum memiliki Akta Kematian resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian anak-anaknya yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak tercatat secara administratif. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa bukti dan keterangan saksi, hakim menetapkan bahwa kematian Muhammad sah menurut hukum terjadi pada tanggal 29 Januari 2004 di Jakarta. Putusan ini memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Muhammad pada tanggal 18 Juni 1966 di Bima.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Muhammad meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2004 karena sakit.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Muhammad belum pernah dicatatkan atau dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diterbitkan Akta Kematian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan kematian untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, gimana cara urus suratnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13054, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pemisahan harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur atau substansi pengurusan Akta Kematian atau penetapan kematian seseorang yang menjadi inti pertanyaan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, konteksnya hanya sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (meskipun kutipan ini secara teknis keliru karena Pasal 188 KUHPerdata bukan tentang kekuatan pembuktian surat, melainkan tentang campur tangan kreditor), namun secara substantif isi pasal tersebut tidak menjawab pertanyaan tentang cara mengurus akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12395, + "completion_tokens": 787 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_437_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_437_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13d78f95091d1393c175a49cfe8259c97fa8f0c9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_437_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_437_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.051, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.266, + "query": 3.387, + "relevance": 26.227, + "total": 93.931 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 91613, + "marked_chars": 91874 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI;\nDalam Eksepsi;\n-\nMengabulkan Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar\nRp321.100,00 (Tiga ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah).\nDemikian diputuskan \ndalam rapat musyawarah Majelis\n Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh\nkami Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutarno,\nS.H., M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan pergantian Majelis Hakim oleh\nKetua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor : 437/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\npada tanggal 01 September 2023 dan Putusan tersebut pada hari Kamis,\ntanggal 25 Januari 2024, telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara\nElektronik dengan dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H. dan telah dikirim melalui\nsystem E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n \n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHalaman 29 dari 30 Halaman,Putusan,Nomor.437/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 91874, + "frame": "Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) menggugat PT. Mega Auto Finance atas dugaan perbuatan melawan hukum melalui klausula baku dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 9002300074 yang ditandatangani oleh Ardi Anugrah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateriil, serta memohon maaf di media massa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan ini karena eksepsi mengenai tidak adanya legal standing penggugat untuk mewakili kepentingan perseorangan diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat YAPERMA bertindak mewakili kepentingan hukum Ardi Anugrah berdasarkan surat kuasa khusus dan surat pengaduan konsumen.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atas nama Ardi Anugrah.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk beracara mewakili kepentingan perseorangan karena LPKSM hanya dapat menerima keluhan dan memberikan advokasi, bukan jasa hukum berupa kuasa di pengadilan untuk kepentingan pribadi.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menerima eksepsi tergugat mengenai legal standing penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Mega Auto Finance dengan dalil bahwa perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum melalui pencantuman klausula baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 9002300074 yang dibuat dengan Ardi Anugrah. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta permohonan maaf di media massa. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili Ardi Anugrah karena bertindak sebagai kuasa perorangan bukan sebagai lembaga yang menggugat untuk kepentingan publik. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebatas membantu konsumen menerima keluhan dan advokasi, sedangkan jasa hukum berupa kuasa di pengadilan untuk kepentingan pribadi harus dilakukan oleh advokat. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Mega Auto Finance dengan dalil bahwa perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum melalui pencantuman klausula baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 9002300074 yang dibuat dengan Ardi Anugrah. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta permohonan maaf di media massa. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mewakili Ardi Anugrah karena bertindak sebagai kuasa perorangan bukan sebagai lembaga yang menggugat untuk kepentingan publik. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebatas membantu konsumen menerima keluhan dan advokasi, sedangkan jasa hukum berupa kuasa di pengadilan untuk kepentingan pribadi harus dilakukan oleh advokat. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat YAPERMA bertindak mewakili kepentingan hukum Ardi Anugrah berdasarkan surat kuasa khusus dan surat pengaduan konsumen.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atas nama Ardi Anugrah.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk beracara mewakili kepentingan perseorangan karena LPKSM hanya dapat menerima keluhan dan memberikan advokasi, bukan jasa hukum berupa kuasa di pengadilan untuk kepentingan pribadi.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menerima eksepsi tergugat mengenai legal standing penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena dianggap tidak berhak mewakili orang lain di pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16078, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Pertanyaan berkaitan dengan masalah prosedural mengenai *legal standing* (kedudukan hukum) seseorang atau lembaga untuk mewakili pihak lain di pengadilan, yang merupakan syarat formil beracara, bukan substansi perjanjian. Putusan menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai kuasa/wakil, bukan karena adanya sengketa mengenai isi perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai dasar ganti rugi. Pertanyaan fokus pada alasan penolakan gugatan dari sisi prosedur perdata (ketidakberdayaan/kekurangan hak untuk menggugat atau mewakili), bukan pada apakah ada perbuatan melawan hukum yang terjadi. Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi *Non Persona In Standi Judicio*, sehingga pokok perkara (termasuk unsur perbuatan melawan hukum) tidak diperiksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (tanggung jawab atas perbuatan orang lain/barang). Pertanyaan berkaitan dengan kapasitas hukum Penggugat (LPK) untuk mewakili Ardi Nugraha di pengadilan. Tidak ada kaitan substantif antara aturan tanggung jawab vicarious liability dalam Pasal 1367 dengan masalah *legal standing* atau kewenangan mewakili dalam proses peradilan sebagaimana dibahas dalam pertimbangan putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31561, + "completion_tokens": 1067 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_439_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_439_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..195b2d24a83095d3d88b5edcedb02646d82b3cbb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_439_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_439_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.879, + "query": 3.649, + "relevance": 35.364, + "total": 123.923 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 42907, + "marked_chars": 43024 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet\nOnvankelijk Verklaart) ;\n2.\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara\nyang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah\nRp3.651.700,- (Tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus\nrupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024 oleh kami\nSapto Supriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutarno, S.H.,\nM.Hum. dan Elly Istianawati, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor 439/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 23 Mei 2023. Putusan\ntersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Putusan tersebut pada\nhari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis\nsecara Elektronik dengan dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H.\nsebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Sutarno, S.H., M.Hum. Sapto Supriyono, S.H., M.H.\n \n Elly Istianawati, S.H., M.H. \nHalaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda mene" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43024, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan dari Muhammad Bayu Saputra dan Wulan Handanawati melawan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atas dugaan perbuatan melawan hukum karena tidak dikembalikannya deposit modal investasi robot trading. Para Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil, serta uang paksa. Namun, gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel) akibat ketidaksesuaian antara dalil kerugian dalam posita dan petitum yang tidak menyebutkan nominal spesifik.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membeli paket investasi robot trading dari Tergugat dengan total modal yang terdiri dari harga e-book dan deposit modal di broker.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I mendalilkan telah membayar paket starter dengan rincian harga e-book Rp. 1.500.000,- dan deposit modal di broker Rp. 7.500.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II mendalilkan telah membayar paket trader dengan rincian harga e-book Rp. 12.000.000,- dan deposit modal di broker Rp. 60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat menjanjikan dapat menarik kembali dana deposit modal jika ingin menghentikan keikutsertaan sebagai member.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan tidak dapat melakukan penarikan dana dari deposit modal di broker sebesar Rp. 7.500.000,- untuk Penggugat I dan Rp. 60.000.000,- untuk Penggugat II.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- dan immateriil Rp. 3.250.000,- untuk Penggugat I, serta kerugian materiil Rp. 60.000.000,- dan immateriil Rp. 30.000.000,- untuk Penggugat II.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon penghukuman Tergugat untuk membayar ganti kerugian tanpa menyebutkan nominal spesifik dalam petitum, padahal dalam posita telah diuraikan jumlah kerugian akumulasi sebesar Rp. 100.750.000,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ketidaksesuaian antara posita yang menyebutkan nominal kerugian dan petitum yang tidak menyebutkan nominal tersebut membuat gugatan menjadi kabur.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yang jelas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Muhammad Bayu Saputra dan Wulan Handanawati menggugat PT Simbiotik Multitalenta Indonesia dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat tidak dikembalikannya dana deposit modal investasi robot trading yang telah dibayarkan. Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil yang diakumulasikan menjadi jumlah tertentu, namun dalam permintaan putusan (petitum) mereka hanya meminta pembayaran ganti kerugian tanpa menyebutkan nominal spesifik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara uraian kerugian dalam posita gugatan dengan petitum yang tidak mencantumkan angka nominal, sehingga gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhammad Bayu Saputra dan Wulan Handanawati menggugat PT Simbiotik Multitalenta Indonesia dengan dalih perbuatan melawan hukum akibat tidak dikembalikannya dana deposit modal investasi robot trading yang telah dibayarkan. Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil dan immateriil yang diakumulasikan menjadi jumlah tertentu, namun dalam permintaan putusan (petitum) mereka hanya meminta pembayaran ganti kerugian tanpa menyebutkan nominal spesifik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian antara uraian kerugian dalam posita gugatan dengan petitum yang tidak mencantumkan angka nominal, sehingga gugatan dinyatakan kabur (obscuur libel). Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah membeli paket investasi robot trading dari Tergugat dengan total modal yang terdiri dari harga e-book dan deposit modal di broker.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I mendalilkan telah membayar paket starter dengan rincian harga e-book Rp. 1.500.000,- dan deposit modal di broker Rp. 7.500.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II mendalilkan telah membayar paket trader dengan rincian harga e-book Rp. 12.000.000,- dan deposit modal di broker Rp. 60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat menjanjikan dapat menarik kembali dana deposit modal jika ingin menghentikan keikutsertaan sebagai member.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan tidak dapat melakukan penarikan dana dari deposit modal di broker sebesar Rp. 7.500.000,- untuk Penggugat I dan Rp. 60.000.000,- untuk Penggugat II.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 7.500.000,- dan immateriil Rp. 3.250.000,- untuk Penggugat I, serta kerugian materiil Rp. 60.000.000,- dan immateriil Rp. 30.000.000,- untuk Penggugat II.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon penghukuman Tergugat untuk membayar ganti kerugian tanpa menyebutkan nominal spesifik dalam petitum, padahal dalam posita telah diuraikan jumlah kerugian akumulasi sebesar Rp. 100.750.000,-.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa ketidaksesuaian antara posita yang menyebutkan nominal kerugian dan petitum yang tidak menyebutkan nominal tersebut membuat gugatan menjadi kabur.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) karena tidak memenuhi syarat formil gugatan yang jelas.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang deposit investasi robot trading ke perusahaan tapi tidak bisa ditarik kembali, kenapa gugatan saya ditolak karena tidak jelas nominalnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9739, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan gugatan perbuatan melawan hukum atau syarat formil gugatan perdata mengenai ketidakjelasan nominal. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s.d P-14), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun pertanyaan awam berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (yang diatur Pasal 1365), putusan menyatakan gugatan ditolak karena alasan formil (gugatan kabur/obscuur libel akibat ketidaksesuaian posita dan petitum), bukan karena pemeriksaan substansi perbuatan melawan hukumnya. Pasal 1365 tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan tersebut karena perkara tidak masuk ke tahap pemeriksaan materiil. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan untuk menjawab *alasan* penolakan gugatan berdasarkan fakta putusan yang diberikan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16699, + "completion_tokens": 1396 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..667f7801a98abe8a5b97c64f124a419119c36f1d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 65, + "timings": { + "parse": 0.132, + "classify": 0.0, + "condense": 476.033, + "read": 88.578, + "query": 3.062, + "relevance": 138.771, + "total": 706.576 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 192227, + "marked_chars": 192803 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenerima eksepsi Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;\nDALAM POKOK PERKARA:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);\nDALAM REKONVENSI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Nihil;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh\nkami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi,\nS.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, dengan dihadiri oleh, Venny\nLuis Savitri, S.Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota, \n Hakim Ketua,\nAsmudi, S.H., M.H Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum\nIwan Wardhana, S.H., M.H\nHalaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal man" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134958, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI melawan Tergugat I PT. PHOS TEKNO INDONESIA, Tergugat II PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan Turut Tergugat INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa pada 25 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman senilai Rp2.000.000.000,- dengan jangka waktu dua bulan dan bunga 18% per tahun, yang dana transfernya ke rekening Tergugat I [HAL 3-4]. Sebagai jaminan, Tergugat I memberikan Akta Jaminan Fidusia Nomor 07 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat, dengan objek jaminan berupa 10 tagihan/invoice Tergugat I kepada Tergugat II senilai total Rp2.640.000.000,- (masing-masing Rp264.000.000,-, tertanggal 2 Desember 2021, Nomor 1537-1546/INV//XII/2021) [HAL 4]. Penggugat dalil bahwa pada 31 Desember 2021, Tergugat I memverifikasi invoice tersebut kepada Tergugat II via email, dan Tergugat II membalas menyatakan invoice benar sedang ditagihkan [HAL 5]. Namun, melalui Surat Nomor 232/SBL-HR/CL.01/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, Tergugat II menyangkal memiliki utang sebesar Rp2.640.000.000,- kepada Tergugat I dan menyatakan seluruh 10 invoice tersebut TIDAK BENAR ATAU FIKTIF [HAL 5]. Penggugat mendalil bahwa ketidakmampuan Tergugat I membayar pinjaman dan status fiktifnya jaminan menyebabkan kerugian materiil, sehingga mendalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga bekerja sama membuat invoice palsu [HAL 6-7]. Penggugat memohon amar putusan: menyatakan Perjanjian Pinjaman dan Akta Jaminan Fidusia sah; menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum Tergugat I membayar hutang Rp2.000.000.000,-; dan menghukum Tergugat II membayar sisa hutang berdasarkan invoice tersebut [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8]. [HAL 9-11] Tergugat II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat II dalil bahwa ia tidak memiliki utang terhadap Tergugat I sesuai 10 invoice tersebut [HAL 9]. Tergugat II dalil bahwa konfirmasi email dari Saudara Rudiansyah tidak mengikat karena Rudiansyah hanya berstatus Transport Jr. Supervisor tanpa kewenangan mengkonfirmasi transaksi keuangan perusahaan sesuai Surat HR No. SBL.FRM.HR.006, dan bukan pihak yang berwenang mewakili perusahaan [HAL 10]. Rudiansyah kemudian membuat Surat Kronologis dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2022 yang mengakui invoice fiktif, tidak berwenah, dan mengakui pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Aktivaku [HAL 10-11]. Penggugat sendiri mengakui adanya dugaan tindak pidana dan telah melaporkan Tergugat I serta Rudiansyah ke Kepolisian [HAL 11]. [HAL 12-17] Dalam eksepsi, Tergugat II dalil gugatan Penggugat obscuur libel (tidak jelas) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi (berdasarkan perjanjian) dengan petitum perbuatan melawan hukum, serta tidak lengkap karena mengabaikan peran Rudiansyah sebagai pelaku konfirmasi invoice palsu [HAL 12-17]. Tergugat II memohon gugatan tidak dapat diterima [HAL 17]. [HAL 18-22] Tergugat II dalil gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Rudiansyah yang merupakan pihak berkepentingan, serta dalil error in persona karena Penggugat salah menargetkan Tergugat II sebagai penanggung jawab perbuatan melawan hukum atas tindakan pribadi Rudiansyah di luar kewenangan dan ruang lingkup pekerjaannya, sehingga Tergugat II tidak bertanggung jawab secara vicarious liability [HAL 18-22]. [HAL 23-28] Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Rudiansyah di luar kewenangan [HAL 23-25]. Tergugat II dalil Akta Jaminan Fidusia tidak sah karena objek jaminannya fiktif/palsu yang merupakan hasil dugaan tindak pidana, sehingga memenuhi unsur penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata) [HAL 26-27]. Tergugat II menolak petitum putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 27-29]. [HAL 29-37] Dalam rekonvensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melanggar prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagai fintech dengan hanya memverifikasi jaminan invoice via email tanpa pemeriksaan seksama, sehingga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II [HAL 29-32]. Tergugat II memohon ganti rugi materiil Rp339.182.100,-, immateriil Rp100.000.000.000,-, permintaan maaf melalui media massa, dan uang paksa dwangsom Rp10.000.000,- per hari [HAL 34-37]. [HAL 38-47] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (P.1-P.16) termasuk Perjanjian Pinjaman, Sertifikat Fidusia, Akta Fidusia, email konfirmasi, transfer dana, dan surat somasi, serta saksi Arindro Nugroho dan Alia Shifa yang menerangkan proses pinjaman, pencairan dana, verifikasi invoice via email yang dianggap valid saat itu, dan penolakan Tergugat II kemudian [HAL 38-43]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-11) termasuk surat penyangkalan, surat pernyataan Rudiansyah, job description Rudiansyah, minutes of meeting, dan saksi Chaleblim Silvanus Tirta yang menerangkan tidak adanya tagihan tersebut dalam sistem keuangan Tergugat II, bahwa Rudiansyah tidak berwenang menerima invoice, dan invoice yang ada sudah dibayar [HAL 44-47]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 59345, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI melawan Tergugat I PT. PHOS TEKNO INDONESIA, Tergugat II PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan Turut Tergugat INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa pada 25 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman senilai Rp2.000.000.000,- dengan jangka waktu dua bulan dan bunga 18% per tahun, yang dana transfernya ke rekening Tergugat I [HAL 3-4]. Sebagai jaminan, Tergugat I memberikan Akta Jaminan Fidusia Nomor 07 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat, dengan objek jaminan berupa 10 tagihan/invoice Tergugat I kepada Tergugat II senilai total Rp2.640.000.000,- (masing-masing Rp264.000.000,-, tertanggal 2 Desember 2021, Nomor 1537-1546/INV//XII/2021) [HAL 4]. Penggugat dalil bahwa pada 31 Desember 2021, Tergugat I memverifikasi invoice tersebut kepada Tergugat II via email, dan Tergugat II membalas menyatakan invoice benar sedang ditagihkan [HAL 5]. Namun, melalui Surat Nomor 232/SBL-HR/CL.01/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, Tergugat II menyangkal memiliki utang sebesar Rp2.640.000.000,- kepada Tergugat I dan menyatakan seluruh 10 invoice tersebut TIDAK BENAR ATAU FIKTIF [HAL 5]. Penggugat mendalil bahwa ketidakmampuan Tergugat I membayar pinjaman dan status fiktifnya jaminan menyebabkan kerugian materiil, sehingga mendalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga bekerja sama membuat invoice palsu [HAL 6-7]. Penggugat memohon amar putusan: menyatakan Perjanjian Pinjaman dan Akta Jaminan Fidusia sah; menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum Tergugat I membayar hutang Rp2.000.000.000,-; dan menghukum Tergugat II membayar sisa hutang berdasarkan invoice tersebut [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8]. [HAL 9-11] Tergugat II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat II dalil bahwa ia tidak memiliki utang terhadap Tergugat I sesuai 10 invoice tersebut [HAL 9]. Tergugat II dalil bahwa konfirmasi email dari Saudara Rudiansyah tidak mengikat karena Rudiansyah hanya berstatus Transport Jr. Supervisor tanpa kewenangan mengkonfirmasi transaksi keuangan perusahaan sesuai Surat HR No. SBL.FRM.HR.006, dan bukan pihak yang berwenang mewakili perusahaan [HAL 10]. Rudiansyah kemudian membuat Surat Kronologis dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2022 yang mengakui invoice fiktif, tidak berwenah, dan mengakui pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Aktivaku [HAL 10-11]. Penggugat sendiri mengakui adanya dugaan tindak pidana dan telah melaporkan Tergugat I serta Rudiansyah ke Kepolisian [HAL 11]. [HAL 12-17] Dalam eksepsi, Tergugat II dalil gugatan Penggugat obscuur libel (tidak jelas) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi (berdasarkan perjanjian) dengan petitum perbuatan melawan hukum, serta tidak lengkap karena mengabaikan peran Rudiansyah sebagai pelaku konfirmasi invoice palsu [HAL 12-17]. Tergugat II memohon gugatan tidak dapat diterima [HAL 17]. [HAL 18-22] Tergugat II dalil gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Rudiansyah yang merupakan pihak berkepentingan, serta dalil error in persona karena Penggugat salah menargetkan Tergugat II sebagai penanggung jawab perbuatan melawan hukum atas tindakan pribadi Rudiansyah di luar kewenangan dan ruang lingkup pekerjaannya, sehingga Tergugat II tidak bertanggung jawab secara vicarious liability [HAL 18-22]. [HAL 23-28] Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Rudiansyah di luar kewenangan [HAL 23-25]. Tergugat II dalil Akta Jaminan Fidusia tidak sah karena objek jaminannya fiktif/palsu yang merupakan hasil dugaan tindak pidana, sehingga memenuhi unsur penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata) [HAL 26-27]. Tergugat II menolak petitum putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 27-29]. [HAL 29-37] Dalam rekonvensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melanggar prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagai fintech dengan hanya memverifikasi jaminan invoice via email tanpa pemeriksaan seksama, sehingga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II [HAL 29-32]. Tergugat II memohon ganti rugi materiil Rp339.182.100,-, immateriil Rp100.000.000.000,-, permintaan maaf melalui media massa, dan uang paksa dwangsom Rp10.000.000,- per hari [HAL 34-37]. [HAL 38-47] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (P.1-P.16) termasuk Perjanjian Pinjaman, Sertifikat Fidusia, Akta Fidusia, email konfirmasi, transfer dana, dan surat somasi, serta saksi Arindro Nugroho dan Alia Shifa yang menerangkan proses pinjaman, pencairan dana, verifikasi invoice via email yang dianggap valid saat itu, dan penolakan Tergugat II kemudian [HAL 38-43]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-11) termasuk surat penyangkalan, surat pernyataan Rudiansyah, job description Rudiansyah, minutes of meeting, dan saksi Chaleblim Silvanus Tirta yang menerangkan tidak adanya tagihan tersebut dalam sistem keuangan Tergugat II, bahwa Rudiansyah tidak berwenang menerima invoice, dan invoice yang ada sudah dibayar [HAL 44-47]. [HAL 48-50] Saksi ahli Dr. Sri Laksmi Anindita A, S.H., M.H. menerangkan bahwa gugatan obscuur libel terjadi jika dalil tidak jelas, tegas, lugas, atau antara posita dan petitum tidak relevan; bahwa gugatan wanprestasi harus mendasarkan pada perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata), sedangkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak perlu mendasarkan pada perjanjian tetapi pada unsur perbuatan, pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat; bahwa menggugat perbuatan melawan hukum namun petitumnya meminta perjanjian dinyatakan tidak sah atau berdasarkan perjanjian adalah tidak relevan dan kabur; bahwa syarat materil gugatan ada persona standi in judicio, posita, dan petitum; bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) terjadi jika ada pihak penting yang tidak digugat; bahwa Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab majikan hanya berlaku jika tindakan buruh dalam rangka menjalankan tugas/tupoksi; bahwa perjanjian bersifat individual (Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata); bahwa perbuatan melawan hukum bertujuan mengembalikan keadaan semula, sedangkan wanprestasi bertujuan mengganti kerugian, biaya, dan bunga. [HAL 51-53] Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel dengan merujuk Putusan MARI No. 2686 K/Pdt/1985 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa dalil perbuatan melanggar hukum namun posita perjanjian tidak menyebabkan gugatan kabur karena hakim dapat meluruskannya sesuai maksud posita; dalil Tergugat II bahwa gugatan tidak lengkap karena tidak menyebut Rudiansyah ditolak karena penyebutan nama Rudiansyah baru muncul dari jawaban Tergugat II, bukan kewajiban dalil awal Penggugat; eksepsi obscuur libel ditolak karena gugatan dianggap jelas, namun status apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dalam pokok perkara. [HAL 54-60] Saksi Arindro Nugroho dan Alia Shifa dari Penggugat menerangkan proses pinjaman Rp2 Miliar kepada Tergugat I dengan jaminan 10 invoice senilai Rp2,64 Miliar, verifikasi via email oleh Rudiansyah yang dianggap valid, pencairan dana Januari 2022, jatuh tempo Maret 2022, pembayaran parsial April-Mei 2022, kunjungan ke kantor Tergugat II Juni-Juli 2022, zoom meeting September 2022 yang menunjukkan invoice tidak terdata dalam sistem Tergugat II, pemecatan Rudiansyah, dan laporan pidana ke Kepolisian. Saksi Chaleblim Silvanus Tirta dari Tergugat II menerangkan bahwa invoice harus terdata dalam sistem dan dilengkapi surat jalan untuk dibayar, email konfirmasi tidak cukup tanpa data sistem, Rudiansyah sebagai bagian operasional tidak berwenang menerima invoice, invoice yang dimaksud tidak terdata dalam sistem Tergugat II (hanya ada tagihan Rp200 Juta yang sudah dibayar), dan Tergugat II mengalami kerugian materiil (biaya audit) dan immateriil (nama jelek). [HAL 61-65] Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dari Tergugat II karena Rudiansyah harus digugat untuk memperjelas apakah tindakannya bersifat pribadi atau mewakili Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.590.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Nihil." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI melawan Tergugat I PT. PHOS TEKNO INDONESIA, Tergugat II PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan Turut Tergugat INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. [HAL 3-7] Penggugat dalil bahwa pada 25 Januari 2022, Penggugat dan Tergugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman senilai Rp2.000.000.000,- dengan jangka waktu dua bulan dan bunga 18% per tahun, yang dana transfernya ke rekening Tergugat I [HAL 3-4]. Sebagai jaminan, Tergugat I memberikan Akta Jaminan Fidusia Nomor 07 tertanggal 25 Januari 2022 yang dibuat oleh Turut Tergugat, dengan objek jaminan berupa 10 tagihan/invoice Tergugat I kepada Tergugat II senilai total Rp2.640.000.000,- (masing-masing Rp264.000.000,-, tertanggal 2 Desember 2021, Nomor 1537-1546/INV//XII/2021) [HAL 4]. Penggugat dalil bahwa pada 31 Desember 2021, Tergugat I memverifikasi invoice tersebut kepada Tergugat II via email, dan Tergugat II membalas menyatakan invoice benar sedang ditagihkan [HAL 5]. Namun, melalui Surat Nomor 232/SBL-HR/CL.01/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022, Tergugat II menyangkal memiliki utang sebesar Rp2.640.000.000,- kepada Tergugat I dan menyatakan seluruh 10 invoice tersebut TIDAK BENAR ATAU FIKTIF [HAL 5]. Penggugat mendalil bahwa ketidakmampuan Tergugat I membayar pinjaman dan status fiktifnya jaminan menyebabkan kerugian materiil, sehingga mendalil Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga bekerja sama membuat invoice palsu [HAL 6-7]. Penggugat memohon amar putusan: menyatakan Perjanjian Pinjaman dan Akta Jaminan Fidusia sah; menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum Tergugat I membayar hutang Rp2.000.000.000,-; dan menghukum Tergugat II membayar sisa hutang berdasarkan invoice tersebut [HAL 7-8]. Mediasi gagal [HAL 8]. [HAL 9-11] Tergugat II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat II dalil bahwa ia tidak memiliki utang terhadap Tergugat I sesuai 10 invoice tersebut [HAL 9]. Tergugat II dalil bahwa konfirmasi email dari Saudara Rudiansyah tidak mengikat karena Rudiansyah hanya berstatus Transport Jr. Supervisor tanpa kewenangan mengkonfirmasi transaksi keuangan perusahaan sesuai Surat HR No. SBL.FRM.HR.006, dan bukan pihak yang berwenang mewakili perusahaan [HAL 10]. Rudiansyah kemudian membuat Surat Kronologis dan Surat Pernyataan tanggal 28 Juli 2022 yang mengakui invoice fiktif, tidak berwenah, dan mengakui pemalsuan tanda tangan dalam Berita Acara Aktivaku [HAL 10-11]. Penggugat sendiri mengakui adanya dugaan tindak pidana dan telah melaporkan Tergugat I serta Rudiansyah ke Kepolisian [HAL 11]. [HAL 12-17] Dalam eksepsi, Tergugat II dalil gugatan Penggugat obscuur libel (tidak jelas) karena mencampuradukkan dalil wanprestasi (berdasarkan perjanjian) dengan petitum perbuatan melawan hukum, serta tidak lengkap karena mengabaikan peran Rudiansyah sebagai pelaku konfirmasi invoice palsu [HAL 12-17]. Tergugat II memohon gugatan tidak dapat diterima [HAL 17]. [HAL 18-22] Tergugat II dalil gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menggugat Rudiansyah yang merupakan pihak berkepentingan, serta dalil error in persona karena Penggugat salah menargetkan Tergugat II sebagai penanggung jawab perbuatan melawan hukum atas tindakan pribadi Rudiansyah di luar kewenangan dan ruang lingkup pekerjaannya, sehingga Tergugat II tidak bertanggung jawab secara vicarious liability [HAL 18-22]. [HAL 23-28] Dalam pokok perkara, Tergugat II dalil tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Rudiansyah di luar kewenangan [HAL 23-25]. Tergugat II dalil Akta Jaminan Fidusia tidak sah karena objek jaminannya fiktif/palsu yang merupakan hasil dugaan tindak pidana, sehingga memenuhi unsur penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata) [HAL 26-27]. Tergugat II menolak petitum putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 [HAL 27-29]. [HAL 29-37] Dalam rekonvensi, Tergugat II (sebagai Penggugat Rekonvensi) dalil Penggugat (Tergugat Rekonvensi) melanggar prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagai fintech dengan hanya memverifikasi jaminan invoice via email tanpa pemeriksaan seksama, sehingga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II [HAL 29-32]. Tergugat II memohon ganti rugi materiil Rp339.182.100,-, immateriil Rp100.000.000.000,-, permintaan maaf melalui media massa, dan uang paksa dwangsom Rp10.000.000,- per hari [HAL 34-37]. [HAL 38-47] Pembuktian: Penggugat mengajukan bukti surat (P.1-P.16) termasuk Perjanjian Pinjaman, Sertifikat Fidusia, Akta Fidusia, email konfirmasi, transfer dana, dan surat somasi, serta saksi Arindro Nugroho dan Alia Shifa yang menerangkan proses pinjaman, pencairan dana, verifikasi invoice via email yang dianggap valid saat itu, dan penolakan Tergugat II kemudian [HAL 38-43]. Tergugat II mengajukan bukti surat (T.II-1 s.d. T.II-11) termasuk surat penyangkalan, surat pernyataan Rudiansyah, job description Rudiansyah, minutes of meeting, dan saksi Chaleblim Silvanus Tirta yang menerangkan tidak adanya tagihan tersebut dalam sistem keuangan Tergugat II, bahwa Rudiansyah tidak berwenang menerima invoice, dan invoice yang ada sudah dibayar [HAL 44-47]. [HAL 48-50] Saksi ahli Dr. Sri Laksmi Anindita A, S.H., M.H. menerangkan bahwa gugatan obscuur libel terjadi jika dalil tidak jelas, tegas, lugas, atau antara posita dan petitum tidak relevan; bahwa gugatan wanprestasi harus mendasarkan pada perjanjian yang sah (Pasal 1320 KUHPerdata), sedangkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak perlu mendasarkan pada perjanjian tetapi pada unsur perbuatan, pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat; bahwa menggugat perbuatan melawan hukum namun petitumnya meminta perjanjian dinyatakan tidak sah atau berdasarkan perjanjian adalah tidak relevan dan kabur; bahwa syarat materil gugatan ada persona standi in judicio, posita, dan petitum; bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) terjadi jika ada pihak penting yang tidak digugat; bahwa Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab majikan hanya berlaku jika tindakan buruh dalam rangka menjalankan tugas/tupoksi; bahwa perjanjian bersifat individual (Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata); bahwa perbuatan melawan hukum bertujuan mengembalikan keadaan semula, sedangkan wanprestasi bertujuan mengganti kerugian, biaya, dan bunga. [HAL 51-53] Majelis Hakim menolak eksepsi obscuur libel dengan merujuk Putusan MARI No. 2686 K/Pdt/1985 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa dalil perbuatan melanggar hukum namun posita perjanjian tidak menyebabkan gugatan kabur karena hakim dapat meluruskannya sesuai maksud posita; dalil Tergugat II bahwa gugatan tidak lengkap karena tidak menyebut Rudiansyah ditolak karena penyebutan nama Rudiansyah baru muncul dari jawaban Tergugat II, bukan kewajiban dalil awal Penggugat; eksepsi obscuur libel ditolak karena gugatan dianggap jelas, namun status apakah gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dalam pokok perkara. [HAL 54-60] Saksi Arindro Nugroho dan Alia Shifa dari Penggugat menerangkan proses pinjaman Rp2 Miliar kepada Tergugat I dengan jaminan 10 invoice senilai Rp2,64 Miliar, verifikasi via email oleh Rudiansyah yang dianggap valid, pencairan dana Januari 2022, jatuh tempo Maret 2022, pembayaran parsial April-Mei 2022, kunjungan ke kantor Tergugat II Juni-Juli 2022, zoom meeting September 2022 yang menunjukkan invoice tidak terdata dalam sistem Tergugat II, pemecatan Rudiansyah, dan laporan pidana ke Kepolisian. Saksi Chaleblim Silvanus Tirta dari Tergugat II menerangkan bahwa invoice harus terdata dalam sistem dan dilengkapi surat jalan untuk dibayar, email konfirmasi tidak cukup tanpa data sistem, Rudiansyah sebagai bagian operasional tidak berwenang menerima invoice, invoice yang dimaksud tidak terdata dalam sistem Tergugat II (hanya ada tagihan Rp200 Juta yang sudah dibayar), dan Tergugat II mengalami kerugian materiil (biaya audit) dan immateriil (nama jelek). [HAL 61-65] Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) dari Tergugat II karena Rudiansyah harus digugat untuk memperjelas apakah tindakannya bersifat pribadi atau mewakili Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara Rp1.590.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara Nihil." + }, + "read": { + "input_chars": 8730, + "frame": "PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI menggugat PT. PHOS TEKNO INDONESIA, PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. terkait sengketa pinjaman dana dan jaminan tagihan yang disangsikan keabsahannya. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian pinjaman, penetapan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran hutang oleh para Tergugat. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani perjanjian pinjaman senilai Rp2.000.000.000,- pada 25 Januari 2022 dengan jangka waktu dua bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan jaminan fidusia berupa 10 tagihan/invoice kepada Tergugat II senilai total Rp2.640.000.000,- sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyangkal memiliki utang sebesar Rp2.640.000.000,- kepada Tergugat I dan menyatakan 10 invoice tersebut fiktif melalui surat pada 4 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rudiansyah, karyawan Tergugat II, melakukan konfirmasi email atas invoice tersebut namun kemudian membuat surat pernyataan mengakui invoice fiktif dan tidak berwenang.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena Rudiansyah tidak digugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI mengajukan gugatan terhadap PT. PHOS TEKNO INDONESIA, PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. dengan dalil adanya perjanjian pinjaman dana yang dijamin oleh 10 invoice tagihan kepada Tergugat II. Sengketa muncul karena Tergugat II menyangkal keabsahan invoice tersebut sebagai fiktif dan menyatakan karyawan yang mengonfirmasinya tidak berwenang, sehingga Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum. Dalam proses persidangan, Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak menggugat Rudiansyah sebagai pihak yang mengkonfirmasi invoice. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan Rudiansyah harus digugat untuk memperjelas status tindakannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI mengajukan gugatan terhadap PT. PHOS TEKNO INDONESIA, PT. SCG BARITO LOGISTICS, dan INESSA ANJANI, S.H., M.Kn. dengan dalil adanya perjanjian pinjaman dana yang dijamin oleh 10 invoice tagihan kepada Tergugat II. Sengketa muncul karena Tergugat II menyangkal keabsahan invoice tersebut sebagai fiktif dan menyatakan karyawan yang mengonfirmasinya tidak berwenang, sehingga Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum. Dalam proses persidangan, Tergugat II mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak menggugat Rudiansyah sebagai pihak yang mengkonfirmasi invoice. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan alasan Rudiansyah harus digugat untuk memperjelas status tindakannya, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani perjanjian pinjaman senilai Rp2.000.000.000,- pada 25 Januari 2022 dengan jangka waktu dua bulan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan jaminan fidusia berupa 10 tagihan/invoice kepada Tergugat II senilai total Rp2.640.000.000,- sebagai jaminan pinjaman.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menyangkal memiliki utang sebesar Rp2.640.000.000,- kepada Tergugat I dan menyatakan 10 invoice tersebut fiktif melalui surat pada 4 Agustus 2022.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Rudiansyah, karyawan Tergugat II, melakukan konfirmasi email atas invoice tersebut namun kemudian membuat surat pernyataan mengakui invoice fiktif dan tidak berwenang.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena Rudiansyah tidak digugat, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak menggugat karyawan yang konfirmasi invoice?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 42764, + "candidates": [ + "Pasal 1254 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1254: Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1254 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya persetujuan (ketidakmungkinan, ketidaksusilaan, pelarangan undang-undang). Tidak ada hubungan substantif dengan masalah kelengkapan pihak (plurium litis consortium) atau pertanggungjawaban karyawan dalam konteks pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat perjanjian). Meskipun terkait dengan siapa yang terikat, putusan menolak gugatan berdasarkan prosedur kelengkapan pihak (proses doelmatigheid) untuk kejelasan fakta, bukan karena prinsip relatifnya perjanjian secara langsung menolak tanggung jawab Tergugat II. Pasal ini tidak menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam eksepsi kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Tidak relevan dengan sengketa mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan atau pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum karyawan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Tidak relevan dengan pertanyaan mengenai alasan penolakan gugatan karena tidak menggugat karyawan sebagai pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian dan itikad baik. Tidak menjadi dasar hukum atau pertimbangan substantif dalam putusan yang menolak gugatan karena eksepsi kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (tidak merugikan/memberi keuntungan pada pihak ketiga). Meskipun berkaitan dengan pihak ketiga, putusan hakim didasarkan pada prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) untuk kejelasan fakta, bukan pada larangan pasal 1340. Pasal ini tidak secara langsung menjawab 'kenapa' gugatan ditolak dalam konteks eksepsi kurang pihak yang dikabulkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan pokok adalah perbuatan melawan hukum, alasan penolakan gugatan (niet ontvankelijk) adalah prosedural (eksepsi kurang pihak), bukan karena unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Pasal ini bukan jawaban substantif atas pertanyaan mengapa gugatan ditolak karena alasan kelengkapan pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan (vicarious liability). Pertanyaan awam berkaitan dengan peran karyawan yang mengkonfirmasi invoice. Pasal ini relevan karena menjadi teori hukum yang didalilkan oleh Tergugat II (dalam eksepsi error in persona) untuk membantah pertanggungjawaban perusahaan, dan menjadi isu substantif yang diperiksa hakim untuk menentukan apakah tindakan karyawan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan atau pribadi, sehingga kehadiran karyawan sebagai pihak diperlukan untuk menguji aspek ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 71594, + "completion_tokens": 5473 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46e81f5f6c8621fed55640b52ca1724711977126 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_43_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.016, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 45.232, + "query": 1.504, + "relevance": 22.412, + "total": 69.165 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26300, + "marked_chars": 26372 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26372, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian suaminya. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian suami yang meninggal pada tahun 2006 namun belum memiliki akta kematian resmi untuk keperluan administrasi dan warisan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan pencatatan akta kematian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Supriadi pada tanggal 30 Agustus 1993 di Kantor Urusan Agama Sukabumi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriadi meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat pengajuan permohonan, keluarga belum pernah mengurus atau mendapatkan Akta Kematian atas nama Supriadi dari instansi berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Supriadi, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 namun belum tercatat secara resmi dalam akta kematian. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk tertib administrasi dan persiapan pengurusan harta peninggalan, serta didukung oleh bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa kewenangannya dan bukti-bukti yang diajukan, menetapkan bahwa kematian Supriadi pada tanggal 31 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Supriadi, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 namun belum tercatat secara resmi dalam akta kematian. Pemohon mendasarkan permohonannya pada kebutuhan untuk tertib administrasi dan persiapan pengurusan harta peninggalan, serta didukung oleh bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa kewenangannya dan bukti-bukti yang diajukan, menetapkan bahwa kematian Supriadi pada tanggal 31 Oktober 2006 adalah sah menurut hukum. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna penerbitan Akta Kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Supriadi pada tanggal 30 Agustus 1993 di Kantor Urusan Agama Sukabumi.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Supriadi meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2006 dikarenakan sakit.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat pengajuan permohonan, keluarga belum pernah mengurus atau mendapatkan Akta Kematian atas nama Supriadi dari instansi berwenang.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian untuk keperluan tertib administrasi dan mengurus harta peninggalan almarhum suami.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, gimana cara urus suratnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12767, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pemisahan harta. Hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan prosedur atau substansi pengurusan Akta Kematian untuk keperluan administrasi sipil seperti yang ditanyakan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, konteksnya hanya sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (meskipun secara teknis Pasal 188 KUHPerdata lebih tepat dikaitkan dengan kekuatan pembuktian akta otentik/bawah tangan dalam konteks umum, namun teks spesifik yang diberikan di corpus adalah tentang pemisahan harta), namun isi teks pasal itu sendiri (pemisahan harta) tidak relevan dengan pertanyaan pengurusan akta kematian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12698, + "completion_tokens": 821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_449_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_449_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5050892ba449bc94c95bfbd51a0979abbf2c351e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_449_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_449_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.549, + "query": 5.416, + "relevance": 59.17, + "total": 140.174 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70377, + "marked_chars": 70584 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi\n−Menerima Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara \n−Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijk\nVerklaard );\n−Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp275.800,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu\ndelapan ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023,\noleh kami, Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar,\nS.H., M.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 24 Mei 2023,\nputusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, dan telah dikirim secara elektronik melalui\nsistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \n \nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nYulisar, S.H., M.H.\n Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.\nDinahayati Syofyan, S.H., M.H.\nPanitera Pengganti,\nHalaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 449/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan in" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 70584, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas pembatalan Polis Asuransi Jiwa Nomor 2010011082 dan pengembalian premi yang telah dibayarkan sebesar Rp1.144.000.000,00. Gugatan ini bermula dari penolakan klaim asuransi oleh Tergugat terhadap diagnosa penyakit yang diderita Penggugat, yang kemudian dianggap oleh Penggugat sebagai dasar ketidakabsahan polis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak untuk memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa pada tanggal 29 Oktober 2010 dan menerima Polis Asuransi Nomor 2010011082 dengan premi awal Rp10.000.000,00 per bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim asuransi pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan diagnosa GANGREN DIGITI IV MANUS SINISTRA + DM TIPE II.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak permohonan klaim Penggugat karena diagnosa penyakit tersebut tidak masuk dalam kriteria manfaat pertanggungan yang diatur dalam Polis Asuransi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa polis batal atau tidak sah karena adanya unsur penipuan, paksaan, atau kehilafan, serta menuntut pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscuur Libel dengan alasan gugatan Penggugat mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga tidak jelas.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat diterima dan gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan kepada Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan tuntutan pembatalan Polis Asuransi Jiwa Nomor 2010011082 dan pengembalian total premi sebesar Rp1.144.000.000,00. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Tergugat terhadap klaim asuransi yang diajukan Penggugat atas dasar diagnosa penyakit GANGREN DIGITI IV MANUS SINISTRA + DM TIPE II, yang menurut Tergugat tidak tercakup dalam ketentuan polis. Penggugat mendalilkan bahwa polis tersebut tidak sah akibat unsur penipuan atau kelalaian, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi Obscuur Libel, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi Tergugat, menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena cacat formil, sehingga perkara tidak diperiksa pada tingkat pokok perkara, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan kepada Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan tuntutan pembatalan Polis Asuransi Jiwa Nomor 2010011082 dan pengembalian total premi sebesar Rp1.144.000.000,00. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh penolakan Tergugat terhadap klaim asuransi yang diajukan Penggugat atas dasar diagnosa penyakit GANGREN DIGITI IV MANUS SINISTRA + DM TIPE II, yang menurut Tergugat tidak tercakup dalam ketentuan polis. Penggugat mendalilkan bahwa polis tersebut tidak sah akibat unsur penipuan atau kelalaian, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi Obscuur Libel, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi Tergugat, menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) karena cacat formil, sehingga perkara tidak diperiksa pada tingkat pokok perkara, dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa pada tanggal 29 Oktober 2010 dan menerima Polis Asuransi Nomor 2010011082 dengan premi awal Rp10.000.000,00 per bulan.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan klaim asuransi pada tanggal 03 Agustus 2022 dengan diagnosa GANGREN DIGITI IV MANUS SINISTRA + DM TIPE II.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak permohonan klaim Penggugat karena diagnosa penyakit tersebut tidak masuk dalam kriteria manfaat pertanggungan yang diatur dalam Polis Asuransi.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa polis batal atau tidak sah karena adanya unsur penipuan, paksaan, atau kehilafan, serta menuntut pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscuur Libel dengan alasan gugatan Penggugat mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga tidak jelas.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga eksepsi Tergugat diterima dan gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar premi asuransi beberapa tahun, tapi perusahaan menolak bayar klaim karena sakit saya tidak masuk kriteria, apakah polisnya batal dan uang premi bisa dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7798, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal mengatur tentang wanprestasi (gagal memenuhi perikatan) yang menjadi salah satu dasar hukum yang didalilkan oleh Penggugat dalam sengketa ini. Majelis Hakim secara substantif membahas apakah hubungan hukum antara para pihak adalah perikatan (yang diatur pasal ini) atau perbuatan melawan hukum, dan menggunakan pasal ini sebagai kerangka untuk menilai cacat formil gugatan (obscur libel) karena pencampuran dasar hukum. Meskipun gugatan ditolak karena cacat formil, pasal ini menjadi teori hukum yang sungguh-sungguh diuji dalam putusan untuk menjawab masalah hukum mengenai dasar tuntutan pengembalian kerugian/batalnya perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Fakta pemicu unsur pasal (kekhilafan, paksaan, atau penipuan) sama sekali tidak muncul sebagai dalil, fakta nyata, atau isu hukum yang diperiksa dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan hanya membahas pencampuran dasar hukum (wanprestasi vs PMH) dan tidak membahas validitas persetujuan karena cacat kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal mengatur tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang menjadi dasar hukum kedua yang didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim secara substantif membahas pasal ini untuk membandingkannya dengan pasal 1243, menentukan bahwa keduanya adalah dasar hukum berbeda, dan menggunakan analisis ini sebagai alasan utama menerima eksepsi obscur libel. Pasal ini menjadi prinsip/kerangka yang menopang alasan hakim dalam menilai bentuk gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23918, + "completion_tokens": 1339 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_44_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_44_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c7d3d652219a2f750f1540ce79fb0478ee901a3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_44_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_44_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.408, + "query": 8.548, + "relevance": 29.236, + "total": 138.216 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35323, + "marked_chars": 35422 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35422, + "frame": "Pemohon, SOPIAN, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap Bank Central Asia dan pihak penerima dana yang tidak teridentifikasi secara spesifik dalam putusan sebagai pihak yang dituju perintah pendebetan, terkait kesalahan transfer dana. Sengketa inti adalah pengembalian dana sebesar Rp 66.700.000,- yang salah dikirim ke rekening pihak ketiga akibat kesalahan pemilihan nama penerima dalam aplikasi mobile banking. Pemohon meminta pengadilan menyatakan transfer tersebut sebagai salah kirim dan memerintahkan bank untuk melakukan pendebetan sepihak atas dana tersebut dari rekening penerima untuk dikembalikan ke rekening Pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah nasabah Bank Central Asia KCU ASEMKA, Jakarta Barat dengan nomor rekening 001-7398-532.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 13 Oktober 2023, Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp 66.700.000,- melalui m-banking BCA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Transfer dana tersebut seharusnya ditujukan kepada PT. Point Valuta Asing untuk keperluan penukaran valuta asing.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dana transfer tersebut terkirim ke rekening BCA atas nama R. Agung Susetyo Ajie dengan nomor rekening 869-190-9158 karena kesalahan pemilihan nama penerima dalam daftar transfer aplikasi mobile banking.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon segera melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank Central Asia melalui Halo BCA pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan ID Laporan 2040162402.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mendatangi Kantor Bank Central Asia KCU ASEMKA, Jakarta Barat dan membuat surat pernyataan salah transfer dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia mencoba menghubungi pemilik rekening tujuan namun sulit menemukannya karena domisili dan nomor handphone tidak aktif.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pembatalan transfer dan pengembalian dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia memblokir dana hasil transfer tersebut sejak tanggal 13 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya melalui bukti surat dan keterangan saksi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, SOPIAN, mengajukan permohonan penetapan pengembalian uang akibat salah transfer dana. Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, ia melakukan transfer sebesar Rp 66.700.000,- melalui aplikasi mobile banking BCA yang seharusnya ditujukan kepada PT. Point Valuta Asing untuk pembelian valuta asing, namun dana tersebut salah terkirim ke rekening BCA atas nama R. Agung Susetyo Ajie karena kesalahan pemilihan nama dalam daftar kontak aplikasi. Pemohon segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bank Central Asia melalui Halo BCA dan mendatangi kantor cabang untuk membuat surat pernyataan serta meminta pemblokiran dana. Bank Central Asia menyatakan bahwa dana telah diblokir namun tidak dapat mengembalikan dana secara sepihak tanpa dasar penetapan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang tentang transfer dana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan kemudian memeriksa pokok permohonan berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa transfer tersebut merupakan salah kirim dan dana masih tertahan di rekening penerima. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan pernyataan bahwa transfer tersebut adalah salah kirim dan perintah kepada Bank Central Asia untuk melakukan pendebetan sepihak atas dana tersebut dari rekening penerima untuk dikembalikan ke rekening Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, SOPIAN, mengajukan permohonan penetapan pengembalian uang akibat salah transfer dana. Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, ia melakukan transfer sebesar Rp 66.700.000,- melalui aplikasi mobile banking BCA yang seharusnya ditujukan kepada PT. Point Valuta Asing untuk pembelian valuta asing, namun dana tersebut salah terkirim ke rekening BCA atas nama R. Agung Susetyo Ajie karena kesalahan pemilihan nama dalam daftar kontak aplikasi. Pemohon segera melaporkan kejadian tersebut kepada Bank Central Asia melalui Halo BCA dan mendatangi kantor cabang untuk membuat surat pernyataan serta meminta pemblokiran dana. Bank Central Asia menyatakan bahwa dana telah diblokir namun tidak dapat mengembalikan dana secara sepihak tanpa dasar penetapan pengadilan sesuai ketentuan undang-undang tentang transfer dana. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangannya dan kemudian memeriksa pokok permohonan berdasarkan bukti surat dan kesaksian. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa transfer tersebut merupakan salah kirim dan dana masih tertahan di rekening penerima. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan pernyataan bahwa transfer tersebut adalah salah kirim dan perintah kepada Bank Central Asia untuk melakukan pendebetan sepihak atas dana tersebut dari rekening penerima untuk dikembalikan ke rekening Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah nasabah Bank Central Asia KCU ASEMKA, Jakarta Barat dengan nomor rekening 001-7398-532.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 13 Oktober 2023, Pemohon melakukan transfer dana sebesar Rp 66.700.000,- melalui m-banking BCA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Transfer dana tersebut seharusnya ditujukan kepada PT. Point Valuta Asing untuk keperluan penukaran valuta asing.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dana transfer tersebut terkirim ke rekening BCA atas nama R. Agung Susetyo Ajie dengan nomor rekening 869-190-9158 karena kesalahan pemilihan nama penerima dalam daftar transfer aplikasi mobile banking.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon segera melaporkan kesalahan transfer tersebut kepada Bank Central Asia melalui Halo BCA pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan ID Laporan 2040162402.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mendatangi Kantor Bank Central Asia KCU ASEMKA, Jakarta Barat dan membuat surat pernyataan salah transfer dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia mencoba menghubungi pemilik rekening tujuan namun sulit menemukannya karena domisili dan nomor handphone tidak aktif.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia menyarankan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk pembatalan transfer dan pengembalian dana.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank Central Asia memblokir dana hasil transfer tersebut sejak tanggal 13 Oktober 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berdasarkan domisili Pemohon di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya melalui bukti surat dan keterangan saksi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya salah transfer uang ke orang lain lewat aplikasi bank, tapi bank bilang tidak bisa mengembalikan uangnya sendiri tanpa putusan pengadilan, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16228, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van tafel en bed) dan tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa kesalahan transfer dana atau kewajiban pengembalian uang. Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk menilai kekuatan pembuktian surat (bukti P-1 s/d P-8), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menyelesaikan masalah salah transfer." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16392, + "completion_tokens": 1246 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_453_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_453_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d69e0f2635d00a17f142c68ee814ebcd9adbc9e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_453_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_453_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 71.919, + "query": 8.213, + "relevance": 10.651, + "total": 90.806 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37729, + "marked_chars": 37837 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir dipersidangan ; \n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek ; \n3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat\nberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 September 1984\nNomor: 2959/1984, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\ntanggal 20 September 1984, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau\napabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu\nsalinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada\nKantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau Pejabat yang\nberwenang, agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;\n5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan \nHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indones" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37837, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 1992 tanpa izin dan alasan yang sah. Penggugat meminta Pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian serta memerintahkan pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 20 September 1984 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2959/1984.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengganti nama kecilnya dari Jap Tjioe Jin menjadi nama lengkapnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 981/Pdt.P/1985.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tahun 1987 dan 1991.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1992 dan tidak pernah kembali hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 1992, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan keterangan saksi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan halangan yang sah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena alamat terakhir Tergugat berada di wilayah hukum tersebut atau berdasarkan domisili Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih Tergugat telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 1992 tanpa izin dan alasan yang sah, sehingga hubungan perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1984. Hakim menemukan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, yang merupakan alasan cukup untuk perceraian. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, memerintahkan pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih Tergugat telah meninggalkan rumah tangga sejak tahun 1992 tanpa izin dan alasan yang sah, sehingga hubungan perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1984. Hakim menemukan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, yang merupakan alasan cukup untuk perceraian. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, memerintahkan pencatatan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta menjatuhkan biaya perkara kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 20 September 1984 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2959/1984.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengganti nama kecilnya dari Jap Tjioe Jin menjadi nama lengkapnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 981/Pdt.P/1985.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tahun 1987 dan 1991.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 1992 dan tidak pernah kembali hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 1992, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan keterangan saksi.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan halangan yang sah.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara karena alamat terakhir Tergugat berada di wilayah hukum tersebut atau berdasarkan domisili Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pergi dan tidak pulang sejak tahun 1992, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13916, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) tidak dianggap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hak materiil mengenai apakah seseorang bisa mengajukan cerai." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16019, + "completion_tokens": 906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_455_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_455_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..186ea33a0be507126004fbb9686cb2abbd880c98 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_455_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_455_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.668, + "query": 5.109, + "relevance": 16.01, + "total": 89.811 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18029, + "marked_chars": 18085 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18085, + "frame": "Pemohon TEK BIN mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sendiri sebagai wali dari anak di bawah umur BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG. Sengketa ini bersifat permohonan perdata di mana Pemohon meminta penetapan hakim agar ia diakui sebagai wali yang sah untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum. Permohonan ini diajukan karena kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon TEK BIN adalah saudara kandung dari Malinda.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson dan Malinda adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Malinda meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson dan Malinda dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2012.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG saat ini belum berusia dewasa.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon TEK BIN dinyatakan mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan perwalian yang diajukan oleh TEK BIN. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah saudara kandung dari Malinda, yang bersama suaminya Samson telah meninggal dunia, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG yang masih di bawah umur. Pemohon meminta penetapan hakim untuk menyatakan dirinya sebagai wali dari anak tersebut agar dapat bertindak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali. Putusan akhir menyatakan dikabulkannya permohonan Pemohon sepenuhnya, dengan menetapkan TEK BIN sebagai wali dari BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp210.000,00 kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan perwalian yang diajukan oleh TEK BIN. Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah saudara kandung dari Malinda, yang bersama suaminya Samson telah meninggal dunia, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG yang masih di bawah umur. Pemohon meminta penetapan hakim untuk menyatakan dirinya sebagai wali dari anak tersebut agar dapat bertindak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa Pemohon layak dan mampu menjadi wali. Putusan akhir menyatakan dikabulkannya permohonan Pemohon sepenuhnya, dengan menetapkan TEK BIN sebagai wali dari BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp210.000,00 kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon TEK BIN adalah saudara kandung dari Malinda.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson dan Malinda adalah pasangan suami istri yang telah meninggal dunia.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Malinda meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Samson dan Malinda dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG lahir di Jakarta pada tanggal 07 Agustus 2012.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "BRIGHTSON LOKABHADRA SAMAL HONG saat ini belum berusia dewasa.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon TEK BIN dinyatakan mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya kakak dari ibu dan ayah anak kecil yang sudah meninggal, apakah saya bisa ditunjuk jadi wali sah untuk mengurus urusan hukum adiknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9258, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena mengatur syarat dan prosedur hukum bagi wali anak belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (seperti meminjam uang atau menjual harta) yang memerlukan kuasa dari Pengadilan Negeri. Dalam perkara ini, permohonan penunjukan wali diajukan oleh Pemohon (kakak dari orang tua anak) untuk mewakili anak yatim piatu dalam perbuatan hukum. Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar hukum yang menghubungkan status wali dengan kewenangan bertindak mewakili anak di hadapan hukum, sehingga menjadi kerangka substantif untuk menilai permohonan penunjukan wali tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 9793, + "completion_tokens": 865 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_456_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_456_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..53574cd38c06f675ad05c3b95083641a25440c5f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_456_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_456_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 6, + "timings": { + "parse": 0.014, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 155.29, + "query": 8.584, + "relevance": 31.231, + "total": 195.118 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 18776, + "marked_chars": 18824 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 18824, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan perwalian dan izin jual atas harta warisan. Inti sengketa adalah kebutuhan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur yang merupakan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum terkait penjualan tanah. Pemohon meminta agar dirinya dinyatakan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual hak warisan anak tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah saudara sepupu dari Julianingsih, istri dari Hendy Chandra.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Chandra meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Julianingsih meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Chandra dan Julianingsih memiliki seorang anak perempuan bernama MICHELLE CHANDRA yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MICHELLE CHANDRA masih berada di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris Soen Fa Siong meninggalkan sebidang tanah seluas 78 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No 14994 yang menjadi hak milik bersama MICHELLE CHANDRA, HERLIANA CHANDRA, MERLIANA CHANDRA, dan IMELDA CHANDRA.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris hendak menjual tanah tersebut namun terkendala karena MICHELLE CHANDRA masih di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali dari MICHELLE CHANDRA.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan sebagai wali dari MICHELLE CHANDRA untuk bertindak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon diberi izin untuk menjual hak warisan anak di bawah umur berupa tanah yang terletak di Jl Malioboro 2 RT 07/RW 06 Kav. PTB Blok E5 No. 5 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dibebani biaya perkara sebesar Rp210.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh Hendy Chandra dan Julianingsih yang telah meninggal dunia. Kedua almarhum tersebut memiliki seorang anak perempuan, MICHELLE CHANDRA, yang masih berada di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 14994 seluas 78 M2 yang menjadi hak milik bersama MICHELLE CHANDRA dan saudara-saudaranya. Karena MICHELLE CHANDRA masih di bawah umur, diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya penjualan tanah tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pemohon sebagai wali dari MICHELLE CHANDRA dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak warisan anak tersebut atas tanah yang dimaksud, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh Hendy Chandra dan Julianingsih yang telah meninggal dunia. Kedua almarhum tersebut memiliki seorang anak perempuan, MICHELLE CHANDRA, yang masih berada di bawah umur. Harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 14994 seluas 78 M2 yang menjadi hak milik bersama MICHELLE CHANDRA dan saudara-saudaranya. Karena MICHELLE CHANDRA masih di bawah umur, diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum, khususnya penjualan tanah tersebut. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, Hakim menetapkan bahwa Pemohon mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pemohon sebagai wali dari MICHELLE CHANDRA dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual hak warisan anak tersebut atas tanah yang dimaksud, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan permohonan perwalian dan izin jual kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah saudara sepupu dari Julianingsih, istri dari Hendy Chandra.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Chandra meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Julianingsih meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hendy Chandra dan Julianingsih memiliki seorang anak perempuan bernama MICHELLE CHANDRA yang lahir pada tanggal 17 Mei 2008.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MICHELLE CHANDRA masih berada di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pewaris Soen Fa Siong meninggalkan sebidang tanah seluas 78 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No 14994 yang menjadi hak milik bersama MICHELLE CHANDRA, HERLIANA CHANDRA, MERLIANA CHANDRA, dan IMELDA CHANDRA.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris hendak menjual tanah tersebut namun terkendala karena MICHELLE CHANDRA masih di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan mampu dan bertanggung jawab untuk menjadi wali dari MICHELLE CHANDRA.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dinyatakan sebagai wali dari MICHELLE CHANDRA untuk bertindak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon diberi izin untuk menjual hak warisan anak di bawah umur berupa tanah yang terletak di Jl Malioboro 2 RT 07/RW 06 Kav. PTB Blok E5 No. 5 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dibebani biaya perkara sebesar Rp210.000,00.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sepupu dari orang tua yang meninggal, bagaimana cara saya jadi wali untuk jual tanah warisan adik mereka yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8105, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh wali untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, termasuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) milik anak di bawah umur. Dalam pertanyaan, pemohon ingin menjadi wali untuk menjual tanah warisan, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang menentukan apakah tindakan tersebut dapat dilakukan dan memerlukan izin Pengadilan Negeri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10252, + "completion_tokens": 1278 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2a8e84ca357416e4f9cb175773efd298bb16225 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_461_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 53, + "timings": { + "parse": 0.118, + "classify": 0.0, + "condense": 475.839, + "read": 150.197, + "query": 13.67, + "relevance": 39.444, + "total": 679.268 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 155633, + "marked_chars": 156101 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMenolak eksepsi Tergugat I dan II, serta Tergugat III, Tergugat IV dan \nTergugat V;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenolak gugatan para Penggugat seluruhnya;\nHalaman 51 dari 52 Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 51\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul \ndalam perkara ini sejumlah Rp 1.956.600,- ( Satu juta Sembilan ratus lima \npuluh enam ribu enam ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 16 April 2024, oleh\nkami: Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H.,\ndan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu o" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134941, + "summary": "[HAL 1-7] Para Penggugat (Sumiati, Fitriah, Nuril Haira Susanti, dan Anhar, sebagai ahli waris sah Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin berdasarkan Penetapan PA Jakarta Barat No. 510/Pdt.P/2022) menggugat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, Camat Kebon Jeruk, Lurah Kebon Jeruk, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Para Penggugat dalilkan bahwa Almarhum memiliki tanah seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Girik C No. 212 Persil I.D.II yang dibeli dari Saaip Bin Used melalui Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995 [HAL 3-4]. Almarhum menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus sejak 1995 hingga sekitar 2015-2016 tanpa keberatan pihak lain, bahkan memperkenankan warga berdagang tanaman hias di atasnya [HAL 4-5]. Tanah tersebut hilang akibat pelebaran jalan Arjuna Selatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa sepengetahuan Almarhum maupun para Penggugat, serta tanpa adanya sosialisasi, pemberitahuan, atau pemberian ganti rugi [HAL 5-7]. Almarhum berupaya mengurus ganti rugi sejak 2019 hingga wafat pada 22 Juli 2021, dan pengurusan dilanjutkan oleh para ahli waris yang mendapatkan undangan rapat dari BPAD namun tidak menghasilkan ganti rugi [HAL 6-7]. Para Penggugat mengutip UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa Tergugat melanggar prosedur perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, khususnya dalam hal tidak adanya pemberitahuan, konsultasi publik, inventarisasi, pengumuman, dan musyawarah penetapan ganti rugi [HAL 8-17]. Para Penggugat menuntut status kepemilikan sah atas tanah, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.450.140.000,- berdasarkan NJOP [HAL 19-20].\n\n[HAL 21-29] Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan jawaban dengan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Tergugat I dan II serta Tergugat III, IV, V dalilkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PMR No. 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang [HAL 21-26]. Selain itu, mereka dalilkan gugatan kurang pihak karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak ditarik sebagai Tergugat, mengingat tanah objek sengketa saat ini dikuasai sebagai aset Kementerian PUPR berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk a.n. Departemen Pekerjaan Umum, dan terpasang plang milik Direktorat Jenderal Bina Marga [HAL 22-23, 26-27]. Secara pokok perkara, Tergugat membantah kepemilikan Para Penggugat dengan menyatakan tanah tersebut adalah aset negara, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi [HAL 23-24, 27-28]. Tergugat juga dalilkan bahwa luas tanah berdasarkan buku C Kelurahan Kebon Jeruk hanya 2.630 m2, berbeda dengan klaim 3.828 m2, sehingga tanah objek perkara berbeda bidang dengan Girik yang diklaim [HAL 24, 28]. Tergugat VI hanya menolak dalil gugatan tanpa jawaban substansial karena data di Kantor Pertanahan hanya mencakup tanah bersertifikat [HAL 29].\n\n[HAL 30-40] Para Penggugat mengajukan 27 bukti surat (P-1 s.d. P-27) dan 4 saksi (Endang Adnan, Haji Achmad Amin, Drs. H. Baban Supandi, Saiful), sementara Tergugat I dan II mengajukan 1 bukti surat (T.I, T.II-1), Tergugat III, IV, V mengajukan 2 bukti surat (T.III, IV, V-1 dan T.III, IV, V-2), dan Tergugat VI mengajukan 2 bukti surat (T.VI-1 dan T.VI-2). Para Tergugat tidak mengajukan saksi [HAL 30-40]. Saksi-saksi Para Penggugat membenarkan adanya jual beli tanah antara Saaip Bin Used dan W.A. Kadir Kayamuddin pada 1995, penguasaan fisik tanah oleh Almarhum, serta proyek pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kompensasi kepada pihak lain namun tidak kepada Almarhum/Para Penggugat [HAL 33-39]. Saksi Lurah Kebon Jeruk periode 1994-1995 membenarkan pembuatan Akta Jual Beli di Kelurahan atas delegasi Camat dan kondisi tanah kosong saat jual beli [HAL 37-38]. Saksi pedagang tanaman hias membenarkan Almarhum mengontrak/membolehkan berdagang di tanah tersebut dan adanya kompensasi bagi pedagang lain saat pelebaran jalan [HAL 38-39]. Tergugat III, IV, V membuktikan klaim aset negara dengan Letter C dan foto plang Kementerian PUPR [HAL 39]. Tergugat VI membuktikan hak pakai Departemen Pekerjaan Umum atas tanah luas 125.440 m2 [HAL 40]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 20 Februari 2024 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 November 2023 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang [HAL 41]. Terkait eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa Kementerian PUPR wajib menjadi pihak. Hakim berargumen bahwa hak menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat sesuai asas *legitima personal standi in judicio* dan yurisprudensi MA, serta subjek hukum dalam perkara ini dipandang telah lengkap [HAL 41-43]. Dalam pokok perkara, sengketa utama adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah dan apakah Para Penggugat membuktikan kepemilikan tanah atau Tergugat membuktikan tanah adalah milik negara. Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil kepemilikan, dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahan bahwa tanah adalah milik Departemen Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR [HAL 44-45]. Majelis Hakim menilai bukti P-1 (Surat Ketetapan Pajak) bukan bukti kepemilikan mutlak tetapi dapat menjadi bukti penguasaan jika didukung bukti lain. Sebaliknya, bukti P-2 (Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995) adalah bukti otentik yang dibuat oleh PPAT (Camat), yang secara hukum harus dibuktikan untuk memindahkan hak atas tanah sesuai PP No. 10/1961 [HAL 45-46]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 22660, + "summary": "[HAL 1-7] Para Penggugat (Sumiati, Fitriah, Nuril Haira Susanti, dan Anhar, sebagai ahli waris sah Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin berdasarkan Penetapan PA Jakarta Barat No. 510/Pdt.P/2022) menggugat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, Camat Kebon Jeruk, Lurah Kebon Jeruk, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Para Penggugat dalilkan bahwa Almarhum memiliki tanah seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Girik C No. 212 Persil I.D.II yang dibeli dari Saaip Bin Used melalui Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995 [HAL 3-4]. Almarhum menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus sejak 1995 hingga sekitar 2015-2016 tanpa keberatan pihak lain, bahkan memperkenankan warga berdagang tanaman hias di atasnya [HAL 4-5]. Tanah tersebut hilang akibat pelebaran jalan Arjuna Selatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa sepengetahuan Almarhum maupun para Penggugat, serta tanpa adanya sosialisasi, pemberitahuan, atau pemberian ganti rugi [HAL 5-7]. Almarhum berupaya mengurus ganti rugi sejak 2019 hingga wafat pada 22 Juli 2021, dan pengurusan dilanjutkan oleh para ahli waris yang mendapatkan undangan rapat dari BPAD namun tidak menghasilkan ganti rugi [HAL 6-7]. Para Penggugat mengutip UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa Tergugat melanggar prosedur perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, khususnya dalam hal tidak adanya pemberitahuan, konsultasi publik, inventarisasi, pengumuman, dan musyawarah penetapan ganti rugi [HAL 8-17]. Para Penggugat menuntut status kepemilikan sah atas tanah, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.450.140.000,- berdasarkan NJOP [HAL 19-20].\n\n[HAL 21-29] Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan jawaban dengan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Tergugat I dan II serta Tergugat III, IV, V dalilkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PMR No. 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang [HAL 21-26]. Selain itu, mereka dalilkan gugatan kurang pihak karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak ditarik sebagai Tergugat, mengingat tanah objek sengketa saat ini dikuasai sebagai aset Kementerian PUPR berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk a.n. Departemen Pekerjaan Umum, dan terpasang plang milik Direktorat Jenderal Bina Marga [HAL 22-23, 26-27]. Secara pokok perkara, Tergugat membantah kepemilikan Para Penggugat dengan menyatakan tanah tersebut adalah aset negara, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi [HAL 23-24, 27-28]. Tergugat juga dalilkan bahwa luas tanah berdasarkan buku C Kelurahan Kebon Jeruk hanya 2.630 m2, berbeda dengan klaim 3.828 m2, sehingga tanah objek perkara berbeda bidang dengan Girik yang diklaim [HAL 24, 28]. Tergugat VI hanya menolak dalil gugatan tanpa jawaban substansial karena data di Kantor Pertanahan hanya mencakup tanah bersertifikat [HAL 29].\n\n[HAL 30-40] Para Penggugat mengajukan 27 bukti surat (P-1 s.d. P-27) dan 4 saksi (Endang Adnan, Haji Achmad Amin, Drs. H. Baban Supandi, Saiful), sementara Tergugat I dan II mengajukan 1 bukti surat (T.I, T.II-1), Tergugat III, IV, V mengajukan 2 bukti surat (T.III, IV, V-1 dan T.III, IV, V-2), dan Tergugat VI mengajukan 2 bukti surat (T.VI-1 dan T.VI-2). Para Tergugat tidak mengajukan saksi [HAL 30-40]. Saksi-saksi Para Penggugat membenarkan adanya jual beli tanah antara Saaip Bin Used dan W.A. Kadir Kayamuddin pada 1995, penguasaan fisik tanah oleh Almarhum, serta proyek pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kompensasi kepada pihak lain namun tidak kepada Almarhum/Para Penggugat [HAL 33-39]. Saksi Lurah Kebon Jeruk periode 1994-1995 membenarkan pembuatan Akta Jual Beli di Kelurahan atas delegasi Camat dan kondisi tanah kosong saat jual beli [HAL 37-38]. Saksi pedagang tanaman hias membenarkan Almarhum mengontrak/membolehkan berdagang di tanah tersebut dan adanya kompensasi bagi pedagang lain saat pelebaran jalan [HAL 38-39]. Tergugat III, IV, V membuktikan klaim aset negara dengan Letter C dan foto plang Kementerian PUPR [HAL 39]. Tergugat VI membuktikan hak pakai Departemen Pekerjaan Umum atas tanah luas 125.440 m2 [HAL 40]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 20 Februari 2024 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 November 2023 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang [HAL 41]. Terkait eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa Kementerian PUPR wajib menjadi pihak. Hakim berargumen bahwa hak menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat sesuai asas *legitima personal standi in judicio* dan yurisprudensi MA, serta subjek hukum dalam perkara ini dipandang telah lengkap [HAL 41-43]. Dalam pokok perkara, sengketa utama adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah dan apakah Para Penggugat membuktikan kepemilikan tanah atau Tergugat membuktikan tanah adalah milik negara. Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil kepemilikan, dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahan bahwa tanah adalah milik Departemen Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR [HAL 44-45]. Majelis Hakim menilai bukti P-1 (Surat Ketetapan Pajak) bukan bukti kepemilikan mutlak tetapi dapat menjadi bukti penguasaan jika didukung bukti lain. Sebaliknya, bukti P-2 (Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995) adalah bukti otentik yang dibuat oleh PPAT (Camat), yang secara hukum harus dibuktikan untuk memindahkan hak atas tanah sesuai PP No. 10/1961 [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-51] Majelis Hakim menganalisis keabsahan Akta Jual Beli (P-2) berdasarkan PP 10/1961 jo. PP 24/1997 yang mensyaratkan akta PPAT sebagai alat bukti mutlak untuk pendaftaran tanah, meskipun jual beli sah menurut hukum adat dapat dibuktikan alat lain. Namun, Majelis Hakim menemukan cacat formil pada P-2: akta tidak dibuat di Kantor Kecamatan sesuai prosedur (hanya didelegasikan ke Kelurahan), kolom harga pembelian kosong/blangko, dan tidak ada bukti kuitansi pembayaran lunas dari pembeli kepada penjual. Saksi Drs. H. Baban Supandi yang hadir saat pembuatan akta tidak mengetahui status pembayaran dan tidak melihat kuitansi, sehingga P-2 tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti adanya transaksi jual beli yang sah. Keterangan saksi lain yang menyatakan tanah kosong saat jual beli bertentangan dengan bukti P-11 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang dibuat Almarhum pada 2019, namun hal ini tidak menyelamatkan keabsahan P-2. Karena P-2 sebagai bukti utama cacat formil dan tidak ada bukti pendukung lain yang memadai, Majelis Hakim menilai Para Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah. Sebaliknya, Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahan bahwa tanah adalah aset negara berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk atas nama Departemen Pekerjaan Umum. Akibatnya, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak [HAL 47-51].\n\n[HAL 52-53] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V; Menolak seluruh gugatan Para Penggugat; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.956.600,- [HAL 51-52]. Putusan diucapkan pada 23 April 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat [HAL 52]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Para Penggugat (Sumiati, Fitriah, Nuril Haira Susanti, dan Anhar, sebagai ahli waris sah Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin berdasarkan Penetapan PA Jakarta Barat No. 510/Pdt.P/2022) menggugat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, Camat Kebon Jeruk, Lurah Kebon Jeruk, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat. Para Penggugat dalilkan bahwa Almarhum memiliki tanah seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Girik C No. 212 Persil I.D.II yang dibeli dari Saaip Bin Used melalui Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995 [HAL 3-4]. Almarhum menguasai fisik tanah tersebut secara terus-menerus sejak 1995 hingga sekitar 2015-2016 tanpa keberatan pihak lain, bahkan memperkenankan warga berdagang tanaman hias di atasnya [HAL 4-5]. Tanah tersebut hilang akibat pelebaran jalan Arjuna Selatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa sepengetahuan Almarhum maupun para Penggugat, serta tanpa adanya sosialisasi, pemberitahuan, atau pemberian ganti rugi [HAL 5-7]. Almarhum berupaya mengurus ganti rugi sejak 2019 hingga wafat pada 22 Juli 2021, dan pengurusan dilanjutkan oleh para ahli waris yang mendapatkan undangan rapat dari BPAD namun tidak menghasilkan ganti rugi [HAL 6-7]. Para Penggugat mengutip UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa Tergugat melanggar prosedur perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, khususnya dalam hal tidak adanya pemberitahuan, konsultasi publik, inventarisasi, pengumuman, dan musyawarah penetapan ganti rugi [HAL 8-17]. Para Penggugat menuntut status kepemilikan sah atas tanah, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, serta ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.450.140.000,- berdasarkan NJOP [HAL 19-20].\n\n[HAL 21-29] Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan jawaban dengan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Tergugat I dan II serta Tergugat III, IV, V dalilkan bahwa perkara perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan PMR No. 2 Tahun 2019, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang [HAL 21-26]. Selain itu, mereka dalilkan gugatan kurang pihak karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak ditarik sebagai Tergugat, mengingat tanah objek sengketa saat ini dikuasai sebagai aset Kementerian PUPR berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk a.n. Departemen Pekerjaan Umum, dan terpasang plang milik Direktorat Jenderal Bina Marga [HAL 22-23, 26-27]. Secara pokok perkara, Tergugat membantah kepemilikan Para Penggugat dengan menyatakan tanah tersebut adalah aset negara, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan tidak ada kewajiban membayar ganti rugi [HAL 23-24, 27-28]. Tergugat juga dalilkan bahwa luas tanah berdasarkan buku C Kelurahan Kebon Jeruk hanya 2.630 m2, berbeda dengan klaim 3.828 m2, sehingga tanah objek perkara berbeda bidang dengan Girik yang diklaim [HAL 24, 28]. Tergugat VI hanya menolak dalil gugatan tanpa jawaban substansial karena data di Kantor Pertanahan hanya mencakup tanah bersertifikat [HAL 29].\n\n[HAL 30-40] Para Penggugat mengajukan 27 bukti surat (P-1 s.d. P-27) dan 4 saksi (Endang Adnan, Haji Achmad Amin, Drs. H. Baban Supandi, Saiful), sementara Tergugat I dan II mengajukan 1 bukti surat (T.I, T.II-1), Tergugat III, IV, V mengajukan 2 bukti surat (T.III, IV, V-1 dan T.III, IV, V-2), dan Tergugat VI mengajukan 2 bukti surat (T.VI-1 dan T.VI-2). Para Tergugat tidak mengajukan saksi [HAL 30-40]. Saksi-saksi Para Penggugat membenarkan adanya jual beli tanah antara Saaip Bin Used dan W.A. Kadir Kayamuddin pada 1995, penguasaan fisik tanah oleh Almarhum, serta proyek pelebaran jalan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kompensasi kepada pihak lain namun tidak kepada Almarhum/Para Penggugat [HAL 33-39]. Saksi Lurah Kebon Jeruk periode 1994-1995 membenarkan pembuatan Akta Jual Beli di Kelurahan atas delegasi Camat dan kondisi tanah kosong saat jual beli [HAL 37-38]. Saksi pedagang tanaman hias membenarkan Almarhum mengontrak/membolehkan berdagang di tanah tersebut dan adanya kompensasi bagi pedagang lain saat pelebaran jalan [HAL 38-39]. Tergugat III, IV, V membuktikan klaim aset negara dengan Letter C dan foto plang Kementerian PUPR [HAL 39]. Tergugat VI membuktikan hak pakai Departemen Pekerjaan Umum atas tanah luas 125.440 m2 [HAL 40]. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 20 Februari 2024 [HAL 40].\n\n[HAL 41-46] Dalam pertimbangan eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 21 November 2023 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang [HAL 41]. Terkait eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), Majelis Hakim menolak dalil Tergugat bahwa Kementerian PUPR wajib menjadi pihak. Hakim berargumen bahwa hak menentukan pihak yang digugat ada pada Penggugat sesuai asas *legitima personal standi in judicio* dan yurisprudensi MA, serta subjek hukum dalam perkara ini dipandang telah lengkap [HAL 41-43]. Dalam pokok perkara, sengketa utama adalah apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah dan apakah Para Penggugat membuktikan kepemilikan tanah atau Tergugat membuktikan tanah adalah milik negara. Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil kepemilikan, dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahan bahwa tanah adalah milik Departemen Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR [HAL 44-45]. Majelis Hakim menilai bukti P-1 (Surat Ketetapan Pajak) bukan bukti kepemilikan mutlak tetapi dapat menjadi bukti penguasaan jika didukung bukti lain. Sebaliknya, bukti P-2 (Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995) adalah bukti otentik yang dibuat oleh PPAT (Camat), yang secara hukum harus dibuktikan untuk memindahkan hak atas tanah sesuai PP No. 10/1961 [HAL 45-46].\n\n[HAL 47-51] Majelis Hakim menganalisis keabsahan Akta Jual Beli (P-2) berdasarkan PP 10/1961 jo. PP 24/1997 yang mensyaratkan akta PPAT sebagai alat bukti mutlak untuk pendaftaran tanah, meskipun jual beli sah menurut hukum adat dapat dibuktikan alat lain. Namun, Majelis Hakim menemukan cacat formil pada P-2: akta tidak dibuat di Kantor Kecamatan sesuai prosedur (hanya didelegasikan ke Kelurahan), kolom harga pembelian kosong/blangko, dan tidak ada bukti kuitansi pembayaran lunas dari pembeli kepada penjual. Saksi Drs. H. Baban Supandi yang hadir saat pembuatan akta tidak mengetahui status pembayaran dan tidak melihat kuitansi, sehingga P-2 tidak memiliki kualitas sebagai alat bukti adanya transaksi jual beli yang sah. Keterangan saksi lain yang menyatakan tanah kosong saat jual beli bertentangan dengan bukti P-11 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik) yang dibuat Almarhum pada 2019, namun hal ini tidak menyelamatkan keabsahan P-2. Karena P-2 sebagai bukti utama cacat formil dan tidak ada bukti pendukung lain yang memadai, Majelis Hakim menilai Para Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah. Sebaliknya, Tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahan bahwa tanah adalah aset negara berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk atas nama Departemen Pekerjaan Umum. Akibatnya, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak [HAL 47-51].\n\n[HAL 52-53] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, dan V; Menolak seluruh gugatan Para Penggugat; Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.956.600,- [HAL 51-52]. Putusan diucapkan pada 23 April 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat [HAL 52]." + }, + "read": { + "input_chars": 7577, + "frame": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin, menggugat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Barat, Camat Kebon Jeruk, Lurah Kebon Jeruk, dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah untuk pelebaran jalan yang mengakibatkan hilangnya tanah milik Almarhum tanpa ganti rugi. Para Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pengakuan status kepemilikan sah atas tanah, serta pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.450.140.000,-. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan karena Para Penggugat gagal membuktikan kepemilikan tanah akibat cacat formil pada bukti jual beli utama, sementara Tergugat berhasil membuktikan tanah tersebut adalah aset negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Almarhum memiliki tanah seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995 yang dibeli dari Saaip Bin Used pada 1995.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Almarhum menguasai fisik tanah secara terus-menerus sejak 1995 hingga sekitar 2015-2016 tanpa keberatan pihak lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan tanah hilang akibat pelebaran jalan Arjuna Selatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa sosialisasi, pemberitahuan, atau pemberian ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tanah objek sengketa adalah aset negara yang dikuasai sebagai hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan Putusan Sela tanggal 21 November 2023.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan cacat formil pada Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995, yaitu tidak dibuat di Kantor Kecamatan sesuai prosedur, kolom harga pembelian kosong, dan tidak ada bukti kuitansi pembayaran lunas.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Para Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah karena bukti utama jual beli cacat formil dan tidak ada bukti pendukung lain yang memadai.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil bantahan Tergugat bahwa tanah adalah aset negara berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk atas nama Departemen Pekerjaan Umum.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin, mengajukan gugatan terhadap sejumlah pejabat pemerintah DKI Jakarta dan Jakarta Barat dengan dalih bahwa tanah milik Almarhum seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan telah hilang akibat pelebaran jalan tanpa pemberitahuan atau ganti rugi. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kurang pihak, yang ditolak oleh Majelis Hakim, serta membantah kepemilikan Para Penggugat dengan menyatakan tanah adalah aset negara. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Jual Beli yang menjadi bukti utama kepemilikan Para Penggugat memiliki cacat formil serius, termasuk tidak adanya kuitansi pembayaran dan ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta. Akibatnya, Para Penggugat dinyatakan gagal membuktikan kepemilikan tanah, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum. Dengan demikian, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, sebagai ahli waris Almarhum W.A. Kadir Kaya Muddin, mengajukan gugatan terhadap sejumlah pejabat pemerintah DKI Jakarta dan Jakarta Barat dengan dalih bahwa tanah milik Almarhum seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan telah hilang akibat pelebaran jalan tanpa pemberitahuan atau ganti rugi. Para Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan gugatan kurang pihak, yang ditolak oleh Majelis Hakim, serta membantah kepemilikan Para Penggugat dengan menyatakan tanah adalah aset negara. Dalam pemeriksaan pokok, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Jual Beli yang menjadi bukti utama kepemilikan Para Penggugat memiliki cacat formil serius, termasuk tidak adanya kuitansi pembayaran dan ketidaksesuaian prosedur pembuatan akta. Akibatnya, Para Penggugat dinyatakan gagal membuktikan kepemilikan tanah, sedangkan Tergugat berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum. Dengan demikian, seluruh gugatan Para Penggugat ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Almarhum memiliki tanah seluas 3.828 m2 di Jalan Arjuna Selatan berdasarkan Girik dan Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995 yang dibeli dari Saaip Bin Used pada 1995.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Almarhum menguasai fisik tanah secara terus-menerus sejak 1995 hingga sekitar 2015-2016 tanpa keberatan pihak lain.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan tanah hilang akibat pelebaran jalan Arjuna Selatan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa sosialisasi, pemberitahuan, atau pemberian ganti rugi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan tanah objek sengketa adalah aset negara yang dikuasai sebagai hak pakai atas nama Departemen Pekerjaan Umum/Kementerian PUPR.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan Putusan Sela tanggal 21 November 2023.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan cacat formil pada Akta Jual Beli No. 627/g/KBJ/JB/1995, yaitu tidak dibuat di Kantor Kecamatan sesuai prosedur, kolom harga pembelian kosong, dan tidak ada bukti kuitansi pembayaran lunas.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai Para Penggugat gagal membuktikan dalil kepemilikan tanah karena bukti utama jual beli cacat formil dan tidak ada bukti pendukung lain yang memadai.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima dalil bantahan Tergugat bahwa tanah adalah aset negara berdasarkan Buku Tanah Hak Pakai No. 259/Kebon Jeruk atas nama Departemen Pekerjaan Umum.", + "page": 50, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris merasa tanah milik ayah saya hilang saat jalan diperlebar tanpa ganti rugi, tapi bukti jual beli kami dianggap tidak sah dan tanah itu milik negara, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36263, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena pertanyaan awam secara substantif menyangkut klaim kerugian akibat tanah yang hilang tanpa ganti rugi, yang merupakan inti dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur Pasal 1365 (melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan kesalahan) untuk menentukan kewajiban mengganti rugi. Meskipun gugatan ditolak karena pembuktian kepemilikan gagal, Pasal 1365 tetap menjadi kerangka hukum utama yang digunakan untuk menilai hak ganti rugi yang ditanyakan oleh pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59514, + "completion_tokens": 4920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_467_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_467_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..874c63b9821f09d3d0f46a98524b57e3647d8a2b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_467_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,224 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_467_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 106, + "timings": { + "parse": 0.261, + "classify": 0.0, + "condense": 944.318, + "read": 147.466, + "query": 4.956, + "relevance": 78.506, + "total": 1175.508 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 316796, + "marked_chars": 317748 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM PROVISI :\n- Menolak Provisi Penggugat ;\nDALAM KONPENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n- Menolak Eksepsi Tergugat III ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\nDALAM REKONPENSI :\n- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II Dalam Rekonpensi / Tergugat\nI, Tergugat II Dalam Konpensi dan Penggugat III Dalam Rekonpensi /\nTergugat III Dalam Konpensi ;\nHalaman 104 dari 106 Halaman, Putusan Perkara No. 467/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 104\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :\n- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi\nuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- ( Lima ratus dua puluh\nsatu ribu rupiah ) \nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh\nYulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ferry Marcus Justinus\nSumlang, S.H., dan D" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134929, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat AMRI menggugat Tergugat I (Ny. Leliana Widjaya), Tergugat II (PT. Suplaindo Sejahtera), Tergugat III (Hendra Sutanto), dan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) atas sengketa tanah garapan seluas ± 3.538 m2 di Jl. Prepedan Dalam, Kamal, Jakarta Barat (Objek Sengketa) yang diperoleh Penggugat melalui Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay (kuasa Lee Darmawan K.H.) dan Menak [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa ia pemilik sah berdasarkan histori peralihan hak tersebut, namun Objek Sengketa dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3494/Kamal yang menurut Penggugat diterbitkan dengan cacat hukum karena menggunakan Girik tidak terdaftar [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menguasai tanah, bekerja sama dengan Tergugat II untuk membangun gudang (pengurukan, pondasi), dan menjual SHM tersebut kepada Tergugat III melalui AJB No. 273/2022 dengan itikad buruk [HAL 4-6]. Penggugat juga menuduh Tergugat IV menerbitkan SHM secara melawan hukum dan menuntut pembatalan perjanjian kerjasama Tergugat I-II serta jual beli Tergugat I-III, penyerahan tanah, penerbitan sertifikat baru, serta ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 5.600.000.000,- ditambah bunga [HAL 6-9]. Tuntutan provisi melarang pembangunan dan pengalihan hak [HAL 8].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dan SHM (3.391 m2) [HAL 11-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan berargumen bahwa peralihan yang terjadi adalah hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri (Asas Pemisahan Horizontal UUPA), sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah [HAL 12-13]. Tergugat I dan II menyatakan SHM No. 3494/Kamal diterbitkan secara sah melalui prosedur pendaftaran tanah yang lengkap, berdasarkan pembelian dari Tatang Widjaya (yang membeli dari Mena Siman) dengan penguasaan fisik yang jelas dan pembayaran PBB yang tercatat, sehingga tidak ada cacat yuridis [HAL 13-16]. Mereka menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai pemilik sah berhak melakukan kerjasama dan jual beli [HAL 16-17]. Tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang mengganggu pembangunan 8 unit gudang oleh Tergugat II, menyebabkan pembatalan minat beli calon pembeli dan kerugian modal pembangunan sebesar Rp 550.000.000,- serta kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- total Rp 12.700.000.000,- [HAL 18-24].\n\n[HAL 25-44] Tergugat III membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan terhadap penerbitan SHM oleh Tergugat IV seharusnya diajukan ke PTUN [HAL 25-27]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya (Ny. Lily, Joseph Sinay, Menak) [HAL 27-29]. Tergugat III menyangkal gugatan kabur dengan menegaskan perbedaan objek antara dalil Penggugat dan SHM miliknya [HAL 29-30]. Secara materiil, Tergugat III menolak klaim kepemilikan Penggugat karena Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas dibandingkan dengan Tergugat III yang memiliki SHM sah [HAL 30-32]. Tergugat III menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian (meneliti sertifikat, status sengketa, dan riwayat tanah) serta membeli melalui PPAT, sehingga dilindungi oleh SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 32-34]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dan perbuatan melawan hukum, serta membantah tuntutan ganti rugi Penggugat [HAL 34-36]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan AJB sah, dan menuntut ganti rugi materiil (biaya advokat Rp 200.000.000,-) dan imateriil (Rp 5.000.000.000,-) total Rp 5.200.000.000,- karena Penggugat mengklaim hak tanpa dasar [HAL 36-40]. Tergugat IV membantah dalil cacat hukum penerbitan SHM dengan menjelaskan proses pengakuan hak berdasarkan Daftar Isian, SK Ajudikasi, dan bukti perolehan dari Tatang Widjaya, serta mencatat adanya blokir dari Kejaksaan yang telah dihapus sebelum jual beli [HAL 40-42]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian, di mana Penggugat mengajukan berbagai bukti surat termasuk Akta Pengoperan Hak, Surat Kuasa, Surat Oper Alih Hak, dan surat keterangan penguasaan fisik [HAL 42-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134977, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat AMRI menggugat Tergugat I (Ny. Leliana Widjaya), Tergugat II (PT. Suplaindo Sejahtera), Tergugat III (Hendra Sutanto), dan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) atas sengketa tanah garapan seluas ± 3.538 m2 di Jl. Prepedan Dalam, Kamal, Jakarta Barat (Objek Sengketa) yang diperoleh Penggugat melalui Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay (kuasa Lee Darmawan K.H.) dan Menak [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa ia pemilik sah berdasarkan histori peralihan hak tersebut, namun Objek Sengketa dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3494/Kamal yang menurut Penggugat diterbitkan dengan cacat hukum karena menggunakan Girik tidak terdaftar [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menguasai tanah, bekerja sama dengan Tergugat II untuk membangun gudang (pengurukan, pondasi), dan menjual SHM tersebut kepada Tergugat III melalui AJB No. 273/2022 dengan itikad buruk [HAL 4-6]. Penggugat juga menuduh Tergugat IV menerbitkan SHM secara melawan hukum dan menuntut pembatalan perjanjian kerjasama Tergugat I-II serta jual beli Tergugat I-III, penyerahan tanah, penerbitan sertifikat baru, serta ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 5.600.000.000,- ditambah bunga [HAL 6-9]. Tuntutan provisi melarang pembangunan dan pengalihan hak [HAL 8].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dan SHM (3.391 m2) [HAL 11-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan berargumen bahwa peralihan yang terjadi adalah hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri (Asas Pemisahan Horizontal UUPA), sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah [HAL 12-13]. Tergugat I dan II menyatakan SHM No. 3494/Kamal diterbitkan secara sah melalui prosedur pendaftaran tanah yang lengkap, berdasarkan pembelian dari Tatang Widjaya (yang membeli dari Mena Siman) dengan penguasaan fisik yang jelas dan pembayaran PBB yang tercatat, sehingga tidak ada cacat yuridis [HAL 13-16]. Mereka menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai pemilik sah berhak melakukan kerjasama dan jual beli [HAL 16-17]. Tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang mengganggu pembangunan 8 unit gudang oleh Tergugat II, menyebabkan pembatalan minat beli calon pembeli dan kerugian modal pembangunan sebesar Rp 550.000.000,- serta kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- total Rp 12.700.000.000,- [HAL 18-24].\n\n[HAL 25-44] Tergugat III membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan terhadap penerbitan SHM oleh Tergugat IV seharusnya diajukan ke PTUN [HAL 25-27]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya (Ny. Lily, Joseph Sinay, Menak) [HAL 27-29]. Tergugat III menyangkal gugatan kabur dengan menegaskan perbedaan objek antara dalil Penggugat dan SHM miliknya [HAL 29-30]. Secara materiil, Tergugat III menolak klaim kepemilikan Penggugat karena Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas dibandingkan dengan Tergugat III yang memiliki SHM sah [HAL 30-32]. Tergugat III menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian (meneliti sertifikat, status sengketa, dan riwayat tanah) serta membeli melalui PPAT, sehingga dilindungi oleh SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 32-34]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dan perbuatan melawan hukum, serta membantah tuntutan ganti rugi Penggugat [HAL 34-36]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan AJB sah, dan menuntut ganti rugi materiil (biaya advokat Rp 200.000.000,-) dan imateriil (Rp 5.000.000.000,-) total Rp 5.200.000.000,- karena Penggugat mengklaim hak tanpa dasar [HAL 36-40]. Tergugat IV membantah dalil cacat hukum penerbitan SHM dengan menjelaskan proses pengakuan hak berdasarkan Daftar Isian, SK Ajudikasi, dan bukti perolehan dari Tatang Widjaya, serta mencatat adanya blokir dari Kejaksaan yang telah dihapus sebelum jual beli [HAL 40-42]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian, di mana Penggugat mengajukan berbagai bukti surat termasuk Akta Pengoperan Hak, Surat Kuasa, Surat Oper Alih Hak, dan surat keterangan penguasaan fisik [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-68] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-30) yang meliputi surat pernyataan penguasaan fisik, pemasangan tanda batas, tidak sengketa, surat keterangan lurah, SPPT PBB atas nama Menak, foto pertemuan dengan kuasa Lee Darmawan, foto pengurukan tanah oleh Tergugat I/II, foto pemagaran dan pembongkaran oleh Tergugat I/II, somasi, laporan polisi, serta putusan PTUN [HAL 45-48]. Penggugat juga menghadirkan 4 saksi: Abdul Karim Yunus (mantan Lurah Kamal) yang menyatakan girik Letter C tidak tercatat di buku kelurahan dan oper alih hak yang dilakukan Penggugat adalah oper alih hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah [HAL 49-50]; Japarin Bin Nalih (penjaga tanah) yang menyatakan tanah seluas 9 hektar dikuasai Penggugat sejak 2010 setelah dibeli dari kuasa Lee Darmawan, dipatok oleh ahli waris pada 2010 dan 2022, serta pagar dibongkar Tergugat II untuk dibangun 9 gudang oleh Hendra Sutanto [HAL 51-55]; Dedi H. Santo (saksi KTP) dan Nur Muhammad (juru ketik kelurahan) yang memperkuat bukti surat [HAL 55-56]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (T.I/II-1 s.d. T.I/II-8) yang meliputi surat pernyataan mutasi, kwitansi pembelian dari Tatang Widjaya, dan SPPT PBB atas nama Tatang Widjaya dari tahun 1993-2000, serta surat berakhirnya kuasa Lee Darmawan [HAL 56-59]. Tergugat I dan II menghadirkan saksi Andy Hioe yang menyatakan tanah seluas 3.391 m2 adalah milik Leliana Widjaya (Tergugat I) yang diperoleh dari Tatang Widjaya, SHM terbit tahun 2000, dan Hendra Sutanto (Tergugat III) membeli tanah tersebut secara sah melalui notaris dengan jaminan keamanan lokasi sebelum jual beli [HAL 59-62]. Tergugat III mengajukan bukti surat (TIII-1 s.d. TIII-15) yang meliputi AJB, SHM atas nama Hendra Sutanto, IMB, surat jaminan keamanan, dan surat pencabutan blokir Kejaksaan [HAL 62-64]. Tergugat III menghadirkan saksi Marjali HN (anggota tim ajudikasi) yang menyatakan proses penerbitan sertifikat atas nama Leliana Widjaya dilakukan dengan pengukuran lapangan, tidak ada keberatan tetangga, dan girik No. 2456 atas nama Tatang Widjaya digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat [HAL 64-67]. Tergugat IV mengajukan bukti surat (T.IV-1 s.d. T.IV-8) yang meliputi Buku Tanah, Risalah Penelitian Data, SK Ajudikasi, Akta Jual Beli Mena Siman ke Tatang Widjaya, dan surat pernyataan jual beli Tatang Widjaya ke Leliana Widjaya [HAL 67-68].\n\n[HAL 69-89] Para pihak mengajukan kesimpulan. Majelis Hakim menolak provisi Penggugat karena sudah berkenaan dengan pokok perkara [HAL 69]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah (3.538 m2 vs 3.391 m2) dan batas-batas, serta eksepsi pokok perkara bahwa gugatan tidak berdasar karena Penggugat hanya memiliki hak bangunan di atas tanah garapan (Asas Pemisahan Horizontal UUPA) dan SHM Tergugat I diterbitkan secara sah melalui proses pendaftaran tanah yang lengkap tanpa cacat yuridis/formil, terbukti dengan penguasaan fisik dan pembayaran PBB oleh Tatang Widjaya sebelumnya [HAL 70-75]. Tergugat I dan II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum karena mereka sebagai pemilik sah berhak melakukan transaksi, serta menuntut ganti rugi Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti perhitungan yang sah [HAL 75-76]. Dalam rekonvensi, Tergugat I dan II dalil bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang menghentikan pembangunan 8 unit gudang, menyebabkan kerugian modal Rp 550.000.000,- dan kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- serta kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 77-83]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (gugatan terhadap Tergugat IV harus ke PTUN), kurang pihak (tidak melibatkan penjual sebelumnya), dan gugatan kabur (perbedaan luas dan batas tanah) [HAL 84-89]. Tergugat III menolak dalil kepemilikan Penggugat karena perbedaan objek dan Girik bukan bukti kuat, serta menegaskan dirinya sebagai pembeli beritikad baik [HAL 89]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 50842, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat AMRI menggugat Tergugat I (Ny. Leliana Widjaya), Tergugat II (PT. Suplaindo Sejahtera), Tergugat III (Hendra Sutanto), dan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) atas sengketa tanah garapan seluas ± 3.538 m2 di Jl. Prepedan Dalam, Kamal, Jakarta Barat (Objek Sengketa) yang diperoleh Penggugat melalui Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay (kuasa Lee Darmawan K.H.) dan Menak [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa ia pemilik sah berdasarkan histori peralihan hak tersebut, namun Objek Sengketa dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3494/Kamal yang menurut Penggugat diterbitkan dengan cacat hukum karena menggunakan Girik tidak terdaftar [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menguasai tanah, bekerja sama dengan Tergugat II untuk membangun gudang (pengurukan, pondasi), dan menjual SHM tersebut kepada Tergugat III melalui AJB No. 273/2022 dengan itikad buruk [HAL 4-6]. Penggugat juga menuduh Tergugat IV menerbitkan SHM secara melawan hukum dan menuntut pembatalan perjanjian kerjasama Tergugat I-II serta jual beli Tergugat I-III, penyerahan tanah, penerbitan sertifikat baru, serta ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 5.600.000.000,- ditambah bunga [HAL 6-9]. Tuntutan provisi melarang pembangunan dan pengalihan hak [HAL 8].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dan SHM (3.391 m2) [HAL 11-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan berargumen bahwa peralihan yang terjadi adalah hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri (Asas Pemisahan Horizontal UUPA), sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah [HAL 12-13]. Tergugat I dan II menyatakan SHM No. 3494/Kamal diterbitkan secara sah melalui prosedur pendaftaran tanah yang lengkap, berdasarkan pembelian dari Tatang Widjaya (yang membeli dari Mena Siman) dengan penguasaan fisik yang jelas dan pembayaran PBB yang tercatat, sehingga tidak ada cacat yuridis [HAL 13-16]. Mereka menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai pemilik sah berhak melakukan kerjasama dan jual beli [HAL 16-17]. Tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang mengganggu pembangunan 8 unit gudang oleh Tergugat II, menyebabkan pembatalan minat beli calon pembeli dan kerugian modal pembangunan sebesar Rp 550.000.000,- serta kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- total Rp 12.700.000.000,- [HAL 18-24].\n\n[HAL 25-44] Tergugat III membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan terhadap penerbitan SHM oleh Tergugat IV seharusnya diajukan ke PTUN [HAL 25-27]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya (Ny. Lily, Joseph Sinay, Menak) [HAL 27-29]. Tergugat III menyangkal gugatan kabur dengan menegaskan perbedaan objek antara dalil Penggugat dan SHM miliknya [HAL 29-30]. Secara materiil, Tergugat III menolak klaim kepemilikan Penggugat karena Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas dibandingkan dengan Tergugat III yang memiliki SHM sah [HAL 30-32]. Tergugat III menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian (meneliti sertifikat, status sengketa, dan riwayat tanah) serta membeli melalui PPAT, sehingga dilindungi oleh SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 32-34]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dan perbuatan melawan hukum, serta membantah tuntutan ganti rugi Penggugat [HAL 34-36]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan AJB sah, dan menuntut ganti rugi materiil (biaya advokat Rp 200.000.000,-) dan imateriil (Rp 5.000.000.000,-) total Rp 5.200.000.000,- karena Penggugat mengklaim hak tanpa dasar [HAL 36-40]. Tergugat IV membantah dalil cacat hukum penerbitan SHM dengan menjelaskan proses pengakuan hak berdasarkan Daftar Isian, SK Ajudikasi, dan bukti perolehan dari Tatang Widjaya, serta mencatat adanya blokir dari Kejaksaan yang telah dihapus sebelum jual beli [HAL 40-42]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian, di mana Penggugat mengajukan berbagai bukti surat termasuk Akta Pengoperan Hak, Surat Kuasa, Surat Oper Alih Hak, dan surat keterangan penguasaan fisik [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-68] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-30) yang meliputi surat pernyataan penguasaan fisik, pemasangan tanda batas, tidak sengketa, surat keterangan lurah, SPPT PBB atas nama Menak, foto pertemuan dengan kuasa Lee Darmawan, foto pengurukan tanah oleh Tergugat I/II, foto pemagaran dan pembongkaran oleh Tergugat I/II, somasi, laporan polisi, serta putusan PTUN [HAL 45-48]. Penggugat juga menghadirkan 4 saksi: Abdul Karim Yunus (mantan Lurah Kamal) yang menyatakan girik Letter C tidak tercatat di buku kelurahan dan oper alih hak yang dilakukan Penggugat adalah oper alih hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah [HAL 49-50]; Japarin Bin Nalih (penjaga tanah) yang menyatakan tanah seluas 9 hektar dikuasai Penggugat sejak 2010 setelah dibeli dari kuasa Lee Darmawan, dipatok oleh ahli waris pada 2010 dan 2022, serta pagar dibongkar Tergugat II untuk dibangun 9 gudang oleh Hendra Sutanto [HAL 51-55]; Dedi H. Santo (saksi KTP) dan Nur Muhammad (juru ketik kelurahan) yang memperkuat bukti surat [HAL 55-56]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (T.I/II-1 s.d. T.I/II-8) yang meliputi surat pernyataan mutasi, kwitansi pembelian dari Tatang Widjaya, dan SPPT PBB atas nama Tatang Widjaya dari tahun 1993-2000, serta surat berakhirnya kuasa Lee Darmawan [HAL 56-59]. Tergugat I dan II menghadirkan saksi Andy Hioe yang menyatakan tanah seluas 3.391 m2 adalah milik Leliana Widjaya (Tergugat I) yang diperoleh dari Tatang Widjaya, SHM terbit tahun 2000, dan Hendra Sutanto (Tergugat III) membeli tanah tersebut secara sah melalui notaris dengan jaminan keamanan lokasi sebelum jual beli [HAL 59-62]. Tergugat III mengajukan bukti surat (TIII-1 s.d. TIII-15) yang meliputi AJB, SHM atas nama Hendra Sutanto, IMB, surat jaminan keamanan, dan surat pencabutan blokir Kejaksaan [HAL 62-64]. Tergugat III menghadirkan saksi Marjali HN (anggota tim ajudikasi) yang menyatakan proses penerbitan sertifikat atas nama Leliana Widjaya dilakukan dengan pengukuran lapangan, tidak ada keberatan tetangga, dan girik No. 2456 atas nama Tatang Widjaya digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat [HAL 64-67]. Tergugat IV mengajukan bukti surat (T.IV-1 s.d. T.IV-8) yang meliputi Buku Tanah, Risalah Penelitian Data, SK Ajudikasi, Akta Jual Beli Mena Siman ke Tatang Widjaya, dan surat pernyataan jual beli Tatang Widjaya ke Leliana Widjaya [HAL 67-68].\n\n[HAL 69-89] Para pihak mengajukan kesimpulan. Majelis Hakim menolak provisi Penggugat karena sudah berkenaan dengan pokok perkara [HAL 69]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah (3.538 m2 vs 3.391 m2) dan batas-batas, serta eksepsi pokok perkara bahwa gugatan tidak berdasar karena Penggugat hanya memiliki hak bangunan di atas tanah garapan (Asas Pemisahan Horizontal UUPA) dan SHM Tergugat I diterbitkan secara sah melalui proses pendaftaran tanah yang lengkap tanpa cacat yuridis/formil, terbukti dengan penguasaan fisik dan pembayaran PBB oleh Tatang Widjaya sebelumnya [HAL 70-75]. Tergugat I dan II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum karena mereka sebagai pemilik sah berhak melakukan transaksi, serta menuntut ganti rugi Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti perhitungan yang sah [HAL 75-76]. Dalam rekonvensi, Tergugat I dan II dalil bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang menghentikan pembangunan 8 unit gudang, menyebabkan kerugian modal Rp 550.000.000,- dan kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- serta kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 77-83]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (gugatan terhadap Tergugat IV harus ke PTUN), kurang pihak (tidak melibatkan penjual sebelumnya), dan gugatan kabur (perbedaan luas dan batas tanah) [HAL 84-89]. Tergugat III menolak dalil kepemilikan Penggugat karena perbedaan objek dan Girik bukan bukti kuat, serta menegaskan dirinya sebagai pembeli beritikad baik [HAL 89].\n\n[HAL 90-98] Tergugat III secara rinci membantah dalil Penggugat dengan menegaskan perbedaan luas tanah (Penggugat ± 3.538 m2 vs SHM Tergugat III ± 3.391 m2) dan batas-batas yang berbeda total, sehingga dalil Penggugat tentang batas tanah tidak relevan dengan objek SHM Tergugat III [HAL 90]. Tergugat III menolak dalil kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya, namun Majelis Hakim telah menolak eksepsi ini sebelumnya [HAL 90]. Tergugat III menegaskan Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas, sementara Tergugat III memiliki SHM sah dan penguasaan fisik nyata [HAL 90-91]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dengan membuktikan kehati-hatian dalam jual beli (meneliti sertifikat, status tidak sengketa, riwayat tanah) sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga ia dilindungi sebagai pembeli beritikad baik [HAL 91-93]. Tergugat III menolak tuntutan pembatalan AJB, penyerahan tanah, dan ganti rugi karena tidak memiliki dasar hukum dan Penggugat tidak membuktikan kepemilikan [HAL 93-94]. Dalam rekonvensi, Tergugat III (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar ganti rugi materiil Rp 200.000.000,- dan imateriil Rp 5.000.000.000,- total Rp 5.200.000.000,- karena perbuatan melawan hukum Penggugat yang mengklaim hak tanpa dasar [HAL 95-98]. Tergugat I dan II dalam rekonvensi menuntut ganti rugi akibat intimidasi Penggugat yang mengganggu pembangunan [HAL 102-103].\n\n[HAL 99-106] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III lainnya karena telah berkaitan erat dengan pembuktian pokok perkara [HAL 99]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memerlukan pembuktian unsur perbuatan, kerugian, dan hubungan sebab akibat [HAL 100]. Majelis Hakim menilai bahwa SHM No. 3494 adalah alat bukti hak yang lebih tinggi dibandingkan Akta Pengoperan Hak milik Penggugat [HAL 101]. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (Hendra Sutanto) terbukti sebagai pemilik tanah dengan alas hak SHM No. 3494, sementara Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya [HAL 101-102]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 102]. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak gugatan Tergugat I dan II karena kerugian yang didalilkan (intimidasi, potensi kerugian penjualan) tidak dikualifikasikan sebagai kerugian riil/materil menurut Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 103-104]. Gugatan rekonvensi Tergugat III juga ditolak karena tidak mengajukan bukti dan saksi selama persidangan [HAL 104]. Amar putusan: Menolak provisi Penggugat; Menolak eksepsi Tergugat III; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, II, dan III; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 521.000,- [HAL 104-106]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat AMRI menggugat Tergugat I (Ny. Leliana Widjaya), Tergugat II (PT. Suplaindo Sejahtera), Tergugat III (Hendra Sutanto), dan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) atas sengketa tanah garapan seluas ± 3.538 m2 di Jl. Prepedan Dalam, Kamal, Jakarta Barat (Objek Sengketa) yang diperoleh Penggugat melalui Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay (kuasa Lee Darmawan K.H.) dan Menak [HAL 2-3]. Penggugat dalil bahwa ia pemilik sah berdasarkan histori peralihan hak tersebut, namun Objek Sengketa dikuasai Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3494/Kamal yang menurut Penggugat diterbitkan dengan cacat hukum karena menggunakan Girik tidak terdaftar [HAL 3-4]. Penggugat menuduh Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menguasai tanah, bekerja sama dengan Tergugat II untuk membangun gudang (pengurukan, pondasi), dan menjual SHM tersebut kepada Tergugat III melalui AJB No. 273/2022 dengan itikad buruk [HAL 4-6]. Penggugat juga menuduh Tergugat IV menerbitkan SHM secara melawan hukum dan menuntut pembatalan perjanjian kerjasama Tergugat I-II serta jual beli Tergugat I-III, penyerahan tanah, penerbitan sertifikat baru, serta ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 5.600.000.000,- ditambah bunga [HAL 6-9]. Tuntutan provisi melarang pembangunan dan pengalihan hak [HAL 8].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I dan II membantah gugatan dengan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dan SHM (3.391 m2) [HAL 11-12]. Secara materiil, Tergugat I dan II menolak klaim kepemilikan Penggugat dengan berargumen bahwa peralihan yang terjadi adalah hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri (Asas Pemisahan Horizontal UUPA), sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas tanah [HAL 12-13]. Tergugat I dan II menyatakan SHM No. 3494/Kamal diterbitkan secara sah melalui prosedur pendaftaran tanah yang lengkap, berdasarkan pembelian dari Tatang Widjaya (yang membeli dari Mena Siman) dengan penguasaan fisik yang jelas dan pembayaran PBB yang tercatat, sehingga tidak ada cacat yuridis [HAL 13-16]. Mereka menolak tuduhan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I sebagai pemilik sah berhak melakukan kerjasama dan jual beli [HAL 16-17]. Tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonvensi, menyatakan bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang mengganggu pembangunan 8 unit gudang oleh Tergugat II, menyebabkan pembatalan minat beli calon pembeli dan kerugian modal pembangunan sebesar Rp 550.000.000,- serta kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- dan kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- total Rp 12.700.000.000,- [HAL 18-24].\n\n[HAL 25-44] Tergugat III membantah gugatan dengan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan terhadap penerbitan SHM oleh Tergugat IV seharusnya diajukan ke PTUN [HAL 25-27]. Tergugat III juga mengajukan eksepsi kurang pihak (plurium litis consortium) karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya (Ny. Lily, Joseph Sinay, Menak) [HAL 27-29]. Tergugat III menyangkal gugatan kabur dengan menegaskan perbedaan objek antara dalil Penggugat dan SHM miliknya [HAL 29-30]. Secara materiil, Tergugat III menolak klaim kepemilikan Penggugat karena Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas dibandingkan dengan Tergugat III yang memiliki SHM sah [HAL 30-32]. Tergugat III menyatakan dirinya sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian (meneliti sertifikat, status sengketa, dan riwayat tanah) serta membeli melalui PPAT, sehingga dilindungi oleh SEMA No. 7 Tahun 2012 [HAL 32-34]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dan perbuatan melawan hukum, serta membantah tuntutan ganti rugi Penggugat [HAL 34-36]. Tergugat III mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan AJB sah, dan menuntut ganti rugi materiil (biaya advokat Rp 200.000.000,-) dan imateriil (Rp 5.000.000.000,-) total Rp 5.200.000.000,- karena Penggugat mengklaim hak tanpa dasar [HAL 36-40]. Tergugat IV membantah dalil cacat hukum penerbitan SHM dengan menjelaskan proses pengakuan hak berdasarkan Daftar Isian, SK Ajudikasi, dan bukti perolehan dari Tatang Widjaya, serta mencatat adanya blokir dari Kejaksaan yang telah dihapus sebelum jual beli [HAL 40-42]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat III dan melanjutkan pemeriksaan pembuktian, di mana Penggugat mengajukan berbagai bukti surat termasuk Akta Pengoperan Hak, Surat Kuasa, Surat Oper Alih Hak, dan surat keterangan penguasaan fisik [HAL 42-44].\n\n[HAL 45-68] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-30) yang meliputi surat pernyataan penguasaan fisik, pemasangan tanda batas, tidak sengketa, surat keterangan lurah, SPPT PBB atas nama Menak, foto pertemuan dengan kuasa Lee Darmawan, foto pengurukan tanah oleh Tergugat I/II, foto pemagaran dan pembongkaran oleh Tergugat I/II, somasi, laporan polisi, serta putusan PTUN [HAL 45-48]. Penggugat juga menghadirkan 4 saksi: Abdul Karim Yunus (mantan Lurah Kamal) yang menyatakan girik Letter C tidak tercatat di buku kelurahan dan oper alih hak yang dilakukan Penggugat adalah oper alih hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah [HAL 49-50]; Japarin Bin Nalih (penjaga tanah) yang menyatakan tanah seluas 9 hektar dikuasai Penggugat sejak 2010 setelah dibeli dari kuasa Lee Darmawan, dipatok oleh ahli waris pada 2010 dan 2022, serta pagar dibongkar Tergugat II untuk dibangun 9 gudang oleh Hendra Sutanto [HAL 51-55]; Dedi H. Santo (saksi KTP) dan Nur Muhammad (juru ketik kelurahan) yang memperkuat bukti surat [HAL 55-56]. Tergugat I dan II mengajukan bukti surat (T.I/II-1 s.d. T.I/II-8) yang meliputi surat pernyataan mutasi, kwitansi pembelian dari Tatang Widjaya, dan SPPT PBB atas nama Tatang Widjaya dari tahun 1993-2000, serta surat berakhirnya kuasa Lee Darmawan [HAL 56-59]. Tergugat I dan II menghadirkan saksi Andy Hioe yang menyatakan tanah seluas 3.391 m2 adalah milik Leliana Widjaya (Tergugat I) yang diperoleh dari Tatang Widjaya, SHM terbit tahun 2000, dan Hendra Sutanto (Tergugat III) membeli tanah tersebut secara sah melalui notaris dengan jaminan keamanan lokasi sebelum jual beli [HAL 59-62]. Tergugat III mengajukan bukti surat (TIII-1 s.d. TIII-15) yang meliputi AJB, SHM atas nama Hendra Sutanto, IMB, surat jaminan keamanan, dan surat pencabutan blokir Kejaksaan [HAL 62-64]. Tergugat III menghadirkan saksi Marjali HN (anggota tim ajudikasi) yang menyatakan proses penerbitan sertifikat atas nama Leliana Widjaya dilakukan dengan pengukuran lapangan, tidak ada keberatan tetangga, dan girik No. 2456 atas nama Tatang Widjaya digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat [HAL 64-67]. Tergugat IV mengajukan bukti surat (T.IV-1 s.d. T.IV-8) yang meliputi Buku Tanah, Risalah Penelitian Data, SK Ajudikasi, Akta Jual Beli Mena Siman ke Tatang Widjaya, dan surat pernyataan jual beli Tatang Widjaya ke Leliana Widjaya [HAL 67-68].\n\n[HAL 69-89] Para pihak mengajukan kesimpulan. Majelis Hakim menolak provisi Penggugat karena sudah berkenaan dengan pokok perkara [HAL 69]. Tergugat I dan II mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) akibat perbedaan luas tanah (3.538 m2 vs 3.391 m2) dan batas-batas, serta eksepsi pokok perkara bahwa gugatan tidak berdasar karena Penggugat hanya memiliki hak bangunan di atas tanah garapan (Asas Pemisahan Horizontal UUPA) dan SHM Tergugat I diterbitkan secara sah melalui proses pendaftaran tanah yang lengkap tanpa cacat yuridis/formil, terbukti dengan penguasaan fisik dan pembayaran PBB oleh Tatang Widjaya sebelumnya [HAL 70-75]. Tergugat I dan II juga membantah tuduhan perbuatan melawan hukum karena mereka sebagai pemilik sah berhak melakukan transaksi, serta menuntut ganti rugi Penggugat ditolak karena tidak disertai bukti perhitungan yang sah [HAL 75-76]. Dalam rekonvensi, Tergugat I dan II dalil bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan intimidasi dan penguasaan fisik tanpa hak yang menghentikan pembangunan 8 unit gudang, menyebabkan kerugian modal Rp 550.000.000,- dan kehilangan potensi keuntungan Rp 11.200.000.000,- serta kerugian imateriil Rp 1.000.000.000,- [HAL 77-83]. Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi absolut (gugatan terhadap Tergugat IV harus ke PTUN), kurang pihak (tidak melibatkan penjual sebelumnya), dan gugatan kabur (perbedaan luas dan batas tanah) [HAL 84-89]. Tergugat III menolak dalil kepemilikan Penggugat karena perbedaan objek dan Girik bukan bukti kuat, serta menegaskan dirinya sebagai pembeli beritikad baik [HAL 89].\n\n[HAL 90-98] Tergugat III secara rinci membantah dalil Penggugat dengan menegaskan perbedaan luas tanah (Penggugat ± 3.538 m2 vs SHM Tergugat III ± 3.391 m2) dan batas-batas yang berbeda total, sehingga dalil Penggugat tentang batas tanah tidak relevan dengan objek SHM Tergugat III [HAL 90]. Tergugat III menolak dalil kurang pihak karena Penggugat tidak melibatkan penjual sebelumnya, namun Majelis Hakim telah menolak eksepsi ini sebelumnya [HAL 90]. Tergugat III menegaskan Girik bukan bukti kepemilikan kuat dan Penggugat tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang jelas, sementara Tergugat III memiliki SHM sah dan penguasaan fisik nyata [HAL 90-91]. Tergugat III menolak tuduhan itikad buruk dengan membuktikan kehati-hatian dalam jual beli (meneliti sertifikat, status tidak sengketa, riwayat tanah) sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016 dan SEMA No. 7 Tahun 2012, sehingga ia dilindungi sebagai pembeli beritikad baik [HAL 91-93]. Tergugat III menolak tuntutan pembatalan AJB, penyerahan tanah, dan ganti rugi karena tidak memiliki dasar hukum dan Penggugat tidak membuktikan kepemilikan [HAL 93-94]. Dalam rekonvensi, Tergugat III (sebagai Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) membayar ganti rugi materiil Rp 200.000.000,- dan imateriil Rp 5.000.000.000,- total Rp 5.200.000.000,- karena perbuatan melawan hukum Penggugat yang mengklaim hak tanpa dasar [HAL 95-98]. Tergugat I dan II dalam rekonvensi menuntut ganti rugi akibat intimidasi Penggugat yang mengganggu pembangunan [HAL 102-103].\n\n[HAL 99-106] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III lainnya karena telah berkaitan erat dengan pembuktian pokok perkara [HAL 99]. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang memerlukan pembuktian unsur perbuatan, kerugian, dan hubungan sebab akibat [HAL 100]. Majelis Hakim menilai bahwa SHM No. 3494 adalah alat bukti hak yang lebih tinggi dibandingkan Akta Pengoperan Hak milik Penggugat [HAL 101]. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III (Hendra Sutanto) terbukti sebagai pemilik tanah dengan alas hak SHM No. 3494, sementara Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya [HAL 101-102]. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya [HAL 102]. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak gugatan Tergugat I dan II karena kerugian yang didalilkan (intimidasi, potensi kerugian penjualan) tidak dikualifikasikan sebagai kerugian riil/materil menurut Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 103-104]. Gugatan rekonvensi Tergugat III juga ditolak karena tidak mengajukan bukti dan saksi selama persidangan [HAL 104]. Amar putusan: Menolak provisi Penggugat; Menolak eksepsi Tergugat III; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, II, dan III; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 521.000,- [HAL 104-106]." + }, + "read": { + "input_chars": 11644, + "frame": "Penggugat AMRI menggugat Tergugat I (Ny. Leliana Widjaya), Tergugat II (PT. Suplaindo Sejahtera), Tergugat III (Hendra Sutanto), dan Tergugat IV (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat) atas sengketa penguasaan tanah garapan yang menurut Penggugat merupakan hak miliknya, sementara Tergugat I-III mengklaim kepemilikan sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik. Penggugat menuntut pembatalan sertifikat dan perjanjian jual beli, penyerahan tanah, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gagal membuktikan kepemilikan dibandingkan dengan alat bukti hak milik Tergugat III.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 yang diperoleh dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay dan Menak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik No. 3494/Kamal yang diterbitkan atas nama Ny. Leliana Widjaya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membangun gudang di atas tanah sengketa dengan melakukan pengurukan dan pembuatan pondasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membeli tanah sengketa dari Tergugat I melalui Akta Jual Beli No. 273/2022 dan memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dengan luas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (3.391 m2).", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Abdul Karim Yunus menyatakan bahwa oper alih hak yang dilakukan Penggugat adalah oper alih hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Andy Hioe menyatakan bahwa tanah seluas 3.391 m2 adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Tatang Widjaya dan Sertifikat Hak Milik terbit tahun 2000.", + "page": 59, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Marjali HN menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I dilakukan dengan pengukuran lapangan dan tidak ada keberatan tetangga.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3494 adalah alat bukti hak yang lebih tinggi dibandingkan Akta Pengoperan Hak milik Penggugat.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III terbukti sebagai pemilik tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 3494.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Tergugat I dan II karena kerugian yang didalilkan tidak dikualifikasikan sebagai kerugian riil atau materiil.", + "page": 103, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Tergugat III karena tidak mengajukan bukti dan saksi selama persidangan.", + "page": 104, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat AMRI menggugat Tergugat I, II, III, dan IV atas sengketa tanah di Jakarta Barat yang dikuasai Tergugat I dan III berdasarkan Sertifikat Hak Milik, sementara Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Akta Pengoperan Hak. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun gudang serta menuduh Tergugat III membeli tanah dengan itikad buruk, sehingga menuntut pembatalan sertifikat dan perjanjian jual beli, penyerahan tanah, serta ganti rugi. Tergugat I dan II membantah dengan menyatakan bahwa Penggugat hanya memiliki hak bangunan di atas tanah garapan dan sertifikat diterbitkan secara sah, serta mengajukan rekonvensi atas kerugian pembangunan gudang. Tergugat III membantah dengan menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian, serta mengajukan rekonvensi atas kerugian akibat klaim tanpa dasar. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik milik Tergugat III merupakan alat bukti hak yang lebih kuat daripada Akta Pengoperan Hak milik Penggugat, dan Penggugat gagal membuktikan dalilnya. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I, II, dan III juga ditolak karena alasan kurangnya bukti kerugian materiil yang sah atau ketiadaan bukti pendukung selama persidangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat AMRI menggugat Tergugat I, II, III, dan IV atas sengketa tanah di Jakarta Barat yang dikuasai Tergugat I dan III berdasarkan Sertifikat Hak Milik, sementara Penggugat mengklaim kepemilikan berdasarkan Akta Pengoperan Hak. Penggugat menuduh Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun gudang serta menuduh Tergugat III membeli tanah dengan itikad buruk, sehingga menuntut pembatalan sertifikat dan perjanjian jual beli, penyerahan tanah, serta ganti rugi. Tergugat I dan II membantah dengan menyatakan bahwa Penggugat hanya memiliki hak bangunan di atas tanah garapan dan sertifikat diterbitkan secara sah, serta mengajukan rekonvensi atas kerugian pembangunan gudang. Tergugat III membantah dengan menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang telah melakukan kehati-hatian, serta mengajukan rekonvensi atas kerugian akibat klaim tanpa dasar. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik milik Tergugat III merupakan alat bukti hak yang lebih kuat daripada Akta Pengoperan Hak milik Penggugat, dan Penggugat gagal membuktikan dalilnya. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I, II, dan III juga ditolak karena alasan kurangnya bukti kerugian materiil yang sah atau ketiadaan bukti pendukung selama persidangan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengklaim kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan Akta Pengoperan Hak No. 520/2016 yang diperoleh dari Ny. Lily, yang sebelumnya diperoleh dari Joseph Sinay dan Menak.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memiliki Sertifikat Hak Milik No. 3494/Kamal yang diterbitkan atas nama Ny. Leliana Widjaya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II membangun gudang di atas tanah sengketa dengan melakukan pengurukan dan pembuatan pondasi.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membeli tanah sengketa dari Tergugat I melalui Akta Jual Beli No. 273/2022 dan memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan luas tanah antara dalil Penggugat (± 3.538 m2) dengan luas yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (3.391 m2).", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Abdul Karim Yunus menyatakan bahwa oper alih hak yang dilakukan Penggugat adalah oper alih hak bangunan di atas tanah garapan, bukan hak atas tanah itu sendiri.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Andy Hioe menyatakan bahwa tanah seluas 3.391 m2 adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Tatang Widjaya dan Sertifikat Hak Milik terbit tahun 2000.", + "page": 59, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Marjali HN menyatakan bahwa proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I dilakukan dengan pengukuran lapangan dan tidak ada keberatan tetangga.", + "page": 64, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3494 adalah alat bukti hak yang lebih tinggi dibandingkan Akta Pengoperan Hak milik Penggugat.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat III terbukti sebagai pemilik tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 3494.", + "page": 101, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Tergugat I dan II karena kerugian yang didalilkan tidak dikualifikasikan sebagai kerugian riil atau materiil.", + "page": 103, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi Tergugat III karena tidak mengajukan bukti dan saksi selama persidangan.", + "page": 104, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya akta pengoperan hak dari orang lain, tapi orang lain punya sertifikat hak milik atas tanah yang sama dan sudah menjualnya ke pihak ketiga, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 106680, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (termasuk jual beli). Dalam sengketa, Tergugat III membela diri bahwa jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III sah menurut hukum berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338. Meskipun gugatan utama adalah perbuatan melawan hukum, keabsahan perjanjian jual beli pihak ketiga menjadi isu substantif yang menentukan apakah pihak ketiga tersebut berhak atas tanah, sehingga pasal ini relevan sebagai dasar pembelaan hukum perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak) dan pelaksanaan dengan itikad baik. Dalam putusan, Tergugat III dan Tergugat I secara eksplisit mengutip Pasal 1338 untuk membantah dalil bahwa perjanjian jual beli mereka cacat hukum dan untuk menegaskan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama dalam menilai kekuatan mengikatnya transaksi antara pemilik sertifikat dan pihak ketiga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diajukan oleh Penggugat. Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa 'menuntut', yang dalam konteks ini merujuk pada tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan Tergugat I dan III memenuhi unsur Pasal 1365 (perbuatan, kerugian, kausalitas, kesalahan). Oleh karena itu, pasal ini sangat relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 131380, + "completion_tokens": 8936 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82f95a39b8d27dce2ea745f48986ec00c1a205b4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.009, + "query": 9.778, + "relevance": 116.023, + "total": 269.839 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46761, + "marked_chars": 46896 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nHal. 14 dari 16 Halaman Putusan No. 471/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan\npatut tetapi tidak hadir;\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke\nverklaard) dengan verstek;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp362.000.00 (Tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Brebes pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami Tornado\nEdmawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H.\ndan Sri Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu\njuga, dengan dihadiri oleh Drs. Wawan Darmawan, SH. Sebagai Panitera\nPengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sis" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46896, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] terkait sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas unit rumah susun di Kelapa Gading Square. Penggugat meminta pembatalan PPJB tersebut serta penggantian kerugian akibat dugaan wanprestasi Tergugat yang tidak membayar lunas sesuai kesepakatan. Namun, gugatan ini tidak diperiksa pada pokoknya karena petitum Penggugat dianggap saling bertentangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli unit rumah susun di Kelapa Gading Square dengan harga Rp 4.500.000.000,- melalui PPJB Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dicatatkan pada Notaris [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PPJB Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 menyatakan bahwa harga jual telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar lunas sesuai PPJB, melainkan melakukan pembayaran bertahap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan 13 Maret 2020.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemotongan sepihak sebesar Rp 233.716.000,- dari pembayaran, yang mencakup biaya pajak, biaya akta, dan bunga pinjaman yang menurut Penggugat telah batal.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menahan dokumen-dokumen penting terkait objek rumah yang diserahkan oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan hak milik rumah tersebut menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa melunasi pembayaran jual beli.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan petitum yang saling bertentangan, yaitu meminta pernyataan sah dan berharga PPJB Nomor 01 serta sekaligus meminta pembatalan PPJB Nomor 01 tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena petitum yang saling bertentangan menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan tuntutan hukum.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 atas unit rumah susun di Kelapa Gading Square. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun PPJB menyatakan pembayaran telah lunas, Tergugat sebenarnya tidak melunasi harga jual secara penuh dan melakukan pemotongan sepihak atas berbagai biaya serta bunga pinjaman yang menurut Penggugat telah batal. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menahan dokumen properti dan mengalihkan hak atas rumah tersebut. Sebagai akibatnya, Penggugat meminta pembatalan PPJB, pengembalian uang, serta ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa perkara pada pokoknya karena menemukan bahwa petitum Penggugat saling bertentangan, yaitu meminta pernyataan sah sekaligus pembatalan terhadap PPJB yang sama. Akibat kerancuan tuntutan tersebut, Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dan Turut Tergugat [NAMA_ORANG] terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 atas unit rumah susun di Kelapa Gading Square. Penggugat mendalilkan bahwa meskipun PPJB menyatakan pembayaran telah lunas, Tergugat sebenarnya tidak melunasi harga jual secara penuh dan melakukan pemotongan sepihak atas berbagai biaya serta bunga pinjaman yang menurut Penggugat telah batal. Penggugat juga mendalilkan Tergugat menahan dokumen properti dan mengalihkan hak atas rumah tersebut. Sebagai akibatnya, Penggugat meminta pembatalan PPJB, pengembalian uang, serta ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa perkara pada pokoknya karena menemukan bahwa petitum Penggugat saling bertentangan, yaitu meminta pernyataan sah sekaligus pembatalan terhadap PPJB yang sama. Akibat kerancuan tuntutan tersebut, Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan jual beli unit rumah susun di Kelapa Gading Square dengan harga Rp 4.500.000.000,- melalui PPJB Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 yang dicatatkan pada Notaris [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PPJB Nomor 01 tertanggal 02 Oktober 2019 menyatakan bahwa harga jual telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum penandatanganan akta.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membayar lunas sesuai PPJB, melainkan melakukan pembayaran bertahap pada tanggal 02 Oktober 2019 dan 13 Maret 2020.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemotongan sepihak sebesar Rp 233.716.000,- dari pembayaran, yang mencakup biaya pajak, biaya akta, dan bunga pinjaman yang menurut Penggugat telah batal.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menahan dokumen-dokumen penting terkait objek rumah yang diserahkan oleh Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengalihkan hak milik rumah tersebut menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan tanpa melunasi pembayaran jual beli.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan petitum yang saling bertentangan, yaitu meminta pernyataan sah dan berharga PPJB Nomor 01 serta sekaligus meminta pembatalan PPJB Nomor 01 tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena petitum yang saling bertentangan menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan tuntutan hukum.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan jual beli rumah, tapi pihak pembeli bilang belum lunas dan menahan dokumen saya, apakah saya bisa minta pembatalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 3805, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1248 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1248: Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi. Meskipun terkait dengan akibat hukum tidak pemenuhan kewajiban, pasal ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif mengenai hak untuk membatalkan perjanjian jual beli. Fokus pertanyaan adalah pada 'bisa minta pembatalan', bukan pada besaran ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1248 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini membatasi lingkup ganti rugi dalam kasus tipu daya. Ini adalah aturan teknis mengenai perhitungan kerugian, bukan dasar hukum untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tidak ada indikasi tipu daya dalam pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat batal yang dianggap selalu ada dalam persetujuan timbal balik (seperti jual beli) jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pasal ini juga menegaskan bahwa pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan, yang merupakan jawaban substantif bagi pertanyaan apakah pembatalan bisa dilakukan melalui jalur hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan hak pilihan kepada pihak yang dirugikan (penjual) untuk memilih antara memaksa pemenuhan atau menuntut pembatalan persetujuan. Ini adalah dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan apakah penjual dapat meminta pembatalan karena pembeli belum lunas (tidak memenuhi kewajiban)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Pertanyaan awam mengasumsikan perjanjian sudah tanda tangan (sah secara formal), dan isu utamanya adalah wanprestasi (belum lunas), bukan cacat syarat sahnya perjanjian sejak awal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang). Meskipun menjadi prinsip dasar bahwa perjanjian tidak bisa ditarik kembali sembarangan, pasal ini bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur mekanisme atau hak pembatalan akibat wanprestasi seperti yang ditanyakan. Pasal 1266 dan 1267 lebih spesifik dan substantif untuk menjawab." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum perjanjian yang meluas pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan/kebiasaan. Ini tidak relevan dengan pertanyaan spesifik mengenai hak pembatalan akibat ketidaklunasan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya memberikan definisi jual beli. Meskipun relevan secara konteks (objek sengketa adalah jual beli), pasal ini tidak mengatur hak atau akibat hukum dari wanprestasi atau pembatalan, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17600, + "completion_tokens": 1819 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43eb887e5b7004e592ceeef49b8584995eb93c99 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,111 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_471_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.816, + "query": 6.053, + "relevance": 0.0, + "total": 98.889 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24244, + "marked_chars": 24308 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24308, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap istrinya yang sedang sakit berat agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali pengampu untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk menjual harta bersama demi biaya pengobatan. Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] terhadap istrinya [NAMA_ORANG] di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu dan diberi wewenang untuk menjual sebidang tanah dan bangunan atas nama istrinya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 Februari 1978 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 491/1978.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menderita sakit post cerebrovascular disease stroke sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan memerlukan pendampingan terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 160 m2 di Perumahan Permata Buana, Jalan Pulau Kelapa IV Blok B.2 Kav. No.9, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.11179/Kembangan Utara atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terkait tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit untuk istri Pemohon di Rumah Sakit Sumber Waras.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang suami, mengajukan permohonan pengampuan terhadap istrinya yang sedang menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon berdalih bahwa ia membutuhkan wewenang sebagai wali pengampu untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, khususnya penjualan tanah dan bangunan, guna membiayai pengobatan istrinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi kesehatan istri serta hubungan perkawinan para pihak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan mengabulkannya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi istrinya, serta memberi wewenang kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum bagi istrinya, termasuk penjualan tanah dan bangunan tersebut, demi melindungi kepentingan harta bersama dan kebutuhan pengobatan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang suami, mengajukan permohonan pengampuan terhadap istrinya yang sedang menderita sakit stroke berat dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon berdalih bahwa ia membutuhkan wewenang sebagai wali pengampu untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, khususnya penjualan tanah dan bangunan, guna membiayai pengobatan istrinya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menyatakan kondisi kesehatan istri serta hubungan perkawinan para pihak. Hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut beralasan dan mengabulkannya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu bagi istrinya, serta memberi wewenang kepada Pemohon untuk melakukan segala perbuatan hukum bagi istrinya, termasuk penjualan tanah dan bangunan tersebut, demi melindungi kepentingan harta bersama dan kebutuhan pengobatan.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 25 Februari 1978 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 491/1978.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menderita sakit post cerebrovascular disease stroke sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan memerlukan pendampingan terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 160 m2 di Perumahan Permata Buana, Jalan Pulau Kelapa IV Blok B.2 Kav. No.9, Jakarta Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No.11179/Kembangan Utara atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon memberikan persetujuan dan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terkait tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit untuk istri Pemohon di Rumah Sakit Sumber Waras.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya butuh izin jual tanah milik saya untuk bayar biaya pengobatan istri saya yang sakit stroke berat, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10577, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8333, + "completion_tokens": 695 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e39fc88e37521922a10e54196a2b9486dd745df7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_474_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 34, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.234, + "query": 5.346, + "relevance": 83.028, + "total": 223.663 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98831, + "marked_chars": 99128 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nHalaman 32 Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nI.\nDALAM EKSEPSI \n-\nMenyatakan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan;\nII. DALAM POKOK PERKARA \n-\nMenyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biayar perkara\nsebesar Rp. 397.700,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu\nTujuh Ratus Rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024\noleh kami Martin Ginting, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga\nNapitupulu, S.H.,M.H. dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 474/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 31 Mei 2023,\nPutusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 telah diupload\noleh Hakim Ketua Majelis secara Elekt" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99128, + "frame": "Pengugat I dan Pengugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas dugaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terkait sisa pembayaran untuk pengadaan material dan jasa pemasangan di proyek rumah sakit. Pengugat menuntut pembayaran sisa tagihan, ganti rugi materiil dan immateril, uang paksa, serta pencopotan barang yang telah terpasang. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kesalahan penarikan pihak (error in persona) dan gugatan yang kabur (obscure libel).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan telah melakukan pengadaan material dan jasa pemasangan kepada Tergugat I untuk proyek Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan kontrak tertulis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan telah melakukan pembayaran sebagian kepada Pengugat I dan Pengugat II, sehingga masih terdapat sisa tagihan yang belum dibayar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan telah menagih sisa pembayaran kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada respon.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III dalilkan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Pengugat, melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III dalilkan Pengugat salah kaprah dalam mengajukan gugatan karena mencampurkan kapasitas diri sendiri dan sebagai direktur perseroan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini terbatas antara Pengugat dengan Tergugat I, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Pengugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Pengugat salah bertindak karena mencampurkan kapasitas diri sendiri dan sebagai direksi perseroan, sehingga gugatan dinyatakan error in persona.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan terdapat inkonsistensi penulisan identitas Tergugat I antara posita dan petitum, sehingga gugatan dinyatakan obscure libel.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat I dan Pengugat II mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalih adanya sisa pembayaran untuk pengadaan material dan jasa pemasangan di dua proyek rumah sakit. Pengugat menuntut pembayaran sisa tagihan, ganti rugi materiil dan immateril, serta tindakan lain seperti pencopotan barang. Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona dan obscure libel, dengan alasan tidak adanya hubungan hukum langsung dengan Pengugat dan kesalahan kapasitas pengajuan gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut, menetapkan bahwa hubungan hukum hanya ada antara Pengugat dan Tergugat I, serta menemukan kesalahan formal dalam pengajuan gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum Pengugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat I dan Pengugat II mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan dalih adanya sisa pembayaran untuk pengadaan material dan jasa pemasangan di dua proyek rumah sakit. Pengugat menuntut pembayaran sisa tagihan, ganti rugi materiil dan immateril, serta tindakan lain seperti pencopotan barang. Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi error in persona dan obscure libel, dengan alasan tidak adanya hubungan hukum langsung dengan Pengugat dan kesalahan kapasitas pengajuan gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut, menetapkan bahwa hubungan hukum hanya ada antara Pengugat dan Tergugat I, serta menemukan kesalahan formal dalam pengajuan gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan menghukum Pengugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan telah melakukan pengadaan material dan jasa pemasangan kepada Tergugat I untuk proyek Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan kontrak tertulis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalilkan telah melakukan pembayaran sebagian kepada Pengugat I dan Pengugat II, sehingga masih terdapat sisa tagihan yang belum dibayar.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan telah menagih sisa pembayaran kepada Tergugat I dengan tembusan kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun tidak ada respon.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III dalilkan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Pengugat, melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan Tergugat III dalilkan Pengugat salah kaprah dalam mengajukan gugatan karena mencampurkan kapasitas diri sendiri dan sebagai direktur perseroan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum dalam perkara ini terbatas antara Pengugat dengan Tergugat I, sehingga Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Pengugat.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Pengugat salah bertindak karena mencampurkan kapasitas diri sendiri dan sebagai direksi perseroan, sehingga gugatan dinyatakan error in persona.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan terdapat inkonsistensi penulisan identitas Tergugat I antara posita dan petitum, sehingga gugatan dinyatakan obscure libel.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim tagihan sisa pembayaran material ke orang yang saya ajak kerja sama, tapi kenapa malah ditagih juga sama pihak lain yang katanya tidak punya hubungan langsung dengan saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11178, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/pertanggungjawaban harta). Tidak ada hubungan substantif dengan sengketa tagihan material atau prinsip keterikatan perjanjian antar pihak dalam konteks pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (lalai). Meskipun berkaitan dengan perikatan, pasal ini tidak menjawab inti pertanyaan mengenai siapa pihak yang berwenang atau memiliki hubungan hukum dalam tagihan tersebut (prinsip relativity of contract), melainkan hanya akibat hukum setelah perikatan terbukti ada dan dilanggar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Meskipun perjanjian material harus sah, pasal ini tidak secara spesifik menjawab isu 'siapa pihak yang terikat' dalam hubungan hukum tagihan tersebut, yang merupakan inti dari pertanyaan awam tentang pihak ketiga yang menagih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip 'relativity of contract' (hanya berlaku antara pihak yang membuatnya). Ini adalah jawaban substantif langsung untuk pertanyaan awam: tagihan hanya bisa ditagih oleh pihak yang memiliki hubungan hukum langsung (pihak yang membuat perjanjian), sehingga pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk menagih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam berkaitan dengan tagihan sisa pembayaran material yang bersifat kontraktual (perikatan), bukan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu, pasal ini tidak menjelaskan mengapa pihak ketiga tidak bisa menagih berdasarkan hubungan kontraktual." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33726, + "completion_tokens": 1425 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_486_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_486_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd4724b741db61aa60af708f2bde5bcfcc796b1b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_486_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,257 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_486_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 144, + "timings": { + "parse": 0.214, + "classify": 0.0, + "condense": 891.01, + "read": 121.394, + "query": 1.932, + "relevance": 110.341, + "total": 1124.892 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 432872, + "marked_chars": 434204 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\n-\nMembebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 618.700,-\n(enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh\nkami, DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,\nTornado Edmawan, S.H., M.H., dan Sri Hartati, S.H.,M.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua\nsidang, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur\nIrfan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan\nkuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat\nVII, tidak dihadiri Tergugat II ;\n Hakim Anggota: Hakim Ketua, \n \nTornado Edmawan, S.H., M.H. DR. Syafrudin Ainor Rafiek,S.H., M.Hum.\n \nHal 143 Putusan Nomor 486/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubun" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134990, + "summary": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait dugaan kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang [HAL 1-12]. Kronologi dimulai dengan audit stock opname pada 14 April 2023 yang menemukan selisih barang senilai Rp 1.521.193.888,- [HAL 5]. Setelah verifikasi, nilai selisih dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat \"Manual Move\" tanpa dokumen sistem yang valid, dan bertambah Rp 89.625.400,- pada perhitungan ulang 14 Mei 2023, sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,- [HAL 6-7]. Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total tersebut secara dicicil, namun tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang [HAL 21-22]. Tergugat I kemudian menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023, yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil Rp 517.765.559,- dan immateriil Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan [HAL 7-12]. Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023, dan tindakan pelaporan polisi adalah hak perusahaan berdasarkan Pasal 108 KUHAP untuk mengungkap dugaan tindak pidana kehilangan aset, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 14-15, 37]. Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (karena sengketa ini ranah Hubungan Industrial), Error in Persona (salah alamat karena Tergugat I adalah Direktur Utama, bukan Direktur), Obscuur Libel (gugatan kabur mengenai subjek hukum dan dasar hukum penghinaan), serta Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen atau hasil penyidikan polisi) [HAL 25-35]. Tergugat I juga membantah adanya niat menghina, menegaskan bahwa Penggugat sebagai Supervisor Gudang yang tidak dapat membuktikan legalitas pemindahan barang melalui DO Manual adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, bukan sebaliknya [HAL 36-40]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134973, + "summary": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait dugaan kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang [HAL 1-12]. Kronologi dimulai dengan audit stock opname pada 14 April 2023 yang menemukan selisih barang senilai Rp 1.521.193.888,- [HAL 5]. Setelah verifikasi, nilai selisih dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat \"Manual Move\" tanpa dokumen sistem yang valid, dan bertambah Rp 89.625.400,- pada perhitungan ulang 14 Mei 2023, sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,- [HAL 6-7]. Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total tersebut secara dicicil, namun tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang [HAL 21-22]. Tergugat I kemudian menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023, yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil Rp 517.765.559,- dan immateriil Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan [HAL 7-12]. Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023, dan tindakan pelaporan polisi adalah hak perusahaan berdasarkan Pasal 108 KUHAP untuk mengungkap dugaan tindak pidana kehilangan aset, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 14-15, 37]. Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (karena sengketa ini ranah Hubungan Industrial), Error in Persona (salah alamat karena Tergugat I adalah Direktur Utama, bukan Direktur), Obscuur Libel (gugatan kabur mengenai subjek hukum dan dasar hukum penghinaan), serta Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen atau hasil penyidikan polisi) [HAL 25-35]. Tergugat I juga membantah adanya niat menghina, menegaskan bahwa Penggugat sebagai Supervisor Gudang yang tidak dapat membuktikan legalitas pemindahan barang melalui DO Manual adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, bukan sebaliknya [HAL 36-40]. Tergugat III membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih aktif menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil Penggugat mengenai kehilangan pekerjaan dan non-aktifasi ditolak [HAL 46-47]. Tergugat III menguraikan kronologi audit: pada 14 April 2023 ditemukan selisih Rp 1.521.193.888,- yang ditandatangani Penggugat; pada 2 Mei 2023 verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- di mana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya DO Manual; dan pada 14 Mei 2023 perhitungan ulang menemukan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- yang juga ditandatangani Penggugat [HAL 48-51]. Penggugat telah berjanji dalam Surat Pernyataan 28 April 2023 untuk menyerahkan dokumen manual, namun gagal melakukannya, sehingga membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian [HAL 51-54]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk melacak penerima barang [HAL 55-57]. Tergugat III mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan manajemen dan tim sales), Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak merinci perbuatan melawan hukum serta tuntutan uang paksa tanpa dasar), dan Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen) [HAL 57-60]. Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan aset perusahaan bernilai Rp 20 Miliar sebagai tidak berdasar, membantah dalil non-aktifasi karena Penggugat masih menerima gaji, dan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA [HAL 61-68]. Tergugat IV memberikan jawaban substansial yang sama dengan Tergugat III, mengonfirmasi kronologi audit, temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual, dan pernyataan Penggugat yang bersedia mengganti rugi [HAL 69-77]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan Koordinator Tim Security), Prematur, dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan untuk mengulur waktu pembayaran cicilan ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 79-83]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya dalam surat pernyataan, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat III, serta menegaskan bahwa pelaporan polisi dilakukan berdasarkan tugas resmi dari Direksi untuk mengungkap kehilangan aset [HAL 84-89]." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 134985, + "summary": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait dugaan kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang [HAL 1-12]. Kronologi dimulai dengan audit stock opname pada 14 April 2023 yang menemukan selisih barang senilai Rp 1.521.193.888,- [HAL 5]. Setelah verifikasi, nilai selisih dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat \"Manual Move\" tanpa dokumen sistem yang valid, dan bertambah Rp 89.625.400,- pada perhitungan ulang 14 Mei 2023, sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,- [HAL 6-7]. Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total tersebut secara dicicil, namun tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang [HAL 21-22]. Tergugat I kemudian menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023, yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil Rp 517.765.559,- dan immateriil Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan [HAL 7-12]. Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023, dan tindakan pelaporan polisi adalah hak perusahaan berdasarkan Pasal 108 KUHAP untuk mengungkap dugaan tindak pidana kehilangan aset, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 14-15, 37]. Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (karena sengketa ini ranah Hubungan Industrial), Error in Persona (salah alamat karena Tergugat I adalah Direktur Utama, bukan Direktur), Obscuur Libel (gugatan kabur mengenai subjek hukum dan dasar hukum penghinaan), serta Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen atau hasil penyidikan polisi) [HAL 25-35]. Tergugat I juga membantah adanya niat menghina, menegaskan bahwa Penggugat sebagai Supervisor Gudang yang tidak dapat membuktikan legalitas pemindahan barang melalui DO Manual adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, bukan sebaliknya [HAL 36-40]. Tergugat III membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih aktif menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil Penggugat mengenai kehilangan pekerjaan dan non-aktifasi ditolak [HAL 46-47]. Tergugat III menguraikan kronologi audit: pada 14 April 2023 ditemukan selisih Rp 1.521.193.888,- yang ditandatangani Penggugat; pada 2 Mei 2023 verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- di mana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya DO Manual; dan pada 14 Mei 2023 perhitungan ulang menemukan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- yang juga ditandatangani Penggugat [HAL 48-51]. Penggugat telah berjanji dalam Surat Pernyataan 28 April 2023 untuk menyerahkan dokumen manual, namun gagal melakukannya, sehingga membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian [HAL 51-54]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk melacak penerima barang [HAL 55-57]. Tergugat III mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan manajemen dan tim sales), Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak merinci perbuatan melawan hukum serta tuntutan uang paksa tanpa dasar), dan Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen) [HAL 57-60]. Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan aset perusahaan bernilai Rp 20 Miliar sebagai tidak berdasar, membantah dalil non-aktifasi karena Penggugat masih menerima gaji, dan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA [HAL 61-68]. Tergugat IV memberikan jawaban substansial yang sama dengan Tergugat III, mengonfirmasi kronologi audit, temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual, dan pernyataan Penggugat yang bersedia mengganti rugi [HAL 69-77]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan Koordinator Tim Security), Prematur, dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan untuk mengulur waktu pembayaran cicilan ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 79-83]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya dalam surat pernyataan, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat III, serta menegaskan bahwa pelaporan polisi dilakukan berdasarkan tugas resmi dari Direksi untuk mengungkap kehilangan aset [HAL 84-89]. Tergugat V, sebagai Assistant Vice President Logistics & Warehouse, membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil kehilangan pekerjaan ditolak [HAL 90-91]. Tergugat V menguraikan ulang kronologi audit yang sama: temuan selisih Rp 1.521.193.888,- pada 14 April 2023, verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- pada 2 Mei 2023 tanpa DO Manual, dan perhitungan ulang menemukan kekurangan Rp 89.625.400,- pada 14 Mei 2023, semua ditandatangani Penggugat [HAL 92-95]. Tergugat V menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan DO Manual meskipun diminta, dan justru membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian total Rp 517.765.919,- untuk dibayar secara dicicil [HAL 96-98]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk mengidentifikasi penerima barang [HAL 98-99]. Tergugat V mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan tim Accounting, Tim Sales, dan Kepolisian), Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen), dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena gugatan diajukan untuk mengulur waktu pembayaran ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 100-105]. Tergugat V menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 dan yurisprudensi MA [HAL 106-114]. Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai pengganti sementara posisi Penggugat, juga membantah dalil PHK dengan fakta Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 [HAL 115-116]. Mereka menguraikan kronologi audit yang sama dengan Tergugat III dan V, menegaskan temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual dan pengakuan Penggugat dalam Surat Pernyataan [HAL 117-123]. Tergugat VI dan VII mengajukan eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur karena tidak merinci perbuatan melawan hukum spesifik terhadap mereka) dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena tidak ada hubungan hukum antara mereka dengan Penggugat terkait temuan audit [HAL 124-127]. Mereka menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat V [HAL 128-132]. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 132-133]. Penggugat mengajukan 9 bukti surat (termasuk KTP, surat klarifikasi polisi, surat dispensasi HR, surat pernyataan 23 Mei 2023, memorandum audit, dan surat sakit) serta menghadirkan 2 saksi, Yani Mulyani (Asisten Manager Sales) yang menyatakan tidak menyuruh Penggugat mengeluarkan barang tanpa prosedur dan Aep Saepudin (Security) yang tidak mengetahui detail proses stock opname [HAL 133-134]." + }, + { + "window": 3, + "input_chars": 33756, + "summary": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait dugaan kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang [HAL 1-12]. Kronologi dimulai dengan audit stock opname pada 14 April 2023 yang menemukan selisih barang senilai Rp 1.521.193.888,- [HAL 5]. Setelah verifikasi, nilai selisih dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat \"Manual Move\" tanpa dokumen sistem yang valid, dan bertambah Rp 89.625.400,- pada perhitungan ulang 14 Mei 2023, sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,- [HAL 6-7]. Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total tersebut secara dicicil, namun tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang [HAL 21-22]. Tergugat I kemudian menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023, yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil Rp 517.765.559,- dan immateriil Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan [HAL 7-12]. Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023, dan tindakan pelaporan polisi adalah hak perusahaan berdasarkan Pasal 108 KUHAP untuk mengungkap dugaan tindak pidana kehilangan aset, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 14-15, 37]. Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (karena sengketa ini ranah Hubungan Industrial), Error in Persona (salah alamat karena Tergugat I adalah Direktur Utama, bukan Direktur), Obscuur Libel (gugatan kabur mengenai subjek hukum dan dasar hukum penghinaan), serta Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen atau hasil penyidikan polisi) [HAL 25-35]. Tergugat I juga membantah adanya niat menghina, menegaskan bahwa Penggugat sebagai Supervisor Gudang yang tidak dapat membuktikan legalitas pemindahan barang melalui DO Manual adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, bukan sebaliknya [HAL 36-40]. Tergugat III membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih aktif menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil Penggugat mengenai kehilangan pekerjaan dan non-aktifasi ditolak [HAL 46-47]. Tergugat III menguraikan kronologi audit: pada 14 April 2023 ditemukan selisih Rp 1.521.193.888,- yang ditandatangani Penggugat; pada 2 Mei 2023 verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- di mana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya DO Manual; dan pada 14 Mei 2023 perhitungan ulang menemukan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- yang juga ditandatangani Penggugat [HAL 48-51]. Penggugat telah berjanji dalam Surat Pernyataan 28 April 2023 untuk menyerahkan dokumen manual, namun gagal melakukannya, sehingga membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian [HAL 51-54]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk melacak penerima barang [HAL 55-57]. Tergugat III mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan manajemen dan tim sales), Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak merinci perbuatan melawan hukum serta tuntutan uang paksa tanpa dasar), dan Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen) [HAL 57-60]. Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan aset perusahaan bernilai Rp 20 Miliar sebagai tidak berdasar, membantah dalil non-aktifasi karena Penggugat masih menerima gaji, dan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA [HAL 61-68]. Tergugat IV memberikan jawaban substansial yang sama dengan Tergugat III, mengonfirmasi kronologi audit, temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual, dan pernyataan Penggugat yang bersedia mengganti rugi [HAL 69-77]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan Koordinator Tim Security), Prematur, dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan untuk mengulur waktu pembayaran cicilan ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 79-83]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya dalam surat pernyataan, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat III, serta menegaskan bahwa pelaporan polisi dilakukan berdasarkan tugas resmi dari Direksi untuk mengungkap kehilangan aset [HAL 84-89]. Tergugat V, sebagai Assistant Vice President Logistics & Warehouse, membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil kehilangan pekerjaan ditolak [HAL 90-91]. Tergugat V menguraikan ulang kronologi audit yang sama: temuan selisih Rp 1.521.193.888,- pada 14 April 2023, verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- pada 2 Mei 2023 tanpa DO Manual, dan perhitungan ulang menemukan kekurangan Rp 89.625.400,- pada 14 Mei 2023, semua ditandatangani Penggugat [HAL 92-95]. Tergugat V menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan DO Manual meskipun diminta, dan justru membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian total Rp 517.765.919,- untuk dibayar secara dicicil [HAL 96-98]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk mengidentifikasi penerima barang [HAL 98-99]. Tergugat V mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan tim Accounting, Tim Sales, dan Kepolisian), Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen), dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena gugatan diajukan untuk mengulur waktu pembayaran ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 100-105]. Tergugat V menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 dan yurisprudensi MA [HAL 106-114]. Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai pengganti sementara posisi Penggugat, juga membantah dalil PHK dengan fakta Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 [HAL 115-116]. Mereka menguraikan kronologi audit yang sama dengan Tergugat III dan V, menegaskan temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual dan pengakuan Penggugat dalam Surat Pernyataan [HAL 117-123]. Tergugat VI dan VII mengajukan eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur karena tidak merinci perbuatan melawan hukum spesifik terhadap mereka) dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena tidak ada hubungan hukum antara mereka dengan Penggugat terkait temuan audit [HAL 124-127]. Mereka menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat V [HAL 128-132]. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 132-133]. Penggugat mengajukan 9 bukti surat (termasuk KTP, surat klarifikasi polisi, surat dispensasi HR, surat pernyataan 23 Mei 2023, memorandum audit, dan surat sakit) serta menghadirkan 2 saksi, Yani Mulyani (Asisten Manager Sales) yang menyatakan tidak menyuruh Penggugat mengeluarkan barang tanpa prosedur dan Aep Saepudin (Security) yang tidak mengetahui detail proses stock opname [HAL 133-134]. Saksi Yani Mulyani menegaskan bahwa barang tidak boleh dikeluarkan tanpa invoice dan bukti transfer, serta tidak pernah menyuruh Penggugat melanggar ketentuan [HAL 134]. Saksi Aep Saepudin menyatakan tugasnya hanya mencatat keluar masuk barang dengan tanda tangan security dan tidak mengerti proses stock opname [HAL 134-135]. Para Tergugat mengajukan 6 bukti surat (Surat Pernyataan Penggugat tanggal 28 April, 17 Mei, dan 23 Mei 2023; Surat Tugas dan Kuasa Khusus dari Direktur Handoko Tingsantoso kepada Gatara Josua Sahelangi; serta Laporan Hasil Inventarisasi Persediaan per 18 Agustus 2023) serta menghadirkan 2 saksi, Ramdhan dan Denny [HAL 135]. Saksi Ramdhan (Supervisor inBone) menjelaskan bahwa SOP perusahaan mewajibkan persetujuan atasan tertulis untuk menerbitkan DO Manual jika terjadi error sistem, dan semua input/output barang harus tercatat dalam sistem dengan login user yang jelas [HAL 135-136]. Saksi Denny (Manager Operasional Wilayah Timur) menyatakan bahwa Penggugat dinonaktifkan secara tanggung jawab selama proses audit dan bukan diberhentikan, serta menegaskan bahwa DO Manual hanya boleh diterbitkan dengan persetujuan tertulis dari atasan (Tergugat V) dan konfirmasi tim sales [HAL 136-137]. Saksi Denny juga menyebutkan bahwa dokumen DO Manual pernah ditunjukkan oleh Penggugat saat klarifikasi awal namun tidak disetujui pimpinan, dan pelaporan polisi dilakukan karena adanya dugaan fraud kehilangan barang [HAL 137]. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya bersama pokok perkara setelah menolak eksepsi Kompetensi Absolut [HAL 138-139]. Inti gugatan Penggugat adalah menuntut Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian materiil Rp 517.765.559,- serta immateriil Rp 10.000.000.000,- [HAL 139-140]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengakui tanggung jawab atas kerugian Rp 517.765.559,- dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023 (bukti P-6/PT-3) [HAL 141]. Namun, Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita gugatan yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab membayar kerugian kepada perusahaan, dengan petitum yang menuntut Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat [HAL 142]. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat VI dan VII tidak disebut dalam posita dan petitum, serta para Tergugat lainnya dalam posita digambarkan sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 142]. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) [HAL 143]. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 143]. Biaya perkara sebesar Rp 618.700,- dibebankan kepada Penggugat [HAL 143-144]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait dugaan kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang [HAL 1-12]. Kronologi dimulai dengan audit stock opname pada 14 April 2023 yang menemukan selisih barang senilai Rp 1.521.193.888,- [HAL 5]. Setelah verifikasi, nilai selisih dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat \"Manual Move\" tanpa dokumen sistem yang valid, dan bertambah Rp 89.625.400,- pada perhitungan ulang 14 Mei 2023, sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,- [HAL 6-7]. Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total tersebut secara dicicil, namun tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang [HAL 21-22]. Tergugat I kemudian menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023, yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi materiil Rp 517.765.559,- dan immateriil Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan [HAL 7-12]. Tergugat I membantah dalil Penggugat dengan menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023, dan tindakan pelaporan polisi adalah hak perusahaan berdasarkan Pasal 108 KUHAP untuk mengungkap dugaan tindak pidana kehilangan aset, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 14-15, 37]. Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut (karena sengketa ini ranah Hubungan Industrial), Error in Persona (salah alamat karena Tergugat I adalah Direktur Utama, bukan Direktur), Obscuur Libel (gugatan kabur mengenai subjek hukum dan dasar hukum penghinaan), serta Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen atau hasil penyidikan polisi) [HAL 25-35]. Tergugat I juga membantah adanya niat menghina, menegaskan bahwa Penggugat sebagai Supervisor Gudang yang tidak dapat membuktikan legalitas pemindahan barang melalui DO Manual adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, bukan sebaliknya [HAL 36-40]. Tergugat III membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih aktif menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil Penggugat mengenai kehilangan pekerjaan dan non-aktifasi ditolak [HAL 46-47]. Tergugat III menguraikan kronologi audit: pada 14 April 2023 ditemukan selisih Rp 1.521.193.888,- yang ditandatangani Penggugat; pada 2 Mei 2023 verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- di mana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya DO Manual; dan pada 14 Mei 2023 perhitungan ulang menemukan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- yang juga ditandatangani Penggugat [HAL 48-51]. Penggugat telah berjanji dalam Surat Pernyataan 28 April 2023 untuk menyerahkan dokumen manual, namun gagal melakukannya, sehingga membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian [HAL 51-54]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk melacak penerima barang [HAL 55-57]. Tergugat III mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan manajemen dan tim sales), Obscuur Libel (gugatan kabur dan tidak merinci perbuatan melawan hukum serta tuntutan uang paksa tanpa dasar), dan Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen) [HAL 57-60]. Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan aset perusahaan bernilai Rp 20 Miliar sebagai tidak berdasar, membantah dalil non-aktifasi karena Penggugat masih menerima gaji, dan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) serta putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) karena tidak memenuhi syarat hukum dan yurisprudensi MA [HAL 61-68]. Tergugat IV memberikan jawaban substansial yang sama dengan Tergugat III, mengonfirmasi kronologi audit, temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual, dan pernyataan Penggugat yang bersedia mengganti rugi [HAL 69-77]. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan Koordinator Tim Security), Prematur, dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan untuk mengulur waktu pembayaran cicilan ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 79-83]. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya dalam surat pernyataan, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat III, serta menegaskan bahwa pelaporan polisi dilakukan berdasarkan tugas resmi dari Direksi untuk mengungkap kehilangan aset [HAL 84-89]. Tergugat V, sebagai Assistant Vice President Logistics & Warehouse, membantah dalil PHK dengan menegaskan Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK, sehingga dalil kehilangan pekerjaan ditolak [HAL 90-91]. Tergugat V menguraikan ulang kronologi audit yang sama: temuan selisih Rp 1.521.193.888,- pada 14 April 2023, verifikasi menemukan \"Manual Move\" senilai Rp 428.140.519,- pada 2 Mei 2023 tanpa DO Manual, dan perhitungan ulang menemukan kekurangan Rp 89.625.400,- pada 14 Mei 2023, semua ditandatangani Penggugat [HAL 92-95]. Tergugat V menegaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyerahkan DO Manual meskipun diminta, dan justru membuat Surat Pernyataan 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang mengakui tanggung jawab atas kerugian total Rp 517.765.919,- untuk dibayar secara dicicil [HAL 96-98]. Laporan Polisi dibuat karena Penggugat tidak kooperatif menyerahkan DO Manual untuk mengidentifikasi penerima barang [HAL 98-99]. Tergugat V mengajukan eksepsi Error in Persona (kurang pihak karena tidak melibatkan tim Accounting, Tim Sales, dan Kepolisian), Prematur (gugatan diajukan sebelum ada keputusan manajemen), dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena gugatan diajukan untuk mengulur waktu pembayaran ganti rugi yang telah diakuinya [HAL 100-105]. Tergugat V menolak dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat sendiri mengakui kesalahannya, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000 dan yurisprudensi MA [HAL 106-114]. Tergugat VI dan Tergugat VII, sebagai pengganti sementara posisi Penggugat, juga membantah dalil PHK dengan fakta Penggugat masih menerima gaji hingga 25 Juli 2023 [HAL 115-116]. Mereka menguraikan kronologi audit yang sama dengan Tergugat III dan V, menegaskan temuan \"Manual Move\" tanpa DO Manual dan pengakuan Penggugat dalam Surat Pernyataan [HAL 117-123]. Tergugat VI dan VII mengajukan eksepsi Obscuur Libel (gugatan kabur karena tidak merinci perbuatan melawan hukum spesifik terhadap mereka) dan Exceptio Doli Mali (itikad buruk) karena tidak ada hubungan hukum antara mereka dengan Penggugat terkait temuan audit [HAL 124-127]. Mereka menolak dalil perbuatan melawan hukum, menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta dengan alasan yang sama seperti Tergugat V [HAL 128-132]. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian [HAL 132-133]. Penggugat mengajukan 9 bukti surat (termasuk KTP, surat klarifikasi polisi, surat dispensasi HR, surat pernyataan 23 Mei 2023, memorandum audit, dan surat sakit) serta menghadirkan 2 saksi, Yani Mulyani (Asisten Manager Sales) yang menyatakan tidak menyuruh Penggugat mengeluarkan barang tanpa prosedur dan Aep Saepudin (Security) yang tidak mengetahui detail proses stock opname [HAL 133-134]. Saksi Yani Mulyani menegaskan bahwa barang tidak boleh dikeluarkan tanpa invoice dan bukti transfer, serta tidak pernah menyuruh Penggugat melanggar ketentuan [HAL 134]. Saksi Aep Saepudin menyatakan tugasnya hanya mencatat keluar masuk barang dengan tanda tangan security dan tidak mengerti proses stock opname [HAL 134-135]. Para Tergugat mengajukan 6 bukti surat (Surat Pernyataan Penggugat tanggal 28 April, 17 Mei, dan 23 Mei 2023; Surat Tugas dan Kuasa Khusus dari Direktur Handoko Tingsantoso kepada Gatara Josua Sahelangi; serta Laporan Hasil Inventarisasi Persediaan per 18 Agustus 2023) serta menghadirkan 2 saksi, Ramdhan dan Denny [HAL 135]. Saksi Ramdhan (Supervisor inBone) menjelaskan bahwa SOP perusahaan mewajibkan persetujuan atasan tertulis untuk menerbitkan DO Manual jika terjadi error sistem, dan semua input/output barang harus tercatat dalam sistem dengan login user yang jelas [HAL 135-136]. Saksi Denny (Manager Operasional Wilayah Timur) menyatakan bahwa Penggugat dinonaktifkan secara tanggung jawab selama proses audit dan bukan diberhentikan, serta menegaskan bahwa DO Manual hanya boleh diterbitkan dengan persetujuan tertulis dari atasan (Tergugat V) dan konfirmasi tim sales [HAL 136-137]. Saksi Denny juga menyebutkan bahwa dokumen DO Manual pernah ditunjukkan oleh Penggugat saat klarifikasi awal namun tidak disetujui pimpinan, dan pelaporan polisi dilakukan karena adanya dugaan fraud kehilangan barang [HAL 137]. Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya bersama pokok perkara setelah menolak eksepsi Kompetensi Absolut [HAL 138-139]. Inti gugatan Penggugat adalah menuntut Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membayar kerugian materiil Rp 517.765.559,- serta immateriil Rp 10.000.000.000,- [HAL 139-140]. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat telah mengakui tanggung jawab atas kerugian Rp 517.765.559,- dalam Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023 (bukti P-6/PT-3) [HAL 141]. Namun, Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita gugatan yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab membayar kerugian kepada perusahaan, dengan petitum yang menuntut Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat [HAL 142]. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat VI dan VII tidak disebut dalam posita dan petitum, serta para Tergugat lainnya dalam posita digambarkan sebagai saksi, bukan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum [HAL 142]. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) [HAL 143]. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) [HAL 143]. Biaya perkara sebesar Rp 618.700,- dibebankan kepada Penggugat [HAL 143-144]." + }, + "read": { + "input_chars": 10334, + "frame": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat (direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia) atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang. Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 517.765.559,- dan immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- serta permintaan SITA Jaminan. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut namun menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap obscur libel.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Audit stock opname pada 14 April 2023 menemukan selisih barang yang awalnya bernilai Rp 1.521.193.888,- kemudian dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat 'Manual Move' tanpa dokumen sistem yang valid.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perhitungan ulang pada 14 Mei 2023 menambahkan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,-.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membuat Surat Pernyataan pada 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total kerugian tersebut secara dicicil.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewenang-wenang.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil PHK dengan menyatakan Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut karena sengketa dianggap ranah Hubungan Industrial.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita gugatan yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab membayar kerugian kepada perusahaan, dengan petitum yang menuntut Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.", + "page": 142, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat VI dan VII tidak disebut dalam posita dan petitum, serta para Tergugat lainnya dalam posita digambarkan sebagai saksi.", + "page": 142, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta tidak dapat diterima.", + "page": 143, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat, yaitu direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia, atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang. Kronologi sengketa bermula dari audit stock opname yang menemukan selisih barang akibat 'Manual Move' tanpa dokumen sistem yang valid, yang kemudian disepakati menjadi total kerugian sebesar Rp 517.765.559,-. Penggugat menandatangani Surat Pernyataan yang mengakui tanggung jawab atas kerugian tersebut dan berjanji membayarnya secara dicicil, namun gagal menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai bukti legalitas pemindahan barang. Sebagai respons, perusahaan membuat Laporan Polisi atas dugaan kehilangan aset. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta mendalilkan PHK sewenang-wenang, sementara Para Tergugat membantah dalil PHK dengan menunjukkan Penggugat masih menerima gaji dan membantah adanya perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian. Namun, setelah mempertimbangkan bukti dan dalil, Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita dan petitum gugatan, serta ketidaktepatan penyebutan para Tergugat dalam dalil. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta tidak dapat diterima, dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Jonathan Adrian Talahatu menggugat Para Tergugat, yaitu direksi dan staf PT. Perfect Companion Indonesia, atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum terkait kehilangan barang dan pemutusan hubungan kerja yang didalilkan sewenang-wenang. Kronologi sengketa bermula dari audit stock opname yang menemukan selisih barang akibat 'Manual Move' tanpa dokumen sistem yang valid, yang kemudian disepakati menjadi total kerugian sebesar Rp 517.765.559,-. Penggugat menandatangani Surat Pernyataan yang mengakui tanggung jawab atas kerugian tersebut dan berjanji membayarnya secara dicicil, namun gagal menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai bukti legalitas pemindahan barang. Sebagai respons, perusahaan membuat Laporan Polisi atas dugaan kehilangan aset. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta mendalilkan PHK sewenang-wenang, sementara Para Tergugat membantah dalil PHK dengan menunjukkan Penggugat masih menerima gaji dan membantah adanya perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menolak eksepsi Kompetensi Absolut sehingga perkara dilanjutkan ke pembuktian. Namun, setelah mempertimbangkan bukti dan dalil, Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita dan petitum gugatan, serta ketidaktepatan penyebutan para Tergugat dalam dalil. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta tidak dapat diterima, dengan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Audit stock opname pada 14 April 2023 menemukan selisih barang yang awalnya bernilai Rp 1.521.193.888,- kemudian dikoreksi menjadi Rp 428.140.159,- akibat 'Manual Move' tanpa dokumen sistem yang valid.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perhitungan ulang pada 14 Mei 2023 menambahkan kekurangan senilai Rp 89.625.400,- sehingga total kerugian menjadi Rp 517.765.559,-.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membuat Surat Pernyataan pada 17 Mei dan 23 Mei 2023 yang menyatakan bersedia bertanggung jawab dan mengganti rugi sebesar total kerugian tersebut secara dicicil.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat menyerahkan dokumen Delivery Order Manual (DO Manual) sebagai landasan pemindahan barang.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I menugaskan Tergugat IV untuk membuat Laporan Polisi atas kehilangan barang pada 30 Mei 2023.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewenang-wenang.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil PHK dengan menyatakan Penggugat masih menerima gaji hingga Juli 2023 dan tidak ada surat pemberitahuan PHK.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut karena sengketa dianggap ranah Hubungan Industrial.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan inkonsistensi antara posita gugatan yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab membayar kerugian kepada perusahaan, dengan petitum yang menuntut Para Tergugat membayar kerugian tersebut kepada Penggugat.", + "page": 142, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa Tergugat VI dan VII tidak disebut dalam posita dan petitum, serta para Tergugat lainnya dalam posita digambarkan sebagai saksi.", + "page": 142, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta tidak dapat diterima.", + "page": 143, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan janji bayar rugi barang hilang di kantor, tapi sekarang malah dituntut ganti rugi lagi oleh bos dan staf, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17658, + "candidates": [ + "Pasal 1342 KUHPerdata", + "Pasal 1346 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata", + "Pasal 1376 KUHPerdata", + "Pasal 1603r KUHPerdata", + "Pasal 1603 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1342 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1342: Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1346: Perikatan yang mempunyai dua arti harus diterangkan menurut kebiasaan di dalam negeri atau di tempat persetujuan dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1376 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1376: Tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina tidak dianggap ada, jika perbuatan termaksud nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri secara terpaksa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1603r KUHPerdata", + "text": "Pasal 1603r: Jika salah satu pihak memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pernyataan pemutusan hubungan kerja, sambil membayar ganti rugi kepada pihak lainnya menurut ketentuanketentuan alinea pertama pasal yang lalu, maka pihak lain tersebut, jika hal itu terjadi dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita tidak dapat dianggap cukup diganti dengan ganti rugi yang diterima itu, berhak menuntut ganti rugi lagi di muka Pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1603 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1603: Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1342 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip penafsiran perjanjian jika kata-katanya jelas. Meskipun pertanyaan melibatkan 'janji bayar' (perjanjian), teks putusan tidak membahas sengketa penafsiran klausul perjanjian tersebut, melainkan menolak gugatan karena bentuknya yang kabur (obscur libel) dan inkonsistensi antara posita dan petitum. Pasal 1342 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1346 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penafsiran perikatan yang memiliki dua arti. Tidak ada isu penafsiran ambiguitas klausul perjanjian dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan. Putusan menolak gugatan karena ketidakjelasan struktur tuntutan, bukan karena ketidakjelasan makna kata dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Pertanyaan awam menanyakan sah tidaknya tuntutan ganti rugi setelah ada janji bayar. Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1365 untuk menganalisis dasar kewajiban Penggugat membayar kerugian (akibat pengakuan dalam surat pernyataan) versus tuntutan gugatan yang diajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang digunakan hakim untuk menilai hubungan antara pengakuan kerugian dan tuntutan ganti rugi, meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural (obscur libel)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata tentang penghinaan. Pertanyaan dan putusan tidak berkaitan dengan sengketa penghinaan atau pemulihan nama baik, melainkan sengketa ganti rugi kerugian materiil/immateriil akibat kehilangan barang perusahaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1376 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembelaan dalam perkara penghinaan (maksud menghina). Tidak relevan dengan sengketa ganti rugi kerugian barang hilang atau perjanjian kerja." + }, + { + "pasal": "Pasal 1603r KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak menuntut ganti rugi tambahan jika PHK dilakukan tanpa pernyataan resmi. Pertanyaan tidak menyebutkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disengketakan secara khusus terkait prosedur PHK, melainkan fokus pada sah tidaknya tuntutan ganti rugi barang hilang setelah ada pengakuan. Putusan juga tidak membahas sengketa PHK." + }, + { + "pasal": "Pasal 1603 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban buruh melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Meskipun fakta perkara melibatkan karyawan, sengketa utama bukan tentang kelalaian dalam melakukan pekerjaan (wanprestasi/perbuatan melawan hukum dalam konteks kewajiban kerja), melainkan tentang sah tidaknya tuntutan ganti rugi berdasarkan pengakuan tertulis. Pasal 1603 tidak dikutip atau dianalisis dalam pertimbangan putusan sebagai dasar penolakan atau penerimaan gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 129707, + "completion_tokens": 8567 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a52c9c0ce40958af8a515305ef61df2c3ca17ad7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,125 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 47, + "timings": { + "parse": 0.186, + "classify": 0.0, + "condense": 216.263, + "read": 75.316, + "query": 2.243, + "relevance": 39.474, + "total": 333.481 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 142645, + "marked_chars": 143059 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp2.740,000,00 ( dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, oleh\nkami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Julius Panjaitan, S.H.,\nM.H. dan Praditia Danindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut Lene, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa\nPenggugat, Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.\nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n \nJulius Panjaitan, S.H., M.H.\nFlowerry Yulidas, S.H., M.H.\nPraditia Danindra, S.H., M.H.\n Panitera Pengganti,\n Lene, S.H. \nHalaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 489/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum ters" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134983, + "summary": "[HAL 1-16] Wien Lie Sadikin (Penggugat) menggugat PT Bank ICB Bumiputera (sekarang PT MNC International Tbk, Tergugat) dan Notaris Herry Sosiawan (Turut Tergugat) terkait fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada Penggugat atas nama diri sendiri dan sebagai Direktur PT Pancadarma Niagaputra. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 370 dan 371 tanggal 30 Oktober 2013, Tergugat memberikan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan plafon Rp 8.000.000.000,00 dan Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) dengan plafon Rp 12.000.000.000,00, masing-masing berjangka 12 bulan, dengan jaminan berupa 5 sertifikat tanah/ruko atas nama Penggugat serta jaminan fidusia atas mesin-mesin PT Pancadarma Niagaputra. Penggugat dalilkan bahwa ia telah membayar bunga secara lancar hingga Februari 2016, namun Tergugat secara sepihak menurunkan plafon pinjaman melalui surat persetujuan perpanjangan tertanggal 4 Desember 2014 dan perubahan dibawah tangan, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi yang merugikan dan melanggar prinsip perlindungan konsumen. Akibatnya, Tergugat memaksa pelunasan total pokok dan bunga, melakukan lelang eksekusi atas jaminan tanah dan ruko pada Februari 2018, dan Penggugat masih memiliki sisa hutang. Penggugat memohon agar putusan dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum, wanprestasi Tergugat dinyatakan sah, sita jaminan dilekatkan pada objek sengketa, Tergugat dihukum membayar kerugian materil Rp 42.560.000.000,00, uang paksa Rp 10.000.000,00/hari, serta biaya perkara. Mediasi gagal, dan pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 17-44] Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi: (1) Penggugat tidak memiliki legal standing karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir Desember 2019 berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014, dan gugatan diajukan Juni 2022 tanpa bukti pengangkatan ulang; (2) Gugatan kabur karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang saling bertentangan antara penurunan plafon sepihak dengan persetujuan perpanjangan; (3) Penggugat dalam keadaan lalai (wanprestasi) sehingga tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi. Tergugat membantah penurunan plafon sepihak dengan menunjukkan bahwa seluruh perubahan (Perubahan Ke-1, Ke-2, dan Ke-3) dilakukan atas kesepakatan dan penandatanganan bersama melalui surat-surat persetujuan perpanjangan dan addendum kredit. Tergugat juga dalilkan bahwa Penggugat tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, sehingga dalil nilai jaminan fidusia tidak dapat dipertimbangkan. Lelang dilakukan karena Penggugat cidera janji, dan aset jaminan telah beralih ke pembeli lelang sehingga permohonan sita jaminan tidak beralasan. Tergugat mengajukan bukti surat untuk mendukung bantahan tersebut. Majelis Hakim memeriksa eksepsi legal standing, menelaah Akta Pendirian dan Akta Pengangkatan Direksi, serta ketentuan UU Perseroan Terbatas mengenai masa jabatan direksi yang tidak seumur hidup dan memerlukan pengangkatan melalui RUPS, dengan masa jabatan umum 3-5 tahun." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 9576, + "summary": "[HAL 1-47] Wien Lie Sadikin (Penggugat) menggugat PT Bank ICB Bumiputera (PT MNC International Tbk, Tergugat) dan Notaris Herry Sosiawan (Turut Tergugat) terkait fasilitas kredit PRK dan PT dengan plafon total Rp 20 miliar yang diberikan atas nama diri sendiri dan sebagai Direktur PT Pancadarma Niagaputra, dengan jaminan tanah/ruko dan fidusia mesin. Penggugat dalilkan telah membayar bunga lancar hingga Februari 2016, namun Tergugat wanprestasi dengan menurunkan plafon sepihak melalui surat persetujuan perpanjangan tertanggal 4 Desember 2014 dan perubahan di bawah tangan, memaksa pelunasan total, serta melakukan lelang eksekusi pada Februari 2018 yang menyebabkan sisa hutang, sehingga Penggugat memohon pembatalan putusan, pengakuan wanprestasi, pelekatan sita jaminan, dan ganti rugi materil Rp 42,56 miliar. Tergugat menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir Desember 2019 berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014, sehingga gugatan Juni 2022 tidak sah; Tergugat juga membantah penurunan plafon sepihak dengan menunjukkan perubahan dilakukan atas kesepakatan bersama melalui addendum kredit, serta dalilkan Penggugat lalai karena tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* dengan merujuk Pasal 94 UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Pancadarma Niagaputra yang menetapkan masa jabatan direksi 5 tahun, serta menelaah bukti surat bahwa tidak ada bukti pengangkatan ulang setelah Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014. Majelis Hakim memutuskan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Direktur telah berakhir pada 17 Desember 2019, sehingga sejak saat itu ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama perseroan atau mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat angka I dikabulkan sebagai cukup beralasan dan gugatan mengandung cacat formil. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nie ontvankelijk verklaard*), serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-47] Wien Lie Sadikin (Penggugat) menggugat PT Bank ICB Bumiputera (PT MNC International Tbk, Tergugat) dan Notaris Herry Sosiawan (Turut Tergugat) terkait fasilitas kredit PRK dan PT dengan plafon total Rp 20 miliar yang diberikan atas nama diri sendiri dan sebagai Direktur PT Pancadarma Niagaputra, dengan jaminan tanah/ruko dan fidusia mesin. Penggugat dalilkan telah membayar bunga lancar hingga Februari 2016, namun Tergugat wanprestasi dengan menurunkan plafon sepihak melalui surat persetujuan perpanjangan tertanggal 4 Desember 2014 dan perubahan di bawah tangan, memaksa pelunasan total, serta melakukan lelang eksekusi pada Februari 2018 yang menyebabkan sisa hutang, sehingga Penggugat memohon pembatalan putusan, pengakuan wanprestasi, pelekatan sita jaminan, dan ganti rugi materil Rp 42,56 miliar. Tergugat menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir Desember 2019 berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014, sehingga gugatan Juni 2022 tidak sah; Tergugat juga membantah penurunan plafon sepihak dengan menunjukkan perubahan dilakukan atas kesepakatan bersama melalui addendum kredit, serta dalilkan Penggugat lalai karena tidak menyerahkan objek jaminan fidusia. Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* dengan merujuk Pasal 94 UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Pancadarma Niagaputra yang menetapkan masa jabatan direksi 5 tahun, serta menelaah bukti surat bahwa tidak ada bukti pengangkatan ulang setelah Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014. Majelis Hakim memutuskan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Direktur telah berakhir pada 17 Desember 2019, sehingga sejak saat itu ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama perseroan atau mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat angka I dikabulkan sebagai cukup beralasan dan gugatan mengandung cacat formil. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nie ontvankelijk verklaard*), serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 2205, + "frame": "Wien Lie Sadikin menggugat PT Bank ICB Bumiputera dan Notaris Herry Sosiawan terkait fasilitas kredit yang melibatkan jaminan tanah, ruko, dan mesin. Penggugat meminta pembatalan putusan lelang, pengakuan wanprestasi, pelekatan sita jaminan, dan ganti rugi materil sebesar Rp 42,56 miliar. Majelis Hakim menolak gugatan karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Wien Lie Sadikin mengajukan gugatan terhadap PT Bank ICB Bumiputera dan Notaris Herry Sosiawan terkait fasilitas kredit dengan plafon total Rp 20 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank ICB Bumiputera mengajukan eksepsi bahwa Wien Lie Sadikin tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa masa jabatan Wien Lie Sadikin sebagai Direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir pada 17 Desember 2019.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memutuskan bahwa Wien Lie Sadikin tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan setelah masa jabatan direkturnya berakhir.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Wien Lie Sadikin menggugat PT Bank ICB Bumiputera dan Notaris Herry Sosiawan terkait fasilitas kredit yang melibatkan jaminan tanah, ruko, dan mesin dengan plafon total Rp 20 miliar. Penggugat dalilkan telah membayar bunga lancar hingga Februari 2016, namun Tergugat wanprestasi dengan menurunkan plafon sepihak, memaksa pelunasan total, serta melakukan lelang eksekusi pada Februari 2018 yang menyebabkan sisa hutang, sehingga Penggugat memohon pembatalan putusan, pengakuan wanprestasi, pelekatan sita jaminan, dan ganti rugi materil Rp 42,56 miliar. Tergugat menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir Desember 2019 berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014, sehingga gugatan Juni 2022 tidak sah. Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* dengan merujuk Pasal 94 UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Pancadarma Niagaputra yang menetapkan masa jabatan direksi 5 tahun, serta menelaah bukti surat bahwa tidak ada bukti pengangkatan ulang setelah Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014. Majelis Hakim memutuskan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Direktur telah berakhir pada 17 Desember 2019, sehingga sejak saat itu ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama perseroan atau mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat angka I dikabulkan sebagai cukup beralasan dan gugatan mengandung cacat formil. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nie ontvankelijk verklaard*), serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00." + }, + "query": { + "summarized_case": "Wien Lie Sadikin menggugat PT Bank ICB Bumiputera dan Notaris Herry Sosiawan terkait fasilitas kredit yang melibatkan jaminan tanah, ruko, dan mesin dengan plafon total Rp 20 miliar. Penggugat dalilkan telah membayar bunga lancar hingga Februari 2016, namun Tergugat wanprestasi dengan menurunkan plafon sepihak, memaksa pelunasan total, serta melakukan lelang eksekusi pada Februari 2018 yang menyebabkan sisa hutang, sehingga Penggugat memohon pembatalan putusan, pengakuan wanprestasi, pelekatan sita jaminan, dan ganti rugi materil Rp 42,56 miliar. Tergugat menolak seluruh dalil dan mengajukan eksepsi, salah satunya bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir Desember 2019 berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014, sehingga gugatan Juni 2022 tidak sah. Majelis Hakim memeriksa eksepsi *legal standing* dengan merujuk Pasal 94 UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Pancadarma Niagaputra yang menetapkan masa jabatan direksi 5 tahun, serta menelaah bukti surat bahwa tidak ada bukti pengangkatan ulang setelah Akta Nomor 24 tanggal 17 Desember 2014. Majelis Hakim memutuskan bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Direktur telah berakhir pada 17 Desember 2019, sehingga sejak saat itu ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak atas nama perseroan atau mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat angka I dikabulkan sebagai cukup beralasan dan gugatan mengandung cacat formil. Karena eksepsi dikabulkan, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nie ontvankelijk verklaard*), serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.740.000,00.", + "facts": [ + { + "fact": "Wien Lie Sadikin mengajukan gugatan terhadap PT Bank ICB Bumiputera dan Notaris Herry Sosiawan terkait fasilitas kredit dengan plafon total Rp 20 miliar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank ICB Bumiputera mengajukan eksepsi bahwa Wien Lie Sadikin tidak memiliki *legal standing* karena masa jabatan direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa masa jabatan Wien Lie Sadikin sebagai Direktur PT Pancadarma Niagaputra telah berakhir pada 17 Desember 2019.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim memutuskan bahwa Wien Lie Sadikin tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan setelah masa jabatan direkturnya berakhir.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Gugatan saya ditolak karena masa jabatan direktur saya sudah berakhir, padahal saya masih mengurus utang perusahaan, apakah ini benar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16261, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kerugian dan bunga) yang timbul akibat ketidakpemenuhan perikatan. Namun, putusan ini menolak gugatan secara formil karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai Direktur setelah masa jabatannya berakhir. Sengketa inti bukan pada apakah ada wanprestasi atau kewajiban membayar kerugian (materiil), melainkan pada siapa yang berhak menggugat (formil). Oleh karena itu, pasal yang mengatur substansi wanprestasi tidak relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai keabsahan kedudukan hukum direktur yang masa jabatannya telah berakhir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (siapa yang berdalil wajib membuktikan). Meskipun Penggugat harus membuktikan haknya, putusan hakim tidak menolak gugatan karena Penggugat gagal membuktikan fakta wanprestasi, melainkan karena Penggugat secara hukum tidak berwenang (tidak memiliki *legal standing*) untuk bertindak sebagai Direktur setelah masa jabatan berakhir berdasarkan ketentuan UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Pasal 1865 bersifat prosedural umum dan tidak menjawab substansi masalah mengenai berakhirnya masa jabatan dan akibat hukumnya terhadap kewenangan mewakili perusahaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 50907, + "completion_tokens": 2505 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdd783628fbf6065e26c6a1374f3bd1cd9675ae6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_489_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 128.792, + "query": 2.018, + "relevance": 29.161, + "total": 159.994 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38150, + "marked_chars": 38258 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38258, + "frame": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak luar kawin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Inti sengketa adalah pembuktian hubungan biologis antara Pemohon II dan anak perempuan bernama Naomi Karen Tan serta sah tidaknya pengakuan tersebut. Para Pemohon meminta pengadilan mengesahkan pengakuan Pemohon II sebagai ayah biologis dan memerintahkan pencatatan pengakuan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II pernah menjalani hidup bersama layaknya pasangan suami isteri tanpa surat nikah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak perempuan bernama Naomi Karen Tan lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2014 dari ibu Rinda Ernawaty.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Nomor 18437/KLT/00-JB/2014 telah diterbitkan untuk anak Naomi Karen Tan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon II membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 20 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil Identifikasi DNA dari Laboratorium DDC Indonesia tertanggal 25 April 2023 menunjukkan Probabilitas Paternitas sebesar 99,9999% bahwa Pemohon II adalah ayah biologis anak Naomi Karen Tan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memberikan persetujuan terhadap pengakuan anak oleh Pemohon II.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena Pemohon I berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak luar kawin terhadap anak perempuan bernama Naomi Karen Tan yang lahir pada 1 Februari 2014. Para Pemohon dalilkan bahwa mereka pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah dan Pemohon II adalah ayah biologis anak tersebut, yang didukung oleh Surat Pernyataan Pengakuan Anak dan hasil tes DNA dengan probabilitas paternitas 99,9999%. Hakim menetapkan bahwa Pemohon II adalah ayah biologis anak dan pengakuan tersebut sah karena telah mendapat persetujuan dari ibu (Pemohon I). Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan sah pengakuan anak oleh Pemohon II dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk pencatatan dalam register akta pengakuan anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pengakuan anak luar kawin terhadap anak perempuan bernama Naomi Karen Tan yang lahir pada 1 Februari 2014. Para Pemohon dalilkan bahwa mereka pernah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah dan Pemohon II adalah ayah biologis anak tersebut, yang didukung oleh Surat Pernyataan Pengakuan Anak dan hasil tes DNA dengan probabilitas paternitas 99,9999%. Hakim menetapkan bahwa Pemohon II adalah ayah biologis anak dan pengakuan tersebut sah karena telah mendapat persetujuan dari ibu (Pemohon I). Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menyatakan sah pengakuan anak oleh Pemohon II dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk pencatatan dalam register akta pengakuan anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon I dan Pemohon II pernah menjalani hidup bersama layaknya pasangan suami isteri tanpa surat nikah sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak perempuan bernama Naomi Karen Tan lahir di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2014 dari ibu Rinda Ernawaty.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Kelahiran Nomor 18437/KLT/00-JB/2014 telah diterbitkan untuk anak Naomi Karen Tan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon II membuat Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 20 Maret 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil Identifikasi DNA dari Laboratorium DDC Indonesia tertanggal 25 April 2023 menunjukkan Probabilitas Paternitas sebesar 99,9999% bahwa Pemohon II adalah ayah biologis anak Naomi Karen Tan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon I memberikan persetujuan terhadap pengakuan anak oleh Pemohon II.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara karena Pemohon I berdomisili di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau mengakui anak luar nikah yang lahir dari hubungan tanpa nikah, apakah pengakuannya sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14030, + "candidates": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "text": "Pasal 284: Tiada pengakuan anak di luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu. Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya. Dengan diakuinya seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan perdata yang berasal dari hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin, yaitu timbulnya hubungan perdata antara anak dan orang tuanya. Hal ini substantif menjawab pertanyaan tentang konsekuensi atau status hukum yang muncul setelah pengakuan dilakukan, yang merupakan bagian integral dari validitas dan dampak pengakuan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 284 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat sah pengakuan anak luar kawin, khususnya mengenai persetujuan ibu. Ini langsung menjawab pertanyaan 'apakah pengakuannya sah?' karena pasal ini menetapkan syarat substantif (persetujuan ibu) yang harus dipenuhi agar pengakuan tersebut dapat diterima secara hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 284 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16258, + "completion_tokens": 981 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f196bbec62032a466cc5eeb739467025cb00806 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_49_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.054, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 144.207, + "query": 5.0, + "relevance": 24.803, + "total": 174.064 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 100668, + "marked_chars": 100947 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nHalaman 30 Putusan Nomor.49/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Konvensi\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;\nDalam Pokok Perkara ;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 4.240.000,-\n00(empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023,\noleh kami : Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor\nRafiek, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Selasa, tanggal 14 November 2023,\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nur Irfan, S.H., Panitera Pengganti\ndan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 100947, + "frame": "Penggugat, seorang supplier ayam broiler, menggugat Tergugat I dan Tergugat II atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait tunggakan pembayaran atas 56 Delivery Order (DO) ayam broiler hidup yang diklaim belum dibayar. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateril serta biaya perkara. Putusan pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel) terkait peran Tergugat II.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerjasama jual beli ayam broiler hidup secara rutin antara Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2014 dengan sistem pembayaran tempo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hasil audit pada Juni 2018 menemukan 56 DO pesanan ayam yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan total nilai Rp2.819.521.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menandatangani surat pernyataan konfirmasi nilai hutang sebesar Rp2.819.521.000,- pada Juni 2018.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I hanya membayar sekitar 6 DO dan tidak melunasi sisa 50 DO, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateril.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil hutang dan mendalilkan bahwa seluruh tagihan telah dibayar lunas, bahkan terdapat kelebihan pembayaran.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama jual beli ayam.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih adanya tunggakan pembayaran atas 56 Delivery Order (DO) ayam broiler hidup yang diklaim belum dibayar oleh para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa kerjasama jual beli telah berlangsung rutin dan para Tergugat telah mengakui hutang melalui surat pernyataan, namun kemudian mengingkari kewajiban pembayaran. Tergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh tagihan telah dibayar lunas dan bahkan terdapat kelebihan pembayaran, serta mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat kabur karena tidak jelas peran Tergugat II. Majelis Hakim memeriksa eksepsi gugatan kabur dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel), mengingat Penggugat tidak menguraikan secara jelas peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama jual beli ayam tersebut, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih adanya tunggakan pembayaran atas 56 Delivery Order (DO) ayam broiler hidup yang diklaim belum dibayar oleh para Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa kerjasama jual beli telah berlangsung rutin dan para Tergugat telah mengakui hutang melalui surat pernyataan, namun kemudian mengingkari kewajiban pembayaran. Tergugat I membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh tagihan telah dibayar lunas dan bahkan terdapat kelebihan pembayaran, serta mengajukan eksepsi bahwa gugatan bersifat kabur karena tidak jelas peran Tergugat II. Majelis Hakim memeriksa eksepsi gugatan kabur dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dianggap kabur (obscuur libel), mengingat Penggugat tidak menguraikan secara jelas peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama jual beli ayam tersebut, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kerjasama jual beli ayam broiler hidup secara rutin antara Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 2014 dengan sistem pembayaran tempo.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hasil audit pada Juni 2018 menemukan 56 DO pesanan ayam yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan total nilai Rp2.819.521.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menandatangani surat pernyataan konfirmasi nilai hutang sebesar Rp2.819.521.000,- pada Juni 2018.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I hanya membayar sekitar 6 DO dan tidak melunasi sisa 50 DO, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateril.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil hutang dan mendalilkan bahwa seluruh tagihan telah dibayar lunas, bahkan terdapat kelebihan pembayaran.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak menguraikan peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan peran dan tanggung jawab Tergugat II dalam perjanjian kerjasama jual beli ayam.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah punya surat pengakuan utang dari dua orang yang beli ayam, tapi kok ditolak karena saya tidak jelasin peran masing-masing?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10596, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Putusan ini menolak gugatan berdasarkan eksepsi gugatan kabur (obscuur libel) yang bersifat prosedural/formal, bukan karena ketidakberhasilan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365. Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) tanpa memeriksa pokok perkara (termasuk apakah unsur Pasal 1365 terpenuhi atau tidak). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji atau menjadi alasan penolakan dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31891, + "completion_tokens": 1053 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_501_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_501_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a5b01d6c4d8d0499dada641e8c3eac3ce7a5e0f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_501_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_501_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.08, + "classify": 0.0, + "condense": 349.653, + "read": 118.412, + "query": 5.858, + "relevance": 43.645, + "total": 517.648 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 151318, + "marked_chars": 151750 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI ;\n1.\nMengabulkan eksepsi tergugat V tersebut ;\n2.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\nDALAM REKONVENSI\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nyang ditaksir sejumlah Rp. Rp. 685.500,- (enam ratus delapan puluh lima ribu\nlima ratus rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh\nkami, Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Wardhana, S.H., M.H dan\nHalaman 48 Putusan Nomor 501/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nAde Sumitra Hadisurya, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor 501/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Brt tanggal 8 Juni 2023, putusan tersebut\npada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024, diucapkan " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134936, + "summary": "Penggugat SUSY menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V/V) atas sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat dalilkan dirinya pemegang 100 saham PT. Transdata Indo Baja dan mantan Direktur Utama yang mengundurkan diri pada 28 Februari 2023 [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim perseroan memiliki laba total Rp14.860.397.674,- (saldo 2021 Rp4.435.179.277,- dan saldo 2022 Rp10.425.218.397,-) [HAL 3-4]. Penggugat dalilkan adanya tekanan psikologis dari Tergugat III yang memaksanya menjual 100 sahamnya kepada Tergugat IV pada 11 April 2023 melalui Akta Jual Beli Saham No. 08 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pembayaran dividen sebesar 5% dari laba (Rp743.019.883,7,-) ditambah harga jual saham Rp100.000.000,-, total Rp843.019.883,7,-, serta ganti rugi materil dan immateril, dengan dalil perbuatan melawan hukum karena pembayaran tidak diterima [HAL 4-7].\n\nTergugat I dan II membantah seluruh dalil, menyatakan gugatan kabur (obscure libel) dan kurang pihak karena tidak melibatkan Komisaris Ir. Antony San Sen Siauw [HAL 10-13]. Tergugat menolak angka laba yang didalilkan Penggugat karena Penggugat sebagai Direktur Utama tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007, sehingga dasar perhitungan dividen tidak sah [HAL 13-17]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa Penggugat mengundurkan diri atas inisiatif sendiri tanpa tekanan, dan pembayaran jual beli saham sebesar Rp100.000.000,- telah diterima lunas oleh Penggugat sebelum penandatanganan akta, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 08 yang menyatakan telah terjadi *acquit et d’charge* [HAL 15-18]. Tergugat berargumen bahwa dividen hanya dapat dibagikan setelah persetujuan RUPS dan laporan keuangan diaudit, yang tidak dilakukan Penggugat [HAL 16-17].\n\nTergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan kabur, *error in persona* (karena Tergugat III bukan Komisaris Utama melainkan pemegang saham, dan Komisaris Utama baru adalah Ir. Antony San Sen Siauw), serta kurang pihak [HAL 20-23]. Mereka membantah adanya tekanan psikologis dan menegaskan bahwa pembayaran jual beli saham telah lunas diterima Penggugat [HAL 25-29]. Tergugat V (Notaris Nilda) membantah keterlibatan dalam sengketa internal perseroan, mengajukan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, *error in persona*, dan gugatan kabur karena Penggugat meminta pengesahan akta jual beli yang di dalamnya sudah dinyatakan pembayaran lunas [HAL 30-32]. Tergugat V mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,- dan materiil Rp50.000.000,- atas perbuatan melawan hukum Penggugat yang mencemarkan nama baiknya [HAL 34-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS, akta jual beli saham, chat WhatsApp, laporan keuangan, kwitansi, dan transfer dana, serta kesaksian Steven Cristian Wahono dan Yuridis Swanto yang menyatakan Penggugat sebagai Direktur Utama dan tidak menerima dividen [HAL 37-42]. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS pengangkatan direksi/komisaris baru, dan akta jual beli saham [HAL 43]. Tergugat V mengajukan bukti surat berupa relas panggilan, profil perseroan dari Kemenkumham, dan percakapan WhatsApp/email antara Penggugat dengan staf Notaris [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 18314, + "summary": "Penggugat SUSY menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V) atas sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat dalilkan dirinya pemegang 100 saham PT. Transdata Indo Baja dan mantan Direktur Utama yang mengundurkan diri pada 28 Februari 2023 [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim perseroan memiliki laba total Rp14.860.397.674,- (saldo 2021 Rp4.435.179.277,- dan saldo 2022 Rp10.425.218.397,-) [HAL 3-4]. Penggugat dalilkan adanya tekanan psikologis dari Tergugat III yang memaksanya menjual 100 sahamnya kepada Tergugat IV pada 11 April 2023 melalui Akta Jual Beli Saham No. 08 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pembayaran dividen sebesar 5% dari laba (Rp743.019.883,7,-) ditambah harga jual saham Rp100.000.000,-, total Rp843.019.883,7,-, serta ganti rugi materil dan immateril, dengan dalil perbuatan melawan hukum karena pembayaran tidak diterima [HAL 4-7].\n\nTergugat I dan II membantah seluruh dalil, menyatakan gugatan kabur (obscure libel) dan kurang pihak karena tidak melibatkan Komisaris Ir. Antony San Sen Siauw [HAL 10-13]. Tergugat menolak angka laba yang didalilkan Penggugat karena Penggugat sebagai Direktur Utama tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007, sehingga dasar perhitungan dividen tidak sah [HAL 13-17]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa Penggugat mengundurkan diri atas inisiatif sendiri tanpa tekanan, dan pembayaran jual beli saham sebesar Rp100.000.000,- telah diterima lunas oleh Penggugat sebelum penandatanganan akta, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 08 yang menyatakan telah terjadi *acquit et d’charge* [HAL 15-18]. Tergugat berargumen bahwa dividen hanya dapat dibagikan setelah persetujuan RUPS dan laporan keuangan diaudit, yang tidak dilakukan Penggugat [HAL 16-17].\n\nTergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan kabur, *error in persona* (karena Tergugat III bukan Komisaris Utama melainkan pemegang saham, dan Komisaris Utama baru adalah Ir. Antony San Sen Siauw), serta kurang pihak [HAL 20-23]. Mereka membantah adanya tekanan psikologis dan menegaskan bahwa pembayaran jual beli saham telah lunas diterima Penggugat [HAL 25-29]. Tergugat V (Notaris Nilda) membantah keterlibatan dalam sengketa internal perseroan, mengajukan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, *error in persona*, dan gugatan kabur karena Penggugat meminta pengesahan akta jual beli yang di dalamnya sudah dinyatakan pembayaran lunas [HAL 30-32]. Tergugat V mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,- dan materiil Rp50.000.000,- atas perbuatan melawan hukum Penggugat yang mencemarkan nama baiknya [HAL 34-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS, akta jual beli saham, chat WhatsApp, laporan keuangan, kwitansi, dan transfer dana, serta kesaksian Steven Cristian Wahono dan Yuridis Swanto yang menyatakan Penggugat sebagai Direktur Utama dan tidak menerima dividen [HAL 37-42]. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS pengangkatan direksi/komisaris baru, dan akta jual beli saham [HAL 43]. Tergugat V mengajukan bukti surat berupa relas panggilan, profil perseroan dari Kemenkumham, dan percakapan WhatsApp/email antara Penggugat dengan staf Notaris [HAL 43-44].\n\nMahkamah mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang 100 saham dengan nilai nominal Rp100.000.000,- dari total 2.000 saham PT. Transdata Indo Baja, dan selama menjabat sebagai Direktur Utama, perseroan menghasilkan laba total Rp14.860.397.674,- [HAL 45]. Majelis mengakui bahwa Para Tergugat berjanji memberikan dividen 5% dari laba (Rp743.019.883,7,-) ditambah pembayaran penjualan saham Rp100.000.000,-, namun tidak membayarnya, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 45].\n\nMajelis kemudian memeriksa eksepsi Tergugat V yang menyatakan gugatan *error in persona*. Majelis berpendapat bahwa Tergugat V hanyalah Notaris yang bertindak pasif berdasarkan arahan Pengurus Perseroan dan RUPS, bukan pemegang saham atau pengurus yang memiliki *legal standing* untuk digugat secara langsung dalam sengketa internal perseroan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) terhadap Tergugat V [HAL 46-47].\n\nDalam rekonvensi, Tergugat V menuntut ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,- dan materiil Rp50.000.000,- serta uang paksa. Majelis menolak gugatan rekonvensi tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum [HAL 47-48].\n\nAmar putusan:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat V.\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp685.500,- [HAL 48-49]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat SUSY menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V) atas sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat dalilkan dirinya pemegang 100 saham PT. Transdata Indo Baja dan mantan Direktur Utama yang mengundurkan diri pada 28 Februari 2023 [HAL 3-5]. Penggugat mengklaim perseroan memiliki laba total Rp14.860.397.674,- (saldo 2021 Rp4.435.179.277,- dan saldo 2022 Rp10.425.218.397,-) [HAL 3-4]. Penggugat dalilkan adanya tekanan psikologis dari Tergugat III yang memaksanya menjual 100 sahamnya kepada Tergugat IV pada 11 April 2023 melalui Akta Jual Beli Saham No. 08 [HAL 4-5]. Penggugat menuntut pembayaran dividen sebesar 5% dari laba (Rp743.019.883,7,-) ditambah harga jual saham Rp100.000.000,-, total Rp843.019.883,7,-, serta ganti rugi materil dan immateril, dengan dalil perbuatan melawan hukum karena pembayaran tidak diterima [HAL 4-7].\n\nTergugat I dan II membantah seluruh dalil, menyatakan gugatan kabur (obscure libel) dan kurang pihak karena tidak melibatkan Komisaris Ir. Antony San Sen Siauw [HAL 10-13]. Tergugat menolak angka laba yang didalilkan Penggugat karena Penggugat sebagai Direktur Utama tidak pernah menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007, sehingga dasar perhitungan dividen tidak sah [HAL 13-17]. Tergugat I dan II dalilkan bahwa Penggugat mengundurkan diri atas inisiatif sendiri tanpa tekanan, dan pembayaran jual beli saham sebesar Rp100.000.000,- telah diterima lunas oleh Penggugat sebelum penandatanganan akta, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Saham No. 08 yang menyatakan telah terjadi *acquit et d’charge* [HAL 15-18]. Tergugat berargumen bahwa dividen hanya dapat dibagikan setelah persetujuan RUPS dan laporan keuangan diaudit, yang tidak dilakukan Penggugat [HAL 16-17].\n\nTergugat III dan IV mengajukan eksepsi gugatan kabur, *error in persona* (karena Tergugat III bukan Komisaris Utama melainkan pemegang saham, dan Komisaris Utama baru adalah Ir. Antony San Sen Siauw), serta kurang pihak [HAL 20-23]. Mereka membantah adanya tekanan psikologis dan menegaskan bahwa pembayaran jual beli saham telah lunas diterima Penggugat [HAL 25-29]. Tergugat V (Notaris Nilda) membantah keterlibatan dalam sengketa internal perseroan, mengajukan eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, *error in persona*, dan gugatan kabur karena Penggugat meminta pengesahan akta jual beli yang di dalamnya sudah dinyatakan pembayaran lunas [HAL 30-32]. Tergugat V mengajukan Rekonvensi menuntut ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,- dan materiil Rp50.000.000,- atas perbuatan melawan hukum Penggugat yang mencemarkan nama baiknya [HAL 34-36].\n\nDalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS, akta jual beli saham, chat WhatsApp, laporan keuangan, kwitansi, dan transfer dana, serta kesaksian Steven Cristian Wahono dan Yuridis Swanto yang menyatakan Penggugat sebagai Direktur Utama dan tidak menerima dividen [HAL 37-42]. Tergugat I-IV mengajukan bukti surat berupa akta pendirian, akta keputusan RUPS pengangkatan direksi/komisaris baru, dan akta jual beli saham [HAL 43]. Tergugat V mengajukan bukti surat berupa relas panggilan, profil perseroan dari Kemenkumham, dan percakapan WhatsApp/email antara Penggugat dengan staf Notaris [HAL 43-44].\n\nMahkamah mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat adalah pemegang 100 saham dengan nilai nominal Rp100.000.000,- dari total 2.000 saham PT. Transdata Indo Baja, dan selama menjabat sebagai Direktur Utama, perseroan menghasilkan laba total Rp14.860.397.674,- [HAL 45]. Majelis mengakui bahwa Para Tergugat berjanji memberikan dividen 5% dari laba (Rp743.019.883,7,-) ditambah pembayaran penjualan saham Rp100.000.000,-, namun tidak membayarnya, yang menurut Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 45].\n\nMajelis kemudian memeriksa eksepsi Tergugat V yang menyatakan gugatan *error in persona*. Majelis berpendapat bahwa Tergugat V hanyalah Notaris yang bertindak pasif berdasarkan arahan Pengurus Perseroan dan RUPS, bukan pemegang saham atau pengurus yang memiliki *legal standing* untuk digugat secara langsung dalam sengketa internal perseroan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) terhadap Tergugat V [HAL 46-47].\n\nDalam rekonvensi, Tergugat V menuntut ganti rugi immateriil Rp1.000.000.000,- dan materiil Rp50.000.000,- serta uang paksa. Majelis menolak gugatan rekonvensi tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum [HAL 47-48].\n\nAmar putusan:\n1. Mengabulkan eksepsi Tergugat V.\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).\n3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp685.500,- [HAL 48-49]." + }, + "read": { + "input_chars": 4880, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V) atas sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat menuntut pembayaran dividen sebesar 5% dari laba perseroan serta harga jual 100 sahamnya, dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum karena pembayaran tidak diterima. Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) terhadap Tergugat V karena gugatan cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang 100 saham PT. Transdata Indo Baja dengan nilai nominal Rp100.000.000,-.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama, perseroan menghasilkan laba total Rp14.860.397.674,-.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji memberikan dividen sebesar 5% dari laba perseroan kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji memberikan pembayaran penjualan saham sebesar Rp100.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar dividen dan harga jual saham yang telah dijanjikan kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat V bertindak sebagai Notaris yang pasif berdasarkan arahan Pengurus Perseroan dan RUPS, bukan pemegang saham atau pengurus yang memiliki legal standing dalam sengketa internal perseroan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat V menuntut ganti rugi immateriil dan materiil atas perbuatan melawan hukum Penggugat.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V) terkait sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat, yang merupakan mantan Direktur Utama dan pemegang 100 saham, mengklaim bahwa perseroan memiliki laba besar dan Para Tergugat berjanji membayar dividen serta harga jual saham namun tidak melunasinya. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa laporan keuangan belum diaudit dan persetujuan RUPS belum ada, serta pembayaran jual beli saham telah diterima lunas. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Para Tergugat memang berjanji membayar dividen dan harga jual saham namun tidak membayarnya. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis berpendapat bahwa Tergugat V hanyalah Notaris yang bertindak pasif dan tidak memiliki legal standing untuk digugat dalam sengketa internal perseroan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) terhadap Tergugat V dan menolak gugatan rekonvensi Tergugat V karena tidak beralasan menurut hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat PT. TRANSDATA INDO BAJA (Tergugat I), Kuat Mujiman (Tergugat II), Siauw Wie Sin (Tergugat III), Julivacius Gok Asi Sinambela (Tergugat IV), dan Nilda SH (Tergugat V) terkait sengketa dividen dan pembayaran jual beli saham. Penggugat, yang merupakan mantan Direktur Utama dan pemegang 100 saham, mengklaim bahwa perseroan memiliki laba besar dan Para Tergugat berjanji membayar dividen serta harga jual saham namun tidak melunasinya. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa laporan keuangan belum diaudit dan persetujuan RUPS belum ada, serta pembayaran jual beli saham telah diterima lunas. Majelis Hakim menetapkan fakta bahwa Para Tergugat memang berjanji membayar dividen dan harga jual saham namun tidak membayarnya. Namun, dalam pemeriksaan eksepsi, Majelis berpendapat bahwa Tergugat V hanyalah Notaris yang bertindak pasif dan tidak memiliki legal standing untuk digugat dalam sengketa internal perseroan. Oleh karena itu, Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) terhadap Tergugat V dan menolak gugatan rekonvensi Tergugat V karena tidak beralasan menurut hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemegang 100 saham PT. Transdata Indo Baja dengan nilai nominal Rp100.000.000,-.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama, perseroan menghasilkan laba total Rp14.860.397.674,-.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji memberikan dividen sebesar 5% dari laba perseroan kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat berjanji memberikan pembayaran penjualan saham sebesar Rp100.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak membayar dividen dan harga jual saham yang telah dijanjikan kepada Penggugat.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat V bertindak sebagai Notaris yang pasif berdasarkan arahan Pengurus Perseroan dan RUPS, bukan pemegang saham atau pengurus yang memiliki legal standing dalam sengketa internal perseroan.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi Tergugat V menuntut ganti rugi immateriil dan materiil atas perbuatan melawan hukum Penggugat.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah jual saham dan dijanji dapat dividen dari laba perusahaan, tapi sampai sekarang uang itu belum juga dibayar, bagaimana cara saya memintanya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam pertanyaan, penggugat meminta pembayaran dividen dan hasil jual saham yang belum dibayar, yang dalam putusan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh para tergugat. Pasal ini menjadi landasan hukum substantif untuk menuntut penggantian kerugian (pembayaran uang yang seharusnya diterima) yang didalilkan dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Pasal ini bersifat prosedural dan hanya mengatur cara membuktikan hak atau fakta, bukan mengatur hak atau kewajiban substantif untuk membayar dividen atau akibat hukum dari ketidakpembayaran tersebut. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 92232, + "completion_tokens": 3692 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_503_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_503_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87b7d91f7f6e566d1f48f5fd3d6fc72431906989 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_503_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,367 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_503_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.133, + "classify": 0.0, + "condense": 382.031, + "read": 249.558, + "query": 8.661, + "relevance": 132.63, + "total": 773.013 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 238194, + "marked_chars": 238914 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI\nD alam Eksepsi\n \n \n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II\nKonvensi dan Tergugat III Konvensi; \nDalam Pokok Perkara\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat\nditerima;\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;\nDALAM\n \n KONVENSI \n \n DAN\n \n REKONVENSI\n \n \n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi\nuntuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp9.870.000,00 (Sembilan juta\ndelapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan \ndalam rapat musyawarah Majelis\n Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024\noleh kami Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H.,M.H. dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai\nHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 503/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 13 Juni 2022,\nPutusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 telah diupload oleh\nHakim Ketua Majelis secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Wike\nRahmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system\nE-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHalaman 80 dari 81 Halaman, Putusan Nomor 503/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemuk" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134803, + "summary": "[HAL 1-13] Penggugat PT. Maju Bersama Marbun menggugat Tergugat I (PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri), Tergugat II (Sugiman), Tergugat III (PT. Berkat Bunda Melimpah), dan Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) serta Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penggugat dalil menerima Purchase Order dari Tergugat III untuk mengirim 2.352,37 m3 batu split ke Ambawang, Kalimantan Barat. Penggugat dalil telah menerima pembayaran Rp437.250.000 dari Tergugat III, membeli material dari PT. Aldo HS Sejahtera seharga Rp230.000.000, dan membayar biaya pengiriman Rp161.000.000 kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai forum [HAL 3-6]. Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I pada 14 Februari 2021 dengan kehadiran Tergugat II dan III [HAL 8]. Penggugat dalil kapal terlambat berangkat, dan setelah somasi, ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II, lalu menurunkan muatan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil Rp1.109.500.000 [HAL 7-8, 15]. Penggugat juga dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian Rp1.500.000.000 [HAL 10-11]. Total kerugian yang didalilkan adalah Rp2.609.500.000, dengan permintaan pembayaran tunai sekaligus, uang paksa 10% per bulan, dan sita jaminan [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-45] Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena domisili para pihak berada di luar wilayah tersebut, gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta error in persona karena Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) tidak berwenang menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut atas nama Tergugat I; direktur sah Tergugat I adalah Titin Kholawiyah Sarjana Pendidikan berdasarkan Anggaran Dasar [HAL 14-21]. Tergugat I dalil Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 batal demi hukum karena dibuat oleh orang tidak berwenang, mengandung penipuan, dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 22-32]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dan Tergugat IV membayar kerugian materiil Rp400.000.000 (masing-masing Rp200.000.000), kerugian immateriil Rp3.000.000.000 (masing-masing Rp1.500.000.000), permintaan maaf, dan uang paksa [HAL 34-45]. Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dengan dalih Penggugat tidak menarik PT. Aldo HS Sejahtera dan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak perkara [HAL 45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 105611, + "summary": "[HAL 1-13] Penggugat PT. Maju Bersama Marbun menggugat Tergugat I (PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri), Tergugat II (Sugiman), Tergugat III (PT. Berkat Bunda Melimpah), dan Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) serta Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penggugat dalil menerima Purchase Order dari Tergugat III untuk mengirim 2.352,37 m3 batu split ke Ambawang, Kalimantan Barat. Penggugat dalil telah menerima pembayaran Rp437.250.000 dari Tergugat III, membeli material dari PT. Aldo HS Sejahtera seharga Rp230.000.000, dan membayar biaya pengiriman Rp161.000.000 kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai forum [HAL 3-6]. Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I pada 14 Februari 2021 dengan kehadiran Tergugat II dan III [HAL 8]. Penggugat dalil kapal terlambat berangkat, dan setelah somasi, ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II, lalu menurunkan muatan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil Rp1.109.500.000 [HAL 7-8, 15]. Penggugat juga dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian Rp1.500.000.000 [HAL 10-11]. Total kerugian yang didalilkan adalah Rp2.609.500.000, dengan permintaan pembayaran tunai sekaligus, uang paksa 10% per bulan, dan sita jaminan [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-45] Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena domisili para pihak berada di luar wilayah tersebut, gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta error in persona karena Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) tidak berwenang menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut atas nama Tergugat I; direktur sah Tergugat I adalah Titin Kholawiyah Sarjana Pendidikan berdasarkan Anggaran Dasar [HAL 14-21]. Tergugat I dalil Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 batal demi hukum karena dibuat oleh orang tidak berwenang, mengandung penipuan, dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 22-32]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dan Tergugat IV membayar kerugian materiil Rp400.000.000 (masing-masing Rp200.000.000), kerugian immateriil Rp3.000.000.000 (masing-masing Rp1.500.000.000), permintaan maaf, dan uang paksa [HAL 34-45]. Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dengan dalih Penggugat tidak menarik PT. Aldo HS Sejahtera dan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak perkara [HAL 45].\n\n[HAL 46-63] Tergugat II dan III membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak PT. Aldo HS Sejahtera dan Syahbandar/Otoritas Pelabuhan) serta gugatan obscur libel karena kerugian tidak dirinci secara detail sesuai yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat II dan III dalil bahwa Purchase Order No. 005/BBM-PO/I/2021 diterbitkan setelah negosiasi sistem pembayaran yang disepakati melalui telepon, dengan DP 25% saat PO, DP 35% saat kapal sandar di Bojonegara, dan pelunasan 40% saat kapal sandar di tujuan [HAL 48]. Tergugat III dalil telah membayar total Rp437.250.000 sesuai invoice Penggugat [HAL 49]. Tergugat II dan III dalil Penggugat telah melakukan survey jalur pengiriman ke Ambawang dan menyatakan kapal 230 feet dapat melintas, sehingga Penggugat mengetahui risiko dan tidak dapat menyalahkan Tergugat II/III atas demurrage atau ketidakmampuan akses [HAL 50-52]. Tergugat II dan III menolak unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada pelanggaran hukum, kesalahan, atau kausalitas yang terbukti, serta klaim kerugian tidak didukung bukti lengkap seperti Surat Persetujuan Berlayar [HAL 53-55]. Turut Tergugat II (PT. Layar Kencana Persada) mengajukan eksepsi dan rekonvensi, dalil kapal TB Grace dan tongkang BG Parta Jaya 2707 adalah miliknya, bukan Tergugat I, dan dialihkan berdasarkan SPAL No. 001/LKP-YMI/LS/II/2021 antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II [HAL 57-58]. Turut Tergugat II dalil Tergugat I wanprestasi karena belum melunasi biaya angkut, sehingga Turut Tergugat II berhak menahan muatan [HAL 59-60]. Turut Tergugat II dalil telah terjadi kesepakatan bersama dengan Penggugat di Ciwandan pada 8 Mei 2021 untuk penyelesaian sisa utang Tergugat I sebesar Rp90.000.000 yang dibayar cicilan, namun Penggugat tidak membayar [HAL 61-62]. Turut Tergugat II menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp90.000.000, immateriil Rp1.000.000.000, permintaan maaf, dan uang paksa [HAL 63].\n\n[HAL 64-75] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Penggugat membuktikan perjanjian, kepemilikan perusahaan, PO, pembayaran, dan somasi [HAL 64-66]. Tergugat I membuktikan struktur perusahaan dan domisili [HAL 66-67]. Tergugat II dan III membuktikan penawaran harga, PO, invoice, pembayaran, dan survey jalur [HAL 67-68]. Turut Tergugat II membuktikan perjanjian angkutan laut dengan Turut Tergugat I, kepemilikan kapal, dan kesepakatan penyelesaian di Ciwandan [HAL 69]. Saksi Penggugat (Firdaus, Asep) dalil adanya keterlambatan, pengalihan pengiriman, dan kerugian besar akibat tidak diterimanya batu di Ambawang [HAL 70-71]. Saksi Tergugat I (Ir. H. Didan) dalil domisili Tergugat I di Serang dan tidak memiliki kapal [HAL 71]. Saksi Tergugat II/III (Adi Mulya, Anwar) dalil Penggugat melakukan survey sendiri, mengetahui kondisi jalur, dan batu tidak pernah sampai ke Ambawang [HAL 72-73]. Saksi Turut Tergugat II (Budi Hartono) dalil kapal milik Turut Tergugat II, muatan dimuat 14 Februari 2021, kapal rusak 19 Februari 2021, muatan diturunkan di Ciwandan karena Tergugat I belum bayar, dan ada kesepakatan tertulis dengan Penggugat untuk membayar sisa utang Rp90.000.000 yang belum dibayar [HAL 73-75].\n\n[HAL 76-81] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif ditolak berdasarkan Putusan Sela sebelumnya [HAL 76]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, II, dan III karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dianggap kabur dan tidak memenuhi syarat formil [HAL 77-79]. Akibatnya, gugatan konvensi (utama) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan materi pokok perkara tidak diperiksa [HAL 79]. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang telah ditolak [HAL 79]. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp9.870.000,00 [HAL 80-81]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-13] Penggugat PT. Maju Bersama Marbun menggugat Tergugat I (PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri), Tergugat II (Sugiman), Tergugat III (PT. Berkat Bunda Melimpah), dan Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) serta Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Penggugat dalil menerima Purchase Order dari Tergugat III untuk mengirim 2.352,37 m3 batu split ke Ambawang, Kalimantan Barat. Penggugat dalil telah menerima pembayaran Rp437.250.000 dari Tergugat III, membeli material dari PT. Aldo HS Sejahtera seharga Rp230.000.000, dan membayar biaya pengiriman Rp161.000.000 kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai forum [HAL 3-6]. Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I pada 14 Februari 2021 dengan kehadiran Tergugat II dan III [HAL 8]. Penggugat dalil kapal terlambat berangkat, dan setelah somasi, ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II, lalu menurunkan muatan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil Rp1.109.500.000 [HAL 7-8, 15]. Penggugat juga dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian Rp1.500.000.000 [HAL 10-11]. Total kerugian yang didalilkan adalah Rp2.609.500.000, dengan permintaan pembayaran tunai sekaligus, uang paksa 10% per bulan, dan sita jaminan [HAL 12-13].\n\n[HAL 14-45] Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena domisili para pihak berada di luar wilayah tersebut, gugatan obscur libel karena menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta error in persona karena Tergugat IV (Nandhiwardana Aryaguna) tidak berwenang menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut atas nama Tergugat I; direktur sah Tergugat I adalah Titin Kholawiyah Sarjana Pendidikan berdasarkan Anggaran Dasar [HAL 14-21]. Tergugat I dalil Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 batal demi hukum karena dibuat oleh orang tidak berwenang, mengandung penipuan, dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing [HAL 22-32]. Tergugat I mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat dan Tergugat IV membayar kerugian materiil Rp400.000.000 (masing-masing Rp200.000.000), kerugian immateriil Rp3.000.000.000 (masing-masing Rp1.500.000.000), permintaan maaf, dan uang paksa [HAL 34-45]. Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dengan dalih Penggugat tidak menarik PT. Aldo HS Sejahtera dan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak perkara [HAL 45].\n\n[HAL 46-63] Tergugat II dan III membantah dalil Penggugat dengan mengajukan eksepsi error in persona (kurang pihak PT. Aldo HS Sejahtera dan Syahbandar/Otoritas Pelabuhan) serta gugatan obscur libel karena kerugian tidak dirinci secara detail sesuai yurisprudensi MA [HAL 46-47]. Tergugat II dan III dalil bahwa Purchase Order No. 005/BBM-PO/I/2021 diterbitkan setelah negosiasi sistem pembayaran yang disepakati melalui telepon, dengan DP 25% saat PO, DP 35% saat kapal sandar di Bojonegara, dan pelunasan 40% saat kapal sandar di tujuan [HAL 48]. Tergugat III dalil telah membayar total Rp437.250.000 sesuai invoice Penggugat [HAL 49]. Tergugat II dan III dalil Penggugat telah melakukan survey jalur pengiriman ke Ambawang dan menyatakan kapal 230 feet dapat melintas, sehingga Penggugat mengetahui risiko dan tidak dapat menyalahkan Tergugat II/III atas demurrage atau ketidakmampuan akses [HAL 50-52]. Tergugat II dan III menolak unsur perbuatan melawan hukum karena tidak ada pelanggaran hukum, kesalahan, atau kausalitas yang terbukti, serta klaim kerugian tidak didukung bukti lengkap seperti Surat Persetujuan Berlayar [HAL 53-55]. Turut Tergugat II (PT. Layar Kencana Persada) mengajukan eksepsi dan rekonvensi, dalil kapal TB Grace dan tongkang BG Parta Jaya 2707 adalah miliknya, bukan Tergugat I, dan dialihkan berdasarkan SPAL No. 001/LKP-YMI/LS/II/2021 antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II [HAL 57-58]. Turut Tergugat II dalil Tergugat I wanprestasi karena belum melunasi biaya angkut, sehingga Turut Tergugat II berhak menahan muatan [HAL 59-60]. Turut Tergugat II dalil telah terjadi kesepakatan bersama dengan Penggugat di Ciwandan pada 8 Mei 2021 untuk penyelesaian sisa utang Tergugat I sebesar Rp90.000.000 yang dibayar cicilan, namun Penggugat tidak membayar [HAL 61-62]. Turut Tergugat II menuntut Penggugat membayar kerugian materiil Rp90.000.000, immateriil Rp1.000.000.000, permintaan maaf, dan uang paksa [HAL 63].\n\n[HAL 64-75] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Penggugat membuktikan perjanjian, kepemilikan perusahaan, PO, pembayaran, dan somasi [HAL 64-66]. Tergugat I membuktikan struktur perusahaan dan domisili [HAL 66-67]. Tergugat II dan III membuktikan penawaran harga, PO, invoice, pembayaran, dan survey jalur [HAL 67-68]. Turut Tergugat II membuktikan perjanjian angkutan laut dengan Turut Tergugat I, kepemilikan kapal, dan kesepakatan penyelesaian di Ciwandan [HAL 69]. Saksi Penggugat (Firdaus, Asep) dalil adanya keterlambatan, pengalihan pengiriman, dan kerugian besar akibat tidak diterimanya batu di Ambawang [HAL 70-71]. Saksi Tergugat I (Ir. H. Didan) dalil domisili Tergugat I di Serang dan tidak memiliki kapal [HAL 71]. Saksi Tergugat II/III (Adi Mulya, Anwar) dalil Penggugat melakukan survey sendiri, mengetahui kondisi jalur, dan batu tidak pernah sampai ke Ambawang [HAL 72-73]. Saksi Turut Tergugat II (Budi Hartono) dalil kapal milik Turut Tergugat II, muatan dimuat 14 Februari 2021, kapal rusak 19 Februari 2021, muatan diturunkan di Ciwandan karena Tergugat I belum bayar, dan ada kesepakatan tertulis dengan Penggugat untuk membayar sisa utang Rp90.000.000 yang belum dibayar [HAL 73-75].\n\n[HAL 76-81] Majelis Hakim memeriksa eksepsi. Eksepsi kompetensi relatif ditolak berdasarkan Putusan Sela sebelumnya [HAL 76]. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, II, dan III karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi (berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut) dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dianggap kabur dan tidak memenuhi syarat formil [HAL 77-79]. Akibatnya, gugatan konvensi (utama) dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan materi pokok perkara tidak diperiksa [HAL 79]. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima karena keterkaitan erat dengan gugatan konvensi yang telah ditolak [HAL 79]. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp9.870.000,00 [HAL 80-81]." + }, + "read": { + "input_chars": 6746, + "frame": "PT. Maju Bersama Marbun menggugat PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri, Sugiman, PT. Berkat Bunda Melimpah, dan Nandhiwardana Aryaguna atas perbuatan melawan hukum terkait pengiriman batu split yang dialihkan dan dimuat di lokasi tidak sesuai perjanjian. Penggugat menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp2.609.500.000 serta uang paksa. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mencampuradukkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan dianggap kabur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil menerima Purchase Order dari Tergugat III untuk mengirim 2.352,37 m3 batu split ke Ambawang, Kalimantan Barat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah menerima pembayaran Rp437.250.000 dari Tergugat III.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membeli material dari PT. Aldo HS Sejahtera seharga Rp230.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar biaya pengiriman Rp161.000.000 kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I pada 14 Februari 2021 dengan kehadiran Tergugat II dan III.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil kapal terlambat berangkat dan setelah somasi ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil muatan diturunkan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil Rp1.109.500.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian Rp1.500.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena domisili para pihak berada di luar wilayah tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat IV tidak berwenang menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut atas nama Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dengan dalih Penggugat tidak menarik PT. Aldo HS Sejahtera dan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak perkara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Purchase Order No. 005/BBM-PO/I/2021 diterbitkan setelah negosiasi sistem pembayaran yang disepakati melalui telepon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil telah membayar total Rp437.250.000 sesuai invoice Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Penggugat telah melakukan survey jalur pengiriman ke Ambawang dan menyatakan kapal 230 feet dapat melintas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, II, dan III karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima dan materi pokok perkara tidak diperiksa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Maju Bersama Marbun menggugat PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri, Sugiman, PT. Berkat Bunda Melimpah, dan Nandhiwardana Aryaguna serta Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum terkait pengiriman batu split. Penggugat dalil telah menerima Purchase Order dari Tergugat III, menerima pembayaran, membeli material, dan membayar biaya pengiriman kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut. Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I, namun kapal terlambat berangkat dan setelah somasi ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II, lalu menurunkan muatan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil. Penggugat juga dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian. Total kerugian yang didalilkan adalah Rp2.609.500.000. Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan, obscur libel, dan error in persona, serta mengajukan rekonvensi. Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dan membantah dalil Penggugat dengan dalil telah terjadi negosiasi pembayaran, Penggugat melakukan survey jalur, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi dengan dalil kapal miliknya dan telah terjadi kesepakatan penyelesaian utang. Majelis Hakim memeriksa eksepsi dan mengabulkan eksepsi obscur libel karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dianggap kabur. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok perkara tidak diperiksa. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Maju Bersama Marbun menggugat PT. Tridaya Laut Usaha Mandiri, Sugiman, PT. Berkat Bunda Melimpah, dan Nandhiwardana Aryaguna serta Turut Tergugat I-III atas perbuatan melawan hukum terkait pengiriman batu split. Penggugat dalil telah menerima Purchase Order dari Tergugat III, menerima pembayaran, membeli material, dan membayar biaya pengiriman kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut. Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I, namun kapal terlambat berangkat dan setelah somasi ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II, lalu menurunkan muatan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil. Penggugat juga dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian. Total kerugian yang didalilkan adalah Rp2.609.500.000. Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan, obscur libel, dan error in persona, serta mengajukan rekonvensi. Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dan membantah dalil Penggugat dengan dalil telah terjadi negosiasi pembayaran, Penggugat melakukan survey jalur, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat II mengajukan eksepsi dan rekonvensi dengan dalil kapal miliknya dan telah terjadi kesepakatan penyelesaian utang. Majelis Hakim memeriksa eksepsi dan mengabulkan eksepsi obscur libel karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan dianggap kabur. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan materi pokok perkara tidak diperiksa. Gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II juga dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil menerima Purchase Order dari Tergugat III untuk mengirim 2.352,37 m3 batu split ke Ambawang, Kalimantan Barat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah menerima pembayaran Rp437.250.000 dari Tergugat III.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membeli material dari PT. Aldo HS Sejahtera seharga Rp230.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil membayar biaya pengiriman Rp161.000.000 kepada Tergugat I melalui Tergugat IV berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut No.032/TLUM-DPS/SPAL/203-BK03/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil material dimuat pada kapal TB. Grace milik Tergugat I pada 14 Februari 2021 dengan kehadiran Tergugat II dan III.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil kapal terlambat berangkat dan setelah somasi ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan IV mengalihkan pengiriman tanpa izin ke Turut Tergugat I dan II.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil muatan diturunkan secara ilegal di Ciwandan, Banten, menyebabkan kerugian materiil Rp1.109.500.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat II dan III memberikan lokasi bongkar muat yang tidak dapat diakses kapal, menyebabkan demurrage dan kerugian Rp1.500.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena domisili para pihak berada di luar wilayah tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi error in persona karena Tergugat IV tidak berwenang menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut atas nama Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III mengajukan eksepsi error in persona dengan dalih Penggugat tidak menarik PT. Aldo HS Sejahtera dan Otoritas Pelabuhan sebagai pihak perkara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Purchase Order No. 005/BBM-PO/I/2021 diterbitkan setelah negosiasi sistem pembayaran yang disepakati melalui telepon.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalil telah membayar total Rp437.250.000 sesuai invoice Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dan III dalil Penggugat telah melakukan survey jalur pengiriman ke Ambawang dan menyatakan kapal 230 feet dapat melintas.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel dari Tergugat I, II, dan III karena Penggugat mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima dan materi pokok perkara tidak diperiksa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar ongkos kirim batu split ke pihak kapal, tapi barangnya dialihkan ke tempat lain tanpa izin saya dan diturunkan di tempat yang salah, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13668, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1322 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1329 KUHPerdata", + "Pasal 1331 KUHPerdata", + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1352 KUHPerdata", + "Pasal 1353 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1449 KUHPerdata", + "Pasal 1451 KUHPerdata", + "Pasal 1452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1322 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1322: Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1331 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1331: Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1352: Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undangundang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1353: Perikatan yang lahir dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dan suatu perbuatan yang sah atau dan perbuatan yang melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1449: Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1451 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1451: Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang tersebut dalam Pasal 1330, mengakibatkan pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang telah diberikan atau dibayar kepada orang tak berwenang, akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali bila barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berwenang tadi, atau bila ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan keuntungan dan apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bila yang dinikmati telah dipakai bagi kepentingannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1452: Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga). Tidak ada hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pengangkutan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kekhilafan, paksaan, penipuan). Meskipun berkaitan dengan perjanjian, putusan tidak memeriksa isu kecacatan kehendak (paksaan/penipuan) sebagai dasar penolakan gugatan, melainkan cacat formil karena pengaburan dasar hukum (obscure libel)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1322 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini merupakan pengecualian dari Pasal 1321 mengenai kekhilafan. Tidak menjadi isu hukum yang diperiksa dalam putusan karena gugatan ditolak karena cacat formil, bukan karena pembatalan perjanjian akibat kekhilafan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Putusan tidak membahas apakah ada unsur penipuan yang membatalkan perjanjian, melainkan menyoroti kesalahan klasifikasi gugatan (PMH vs Wanprestasi)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cakap hukum untuk membuat perikatan. Tidak relevan karena isu sengketa bukan tentang ketidakcakapan pihak, melainkan tentang bentuk gugatan yang kabur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1331 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat ketidakcakapan. Tidak relevan dengan fakta sengketa pengalihan barang tanpa izin dalam konteks wanprestasi/PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur keabsahan sebab dalam perjanjian. Tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan karena cacat obscure libel." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sebab yang terlarang. Tidak relevan dengan sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam pengangkutan barang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1352 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur sumber perikatan secara umum. Terlalu umum dan tidak secara spesifik mengatur unsur wanprestasi atau PMH yang menjadi inti pertanyaan awam mengenai alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1353 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menjelaskan perikatan akibat perbuatan orang (sah atau melanggar hukum). Meskipun secara teoritis mencakup PMH, teks ini tidak secara spesifik mengatur unsur-unsur PMH atau Wanprestasi yang perlu dinilai untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak (karena cacat formil)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pertanyaan awam menyebutkan 'alihan tanpa izin' yang didalilkan sebagai PMH. Pasal ini relevan karena merupakan dasar hukum yang *salah diklaim* oleh Penggugat, yang menyebabkan gugatan dianggap kabur (obscure libel) oleh hakim karena bercampur dengan wanprestasi. Hakim menguji apakah dalil tersebut memenuhi unsur PMH atau justru wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1449 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat paksaan/penipuan. Tidak relevan dengan fakta sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1451 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat pembatalan karena ketidakcakapan. Tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1452 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat pembatalan karena paksaan/penipuan. Tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 85798, + "completion_tokens": 5723 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_505_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_505_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99d83543687f7d2838927ac9df6fbcb4db059936 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_505_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_505_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 166.488, + "query": 4.816, + "relevance": 24.302, + "total": 195.663 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 110488, + "marked_chars": 110794 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi :\n>. Menolak eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut ;\nDalam Pokok Perkara :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji ;\n3.\nMenghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada\nPenggugat sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan ditambah\nbunga 1% (satu persen) per bulan selama 19 tahun sebesar Rp.684.000.000,-\n(enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) ;\n4.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;\n5.\nMembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I\nsebesar Rp. 3.860.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;\n Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh\nkami Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri\nHalaman 33 Putusan Nomor 505/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 110794, + "frame": "Peng Gugat menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I, II, dan III terkait wanprestasi dalam transaksi jual beli rumah yang kemudian menjadi objek eksekusi hak tanggungan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat I wanprestasi, menyatakan rumah sebagai hak milik Penggugat, dan menghukum Tergugat I membayar kerugian materil, immateril, serta uang paksa. Putusan pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I wanprestasi dan membayar kerugian materil beserta bunga, namun menolak tuntutan lain terkait kepemilikan rumah dan kerugian immateril.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 15 Mei 2003 mengenai transaksi pembelian rumah milik Penggugat oleh Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran uang pangkal (down payment) sebesar Rp150.000.000,- dalam transaksi tersebut.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melunasi sisa pembayaran harga rumah kepada Penggugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengagunkan sertifikat rumah tersebut kepada Tergugat II untuk memperoleh pinjaman kredit.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek tersebut melalui lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat III.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sehingga kehilangan hak untuk mengajukan jawaban dan bukti.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan rumah sebagai hak miliknya ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,- ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk sita jaminan ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat menggugat Tergugat I karena wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang dilakukan pada tahun 2003, di mana Tergugat I hanya membayar uang pangkal dan tidak melunasi sisa pembayaran. Sisa rumah tersebut kemudian dijaminkan Tergugat I kepada Tergugat II untuk kredit, yang berakhir dengan eksekusi hak tanggungan melalui lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat III. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengakuan hak milik atas rumah, serta pembayaran kerugian materil, immateril, dan uang paksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I, serta mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I wanprestasi dan memerintahkan pembayaran kerugian materil sebesar Rp300.000.000,- ditambah bunga 1% per bulan selama 19 tahun sebesar Rp684.000.000,-. Tuntutan Penggugat lainnya, termasuk pengakuan hak milik atas rumah yang telah beralih tangan, kerugian immateril, uang paksa, dan sita jaminan, ditolak oleh hakim." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat menggugat Tergugat I karena wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah yang dilakukan pada tahun 2003, di mana Tergugat I hanya membayar uang pangkal dan tidak melunasi sisa pembayaran. Sisa rumah tersebut kemudian dijaminkan Tergugat I kepada Tergugat II untuk kredit, yang berakhir dengan eksekusi hak tanggungan melalui lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat III. Penggugat menuntut pernyataan wanprestasi, pengakuan hak milik atas rumah, serta pembayaran kerugian materil, immateril, dan uang paksa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I, serta mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat I wanprestasi dan memerintahkan pembayaran kerugian materil sebesar Rp300.000.000,- ditambah bunga 1% per bulan selama 19 tahun sebesar Rp684.000.000,-. Tuntutan Penggugat lainnya, termasuk pengakuan hak milik atas rumah yang telah beralih tangan, kerugian immateril, uang paksa, dan sita jaminan, ditolak oleh hakim.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Perjanjian pada tanggal 15 Mei 2003 mengenai transaksi pembelian rumah milik Penggugat oleh Tergugat I.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran uang pangkal (down payment) sebesar Rp150.000.000,- dalam transaksi tersebut.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melunasi sisa pembayaran harga rumah kepada Penggugat.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengagunkan sertifikat rumah tersebut kepada Tergugat II untuk memperoleh pinjaman kredit.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek tersebut melalui lelang yang dimenangkan oleh Turut Tergugat III.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut sehingga kehilangan hak untuk mengajukan jawaban dan bukti.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan rumah sebagai hak miliknya ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,- ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk uang paksa (dwangsom) ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk sita jaminan ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya jual rumah ke dia tahun 2003, dia cuma bayar uang pangkal lalu tidak melunasi sisa harganya, apakah saya bisa menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27067, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (termasuk kesepakatan dan kecakapan). Dalam sengketa wanprestasi akibat tidak lunasnya pembayaran, hakim perlu meninjau apakah perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I sah secara hukum sejak awal. Jika syarat-syarat dalam Pasal 1320 terpenuhi, maka perjanjian mengikat dan kewajiban pembayaran menjadi dasar tuntutan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Tuntutan Penggugat didasarkan pada dalil wanprestasi (ingkar janji) Tergugat I yang tidak melunasi harga rumah sesuai perjanjian. Pasal 1338 menjadi dasar hukum utama bahwa Tergugat I wajib memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian, dan pelanggarannya dapat dituntut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 42297, + "completion_tokens": 1334 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_510_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_510_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af1628c755640c337a63154f33a609ec7e7a35e7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_510_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_510_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 37, + "timings": { + "parse": 0.095, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 167.21, + "query": 5.793, + "relevance": 38.394, + "total": 211.492 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 110007, + "marked_chars": 110331 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\n-\nMenolak Provisi Penggugat ;\nDalam Eksepsi :\n-\nMenyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;\nDalam pokok perkara :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;\n2.\nMenyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Surat Penawaran Jasa\nHukum No. 840/HAS/YA-LT/OR/IX/2019 tertanggal 12 September 2019\ndan telah disetujui oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2019,\nantara Penggugat selaku Penasihat Hukum Tergugat II dan Tergugat I\nselaku Istri Tergugat II ;\n3.\nMenyatakan Para Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) terhadap pel\naksanaan Penawaran Jasa Hukum No. 840/HAS/YA-LT/OR/IX/2019, ya\nHalaman 35 dari 37 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 35\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nng diberikan dengan penawaran tertanggal 12 September 2019, dan tel\nah disetujui oleh Para Tergugat pada tanggal 17 September 2019 ;\n4.\nMenghukum Para Tergugat secara seketika dan s" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 110331, + "frame": "Persekutuan Perdata Hartamulya, Andryanus dan Siahaan menggugat Tuty Surjawijaya dan Andi Gouw atas wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum untuk penanganan perkara pidana korupsi. Penggugat meminta pembayaran sisa biaya jasa hukum sebesar Rp595.000.000,- beserta bunga, ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran biaya jasa hukum, namun menolak tuntutan bunga, ganti rugi immateriil, uang paksa, dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Penawaran Jasa Hukum No. 840/HAS/YA-LT/OR/IX/2019 pada tanggal 17 September 2019 yang mengikat para pihak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk menangani perkara pidana korupsi pada tingkat pertama, banding, dan kasasi.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan mendampingi Tergugat II hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Agustus 2020.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp255.000.000,- secara mencicil pada tanggal 24 September 2019, 27 September 2019, dan 4 Desember 2019.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tagihan untuk tahap II, tahap III, dan tahap IV serta melayangkan surat peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan ne bis in idem berdasarkan putusan perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 6% per bulan atas tunggakan biaya jasa hukum.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari jika tidak menjalankan putusan.", + "page": 35, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Persekutuan Perdata Hartamulya, Andryanus dan Siahaan menggugat Tuty Surjawijaya dan Andi Gouw karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum untuk penanganan perkara pidana korupsi. Penggugat menyatakan telah menyelesaikan tugasnya hingga tingkat kasasi, namun Tergugat hanya membayar sebagian biaya tahap I dan mengabaikan tagihan tahap II, III, dan IV yang berjumlah total Rp595.000.000,-. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan dalil bahwa jasa hukum belum selesai serta gugatan tidak jelas, namun eksepsi tersebut ditolak karena perkara sebelumnya belum memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian, menetapkan bahwa perjanjian jasa hukum sah dan Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar sisa biaya jasa hukum setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya. Majelis memerintahkan Tergugat membayar Rp595.000.000,- sebagai ganti rugi materiil, namun menolak tuntutan bunga moratoir karena objeknya adalah jasa bukan pinjaman uang, menolak ganti rugi immateriil karena tidak ada kerugian riil selain janji pembayaran, menolak uang paksa, serta menolak permohonan sita jaminan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Persekutuan Perdata Hartamulya, Andryanus dan Siahaan menggugat Tuty Surjawijaya dan Andi Gouw karena dianggap wanprestasi dalam perjanjian jasa hukum untuk penanganan perkara pidana korupsi. Penggugat menyatakan telah menyelesaikan tugasnya hingga tingkat kasasi, namun Tergugat hanya membayar sebagian biaya tahap I dan mengabaikan tagihan tahap II, III, dan IV yang berjumlah total Rp595.000.000,-. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan dalil bahwa jasa hukum belum selesai serta gugatan tidak jelas, namun eksepsi tersebut ditolak karena perkara sebelumnya belum memeriksa pokok perkara. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian, menetapkan bahwa perjanjian jasa hukum sah dan Tergugat telah wanprestasi karena tidak membayar sisa biaya jasa hukum setelah Penggugat menyelesaikan pekerjaannya. Majelis memerintahkan Tergugat membayar Rp595.000.000,- sebagai ganti rugi materiil, namun menolak tuntutan bunga moratoir karena objeknya adalah jasa bukan pinjaman uang, menolak ganti rugi immateriil karena tidak ada kerugian riil selain janji pembayaran, menolak uang paksa, serta menolak permohonan sita jaminan.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani Surat Penawaran Jasa Hukum No. 840/HAS/YA-LT/OR/IX/2019 pada tanggal 17 September 2019 yang mengikat para pihak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberikan kuasa khusus kepada Penggugat untuk menangani perkara pidana korupsi pada tingkat pertama, banding, dan kasasi.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan kewajibannya dengan mendampingi Tergugat II hingga terbitnya putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Agustus 2020.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran tahap I sebesar Rp255.000.000,- secara mencicil pada tanggal 24 September 2019, 27 September 2019, dan 4 Desember 2019.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan tagihan untuk tahap II, tahap III, dan tahap IV serta melayangkan surat peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa pembayaran.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi gugatan ne bis in idem berdasarkan putusan perkara nomor 84/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.", + "page": 31, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 6% per bulan atas tunggakan biaya jasa hukum.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp5.000.000.000,-.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp5.000.000,- per hari jika tidak menjalankan putusan.", + "page": 35, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 33, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bantu urus perkara hukumnya sampai selesai, tapi klien saya cuma bayar sebagian dan mengabaikan sisa tagihan yang sudah saya minta berkali-kali, kenapa dia tidak mau melunasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19371, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban membayar kerugian dan bunga akibat wanprestasi (ketidakpemenuhan perikatan). Dalam pertanyaan, klien mengabaikan tagihan setelah diminta berkali-kali, yang merupakan bentuk wanprestasi. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut ganti rugi atau bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut, sebagaimana dianalisis dalam putusan terkait pembebanan bunga moratoir." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam perikatan pembayaran uang. Relevan karena pertanyaan menyangkut sisa tagihan (uang) yang belum dibayar. Putusan secara eksplisit menguji penerapan pasal ini untuk menentukan apakah bunga dapat dikenakan pada jasa/upah (yang akhirnya ditolak majelis karena bukan pinjam meminjam), sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum utama dalam menjawab aspek 'bunga/keterlambatan' dari pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas pacta sunt servanda (perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya). Pertanyaan mendasarkan diri pada fakta bahwa ada 'bantuan urus perkara' (perjanjian jasa) yang telah disepakati namun tidak dipenuhi. Pasal ini menjadi dasar utama bahwa klien wajib melunasi sisa tagihan sesuai kesepakatan awal, yang merupakan inti sengketa wanprestasi dalam kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38608, + "completion_tokens": 1520 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_518_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_518_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..146d3466e84c744f2f3ad43d3eef8d3fca79bb6b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_518_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_518_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 64, + "timings": { + "parse": 0.222, + "classify": 0.0, + "condense": 464.102, + "read": 163.679, + "query": 2.602, + "relevance": 75.956, + "total": 706.56 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 197566, + "marked_chars": 198133 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM PROVISI:\n-\nMenolak Provisi Penggugat I dan Penggugat II;\nDALAM EKSEPSI:\n-\nMenolak Eksepsi Terggugat II dan Tergugat III;\nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara sejumlah\nRp. 908.000 (sembilan ratus delapan ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024,\noleh kami, FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI\nLESTARI, S.H., dan Dr. RIYA NOVITA S.H.,M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndidampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu LENE, S.H., Panitera\n Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 518/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 62\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan." + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134973, + "summary": "[HAL 1-18] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 518/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Hinggawati/Oh Heng Kiauw) dan Penggugat II (Oh Loen Kiauw) melawan Tergugat I (PT Arya Rama Sentosa), Tergugat II (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk), Tergugat III (KPKNL Semarang), Tergugat IV (PT Sentral Java Multindo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung). Penggugat I adalah pemilik SHM No. 1188 seluas 189 m2 [HAL 2], dan Penggugat II adalah pemilik SHM No. 1186 seluas 184 m2 [HAL 3]. Para Penggugat dalilkan bahwa tanah dan bangunan mereka hanya dipinjamkan kepada Tergugat I pada 2 Februari 2011 untuk dijadikan jaminan Fasilitas Wa’d Al-Murabahah kepada Tergugat II, dengan janji pengembalian setelah jatuh tempo 24 bulan pada 4 Maret 2013 [HAL 3-4]. Namun, Tergugat I tidak mengembalikan objek jaminan, dan fasilitas tersebut terus diperpanjang melalui berbagai persetujuan prinsip (Persetujuan No. 016/OL/Roxy/III/11, 091/OL/Roxy/XII/11, 029/OL/Roxy/V/12, 081/OL/Roxy/XI/12, 063/OL/Roxy/VI/13, Addendum 130/OL/Roxy/VI/14, 007/OL/Roxy/I/15, 069/OL/BMI/AQD/XII/2015, 018/BMI/AQM/IV/2017) [HAL 4-5]. Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak mengembalikan tanah, menyebabkan kerugian materiil masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000 [HAL 5-6]. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II melakukan PMH dengan menerima sertifikat asli sebagai jaminan padahal tidak ada peralihan hak, melanggar Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997, sehingga meminta pengembalian asli SHM No. 1188 dan 1186 tanpa beban [HAL 7-8]. Jika tidak dikembalikan, Para Penggugat menuntut uang paksa Rp 1.000.000/hari keterlambatan [HAL 8]. Para Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril Rp 10.000.000.000 [HAL 9]. Terkait rencana lelang oleh Tergugat III atas instruksi Tergugat II, Para Penggugat meminta penundaan lelang hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman ganti rugi materiil Rp 20.000.000.000 jika tidak ditunda [HAL 9-10]. Para Penggugat juga meminta larangan pengosongan objek jaminan, penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dan larangan balik nama oleh Turut Tergugat [HAL 10-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-31] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut karena sengketa termasuk ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 [HAL 19-20]. Secara materiil, Tergugat II membantah PMH, menyatakan bahwa Para Penggugat secara sukarela menjaminkan sertifikat mereka melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102 dan 103 yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 767 dan 768 [HAL 23-24]. Tergugat II menegaskan tidak ada peralihan hak kepemilikan, melainkan pembebanan Hak Tanggungan sesuai UUHT, sehingga sertifikat masih atas nama Para Penggugat [HAL 24-25]. Tergugat II berargumen lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah hak kewajibannya akibat wanprestasi Tergugat I, dan SHT memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 21-22, 25-26]. Tergugat II menolak penundaan lelang berdasarkan Pasal 27 PMK No. 213/2020 karena Para Penggugat adalah pemilik jaminan, bukan \"pihak lain\" yang dimaksud peraturan, sehingga lelang tidak dapat dihentikan [HAL 22, 26-27]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terperinci dan tidak disertai bukti kerugian nyata [HAL 27-29]. Tergugat II menolak Sita Jaminan karena objek sudah dibebani Hak Tanggungan dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 29-31]. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 31].\n\n[HAL 32-44] Tergugat III (KPKNL Semarang) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan bahwa hubungan hukum awal adalah antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga Tergugat III tidak terikat perjanjian tersebut [HAL 33-34]. Tergugat III menegaskan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan permohonan Tergugat II (Kreditur) dan telah dilaksanakan pada 20 Juni 2023 dengan status Tidak Ada Penawaran (TAP) [HAL 32, 33]. Tergugat III berposisi hanya sebagai perantara lelang yang melaksanakan tugas sesuai PMK Lelang, dan tanggung jawab atas gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat II) yang telah membebaskan KPKNL [HAL 34-35]. Tergugat III menolak penundaan lelang karena permohonan lelang telah memenuhi syarat legalitas formal dan tidak ada perintah pengadilan untuk membatalkan lelang sebelum pelaksanaan [HAL 42-43]. Tergugat III juga menolak tuntutan ganti rugi Rp 20 miliar karena tidak berdasar hukum, tidak terperinci, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 43-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 64660, + "summary": "[HAL 1-18] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 518/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Hinggawati/Oh Heng Kiauw) dan Penggugat II (Oh Loen Kiauw) melawan Tergugat I (PT Arya Rama Sentosa), Tergugat II (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk), Tergugat III (KPKNL Semarang), Tergugat IV (PT Sentral Java Multindo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung). Penggugat I adalah pemilik SHM No. 1188 seluas 189 m2 [HAL 2], dan Penggugat II adalah pemilik SHM No. 1186 seluas 184 m2 [HAL 3]. Para Penggugat dalilkan bahwa tanah dan bangunan mereka hanya dipinjamkan kepada Tergugat I pada 2 Februari 2011 untuk dijadikan jaminan Fasilitas Wa’d Al-Murabahah kepada Tergugat II, dengan janji pengembalian setelah jatuh tempo 24 bulan pada 4 Maret 2013 [HAL 3-4]. Namun, Tergugat I tidak mengembalikan objek jaminan, dan fasilitas tersebut terus diperpanjang melalui berbagai persetujuan prinsip (Persetujuan No. 016/OL/Roxy/III/11, 091/OL/Roxy/XII/11, 029/OL/Roxy/V/12, 081/OL/Roxy/XI/12, 063/OL/Roxy/VI/13, Addendum 130/OL/Roxy/VI/14, 007/OL/Roxy/I/15, 069/OL/BMI/AQD/XII/2015, 018/BMI/AQM/IV/2017) [HAL 4-5]. Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak mengembalikan tanah, menyebabkan kerugian materiil masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000 [HAL 5-6]. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II melakukan PMH dengan menerima sertifikat asli sebagai jaminan padahal tidak ada peralihan hak, melanggar Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997, sehingga meminta pengembalian asli SHM No. 1188 dan 1186 tanpa beban [HAL 7-8]. Jika tidak dikembalikan, Para Penggugat menuntut uang paksa Rp 1.000.000/hari keterlambatan [HAL 8]. Para Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril Rp 10.000.000.000 [HAL 9]. Terkait rencana lelang oleh Tergugat III atas instruksi Tergugat II, Para Penggugat meminta penundaan lelang hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman ganti rugi materiil Rp 20.000.000.000 jika tidak ditunda [HAL 9-10]. Para Penggugat juga meminta larangan pengosongan objek jaminan, penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dan larangan balik nama oleh Turut Tergugat [HAL 10-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-31] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut karena sengketa termasuk ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 [HAL 19-20]. Secara materiil, Tergugat II membantah PMH, menyatakan bahwa Para Penggugat secara sukarela menjaminkan sertifikat mereka melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102 dan 103 yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 767 dan 768 [HAL 23-24]. Tergugat II menegaskan tidak ada peralihan hak kepemilikan, melainkan pembebanan Hak Tanggungan sesuai UUHT, sehingga sertifikat masih atas nama Para Penggugat [HAL 24-25]. Tergugat II berargumen lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah hak kewajibannya akibat wanprestasi Tergugat I, dan SHT memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 21-22, 25-26]. Tergugat II menolak penundaan lelang berdasarkan Pasal 27 PMK No. 213/2020 karena Para Penggugat adalah pemilik jaminan, bukan \"pihak lain\" yang dimaksud peraturan, sehingga lelang tidak dapat dihentikan [HAL 22, 26-27]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terperinci dan tidak disertai bukti kerugian nyata [HAL 27-29]. Tergugat II menolak Sita Jaminan karena objek sudah dibebani Hak Tanggungan dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 29-31]. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 31].\n\n[HAL 32-46] Tergugat III (KPKNL Semarang) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan bahwa hubungan hukum awal adalah antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga Tergugat III tidak terikat perjanjian tersebut [HAL 33-34]. Tergugat III menegaskan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan permohonan Tergugat II (Kreditur) dan telah dilaksanakan pada 20 Juni 2023 dengan status Tidak Ada Penawaran (TAP) [HAL 32, 33]. Tergugat III berposisi hanya sebagai perantara lelang yang melaksanakan tugas sesuai PMK Lelang, dan tanggung jawab atas gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat II) yang telah membebaskan KPKNL [HAL 34-35]. Tergugat III menolak penundaan lelang karena permohonan lelang telah memenuhi syarat legalitas formal dan tidak ada perintah pengadilan untuk membatalkan lelang sebelum pelaksanaan [HAL 42-43]. Tergugat III juga menolak tuntutan ganti rugi Rp 20 miliar karena tidak berdasar hukum, tidak terperinci, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 43-44]. Tergugat III menolak dalil pengosongan objek sengketa karena tidak memiliki kewenangan terkait pengosongan yang merupakan ranah Pengadilan atas permintaan pembeli lelang [HAL 44-46]. Tergugat III menolak permohonan Sita Jaminan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 394 K/Pdt/1984 yang menyatakan barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan [HAL 44-46]. Tergugat III menolak permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 [HAL 45-46]. Tergugat III memohon gugatan ditolak untuk seluruhnya dan menyatakan proses lelang sah secara hukum [HAL 46].\n\n[HAL 47-62] Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat II, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara [HAL 47]. Hakim mengonfirmasi kepemilikan SHM No. 1188 atas nama Penggugat I dan SHM No. 1186 atas nama Penggugat II sebagai objek sengketa [HAL 48-49, 57]. Hakim menolak eksepsi error in persona Tergugat III karena Penggugat berhak memilih pihak yang digugat [HAL 56-57]. Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak mengembalikan sertifikat asli merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 57-58]. Hakim menolak permohonan provisi (penundaan lelang) karena sama dengan materi pokok gugatan [HAL 55-56]. Hakim membuktikan bahwa Para Penggugat menyerahkan sertifikat asli kepada Tergugat I untuk jaminan pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian didaftarkan sebagai Hak Tanggungan (SHT No. 767 dan 768) [HAL 58-60]. Hakim menyatakan bahwa dengan adanya SHT, Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi Tergugat I, dan tidak dikembalikannya sertifikat adalah akibat belum lunasnya pinjaman Tergugat I [HAL 60-61]. Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat I dan II sesuai UUHT dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata karena Para Penggugat gagal membuktikan dalilnya [HAL 61-62]. Hakim menolak seluruh petitum Para Penggugat [HAL 62].\n\n[HAL 62-64] AMAR PUTUSAN:\n1. Menolak Provisi Penggugat I dan Penggugat II.\n2. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III.\n3. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.\n4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 908.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-18] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 518/Pdt.G/2023 antara Penggugat I (Hinggawati/Oh Heng Kiauw) dan Penggugat II (Oh Loen Kiauw) melawan Tergugat I (PT Arya Rama Sentosa), Tergugat II (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk), Tergugat III (KPKNL Semarang), Tergugat IV (PT Sentral Java Multindo), dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung). Penggugat I adalah pemilik SHM No. 1188 seluas 189 m2 [HAL 2], dan Penggugat II adalah pemilik SHM No. 1186 seluas 184 m2 [HAL 3]. Para Penggugat dalilkan bahwa tanah dan bangunan mereka hanya dipinjamkan kepada Tergugat I pada 2 Februari 2011 untuk dijadikan jaminan Fasilitas Wa’d Al-Murabahah kepada Tergugat II, dengan janji pengembalian setelah jatuh tempo 24 bulan pada 4 Maret 2013 [HAL 3-4]. Namun, Tergugat I tidak mengembalikan objek jaminan, dan fasilitas tersebut terus diperpanjang melalui berbagai persetujuan prinsip (Persetujuan No. 016/OL/Roxy/III/11, 091/OL/Roxy/XII/11, 029/OL/Roxy/V/12, 081/OL/Roxy/XI/12, 063/OL/Roxy/VI/13, Addendum 130/OL/Roxy/VI/14, 007/OL/Roxy/I/15, 069/OL/BMI/AQD/XII/2015, 018/BMI/AQM/IV/2017) [HAL 4-5]. Para Penggugat mendalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak mengembalikan tanah, menyebabkan kerugian materiil masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000 [HAL 5-6]. Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat II melakukan PMH dengan menerima sertifikat asli sebagai jaminan padahal tidak ada peralihan hak, melanggar Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997, sehingga meminta pengembalian asli SHM No. 1188 dan 1186 tanpa beban [HAL 7-8]. Jika tidak dikembalikan, Para Penggugat menuntut uang paksa Rp 1.000.000/hari keterlambatan [HAL 8]. Para Penggugat menuntut Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immateril Rp 10.000.000.000 [HAL 9]. Terkait rencana lelang oleh Tergugat III atas instruksi Tergugat II, Para Penggugat meminta penundaan lelang hingga putusan berkekuatan hukum tetap, dengan ancaman ganti rugi materiil Rp 20.000.000.000 jika tidak ditunda [HAL 9-10]. Para Penggugat juga meminta larangan pengosongan objek jaminan, penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), dan larangan balik nama oleh Turut Tergugat [HAL 10-18]. Mediasi gagal dilakukan [HAL 18].\n\n[HAL 19-31] Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang secara absolut karena sengketa termasuk ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 [HAL 19-20]. Secara materiil, Tergugat II membantah PMH, menyatakan bahwa Para Penggugat secara sukarela menjaminkan sertifikat mereka melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 102 dan 103 yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 767 dan 768 [HAL 23-24]. Tergugat II menegaskan tidak ada peralihan hak kepemilikan, melainkan pembebanan Hak Tanggungan sesuai UUHT, sehingga sertifikat masih atas nama Para Penggugat [HAL 24-25]. Tergugat II berargumen lelang eksekusi Hak Tanggungan adalah hak kewajibannya akibat wanprestasi Tergugat I, dan SHT memiliki kekuatan eksekutorial [HAL 21-22, 25-26]. Tergugat II menolak penundaan lelang berdasarkan Pasal 27 PMK No. 213/2020 karena Para Penggugat adalah pemilik jaminan, bukan \"pihak lain\" yang dimaksud peraturan, sehingga lelang tidak dapat dihentikan [HAL 22, 26-27]. Tergugat II juga menolak tuntutan ganti rugi materiil dan immateril karena tidak terperinci dan tidak disertai bukti kerugian nyata [HAL 27-29]. Tergugat II menolak Sita Jaminan karena objek sudah dibebani Hak Tanggungan dan menolak putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat jaminan [HAL 29-31]. Tergugat II memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 31].\n\n[HAL 32-46] Tergugat III (KPKNL Semarang) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan bahwa hubungan hukum awal adalah antara Para Penggugat dan Tergugat I, sehingga Tergugat III tidak terikat perjanjian tersebut [HAL 33-34]. Tergugat III menegaskan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan permohonan Tergugat II (Kreditur) dan telah dilaksanakan pada 20 Juni 2023 dengan status Tidak Ada Penawaran (TAP) [HAL 32, 33]. Tergugat III berposisi hanya sebagai perantara lelang yang melaksanakan tugas sesuai PMK Lelang, dan tanggung jawab atas gugatan perdata/pidana ada pada Penjual (Tergugat II) yang telah membebaskan KPKNL [HAL 34-35]. Tergugat III menolak penundaan lelang karena permohonan lelang telah memenuhi syarat legalitas formal dan tidak ada perintah pengadilan untuk membatalkan lelang sebelum pelaksanaan [HAL 42-43]. Tergugat III juga menolak tuntutan ganti rugi Rp 20 miliar karena tidak berdasar hukum, tidak terperinci, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 43-44]. Tergugat III menolak dalil pengosongan objek sengketa karena tidak memiliki kewenangan terkait pengosongan yang merupakan ranah Pengadilan atas permintaan pembeli lelang [HAL 44-46]. Tergugat III menolak permohonan Sita Jaminan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 394 K/Pdt/1984 yang menyatakan barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan sita jaminan [HAL 44-46]. Tergugat III menolak permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) karena tidak memenuhi syarat Pasal 180 HIR jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 [HAL 45-46]. Tergugat III memohon gugatan ditolak untuk seluruhnya dan menyatakan proses lelang sah secara hukum [HAL 46].\n\n[HAL 47-62] Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut Tergugat II, menyatakan PN Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara [HAL 47]. Hakim mengonfirmasi kepemilikan SHM No. 1188 atas nama Penggugat I dan SHM No. 1186 atas nama Penggugat II sebagai objek sengketa [HAL 48-49, 57]. Hakim menolak eksepsi error in persona Tergugat III karena Penggugat berhak memilih pihak yang digugat [HAL 56-57]. Hakim menetapkan pokok sengketa adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak mengembalikan sertifikat asli merupakan perbuatan melawan hukum [HAL 57-58]. Hakim menolak permohonan provisi (penundaan lelang) karena sama dengan materi pokok gugatan [HAL 55-56]. Hakim membuktikan bahwa Para Penggugat menyerahkan sertifikat asli kepada Tergugat I untuk jaminan pinjaman Tergugat I kepada Tergugat II, yang kemudian didaftarkan sebagai Hak Tanggungan (SHT No. 767 dan 768) [HAL 58-60]. Hakim menyatakan bahwa dengan adanya SHT, Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi Tergugat I, dan tidak dikembalikannya sertifikat adalah akibat belum lunasnya pinjaman Tergugat I [HAL 60-61]. Hakim memutuskan bahwa tindakan Tergugat I dan II sesuai UUHT dan tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata karena Para Penggugat gagal membuktikan dalilnya [HAL 61-62]. Hakim menolak seluruh petitum Para Penggugat [HAL 62].\n\n[HAL 62-64] AMAR PUTUSAN:\n1. Menolak Provisi Penggugat I dan Penggugat II.\n2. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III.\n3. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.\n4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 908.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 7015, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat terkait sengketa jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang dipinjamkan untuk fasilitas pembiayaan. Para Penggugat menuntut pengembalian sertifikat asli tanpa beban, larangan pengosongan objek, penundaan lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Majelis Hakim menolak gugatan pokok karena Para Penggugat gagal membuktikan adanya perbuatan melawan hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I adalah pemilik SHM No. 1188 dan Penggugat II adalah pemilik SHM No. 1186.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan tanah dan bangunan dipinjamkan kepada Tergugat I pada 2 Februari 2011 untuk dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I tidak mengembalikan objek jaminan setelah jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan fasilitas pembiayaan terus diperpanjang melalui berbagai persetujuan prinsip.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan tanah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima sertifikat asli sebagai jaminan tanpa peralihan hak.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan Para Penggugat menjaminkan sertifikat melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan tidak ada peralihan hak kepemilikan melainkan pembebanan Hak Tanggungan sesuai undang-undang.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan berdasarkan permohonan Tergugat II.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Para Penggugat menyerahkan sertifikat asli kepada Tergugat I untuk jaminan pinjaman yang didaftarkan sebagai Hak Tanggungan.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi Tergugat I karena pinjaman belum lunas.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tindakan Tergugat I dan II sesuai undang-undang hak tanggungan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa sertifikat tanah dan bangunan mereka hanya dipinjamkan untuk jaminan fasilitas pembiayaan dan seharusnya dikembalikan setelah jatuh tempo. Para Penggugat menuntut pengembalian sertifikat asli tanpa beban, larangan pengosongan objek jaminan, penundaan lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sertifikat telah dibebani Hak Tanggungan secara sah dan lelang merupakan hak eksekusi akibat wanprestasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa penyerahan sertifikat asli untuk didaftarkan sebagai Hak Tanggungan adalah fakta yang terbukti, dan Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi debitur. Hakim memutuskan bahwa tindakan para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum hak tanggungan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat dengan dalih bahwa sertifikat tanah dan bangunan mereka hanya dipinjamkan untuk jaminan fasilitas pembiayaan dan seharusnya dikembalikan setelah jatuh tempo. Para Penggugat menuntut pengembalian sertifikat asli tanpa beban, larangan pengosongan objek jaminan, penundaan lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateril. Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sertifikat telah dibebani Hak Tanggungan secara sah dan lelang merupakan hak eksekusi akibat wanprestasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa penyerahan sertifikat asli untuk didaftarkan sebagai Hak Tanggungan adalah fakta yang terbukti, dan Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi debitur. Hakim memutuskan bahwa tindakan para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum hak tanggungan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I adalah pemilik SHM No. 1188 dan Penggugat II adalah pemilik SHM No. 1186.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan tanah dan bangunan dipinjamkan kepada Tergugat I pada 2 Februari 2011 untuk dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat II.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I tidak mengembalikan objek jaminan setelah jatuh tempo.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan fasilitas pembiayaan terus diperpanjang melalui berbagai persetujuan prinsip.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan tanah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima sertifikat asli sebagai jaminan tanpa peralihan hak.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan Para Penggugat menjaminkan sertifikat melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan yang telah didaftarkan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan tidak ada peralihan hak kepemilikan melainkan pembebanan Hak Tanggungan sesuai undang-undang.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III dalilkan lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan berdasarkan permohonan Tergugat II.", + "page": 32, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Para Penggugat menyerahkan sertifikat asli kepada Tergugat I untuk jaminan pinjaman yang didaftarkan sebagai Hak Tanggungan.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Tergugat II berhak melakukan eksekusi atas wanprestasi Tergugat I karena pinjaman belum lunas.", + "page": 60, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan tindakan Tergugat I dan II sesuai undang-undang hak tanggungan dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.", + "page": 61, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan sertifikat tanah buat jaminan utang ke bank, tapi sekarang bank mau lelang tanah saya karena utang belum lunas, kan ini salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37451, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealpaan debitur) dan syarat dianggapnya debitur lalai. Meskipun wanprestasi debitur (Tergugat I) adalah pemicu eksekusi, pertanyaan awam berfokus pada legitimasi tindakan bank (Tergugat II) menahan sertifikat dan melaksanakan lelang terhadap jaminan Hak Tanggungan. Putusan secara eksplisit menolak gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan menegaskan bahwa tindakan bank sah berdasarkan UUHT, bukan karena analisis wanprestasi perdata murni. Pasal 1238 tidak menjadi dasar hukum substantif yang diuji untuk menjawab apakah 'lelang itu salah' dalam konteks hak jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualitas dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip secara marginal dalam konteks eksepsi *error in persona* untuk menegaskan bahwa perjanjian terjadi antara Penggugat dan Tergugat I/II, bukan sebagai dasar hukum untuk menilai sah/tidaknya eksekusi lelang oleh bank. Inti sengketa adalah kewenangan eksekusi Hak Tanggungan di bawah UUHT, bukan pelanggaran perjanjian perdata biasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (*relativiteit van overeenkomst*). Sama seperti Pasal 1338, pasal ini hanya digunakan dalam pertimbangan eksepsi prosesual untuk menolak dalil bahwa Tergugat III (lelang) tidak berwenang karena bukan pihak perjanjian. Pasal ini tidak mengatur substansi hak bank untuk mengeksekusi jaminan atau menjawab pertanyaan apakah tindakan bank tersebut 'salah' secara materiil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam ('kan ini salah?') secara substantif menanyakan apakah tindakan bank tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemilik sertifikat. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan bank memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, kesalahan, kerugian, kausalitas) dan menyimpulkan bahwa tindakan bank **tidak** memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada hak eksekusi Hak Tanggungan. Jadi, pasal ini adalah kerangka hukum utama yang diuji untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 72121, + "completion_tokens": 5257 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_519_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_519_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fd2f849491884978aab33f58e5fc3128212eb14 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_519_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,171 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_519_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.06, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 189.547, + "query": 6.488, + "relevance": 0.001, + "total": 196.095 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 113468, + "marked_chars": 113783 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI\n-\nMengabulkan eksepsi Tergugat II ;\n-\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang\nmengadili perkara Perdata No 519/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt;\n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp\n889.500 (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023,\noleh kami, FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, PRADITIA\nDANINDRA, S.H., M.H., dan DIAH TRI LESTARI, S.H masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 519/PDT.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Juni 2023, \nputusan tersebut pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut, dibantu DANIEL ARYANTO SIMARMATA S.E.,S.H.\nPanitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II\ntanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;\nHakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,\n \n PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H. FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. \n DIAH TRI LESTARI, S.H \n Hal 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 519/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perb" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 113783, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait sengketa penggunaan tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai jaminan fasilitas pembiayaan syariah serta rencana lelang eksekusi oleh Tergugat II. Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, pembayaran ganti rugi, penundaan lelang, dan penetapan sita jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak memeriksa pokok perkara karena menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1799 dan Nomor 2263 atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminjam tanah dan bangunan milik Penggugat untuk dijadikan jaminan Fasilitas Wa’d Al-Murabahah pada Tergugat II berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 016/OL/Roxy/III/11 tanggal 4 Maret 2011.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat hanya meminjamkan tanah dan bangunan kepada Tergugat I tanpa pernah ada peralihan hak atas tanah kepada Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas pembiayaan atas nama Tergugat I terus diperpanjang dan disetujui Tergugat II dengan berbagai surat persetujuan prinsip pembiayaan baru dan addendum sejak tahun 2011 hingga 2017.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak mengembalikan tanah dan bangunan kepada Penggugat setelah jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada tanggal 4 Maret 2013.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerima sertifikat asli milik Penggugat sebagai jaminan fasilitas pembiayaan atas nama Tergugat I.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III menetapkan jadwal lelang atas objek jaminan berdasarkan surat Nomor S-3556/KNL.0901/2023 tanggal 11 Mei 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberitahukan pelaksanaan lelang eksekusi kepada Penggugat melalui surat Nomor 763/SAM-SRT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara karena sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pembebanan Hak Tangungan dilakukan atas persetujuan Penggugat sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa antara para pihak berkaitan dengan Akta Wa’D Pembiayaan Murabahah dan pembebanan Hak Tangungan yang merupakan perkara ekonomi syariah.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara karena kewenangan absolut berada pada Pengadilan Agama.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa tanah dan bangunan miliknya yang terdaftar atas namanya telah dipinjamkan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan syariah pada Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada peralihan hak atas tanah kepada Tergugat I, namun Tergugat II menerima sertifikat asli sebagai jaminan dan Tergugat I tidak mengembalikannya setelah jatuh tempo, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum. Gugatan ini juga menuntut penundaan lelang eksekusi yang dijadwalkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat II, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut, dengan alasan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan ekonomi syariah. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa inti sengketa berkaitan dengan Akta Wa’D Pembiayaan Murabahah dan pembebanan Hak Tangungan yang merupakan ranah ekonomi syariah, sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Agama. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya tidak berwenang dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan terhadap Tergugat I [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat II [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat III [NAMA_PERUSAHAAN], Tergugat IV [NAMA_PERUSAHAAN], dan Turut Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa tanah dan bangunan miliknya yang terdaftar atas namanya telah dipinjamkan kepada Tergugat I untuk dijadikan jaminan fasilitas pembiayaan syariah pada Tergugat II. Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada peralihan hak atas tanah kepada Tergugat I, namun Tergugat II menerima sertifikat asli sebagai jaminan dan Tergugat I tidak mengembalikannya setelah jatuh tempo, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum. Gugatan ini juga menuntut penundaan lelang eksekusi yang dijadwalkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat II, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Tergugat II mengajukan eksepsi ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut, dengan alasan bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan ekonomi syariah. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa inti sengketa berkaitan dengan Akta Wa’D Pembiayaan Murabahah dan pembebanan Hak Tangungan yang merupakan ranah ekonomi syariah, sehingga kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Agama. Akibatnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya tidak berwenang dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1799 dan Nomor 2263 atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I meminjam tanah dan bangunan milik Penggugat untuk dijadikan jaminan Fasilitas Wa’d Al-Murabahah pada Tergugat II berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 016/OL/Roxy/III/11 tanggal 4 Maret 2011.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat hanya meminjamkan tanah dan bangunan kepada Tergugat I tanpa pernah ada peralihan hak atas tanah kepada Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Fasilitas pembiayaan atas nama Tergugat I terus diperpanjang dan disetujui Tergugat II dengan berbagai surat persetujuan prinsip pembiayaan baru dan addendum sejak tahun 2011 hingga 2017.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak mengembalikan tanah dan bangunan kepada Penggugat setelah jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada tanggal 4 Maret 2013.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menerima sertifikat asli milik Penggugat sebagai jaminan fasilitas pembiayaan atas nama Tergugat I.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III menetapkan jadwal lelang atas objek jaminan berdasarkan surat Nomor S-3556/KNL.0901/2023 tanggal 11 Mei 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II memberitahukan pelaksanaan lelang eksekusi kepada Penggugat melalui surat Nomor 763/SAM-SRT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara karena sengketa berkaitan dengan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah perbuatan melawan hukum dengan menyatakan pembebanan Hak Tangungan dilakukan atas persetujuan Penggugat sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa antara para pihak berkaitan dengan Akta Wa’D Pembiayaan Murabahah dan pembebanan Hak Tangungan yang merupakan perkara ekonomi syariah.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara karena kewenangan absolut berada pada Pengadilan Agama.", + "page": 35, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya cuma pinjamkan sertifikat tanah buat jaminan utang ke bank, tapi sekarang bank mau lelang tanahnya padahal saya bukan peminjam, gimana caranya hentikan lelang itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18844, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33294, + "completion_tokens": 1387 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_521_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_521_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ad4cd0b0a44a7224a554ae5c6597f92c2789d40 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_521_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_521_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.105, + "classify": 0.0, + "condense": 265.105, + "read": 158.422, + "query": 6.167, + "relevance": 33.251, + "total": 463.05 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 189494, + "marked_chars": 190043 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI;\nDalam Eksepsi :\n- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan tidak jelas (obscuur \nlibel);\nDalam Pokok Perkara :\n- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nDALAM REKONVENSI:\nHalaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 521/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 60\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat \nKonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONVENSI dan REKONVENSI :\n- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar \nbiaya perkara sejumlah Rp446.000,00(empat ratus empat puluh enam ribu \nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh\nkami, Sri Suharini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,\nS.H.,M.H., dan Denny Tulangow, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota. Putusan tersebut pad" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134946, + "summary": "PT. Golden Rama Express (Penggugat) menggugat Djohan Kurniawan (Tergugat I, mantan Kepala Pengembangan Bisnis) dan Siska Hamdani (Tergugat II, istri Tergugat I) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga mendirikan usaha travel \"K Wisata\" dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen Penggugat untuk mengalihkan transaksi ke usaha mereka sendiri, sehingga merugikan Penggugat [HAL 2-12]. Penggugat dalilkan dua pokok perbuatan melawan hukum: pertama, pencurian konsumen tetap dengan mengarahkan mereka melalui K Wisata lalu mengajukan pemesanan kembali ke Penggugat sehingga Penggugat hanya menerima biaya terbit tiket (Rp 5.000-Rp 70.000) alih-alih keuntungan 10-15%, dengan kerugian materiil sebesar Rp 739.636.154 [HAL 4-6]; kedua, penyalahgunaan anggaran event yang dibiayai penuh oleh Penggugat untuk memasarkan K Wisata, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp 740.976.914 [HAL 7-9]. Total kerugian materiil didalilkan Rp 2.637.498.575 (termasuk biaya event Rp 1.156.795.507) dan kerugian imateriil Rp 50.000.000.000, dengan tuntutan pembayaran tanggung renteng, sita jaminan aset Tergugat, dan uang paksa [HAL 10-13]. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim ini sengketa ketenagakerjaan yang harus di Pengadilan Hubungan Industrial) dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan dengan alasan Tergugat II bekerja sebagai \"Sub Agent\" yang diketahui dan disetujui Penggugat, konsumen datang atas pilihan sendiri, dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran [HAL 14-18]. Tergugat juga mengajukan reconvensi menuntut Penggugat membayar insentif K Wisata sebesar Rp 622.948.378 dan refund tiket Rp 71.000.000 serta kerugian imateriil, dengan dalih Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar tagihan tersebut [HAL 19-23]. Penggugat memperkuat dalilnya dengan menyerahkan puluhan bukti (P-1 s.d. P-10S) berupa slip gaji, peraturan perusahaan, data konsumen, dan invoice yang menunjukkan bahwa banyak konsumen yang diajukan melalui K Wisata sebenarnya adalah konsumen tetap atau hasil event Penggugat [HAL 24-44]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 56597, + "summary": "PT. Golden Rama Express (Penggugat) menggugat Djohan Kurniawan (Tergugat I, mantan Kepala Pengembangan Bisnis) dan Siska Hamdani (Tergugat II, istri Tergugat I) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga mendirikan usaha travel \"K Wisata\" dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen Penggugat untuk mengalihkan transaksi ke usaha mereka sendiri, sehingga merugikan Penggugat [HAL 2-12]. Penggugat dalilkan dua pokok perbuatan melawan hukum: pertama, pencurian konsumen tetap dengan mengarahkan mereka melalui K Wisata lalu mengajukan pemesanan kembali ke Penggugat sehingga Penggugat hanya menerima biaya terbit tiket (Rp 5.000-Rp 70.000) alih-alih keuntungan 10-15%, dengan kerugian materiil sebesar Rp 739.636.154 [HAL 4-6]; kedua, penyalahgunaan anggaran event yang dibiayai penuh oleh Penggugat untuk memasarkan K Wisata, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp 740.976.914 [HAL 7-9]. Total kerugian materiil didalilkan Rp 2.637.498.575 (termasuk biaya event Rp 1.156.795.507) dan kerugian imateriil Rp 50.000.000.000, dengan tuntutan pembayaran tanggung renteng, sita jaminan aset Tergugat, dan uang paksa [HAL 10-13]. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim ini sengketa ketenagakerjaan yang harus di Pengadilan Hubungan Industrial) dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan dengan alasan Tergugat II bekerja sebagai \"Sub Agent\" yang diketahui dan disetujui Penggugat, konsumen datang atas pilihan sendiri, dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran [HAL 14-18]. Tergugat juga mengajukan reconvensi menuntut Penggugat membayar insentif K Wisata sebesar Rp 622.948.378 dan refund tiket Rp 71.000.000 serta kerugian imateriil, dengan dalih Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar tagihan tersebut [HAL 19-23]. Penggugat memperkuat dalilnya dengan menyerahkan puluhan bukti (P-1 s.d. P-10S) berupa slip gaji, peraturan perusahaan, data konsumen, dan invoice yang menunjukkan bahwa banyak konsumen yang diajukan melalui K Wisata sebenarnya adalah konsumen tetap atau hasil event Penggugat [HAL 24-44]. Bukti-bukti tambahan (P-10P s.d. P-10Z, P-10AB) secara spesifik membuktikan bahwa konsumen tertentu (seperti Jamin Ivanni, Agrawal Kapil, Manginar Marchelly Roosnida, Wardhana Melvina Wildasari, Bakrie Anindya Novyan, Bangun Sarwito Kusmulyono, Roosmania Kusmulyono, Laila Asih Trifina, Novianny Salim Rusdi, Resza Adi Khresna, Tekriwal Sidarth, Anand Ram, Yadav Niharika, Anand Kopal, Bakrie Firdiani, Agarwal Kapil, Agarwal Asha) yang diajukan oleh K Wisata ternyata berasal dari event/acara yang dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat [HAL 44-46]. Bukti lain meliputi transfer/pemotongan harga (P-11), foto dokumentasi Tergugat I memimpin event Penggugat (P-12), tangkapan layar media sosial Penggugat dan K Wisata (P-13, P-14), bukti event Penggugat (P-15), serta surat keterangan kerja saksi Penggugat (P-16 s.d. P-18) dan hasil audit konsumen tetap yang diambil Tergugat (P-19, P-20) [HAL 46-47]. Saksi Felicia Rosary (Ticketing Supervisor) menyatakan K Wisata adalah sub agent milik Tergugat I dan II, di mana Tergugat I sering melakukan reservasi dan memasukkan konsumen yang seharusnya menjadi konsumen langsung Penggugat (karena Tergugat I adalah pegawai) sebagai konsumen K Wisata, sehingga keuntungan Penggugat turun drastis dari sekitar Rp 300.000 menjadi Rp 5.000-Rp 7.000 per tiket; hal ini dilarang oleh aturan perusahaan dan dilakukan sepanjang 2022 [HAL 47-48]. Saksi Melinda (Staff Finance) menyatakan komisi K Wisata tahun 2022 mencapai Rp 1,4 Miliar lebih, dan ia mengetahui penyimpangan data oleh Tergugat I [HAL 49]. Saksi Monica Juana Cynthia (Kepala Cabang Menteng) menyatakan awalnya ada perjanjian kontrak K Wisata, namun kemudian berjalan tanpa perjanjian tertulis; konsumen dari pameran atau promosi Penggugat tidak boleh dimasukkan sebagai konsumen sub agent, namun Tergugat I melakukannya (terlihat dari kode booking/initial nama Tergugat I), dan audit internal menunjukkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1,4 Miliar akibat perbuatan Tergugat I pada Januari-Desember 2022 [HAL 49-51]. Tergugat mengajukan bukti T1,2-1 s.d. T1,2-15 yang meliputi SK pengukuhan karyawan, Letter of Guarantee, email kesepakatan fee komisi, data outstanding, mutasi rekening, dan komunikasi WhatsApp/email antara Tergugat II dengan karyawan Penggugat [HAL 51-53]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut melalui Putusan Sela, namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat: apakah \"K Wisata\" sebagai sub agent (yang seharusnya diwakili Tergugat II), atau Tergugat I sebagai pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan mengandung cacat formil [HAL 53-58]. Akibatnya, gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanverklaard) [HAL 58]. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Tergugat (insentif Rp 622.948.378, refund tiket Rp 71.000.000, dan ganti rugi Rp 1.342.621.607) karena bukti tidak jelas, kepentingan konsumen bukan subjek perkara, dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak [HAL 58-60]. Amar putusan: Eksepsi obscur libel dikabulkan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, dan Penggugat Konvensi (Penggugat asli) dihukum membayar biaya perkara Rp 446.000 [HAL 60-62]." + } + ], + "final_summary": "PT. Golden Rama Express (Penggugat) menggugat Djohan Kurniawan (Tergugat I, mantan Kepala Pengembangan Bisnis) dan Siska Hamdani (Tergugat II, istri Tergugat I) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena diduga mendirikan usaha travel \"K Wisata\" dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen Penggugat untuk mengalihkan transaksi ke usaha mereka sendiri, sehingga merugikan Penggugat [HAL 2-12]. Penggugat dalilkan dua pokok perbuatan melawan hukum: pertama, pencurian konsumen tetap dengan mengarahkan mereka melalui K Wisata lalu mengajukan pemesanan kembali ke Penggugat sehingga Penggugat hanya menerima biaya terbit tiket (Rp 5.000-Rp 70.000) alih-alih keuntungan 10-15%, dengan kerugian materiil sebesar Rp 739.636.154 [HAL 4-6]; kedua, penyalahgunaan anggaran event yang dibiayai penuh oleh Penggugat untuk memasarkan K Wisata, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp 740.976.914 [HAL 7-9]. Total kerugian materiil didalilkan Rp 2.637.498.575 (termasuk biaya event Rp 1.156.795.507) dan kerugian imateriil Rp 50.000.000.000, dengan tuntutan pembayaran tanggung renteng, sita jaminan aset Tergugat, dan uang paksa [HAL 10-13]. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut (mengklaim ini sengketa ketenagakerjaan yang harus di Pengadilan Hubungan Industrial) dan obscur libel, serta menolak dalil gugatan dengan alasan Tergugat II bekerja sebagai \"Sub Agent\" yang diketahui dan disetujui Penggugat, konsumen datang atas pilihan sendiri, dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran [HAL 14-18]. Tergugat juga mengajukan reconvensi menuntut Penggugat membayar insentif K Wisata sebesar Rp 622.948.378 dan refund tiket Rp 71.000.000 serta kerugian imateriil, dengan dalih Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membayar tagihan tersebut [HAL 19-23]. Penggugat memperkuat dalilnya dengan menyerahkan puluhan bukti (P-1 s.d. P-10S) berupa slip gaji, peraturan perusahaan, data konsumen, dan invoice yang menunjukkan bahwa banyak konsumen yang diajukan melalui K Wisata sebenarnya adalah konsumen tetap atau hasil event Penggugat [HAL 24-44]. Bukti-bukti tambahan (P-10P s.d. P-10Z, P-10AB) secara spesifik membuktikan bahwa konsumen tertentu (seperti Jamin Ivanni, Agrawal Kapil, Manginar Marchelly Roosnida, Wardhana Melvina Wildasari, Bakrie Anindya Novyan, Bangun Sarwito Kusmulyono, Roosmania Kusmulyono, Laila Asih Trifina, Novianny Salim Rusdi, Resza Adi Khresna, Tekriwal Sidarth, Anand Ram, Yadav Niharika, Anand Kopal, Bakrie Firdiani, Agarwal Kapil, Agarwal Asha) yang diajukan oleh K Wisata ternyata berasal dari event/acara yang dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat [HAL 44-46]. Bukti lain meliputi transfer/pemotongan harga (P-11), foto dokumentasi Tergugat I memimpin event Penggugat (P-12), tangkapan layar media sosial Penggugat dan K Wisata (P-13, P-14), bukti event Penggugat (P-15), serta surat keterangan kerja saksi Penggugat (P-16 s.d. P-18) dan hasil audit konsumen tetap yang diambil Tergugat (P-19, P-20) [HAL 46-47]. Saksi Felicia Rosary (Ticketing Supervisor) menyatakan K Wisata adalah sub agent milik Tergugat I dan II, di mana Tergugat I sering melakukan reservasi dan memasukkan konsumen yang seharusnya menjadi konsumen langsung Penggugat (karena Tergugat I adalah pegawai) sebagai konsumen K Wisata, sehingga keuntungan Penggugat turun drastis dari sekitar Rp 300.000 menjadi Rp 5.000-Rp 7.000 per tiket; hal ini dilarang oleh aturan perusahaan dan dilakukan sepanjang 2022 [HAL 47-48]. Saksi Melinda (Staff Finance) menyatakan komisi K Wisata tahun 2022 mencapai Rp 1,4 Miliar lebih, dan ia mengetahui penyimpangan data oleh Tergugat I [HAL 49]. Saksi Monica Juana Cynthia (Kepala Cabang Menteng) menyatakan awalnya ada perjanjian kontrak K Wisata, namun kemudian berjalan tanpa perjanjian tertulis; konsumen dari pameran atau promosi Penggugat tidak boleh dimasukkan sebagai konsumen sub agent, namun Tergugat I melakukannya (terlihat dari kode booking/initial nama Tergugat I), dan audit internal menunjukkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1,4 Miliar akibat perbuatan Tergugat I pada Januari-Desember 2022 [HAL 49-51]. Tergugat mengajukan bukti T1,2-1 s.d. T1,2-15 yang meliputi SK pengukuhan karyawan, Letter of Guarantee, email kesepakatan fee komisi, data outstanding, mutasi rekening, dan komunikasi WhatsApp/email antara Tergugat II dengan karyawan Penggugat [HAL 51-53]. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut melalui Putusan Sela, namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat: apakah \"K Wisata\" sebagai sub agent (yang seharusnya diwakili Tergugat II), atau Tergugat I sebagai pegawai yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan mengandung cacat formil [HAL 53-58]. Akibatnya, gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanverklaard) [HAL 58]. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Tergugat (insentif Rp 622.948.378, refund tiket Rp 71.000.000, dan ganti rugi Rp 1.342.621.607) karena bukti tidak jelas, kepentingan konsumen bukan subjek perkara, dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak [HAL 58-60]. Amar putusan: Eksepsi obscur libel dikabulkan, gugatan Penggugat tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya, dan Penggugat Konvensi (Penggugat asli) dihukum membayar biaya perkara Rp 446.000 [HAL 60-62]." + }, + "read": { + "input_chars": 5348, + "frame": "PT. Golden Rama Express menggugat Djohan Kurniawan dan Siska Hamdani atas perbuatan melawan hukum karena diduga mendirikan usaha travel 'K Wisata' dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen untuk mengalihkan transaksi, sehingga merugikan Penggugat. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng, sita jaminan aset, dan uang paksa. Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok tidak dapat diterima karena eksepsi obscur libel dikabulkan, dan gugatan rekonvensi ditolak seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan II mendirikan usaha travel 'K Wisata' dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen Penggugat untuk mengalihkan transaksi ke usaha mereka sendiri.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan pencurian konsumen tetap dengan mengarahkan mereka melalui K Wisata lalu mengajukan pemesanan kembali ke Penggugat sehingga Penggugat hanya menerima biaya terbit tiket alih-alih keuntungan 10-15%.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan penyalahgunaan anggaran event yang dibiayai penuh oleh Penggugat untuk memasarkan K Wisata.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mengklaim sengketa ini adalah sengketa ketenagakerjaan yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan ia bekerja sebagai 'Sub Agent' yang diketahui dan disetujui Penggugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan konsumen datang atas pilihan sendiri dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar insentif K Wisata sebesar Rp 622.948.378 dan refund tiket Rp 71.000.000 serta kerugian imateriil.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Felicia Rosary menyatakan Tergugat I sering melakukan reservasi dan memasukkan konsumen yang seharusnya menjadi konsumen langsung Penggugat sebagai konsumen K Wisata.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Monica Juana Cynthia menyatakan audit internal menunjukkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1,4 Miliar akibat perbuatan Tergugat I pada Januari-Desember 2022.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut melalui Putusan Sela.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan rekonvensi Tergugat karena bukti tidak jelas, kepentingan konsumen bukan subjek perkara, dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Golden Rama Express menggugat Djohan Kurniawan dan Siska Hamdani atas perbuatan melawan hukum karena diduga mendirikan usaha travel 'K Wisata' dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen untuk mengalihkan transaksi, sehingga merugikan Penggugat. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng, sita jaminan aset, dan uang paksa. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi obscur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran insentif, refund tiket, dan ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut, namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat, apakah 'K Wisata' sebagai sub agent atau Tergugat I sebagai pegawai. Akibatnya, gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Tergugat karena bukti tidak jelas dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Golden Rama Express menggugat Djohan Kurniawan dan Siska Hamdani atas perbuatan melawan hukum karena diduga mendirikan usaha travel 'K Wisata' dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen untuk mengalihkan transaksi, sehingga merugikan Penggugat. Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil secara tanggung renteng, sita jaminan aset, dan uang paksa. Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi obscur libel, serta mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran insentif, refund tiket, dan ganti rugi. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut, namun mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat, apakah 'K Wisata' sebagai sub agent atau Tergugat I sebagai pegawai. Akibatnya, gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan Tergugat karena bukti tidak jelas dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak. Penggugat Konvensi dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat I dan II mendirikan usaha travel 'K Wisata' dan menyalahgunakan jabatan serta database konsumen Penggugat untuk mengalihkan transaksi ke usaha mereka sendiri.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan pencurian konsumen tetap dengan mengarahkan mereka melalui K Wisata lalu mengajukan pemesanan kembali ke Penggugat sehingga Penggugat hanya menerima biaya terbit tiket alih-alih keuntungan 10-15%.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan penyalahgunaan anggaran event yang dibiayai penuh oleh Penggugat untuk memasarkan K Wisata.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan mengklaim sengketa ini adalah sengketa ketenagakerjaan yang harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi obscur libel dengan alasan gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan ia bekerja sebagai 'Sub Agent' yang diketahui dan disetujui Penggugat.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan konsumen datang atas pilihan sendiri dan Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat membayar insentif K Wisata sebesar Rp 622.948.378 dan refund tiket Rp 71.000.000 serta kerugian imateriil.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Felicia Rosary menyatakan Tergugat I sering melakukan reservasi dan memasukkan konsumen yang seharusnya menjadi konsumen langsung Penggugat sebagai konsumen K Wisata.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Monica Juana Cynthia menyatakan audit internal menunjukkan kerugian Penggugat sebesar Rp 1,4 Miliar akibat perbuatan Tergugat I pada Januari-Desember 2022.", + "page": 49, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut melalui Putusan Sela.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi obscur libel karena gugatan Penggugat rancu dalam menentukan subjek hukum yang digugat.", + "page": 53, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan pokok (konvensi) tidak dapat diterima.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan rekonvensi Tergugat karena bukti tidak jelas, kepentingan konsumen bukan subjek perkara, dan keterkaitan dengan petitum yang ditolak.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena mantan karyawan saya mendirikan usaha travel sendiri dan mengalihkan konsumen ke bisnisnya, tapi gugatan saya ditolak karena dianggap rancu, apakah saya bisa menuntut ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23151, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum. Dalam pertimbangan hakim, gugatan Penggugat secara eksplisit didasarkan pada dalil PMH (mengalihkan konsumen) dan hakim menguji apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur PMH sebelum memutuskan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil (rancu). Oleh karena itu, pasal ini merupakan teori hukum substantif yang diuji dalam perkara untuk menjawab apakah penggugat berhak menuntut ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 62916, + "completion_tokens": 3534 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_525_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_525_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10670c042912746db9c23c205933e3bf3474c745 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_525_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,247 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_525_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 49, + "timings": { + "parse": 0.11, + "classify": 0.0, + "condense": 625.656, + "read": 108.925, + "query": 6.985, + "relevance": 125.504, + "total": 867.18 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 146284, + "marked_chars": 146716 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nI.\nDALAM PROVISI\n \n \n1.\nMengabulkan gugatan provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;\n2.\nMemerintahkan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan hukum dalam\nbentuk apapun juga termasuk dan tidak terbatas pada mempergunakan\nsebagai alas hak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan dalam keadaan\nstatus quo terlebih dahulu, terkait :\ni.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 160900\nii.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 160901\niii.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 160902\niv.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 312010\nv.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 312011\nvi.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 312006\nvii.\nBilyet Giro Bank Danamon AC 3623812926 a.n. HADIONO SOLIKIN\nNomor 312007\nHal 32 dari 49 Pen No 525/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 32\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134982, + "summary": "[HAL 1-2] Hadiono Solikin (Penggugat) menggugat PT. Protonindo Citra (Tergugat) terkait sengketa hubungan distribusi yang terjalin sejak 2001, di mana Penggugat ditunjuk sebagai distributor produk audio Tergugat di Jawa Timur berdasarkan Surat Penunjukan tahun 2011 dan 2015 [HAL 2]. Penggugat dalil telah mencapai target penjualan yang signifikan, seperti omzet Rp 5,5 Miliar di semester 1 2016 yang memberikan reward uang Rp 6.000.000, serta pencapaian pembelian Rp 20 Miliar periode Sept 2016-Agustus 2017 yang memberikan reward mobil Suzuki Pickup seharga Rp 150.000.000, dan pencapaian omzet Rp 20 Miliar periode Nov 2017-Des 2018 yang memberikan reward uang untuk sewa ruko selama 3 tahun [HAL 2].\n\n[HAL 3-4] Para pihak menyepakati sistem pembayaran Term of Payment (TOP) 120 hari sejak barang diterima, yang kemudian diubah menjadi 90 hari setelah LIM SAM HONG menjabat Direktur Tergugat [HAL 3]. Kesepakatan lain mencakup tata cara pemesanan via Purchase Order (PO) atau WhatsApp, penyerahan barang oleh Tergugat, dan kewajiban Penggugat menyerahkan Bilyet Giro sebagai jaminan setelah barang diterima, yang dicairkan Tergugat sesuai jatuh tempo [HAL 3]. Untuk barang produksi pabrik sebelum 2013 diberikan diskon 5% dengan biaya ekspedisi ditanggung Tergugat, sedangkan setelah 2013 diskon 6% dengan biaya ekspedisi ditanggung Penggugat; barang bukan produksi pabrik tanpa diskon; dan Tergugat memberikan biaya service bulanan Rp 1.500.000 untuk perbaikan produk rusak di Surabaya [HAL 3]. Penggugat dalil rutin membayar dengan baik dari 2001-2020, namun mengalami kesulitan pada 2021 akibat Pandemi COVID-19 [HAL 4]. Total pembayaran Penggugat kepada Tergugat dari 2011-2021 dalil sebesar Rp 96.186.143.429,- dengan rincian tahunan yang tercantum [HAL 4].\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil telah melunasi seluruh harga pembelian untuk tahun 2011 hingga 2019 secara bulanan untuk produk pabrik dan bukan pabrik Tergugat, dengan rincian nilai pembayaran per nota yang didalilkan lunas [HAL 5-15]. Untuk tahun 2017, Penggugat dalil telah melunasi seluruh pembelian namun tidak memiliki data karena kerusakan file komputer, dan Tergugat tidak pernah menagih [HAL 12]. Pada tahun 2020, Penggugat melakukan pembelian Rp 8.337.242.355,- dan membayar Rp 7.161.313.369,- serta melakukan retur, sehingga tersisa utang Rp 1.175.928.986,- akibat dampak pandemi yang menyebabkan sepi pembeli dan gagal bayar dari customer Penggugat [HAL 15]. Pada tahun 2021, dari pembelian Rp 8.147.749.900,- Penggugat hanya mampu membayar Rp 3.365.976.955,- sehingga tersisa utang Rp 4.781.722.945,- [HAL 15].\n\n[HAL 16-18] Penggugat dalil kesulitan pembayaran hanya terjadi pada nota Maret-April 2020 dan Maret-Oktober 2021 akibat pandemi, dengan total utang per 25 Oktober 2021 sebesar Rp 5.957.701.931,- [HAL 16]. Tergugat menghentikan pengiriman barang sejak pertengahan Oktober 2021, namun Penggugat tetap melakukan pembayaran dan retur totaling Rp 820.120.660,- melalui berbagai mekanisme seperti pencairan Bilyet Giro, transfer, dan retur barang antara Oktober 2021 hingga Mei 2023 [HAL 16-17]. Setelah dipotong pembayaran dan retur tersebut, sisa utang dalil sebesar Rp 5.129.720.471,- [HAL 17]. Tergugat mengirim surat penagihan tanggal 24 November 2021 meminta pemenuhan TOP 90 hari dan Bilyet Giro sebagai jaminan, yang ditanggapi Penggugat dengan surat tanggal 30 November 2021 menjelaskan kesulitan akibat pandemi [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-21] Setelah korespondensi dan somasi, Tergugat pada 30 Mei 2022 melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP) terkait transaksi 2020-2022, yang dalilnya dilakukan secara melawan hukum dengan merekayasa fakta dan mengabaikan sejarah hubungan dagang sejak 2001 [HAL 18-19]. Penggugat membantah adanya unsur penipuan karena Bilyet Giro diserahkan setelah barang diterima dan disepakati sebagai \"cover\"/jaminan, bukan alat pembayaran, sebagaimana diakui Tergugat dalam suratnya sendiri tanggal 24 November 2021 yang menyebut Bilyet Giro sebagai \"cover\" [HAL 20-21]. Tergugat dalil menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai dasar laporan pidana, padahal Bilyet Giro tersebut diserahkan sebagai jaminan sesuai instruksi Tergugat [HAL 21].\n\n[HAL 22-26] Penggugat mendalilkan daftar panjang Bilyet Giro Bank Danamon a.n. Hadiono Solikin yang diserahkan sebagai jaminan dan ditahan Tergugat, serta Bilyet Giro yang telah diganti dengan transfer/setor tunai namun asli Bilyet Giro-nya tidak dikembalikan oleh Tergugat [HAL 22-23]. Penggugat dalil penyerahan Bilyet Giro bukan sebagai alat pembayaran melainkan jaminan, dan Tergugat mengetahui ketidakmampuan Penggugat memenuhi dana pada jatuh tempo namun tetap meminta Bilyet Giro, sehingga yang terjadi adalah ingkar janji (wanprestasi) bukan penipuan [HAL 23-24]. Tergugat dalam suratnya tanggal 24 November 2021 telah mengakui adanya hubungan utang-piutang sesuai TOP 90 hari, namun kemudian mengingkari hubungan tersebut dengan mengkriminalisasi Penggugat [HAL 24]. Penggugat juga dalil bahwa berdasarkan Pasal 584 jo. Pasal 612 KUHPerdata, kepemilikan barang bergerak beralih pada saat penyerahan (levering), sehingga tidak ada unsur penggelapan karena barang sudah menjadi milik Penggugat saat diterima, dan ketidaklunasan pembayaran hanyalah wanprestasi [HAL 25-26].\n\n[HAL 27-31] Penggugat dalil Tergugat juga bertindak semena-mena dengan mengubah harga barang saat diterima berbeda dari Price List/PO, serta melakukan kriminalisasi padahal Penggugat telah memberikan keuntungan besar bagi Tergugat selama 2011-2021 [HAL 27]. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terhadap Tergugat karena melaporkan Penggugat secara selektif dan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian materiil (biaya hukum Rp 100.000.000,-) dan immateriil (nama baik Rp 500.000.000,-) serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat dan putusan provisi agar Tergugat dilarang melakukan perbuatan hukum termasuk mencairkan 38 Bilyet Giro yang dikuasai Tergugat, dengan denda Rp 10.000.000,- per hari jika melanggar [HAL 32-34]. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hubungan hukum adalah perdata/utang piutang, kepemilikan barang telah beralih ke Penggugat saat penyerahan, sisa utang Penggugat adalah Rp 4.922.948.671,- (setelah dikurangi stok audio tersisa Rp 206.771.800,-), serta menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Rp 100.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000,- [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat menjawab dengan eksepsi Exceptio Obscur Libel (gugatan kabur) karena tidak jelas dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan Exceptio Dilatoria (gugatan premature) karena perkara pidana masih berjalan dan Pengadilan Pidana tidak terikat putusan perdata, sehingga risiko adanya putusan bertolak belakang [HAL 38-39]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan laporan polisi adalah hak Tergugat sebagai pelapor dugaan penipuan/penggelapan, dan status Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sehingga dalil Penggugat terbantah [HAL 40-41]. Tergugat juga menyangkal itikad baik Penggugat dan menolak dalil kerugian, serta memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 42].\n\n[HAL 43-45] Tergugat menolak tuntutan provisi karena tidak memenuhi syarat formil dan urgensi, serta menolak sita jaminan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 43]. Tergugat juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak ada dasar hukum keadaan khusus [HAL 44]. Penggugat mengajukan bukti P-1 hingga P-16 berupa surat penunjukan distributor, program penjualan, komitmen billing, rekap pembayaran, dan rekap pembelian dari tahun 2011-2021 [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 13234, + "summary": "[HAL 1-2] Hadiono Solikin (Penggugat) menggugat PT. Protonindo Citra (Tergugat) terkait sengketa hubungan distribusi yang terjalin sejak 2001, di mana Penggugat ditunjuk sebagai distributor produk audio Tergugat di Jawa Timur berdasarkan Surat Penunjukan tahun 2011 dan 2015 [HAL 2]. Penggugat dalil telah mencapai target penjualan yang signifikan, seperti omzet Rp 5,5 Miliar di semester 1 2016 yang memberikan reward uang Rp 6.000.000, serta pencapaian pembelian Rp 20 Miliar periode Sept 2016-Agustus 2017 yang memberikan reward mobil Suzuki Pickup seharga Rp 150.000.000, dan pencapaian omzet Rp 20 Miliar periode Nov 2017-Des 2018 yang memberikan reward uang untuk sewa ruko selama 3 tahun [HAL 2].\n\n[HAL 3-4] Para pihak menyepakati sistem pembayaran Term of Payment (TOP) 120 hari sejak barang diterima, yang kemudian diubah menjadi 90 hari setelah LIM SAM HONG menjabat Direktur Tergugat [HAL 3]. Kesepakatan lain mencakup tata cara pemesanan via Purchase Order (PO) atau WhatsApp, penyerahan barang oleh Tergugat, dan kewajiban Penggugat menyerahkan Bilyet Giro sebagai jaminan setelah barang diterima, yang dicairkan Tergugat sesuai jatuh tempo [HAL 3]. Untuk barang produksi pabrik sebelum 2013 diberikan diskon 5% dengan biaya ekspedisi ditanggung Tergugat, sedangkan setelah 2013 diskon 6% dengan biaya ekspedisi ditanggung Penggugat; barang bukan produksi pabrik tanpa diskon; dan Tergugat memberikan biaya service bulanan Rp 1.500.000 untuk perbaikan produk rusak di Surabaya [HAL 3]. Penggugat dalil rutin membayar dengan baik dari 2001-2020, namun mengalami kesulitan pada 2021 akibat Pandemi COVID-19 [HAL 4]. Total pembayaran Penggugat kepada Tergugat dari 2011-2021 dalil sebesar Rp 96.186.143.429,- dengan rincian tahunan yang tercantum [HAL 4].\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil telah melunasi seluruh harga pembelian untuk tahun 2011 hingga 2019 secara bulanan untuk produk pabrik dan bukan pabrik Tergugat, dengan rincian nilai pembayaran per nota yang didalilkan lunas [HAL 5-15]. Untuk tahun 2017, Penggugat dalil telah melunasi seluruh pembelian namun tidak memiliki data karena kerusakan file komputer, dan Tergugat tidak pernah menagih [HAL 12]. Pada tahun 2020, Penggugat melakukan pembelian Rp 8.337.242.355,- dan membayar Rp 7.161.313.369,- serta melakukan retur, sehingga tersisa utang Rp 1.175.928.986,- akibat dampak pandemi yang menyebabkan sepi pembeli dan gagal bayar dari customer Penggugat [HAL 15]. Pada tahun 2021, dari pembelian Rp 8.147.749.900,- Penggugat hanya mampu membayar Rp 3.365.976.955,- sehingga tersisa utang Rp 4.781.722.945,- [HAL 15].\n\n[HAL 16-18] Penggugat dalil kesulitan pembayaran hanya terjadi pada nota Maret-April 2020 dan Maret-Oktober 2021 akibat pandemi, dengan total utang per 25 Oktober 2021 sebesar Rp 5.957.701.931,- [HAL 16]. Tergugat menghentikan pengiriman barang sejak pertengahan Oktober 2021, namun Penggugat tetap melakukan pembayaran dan retur totaling Rp 820.120.660,- melalui berbagai mekanisme seperti pencairan Bilyet Giro, transfer, dan retur barang antara Oktober 2021 hingga Mei 2023 [HAL 16-17]. Setelah dipotong pembayaran dan retur tersebut, sisa utang dalil sebesar Rp 5.129.720.471,- [HAL 17]. Tergugat mengirim surat penagihan tanggal 24 November 2021 meminta pemenuhan TOP 90 hari dan Bilyet Giro sebagai jaminan, yang ditanggapi Penggugat dengan surat tanggal 30 November 2021 menjelaskan kesulitan akibat pandemi [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-21] Setelah korespondensi dan somasi, Tergugat pada 30 Mei 2022 melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP) terkait transaksi 2020-2022, yang dalilnya dilakukan secara melawan hukum dengan merekayasa fakta dan mengabaikan sejarah hubungan dagang sejak 2001 [HAL 18-19]. Penggugat membantah adanya unsur penipuan karena Bilyet Giro diserahkan setelah barang diterima dan disepakati sebagai \"cover\"/jaminan, bukan alat pembayaran, sebagaimana diakui Tergugat dalam suratnya sendiri tanggal 24 November 2021 yang menyebut Bilyet Giro sebagai \"cover\" [HAL 20-21]. Tergugat dalil menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai dasar laporan pidana, padahal Bilyet Giro tersebut diserahkan sebagai jaminan sesuai instruksi Tergugat [HAL 21].\n\n[HAL 22-26] Penggugat mendalilkan daftar panjang Bilyet Giro Bank Danamon a.n. Hadiono Solikin yang diserahkan sebagai jaminan dan ditahan Tergugat, serta Bilyet Giro yang telah diganti dengan transfer/setor tunai namun asli Bilyet Giro-nya tidak dikembalikan oleh Tergugat [HAL 22-23]. Penggugat dalil penyerahan Bilyet Giro bukan sebagai alat pembayaran melainkan jaminan, dan Tergugat mengetahui ketidakmampuan Penggugat memenuhi dana pada jatuh tempo namun tetap meminta Bilyet Giro, sehingga yang terjadi adalah ingkar janji (wanprestasi) bukan penipuan [HAL 23-24]. Tergugat dalam suratnya tanggal 24 November 2021 telah mengakui adanya hubungan utang-piutang sesuai TOP 90 hari, namun kemudian mengingkari hubungan tersebut dengan mengkriminalisasi Penggugat [HAL 24]. Penggugat juga dalil bahwa berdasarkan Pasal 584 jo. Pasal 612 KUHPerdata, kepemilikan barang bergerak beralih pada saat penyerahan (levering), sehingga tidak ada unsur penggelapan karena barang sudah menjadi milik Penggugat saat diterima, dan ketidaklunasan pembayaran hanyalah wanprestasi [HAL 25-26].\n\n[HAL 27-31] Penggugat dalil Tergugat juga bertindak semena-mena dengan mengubah harga barang saat diterima berbeda dari Price List/PO, serta melakukan kriminalisasi padahal Penggugat telah memberikan keuntungan besar bagi Tergugat selama 2011-2021 [HAL 27]. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terhadap Tergugat karena melaporkan Penggugat secara selektif dan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian materiil (biaya hukum Rp 100.000.000,-) dan immateriil (nama baik Rp 500.000.000,-) serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat dan putusan provisi agar Tergugat dilarang melakukan perbuatan hukum termasuk mencairkan 38 Bilyet Giro yang dikuasai Tergugat, dengan denda Rp 10.000.000,- per hari jika melanggar [HAL 32-34]. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hubungan hukum adalah perdata/utang piutang, kepemilikan barang telah beralih ke Penggugat saat penyerahan, sisa utang Penggugat adalah Rp 4.922.948.671,- (setelah dikurangi stok audio tersisa Rp 206.771.800,-), serta menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Rp 100.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000,- [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat menjawab dengan eksepsi Exceptio Obscur Libel (gugatan kabur) karena tidak jelas dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan Exceptio Dilatoria (gugatan premature) karena perkara pidana masih berjalan dan Pengadilan Pidana tidak terikat putusan perdata, sehingga risiko adanya putusan bertolak belakang [HAL 38-39]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan laporan polisi adalah hak Tergugat sebagai pelapor dugaan penipuan/penggelapan, dan status Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sehingga dalil Penggugat terbantah [HAL 40-41]. Tergugat juga menyangkal itikad baik Penggugat dan menolak dalil kerugian, serta memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat menolak tuntutan provisi karena tidak memenuhi syarat formil dan urgensi, serta menolak sita jaminan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 43]. Tergugat juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak ada dasar hukum keadaan khusus [HAL 44]. Penggugat mengajukan bukti P-1 hingga P-40 berupa surat penunjukan distributor, program penjualan, komitmen billing, rekap pembayaran, rekap pembelian dari tahun 2011-2021, rekap posisi hutang, surat penagihan, somasi, draft proposal penyelesaian, serta surat-surat dari Polda Metro Jaya terkait penyidikan dan penetapan tersangka [HAL 44-47]. Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-5B berupa surat pemberitahuan penyidikan, SP2HP, penetapan tersangka, dan print out jadwal sidang perkara pidana [HAL 47].\n\n[HAL 48-49] Pada sidang tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang disetujui oleh Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amar putusan: 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt; 2) Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 362.400,-. Putusan ditetapkan pada 20 Maret 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Hadiono Solikin (Penggugat) menggugat PT. Protonindo Citra (Tergugat) terkait sengketa hubungan distribusi yang terjalin sejak 2001, di mana Penggugat ditunjuk sebagai distributor produk audio Tergugat di Jawa Timur berdasarkan Surat Penunjukan tahun 2011 dan 2015 [HAL 2]. Penggugat dalil telah mencapai target penjualan yang signifikan, seperti omzet Rp 5,5 Miliar di semester 1 2016 yang memberikan reward uang Rp 6.000.000, serta pencapaian pembelian Rp 20 Miliar periode Sept 2016-Agustus 2017 yang memberikan reward mobil Suzuki Pickup seharga Rp 150.000.000, dan pencapaian omzet Rp 20 Miliar periode Nov 2017-Des 2018 yang memberikan reward uang untuk sewa ruko selama 3 tahun [HAL 2].\n\n[HAL 3-4] Para pihak menyepakati sistem pembayaran Term of Payment (TOP) 120 hari sejak barang diterima, yang kemudian diubah menjadi 90 hari setelah LIM SAM HONG menjabat Direktur Tergugat [HAL 3]. Kesepakatan lain mencakup tata cara pemesanan via Purchase Order (PO) atau WhatsApp, penyerahan barang oleh Tergugat, dan kewajiban Penggugat menyerahkan Bilyet Giro sebagai jaminan setelah barang diterima, yang dicairkan Tergugat sesuai jatuh tempo [HAL 3]. Untuk barang produksi pabrik sebelum 2013 diberikan diskon 5% dengan biaya ekspedisi ditanggung Tergugat, sedangkan setelah 2013 diskon 6% dengan biaya ekspedisi ditanggung Penggugat; barang bukan produksi pabrik tanpa diskon; dan Tergugat memberikan biaya service bulanan Rp 1.500.000 untuk perbaikan produk rusak di Surabaya [HAL 3]. Penggugat dalil rutin membayar dengan baik dari 2001-2020, namun mengalami kesulitan pada 2021 akibat Pandemi COVID-19 [HAL 4]. Total pembayaran Penggugat kepada Tergugat dari 2011-2021 dalil sebesar Rp 96.186.143.429,- dengan rincian tahunan yang tercantum [HAL 4].\n\n[HAL 5-15] Penggugat dalil telah melunasi seluruh harga pembelian untuk tahun 2011 hingga 2019 secara bulanan untuk produk pabrik dan bukan pabrik Tergugat, dengan rincian nilai pembayaran per nota yang didalilkan lunas [HAL 5-15]. Untuk tahun 2017, Penggugat dalil telah melunasi seluruh pembelian namun tidak memiliki data karena kerusakan file komputer, dan Tergugat tidak pernah menagih [HAL 12]. Pada tahun 2020, Penggugat melakukan pembelian Rp 8.337.242.355,- dan membayar Rp 7.161.313.369,- serta melakukan retur, sehingga tersisa utang Rp 1.175.928.986,- akibat dampak pandemi yang menyebabkan sepi pembeli dan gagal bayar dari customer Penggugat [HAL 15]. Pada tahun 2021, dari pembelian Rp 8.147.749.900,- Penggugat hanya mampu membayar Rp 3.365.976.955,- sehingga tersisa utang Rp 4.781.722.945,- [HAL 15].\n\n[HAL 16-18] Penggugat dalil kesulitan pembayaran hanya terjadi pada nota Maret-April 2020 dan Maret-Oktober 2021 akibat pandemi, dengan total utang per 25 Oktober 2021 sebesar Rp 5.957.701.931,- [HAL 16]. Tergugat menghentikan pengiriman barang sejak pertengahan Oktober 2021, namun Penggugat tetap melakukan pembayaran dan retur totaling Rp 820.120.660,- melalui berbagai mekanisme seperti pencairan Bilyet Giro, transfer, dan retur barang antara Oktober 2021 hingga Mei 2023 [HAL 16-17]. Setelah dipotong pembayaran dan retur tersebut, sisa utang dalil sebesar Rp 5.129.720.471,- [HAL 17]. Tergugat mengirim surat penagihan tanggal 24 November 2021 meminta pemenuhan TOP 90 hari dan Bilyet Giro sebagai jaminan, yang ditanggapi Penggugat dengan surat tanggal 30 November 2021 menjelaskan kesulitan akibat pandemi [HAL 17-18].\n\n[HAL 19-21] Setelah korespondensi dan somasi, Tergugat pada 30 Mei 2022 melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan (Pasal 378 dan 372 KUHP) terkait transaksi 2020-2022, yang dalilnya dilakukan secara melawan hukum dengan merekayasa fakta dan mengabaikan sejarah hubungan dagang sejak 2001 [HAL 18-19]. Penggugat membantah adanya unsur penipuan karena Bilyet Giro diserahkan setelah barang diterima dan disepakati sebagai \"cover\"/jaminan, bukan alat pembayaran, sebagaimana diakui Tergugat dalam suratnya sendiri tanggal 24 November 2021 yang menyebut Bilyet Giro sebagai \"cover\" [HAL 20-21]. Tergugat dalil menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai dasar laporan pidana, padahal Bilyet Giro tersebut diserahkan sebagai jaminan sesuai instruksi Tergugat [HAL 21].\n\n[HAL 22-26] Penggugat mendalilkan daftar panjang Bilyet Giro Bank Danamon a.n. Hadiono Solikin yang diserahkan sebagai jaminan dan ditahan Tergugat, serta Bilyet Giro yang telah diganti dengan transfer/setor tunai namun asli Bilyet Giro-nya tidak dikembalikan oleh Tergugat [HAL 22-23]. Penggugat dalil penyerahan Bilyet Giro bukan sebagai alat pembayaran melainkan jaminan, dan Tergugat mengetahui ketidakmampuan Penggugat memenuhi dana pada jatuh tempo namun tetap meminta Bilyet Giro, sehingga yang terjadi adalah ingkar janji (wanprestasi) bukan penipuan [HAL 23-24]. Tergugat dalam suratnya tanggal 24 November 2021 telah mengakui adanya hubungan utang-piutang sesuai TOP 90 hari, namun kemudian mengingkari hubungan tersebut dengan mengkriminalisasi Penggugat [HAL 24]. Penggugat juga dalil bahwa berdasarkan Pasal 584 jo. Pasal 612 KUHPerdata, kepemilikan barang bergerak beralih pada saat penyerahan (levering), sehingga tidak ada unsur penggelapan karena barang sudah menjadi milik Penggugat saat diterima, dan ketidaklunasan pembayaran hanyalah wanprestasi [HAL 25-26].\n\n[HAL 27-31] Penggugat dalil Tergugat juga bertindak semena-mena dengan mengubah harga barang saat diterima berbeda dari Price List/PO, serta melakukan kriminalisasi padahal Penggugat telah memberikan keuntungan besar bagi Tergugat selama 2011-2021 [HAL 27]. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terhadap Tergugat karena melaporkan Penggugat secara selektif dan melawan hukum, yang menyebabkan kerugian materiil (biaya hukum Rp 100.000.000,-) dan immateriil (nama baik Rp 500.000.000,-) serta hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian tersebut [HAL 30-31].\n\n[HAL 32-37] Penggugat memohon sita jaminan atas harta Tergugat dan putusan provisi agar Tergugat dilarang melakukan perbuatan hukum termasuk mencairkan 38 Bilyet Giro yang dikuasai Tergugat, dengan denda Rp 10.000.000,- per hari jika melanggar [HAL 32-34]. Dalam pokok perkara, Penggugat memohon pernyataan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hubungan hukum adalah perdata/utang piutang, kepemilikan barang telah beralih ke Penggugat saat penyerahan, sisa utang Penggugat adalah Rp 4.922.948.671,- (setelah dikurangi stok audio tersisa Rp 206.771.800,-), serta menghukum Tergugat membayar kerugian materiil Rp 100.000.000,- dan immateriil Rp 500.000.000,- [HAL 34-37].\n\n[HAL 38-42] Tergugat menjawab dengan eksepsi Exceptio Obscur Libel (gugatan kabur) karena tidak jelas dasar hukum perbuatan melawan hukum, dan Exceptio Dilatoria (gugatan premature) karena perkara pidana masih berjalan dan Pengadilan Pidana tidak terikat putusan perdata, sehingga risiko adanya putusan bertolak belakang [HAL 38-39]. Dalam pokok perkara, Tergugat membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan laporan polisi adalah hak Tergugat sebagai pelapor dugaan penipuan/penggelapan, dan status Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sehingga dalil Penggugat terbantah [HAL 40-41]. Tergugat juga menyangkal itikad baik Penggugat dan menolak dalil kerugian, serta memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima [HAL 42].\n\n[HAL 43-47] Tergugat menolak tuntutan provisi karena tidak memenuhi syarat formil dan urgensi, serta menolak sita jaminan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 43]. Tergugat juga menolak permohonan putusan serta merta karena tidak ada dasar hukum keadaan khusus [HAL 44]. Penggugat mengajukan bukti P-1 hingga P-40 berupa surat penunjukan distributor, program penjualan, komitmen billing, rekap pembayaran, rekap pembelian dari tahun 2011-2021, rekap posisi hutang, surat penagihan, somasi, draft proposal penyelesaian, serta surat-surat dari Polda Metro Jaya terkait penyidikan dan penetapan tersangka [HAL 44-47]. Tergugat mengajukan bukti T-1 hingga T-5B berupa surat pemberitahuan penyidikan, SP2HP, penetapan tersangka, dan print out jadwal sidang perkara pidana [HAL 47].\n\n[HAL 48-49] Pada sidang tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang disetujui oleh Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Amar putusan: 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt; 2) Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register; 3) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 362.400,-. Putusan ditetapkan pada 20 Maret 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 8746, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat atas dugaan perbuatan melawan hukum akibat pelaporan pidana yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, serta meminta larangan mencairkan Bilyet Giro jaminan. Sengketa ini bermula dari hubungan distribusi produk audio antara kedua belah pihak yang melibatkan sengketa pembayaran dan retur barang. Permohonan gugatan akhirnya dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan distribusi produk audio sejak 2001 berdasarkan surat penunjukan tahun 2011 dan 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati sistem pembayaran dengan tenggang waktu 120 hari yang kemudian diubah menjadi 90 hari serta ketentuan penyerahan Bilyet Giro sebagai jaminan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah melakukan pembayaran dan retur barang kepada Tergugat sepanjang tahun 2011 hingga 2021.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menghentikan pengiriman barang sejak pertengahan Oktober 2021 dan mengirim surat penagihan pada November 2021.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait transaksi tahun 2020-2022.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Bilyet Giro diserahkan sebagai jaminan dan bukan alat pembayaran, serta menyangkal adanya unsur penipuan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena merasa dirugikan oleh pelaporan pidana tersebut.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah perbuatan melawan hukum dan menyatakan pelaporan polisi adalah haknya sebagai pelapor.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada sidang tanggal 24 Januari 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan distribusi produk audio sejak 2001 dengan kesepakatan pembayaran dan jaminan Bilyet Giro. Sengketa muncul ketika Tergugat menghentikan pengiriman barang pada akhir 2021, menagih sisa pembayaran, dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan. Penggugat membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Bilyet Giro hanya sebagai jaminan, dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta larangan mencairkan jaminan. Namun, pada sidang tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang disetujui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara dan memerintahkan pencoretan dari register tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat terjalin hubungan distribusi produk audio sejak 2001 dengan kesepakatan pembayaran dan jaminan Bilyet Giro. Sengketa muncul ketika Tergugat menghentikan pengiriman barang pada akhir 2021, menagih sisa pembayaran, dan melaporkan Penggugat ke kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan. Penggugat membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa Bilyet Giro hanya sebagai jaminan, dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil serta larangan mencairkan jaminan. Namun, pada sidang tanggal 24 Januari 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan yang disetujui oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara dan memerintahkan pencoretan dari register tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan distribusi produk audio sejak 2001 berdasarkan surat penunjukan tahun 2011 dan 2015.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak menyepakati sistem pembayaran dengan tenggang waktu 120 hari yang kemudian diubah menjadi 90 hari serta ketentuan penyerahan Bilyet Giro sebagai jaminan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah melakukan pembayaran dan retur barang kepada Tergugat sepanjang tahun 2011 hingga 2021.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menghentikan pengiriman barang sejak pertengahan Oktober 2021 dan mengirim surat penagihan pada November 2021.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait transaksi tahun 2020-2022.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Bilyet Giro diserahkan sebagai jaminan dan bukan alat pembayaran, serta menyangkal adanya unsur penipuan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena merasa dirugikan oleh pelaporan pidana tersebut.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah perbuatan melawan hukum dan menyatakan pelaporan polisi adalah haknya sebagai pelapor.", + "page": 40, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan pada sidang tanggal 24 Januari 2024.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cabut gugatan karena merasa dirugikan oleh laporan polisi atas dugaan penipuan, apakah saya bisa minta ganti rugi lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 146284, + "candidates": [ + "Pasal 584 KUHPerdata", + "Pasal 612 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "text": "Pasal 584: Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "text": "Pasal 612: Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 584 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perolehan hak milik atas barang. Meskipun dalam dalil Penggugat pasal ini dikutip untuk membantah unsur penggelapan (karena kepemilikan sudah beralih saat penyerahan), pertanyaan awam fokus pada 'ganti rugi' setelah pencabutan gugatan. Pasal 584 tidak mengatur tentang hak klaim ganti rugi atau akibat hukum dari pencabutan gugatan, sehingga tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan inti pertanyaan tentang kemungkinan menuntut ganti rugi kembali." + }, + { + "pasal": "Pasal 612 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur teknis penyerahan barang bergerak. Sama seperti Pasal 584, pasal ini hanya menjadi dasar dalil Penggugat untuk menyatakan bahwa barang sudah menjadi miliknya sehingga tidak ada penggelapan. Pasal ini tidak mengatur mekanisme atau hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi baru setelah gugatan sebelumnya dicabut, sehingga tidak relevan dengan pertanyaan substantif tentang 'bisa minta ganti rugi lagi'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan perikatan secara umum (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Meskipun hubungan utang-piutang antara para pihak adalah perikatan, pasal ini terlalu umum dan tidak secara spesifik menjawab apakah Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi baru setelah mencabut gugatan awal. Tidak ada pengaturan khusus mengenai akibat hukum pencabutan gugatan terhadap hak klaim ganti rugi di pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban). Dalam perkara ini, Penggugat justru menggugat Tergugat atas perbuatan melawan hukum, bukan menuntut pembayaran utang berdasarkan wanprestasi. Selain itu, pasal ini tidak mengatur apakah hak untuk menuntut ganti rugi tersebut dapat dikembalikan atau diajukan ulang setelah gugatan awal dicabut. Oleh karena itu, tidak relevan dengan pertanyaan spesifik tentang konsekuensi pencabutan gugatan terhadap hak ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian distribusi antara para pihak adalah subjek sengketa, pasal ini tidak mengatur tentang hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi baru setelah pencabutan gugatan. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur dan akibat hukum dari tindakan pencabutan gugatan, bukan validitas perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam perkara ini, Penggugat mendasarkan tuntutan ganti rugi (kerugian materiil dan immateril) pada Pasal 1365 karena Tergugat dilaporkan ke polisi secara melawan hukum. Pertanyaan awam menanyakan apakah ia bisa 'minta ganti rugi lagi', yang secara substantif merujuk pada hak klaim berdasarkan pasal ini. Meskipun gugatan dicabut, relevansi pasal ini tetap ada karena ia adalah landasan hukum dari tuntutan ganti rugi yang sedang dipertanyakan keberhasilannya atau kemungkinan pengajuannya kembali." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan). Ini adalah aturan prosedural/bukti, bukan aturan substantif yang mengatur hak atau kewajiban ganti rugi. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan relevan = false." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat pembuktian (bukti tertulis, saksi, dll). Ini murni aturan pembuktian. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan apakah Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi baru setelah pencabutan gugatan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan relevan = false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 100871, + "completion_tokens": 6667 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_527_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_527_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21838e873d353aa82c5f9008c003e6a7b000a63d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_527_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,106 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_527_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.765, + "query": 3.022, + "relevance": 11.136, + "total": 104.945 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34331, + "marked_chars": 34430 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan perkara gugatan Penguggat Nomor : 527/Pdt.G/2023/PN\nJkt Brt, tersebut gugur;\n2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah); \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024,\noleh kami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr.\nFlorensani Susana Kendenan, S.H., M.H., dan Yuswardi, S.H., masing-masing\nsebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 527/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14\nJuni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera\nPengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan pihak\nTergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.\nHalaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 527/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 11\n\nhkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34430, + "frame": "Penggugat Ruffino menggugat Tergugat Ronald Luthfiyano, Novi Luthsiyani, dan Soeharjanti/Haryanti terkait pembagian harta warisan Alm. Luther Kombong. Penggugat meminta penetapan status ahli waris, pengesahan Akta Keterangan Hak Waris, pembagian harta warisan berupa apartemen dan tanah, serta pengangkatan Tergugat III sebagai kuasa untuk mengurus pengurusan dan pembagian harta warisan tersebut. Perkara ini berakhir dengan pernyataan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ruffino, Tergugat I Ronald Luthfiyano, Tergugat II Novi Luthsiyani, dan Tergugat III Soeharjanti/Haryanti adalah anak-anak dari Alm. Luther Kombong dan istri dari almarhum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Alm. Luther Kombong meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2017 dan meninggalkan harta warisan berupa apartemen Grand Tropik Unit 11801 dan Unit 11801A serta 9 bidang tanah di Desa Tani Bhakti, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Keterangan Hak Waris No. 01/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan notaris Natalia Sulistio di Samarinda yang mengatur pembagian harta warisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil dengan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Ruffino mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ronald Luthfiyano, Novi Luthsiyani, dan Soeharjanti/Haryanti untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Alm. Luther Kombong, yang meliputi apartemen di Jakarta Barat dan sembilan bidang tanah di Kalimantan Timur. Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang membagi harta tersebut dan meminta pengadilan menetapkan status ahli waris, mengesahkan akta waris, membagi harta sesuai ketentuan, serta mengangkat Tergugat III sebagai kuasa untuk mengurus balik nama sertifikat dan penerbitan sertifikat tanah. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa halangan yang sah, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Ruffino mengajukan gugatan terhadap Tergugat Ronald Luthfiyano, Novi Luthsiyani, dan Soeharjanti/Haryanti untuk menyelesaikan pembagian harta warisan Alm. Luther Kombong, yang meliputi apartemen di Jakarta Barat dan sembilan bidang tanah di Kalimantan Timur. Penggugat mendalilkan adanya Akta Keterangan Hak Waris yang membagi harta tersebut dan meminta pengadilan menetapkan status ahli waris, mengesahkan akta waris, membagi harta sesuai ketentuan, serta mengangkat Tergugat III sebagai kuasa untuk mengurus balik nama sertifikat dan penerbitan sertifikat tanah. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan gugur karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan tanpa halangan yang sah, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ruffino, Tergugat I Ronald Luthfiyano, Tergugat II Novi Luthsiyani, dan Tergugat III Soeharjanti/Haryanti adalah anak-anak dari Alm. Luther Kombong dan istri dari almarhum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Alm. Luther Kombong meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2017 dan meninggalkan harta warisan berupa apartemen Grand Tropik Unit 11801 dan Unit 11801A serta 9 bidang tanah di Desa Tani Bhakti, Kec. Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat Akta Keterangan Hak Waris No. 01/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan notaris Natalia Sulistio di Samarinda yang mengatur pembagian harta warisan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil dengan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya untuk membagi warisan ayah gugur padahal saya sudah punya akta waris dari notaris?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 34331, + "candidates": [ + "Pasal 833 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip dasar bahwa ahli waris secara otomatis mendapatkan hak milik atas harta peninggalan sejak kematian pewaris. Dalam pertanyaan, penggugat berargumen bahwa ia sudah memiliki hak waris berdasarkan akta notaris, dan pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang membenarkan klaim hak kepemilikan tersebut. Meskipun gugatan gugur karena alasan prosedural (tidak hadir), pasal ini tetap relevan secara substantif karena menjadi dasar dalil hak waris yang diperjuangkan penggugat." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 833 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22774, + "completion_tokens": 821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_534_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_534_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa602ac86ab12f5a63c38ddd0005fc48fb81bc5a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_534_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_534_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 106.927, + "query": 4.952, + "relevance": 33.116, + "total": 145.051 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 103692, + "marked_chars": 103998 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nHal. 33 dari 35 Halaman. Putusan No. 534/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Eksepsi\n−\nMenerima Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara \n−\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijk\nVerklaard );\n−\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp. 970.000,000,- (Sembilan ratus tujuh puluh\nribu rupiah)\nDemikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 21 Maret 2023,\noleh Kami: LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua\nMajelis, DINAHAYATI SYOFYAN, S.H., M.H., dan YULISAR, S.H.,M.H.,\nmasing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari\nSelasa tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh\nHakim-Hakim Anggota Majelis terse" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 103998, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Muhammad AL melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KCP Jakarta Kota terkait upaya Penggugat untuk membatalkan penetapan eksekusi dan lelang atas aset jaminan kredit serta menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan Tergugat. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tidak sah penetapan eksekusi dan lelang, serta memerintahkan Tergugat menunda eksekusi dan membayar kerugian materiil dan immateriil. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena dianggap kurang pihak (plurium litis consortium) akibat tidak mengikutsertakan KPKNL dalam pelaksanaan lelang.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor LNC/001/2013/331, LNC/001/2013/344, dan LNC/001/2013/392 yang memberikan fasilitas kredit dengan jangka waktu pembayaran 180 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan kredit berupa beberapa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang telah diikat Hak Tanggungan untuk menjamin pembayaran kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami gagal bayar atas fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian diterbitkannya Penetapan Nomor 24/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel, 25/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel, dan 26/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi plurium litis consortium karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan KPKNL sebagai pihak yang melaksanakan lelang.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi plurium litis consortium dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Muhammad AL menggugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KCP Jakarta Kota dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunda penyelesaian gagal bayar kredit dan mengajukan eksekusi serta lelang aset jaminan secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat memohon agar penetapan eksekusi dan lelang dinyatakan tidak sah, eksekusi ditunda, serta Tergugat dihukum membayar ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi plurium litis consortium karena KPKNL tidak dilibatkan sebagai pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi obscur libel namun menerima eksepsi plurium litis consortium, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Muhammad AL menggugat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) KCP Jakarta Kota dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menunda penyelesaian gagal bayar kredit dan mengajukan eksekusi serta lelang aset jaminan secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Penggugat memohon agar penetapan eksekusi dan lelang dinyatakan tidak sah, eksekusi ditunda, serta Tergugat dihukum membayar ganti rugi. Tergugat membantah dalil tersebut dan mengajukan eksepsi, termasuk eksepsi plurium litis consortium karena KPKNL tidak dilibatkan sebagai pihak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi obscur libel namun menerima eksepsi plurium litis consortium, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor LNC/001/2013/331, LNC/001/2013/344, dan LNC/001/2013/392 yang memberikan fasilitas kredit dengan jangka waktu pembayaran 180 bulan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan jaminan kredit berupa beberapa sertifikat hak milik dan hak guna bangunan yang telah diikat Hak Tanggungan untuk menjamin pembayaran kredit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami gagal bayar atas fasilitas kredit yang diterima dari Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian diterbitkannya Penetapan Nomor 24/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel, 25/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel, dan 26/Eks.HT/2022/PN.Jkt.Sel.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi plurium litis consortium karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan KPKNL sebagai pihak yang melaksanakan lelang.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi plurium litis consortium dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak hanya karena tidak melibatkan kantor lelang negara, padahal saya yang merasa dirugikan oleh bank?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 4427, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Meskipun sengketa melibatkan perjanjian kredit, putusan hakim menolak gugatan karena alasan formil (kurang pihak/plurium litis consortium) bukan karena menilai isi atau pelaksanaan perjanjian tersebut. Pasal 1338 tidak mengatur syarat partisipasi pihak ketiga dalam gugatan eksekusi lelang, sehingga tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan ditolak karena tidak melibatkan KPKNL." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan dan putusan berfokus pada gugatan perdata biasa (wanprestasi/pembatalan lelang) yang ditolak karena cacat formil prosedural (kekurangan pihak), bukan karena pemeriksaan unsur perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 tidak mengatur mengenai kewajiban mengikutsertakan pihak ketiga (KPKNL) dalam gugatan, sehingga tidak relevan sebagai jawaban substantif atas alasan penolakan gugatan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34006, + "completion_tokens": 1181 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_535_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_535_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af6428e231d942b454b32bd92070620f65026397 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_535_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,159 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_535_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.074, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.501, + "query": 5.679, + "relevance": 60.88, + "total": 153.133 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 71241, + "marked_chars": 71448 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n\nMengabulkan Eksepsi Tergugat tentang gugatan dan petitum gugatan\nPenggugat kabur (obscuur libel)\nDalam Pokok Perkara\nHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 535/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke\nVerklaard);\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai\nhari ini ditetapkan sejumlah Rp275.800.00; (Dua ratus tujuh puluh lima ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Senin, tanggal 20 November 2023,\noleh kami : Dinahayati Syofyan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulisar\nS.H.,M.H., dan Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H., masing-masing sebagai\nHakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang\nterbuka untuk umum pada hari : R a b u, tanggal 29 November 2023, oleh\nHakim Ketua Majelis te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 71448, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] terkait ketidaklaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli dan penerbitan sertifikat atas unit Satuan Rumah Susun yang telah dibayar lunas, dengan tuntutan pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk unit Satuan Rumah Susun pada tanggal 6 Agustus 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas harga pembelian unit Satuan Rumah Susun sebesar Rp. 2.099.750.000,- pada tanggal 15 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli dan belum menerbitkan sertifikat Hak Milik atas unit tersebut hingga setelah janji estimasi selesai pada Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pembatalan perjanjian dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dasar ketidaklaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli dan penerbitan sertifikat atas unit Satuan Rumah Susun yang telah dibayar lunas, dengan tuntutan pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur karena mencampuradukkan konstruksi gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dalil dan petitum gugatan tidak jelas serta bertentangan secara hukum, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dasar ketidaklaksanaan penandatanganan Akta Jual Beli dan penerbitan sertifikat atas unit Satuan Rumah Susun yang telah dibayar lunas, dengan tuntutan pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tersebut kabur karena mencampuradukkan konstruksi gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dalil dan petitum gugatan tidak jelas serta bertentangan secara hukum, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk unit Satuan Rumah Susun pada tanggal 6 Agustus 2019.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas harga pembelian unit Satuan Rumah Susun sebesar Rp. 2.099.750.000,- pada tanggal 15 Januari 2021.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli dan belum menerbitkan sertifikat Hak Milik atas unit tersebut hingga setelah janji estimasi selesai pada Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pembatalan perjanjian dan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan yang kabur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas rumah susun tapi pengembang belum buat akta jual beli dan sertifikat, kenapa gugatan saya ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13280, + "candidates": [ + "Pasal 1265 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1265 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1265: Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1265 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang syarat batal (batal demi hukum) yang menghapuskan perikatan. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit mengutip dan membahas Pasal 1265 KUHPerdata untuk menjelaskan konsep pembatalan perjanjian sebagai akibat dari wanprestasi, yang merupakan salah satu dalil yang diajukan Penggugat (meskipun gugatan akhirnya ditolak karena kabur/mencampuradukkan gugatan). Pasal ini menjadi bagian dari analisis hukum perjanjian yang sedang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa pembatalan perjanjian karena wanprestasi harus dimintakan kepada Pengadilan (tidak batal demi hukum). Majelis Hakim secara spesifik mengutip Pasal 1265 dan 1266 KUHPerdata dalam pertimbangan hukum untuk menjelaskan syarat-syarat pembatalan perjanjian yang didalilkan oleh Penggugat. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kabur), pasal ini menjadi kerangka hukum substantif yang diuji dalam sengketa terkait pembatalan perjanjian jual beli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertimbangan hukum, Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdata. Hal ini menjadi dasar fakta hukum yang diperiksa untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau cacat kehendak, yang merupakan inti dari sengketa perjanjian jual beli rumah susun." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam eksepsi dan pertimbangan hukum, Tergugat dan Hakim membahas apakah tindakan Pengembang termasuk PMH atau Wanprestasi. Hakim menelaah dalil PMH yang diajukan Penggugat (yang dikabulkan eksepsinya karena dianggap kabur/mencampuradukkan dengan wanprestasi). Karena isu PMH adalah salah satu dasar tuntutan yang dipertanyakan dalam sengketa, Pasal 1365 relevan secara substantif sebagai teori hukum yang diuji, meskipun akhirnya tidak menjadi dasar putusan pokok perkara karena gugatan ditolak secara formil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1265 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26056, + "completion_tokens": 1289 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04b9301396fcf464f1517817454fd6b0548b111d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_538_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 104.278, + "query": 2.594, + "relevance": 12.612, + "total": 119.514 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50347, + "marked_chars": 50482 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp3.740.700,00 (Tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Martin\nGinting, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Denny Tulangow, S.H., M.H.\ndan Parmatoni, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n0000/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 00 November 2023. Putusan tersebut\npada hari Rabu, tanggal 00 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan yang\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu Mohamad Anwar, S.H., M.H. sebagai Panitera\nPengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nDenny Tulangow, S.H., M.H. Martin Ginting, S.H., M.H.\n \n Parmatoni, S.H. \nPanitera Pengganti,\nHalaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan ina" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50482, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran terus-menerus, dan pisah ranjang, serta meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian. Gugatan ini diperiksa dalam keadaan Tergugat tidak hadir (verstek) setelah menyatakan kesediaannya untuk bercerai melalui surat pernyataan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat akhirnya menolak gugatan tersebut untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada September 2010 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada September 2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan tidak pernah mendengar saran atau teguran dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga usia pernikahan berjalan lebih dari 13 tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan pada September 2010 telah mengalami ketidakharmonisan, ditandai dengan pertengkaran terus-menerus, pisah ranjang selama sekitar 18 bulan, ketiadaan nafkah, dan ketidakadaan keturunan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Meskipun Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan seperti pisah ranjang dan pertengkaran, serta menyatakan bahwa perkawinan telah sah, putusan akhir pengadilan justru menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan pada September 2010 telah mengalami ketidakharmonisan, ditandai dengan pertengkaran terus-menerus, pisah ranjang selama sekitar 18 bulan, ketiadaan nafkah, dan ketidakadaan keturunan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Meskipun Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan seperti pisah ranjang dan pertengkaran, serta menyatakan bahwa perkawinan telah sah, putusan akhir pengadilan justru menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja pada September 2010 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Bali pada September 2010.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal November 2023 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, bersedia bercerai dengan Penggugat, dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sekitar 18 bulan berturut-turut hingga saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan atau pertengkaran yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan dan tidak pernah mendengar saran atau teguran dari Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga usia pernikahan berjalan lebih dari 13 tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugalan cerai saya ditolak padahal kami sudah pisah ranjang dan suami tidak mau memberi nafkah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18899, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (scheiding van goederen), yang merupakan institut hukum kekayaan dalam perkawinan. Pertanyaan awam berkaitan dengan gugatan perceraian (ontbinding van huwelijk) akibat pisah ranjang dan tidaknya nafkah. Isi pasal tidak mengatur syarat, akibat, atau pembelaan dalam sengketa perceraian, melainkan hanya prosedur khusus untuk perlindungan kreditor dalam konteks pemisahan harta. Oleh karena itu, tidak ada hubungan substantif dengan masalah perceraian yang ditanyakan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20455, + "completion_tokens": 1061 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_540_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_540_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1867a174e393cc72b41f9d6ad2cc12ab6a8aa03f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_540_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_540_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 138.181, + "query": 2.508, + "relevance": 60.588, + "total": 201.311 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45216, + "marked_chars": 45333 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun\ntidak pernah hadir di persidangan ;\n2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan tanpa\nhadirnya Tergugat (Verstek) ;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sejak terjadinya\nUtang Piutang dari awal sampai sekarang sebesar Rp198.000.000,-\n(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Agung\nSembilan Media (Penggugat I), dan Rp166.500.000,-(seratus enam puluh\nenam juta lima ratus ribu) kepada PT Data Media Raya (Penggugat II) ;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp329.300,- (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga\nratus rupiah) ;\n6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023,\noleh kami, Sutarno, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sapto Supriyono, S.H.,\nM.H. dan Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 540/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. tanggal 16 Juni 2023, Putusan\ntersebut pada hari Senin tanggal 06 November 2023 diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para\nHakim Anggota tersebut, dibantu Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H. sebagai\nPanitera Pengganti dan dihadiri Para Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Sapto Supriyono, S.H., M.H. Sutarno, S.H., M.Hum.\n Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.\n Halaman 13 dari 14 Ha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45333, + "frame": "Pengugat I dan Pengugat II menggugat Tergugat atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran atas jasa pemasangan billboard/advertising dan pembuatan sistem akuntansi, serta pinjaman uang. Pengugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar pokok utang beserta bunga, serta ganti rugi dan uang paksa. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok utang, namun menolak tuntutan bunga, ganti rugi, dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Agung Sembilan Media (Penggugat I) telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan gambar tiang, advertising, dan jasa billboard kepada Tergugat pada tahun 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Data Media Raya (Penggugat II) telah menyelesaikan pembuatan sistem Accurate (sistem akuntansi dan pelaporan) kepada Tergugat pada tahun 2022 sesuai janji dalam Purchase Order untuk dilunasi paling lambat 1 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perjanjian pinjaman uang antara Tergugat dan Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,- yang tertanggal 8 Januari 2018 dengan jatuh tempo 8 Januari 2020.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat I setelah dikurangi pembayaran sebelumnya adalah Rp 155.100.000,- ditambah bunga sebesar Rp 42.900.000,- sehingga total yang belum dibayar adalah Rp 198.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp 166.500.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, 5 Juni 2023, dan 12 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan bunga karena petitumnya tidak jelas, tegas, dan lengkap.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- karena tidak ada perincian dan pembuktian selama persidangan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan sita kendaraan atau tiang billboard karena tidak pernah dimohonkan sita sebelumnya.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 200.000.000,- karena tidak ada perincian dan pembuktian selama persidangan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara utang piutang.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena Tergugat tidak melunasi kewajiban pembayaran atas jasa pemasangan billboard/advertising yang diselesaikan Penggugat I pada tahun 2021, jasa pembuatan sistem akuntansi yang diselesaikan Penggugat II pada tahun 2022, serta sisa pinjaman uang kepada Penggugat I. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan somasi sebanyak tiga kali namun tetap tidak membayar. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti surat dan kesaksian telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan prestasinya dan Tergugat belum melunasi kewajibannya. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 198.000.000,- kepada Penggugat I dan Rp 166.500.000,- kepada Penggugat II. Namun, tuntutan bunga, ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, sita aset, dan uang paksa ditolak oleh hakim karena alasan ketidakjelasan petitum, ketiadaan pembuktian, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa dalam perkara utang piutang. Gugatan dikabulkan sebagian dengan verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena Tergugat tidak melunasi kewajiban pembayaran atas jasa pemasangan billboard/advertising yang diselesaikan Penggugat I pada tahun 2021, jasa pembuatan sistem akuntansi yang diselesaikan Penggugat II pada tahun 2022, serta sisa pinjaman uang kepada Penggugat I. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan somasi sebanyak tiga kali namun tetap tidak membayar. Dalam persidangan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti surat dan kesaksian telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah melaksanakan prestasinya dan Tergugat belum melunasi kewajibannya. Hakim menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp 198.000.000,- kepada Penggugat I dan Rp 166.500.000,- kepada Penggugat II. Namun, tuntutan bunga, ganti rugi materiil, ganti rugi immateriil, sita aset, dan uang paksa ditolak oleh hakim karena alasan ketidakjelasan petitum, ketiadaan pembuktian, atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum mengenai uang paksa dalam perkara utang piutang. Gugatan dikabulkan sebagian dengan verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Agung Sembilan Media (Penggugat I) telah menyelesaikan pekerjaan pemasangan gambar tiang, advertising, dan jasa billboard kepada Tergugat pada tahun 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "PT Data Media Raya (Penggugat II) telah menyelesaikan pembuatan sistem Accurate (sistem akuntansi dan pelaporan) kepada Tergugat pada tahun 2022 sesuai janji dalam Purchase Order untuk dilunasi paling lambat 1 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat perjanjian pinjaman uang antara Tergugat dan Penggugat I sebesar Rp 500.000.000,- yang tertanggal 8 Januari 2018 dengan jatuh tempo 8 Januari 2020.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat I setelah dikurangi pembayaran sebelumnya adalah Rp 155.100.000,- ditambah bunga sebesar Rp 42.900.000,- sehingga total yang belum dibayar adalah Rp 198.000.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp 166.500.000,-.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat pada tanggal 26 Mei 2023, 5 Juni 2023, dan 12 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan bunga karena petitumnya tidak jelas, tegas, dan lengkap.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 100.000.000,- karena tidak ada perincian dan pembuktian selama persidangan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan sita kendaraan atau tiang billboard karena tidak pernah dimohonkan sita sebelumnya.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp 200.000.000,- karena tidak ada perincian dan pembuktian selama persidangan.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Pengadilan menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) karena uang paksa tidak dapat diterapkan dalam perkara utang piutang.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bantu pasang billboard dan buat sistem akuntansi, tapi diajak bayar terus tidak lunasi, apa bisa dipaksa bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20799, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata", + "Pasal 1938 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1938 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1938: Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut. Sumpah yang diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi dasar perjanjian (ikatan diri), yang menjadi fondasi hukum untuk menentukan apakah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat (atas jasa billboard dan sistem akuntansi) sah dan mengikat. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk memverifikasi adanya perjanjian sebelum menilai wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian antara para pihak harus memenuhi empat syarat (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) agar dapat dipaksakan pelaksanaannya. Ini adalah kerangka substantif untuk menjawab apakah 'janji' tersebut sah secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik vs salinan. Meskipun putusan membahas bukti surat (fotocopy/printout), putusan justru merujuk pada Yurisprudensi MA untuk menerima bukti tersebut karena kaitannya dengan perkara, bukan berdasarkan kekuatan pembuktian otentik dari Pasal 1888. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan tidak mengatur substansi hak untuk memaksa pembayaran utang/piutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1938 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini secara spesifik mengatur tentang 'perikatan tanggung-menanggung' (garansi/jaminan) dan sumpah. Putusan mengutip pasal ini hanya sebagai dasar kesimpulan bahwa Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi, namun konteks sengketa adalah utang piutang/jasa langsung, bukan perikatan jaminan. Isi pasal (tentang penanggung utang) tidak relevan dengan fakta bahwa Tergugat adalah debitur utama yang ingkar janji." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20764, + "completion_tokens": 1768 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_543_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_543_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33ef01b7c5b6e550b805474b28b028e5d27c2106 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_543_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_543_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 43, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.946, + "query": 5.455, + "relevance": 28.989, + "total": 97.457 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 121869, + "marked_chars": 122247 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konpensi :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\nDalam Rekonpensi :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (Tergugat\ndalam Konpensi) tidak dapat diterima ;\nDalam Konpensi dan Rekonpensi :\n-\nMenghukum Penggugat dalam Konpensi (Tergugat dalam\nRekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.360.000,-(dua\njuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari R a b u, tanggal 03 Mei 2023, oleh\nKami: YULISAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.ASGARI MANDALA\nDEWA, S.H., dan LINDAWATY SIMANIHURUK, S.H., M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota Majelis, kemudian Putusan tersebut diucapkan pada hari R a b u,\ntanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim\nAnggota, dibantu oleh KESUMAWATI, S.H., M.H.., Panitera Pengganti Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, serta dihadiri Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat I tanpa\ndihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II ; \nHalaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 543/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 122247, + "frame": "Penggugat [MASRUL] menggugat Tergugat [THEO KOKDY JEAN CHECK] dan Turut Tergugat I [NOTARIS BURHANUDDIN HUSAINI] terkait sengketa pelaksanaan Surat Kesepakatan Bersama investasi tertanggal 19 Januari 2021 yang melibatkan pengalihan hak atas sertifikat tanah sebagai jaminan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran sisa dana investasi, serta membayar kerugian materiil dan moril. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan ini karena dianggap tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2021 yang mengatur kerjasama investasi dengan jangka waktu 5 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan perdata pada tanggal 22 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pengajuan gugatan belum melewati tenggang waktu 5 tahun sebagaimana disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [MASRUL] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [THEO KOKDY JEAN CHECK] dan Turut Tergugat I [NOTARIS BURHANUDDIN HUSAINI] terkait pelaksanaan Surat Kesepakatan Bersama investasi tertanggal 19 Januari 2021 yang melibatkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan sisa dana investasi sesuai kesepakatan, serta menuntut pembayaran sisa dana, pengembalian sertifikat, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pengajuan gugatan pada tanggal 22 Juni 2022 masih berada dalam tenggang waktu 5 tahun yang disepakati dalam surat kesepakatan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan gugatan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [MASRUL] mengajukan gugatan terhadap Tergugat [THEO KOKDY JEAN CHECK] dan Turut Tergugat I [NOTARIS BURHANUDDIN HUSAINI] terkait pelaksanaan Surat Kesepakatan Bersama investasi tertanggal 19 Januari 2021 yang melibatkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan sisa dana investasi sesuai kesepakatan, serta menuntut pembayaran sisa dana, pengembalian sertifikat, dan ganti rugi. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena pengajuan gugatan pada tanggal 22 Juni 2022 masih berada dalam tenggang waktu 5 tahun yang disepakati dalam surat kesepakatan, sehingga pemeriksaan pokok perkara tidak dilanjutkan dan gugatan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2021 yang mengatur kerjasama investasi dengan jangka waktu 5 tahun.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan perdata pada tanggal 22 Juni 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena pengajuan gugatan belum melewati tenggang waktu 5 tahun sebagaimana disepakati dalam Surat Kesepakatan Bersama.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang investasi sesuai janji 5 tahun, tapi uang sisanya belum cair dan sertifikat jaminan tidak dikembalikan, kenapa saya tidak bisa menuntut sekarang?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5730, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban ganti rugi (wanprestasi) setelah dinyatakan lalai. Namun, dalam pertimbangan hukum, gugatan ditolak karena dianggap 'tidak dapat diterima' (niet ontvankelijk) akibat gugatan didaftarkan sebelum masa perjanjian 5 tahun berakhir. Masalah utamanya adalah waktu pengajuan gugatan yang prematur, bukan apakah debitur sudah lalai atau tidak. Pasal 1243 tidak menjadi dasar penolakan gugatan dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pacta sunt servanda (perjanjian mengikat). Meskipun putusan menyebutkan adanya 'surat kesepakatan Bersama', alasan penolakan gugatan bukan karena pelanggaran isi perjanjian atau penafsiran pasal 1338, melainkan karena faktor prosedural/substantif terkait waktu (gugatan diajukan sebelum jangka waktu 5 tahun selesai). Pasal 1338 tidak secara langsung menjawab pertanyaan 'kenapa tidak bisa menuntut sekarang' yang intinya adalah soal tenggang waktu/daluwarsa perjanjian, bukan kekuatan mengikat perjanjiannya." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38614, + "completion_tokens": 861 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_558_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_558_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3dfaf34ca17c188441210cd6e7a13c25b09e1725 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_558_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,206 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_558_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 43, + "timings": { + "parse": 0.084, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.345, + "query": 3.902, + "relevance": 97.391, + "total": 202.721 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 127238, + "marked_chars": 127616 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA\nDalam Konvensi\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke\nVerklaard);\nDalam Rekonvensi\nHalaman. 41. Putusan No. 558.Pdt.G.2023/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 41\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima\n(Niet On Vankelijke Verklaard);\nDalam Konvensi dan Rekonvensi\n-\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara ini sebesar Rp.347.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024\noleh kami, DENNY TULANGOW, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, TOGA\nNAPITUPULU, S.H.M.H dan SRI SUHARINI, S.H.MH, masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal\n18 Januari 2024 telah diu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 127616, + "frame": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PEJUANG RAKYAT MALANG (YAPERMA) menggugat PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADIRA FINANCE) atas dugaan pencantuman klausula baku yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, serta menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum dan ganti rugi materiil sebesar Rp30.000.000,00. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan tersebut karena menganggap Penggugat tidak memiliki kapasitas yang layak untuk mengajukan gugatan atas nama konsumen yang bersangkutan. Akibat penolakan gugatan konvensi, gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat yang menerima pengaduan dari dua konsumen debitur dan mengajukan gugatan atas nama yayasan tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua konsumen debitur menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor pada tanggal 7 Januari 2023 dan 11 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian pembiayaan memuat klausula yang memberikan kuasa sepihak kepada kreditur, yang dianggap melanggar larangan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan melanggar undang-undang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil sebesar Rp30.000.000,00.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas yang layak untuk mengajukan gugatan karena perkara bersifat pribadi antara konsumen dan kreditur.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa konsumen debitur telah melakukan wanprestasi dengan menunggak angsuran dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut pembayaran cicilan, denda, biaya advokat, serta kerugian immateriil.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan bersifat pribadi sehingga Penggugat tidak dapat langsung bertindak sendiri mengajukan gugatan atas nama konsumen.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi diskualifikasi Penggugat dan menyatakan gugatan konvensi serta gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PEJUANG RAKYAT MALANG (YAPERMA) mengajukan gugatan terhadap PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADIRA FINANCE) dengan dalil bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dibuat dengan dua konsumen debitur memuat klausula baku yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen, sehingga menuntut pernyataan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi, menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat karena sengketa bersifat pribadi antara konsumen dan kreditur, serta mengajukan gugatan balik atas dasar wanprestasi konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi diskualifikasi dengan pertimbangan bahwa perjanjian bersifat pribadi sehingga yayasan tidak dapat mewakili konsumen secara langsung dalam gugatan ini, akibatnya gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan balik pun tidak diperiksa lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ANAK PEJUANG RAKYAT MALANG (YAPERMA) mengajukan gugatan terhadap PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (ADIRA FINANCE) dengan dalil bahwa perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dibuat dengan dua konsumen debitur memuat klausula baku yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen, sehingga menuntut pernyataan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi diskualifikasi, menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat karena sengketa bersifat pribadi antara konsumen dan kreditur, serta mengajukan gugatan balik atas dasar wanprestasi konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi diskualifikasi dengan pertimbangan bahwa perjanjian bersifat pribadi sehingga yayasan tidak dapat mewakili konsumen secara langsung dalam gugatan ini, akibatnya gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan balik pun tidak diperiksa lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah lembaga swadaya masyarakat yang menerima pengaduan dari dua konsumen debitur dan mengajukan gugatan atas nama yayasan tersebut.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dua konsumen debitur menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor pada tanggal 7 Januari 2023 dan 11 Januari 2023.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian pembiayaan memuat klausula yang memberikan kuasa sepihak kepada kreditur, yang dianggap melanggar larangan klausula baku dalam undang-undang perlindungan konsumen.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan bahwa perjanjian pembiayaan melanggar undang-undang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi materiil sebesar Rp30.000.000,00.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas yang layak untuk mengajukan gugatan karena perkara bersifat pribadi antara konsumen dan kreditur.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa konsumen debitur telah melakukan wanprestasi dengan menunggak angsuran dan mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut pembayaran cicilan, denda, biaya advokat, serta kerugian immateriil.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian pembiayaan bersifat pribadi sehingga Penggugat tidak dapat langsung bertindak sendiri mengajukan gugatan atas nama konsumen.", + "page": 40, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi diskualifikasi Penggugat dan menyatakan gugatan konvensi serta gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya yang bantu dua orang bayar utang kendaraan tidak bisa menggugat perusahaan pembiayaan sendiri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10139, + "candidates": [ + "Pasal 1236 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1236: Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaikbaiknya untuk menyelamatkannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1236 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi akibat wanprestasi (terlambat atau tidak memenuhi prestasi). Pertanyaan awam berkaitan dengan kapasitas hukum (legal standing) seseorang untuk menggugat pihak ketiga dalam perjanjian yang bukan merupakan pihaknya, bukan mengenai pelaksanaan atau wanprestasi perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat mulai wajibnya ganti rugi (setelah ditegur/lama). Hal ini tidak relevan dengan isu substantif pertanyaan mengenai mengapa seseorang yang bukan pihak dalam perjanjian tidak dapat menggugat perusahaan pembiayaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang (melawan hukum, kesusilaan, ketertiban umum). Meskipun gugatan awal menyangkut klausula yang dianggap melawan hukum, putusan menolak gugatan berdasarkan alasan prosedural/kapasitas (legal standing), bukan karena substansi klausula tersebut. Pasal ini tidak menjawab pertanyaan mengapa 'saya' tidak bisa menggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Meskipun prinsip ini mendasari bahwa perjanjian bersifat pribadi, Pasal 1340 lebih spesifik dan langsung mengatur batasan subjek perjanjian. Pasal 1338 bersifat umum dan tidak secara eksplisit menjawab pertanyaan tentang keterbatasan pihak ketiga untuk menggugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan atau memberi keuntungan kepada pihak ketiga. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan awam: karena Anda (YAPERMA) bukan pihak yang menandatangani perjanjian pembiayaan antara debitur dan PT Adira, maka Anda tidak memiliki hubungan hukum langsung untuk menggugat berdasarkan perjanjian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun penggugat awal berdalil perbuatan melawan hukum, hakim menolak gugatan karena penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) untuk mewakili konsumen dalam gugatan perdata tersebut. Pasal 1365 tidak menjadi alasan utama penolakan gugatan dalam konteks pertanyaan 'kenapa tidak bisa menggugat sendiri' yang lebih menyangkut relasi hukum perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau barang di bawah pengawasan. Tidak ada kaitannya dengan kapasitas hukum seseorang untuk menggugat dalam sengketa perjanjian pembiayaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43088, + "completion_tokens": 1689 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..591be83f11d76bb4540ebd1a9d6104be8d775369 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.G_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.067, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 69.193, + "query": 1.922, + "relevance": 32.112, + "total": 103.295 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 67592, + "marked_chars": 67772 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;\n3. Menyatakan perkawinan\n antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara Agama XXXdi XXX dihadapan pemuka agama Khatolik yang\nbernama pastor Andreas yudhi Wiyadi O.Carm pada tanggal 05 November 2016,\nsesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXantara XX dengan XX yang\ndikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi\nJakarta Barat pada tanggal 22 November 2016, putus karena perceraian dengan\nsegala akibat hukumnya;\n4. Menetapkan anak yang bernama XX, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2018\nsesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 04 Oktober 2018 dibawah\npengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan hak asuh anak\ntersebut dilakukan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai\ndengan hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dan ibu dengan tidak\nmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah\nkandungnya serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan\ntetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi dan\nmemberikan kasih sayang kepada anaknya;\n5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap\nkepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk\ndidaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada\nbagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;\n6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas\nKependuduka" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 67772, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan ketidakcocokan, perselisihan terus-menerus, dan pisah ranjang, serta meminta penetapan hak asuh anak kepada Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir namun telah menyatakan kesediaan bercerai melalui surat pernyataan. Putusan menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak berada dalam penguasaan bersama Penggugat dan Tergugat tanpa menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 05 November 2016 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 20 November 2016.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juli 2018.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2023, dengan Tergugat hanya berkunjung pada hari Sabtu atau Minggu.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus-menerus.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memenuhi segala biaya kebutuhan hidup sendiri tanpa kerjasama yang sewajarnya dari Tergugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 26 Januari 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak perempuan tersebut masih berusia kurang lebih 6 tahun dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih ketidakcocokan, perselisihan terus-menerus, pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun, serta ketidakhadiran Tergugat dalam memenuhi nafkah dan perhatian. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Terkait hak asuh anak perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan berada dalam penguasaan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih ketidakcocokan, perselisihan terus-menerus, pisah ranjang selama kurang lebih satu tahun, serta ketidakhadiran Tergugat dalam memenuhi nafkah dan perhatian. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Terkait hak asuh anak perempuan yang lahir dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim menetapkan hak asuh dan pemeliharaan berada dalam penguasaan bersama antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan tidak menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandung serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 05 November 2016 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 20 November 2016.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juli 2018.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak awal tahun 2023, dengan Tergugat hanya berkunjung pada hari Sabtu atau Minggu.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus-menerus.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memenuhi segala biaya kebutuhan hidup sendiri tanpa kerjasama yang sewajarnya dari Tergugat.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan pada tanggal 26 Januari 2024 yang menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak perempuan tersebut masih berusia kurang lebih 6 tahun dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah ranjang dan bayar semua biaya hidup sendiri, apakah saya bisa cerai karena suami tidak mau bantu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 27890, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda akibat perceraian. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai alasan perceraian (pisah ranjang, tidak adanya nafkah) atau hak gugat perceraian itu sendiri, melainkan hanya prosedur perlindungan kepentingan kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mekanisme penetapan perwalian anak setelah putusan perceraian diputuskan. Meskipun disebutkan dalam pertimbangan hakim, pasal ini tidak menjawab pertanyaan substantif tentang apakah seseorang *bisa* mengajukan gugatan perceraian karena alasan pisah ranjang dan tidak adanya bantuan nafkah. Inti hukum pertanyaan perceraian berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan), sehingga pasal ini hanya bersifat prosedural/akibat hukum setelah perceraian terjadi, bukan dasar untuk menilai kelayakan gugatan perceraian itu sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26828, + "completion_tokens": 1041 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2cbf6cffc69377173836dac9846740bf9f3ed979 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_55_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.064, + "query": 7.733, + "relevance": 17.306, + "total": 101.123 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34531, + "marked_chars": 34621 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34621, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh SANTOSO WIJAYA kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan dirinya sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur, ARLIN WIJAYA, dan mendapatkan izin untuk menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan demi keperluan pendidikan anak. Tidak ada pihak tergugat dalam perkara volunter ini, melainkan permohonan penetapan perwalian dan izin jual beli harta peninggalan almarhum istri Pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan SONITA HERRYADI pada tanggal 05 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4250/I/2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ARLIN WIJAYA yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, SONITA HERRYADI, meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09572/Tegal Alur seluas 75 M2 yang atas nama Rudy Heryadi, Santoso Wijaya, dan Arlin Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak pernah mengadakan perjanjian kawin dan tidak ada anak luar kawin atau anak adopsi lainnya selain ARLIN WIJAYA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, ARLIN WIJAYA, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan tersebut tidak sedang dalam obyek pembebanan atau dijaminkan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, SANTOSO WIJAYA, mengajukan permohonan penetapan perwalian karena anaknya, ARLIN WIJAYA, yang lahir dari perkawinan dengan almarhum SONITA HERRYADI, masih berada di bawah umur. Setelah almarhum istri Pemohon meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang menjadi hak milik bersama, termasuk hak anak Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali resmi untuk anaknya dan izin khusus dari Pengadilan untuk menjual harta warisan tersebut guna membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa anak Pemohon memang belum cakap hukum dan Pemohon sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selaku diri sendiri dan wakil anaknya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, SANTOSO WIJAYA, mengajukan permohonan penetapan perwalian karena anaknya, ARLIN WIJAYA, yang lahir dari perkawinan dengan almarhum SONITA HERRYADI, masih berada di bawah umur. Setelah almarhum istri Pemohon meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan yang menjadi hak milik bersama, termasuk hak anak Pemohon. Pemohon meminta penetapan sebagai wali resmi untuk anaknya dan izin khusus dari Pengadilan untuk menjual harta warisan tersebut guna membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan, bukti surat, dan kesaksian, lalu menetapkan bahwa anak Pemohon memang belum cakap hukum dan Pemohon sebagai ayah kandung berhak mewakili anaknya. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak selaku diri sendiri dan wakil anaknya dalam menjual tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan SONITA HERRYADI pada tanggal 05 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4250/I/2012.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ARLIN WIJAYA yang lahir pada tanggal 07 Agustus 2013.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, SONITA HERRYADI, meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum istri Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 09572/Tegal Alur seluas 75 M2 yang atas nama Rudy Heryadi, Santoso Wijaya, dan Arlin Wijaya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menyatakan tidak pernah mengadakan perjanjian kawin dan tidak ada anak luar kawin atau anak adopsi lainnya selain ARLIN WIJAYA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak Pemohon, ARLIN WIJAYA, masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan tersebut tidak sedang dalam obyek pembebanan atau dijaminkan.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya meninggal, tapi saya masih mau jual tanah warisan untuk biaya hidup anak saya yang masih kecil, boleh kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15711, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak berpiutang suami dalam perkara pemisahan harta benda (scheiding van goederen). Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai kewenangan wali (ayah) untuk mewakili anak di bawah umur dalam menjual harta warisan. Dalam putusan, Pasal 188 hanya dikutip sebagai dasar hukum untuk mengakui kekuatan pembuktian surat-surat yang diajukan Pemohon, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk mengabulkan permohonan perwalian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16043, + "completion_tokens": 987 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8bc5019daa3ad662c1f6b85576b2d5f0105faab --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.237, + "query": 3.304, + "relevance": 31.811, + "total": 109.378 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40506, + "marked_chars": 40614 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40614, + "frame": "PT SHIELD ON SERVICE Tbk menggugat PT STARFOOD BEVERAGE INDUSTRY atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian penyediaan jasa satpam karena keterlambatan pembayaran biaya pekerjaan dan denda. Penggugat meminta pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran tunggakan serta denda keterlambatan. Namun, perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi kewenangan relatif tanpa memeriksa pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian No. 001/SOS-SBI-JKT/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 mengenai penyediaan jasa tenaga satuan pengamanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut menetapkan jangka waktu kerja di lokasi Cidahu dari 1 Juni 2021 sampai 31 Mei 2022 dan di lokasi Cimanggis dari 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana kerja dan mengirimkan tagihan invoice kepada Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melunasi seluruh biaya pekerjaan yang ditagih oleh Penggugat untuk periode Agustus 2021 hingga Maret 2022 di kedua lokasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara karena klausul domisili hukum dalam perjanjian menunjuk ke Pengadilan Negeri Sukabumi atau Depok.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan surat bukti awal untuk membantah dalil eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT SHIELD ON SERVICE Tbk mengajukan gugatan perdata terhadap PT STARFOOD BEVERAGE INDUSTRY dengan dalil wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran biaya pekerjaan jasa satpam yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Penggugat menuntut pembayaran tunggakan biaya pekerjaan beserta denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan perjanjian. Dalam proses persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan bahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sukabumi atau Depok sesuai klausul domisili hukum dalam perjanjian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menetapkan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok karena Penggugat tidak mengajukan bukti awal untuk membantah eksepsi tersebut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa isi sengketa pembayaran." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT SHIELD ON SERVICE Tbk mengajukan gugatan perdata terhadap PT STARFOOD BEVERAGE INDUSTRY dengan dalil wanprestasi akibat keterlambatan pembayaran biaya pekerjaan jasa satpam yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Penggugat menuntut pembayaran tunggakan biaya pekerjaan beserta denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan perjanjian. Dalam proses persidangan, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan alasan bahwa pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sukabumi atau Depok sesuai klausul domisili hukum dalam perjanjian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menetapkan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok karena Penggugat tidak mengajukan bukti awal untuk membantah eksepsi tersebut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa isi sengketa pembayaran.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian No. 001/SOS-SBI-JKT/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 mengenai penyediaan jasa tenaga satuan pengamanan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian tersebut menetapkan jangka waktu kerja di lokasi Cidahu dari 1 Juni 2021 sampai 31 Mei 2022 dan di lokasi Cimanggis dari 1 Juli 2021 sampai 30 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai pelaksana kerja dan mengirimkan tagihan invoice kepada Tergugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat belum melunasi seluruh biaya pekerjaan yang ditagih oleh Penggugat untuk periode Agustus 2021 hingga Maret 2022 di kedua lokasi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara karena klausul domisili hukum dalam perjanjian menunjuk ke Pengadilan Negeri Sukabumi atau Depok.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan surat bukti awal untuk membantah dalil eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim tagihan jasa satpam tapi klien belum bayar, terus dia bilang pengadilan salah tempat, apa saya bisa tetap menuntutnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 40506, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu wanprestasi (keberatan lalai), yang merupakan inti sengketa dalam pertanyaan. Penggugat dalam perkara ini secara eksplisit mendasarkan tuntutan wanprestasi pada Pasal 1238 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah lalai membayar tagihan, sehingga pasal ini substantif menjawab apakah tuntutan dapat diajukan meskipun ada keberatan dari Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa muncul karena klien belum membayar tagihan; pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menuntut pembayaran tunggakan tersebut, sehingga relevan dengan hak Penggugat untuk menuntut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28146, + "completion_tokens": 981 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d119493ca455cc2554c269049d9f915d4ef161d3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_560_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 78.761, + "query": 8.495, + "relevance": 23.056, + "total": 110.333 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29118, + "marked_chars": 29199 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal pada\ntanggal 27 Januari 1983, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor\nInduk Kependudukan 3278016701830004, yang berdomisili pada wilayah\nHukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu di Apartemen Mediterania\nGajah Mada, No. 174 B 2819, RT.009/RW.005, Kelurahan Keagungan,\nKecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, DKI Jakarta (vide Bukti P-01);\n2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor\n23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang\nHalaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 1\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:\n“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan\npengadilan negeri tempat pemohon.”\nOleh karena PEMOHON berdomisili di Jakar" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29199, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menghapus nama tengahnya. Sengketa ini bersifat permohonan perdata (Pdt.P) tanpa adanya pihak tergugat yang berlawanan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan sah perubahan nama dari \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\" agar dapat dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebelumnya telah melakukan perubahan nama dari \"ATACHIA ARTEMIS CERRES JESSE BATAHA\" menjadi \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" berdasarkan penetapan pengadilan pada tahun 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" tercatat dalam dokumen identitas resmi Pemohon termasuk Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Paspor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menghapus nama tengah \"STOIFL\" dengan alasan keyakinan budaya dan Feng Shui yang menganggap nama tersebut tidak membawa keberuntungan dalam bisnis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\" sebagai perubahan nama kedua kalinya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan layak dikabulkan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon sebelumnya telah mengubah namanya dari \"ATACHIA ARTEMIS CERRES JESSE BATAHA\" menjadi \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" pada tahun 2019. Dalam permohonan ini, Pemohon meminta penghapusan nama tengah \"STOIFL\" dengan alasan keyakinan budaya dan Feng Shui yang menganggap nama tersebut tidak membawa keberuntungan, sehingga ia ingin mengubah namanya menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan sah perubahan nama dari \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\", dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon sebelumnya telah mengubah namanya dari \"ATACHIA ARTEMIS CERRES JESSE BATAHA\" menjadi \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" pada tahun 2019. Dalam permohonan ini, Pemohon meminta penghapusan nama tengah \"STOIFL\" dengan alasan keyakinan budaya dan Feng Shui yang menganggap nama tersebut tidak membawa keberuntungan, sehingga ia ingin mengubah namanya menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\". Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan Pemohon, serta menetapkan bahwa perubahan nama tersebut merupakan peristiwa penting yang berkaitan dengan kelahiran dan tidak bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menyatakan sah perubahan nama dari \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\", dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan dalam register akta pencatatan sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon sebelumnya telah melakukan perubahan nama dari \"ATACHIA ARTEMIS CERRES JESSE BATAHA\" menjadi \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" berdasarkan penetapan pengadilan pada tahun 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nama \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" tercatat dalam dokumen identitas resmi Pemohon termasuk Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Paspor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berkeinginan menghapus nama tengah \"STOIFL\" dengan alasan keyakinan budaya dan Feng Shui yang menganggap nama tersebut tidak membawa keberuntungan dalam bisnis.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari \"JESSE STOIFL MAXIMILIAN\" menjadi \"JESSE MAXIMILIAN\" sebagai perubahan nama kedua kalinya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara permohonan ini berdasarkan domisili Pemohon.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan layak dikabulkan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pernah ganti nama dulu, tapi sekarang saya ingin menghapus nama tengah karena menurut Feng Shui itu tidak membawa keberuntungan, apakah boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15134, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan/kutipan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Inti pertanyaan adalah mengenai hak substantif untuk mengubah nama (hukum administrasi/pencatatan sipil), bukan sengketa mengenai validitas dokumen bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14702, + "completion_tokens": 955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ad2635b0d21e6e8f4c04f5ea040aa7d006dee9e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_561_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.099, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.506, + "query": 15.242, + "relevance": 34.033, + "total": 143.88 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 80465, + "marked_chars": 80681 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI :\nDalam Pokok Perkara :\n>. Menyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut ;\nDALAM REKONVENSI :\nDalam Eksepsi :\n>. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi\ntersebut;\nDalam Pokok Perkara :\n>. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat\nditerima;\nDALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :\n>. Membebankan biaya perkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat\nRekonvensi hingga kini sebesar Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima\nribu rupiah).\n Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023,\noleh kami: XXX, sebagai Hakim Ketua Majelis, XXX, dan XXX masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu\njuga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri\noleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXX, sebagai Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat\nKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat\nKonvensi.\n Hakim-Hakim Anggota, \n Hakim Ketua,\n \n XXX\n \nXXX.\n XXX.\n Panitera Pengganti,\nXXXX\nHal 24 Put Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80681, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan tidak adanya kecocokan dan pertengkaran terus-menerus, serta meminta pernyataan putusnya perkawinan. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menuduh Penggugat berselingkuh dan mengajukan gugatan reconvensi untuk membatalkan Akta Perjanjian Pernikahan. Pengadilan menolak gugatan pokok karena Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan Tergugat, dan menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima karena merupakan sengketa terpisah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Juni 1990 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Pernikahan No. 49 tanggal 26 Juli 2022 yang mengatur pemisahan harta dan tunjangan nafkah bulanan sebesar Rp8.500.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan konflik rumah tangga bermula sekitar Desember 2019 dengan Tergugat menjaga jarak dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah pada Mei 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2018 dan melakukan kekerasan verbal serta memaksa penandatanganan perjanjian pisah harta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi ayah kandung Penggugat dan saksi anak kandung Penggugat serta Tergugat menyatakan Penggugat memiliki temperamen tinggi, sering marah-marah, dan berselingkuh dengan wanita lain.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan signifikan dari Tergugat dalam mengurus rumah tangga yang menjadi alasan perceraian.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan reconvensi Tergugat yang meminta pembatalan Akta Perjanjian Pernikahan dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan tidak adanya kecocokan dan pertengkaran terus-menerus yang berujung pada Tergugat meninggalkan rumah. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menuduh Penggugat berselingkuh, melakukan kekerasan verbal, dan memaksanya menandatangani Akta Perjanjian Pernikahan No. 49 tanggal 26 Juli 2022 yang mengatur pemisahan harta. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi untuk membatalkan akta perjanjian tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak adalah sah dan telah dikaruniai dua anak. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menemukan bahwa konflik rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain, sebagaimana dibenarkan oleh keterangan saksi dan bukti percakapan, serta Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat ditolak. Terkait gugatan reconvensi Tergugat, hakim menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa mengenai pembatalan akta perjanjian pernikahan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam perkara perceraian. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan tidak adanya kecocokan dan pertengkaran terus-menerus yang berujung pada Tergugat meninggalkan rumah. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menuduh Penggugat berselingkuh, melakukan kekerasan verbal, dan memaksanya menandatangani Akta Perjanjian Pernikahan No. 49 tanggal 26 Juli 2022 yang mengatur pemisahan harta. Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi untuk membatalkan akta perjanjian tersebut. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara para pihak adalah sah dan telah dikaruniai dua anak. Namun, dalam pemeriksaan pokok perkara, hakim menemukan bahwa konflik rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan Penggugat dengan wanita lain, sebagaimana dibenarkan oleh keterangan saksi dan bukti percakapan, serta Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat ditolak. Terkait gugatan reconvensi Tergugat, hakim menyatakan tidak dapat diterima karena sengketa mengenai pembatalan akta perjanjian pernikahan merupakan perkara yang berdiri sendiri dan tidak dapat digabungkan dalam perkara perceraian. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 28 Juni 1990 dan dikaruniai dua orang anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akta Perjanjian Pernikahan No. 49 tanggal 26 Juli 2022 yang mengatur pemisahan harta dan tunjangan nafkah bulanan sebesar Rp8.500.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan konflik rumah tangga bermula sekitar Desember 2019 dengan Tergugat menjaga jarak dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah pada Mei 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2018 dan melakukan kekerasan verbal serta memaksa penandatanganan perjanjian pisah harta.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi ayah kandung Penggugat dan saksi anak kandung Penggugat serta Tergugat menyatakan Penggugat memiliki temperamen tinggi, sering marah-marah, dan berselingkuh dengan wanita lain.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kesalahan signifikan dari Tergugat dalam mengurus rumah tangga yang menjadi alasan perceraian.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan reconvensi Tergugat yang meminta pembatalan Akta Perjanjian Pernikahan dinyatakan tidak dapat diterima karena sengketa tersebut seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah tanda tangan perjanjian pisah harta, tapi sekarang saya ingin cerai karena dia berselingkuh, apakah bisa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23554, + "candidates": [ + "Pasal 1321 KUHPerdata", + "Pasal 1323 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1321: Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1323: Paksaan yang diakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1321 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur syarat sahnya perjanjian (kekhilafan, paksaan, penipuan). Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, isu yang muncul adalah pembatalan perjanjian karena tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian (masalah kompetensi relatif/prosedural), bukan karena adanya cacat kehendak seperti penipuan atau kekhilafan. Fakta selingkuh digunakan sebagai alasan perceraian, bukan sebagai dalil penipuan dalam pembuatan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1323 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur akibat hukum paksaan terhadap persetujuan. Tidak ada fakta atau dalil dalam pertanyaan maupun pertimbangan putusan yang menyebutkan adanya paksaan (baik dari pihak lain maupun pihak ketiga) dalam penandatanganan perjanjian pisah harta. Gugatan batal demi hukum ditolak karena alasan prosedural (tidak dapat digabungkan dengan gugatan perceraian), bukan karena unsur paksaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 30453, + "completion_tokens": 1185 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_563_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_563_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6688cb6df1275b29bf95e5bec1e28c4a9052331f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_563_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_563_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.041, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.525, + "query": 4.813, + "relevance": 8.762, + "total": 115.142 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 69707, + "marked_chars": 69914 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2010 bertempat di Gereja Bethel\nIndonesia beralamat di Puri Indah Mall, Lantai Basement, Jl. Puri Agung\nNo.1, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah\nKhusus Ibukota Jakarta 11610 dan telah dicatatkan oleh Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9\nOktober 2010 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3674/1/2010 telah\nsah secara hukum;\n3.\nMenyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan\nTergugat yang dilangsungkan pada tanggal 9 Oktober 2010 bertempat di\nGereja Bethel Indonesia beralamat di Puri Indah Mall, Lantai Basement, Jl.\nPuri Agung No.1, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,\nDaerah Khusus Ibukota Jakarta 11610, dengan kutipan Akta Perkawinan\n Halaman 22 dari 24 Perkara 563/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indone" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 69914, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta meminta hak asuh anak dan pembebanan biaya pemeliharaan anak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa dan mengabulkan gugatan tersebut, menyatakan perkawinan putus karena perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 Oktober 2010 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 April 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian sebelumnya melalui gugatan yang dicabut dan perjanjian perdamaian pada tahun 2020, namun hubungan tidak membaik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik kepada Penggugat pada tahun 2022 sehingga Penggugat melaporkannya kepada kepolisian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan tidak pernah menerima nafkah yang layak dari Tergugat sejak tahun 2010, dengan Tergugat hanya memberikan uang makan harian sebesar Rp50.000.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penyebab konflik, KDRT, dan nafkah, serta menuduh Penggugat memiliki sifat temperamental dan boros.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan berselingkuh dengan wanita lain dan mengancam Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan sah sejak 9 Oktober 2010 dan memiliki satu anak, mengalami ketidakharmonisan rumah tangga yang berkepanjangan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan, KDRT fisik pada tahun 2022, serta tidak memberikan nafkah yang layak, sehingga menyebabkan pisah ranjang sejak akhir tahun 2022. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi dan perjanjian perdamaian sebelumnya, hubungan tidak dapat dipulihkan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun telah memenuhi syarat perceraian. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak yang masih kecil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam perkawinan sah sejak 9 Oktober 2010 dan memiliki satu anak, mengalami ketidakharmonisan rumah tangga yang berkepanjangan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan, KDRT fisik pada tahun 2022, serta tidak memberikan nafkah yang layak, sehingga menyebabkan pisah ranjang sejak akhir tahun 2022. Meskipun telah dilakukan upaya mediasi dan perjanjian perdamaian sebelumnya, hubungan tidak dapat dipulihkan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun telah memenuhi syarat perceraian. Pengadilan mengabulkan gugatan perceraian, menyatakan perkawinan putus, dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat demi kepentingan terbaik anak yang masih kecil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 Oktober 2010 dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 April 2014.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya perdamaian sebelumnya melalui gugatan yang dicabut dan perjanjian perdamaian pada tahun 2020, namun hubungan tidak membaik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik kepada Penggugat pada tahun 2022 sehingga Penggugat melaporkannya kepada kepolisian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022 dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat didalilkan tidak pernah menerima nafkah yang layak dari Tergugat sejak tahun 2010, dengan Tergugat hanya memberikan uang makan harian sebesar Rp50.000.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil Penggugat mengenai penyebab konflik, KDRT, dan nafkah, serta menuduh Penggugat memiliki sifat temperamental dan boros.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat didalilkan berselingkuh dengan wanita lain dan mengancam Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sering memukul saya dan kami sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21801, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti) dalam perkara perdata. Sesuai dengan instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bukan merupakan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai hak mengajukan cerai. Selain itu, inti hukum pertanyaan perceraian berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan), sehingga pasal KUHPerdata yang dikutip hanya bersifat prosedural atau kebetulan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26422, + "completion_tokens": 1007 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_564_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_564_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5f4759d48923e413a85da8545c6385b9d4347d8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_564_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_564_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 24, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 134.982, + "query": 8.743, + "relevance": 24.876, + "total": 168.65 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 75105, + "marked_chars": 75312 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI ;\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;\nDALAM POKOK PERKARA :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nyang ditaksir sejumlah Rp.1.550.000,00 ( satu juta lima ratus lima puluh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Klas I.A Khusus pada Rabu tanggal 14 Februari\n2024 oleh kami, ASMUDI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, IWAN WARDHANA ,\nS.H.,M.H dan ADE SUMITRA HADISURYA, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai\nHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt tanggal 22 Juni\n2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri\noleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh, Venny Luis Savitri, S.Sos.,\n Hal 22 Putusan No. 564/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 22\n\nhkama\nahkamah " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 75312, + "frame": "Penggugat [Elliana] menggugat Tergugat [Bong Khian Kwet] dan Turut Tergugat [Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat] atas sengketa tanah yang didalilkan telah diserobot Tergugat seluas kurang lebih 15 M2, dengan tuntutan pengembalian tanah, penetapan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi Rp750.000.000,00, dan uang paksa. Gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil penyerobotan tanah tersebut. Eksepsi Tergugat ditolak, namun gugatan pokok tetap ditolak karena ketidakmampuan pembuktian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Elliana] mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas 108 M2 di Jalan Jelambar Barat 2B No. 76 berdasarkan warisan dari Nyonya The Guek Koei.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Elliana] membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut setiap tahun dengan Nomor SPPT NOP 31.74.030.006.009-0129.0 atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar tahun 2018, dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penggugat menemukan luas tanahnya berkurang dan mendalilkan Tergugat [Bong Khian Kwet] menyerobot sebagian tanah seluas kurang lebih 15 M2.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Elliana] mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat [Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat] dan melakukan pembicaraan damai dengan Tergugat [Bong Khian Kwet] yang ditolak, serta melayangkan dua kali somasi yang tidak ditanggapi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [Bong Khian Kwet] memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07612 atas nama Tergugat dengan luas 99 M2 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 31 Desember 2019.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat [Bong Khian Kwet] telah menempati dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979 selama kurang lebih 44 tahun.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi [Solikun] dan [Eko Trisnawan] menyatakan bahwa fisik tanah Penggugat hanya berukuran kurang lebih 7 M2 x 12 M2, berbeda dengan ukuran dalam surat girik, dan Penggugat menolak pengukuran fisik oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai standar yang berlaku.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa tidak ada fakta bahwa Tergugat [Bong Khian Kwet] telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat [Elliana] karena ukuran tanah dalam surat girik tidak sesuai dengan pengukuran standar Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Elliana] menggugat Tergugat [Bong Khian Kwet] dan Turut Tergugat [Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat] dengan dalih Tergugat telah menyerobot sebagian tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 15 M2 yang terletak di Jalan Jelambar Barat 2B No. 76, Jakarta Barat, saat proses pengukuran untuk program sertifikasi tanah sekitar tahun 2018. Penggugat menuntut pengembalian tanah, penetapan perbuatan melawan hukum, ganti rugi sebesar Rp750.000.000,00, dan uang paksa. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan kepemilikan sertifikat atas tanah tetangganya dan klaim penguasaan sejak 1979, sementara Turut Tergugat menolak keterkaitan langsung. Dalam pemeriksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menemukan bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam surat girik milik Penggugat tidak sesuai dengan pengukuran fisik standar Badan Pertanahan Nasional, di mana Penggugat sendiri menolak pengukuran fisik yang disarankan. Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil penyerobotan tanah, meskipun eksepsi Tergugat juga ditolak karena dianggap menyangkut pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Elliana] menggugat Tergugat [Bong Khian Kwet] dan Turut Tergugat [Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat] dengan dalih Tergugat telah menyerobot sebagian tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 15 M2 yang terletak di Jalan Jelambar Barat 2B No. 76, Jakarta Barat, saat proses pengukuran untuk program sertifikasi tanah sekitar tahun 2018. Penggugat menuntut pengembalian tanah, penetapan perbuatan melawan hukum, ganti rugi sebesar Rp750.000.000,00, dan uang paksa. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menunjukkan kepemilikan sertifikat atas tanah tetangganya dan klaim penguasaan sejak 1979, sementara Turut Tergugat menolak keterkaitan langsung. Dalam pemeriksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menemukan bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam surat girik milik Penggugat tidak sesuai dengan pengukuran fisik standar Badan Pertanahan Nasional, di mana Penggugat sendiri menolak pengukuran fisik yang disarankan. Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil penyerobotan tanah, meskipun eksepsi Tergugat juga ditolak karena dianggap menyangkut pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Elliana] mengklaim sebagai pemilik sah tanah seluas 108 M2 di Jalan Jelambar Barat 2B No. 76 berdasarkan warisan dari Nyonya The Guek Koei.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Elliana] membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut setiap tahun dengan Nomor SPPT NOP 31.74.030.006.009-0129.0 atas nama Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar tahun 2018, dalam proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penggugat menemukan luas tanahnya berkurang dan mendalilkan Tergugat [Bong Khian Kwet] menyerobot sebagian tanah seluas kurang lebih 15 M2.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat [Elliana] mengajukan keberatan kepada Turut Tergugat [Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat] dan melakukan pembicaraan damai dengan Tergugat [Bong Khian Kwet] yang ditolak, serta melayangkan dua kali somasi yang tidak ditanggapi.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat [Bong Khian Kwet] memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07612 atas nama Tergugat dengan luas 99 M2 berdasarkan Surat Ukur tertanggal 31 Desember 2019.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat [Bong Khian Kwet] telah menempati dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1979 selama kurang lebih 44 tahun.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi [Solikun] dan [Eko Trisnawan] menyatakan bahwa fisik tanah Penggugat hanya berukuran kurang lebih 7 M2 x 12 M2, berbeda dengan ukuran dalam surat girik, dan Penggugat menolak pengukuran fisik oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai standar yang berlaku.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa tidak ada fakta bahwa Tergugat [Bong Khian Kwet] telah melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat [Elliana] karena ukuran tanah dalam surat girik tidak sesuai dengan pengukuran standar Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bayar pajak tanah ini tiap tahun, tapi tetangga bilang dia punya sertifikat dan sudah tempati sejak lama, apakah dia benar-benar menyerobot sebagian tanah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16396, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukuk (Onrechtmatige Daad), yang merupakan dasar hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan untuk menuntut ganti rugi akibat dugaan penyerobotan tanah. Meskipun gugatan ditolak karena tidak terbukti faktanya, pasal ini menjadi kerangka hukum utama yang diuji dalam sengketa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat memenuhi unsur pelanggaran hukum dan kerugian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27316, + "completion_tokens": 1319 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_566_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_566_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7af8ef1632fbb8d5f6455ab3bcd816f50bd3e66e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_566_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_566_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.53, + "query": 18.3, + "relevance": 15.736, + "total": 137.582 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23942, + "marked_chars": 24006 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24006, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki data pencatatan sipil. Inti sengketa adalah ketidaksesuaian tanggal lahir yang tercantum dalam dokumen kependudukan dengan ijazah pendidikan. Pemohon meminta izin hakim untuk mengubah tanggal lahir dari 31 Mei 1971 menjadi 06 April 1962 pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Sragen dan tercatat sebagai anak pertama dari [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-28032023-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada 28 Maret 2023 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3671057105710002 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3173011505170024 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Nomor 01.OC.0089966 atas nama Pemohon mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 06 April 1962.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir karena ingin menyamakan data dalam dokumen kependudukan dengan data yang tercantum dalam ijazah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi TUTI SUPRIYANTI menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 06 April 1962 dan selama ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen karena ketidaksesuaian data.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi WINDU SUNARYO menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 06 April 1962 dan selama ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen karena ketidaksesuaian data.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa data resmi kependudukan mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971, sedangkan ijazah pendidikan mencatat tanggal lahir yang berbeda yaitu 06 April 1962. Ketidaksesuaian ini menyebabkan hambatan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin untuk memperbaiki tanggal lahir menjadi 06 April 1962, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua orang saksi, hakim menetapkan bahwa data resmi kependudukan mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971, sedangkan ijazah pendidikan mencatat tanggal lahir yang berbeda yaitu 06 April 1962. Ketidaksesuaian ini menyebabkan hambatan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, memberikan izin untuk memperbaiki tanggal lahir menjadi 06 April 1962, dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Sragen dan tercatat sebagai anak pertama dari [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-28032023-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada 28 Maret 2023 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3671057105710002 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3173011505170024 mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 31 Mei 1971.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Nomor 01.OC.0089966 atas nama Pemohon mencatat tanggal lahir Pemohon sebagai 06 April 1962.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir karena ingin menyamakan data dalam dokumen kependudukan dengan data yang tercantum dalam ijazah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi TUTI SUPRIYANTI menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 06 April 1962 dan selama ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen karena ketidaksesuaian data.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi WINDU SUNARYO menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sragen pada tanggal 06 April 1962 dan selama ini Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen karena ketidaksesuaian data.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya bingung karena tanggal lahir di KTP dan akta lahir beda dengan di ijazah, bagaimana cara memperbaikinya agar semua dokumen sama?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14064, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (alat bukti), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan substansi hukum untuk memperbaiki data administrasi kependudukan. Selain itu, inti sengketa/pertanyaan berada di luar KUHPerdata (Administrasi Kependudukan/Pencatatan Sipil)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13002, + "completion_tokens": 1090 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba51c56e5dc95d91c83f18e42cb872867db1b5de --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.089, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.294, + "query": 2.943, + "relevance": 32.263, + "total": 132.59 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79180, + "marked_chars": 79396 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) tersebut;\nHalaman 24 Putusan Nomor 569/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk membayar\nbiaya perkara hingga kini berjumlah Rp 4.410.000,00 (empat juta empat ratus\nsepuluh ribu rupia);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, oleh\nkami : DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati,\nS.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka\nuntuk umum, oleh Hakim Ketua sidang, dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama,\ndibantu oleh Mangaranap Simamora, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri\noleh Kuasa Para Penggugat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 79396, + "frame": "Pengugat I dan Pengugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II terkait sengketa kepemilikan dan perbuatan melawan hukum atas tanah dan bangunan di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 58-59, Jakarta Barat. Pengugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik sah, menyatakan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II tidak sah, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi. Pengadilan menolak gugatan tersebut karena dianggap nebis in idem dengan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan bahwa mereka telah menguasai tanah dan bangunan milik Negara di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 58-59 sejak tahun 1970 secara terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Tergugat I, Franky B. Setiawan, pernah menggugat Pengugat II dan orang tua Pengugat I dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan jual beli tanah dan bangunan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 193/2012 yang dibuat di hadapan PPAT Indra Gustia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1414 yang diterbitkan secara sah melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi nebis in idem dengan merujuk pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai objek sengketa yang sama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan ini merupakan nebis in idem dengan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Pengugat I dan Pengugat II karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat II berhasil membuktikan dalil sangkalannya.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Pengugat I dan Pengugat II yang menuntut pernyataan kepemilikan sah atas tanah dan bangunan di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 58-59, pembatalan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II, serta pembayaran ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pengugat berdalil telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1970, sementara Tergugat II berstatus pemilik berdasarkan sertifikat yang diterbitkan sah. Tergugat II mengajukan eksepsi nebis in idem dengan menunjuk serangkaian putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai objek yang sama. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dan menolak gugatan Pengugat karena perkara telah diputus dalam sengketa terdahulu, sehingga gugatan ini tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Pengugat I dan Pengugat II yang menuntut pernyataan kepemilikan sah atas tanah dan bangunan di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 58-59, pembatalan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik milik Tergugat II, serta pembayaran ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Pengugat berdalil telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1970, sementara Tergugat II berstatus pemilik berdasarkan sertifikat yang diterbitkan sah. Tergugat II mengajukan eksepsi nebis in idem dengan menunjuk serangkaian putusan pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai objek yang sama. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dan menolak gugatan Pengugat karena perkara telah diputus dalam sengketa terdahulu, sehingga gugatan ini tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Pengugat I dan Pengugat II dalilkan bahwa mereka telah menguasai tanah dan bangunan milik Negara di Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 58-59 sejak tahun 1970 secara terus-menerus.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum suami Tergugat I, Franky B. Setiawan, pernah menggugat Pengugat II dan orang tua Pengugat I dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan jual beli tanah dan bangunan kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 193/2012 yang dibuat di hadapan PPAT Indra Gustia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalilkan bahwa ia adalah pemilik sah atas objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1414 yang diterbitkan secara sah melalui proses perubahan hak dari Hak Guna Bangunan.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi nebis in idem dengan merujuk pada putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai objek sengketa yang sama.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan ini merupakan nebis in idem dengan putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Pengugat I dan Pengugat II karena tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat II berhasil membuktikan dalil sangkalannya.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya sudah punya sertifikat sah atas tanah itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28912, + "candidates": [ + "Pasal 1963 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1963 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1963: Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1963", + "relevant": false, + "reason": "Pasal 1963 mengatur tentang perolehan hak milik melalui lewat waktu (verjaring) berdasarkan penguasaan fisik (bezit) selama 20 atau 30 tahun. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, sengketa berpusat pada validitas kepemilikan berdasarkan sertifikat, cacat hukum akta jual beli, dan perbuatan melawan hukum, bukan pada klaim perolehan hak milik karena lewat waktu. Tidak ada fakta atau dalil dalam perkara yang menguji apakah penggugat atau tergugat menguasai tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh hak milik lewat waktu." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35213, + "completion_tokens": 1040 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8507cc34c38401fd7e4ec0ae51286478fe7f4dc3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,186 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_569_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.03, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 132.675, + "query": 8.239, + "relevance": 14.738, + "total": 155.682 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25973, + "marked_chars": 26045 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya\n2.\nMenetapkan dan meletakan sita jaminan terhadap harta kekayaan\nmilik atas nama PENGGUGAT, yaitu berupa: sebidang tanah Sertifikat\nHak Milik Nomor : 9801 seluas 600 M2 atas nama Sabenih\n(PENGGUGAT), yang terletak dikenal dengan nama kampung Gaga,\nRukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Semanan\nKecamatan Kalideres Jakarta Barat\n3.\nMenyatakan TINDAKAN TERGUGAT adalah sebagai tindakan\nmelawan Hukum\n4.\nMemerintahkan\n \nKepada\n TERGUGAT \nuntuk\n \nsegera\nmengembalikan Hak jaminan Milik PENGGUGAT yaitu Sertifikat Hak\nMilik Nomor 9801 seluas 600M2 atas nama sabenih (PENGGUGAT)\ndengan melakukan Perhitungan Penyelesaian terkait sisa pinjaman\nPokok PENGGUGAT sebagai debitur terhadap TERGUGAT selaku\nKreditur.\n5.\nMenghukum Kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat\ndan patuh atas putusan ini;\n6.\nMenyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu\nwalau Tergugat verzet, banding dan kasasi;\n7.\nMenghukum TERGUGAT membayar biaya Perkara ini\nAtau, apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-\nadilnya (ex ae quo et bono).\n \nMenimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Februari\n2023 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Gugatan secara\nlisan dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan dan alamat dari Tergugat;\nMenimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak\nada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun\nkekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang\ndapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar\nataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan\nTergugat;\nMenimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan\nAdministrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempe" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26045, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat dan Turut Tergugat terkait sengkuta perjanjian pembiayaan konsumen dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang agunan serta penanganan pasca-cabutnya izin usaha Tergugat. Penggugat meminta penetapan sita jaminan, pernyataan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta perintah pengembalian hak jaminan setelah penyelesaian pinjaman. Perkara ini berakhir dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat sebelum Tergugat menjawab.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK: 0363/CF/I/15/I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9801 seluas 600 M2 sebagai agunan bagi pinjaman tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tanggal Lelang Ke-I pada tanggal 28 Agustus 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tanggal Lelang Ke-II pada tanggal 18 Oktober 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya pengumuman pelaksanaan lelang melalui surat kabar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara terdahulu Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt menyatakan tindakan Tergugat dalam penetapan lelang sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mencabut izin usaha Tergugat berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-63/D.05/2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat meminta penjelasan mengenai hak jaminan dan perhitungan penyelesaian pinjaman.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang berintikan sengkuta perjanjian pembiayaan konsumen, di mana Tergugat mencairkan dana sebesar Rp300.000.000,- dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 9801. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui pelaksanaan lelang agunan yang tidak memenuhi syarat pengumuman, serta menyalahi instruksi Turut Tergugat pasca-cabutnya izin usaha Tergugat dengan tidak memberikan kepastian penyelesaian hak jaminan. Penggugat memohon penetapan sita jaminan, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan pengembalian sertifikat setelah penyelesaian pinjaman. Namun, pada persidangan tanggal 21 Februari 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat yang berintikan sengkuta perjanjian pembiayaan konsumen, di mana Tergugat mencairkan dana sebesar Rp300.000.000,- dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 9801. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui pelaksanaan lelang agunan yang tidak memenuhi syarat pengumuman, serta menyalahi instruksi Turut Tergugat pasca-cabutnya izin usaha Tergugat dengan tidak memberikan kepastian penyelesaian hak jaminan. Penggugat memohon penetapan sita jaminan, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan pengembalian sertifikat setelah penyelesaian pinjaman. Namun, pada persidangan tanggal 21 Februari 2023, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan. Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut karena diajukan sebelum Tergugat menjawab, sehingga perkara dicoret dari register tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor PK: 0363/CF/I/15/I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mencairkan fasilitas pembiayaan sebesar Rp300.000.000,- kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9801 seluas 600 M2 sebagai agunan bagi pinjaman tersebut.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tanggal Lelang Ke-I pada tanggal 28 Agustus 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tanggal Lelang Ke-II pada tanggal 18 Oktober 2017.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui adanya pengumuman pelaksanaan lelang melalui surat kabar.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara terdahulu Nomor 746/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt menyatakan tindakan Tergugat dalam penetapan lelang sebagai perbuatan melawan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mencabut izin usaha Tergugat berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-63/D.05/2020.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat meminta penjelasan mengenai hak jaminan dan perhitungan penyelesaian pinjaman.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan terhadap surat Penggugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Februari 2023.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan karena diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi sertifikat rumah saya dilelang tanpa saya tahu, lalu bank tidak jawab surat saya, kenapa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25973, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam pertanyaan, penggugat menyoroti ketidakjelasan dan ketiadaan respons dari bank terkait penyelesaian utang setelah pembayaran, yang berkaitan dengan kewajiban kreditur untuk bertindak jujur dan transparan (itikad baik) dalam hubungan kontraktualnya dengan debitur. Pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menilai apakah tindakan atau kelalaian bank tersebut melanggar kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17392, + "completion_tokens": 1206 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_572_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_572_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ebf34c8a6d8af44a029a36240277c7dd25c78e4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_572_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,125 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_572_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 52, + "timings": { + "parse": 0.076, + "classify": 0.0, + "condense": 140.985, + "read": 78.195, + "query": 4.85, + "relevance": 38.333, + "total": 262.438 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 152244, + "marked_chars": 152703 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat\nIV; \n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili\nperkara ini; \n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh\nkami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi,\nS.H., M.H., dan Iwan Wardhana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk\numum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, dengan dihadiri oleh, Abdul\nGopur, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik\nmelalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHakim Anggota, Hakim Ketua,\nAsmudi, S.H., M.H Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum\nIwan Wardhana, S.H., M.H \nPanitera Pengganti,\nAbdul Gopur, S.H\nHalaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 572/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahk" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134964, + "summary": "Penggugat Drs. Hermawan Chandra (sebelumnya RT 005) menggugat Tergugat I (Lurah Kebon Jeruk), Tergugat II (Camat Kebon Jeruk), Tergugat III (Walikota Jakarta Barat), Tergugat IV (Gubernur DKI Jakarta), Tergugat V (Kepala Dinas Perhubungan DKI), Tergugat VI (Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat), Turut Tergugat I (Mendagri), dan Turut Tergugat II (Presiden) atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait pembangunan Automatic Gate di Jalan Umum Tanah Negara (Jalan Inspeksi Cengkareng Drain-Joglo, Taman Kedoya Permai) yang memungut biaya akses (\"Pungli\") sekitar Rp50.000/bulan [HAL 1-8]. Gugatan menuntut penghentian dan pembongkaran gerbang serta sanksi bagi pejabat terkait [HAL 8-10]. Tergugat I-III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN) karena melibatkan pejabat pemerintah, eksepsi kurang pihak (pihak pembangun gate tidak digugat), dan obscuur libel (gugatan tidak jelas/kerugian hanya Rp1) [HAL 12-21]. Turut Tergugat I dan II juga mengajukan eksepsi error in persona dan kurang pihak, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum langsung atau kerugian yang dibuktikan [HAL 22-38]. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembangunan portal memerlukan izin Gubernur/Kadis Perhubungan sesuai Perda DKI [HAL 44-45], dan gugatan Penggugat berfokus pada apakah ada objek TUN yang konkret/final; jika tidak ada tindakan resmi pemerintah yang bersifat individual, maka kompetensi absolut Pengadilan Negeri tetap ada untuk memeriksa perbuatan melawan hukum dalam arti luas [HAL 39-40, 42-43]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 19239, + "summary": "Penggugat Drs. Hermawan Chandra menggugat Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait pembangunan Automatic Gate di Jalan Umum Tanah Negara yang memungut biaya akses (\"Pungli\") sekitar Rp50.000/bulan [HAL 1-8], dengan tuntutan penghentian, pembongkaran, dan sanksi bagi pejabat terkait [HAL 8-10]. Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN), kurang pihak, dan obscuur libel, sementara Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum langsung atau kerugian yang dibuktikan [HAL 12-38]. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan pencegahan pungli dan tindakan terhadap aparat pemerintah berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja masing-masing pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [HAL 46]. Terkait eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membagi kewenangan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara [HAL 47]. Hakim menegaskan bahwa sengketa terhadap Keputusan atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan faktual seperti pembongkaran portal atau pencegahan pungli, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 [HAL 48-50]. Meskipun Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan sengketa keperdataan atau wanprestasi oleh penguasa tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pembongkaran gerbang otomatis dan permintaan instruksi kepada pejabat untuk menindaklanjuti laporan pungli masuk dalam ruang lingkup kewenangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga bukan bersifat keperdataan murni [HAL 50]. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I-IV, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,00 [HAL 51-52]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Drs. Hermawan Chandra menggugat Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II atas tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) terkait pembangunan Automatic Gate di Jalan Umum Tanah Negara yang memungut biaya akses (\"Pungli\") sekitar Rp50.000/bulan [HAL 1-8], dengan tuntutan penghentian, pembongkaran, dan sanksi bagi pejabat terkait [HAL 8-10]. Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut (kewenangan PTUN), kurang pihak, dan obscuur libel, sementara Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum langsung atau kerugian yang dibuktikan [HAL 12-38]. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan pencegahan pungli dan tindakan terhadap aparat pemerintah berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja masing-masing pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [HAL 46]. Terkait eksepsi kompetensi absolut, Majelis Hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membagi kewenangan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara [HAL 47]. Hakim menegaskan bahwa sengketa terhadap Keputusan atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan faktual seperti pembongkaran portal atau pencegahan pungli, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 [HAL 48-50]. Meskipun Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan sengketa keperdataan atau wanprestasi oleh penguasa tetap menjadi kewenangan Peradilan Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pembongkaran gerbang otomatis dan permintaan instruksi kepada pejabat untuk menindaklanjuti laporan pungli masuk dalam ruang lingkup kewenangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga bukan bersifat keperdataan murni [HAL 50]. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I-IV, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.222.000,00 [HAL 51-52]." + }, + "read": { + "input_chars": 2207, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II atas tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan gerbang otomatis yang memungut biaya akses di jalan umum. Penggugat meminta penghentian aktivitas tersebut, pembongkaran gerbang, serta pemberian sanksi bagi pejabat terkait. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II terkait pembangunan gerbang otomatis yang memungut biaya akses.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan kewenangan berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum langsung atau kerugian yang dibuktikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa terhadap tindakan faktual pejabat pemerintahan, termasuk pembongkaran portal atau pencegahan pungli, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan gerbang otomatis yang memungut biaya akses di jalan umum, serta meminta penghentian, pembongkaran, dan sanksi bagi pejabat terkait. Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sementara Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan membantah adanya perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memeriksa kewenangan peradilan dan menyimpulkan bahwa sengketa mengenai tindakan faktual pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pencegahan pungli dan pembongkaran gerbang, berada di luar kewenangan Peradilan Umum dan masuk dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II dengan tuduhan perbuatan melawan hukum terkait pembangunan gerbang otomatis yang memungut biaya akses di jalan umum, serta meminta penghentian, pembongkaran, dan sanksi bagi pejabat terkait. Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut, sementara Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan membantah adanya perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim memeriksa kewenangan peradilan dan menyimpulkan bahwa sengketa mengenai tindakan faktual pejabat pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pencegahan pungli dan pembongkaran gerbang, berada di luar kewenangan Peradilan Umum dan masuk dalam ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, dan menjatuhkan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I-VI dan Turut Tergugat I-II terkait pembangunan gerbang otomatis yang memungut biaya akses.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I-IV mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan kewenangan berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat I-II mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil perbuatan melawan hukum karena tidak ada hubungan hukum langsung atau kerugian yang dibuktikan.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa sengketa terhadap tindakan faktual pejabat pemerintahan, termasuk pembongkaran portal atau pencegahan pungli, merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya harus bayar biaya perkara kalau gerbang otomatis yang memungut uang itu dianggap urusan pemerintah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37947, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan kewenangan pengadilan (kompetensi absolut) dan akibat hukum prosedural dari dikabulkannya eksepsi, bukan substansi perbuatan melawan hukum. Putusan menyatakan perkara ini masuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena melibatkan tindakan pemerintahan (OOD), sehingga prinsip Pasal 1365 KUHPerdata (yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam ranah perdata umum) tidak menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab mengapa biaya perkara harus dibayar. Biaya perkara dibayar karena gugatan ditolak secara prosedural (tidak berwenang), bukan karena penilaian unsur Pasal 1365." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 54135, + "completion_tokens": 1784 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_573_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_573_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d6c18982efd3a7e5b620994bf1df17b12a75737 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_573_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_573_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.65, + "query": 12.55, + "relevance": 63.624, + "total": 163.855 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52195, + "marked_chars": 52339 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n \nDALAM PROVISI\n\nMenolak putusan provisi dari pembantah.\nDALAM EKSEPSI\n\nMenerima Eksepsi dari Terbantah.\nDALAM POKOK PERKARA\n1. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang tidak benar;\n2. Menyatakan gugatan dari pembantah tidak dapat diterima;\n3. Menghukum pembantah untuk membayar biaya perkara Rp 337.000,00 (tiga ratus \n tiga puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu. tanggal 27 Desember 2023, oleh\nkami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novita Riama, S.H., M.H.\ndan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nyang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt tanggal 26 Juni 2023, putusan tersebut\npada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua Iwan Wardhana.,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Ade\nSumitra Hadisurya, S.H., M.Hum dan Denny Tulangow.,SH.,MH masing-masing\nHalaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 573/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 52339, + "frame": "PT. Mega Central Finance mengajukan gugatan bantahan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkait putusan perkara pidana yang menetapkan barang bukti berupa kendaraan Toyota All New Rush dirampas untuk negara. Gugatan ini bermula dari sengketa pembiayaan kredit kendaraan antara PT. Mega Central Finance dengan debitur Elisabeth Leonora yang mengalami wanprestasi, sehingga kendaraan tersebut menjadi objek jaminan fidusia yang disita dalam perkara pidana. Pembantah meminta agar eksekusi pelelangan ditunda, kendaraan diserahkan kembali kepadanya untuk perawatan, dan putusan pidana terkait perampasan kendaraan dibatalkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. Mega Central Finance memberikan pembiayaan kredit kepada Elisabeth Leonora untuk pembelian kendaraan Toyota All New Rush berdasarkan perjanjian pembiayaan tertanggal 17 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Toyota All New Rush tersebut dibebani jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Elisabeth Leonora berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 14 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Toyota All New Rush dengan nomor polisi B 2979 BIW ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt dan diputus dirampas untuk negara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perkara pidana nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt masih dalam proses upaya hukum kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi prematur yang diajukan oleh Terbantah diterima oleh Majelis Hakim karena status barang bukti belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Mega Central Finance mengajukan gugatan bantahan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memprotes putusan perkara pidana yang menetapkan perampasan kendaraan Toyota All New Rush sebagai barang bukti untuk negara. Pembantah dalih bahwa kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia miliknya yang sah akibat pembiayaan kredit kepada Elisabeth Leonora yang wanprestasi, dan ia beritikad baik sebagai pemilik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi prematur dari Terbantah karena putusan pidana terkait kendaraan tersebut masih dalam proses upaya hukum kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, gugatan bantahan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Mega Central Finance mengajukan gugatan bantahan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk memprotes putusan perkara pidana yang menetapkan perampasan kendaraan Toyota All New Rush sebagai barang bukti untuk negara. Pembantah dalih bahwa kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia miliknya yang sah akibat pembiayaan kredit kepada Elisabeth Leonora yang wanprestasi, dan ia beritikad baik sebagai pemilik. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi prematur dari Terbantah karena putusan pidana terkait kendaraan tersebut masih dalam proses upaya hukum kasasi sehingga belum berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, gugatan bantahan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa pokok perkaranya, dan Pembantah dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. Mega Central Finance memberikan pembiayaan kredit kepada Elisabeth Leonora untuk pembelian kendaraan Toyota All New Rush berdasarkan perjanjian pembiayaan tertanggal 17 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Toyota All New Rush tersebut dibebani jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Elisabeth Leonora berhenti melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 14 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kendaraan Toyota All New Rush dengan nomor polisi B 2979 BIW ditetapkan sebagai barang bukti dalam perkara pidana nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt dan diputus dirampas untuk negara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perkara pidana nomor 1125/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt masih dalam proses upaya hukum kasasi dan belum berkekuatan hukum tetap.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Eksepsi prematur yang diajukan oleh Terbantah diterima oleh Majelis Hakim karena status barang bukti belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kendaraan kredit saya yang sudah saya miliki sah, kenapa bisa dirampas negara padahal kasinya masih berjalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 3346, + "candidates": [ + "Pasal 574 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 574 KUHPerdata", + "text": "Pasal 574: Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 574 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pemilik untuk menuntut pengembalian barang (rei vindicatio). Namun, dalam pertimbangan hukum putusan, majelis hakim menolak gugatan bantahan karena alasan prosedural (eksepsi prematur) yaitu karena status barang bukti dalam perkara pidana terkait masih dalam upaya hukum kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti (res judicata). Putusan tidak menguji substansi kepemilikan atau hak menuntut pengembalian barang berdasarkan Pasal 574, melainkan menolak penerimaan gugatan karena belum waktunya diajukan. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjadi dasar substantif yang diuji dalam sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Meskipun pertanyaan awam menyentuh aspek kepemilikan kendaraan kredit (yang melibatkan perjanjian), pertimbangan hukum putusan tidak membahas apakah perjanjian kredit tersebut sah atau tidak menurut Pasal 1320. Penolakan gugatan murni didasarkan pada eksepsi prosedural (prematurnya gugatan karena perkara pidana belum berkekuatan hukum tetap). Tidak ada dalil atau pemeriksaan substansial mengenai kesepakan, kecakapan, pokok persoalan, atau sebab yang tidak terlarang dalam putusan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Sama seperti Pasal 1320, putusan ini tidak menguji atau menerapkan prinsip bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Penetapan hakim sepenuhnya berfokus pada aspek prosedural (eksepsi prematur) dan status kekuatan hukum putusan pidana yang belum final. Tidak ada analisis hukum perdata substantif mengenai pelaksanaan atau penarikan kembali perjanjian yang menggunakan Pasal 1338 sebagai dasar." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18124, + "completion_tokens": 1184 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_575_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_575_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c2c9144c0050f75bc5e2ff7e045a41a94bbd36d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_575_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,193 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_575_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 120, + "timings": { + "parse": 0.307, + "classify": 0.0, + "condense": 1114.672, + "read": 100.493, + "query": 9.526, + "relevance": 82.815, + "total": 1307.813 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 353738, + "marked_chars": 354830 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM EKSEPSI.\n-\nMenolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.\nDALAM POKOK PERKARA :\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.\n2. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.\n3.\nMenyatakan Penetapan No.250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt. tanggal 29 Maret\n2022 tidak berkekuatan hukum.\n4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh\nhak atas SHM No.03271 dan SHM No.03272 dari Para Tergugat untuk\nHal 118 dari 120 hal. Putusan Nomor 575/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 118\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nmenyerahkan Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah tersebut\nkepada Para Penngugat.\n5.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)\nkepada Para Penggugat sebesar Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah)\nuntuk setiap hari keterlambatan/kelalaian dalam memenuhi amar\nputusan terhitung sejak 8 (delapan) hari putusan ini berkekuatan hukum\ntetap.\n6. Menetapkan Turut Terguga" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134970, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 575/Pdt.G/2022 antara Penggugat I (Dessy A. Thamrin) dan Penggugat II (Tan Ricard) melawan Tergugat I (Tonni Armeng), Tergugat II (Wiryawan Limarta), Tergugat III (Jap Putra), Tergugat IV (PT. DAT Indonesia), dan Turut Tergugat (Dian Oktarina, S.H., MKn.). Penggugat mendalilkan bahwa dua Sertifikat Hak Milik atas nama Tan Ricard (SHM No. 03271 dan 03272/Kel. Kembangan Selatan) adalah harta bersama (gono-gini) suami-istri, namun tanpa sepengetahuan mereka, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, yang membagi kepemilikan tanah tersebut berdasarkan persentase saham di PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Penggugat juga mendalilkan Tergugat IV menyimpan sertifikat asli sejak 24 April 2020 setelah diambil dari Bank CIMB Niaga. Gugatan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp. 900.000.000,- dan immateriil Rp. 1.000.000.000,-. Mediasi gagal, dan Turut Tergugat tidak hadir.\n\n[HAL 8-13] Tergugat I, II, dan III mengajukan jawaban yang menguraikan kronologi hubungan bisnis mereka dengan Penggugat II sebagai pemegang saham PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sejak 2006, mereka berinvestasi bersama dalam kedua perseroan tersebut dengan komposisi saham yang berubah-ubah. Pada 2019, RUPSLB kedua perusahaan menyetujui audit keuangan oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Hasil audit pada 2020 menyimpulkan dugaan penyalahgunaan dana oleh Penggugat II selaku Direksi, sehingga RUPSLB menolak pertanggungjawaban Direksi dan mengganti pengurus dengan Tergugat I, II, dan III. Tergugat I kemudian melaporkan Penggugat II ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, dan status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka oleh Bareskrim Polri.\n\n[HAL 14-21] Dalam kronologi peristiwa hukum, Tergugat menjelaskan bahwa pembelian tanah seluas 1.361 m2 pada 2013 menggunakan uang perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Agar status hak tidak turun menjadi HGB, sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II (Tan Ricard) yang saat itu menjabat Direktur Utama. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja dan investasi. Pada 18 Januari 2019, Penggugat II bersama Tergugat I, II, dan III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 yang menegaskan tanah tersebut adalah milik bersama dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%, berdasarkan rata-rata akumulasi saham mereka. Hutang bank lunas pada Mei 2019, dan sertifikat diserahkan Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia pada 24 April 2020. Setelah Penggugat II ditolak pertanggungjawabannya, Finance PT. DAT dan PT. Cakra Mahkota menagih piutang dan sisa kas kecil kepada Penggugat II pada Maret 2020. Penggugat II menanggapi bahwa dana tersebut terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang disepakati bersama, serta menawarkan penyelesaian dengan menjual sahamnya. Karena hubungan memburuk pasca laporan polisi, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Akta Kepemilikan Bersama, yang dikabulkan pada 29 Maret 2022. Penggugat II mengajukan somasi untuk mengambil sertifikat, namun Tergugat IV meminta penyimpanan sementara di kantor perusahaan. Laporan polisi Penggugat II atas dugaan penggelapan oleh Tergugat I menyebabkan penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada September 2022.\n\n[HAL 22-27] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Penggugat I tidak memiliki legal standing karena sengketa kepemilikan sertifikat adalah hubungan hukum antara pemegang saham (Penggugat II dengan Tergugat I-III), bukan dengan Penggugat I; (2) Gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual tanah (Tn. Ong Tjun Sie) dan PT. Cakra Mahkota sebagai pihak yang penting untuk membuktikan sumber dana dan kepemilikan; (3) Gugatan kabur karena ingin membatalkan Penetapan Pengadilan tanpa sekaligus membatalkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 sebagai dasar hukum penetapan tersebut, serta terdapat pertentangan antara dalil (Tergugat IV menyimpan sertifikat) dengan petitum (Tergugat I-III juga diminta mengembalikan sertifikat).\n\n[HAL 28-38] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tanah dan bangunan bukan harta gono-gini Penggugat, melainkan aset perusahaan yang dibeli dengan uang perusahaan dan dicatat dalam neraca PT. DAT Indonesia. Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 bahwa dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor membuktikan bahwa pembelian adalah usaha bersama perusahaan. Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 adalah akta otentik yang membuktikan kepemilikan bersama berdasarkan saham, bukan peralihan hak yang memerlukan persetujuan Penggugat I. Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022 hanya mengesahkan akta otentik yang sudah ada, tidak menciptakan hak baru. Sertifikat disimpan di kantor PT. DAT Indonesia atas permintaan bersama pemilik sertifikat (Penggugat II, Tergugat I, II, III) untuk keamanan, bukan untuk menguasai secara melawan hukum. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan kepada lawan. Tuntutan dwangsom ditolak karena sertifikat sudah disita polisi.\n\n[HAL 39-44] Tergugat IV (PT. DAT Indonesia) mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga sebagai pihak yang menyerahkan sertifikat, serta eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dua masalah hukum berbeda (pembatalan Penetapan Pengadilan yang tidak melibatkan Tergugat IV dan pengembalian sertifikat yang hanya melibatkan Tergugat IV) dalam satu gugatan. Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan hubungannya hanya dengan Penggugat II sebagai pemegang saham dan Direksi PT. DAT Indonesia, dengan kronologi perubahan struktur perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134994, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 575/Pdt.G/2022 antara Penggugat I (Dessy A. Thamrin) dan Penggugat II (Tan Ricard) melawan Tergugat I (Tonni Armeng), Tergugat II (Wiryawan Limarta), Tergugat III (Jap Putra), Tergugat IV (PT. DAT Indonesia), dan Turut Tergugat (Dian Oktarina, S.H., MKn.). Penggugat mendalilkan bahwa dua Sertifikat Hak Milik atas nama Tan Ricard (SHM No. 03271 dan 03272/Kel. Kembangan Selatan) adalah harta bersama (gono-gini) suami-istri, namun tanpa sepengetahuan mereka, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, yang membagi kepemilikan tanah tersebut berdasarkan persentase saham di PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Penggugat juga mendalilkan Tergugat IV menyimpan sertifikat asli sejak 24 April 2020 setelah diambil dari Bank CIMB Niaga. Gugatan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp. 900.000.000,- dan immateriil Rp. 1.000.000.000,-. Mediasi gagal, dan Turut Tergugat tidak hadir.\n\n[HAL 8-13] Tergugat I, II, dan III mengajukan jawaban yang menguraikan kronologi hubungan bisnis mereka dengan Penggugat II sebagai pemegang saham PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sejak 2006, mereka berinvestasi bersama dalam kedua perseroan tersebut dengan komposisi saham yang berubah-ubah. Pada 2019, RUPSLB kedua perusahaan menyetujui audit keuangan oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Hasil audit pada 2020 menyimpulkan dugaan penyalahgunaan dana oleh Penggugat II selaku Direksi, sehingga RUPSLB menolak pertanggungjawaban Direksi dan mengganti pengurus dengan Tergugat I, II, dan III. Tergugat I kemudian melaporkan Penggugat II ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, dan status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka oleh Bareskrim Polri.\n\n[HAL 14-21] Dalam kronologi peristiwa hukum, Tergugat menjelaskan bahwa pembelian tanah seluas 1.361 m2 pada 2013 menggunakan uang perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Agar status hak tidak turun menjadi HGB, sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II (Tan Ricard) yang saat itu menjabat Direktur Utama. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja dan investasi. Pada 18 Januari 2019, Penggugat II bersama Tergugat I, II, dan III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 yang menegaskan tanah tersebut adalah milik bersama dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%, berdasarkan rata-rata akumulasi saham mereka. Hutang bank lunas pada Mei 2019, dan sertifikat diserahkan Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia pada 24 April 2020. Setelah Penggugat II ditolak pertanggungjawabannya, Finance PT. DAT dan PT. Cakra Mahkota menagih piutang dan sisa kas kecil kepada Penggugat II pada Maret 2020. Penggugat II menanggapi bahwa dana tersebut terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang disepakati bersama, serta menawarkan penyelesaian dengan menjual sahamnya. Karena hubungan memburuk pasca laporan polisi, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Akta Kepemilikan Bersama, yang dikabulkan pada 29 Maret 2022. Penggugat II mengajukan somasi untuk mengambil sertifikat, namun Tergugat IV meminta penyimpanan sementara di kantor perusahaan. Laporan polisi Penggugat II atas dugaan penggelapan oleh Tergugat I menyebabkan penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada September 2022.\n\n[HAL 22-27] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Penggugat I tidak memiliki legal standing karena sengketa kepemilikan sertifikat adalah hubungan hukum antara pemegang saham (Penggugat II dengan Tergugat I-III), bukan dengan Penggugat I; (2) Gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual tanah (Tn. Ong Tjun Sie) dan PT. Cakra Mahkota sebagai pihak yang penting untuk membuktikan sumber dana dan kepemilikan; (3) Gugatan kabur karena ingin membatalkan Penetapan Pengadilan tanpa sekaligus membatalkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 sebagai dasar hukum penetapan tersebut, serta terdapat pertentangan antara dalil (Tergugat IV menyimpan sertifikat) dengan petitum (Tergugat I-III juga diminta mengembalikan sertifikat).\n\n[HAL 28-38] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tanah dan bangunan bukan harta gono-gini Penggugat, melainkan aset perusahaan yang dibeli dengan uang perusahaan dan dicatat dalam neraca PT. DAT Indonesia. Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 bahwa dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor membuktikan bahwa pembelian adalah usaha bersama perusahaan. Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 adalah akta otentik yang membuktikan kepemilikan bersama berdasarkan saham, bukan peralihan hak yang memerlukan persetujuan Penggugat I. Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022 hanya mengesahkan akta otentik yang sudah ada, tidak menciptakan hak baru. Sertifikat disimpan di kantor PT. DAT Indonesia atas permintaan bersama pemilik sertifikat (Penggugat II, Tergugat I, II, III) untuk keamanan, bukan untuk menguasai secara melawan hukum. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan kepada lawan. Tuntutan dwangsom ditolak karena sertifikat sudah disita polisi.\n\n[HAL 39-44] Tergugat IV (PT. DAT Indonesia) mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga sebagai pihak yang menyerahkan sertifikat, serta eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dua masalah hukum berbeda (pembatalan Penetapan Pengadilan yang tidak melibatkan Tergugat IV dan pengembalian sertifikat yang hanya melibatkan Tergugat IV) dalam satu gugatan. Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan hubungannya hanya dengan Penggugat II sebagai pemegang saham dan Direksi PT. DAT Indonesia, dengan kronologi perubahan struktur perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya.\n\n[HAL 43-45] Tergugat IV menguraikan kronologi RUPSLB PT. DAT Indonesia. Pada 9 Agustus 2019, RUPSLB menyetujui audit oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Setelah hasil audit diterima, pada 24 Februari 2020, RUPSLB menolak laporan pertanggungjawaban Direksi (Penggugat II/Tan Ricard) karena diduga terjadi penyalahgunaan pengelolaan uang perusahaan dan penggelapan masiv, serta menunjuk kuasa hukum untuk menangani persoalan hukum. RUPSLB yang sama juga melakukan pergantian pengurus, dengan Tergugat I (Tonni Armeng) menjadi Direktur Utama, Tergugat III (Jap Putra) sebagai Komisaris Utama, dan Tergugat II (Wiryawan Limarta) sebagai Komisaris. Sebagai tindak lanjut audit, Tergugat I melaporkan Penggugat II ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, yang kemudian oleh Bareskrim Polri status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka.\n\n[HAL 46-50] Tergugat IV menolak dalil bahwa sertifikat adalah harta gono-gini, menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03271 (1.062 m2) dan No. 03272 (299 m2) atas nama Penggugat II adalah aset PT. DAT Indonesia yang dibeli dengan uang perusahaan. Pembelian tanah seluas 1.361 m2 dari Tn. Ong Tjun Sie pada 2013 dilakukan secara bertahap menggunakan dana PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II agar status hak tidak turun menjadi HGB. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja (Rp. 1.000.000.000,-) dan investasi (Rp. 3.000.000.000,-). Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 menyatakan dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang diketahui bersama pemegang saham. Pada 2019, tanpa RUPS, para pemegang saham mengalihkan aset tanah dari neraca perusahaan menjadi milik pribadi melalui Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%. Tergugat IV menyatakan mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mencadangkan hak untuk mengajukan upaya hukum.\n\n[HAL 51-55] Tergugat IV menegaskan bahwa sertifikat selalu berada di kantor perusahaan dan diserahkan Bank CIMB Niaga kepada Tergugat IV pada 24 April 2020 setelah kredit lunas, karena bank mengetahui sertifikat adalah aset perusahaan. Penyimpanan sertifikat di kantor Tergugat IV dilakukan atas permintaan Tergugat I, II, dan III (tertulis 27 Mei 2022) untuk disimpan sementara sampai ada kesepakatan penyimpanan bersama, mengingat Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tidak mengatur siapa yang berhak memegang sertifikat. Penggugat II melalui somasi Mei 2022 menuntut penyerahan sertifikat, namun Tergugat IV menolak dengan merujuk permintaan penyimpanan bersama. Penggugat II kemudian melaporkan Tergugat I ke polisi atas penggelapan. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada 30 September 2022. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan, serta menolak tuntutan dwangsom karena sertifikat sudah disita polisi. Tergugat IV memohon eksepsi dan gugatan ditolak.\n\n[HAL 56-59] Dalam pembuktian, Penggugat I mengajukan bukti KTP, KK, dan Akta Perkawinan. Penggugat II mengajukan bukti KTP, KK, Akta Perkawinan, fotokopi sertifikat, Penetapan Pengadilan, Surat Setoran Pajak BPHTB, rekening giro, dan bukti pembayaran pajak sertifikat, serta dua saksi (Wahidin dan Udin) yang menyatakan tanah milik Tan Ricard berdasarkan PBB dan penguasaan fisik. Tergugat I, II, III mengajukan banyak bukti surat (T.I,II,III-1 s/d T.I,II,III-47) yang meliputi akta pendirian dan RUPSLB PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota, laporan polisi, SP2HP, penetapan tersangka, serta rekapitulasi mutasi uang pembayaran tanah dari rekening perusahaan ke penjual tanah, dan bukti neraca keuangan, perjanjian kredit, akta pernyataan kepemilikan bersama, tanda terima penyerahan sertifikat dari bank, surat tagihan piutang, surat tanggapan Penggugat II, somasi, surat permintaan penyimpanan sertifikat, serta bukti pembayaran iuran RT/RW dan THR kepada ketua RT/RW.\n\n[HAL 60-85] Tergugat I, II, III melanjutkan pembuktian dengan bukti surat T.I,II,III-16 A_1 s/d D_27 yang merinci transfer dana dari rekening PT. Cakra Mahkota dan PT. DAT Indonesia ke penjual tanah Tn. Ong Tjun Sie, serta mutasi dana antar rekening perusahaan. Bukti-bukti ini menunjukkan aliran dana dari berbagai rekening bank (Mandiri, BNI, CIMB Niaga, BCA) milik perusahaan untuk pembayaran tanah. Bukti T.I,II,III-17 dan T.I,II,III-18 adalah fotokopi sertifikat. Bukti T.I,II,III-19A dan 19B adalah neraca keuangan PT. DAT Indonesia tahun 2014 dan email pengirimannya. Bukti T.I,II,III-20 adalah perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga. Bukti T.I,II,III-21 adalah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06. Bukti T.I,II,III-22 adalah tanda terima penyerahan dokumen agunan dari Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia. Bukti T.I,II,III-23 s/d 26 adalah surat tagihan piutang dan tanggapan Penggugat II. Bukti T.I,II,III-27 adalah Penetapan Pengadilan. Bukti T.I,II,III-28 s/d 33 adalah surat somasi dan tanggapan penyimpanan sertifikat. Bukti T.I,II,III-34 adalah undangan gelar perkara khusus. Bukti T.I,II,III-35 adalah surat penyitaan sertifikat oleh polisi. Bukti T.I,II,III-36A dan 36B adalah pendaftaran merek \"equinox\". Bukti T.I,II,III-37A/B dan 38A/B adalah bukti pembayaran PBB tahun 2020 dan 2021. Bukti T.I,II,III-39 s/d 41 adalah mutasi dana kredit bank. Bukti T.I,II,III-42 s/d 46 adalah kwitansi iuran RT/RW dan THR." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 87866, + "summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 575/Pdt.G/2022 antara Penggugat I (Dessy A. Thamrin) dan Penggugat II (Tan Ricard) melawan Tergugat I (Tonni Armeng), Tergugat II (Wiryawan Limarta), Tergugat III (Jap Putra), Tergugat IV (PT. DAT Indonesia), dan Turut Tergugat (Dian Oktarina, S.H., MKn.). Penggugat mendalilkan bahwa dua Sertifikat Hak Milik atas nama Tan Ricard (SHM No. 03271 dan 03272/Kel. Kembangan Selatan) adalah harta bersama (gono-gini) suami-istri, namun tanpa sepengetahuan mereka, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, yang membagi kepemilikan tanah tersebut berdasarkan persentase saham di PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Penggugat juga mendalilkan Tergugat IV menyimpan sertifikat asli sejak 24 April 2020 setelah diambil dari Bank CIMB Niaga. Gugatan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp. 900.000.000,- dan immateriil Rp. 1.000.000.000,-. Mediasi gagal, dan Turut Tergugat tidak hadir.\n\n[HAL 8-13] Tergugat I, II, dan III mengajukan jawaban yang menguraikan kronologi hubungan bisnis mereka dengan Penggugat II sebagai pemegang saham PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sejak 2006, mereka berinvestasi bersama dalam kedua perseroan tersebut dengan komposisi saham yang berubah-ubah. Pada 2019, RUPSLB kedua perusahaan menyetujui audit keuangan oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Hasil audit pada 2020 menyimpulkan dugaan penyalahgunaan dana oleh Penggugat II selaku Direksi, sehingga RUPSLB menolak pertanggungjawaban Direksi dan mengganti pengurus dengan Tergugat I, II, dan III. Tergugat I kemudian melaporkan Penggugat II ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, dan status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka oleh Bareskrim Polri.\n\n[HAL 14-21] Dalam kronologi peristiwa hukum, Tergugat menjelaskan bahwa pembelian tanah seluas 1.361 m2 pada 2013 menggunakan uang perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Agar status hak tidak turun menjadi HGB, sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II (Tan Ricard) yang saat itu menjabat Direktur Utama. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja dan investasi. Pada 18 Januari 2019, Penggugat II bersama Tergugat I, II, dan III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 yang menegaskan tanah tersebut adalah milik bersama dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%, berdasarkan rata-rata akumulasi saham mereka. Hutang bank lunas pada Mei 2019, dan sertifikat diserahkan Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia pada 24 April 2020. Setelah Penggugat II ditolak pertanggungjawabannya, Finance PT. DAT dan PT. Cakra Mahkota menagih piutang dan sisa kas kecil kepada Penggugat II pada Maret 2020. Penggugat II menanggapi bahwa dana tersebut terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang disepakati bersama, serta menawarkan penyelesaian dengan menjual sahamnya. Karena hubungan memburuk pasca laporan polisi, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Akta Kepemilikan Bersama, yang dikabulkan pada 29 Maret 2022. Penggugat II mengajukan somasi untuk mengambil sertifikat, namun Tergugat IV meminta penyimpanan sementara di kantor perusahaan. Laporan polisi Penggugat II atas dugaan penggelapan oleh Tergugat I menyebabkan penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada September 2022.\n\n[HAL 22-27] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Penggugat I tidak memiliki legal standing karena sengketa kepemilikan sertifikat adalah hubungan hukum antara pemegang saham (Penggugat II dengan Tergugat I-III), bukan dengan Penggugat I; (2) Gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual tanah (Tn. Ong Tjun Sie) dan PT. Cakra Mahkota sebagai pihak yang penting untuk membuktikan sumber dana dan kepemilikan; (3) Gugatan kabur karena ingin membatalkan Penetapan Pengadilan tanpa sekaligus membatalkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 sebagai dasar hukum penetapan tersebut, serta terdapat pertentangan antara dalil (Tergugat IV menyimpan sertifikat) dengan petitum (Tergugat I-III juga diminta mengembalikan sertifikat).\n\n[HAL 28-38] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tanah dan bangunan bukan harta gono-gini Penggugat, melainkan aset perusahaan yang dibeli dengan uang perusahaan dan dicatat dalam neraca PT. DAT Indonesia. Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 bahwa dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor membuktikan bahwa pembelian adalah usaha bersama perusahaan. Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 adalah akta otentik yang membuktikan kepemilikan bersama berdasarkan saham, bukan peralihan hak yang memerlukan persetujuan Penggugat I. Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022 hanya mengesahkan akta otentik yang sudah ada, tidak menciptakan hak baru. Sertifikat disimpan di kantor PT. DAT Indonesia atas permintaan bersama pemilik sertifikat (Penggugat II, Tergugat I, II, III) untuk keamanan, bukan untuk menguasai secara melawan hukum. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan kepada lawan. Tuntutan dwangsom ditolak karena sertifikat sudah disita polisi.\n\n[HAL 39-44] Tergugat IV (PT. DAT Indonesia) mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga sebagai pihak yang menyerahkan sertifikat, serta eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dua masalah hukum berbeda (pembatalan Penetapan Pengadilan yang tidak melibatkan Tergugat IV dan pengembalian sertifikat yang hanya melibatkan Tergugat IV) dalam satu gugatan. Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan hubungannya hanya dengan Penggugat II sebagai pemegang saham dan Direksi PT. DAT Indonesia, dengan kronologi perubahan struktur perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya.\n\n[HAL 43-45] Tergugat IV menguraikan kronologi RUPSLB PT. DAT Indonesia. Pada 9 Agustus 2019, RUPSLB menyetujui audit oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Setelah hasil audit diterima, pada 24 Februari 2020, RUPSLB menolak laporan pertanggungjawaban Direksi (Penggugat II/Tan Ricard) karena diduga terjadi penyalahgunaan pengelolaan uang perusahaan dan penggelapan masiv, serta menunjuk kuasa hukum untuk menangani persoalan hukum. RUPSLB yang sama juga melakukan pergantian pengurus, dengan Tergugat I (Tonni Armeng) menjadi Direktur Utama, Tergugat III (Jap Putra) sebagai Komisaris Utama, dan Tergugat II (Wiryawan Limarta) sebagai Komisaris. Sebagai tindak lanjut audit, Tergugat I melaporkan Penggugat II ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, yang kemudian oleh Bareskrim Polri status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka.\n\n[HAL 46-50] Tergugat IV menolak dalil bahwa sertifikat adalah harta gono-gini, menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03271 (1.062 m2) dan No. 03272 (299 m2) atas nama Penggugat II adalah aset PT. DAT Indonesia yang dibeli dengan uang perusahaan. Pembelian tanah seluas 1.361 m2 dari Tn. Ong Tjun Sie pada 2013 dilakukan secara bertahap menggunakan dana PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II agar status hak tidak turun menjadi HGB. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja (Rp. 1.000.000.000,-) dan investasi (Rp. 3.000.000.000,-). Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 menyatakan dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang diketahui bersama pemegang saham. Pada 2019, tanpa RUPS, para pemegang saham mengalihkan aset tanah dari neraca perusahaan menjadi milik pribadi melalui Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%. Tergugat IV menyatakan mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mencadangkan hak untuk mengajukan upaya hukum.\n\n[HAL 51-55] Tergugat IV menegaskan bahwa sertifikat selalu berada di kantor perusahaan dan diserahkan Bank CIMB Niaga kepada Tergugat IV pada 24 April 2020 setelah kredit lunas, karena bank mengetahui sertifikat adalah aset perusahaan. Penyimpanan sertifikat di kantor Tergugat IV dilakukan atas permintaan Tergugat I, II, dan III (tertulis 27 Mei 2022) untuk disimpan sementara sampai ada kesepakatan penyimpanan bersama, mengingat Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tidak mengatur siapa yang berhak memegang sertifikat. Penggugat II melalui somasi Mei 2022 menuntut penyerahan sertifikat, namun Tergugat IV menolak dengan merujuk permintaan penyimpanan bersama. Penggugat II kemudian melaporkan Tergugat I ke polisi atas penggelapan. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada 30 September 2022. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan, serta menolak tuntutan dwangsom karena sertifikat sudah disita polisi. Tergugat IV memohon eksepsi dan gugatan ditolak.\n\n[HAL 56-59] Dalam pembuktian, Penggugat I mengajukan bukti KTP, KK, dan Akta Perkawinan. Penggugat II mengajukan bukti KTP, KK, Akta Perkawinan, fotokopi sertifikat, Penetapan Pengadilan, Surat Setoran Pajak BPHTB, rekening giro, dan bukti pembayaran pajak sertifikat, serta dua saksi (Wahidin dan Udin) yang menyatakan tanah milik Tan Ricard berdasarkan PBB dan penguasaan fisik. Tergugat I, II, III mengajukan banyak bukti surat (T.I,II,III-1 s/d T.I,II,III-47) yang meliputi akta pendirian dan RUPSLB PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota, laporan polisi, SP2HP, penetapan tersangka, serta rekapitulasi mutasi uang pembayaran tanah dari rekening perusahaan ke penjual tanah, dan bukti neraca keuangan, perjanjian kredit, akta pernyataan kepemilikan bersama, tanda terima penyerahan sertifikat dari bank, surat tagihan piutang, surat tanggapan Penggugat II, somasi, surat permintaan penyimpanan sertifikat, serta bukti pembayaran iuran RT/RW dan THR kepada ketua RT/RW.\n\n[HAL 60-85] Tergugat I, II, III melanjutkan pembuktian dengan bukti surat T.I,II,III-16 A_1 s/d D_27 yang merinci transfer dana dari rekening PT. Cakra Mahkota dan PT. DAT Indonesia ke penjual tanah Tn. Ong Tjun Sie, serta mutasi dana antar rekening perusahaan. Bukti-bukti ini menunjukkan aliran dana dari berbagai rekening bank (Mandiri, BNI, CIMB Niaga, BCA) milik perusahaan untuk pembayaran tanah. Bukti T.I,II,III-17 dan T.I,II,III-18 adalah fotokopi sertifikat. Bukti T.I,II,III-19A dan 19B adalah neraca keuangan PT. DAT Indonesia tahun 2014 dan email pengirimannya. Bukti T.I,II,III-20 adalah perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga. Bukti T.I,II,III-21 adalah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06. Bukti T.I,II,III-22 adalah tanda terima penyerahan dokumen agunan dari Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia. Bukti T.I,II,III-23 s/d 26 adalah surat tagihan piutang dan tanggapan Penggugat II. Bukti T.I,II,III-27 adalah Penetapan Pengadilan. Bukti T.I,II,III-28 s/d 33 adalah surat somasi dan tanggapan penyimpanan sertifikat. Bukti T.I,II,III-34 adalah undangan gelar perkara khusus. Bukti T.I,II,III-35 adalah surat penyitaan sertifikat oleh polisi. Bukti T.I,II,III-36A dan 36B adalah pendaftaran merek \"equinox\". Bukti T.I,II,III-37A/B dan 38A/B adalah bukti pembayaran PBB tahun 2020 dan 2021. Bukti T.I,II,III-39 s/d 41 adalah mutasi dana kredit bank." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-7] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 575/Pdt.G/2022 antara Penggugat I (Dessy A. Thamrin) dan Penggugat II (Tan Ricard) melawan Tergugat I (Tonni Armeng), Tergugat II (Wiryawan Limarta), Tergugat III (Jap Putra), Tergugat IV (PT. DAT Indonesia), dan Turut Tergugat (Dian Oktarina, S.H., MKn.). Penggugat mendalilkan bahwa dua Sertifikat Hak Milik atas nama Tan Ricard (SHM No. 03271 dan 03272/Kel. Kembangan Selatan) adalah harta bersama (gono-gini) suami-istri, namun tanpa sepengetahuan mereka, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt yang menyatakan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, yang membagi kepemilikan tanah tersebut berdasarkan persentase saham di PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Penggugat juga mendalilkan Tergugat IV menyimpan sertifikat asli sejak 24 April 2020 setelah diambil dari Bank CIMB Niaga. Gugatan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengembalian sertifikat, serta ganti rugi materiil Rp. 900.000.000,- dan immateriil Rp. 1.000.000.000,-. Mediasi gagal, dan Turut Tergugat tidak hadir.\n\n[HAL 8-13] Tergugat I, II, dan III mengajukan jawaban yang menguraikan kronologi hubungan bisnis mereka dengan Penggugat II sebagai pemegang saham PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sejak 2006, mereka berinvestasi bersama dalam kedua perseroan tersebut dengan komposisi saham yang berubah-ubah. Pada 2019, RUPSLB kedua perusahaan menyetujui audit keuangan oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Hasil audit pada 2020 menyimpulkan dugaan penyalahgunaan dana oleh Penggugat II selaku Direksi, sehingga RUPSLB menolak pertanggungjawaban Direksi dan mengganti pengurus dengan Tergugat I, II, dan III. Tergugat I kemudian melaporkan Penggugat II ke Kepolisian atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, dan status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka oleh Bareskrim Polri.\n\n[HAL 14-21] Dalam kronologi peristiwa hukum, Tergugat menjelaskan bahwa pembelian tanah seluas 1.361 m2 pada 2013 menggunakan uang perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Agar status hak tidak turun menjadi HGB, sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II (Tan Ricard) yang saat itu menjabat Direktur Utama. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja dan investasi. Pada 18 Januari 2019, Penggugat II bersama Tergugat I, II, dan III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 yang menegaskan tanah tersebut adalah milik bersama dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%, berdasarkan rata-rata akumulasi saham mereka. Hutang bank lunas pada Mei 2019, dan sertifikat diserahkan Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia pada 24 April 2020. Setelah Penggugat II ditolak pertanggungjawabannya, Finance PT. DAT dan PT. Cakra Mahkota menagih piutang dan sisa kas kecil kepada Penggugat II pada Maret 2020. Penggugat II menanggapi bahwa dana tersebut terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang disepakati bersama, serta menawarkan penyelesaian dengan menjual sahamnya. Karena hubungan memburuk pasca laporan polisi, Tergugat I-III mengajukan Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan Akta Kepemilikan Bersama, yang dikabulkan pada 29 Maret 2022. Penggugat II mengajukan somasi untuk mengambil sertifikat, namun Tergugat IV meminta penyimpanan sementara di kantor perusahaan. Laporan polisi Penggugat II atas dugaan penggelapan oleh Tergugat I menyebabkan penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada September 2022.\n\n[HAL 22-27] Tergugat mengajukan eksepsi: (1) Penggugat I tidak memiliki legal standing karena sengketa kepemilikan sertifikat adalah hubungan hukum antara pemegang saham (Penggugat II dengan Tergugat I-III), bukan dengan Penggugat I; (2) Gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan penjual tanah (Tn. Ong Tjun Sie) dan PT. Cakra Mahkota sebagai pihak yang penting untuk membuktikan sumber dana dan kepemilikan; (3) Gugatan kabur karena ingin membatalkan Penetapan Pengadilan tanpa sekaligus membatalkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 sebagai dasar hukum penetapan tersebut, serta terdapat pertentangan antara dalil (Tergugat IV menyimpan sertifikat) dengan petitum (Tergugat I-III juga diminta mengembalikan sertifikat).\n\n[HAL 28-38] Dalam pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat. Tanah dan bangunan bukan harta gono-gini Penggugat, melainkan aset perusahaan yang dibeli dengan uang perusahaan dan dicatat dalam neraca PT. DAT Indonesia. Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 bahwa dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor membuktikan bahwa pembelian adalah usaha bersama perusahaan. Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 adalah akta otentik yang membuktikan kepemilikan bersama berdasarkan saham, bukan peralihan hak yang memerlukan persetujuan Penggugat I. Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022 hanya mengesahkan akta otentik yang sudah ada, tidak menciptakan hak baru. Sertifikat disimpan di kantor PT. DAT Indonesia atas permintaan bersama pemilik sertifikat (Penggugat II, Tergugat I, II, III) untuk keamanan, bukan untuk menguasai secara melawan hukum. Tuntutan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan kepada lawan. Tuntutan dwangsom ditolak karena sertifikat sudah disita polisi.\n\n[HAL 39-44] Tergugat IV (PT. DAT Indonesia) mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga sebagai pihak yang menyerahkan sertifikat, serta eksepsi gugatan kabur karena menggabungkan dua masalah hukum berbeda (pembatalan Penetapan Pengadilan yang tidak melibatkan Tergugat IV dan pengembalian sertifikat yang hanya melibatkan Tergugat IV) dalam satu gugatan. Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan hubungannya hanya dengan Penggugat II sebagai pemegang saham dan Direksi PT. DAT Indonesia, dengan kronologi perubahan struktur perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya.\n\n[HAL 43-45] Tergugat IV menguraikan kronologi RUPSLB PT. DAT Indonesia. Pada 9 Agustus 2019, RUPSLB menyetujui audit oleh akuntan publik Justinus A. Sidharta. Setelah hasil audit diterima, pada 24 Februari 2020, RUPSLB menolak laporan pertanggungjawaban Direksi (Penggugat II/Tan Ricard) karena diduga terjadi penyalahgunaan pengelolaan uang perusahaan dan penggelapan masiv, serta menunjuk kuasa hukum untuk menangani persoalan hukum. RUPSLB yang sama juga melakukan pergantian pengurus, dengan Tergugat I (Tonni Armeng) menjadi Direktur Utama, Tergugat III (Jap Putra) sebagai Komisaris Utama, dan Tergugat II (Wiryawan Limarta) sebagai Komisaris. Sebagai tindak lanjut audit, Tergugat I melaporkan Penggugat II ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan TPPU dengan kerugian Rp. 80.000.000.000,-, yang kemudian oleh Bareskrim Polri status Penggugat II ditingkatkan menjadi Tersangka.\n\n[HAL 46-50] Tergugat IV menolak dalil bahwa sertifikat adalah harta gono-gini, menegaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03271 (1.062 m2) dan No. 03272 (299 m2) atas nama Penggugat II adalah aset PT. DAT Indonesia yang dibeli dengan uang perusahaan. Pembelian tanah seluas 1.361 m2 dari Tn. Ong Tjun Sie pada 2013 dilakukan secara bertahap menggunakan dana PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota. Sertifikat diterbitkan atas nama Penggugat II agar status hak tidak turun menjadi HGB. Tanah tersebut dicatat sebagai Aktiva Tetap PT. DAT Indonesia dalam neraca 2014 senilai Rp. 2.767.248.095,- dan dijaminkan ke Bank CIMB Niaga untuk kredit modal kerja (Rp. 1.000.000.000,-) dan investasi (Rp. 3.000.000.000,-). Pengakuan Penggugat II dalam surat Maret 2020 menyatakan dana kas kecil terpakai untuk cicilan tanah dan pembangunan kantor yang diketahui bersama pemegang saham. Pada 2019, tanpa RUPS, para pemegang saham mengalihkan aset tanah dari neraca perusahaan menjadi milik pribadi melalui Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019, dengan komposisi: Penggugat II 41,25%, Tergugat I 18,75%, Tergugat II 21,25%, dan Tergugat III 18,75%. Tergugat IV menyatakan mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 102 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan mencadangkan hak untuk mengajukan upaya hukum.\n\n[HAL 51-55] Tergugat IV menegaskan bahwa sertifikat selalu berada di kantor perusahaan dan diserahkan Bank CIMB Niaga kepada Tergugat IV pada 24 April 2020 setelah kredit lunas, karena bank mengetahui sertifikat adalah aset perusahaan. Penyimpanan sertifikat di kantor Tergugat IV dilakukan atas permintaan Tergugat I, II, dan III (tertulis 27 Mei 2022) untuk disimpan sementara sampai ada kesepakatan penyimpanan bersama, mengingat Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tidak mengatur siapa yang berhak memegang sertifikat. Penggugat II melalui somasi Mei 2022 menuntut penyerahan sertifikat, namun Tergugat IV menolak dengan merujuk permintaan penyimpanan bersama. Penggugat II kemudian melaporkan Tergugat I ke polisi atas penggelapan. Penyidik Polres Metro Jakarta Barat menyita kedua sertifikat pada 30 September 2022. Tergugat IV menolak dalil perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi karena tidak dibuktikan secara konkret dan biaya advokat bukan kerugian materiil yang dapat ditagihkan, serta menolak tuntutan dwangsom karena sertifikat sudah disita polisi. Tergugat IV memohon eksepsi dan gugatan ditolak.\n\n[HAL 56-59] Dalam pembuktian, Penggugat I mengajukan bukti KTP, KK, dan Akta Perkawinan. Penggugat II mengajukan bukti KTP, KK, Akta Perkawinan, fotokopi sertifikat, Penetapan Pengadilan, Surat Setoran Pajak BPHTB, rekening giro, dan bukti pembayaran pajak sertifikat, serta dua saksi (Wahidin dan Udin) yang menyatakan tanah milik Tan Ricard berdasarkan PBB dan penguasaan fisik. Tergugat I, II, III mengajukan banyak bukti surat (T.I,II,III-1 s/d T.I,II,III-47) yang meliputi akta pendirian dan RUPSLB PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota, laporan polisi, SP2HP, penetapan tersangka, serta rekapitulasi mutasi uang pembayaran tanah dari rekening perusahaan ke penjual tanah, dan bukti neraca keuangan, perjanjian kredit, akta pernyataan kepemilikan bersama, tanda terima penyerahan sertifikat dari bank, surat tagihan piutang, surat tanggapan Penggugat II, somasi, surat permintaan penyimpanan sertifikat, serta bukti pembayaran iuran RT/RW dan THR kepada ketua RT/RW.\n\n[HAL 60-85] Tergugat I, II, III melanjutkan pembuktian dengan bukti surat T.I,II,III-16 A_1 s/d D_27 yang merinci transfer dana dari rekening PT. Cakra Mahkota dan PT. DAT Indonesia ke penjual tanah Tn. Ong Tjun Sie, serta mutasi dana antar rekening perusahaan. Bukti-bukti ini menunjukkan aliran dana dari berbagai rekening bank (Mandiri, BNI, CIMB Niaga, BCA) milik perusahaan untuk pembayaran tanah. Bukti T.I,II,III-17 dan T.I,II,III-18 adalah fotokopi sertifikat. Bukti T.I,II,III-19A dan 19B adalah neraca keuangan PT. DAT Indonesia tahun 2014 dan email pengirimannya. Bukti T.I,II,III-20 adalah perjanjian kredit dengan Bank CIMB Niaga. Bukti T.I,II,III-21 adalah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06. Bukti T.I,II,III-22 adalah tanda terima penyerahan dokumen agunan dari Bank CIMB Niaga kepada PT. DAT Indonesia. Bukti T.I,II,III-23 s/d 26 adalah surat tagihan piutang dan tanggapan Penggugat II. Bukti T.I,II,III-27 adalah Penetapan Pengadilan. Bukti T.I,II,III-28 s/d 33 adalah surat somasi dan tanggapan penyimpanan sertifikat. Bukti T.I,II,III-34 adalah undangan gelar perkara khusus. Bukti T.I,II,III-35 adalah surat penyitaan sertifikat oleh polisi. Bukti T.I,II,III-36A dan 36B adalah pendaftaran merek \"equinox\". Bukti T.I,II,III-37A/B dan 38A/B adalah bukti pembayaran PBB tahun 2020 dan 2021. Bukti T.I,II,III-39 s/d 41 adalah mutasi dana kredit bank." + }, + "read": { + "input_chars": 11892, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I-IV serta Turut Tergugat atas sengketa kepemilikan dua sertifikat tanah yang diklaim sebagai harta gono-gini, namun ditetapkan sebagai aset perusahaan melalui Penetapan Pengadilan. Penggugat meminta pembatalan Penetapan Pengadilan, pengembalian sertifikat, dan ganti rugi. Gugatan ini ditolak oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan dua sertifikat tanah atas nama Penggugat II adalah harta gono-gini dan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan yang mengesahkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mendalilkan tanah tersebut dibeli dengan dana perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota serta dicatat sebagai aktiva tetap dalam neraca perusahaan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II dan Tergugat I-III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 pada 18 Januari 2019 yang membagi kepemilikan tanah berdasarkan persentase saham.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt mengesahkan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi bahwa Penggugat I tidak memiliki legal standing, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga dan eksepsi gugatan kabur.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III menolak dalil Penggugat dengan menyatakan tanah bukan harta gono-gini melainkan aset perusahaan yang dibuktikan dengan bukti transfer dana dan neraca keuangan.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan sertifikat adalah aset perusahaan yang diserahkan bank setelah kredit lunas dan disimpan di kantor perusahaan atas permintaan bersama.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur diterima, sehingga perkara tidak diperiksa pada pokoknya.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat I dan II melawan Tergugat I-IV serta Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa dua sertifikat tanah atas nama Penggugat II merupakan harta gono-gini yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, serta menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan yang telah mengesahkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama atas tanah tersebut. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah adalah aset perusahaan yang dibeli dengan dana perusahaan dan kepemilikannya telah diatur dalam akta bersama berdasarkan saham. Dalam pembuktian, para pihak mengajukan berbagai bukti surat dan kesaksian. Hakim menerima eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat ditolak tanpa pemeriksaan pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat I dan II melawan Tergugat I-IV serta Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa dua sertifikat tanah atas nama Penggugat II merupakan harta gono-gini yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, serta menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan yang telah mengesahkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama atas tanah tersebut. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tanah adalah aset perusahaan yang dibeli dengan dana perusahaan dan kepemilikannya telah diatur dalam akta bersama berdasarkan saham. Dalam pembuktian, para pihak mengajukan berbagai bukti surat dan kesaksian. Hakim menerima eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat, sehingga gugatan Penggugat ditolak tanpa pemeriksaan pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan dua sertifikat tanah atas nama Penggugat II adalah harta gono-gini dan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan yang mengesahkan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mendalilkan tanah tersebut dibeli dengan dana perusahaan PT. DAT Indonesia dan PT. Cakra Mahkota serta dicatat sebagai aktiva tetap dalam neraca perusahaan.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat II dan Tergugat I-III menandatangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 pada 18 Januari 2019 yang membagi kepemilikan tanah berdasarkan persentase saham.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penetapan Pengadilan No. 250/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt mengesahkan Sah Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama No. 06 tanggal 18 Januari 2019.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi bahwa Penggugat I tidak memiliki legal standing, gugatan kurang pihak, dan gugatan kabur.", + "page": 22, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Bank CIMB Niaga dan eksepsi gugatan kabur.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III menolak dalil Penggugat dengan menyatakan tanah bukan harta gono-gini melainkan aset perusahaan yang dibuktikan dengan bukti transfer dana dan neraca keuangan.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat IV menolak dalil Penggugat dan menegaskan sertifikat adalah aset perusahaan yang diserahkan bank setelah kredit lunas dan disimpan di kantor perusahaan atas permintaan bersama.", + "page": 51, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan Penggugat karena eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur diterima, sehingga perkara tidak diperiksa pada pokoknya.", + "page": 85, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa sertifikat tanah saya yang seharusnya jadi harta gono-gini dikuasai orang lain lewat akta bersama, kenapa gugatan saya ditolak tanpa diperiksa?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 24589, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (persetujuan). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait 'kausa Halal', sebagai dasar untuk menilai keabsahan perbuatan hukum yang mendasari penetapan kepemilikan bersama. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif yang diuji dalam sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mendefinisikan akta otentik. Pasal ini relevan karena menjadi dasar dalil Tergugat bahwa 'Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama' yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Majelis Hakim mempertimbangkan definisi dan kekuatan pembuktian ini dalam menilai hubungan antara akta tersebut dengan Penetapan Pengadilan yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik. Meskipun berkaitan dengan topik yang sama dengan Pasal 1868, teks putusan tidak mengutip atau menggunakan Pasal 1870 secara spesifik dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hanya merujuk pada Pasal 1868 untuk mendefinisikan akta otentik dan kemudian menilai keabsahan penetapan berdasarkan Pedoman Teknis dan Pasal 1320. Oleh karena itu, Pasal 1870 tidak secara substantif menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 130330, + "completion_tokens": 10406 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_579_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_579_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ffbd4277ed0fbc6730dd81625472e7519e09a9d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_579_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_579_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.34, + "query": 7.537, + "relevance": 18.408, + "total": 117.35 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46354, + "marked_chars": 46480 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah\ndipanggil secara sah dan patut ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya ;\n3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan\nTergugat (Tergugat), berdasarkan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor\n424/I/PA/2010, tanggal 15 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala\nHal 13 Putusan No. SSS/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS\nkarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini dan\nkepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk\nolehnya untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi putusan ini yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Suku Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46480, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalil bahwa hubungan perkawinan mereka telah rusak akibat perselisihan terus-menerus dan pisah rumah sejak 2013, sehingga meminta pernyataan putus karena perceraian. Gugatan ini diajukan secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut setelah menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat cukup membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia tidak tercapai.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2009 dan 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang sejak Agustus 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan membawa anak-anak pada Februari 2013, sehingga kedua pihak tidak serumah lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menuntut pengasuhan anak dalam gugatan ini.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah rusak akibat perselisihan terus-menerus dan pisah rumah sejak tahun 2013. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mengingat tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia tidak tercapai. Gugatan dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah rusak akibat perselisihan terus-menerus dan pisah rumah sejak tahun 2013. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, mengingat tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia tidak tercapai. Gugatan dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2010 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2009 dan 2010.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang sejak Agustus 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan membawa anak-anak pada Februari 2013, sehingga kedua pihak tidak serumah lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menuntut pengasuhan anak dalam gugatan ini.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan sering bertengkar dengan suami sejak beberapa tahun lalu, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19585, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur kewajiban dasar dalam perkawinan (kesetiaan, tolong-menolong), namun pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini berfokus pada pemutusan perkawinan (perceraian) berdasarkan UU Perkawinan dan PP No. 9/1975 karena perselisihan terus-menerus dan pisah rumah. Pasal 103 KUHPerdata tidak mengatur syarat, akibat, atau prosedur perceraian, sehingga tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah penggugat 'bisa mengajukan cerai' dalam konteks sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19704, + "completion_tokens": 882 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_584_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_584_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b25b7cd5aa842b9b64d2b61b17138a633930e69 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_584_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,277 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_584_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 59, + "timings": { + "parse": 0.128, + "classify": 0.0, + "condense": 264.96, + "read": 205.159, + "query": 9.555, + "relevance": 36.568, + "total": 516.37 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 193427, + "marked_chars": 193949 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima\n (Niet\nontvankelijkeverklaard)\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tidak dapat\nditerima (Niet ontvankelijkeverklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nMenghukum Penggugat dk/Tergugat dk untuk membayar ongkos perkara ini\nsejumlah Rp13.219.000,00,- ( tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu\nrupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\npada hari Senin, \n \n tanggal\n \n 15 Juli 2024\n \n oleh kami : Julius Panjaitan S.H.,M.H.\nsebagai Hakim Ketua Majelis, Flowerry Yulidas, S.H.,M.H.,\n \n dan \n \n Diah Tri\n \n \nLestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan\ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis\n \n tanggal\n \n 18\n \n Juli 2024\n \n \noleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim\nAnggota, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata, S.E.,S.H.,\n \n Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan putusan telah dikirim \nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan\ndihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III\nsecara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I,\nTurut Tergugat II,Turut Tergugat III , Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan\nTurut Tergugat VI;\nHakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n1. Flowerry Yulidas, S.H., .,M.H Julius Panjaitan, S.H.,M.H\nHal 58 dari 59 hal Putusan Nomor 584/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan f" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134944, + "summary": "Penggugat Viviana Safudin menggugat Tergugat I (Alimin Djibe), Tergugat II (Wahyudin Bakri), Tergugat III (Muhisam), Tergugat IV (Rina, ahli waris Endang Djaenudin Machmud), serta Turut Tergugat I-VI (ahli waris dan Notaris Netty Maria Machdar) atas penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 223 M2 di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27, Jakarta Barat [HAL 1-2]. Penggugat dalil membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm. Haji Mohammad Parhan berdasarkan AJB No. 68/2006 dengan batas sebelah timur rumah Penggugat, namun dalil bahwa Tergugat I hanya diizinkan menggunakan sebagian tanah untuk parkir dan harus mengosongkannya jika tanah dijual ditolak oleh Tergugat karena klaim tersebut tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat telah menempati tanah sejak 1983 [HAL 3-4]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB No. 68/2006, status kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah dan bangunan tanpa kompensasi, serta pembayaran kerugian materiil Rp 425.000.000 dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 10-12]. Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang menyangkal kompetensi relatif karena adanya dua versi gugatan dengan nomor sama namun isi berbeda yang merugikan hak pembelaan, serta melanggar asas koneksitas dengan perkara lain [HAL 12-16]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik semua persona dalam AJB, salah objek karena alamat tanah sengketa (No. 27A) berbeda dengan alamat dalam AJB (No. 101), salah pihak karena Tergugat II dan III telah meninggal dunia tanpa digantikan ahli waris, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena inkonsistensi dalil kepemilikan dan tuduhan perbuatan melawan hukum [HAL 16-23]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa tanah Tergugat beralamat di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah, berbeda lokasi dan alas hak dengan tanah Penggugat yang hanya berdasar AJB, serta bangunan Tergugat telah ada jauh sebelum AJB No. 68/2006 dibuat pada tahun 2006 [HAL 23-41]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 60505, + "summary": "Penggugat Viviana Safudin menggugat Tergugat I (Alimin Djibe), Tergugat II (Wahyudin Bakri), Tergugat III (Muhisam), Tergugat IV (Rina, ahli waris Endang Djaenudin Machmud), serta Turut Tergugat I-VI (ahli waris dan Notaris Netty Maria Machdar) atas penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 223 M2 di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27, Jakarta Barat [HAL 1-2]. Penggugat dalil membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm. Haji Mohammad Parhan berdasarkan AJB No. 68/2006 dengan batas sebelah timur rumah Penggugat, namun dalil bahwa Tergugat I hanya diizinkan menggunakan sebagian tanah untuk parkir dan harus mengosongkannya jika tanah dijual ditolak oleh Tergugat karena klaim tersebut tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat telah menempati tanah sejak 1983 [HAL 3-4]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB No. 68/2006, status kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah dan bangunan tanpa kompensasi, serta pembayaran kerugian materiil Rp 425.000.000 dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 10-12]. Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang menyangkal kompetensi relatif karena adanya dua versi gugatan dengan nomor sama namun isi berbeda yang merugikan hak pembelaan, serta melanggar asas koneksitas dengan perkara lain [HAL 12-16]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik semua persona dalam AJB, salah objek karena alamat tanah sengketa (No. 27A) berbeda dengan alamat dalam AJB (No. 101), salah pihak karena Tergugat II dan III telah meninggal dunia tanpa digantikan ahli waris, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena inkonsistensi dalil kepemilikan dan tuduhan perbuatan melawan hukum [HAL 16-23]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa tanah Tergugat beralamat di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah, berbeda lokasi dan alas hak dengan tanah Penggugat yang hanya berdasar AJB, serta bangunan Tergugat telah ada jauh sebelum AJB No. 68/2006 dibuat pada tahun 2006 [HAL 23-41]. Tergugat menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 425.000.000,- yang dihitung dari sewa Rp 25.000.000,- per tahun selama 17 tahun, serta kerugian immateril Rp 1.000.000.000,-, dengan alasan bahwa tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda lokasi dengan tanah Tergugat (Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A), sehingga tidak ada kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat [HAL 42-43]. Tergugat juga menolak permintaan sita jaminan dan tuntutan biaya perkara, serta mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah Tergugat, pembayaran ganti rugi materiil Rp 50.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,-, serta uang paksa [HAL 45-49]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (koneksitas, kurang pihak, salah objek, salah pihak, obscuur libel) karena hal-hal tersebut menyangkut pembuktian pokok perkara [HAL 54-55]. Namun, hasil pemeriksaan setempat pada 7 Juni 2024 membuktikan adanya perbedaan fakta lapangan dengan dalil Penggugat: batas utara tanah menurut AJB No. 68/2006 adalah Gang Kecil, sedangkan di lapangan adalah Balai RW yang sudah lama berdiri, dan alamat tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi sengketa yang dikuasai Tergugat sejak 1983 dengan SHGB [HAL 56-57]. Karena ketidakjelasan batas dan lokasi yang membuat gugatan menjadi obscuur libel, Majelis Hakim menyatakan gugatan Konvensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) tanpa perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut [HAL 57]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima sebagai satu kesatuan dengan gugatan Konvensi, dan biaya perkara rekonvensi dinyatakan nihil [HAL 57-58]. Amar putusan menyatakan gugatan Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 13.219.000,- [HAL 58-59]." + } + ], + "final_summary": "Penggugat Viviana Safudin menggugat Tergugat I (Alimin Djibe), Tergugat II (Wahyudin Bakri), Tergugat III (Muhisam), Tergugat IV (Rina, ahli waris Endang Djaenudin Machmud), serta Turut Tergugat I-VI (ahli waris dan Notaris Netty Maria Machdar) atas penguasaan tanpa hak atas tanah seluas 223 M2 di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27, Jakarta Barat [HAL 1-2]. Penggugat dalil membeli tanah tersebut dari ahli waris Alm. Haji Mohammad Parhan berdasarkan AJB No. 68/2006 dengan batas sebelah timur rumah Penggugat, namun dalil bahwa Tergugat I hanya diizinkan menggunakan sebagian tanah untuk parkir dan harus mengosongkannya jika tanah dijual ditolak oleh Tergugat karena klaim tersebut tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat telah menempati tanah sejak 1983 [HAL 3-4]. Penggugat menuntut pernyataan sah AJB No. 68/2006, status kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah dan bangunan tanpa kompensasi, serta pembayaran kerugian materiil Rp 425.000.000 dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 10-12]. Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang menyangkal kompetensi relatif karena adanya dua versi gugatan dengan nomor sama namun isi berbeda yang merugikan hak pembelaan, serta melanggar asas koneksitas dengan perkara lain [HAL 12-16]. Tergugat juga dalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik semua persona dalam AJB, salah objek karena alamat tanah sengketa (No. 27A) berbeda dengan alamat dalam AJB (No. 101), salah pihak karena Tergugat II dan III telah meninggal dunia tanpa digantikan ahli waris, serta gugatan kabur (obscuur libel) karena inkonsistensi dalil kepemilikan dan tuduhan perbuatan melawan hukum [HAL 16-23]. Dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, menegaskan bahwa tanah Tergugat beralamat di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah, berbeda lokasi dan alas hak dengan tanah Penggugat yang hanya berdasar AJB, serta bangunan Tergugat telah ada jauh sebelum AJB No. 68/2006 dibuat pada tahun 2006 [HAL 23-41]. Tergugat menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 425.000.000,- yang dihitung dari sewa Rp 25.000.000,- per tahun selama 17 tahun, serta kerugian immateril Rp 1.000.000.000,-, dengan alasan bahwa tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda lokasi dengan tanah Tergugat (Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A), sehingga tidak ada kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat [HAL 42-43]. Tergugat juga menolak permintaan sita jaminan dan tuntutan biaya perkara, serta mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena gugatan yang diajukan tanpa dasar hukum yang jelas, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah Tergugat, pembayaran ganti rugi materiil Rp 50.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,-, serta uang paksa [HAL 45-49]. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat (koneksitas, kurang pihak, salah objek, salah pihak, obscuur libel) karena hal-hal tersebut menyangkut pembuktian pokok perkara [HAL 54-55]. Namun, hasil pemeriksaan setempat pada 7 Juni 2024 membuktikan adanya perbedaan fakta lapangan dengan dalil Penggugat: batas utara tanah menurut AJB No. 68/2006 adalah Gang Kecil, sedangkan di lapangan adalah Balai RW yang sudah lama berdiri, dan alamat tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi sengketa yang dikuasai Tergugat sejak 1983 dengan SHGB [HAL 56-57]. Karena ketidakjelasan batas dan lokasi yang membuat gugatan menjadi obscuur libel, Majelis Hakim menyatakan gugatan Konvensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) tanpa perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut [HAL 57]. Akibatnya, gugatan Rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima sebagai satu kesatuan dengan gugatan Konvensi, dan biaya perkara rekonvensi dinyatakan nihil [HAL 57-58]. Amar putusan menyatakan gugatan Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 13.219.000,- [HAL 58-59]." + }, + "read": { + "input_chars": 4076, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I-IV serta Turut Tergugat I-VI atas penguasaan tanah tanpa hak yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan AJB, menuntut pengosongan tanah, pengakuan sah kepemilikan, dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya yang sah dengan SHGB dan berbeda lokasi dengan tanah Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan karena ketidakjelasan batas dan lokasi tanah sengketa yang membuat gugatan menjadi kabur.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil membeli tanah seluas 223 M2 di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27, Jakarta Barat dari ahli waris Alm. Haji Mohammad Parhan berdasarkan AJB No. 68/2006.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I hanya diizinkan menggunakan sebagian tanah untuk parkir dan harus mengosongkannya jika tanah dijual.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil klaim Penggugat bahwa ia hanya diizinkan menggunakan tanah untuk parkir tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat telah menempati tanah sejak 1983.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan sah AJB No. 68/2006, status kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah dan bangunan tanpa kompensasi, serta pembayaran kerugian materiil Rp 425.000.000 dan immateril Rp 1.000.000.000.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi menyangkal kompetensi relatif karena adanya dua versi gugatan dengan nomor sama namun isi berbeda.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik semua persona dalam AJB.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil salah objek karena alamat tanah sengketa (No. 27A) berbeda dengan alamat dalam AJB (No. 101).", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil salah pihak karena Tergugat II dan III telah meninggal dunia tanpa digantikan ahli waris.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil gugatan kabur karena inkonsistensi dalil kepemilikan dan tuduhan perbuatan melawan hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan tanah Tergugat beralamat di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil lokasi tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi tanah Tergugat (Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A).", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bangunan Tergugat telah ada jauh sebelum AJB No. 68/2006 dibuat pada tahun 2006.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 425.000.000,- dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,- dengan alasan tidak ada kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat karena perbedaan lokasi.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum karena gugatan tanpa dasar hukum yang jelas, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah Tergugat, pembayaran ganti rugi materiil Rp 50.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,-, serta uang paksa.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena hal-hal tersebut menyangkut pembuktian pokok perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat pada 7 Juni 2024 membuktikan adanya perbedaan fakta lapangan dengan dalil Penggugat mengenai batas utara tanah menurut AJB No. 68/2006 yang seharusnya Gang Kecil namun di lapangan adalah Balai RW.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat membuktikan alamat tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi sengketa yang dikuasai Tergugat sejak 1983 dengan SHGB.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Konvensi Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut karena ketidakjelasan batas dan lokasi yang membuat gugatan menjadi obscuur libel.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima sebagai satu kesatuan dengan gugatan Konvensi.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-IV serta Turut Tergugat I-VI atas penguasaan tanah tanpa hak yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan AJB, menuntut pengosongan tanah, pengakuan sah kepemilikan, dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya yang sah dengan SHGB dan berbeda lokasi dengan tanah Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan karena ketidakjelasan batas dan lokasi tanah sengketa yang membuat gugatan menjadi kabur, sehingga gugatan Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat I-IV serta Turut Tergugat I-VI atas penguasaan tanah tanpa hak yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan AJB, menuntut pengosongan tanah, pengakuan sah kepemilikan, dan ganti rugi. Tergugat membantah dengan menyatakan tanah tersebut adalah miliknya yang sah dengan SHGB dan berbeda lokasi dengan tanah Penggugat. Majelis Hakim menolak gugatan karena ketidakjelasan batas dan lokasi tanah sengketa yang membuat gugatan menjadi kabur, sehingga gugatan Konvensi dan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil membeli tanah seluas 223 M2 di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27, Jakarta Barat dari ahli waris Alm. Haji Mohammad Parhan berdasarkan AJB No. 68/2006.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat I hanya diizinkan menggunakan sebagian tanah untuk parkir dan harus mengosongkannya jika tanah dijual.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil klaim Penggugat bahwa ia hanya diizinkan menggunakan tanah untuk parkir tidak terbukti dan bertentangan dengan fakta bahwa Tergugat telah menempati tanah sejak 1983.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pernyataan sah AJB No. 68/2006, status kepemilikan sah, pernyataan perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah dan bangunan tanpa kompensasi, serta pembayaran kerugian materiil Rp 425.000.000 dan immateril Rp 1.000.000.000.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan III mengajukan eksepsi menyangkal kompetensi relatif karena adanya dua versi gugatan dengan nomor sama namun isi berbeda.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil gugatan kurang pihak karena tidak menarik semua persona dalam AJB.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil salah objek karena alamat tanah sengketa (No. 27A) berbeda dengan alamat dalam AJB (No. 101).", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil salah pihak karena Tergugat II dan III telah meninggal dunia tanpa digantikan ahli waris.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil gugatan kabur karena inkonsistensi dalil kepemilikan dan tuduhan perbuatan melawan hukum.", + "page": 16, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan menegaskan tanah Tergugat beralamat di Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sah.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil lokasi tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi tanah Tergugat (Jl. Mangga Besar VI Selatan No. 27A).", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bangunan Tergugat telah ada jauh sebelum AJB No. 68/2006 dibuat pada tahun 2006.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menolak tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 425.000.000,- dan kerugian immateril Rp 1.000.000.000,- dengan alasan tidak ada kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat karena perbedaan lokasi.", + "page": 42, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pelaku perbuatan melawan hukum karena gugatan tanpa dasar hukum yang jelas, menuntut pengakuan kepemilikan sah atas tanah Tergugat, pembayaran ganti rugi materiil Rp 50.000.000,- dan immateril Rp 1.000.000.000,-, serta uang paksa.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat karena hal-hal tersebut menyangkut pembuktian pokok perkara.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat pada 7 Juni 2024 membuktikan adanya perbedaan fakta lapangan dengan dalil Penggugat mengenai batas utara tanah menurut AJB No. 68/2006 yang seharusnya Gang Kecil namun di lapangan adalah Balai RW.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat membuktikan alamat tanah Penggugat (Jl. Mangga Besar IV R No. 101) berbeda dengan lokasi sengketa yang dikuasai Tergugat sejak 1983 dengan SHGB.", + "page": 56, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Konvensi Penggugat tidak dapat diterima tanpa perlu memeriksa bukti-bukti lebih lanjut karena ketidakjelasan batas dan lokasi yang membuat gugatan menjadi obscuur libel.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima sebagai satu kesatuan dengan gugatan Konvensi.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari ahli waris, tapi orang yang menempati sejak lama bilang lokasinya beda dan punya sertifikat sendiri, apa saya bisa paksa dia pindah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14200, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (akad jual beli). Meskipun sengketa melibatkan jual beli tanah, putusan hakim menolak gugatan bukan karena ketidakabsahan syarat perjanjian (seperti kesepakatan atau kecakapan), melainkan karena ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel) akibat perbedaan fakta lokasi di lapangan dengan akta. Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum utama atau teori yang diuji dalam pertimbangan putusan untuk menjawab apakah pembeli bisa memaksa pindah; fokus putusan adalah pada keabsahan dan kejelasan klaim hak atas tanah, bukan validitas akadnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasari adanya 'suatu perbuatan melawan hukum'. Meskipun gugatan akhirnya ditolak karena alasan prosedural/substantif lain (ketidakjelasan objek/obscuur libel), Pasal 1365 adalah kerangka hukum substantif yang didalilkan oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi atau pemindahan pihak yang dianggap melanggar haknya. Oleh karena itu, pasal ini memiliki hubungan substantif nyata dengan dasar tuntutan dalam pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 66723, + "completion_tokens": 3778 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_585_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_585_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f70cb0175161c4971b6ce745d5fd09bdb84a4f7e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_585_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_585_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.048, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.223, + "query": 2.305, + "relevance": 44.987, + "total": 148.562 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 90934, + "marked_chars": 91195 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima\n (Niet\nontvankelijkeverklaard)\nDALAM REKONVENSI\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tidak dapat\nditerima (Niet ontvankelijkeverklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI\nMenghukum Penggugat dk/Tergugat dk untuk membayar ongkos perkara ini\nsejumlah Rp12.932.800,00,- ( dua belas juta sembilan ratus tiga puluh dua\nribu delapan ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\npada hari Senin, \n \n tanggal\n \n 15 Juli 2024\n \n oleh kami : Julius Panjaitan S.H.,M.H.\nsebagai Hakim Ketua Majelis, Flowerry Yulidas, S.H.,M.H.,\n \n dan \n \n Diah Tri\n \n \nLestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan\ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18\n \n Juli\n \n \n2024 \n \n oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim\nAnggota, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata, S.E.,S.H.,\n \n Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan putusan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan\ndihadiri oleh Kuasa Penggugat , kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,\nKuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat VII secara elektronik dan tanpa\ndihadiri oleh Turut Tergugat I,Turut Tergugat II,Turut Tergugat III,Turut Tergugat\nIV ,Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI ;\nHakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nHal 29 dari 30 hal Putusan Nomor 585/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 91195, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I-VII terkait sengketa penguasaan sebidang tanah dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atasnya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah, menyatakan SHGB tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan pengosongan tanah dan pembayaran ganti rugi. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan objek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli sebidang tanah dari para ahli waris berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68 tanggal 29 September 2006.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan permohonan hak atas sebagian tanah yang kemudian mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02915/Taman Sari atas nama mereka.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V menguasai sebagian tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 1983 sampai saat ini.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya perbedaan batas-batas tanah antara yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2006 dengan fakta di lapangan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuurlibel) akibat perbedaan fakta di lapangan dengan uraian dalam gugatan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I-VII dengan dalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2006, sementara Tergugat I-IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas sebagian tanah tersebut tanpa hak dan Tergugat V menguasai tanah tersebut. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikannya, menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan pengosongan tanah dan pembayaran ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan jawaban konvensi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang menemukan perbedaan batas tanah antara dokumen AJB dengan fakta di lapangan, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas. Akibat ketidakjelasan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I-IV dan Turut Tergugat I-VII dengan dalil bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68/2006, sementara Tergugat I-IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas sebagian tanah tersebut tanpa hak dan Tergugat V menguasai tanah tersebut. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah kepemilikannya, menyatakan sertifikat tidak berkekuatan hukum, serta memerintahkan pengosongan tanah dan pembayaran ganti rugi. Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan jawaban konvensi. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang menemukan perbedaan batas tanah antara dokumen AJB dengan fakta di lapangan, sehingga gugatan dinyatakan tidak jelas. Akibat ketidakjelasan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli sebidang tanah dari para ahli waris berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 68 tanggal 29 September 2006.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan permohonan hak atas sebagian tanah yang kemudian mengakibatkan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02915/Taman Sari atas nama mereka.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat V menguasai sebagian tanah tersebut tanpa izin dari Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menguasai tanah tersebut secara terus menerus sejak tahun 1983 sampai saat ini.", + "page": 27, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya perbedaan batas-batas tanah antara yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 68/2006 dengan fakta di lapangan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas (obscuurlibel) akibat perbedaan fakta di lapangan dengan uraian dalam gugatan.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah tahun 2006, tapi batasnya beda dengan kenyataan dan orang lain dapat sertifikat di atasnya, bagaimana cara saya memperjuangkan hak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14201, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (akad jual beli). Meskipun sengketa bermula dari jual beli tanah, putusan hakim menolak gugatan bukan karena ketidaksaahan syarat akad (seperti kesepakatan atau kecakapan), melainkan karena ketidakjelasan objek sengketa (obscuur libel) akibat perbedaan batas fisik dengan akta. Pasal 1320 tidak menjadi dasar hukum utama atau teori yang diuji dalam pertimbangan putusan untuk menjawab pertanyaan mengenai cara memperjuangkan hak ketika batas tanah tidak sesuai." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (tidak jelas/obscuur libel), Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif yang dalilkan oleh Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat sengketa tanah dan sertifikat orang lain. Ini memenuhi kriteria pasal yang sungguh-sungguh didalilkan atau menjadi teori hukum dalam perkara." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31892, + "completion_tokens": 1088 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_594_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_594_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dae3d3dc243e954257f87a1c044c2a352a170793 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_594_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,263 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_594_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 100, + "timings": { + "parse": 0.146, + "classify": 0.0, + "condense": 858.292, + "read": 153.009, + "query": 4.395, + "relevance": 124.861, + "total": 1140.705 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 292329, + "marked_chars": 293221 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Konvensi:\nDalam Provisi:\n-\nMenyatakan menolak Provisi tersebut;\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan menolak gugatan Penggugat tersebut;\nDalam Rekonvensi:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Akta No.XXX tanggal 15 Juni 2021 tentang Keterangan Hak\nMewaris dan Akta No.XXX tanggal 15 Juni 2021, yang diterbitkan oleh\nXXX, Notaris di Jakarta, sah dan mempunyai kekuatan hukum;\n3.\nMenyatakan Akta No.56 tanggal 17 Juni 2021 tentang Kesepakatan\nBersama dan Akta No.57 tanggal 17 Juni 2021 tentang Kesepakatan\nBersama, yang diterbitkan oleh Rani Ridayanthi, S.H.,M.H., Notaris di Kota\nTangerang Selatan, sah dan mempunyai kekuatan hukum;\n4.\nMenyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 7 Mei 2021\nyang diterbitkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum;\n5.\nMenghukum Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi, Turut\nTergugat II s/d Turut Tergugat V, untuk tunduk dan patuh terhadap putusan\nini;\n6.\nMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk\nsebagian;\nDalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi\nHalaman 99 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/XXX/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134986, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara PENGGUGAT (anak sah PEWARIS) melawan TERGUGAT (anak yang diakui PEWARIS), TURUT TERGUGAT I (suami terakhir PEWARIS), TURUT TERGUGAT II & III (Notaris), serta TURUT TERGUGAT IV & V (saksi). PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX pada 15 Juni 2021 dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dengan almarhum suami pertama dan bahwa TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I pada 1 Februari 2021 dan TERGUGAT hanya anak yang diakui. Akta-akta ini menyebabkan TURUT TERGUGAT I tidak tercatat sebagai ahli waris dan membagi waris 5/6 untuk PENGGUGAT dan 1/6 untuk TERGUGAT, yang kemudian diturunkan dalam AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris menjadi 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT. PENGGUGAT menuntut pembatalan seluruh akta tersebut karena cacat materiil dan objektif.\n\n[HAL 6-12] PENGGUGAT menegaskan kewenangan relatif PN Jakarta Barat berdasarkan domisili TERGUGAT dan legal standing sebagai ahli waris sah serta pihak dalam AKB. Dalil pokok gugatan adalah pembuatan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak oleh TERGUGAT dengan kebohongan/fakta palsu, sehingga tidak mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah sesuai Pasal 832 KUHPerdata. Akta-akta turunan (AKB No. 56 dan 57) juga didalilkan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal) Pasal 1320 KUHPerdata akibat berdasar pada akta yang cacat. PENGGUGAT meminta seluruh harta waris ditaruh dalam penyimpanan (provisi) dan putusan serta merta.\n\n[HAL 13-19] PENGGUGAT menguraikan fakta bahwa TERGUGAT memberikan keterangan palsu kepada Notaris TURUT TERGUGAT II bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal bukti menunjukkan PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I (surat nikah dan akta perkawinan 1 Februari 2021) dan TERGUGAT adalah anak yang diakui (akta kelahiran). Karena kebohongan ini, Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tidak memenuhi syarat materiil akta otentik. AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 65% untuk TERGUGAT dan 35% untuk PENGGUGAT serta kesepakatan menanggung hutang bank, didalilkan batal karena berdasar pada akta yang tidak sah sehingga melanggar Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata.\n\n[HAL 20-29] PENGGUGAT memohon provisi agar harta waris (saham PT SRF dan PT AB, serta benda tidak bergerak yang diagunkan ke Bank BNI) disimpan negara agar tidak disalahgunakan TERGUGAT yang merupakan pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PT SRF. Harta waris meliputi saham, dividen, dan tanah di berbagai lokasi (Tangerang, Bogor, Jakarta Barat) yang sebagian besar sudah dijadikan agunan kredit. PENGGUGAT meminta putusan serta merta atas provisi tersebut. Petitum pokok perkara adalah menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum, serta menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah.\n\n[HAL 30-36] TERGUGAT mengajukan jawaban dengan eksepsi: 1) Eksepsi Kompetensi Relatif, bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek tanah provisi berada di luar wilayah Jakarta Barat (Tangerang, Bogor), merujuk Pasal 118 ayat 3 HIR. 2) Eksepsi Kurang Pihak, bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Bank BNI dan pihak terkait perjanjian kredit, serta tidak melibatkan Ibu Imelda Augustine A sebagai pemilik sertifikat tertentu. 3) Eksepsi Obscuur Libel, bahwa petitum \"menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris yang sah\" tidak jelas dari siapa, dan posita tentang saham/kredit tidak sejalan dengan petitum. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT.\n\n[HAL 37-40] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa ia bukan anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I. TERGUGAT dalilkan ia adalah anak kandung sah dan tidak pernah menerima undangan resmi perkawinan tersebut, serta akta perkawinan terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga menolak permohonan provisi dan putusan serta merta sebagai bertentangan dengan yurisprudensi. TERGUGAT mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, Notaris, dan saksi, karena gugatan konvensi dianggap mengganggu usaha dan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang sesuai AKB.\n\n[HAL 41-49] Dalam rekonvensi, TERGUGAT dalilkan Kutipan Akta Perkawinan TURUT TERGUGAT I cacat hukum karena terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga dalilkan AKB No. 56 dan 57 sah dan mengikat karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) dan ditandatangani tanpa paksaan, serta PENGGUGAT memberikan persetujuan diam-diam. TERGUGAT menuntut PENGGUGAT mengganti rugi materiil sebesar Rp 9 Miliar akibat gangguan aktivitas sebagai Direktur Utama PT SRF dan kerugian imateril karena gugatan konvensi yang dianggap itikad buruk untuk menghindari kewajiban hutang pihak ketiga. TERGUGAT meminta pernyataan sah dan berkekuatan hukum bagi AKB No. 56 dan 57 serta pembatalan akta yang diajukan PENGGUGAT." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134839, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara PENGGUGAT (anak sah PEWARIS) melawan TERGUGAT (anak yang diakui PEWARIS), TURUT TERGUGAT I (suami terakhir PEWARIS), TURUT TERGUGAT II & III (Notaris), serta TURUT TERGUGAT IV & V (saksi). PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX pada 15 Juni 2021 dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dengan almarhum suami pertama dan bahwa TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I pada 1 Februari 2021 dan TERGUGAT hanya anak yang diakui. Akta-akta ini menyebabkan TURUT TERGUGAT I tidak tercatat sebagai ahli waris dan membagi waris 5/6 untuk PENGGUGAT dan 1/6 untuk TERGUGAT, yang kemudian diturunkan dalam AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris menjadi 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT. PENGGUGAT menuntut pembatalan seluruh akta tersebut karena cacat materiil dan objektif.\n\n[HAL 6-12] PENGGUGAT menegaskan kewenangan relatif PN Jakarta Barat berdasarkan domisili TERGUGAT dan legal standing sebagai ahli waris sah serta pihak dalam AKB. Dalil pokok gugatan adalah pembuatan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak oleh TERGUGAT dengan kebohongan/fakta palsu, sehingga tidak mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah sesuai Pasal 832 KUHPerdata. Akta-akta turunan (AKB No. 56 dan 57) juga didalilkan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal) Pasal 1320 KUHPerdata akibat berdasar pada akta yang cacat. PENGGUGAT meminta seluruh harta waris ditaruh dalam penyimpanan (provisi) dan putusan serta merta.\n\n[HAL 13-19] PENGGUGAT menguraikan fakta bahwa TERGUGAT memberikan keterangan palsu kepada Notaris TURUT TERGUGAT II bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal bukti menunjukkan PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I (surat nikah dan akta perkawinan 1 Februari 2021) dan TERGUGAT adalah anak yang diakui (akta kelahiran). Karena kebohongan ini, Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tidak memenuhi syarat materiil akta otentik. AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 65% untuk TERGUGAT dan 35% untuk PENGGUGAT serta kesepakatan menanggung hutang bank, didalilkan batal karena berdasar pada akta yang tidak sah sehingga melanggar Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata.\n\n[HAL 20-29] PENGGUGAT memohon provisi agar harta waris (saham PT SRF dan PT AB, serta benda tidak bergerak yang diagunkan ke Bank BNI) disimpan negara agar tidak disalahgunakan TERGUGAT yang merupakan pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PT SRF. Harta waris meliputi saham, dividen, dan tanah di berbagai lokasi (Tangerang, Bogor, Jakarta Barat) yang sebagian besar sudah dijadikan agunan kredit. PENGGUGAT meminta putusan serta merta atas provisi tersebut. Petitum pokok perkara adalah menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum, serta menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah.\n\n[HAL 30-36] TERGUGAT mengajukan jawaban dengan eksepsi: 1) Eksepsi Kompetensi Relatif, bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek tanah provisi berada di luar wilayah Jakarta Barat (Tangerang, Bogor), merujuk Pasal 118 ayat 3 HIR. 2) Eksepsi Kurang Pihak, bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Bank BNI dan pihak terkait perjanjian kredit, serta tidak melibatkan Ibu Imelda Augustine A sebagai pemilik sertifikat tertentu. 3) Eksepsi Obscuur Libel, bahwa petitum \"menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris yang sah\" tidak jelas dari siapa, dan posita tentang saham/kredit tidak sejalan dengan petitum. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT.\n\n[HAL 37-40] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa ia bukan anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I. TERGUGAT dalilkan ia adalah anak kandung sah dan tidak pernah menerima undangan resmi perkawinan tersebut, serta akta perkawinan terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga menolak permohonan provisi dan putusan serta merta sebagai bertentangan dengan yurisprudensi. TERGUGAT mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, Notaris, dan saksi, karena gugatan konvensi dianggap mengganggu usaha dan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang sesuai AKB.\n\n[HAL 41-49] Dalam rekonvensi, TERGUGAT dalilkan Kutipan Akta Perkawinan TURUT TERGUGAT I cacat hukum karena terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga dalilkan AKB No. 56 dan 57 sah dan mengikat karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) dan ditandatangani tanpa paksaan, serta PENGGUGAT memberikan persetujuan diam-diam. TERGUGAT menuntut PENGGUGAT mengganti rugi materiil sebesar Rp 9 Miliar akibat gangguan aktivitas sebagai Direktur Utama PT SRF dan kerugian imateril karena gugatan konvensi yang dianggap itikad buruk untuk menghindari kewajiban hutang pihak ketiga. TERGUGAT meminta pernyataan sah dan berkekuatan hukum bagi AKB No. 56 dan 57 serta pembatalan akta yang diajukan PENGGUGAT.\n\n[HAL 50-56] TURUT TERGUGAT I menjawab dengan sepakat sepenuhnya pada dalil PENGGUGAT, menyatakan dirinya sebagai suami sah dan ahli waris sah dari ALM. NY. XXX berdasarkan Surat Nikah Gereja tanggal 1 Februari 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021. TURUT TERGUGAT I mengonfirmasi bahwa TERGUGAT membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak tanpa mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris, sehingga akta-akta tersebut (termasuk AKB No. 56 dan 57) tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 832 KUHPerdata. TURUT TERGUGAT I memohon agar gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya, menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah, dan menyatakan Akta Pernyataan, AKHW, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum.\n\n[HAL 57-62] TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V mengajukan jawaban dengan eksepsi permohonan dikeluarkan sebagai Turut Tergugat karena tidak ada kepentingan hukum langsung dan petitum gugatan tidak menuntut apa-apa terhadap mereka. Secara substansi, TURUT TERGUGAT II dan III membela pembuatan akta-akta tersebut telah sesuai prosedur administratif dan UU Jabatan Notaris, dengan kelengkapan dokumen yang lengkap. TURUT TERGUGAT IV dan V membela status mereka sebagai saksi pengenal yang memenuhi syarat UU. Para Turut Tergugat lainnya menolak gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 63-75] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. PENGGUGAT mengajukan 19 bukti surat (termasuk Akta Kelahiran TERGUGAT yang awalnya sebagai anak diakui, Surat Nikah Gereja 1 Februari 2021, Kutipan Akta Perkawinan 7 Mei 2021, dan sertifikat tanah) serta 2 saksi (Pendeta yang memberkati pernikahan dan Dr. XXX yang hadir sebagai saksi perkawinan). Saksi Pendeta menyatakan pernikahan dilakukan sah secara gerejawi pada 1 Februari 2021 dengan proses pastoral pra-nikah yang panjang, tidak ada keberatan tertulis/lisan, dan PENGGUGAT hadir sedangkan TERGUGAT tidak. Saksi Dr. XXX menyatakan pernikahan sah secara agama dan mengakui adanya penolakan/keberatan dari TERGUGAT yang menyebabkan penundaan pernikahan, namun pernikahan tetap dilaksanakan. TERGUGAT mengajukan 26 bukti surat dan 1 saksi (kurir) yang menyatakan TERGUGAT tidak hadir di pernikahan, Ibu PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan, dan TERGUGAT tidak mengetahui pernikahan tersebut.\n\n[HAL 76-83] TURUT TERGUGAT I mengajukan 11 bukti surat (termasuk Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, dan foto) serta 2 saksi (asisten rumah tangga) yang mengonfirmasi TURUT TERGUGAT I mendampingi PEWARIS saat sakit, tidak ada TERGUGAT saat pemakaman, dan PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan kepada keluarga. Para Turut Tergugat Notaris dan Saksi mengajukan 5 bukti surat pendukung prosedur notaris.\n\n[HAL 84-92] Majelis Hakim mempertimbangkan perkara. Mengenai eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT, ditolak karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat dalam AKB. Mengenai provisi, ditolak karena masuk dalam pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa status TERGUGAT: berdasarkan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir, TERGUGAT adalah anak sah dari PEWARIS dan suami pertama, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hanya anak diakui yang dibuatkan akta palsu adalah tidak terbukti; Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX dinyatakan sah menurut hukum. Namun, mengenai pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I, Majelis Hakim menemukan bahwa pernikahan dilangsungkan secara gerejawi pada 1 Februari 2021, namun pencatatan sipil (Kutipan Akta Perkawinan) baru dilakukan pada 7 Mei 2021, yaitu 2 hari setelah PEWARIS wafat (5 Mei 2021). Oleh karena pencatatan dilakukan setelah pewaris meninggal, Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum perdata, sehingga pernikahan hanya diakui sah menurut agamanya (Kristen) tetapi tidak sah menurut negara untuk tujuan pewarisan. Akibatnya, TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah secara hukum perdata. Karena AKHW No. XXX sah (karena TERGUGAT memang anak sah), maka AKB No. 56 dan 57 yang merupakan turunan dari AKHW tersebut juga dinyatakan sah menurut hukum." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 26396, + "summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara PENGGUGAT (anak sah PEWARIS) melawan TERGUGAT (anak yang diakui PEWARIS), TURUT TERGUGAT I (suami terakhir PEWARIS), TURUT TERGUGAT II & III (Notaris), serta TURUT TERGUGAT IV & V (saksi). PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX pada 15 Juni 2021 dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dengan almarhum suami pertama dan bahwa TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I pada 1 Februari 2021 dan TERGUGAT hanya anak yang diakui. Akta-akta ini menyebabkan TURUT TERGUGAT I tidak tercatat sebagai ahli waris dan membagi waris 5/6 untuk PENGGUGAT dan 1/6 untuk TERGUGAT, yang kemudian diturunkan dalam AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris menjadi 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT. PENGGUGAT menuntut pembatalan seluruh akta tersebut karena cacat materiil dan objektif.\n\n[HAL 6-12] PENGGUGAT menegaskan kewenangan relatif PN Jakarta Barat berdasarkan domisili TERGUGAT dan legal standing sebagai ahli waris sah serta pihak dalam AKB. Dalil pokok gugatan adalah pembuatan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak oleh TERGUGAT dengan kebohongan/fakta palsu, sehingga tidak mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah sesuai Pasal 832 KUHPerdata. Akta-akta turunan (AKB No. 56 dan 57) juga didalilkan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal) Pasal 1320 KUHPerdata akibat berdasar pada akta yang cacat. PENGGUGAT meminta seluruh harta waris ditaruh dalam penyimpanan (provisi) dan putusan serta merta.\n\n[HAL 13-19] PENGGUGAT menguraikan fakta bahwa TERGUGAT memberikan keterangan palsu kepada Notaris TURUT TERGUGAT II bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal bukti menunjukkan PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I (surat nikah dan akta perkawinan 1 Februari 2021) dan TERGUGAT adalah anak yang diakui (akta kelahiran). Karena kebohongan ini, Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tidak memenuhi syarat materiil akta otentik. AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 65% untuk TERGUGAT dan 35% untuk PENGGUGAT serta kesepakatan menanggung hutang bank, didalilkan batal karena berdasar pada akta yang tidak sah sehingga melanggar Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata.\n\n[HAL 20-29] PENGGUGAT memohon provisi agar harta waris (saham PT SRF dan PT AB, serta benda tidak bergerak yang diagunkan ke Bank BNI) disimpan negara agar tidak disalahgunakan TERGUGAT yang merupakan pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PT SRF. Harta waris meliputi saham, dividen, dan tanah di berbagai lokasi (Tangerang, Bogor, Jakarta Barat) yang sebagian besar sudah dijadikan agunan kredit. PENGGUGAT meminta putusan serta merta atas provisi tersebut. Petitum pokok perkara adalah menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum, serta menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah.\n\n[HAL 30-36] TERGUGAT mengajukan jawaban dengan eksepsi: 1) Eksepsi Kompetensi Relatif, bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek tanah provisi berada di luar wilayah Jakarta Barat (Tangerang, Bogor), merujuk Pasal 118 ayat 3 HIR. 2) Eksepsi Kurang Pihak, bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Bank BNI dan pihak terkait perjanjian kredit, serta tidak melibatkan Ibu Imelda Augustine A sebagai pemilik sertifikat tertentu. 3) Eksepsi Obscuur Libel, bahwa petitum \"menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris yang sah\" tidak jelas dari siapa, dan posita tentang saham/kredit tidak sejalan dengan petitum. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT.\n\n[HAL 37-40] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa ia bukan anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I. TERGUGAT dalilkan ia adalah anak kandung sah dan tidak pernah menerima undangan resmi perkawinan tersebut, serta akta perkawinan terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga menolak permohonan provisi dan putusan serta merta sebagai bertentangan dengan yurisprudensi. TERGUGAT mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, Notaris, dan saksi, karena gugatan konvensi dianggap mengganggu usaha dan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang sesuai AKB.\n\n[HAL 41-49] Dalam rekonvensi, TERGUGAT dalilkan Kutipan Akta Perkawinan TURUT TERGUGAT I cacat hukum karena terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga dalilkan AKB No. 56 dan 57 sah dan mengikat karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) dan ditandatangani tanpa paksaan, serta PENGGUGAT memberikan persetujuan diam-diam. TERGUGAT menuntut PENGGUGAT mengganti rugi materiil sebesar Rp 9 Miliar akibat gangguan aktivitas sebagai Direktur Utama PT SRF dan kerugian imateril karena gugatan konvensi yang dianggap itikad buruk untuk menghindari kewajiban hutang pihak ketiga. TERGUGAT meminta pernyataan sah dan berkekuatan hukum bagi AKB No. 56 dan 57 serta pembatalan akta yang diajukan PENGGUGAT.\n\n[HAL 50-56] TURUT TERGUGAT I menjawab dengan sepakat sepenuhnya pada dalil PENGGUGAT, menyatakan dirinya sebagai suami sah dan ahli waris sah dari ALM. NY. XXX berdasarkan Surat Nikah Gereja tanggal 1 Februari 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021. TURUT TERGUGAT I mengonfirmasi bahwa TERGUGAT membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak tanpa mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris, sehingga akta-akta tersebut (termasuk AKB No. 56 dan 57) tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 832 KUHPerdata. TURUT TERGUGAT I memohon agar gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya, menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah, dan menyatakan Akta Pernyataan, AKHW, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum.\n\n[HAL 57-62] TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V mengajukan jawaban dengan eksepsi permohonan dikeluarkan sebagai Turut Tergugat karena tidak ada kepentingan hukum langsung dan petitum gugatan tidak menuntut apa-apa terhadap mereka. Secara substansi, TURUT TERGUGAT II dan III membela pembuatan akta-akta tersebut telah sesuai prosedur administratif dan UU Jabatan Notaris, dengan kelengkapan dokumen yang lengkap. TURUT TERGUGAT IV dan V membela status mereka sebagai saksi pengenal yang memenuhi syarat UU. Para Turut Tergugat lainnya menolak gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 63-75] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. PENGGUGAT mengajukan 19 bukti surat (termasuk Akta Kelahiran TERGUGAT yang awalnya sebagai anak diakui, Surat Nikah Gereja 1 Februari 2021, Kutipan Akta Perkawinan 7 Mei 2021, dan sertifikat tanah) serta 2 saksi (Pendeta yang memberkati pernikahan dan Dr. XXX yang hadir sebagai saksi perkawinan). Saksi Pendeta menyatakan pernikahan dilakukan sah secara gerejawi pada 1 Februari 2021 dengan proses pastoral pra-nikah yang panjang, tidak ada keberatan tertulis/lisan, dan PENGGUGAT hadir sedangkan TERGUGAT tidak. Saksi Dr. XXX menyatakan pernikahan sah secara agama dan mengakui adanya penolakan/keberatan dari TERGUGAT yang menyebabkan penundaan pernikahan, namun pernikahan tetap dilaksanakan. TERGUGAT mengajukan 26 bukti surat dan 1 saksi (kurir) yang menyatakan TERGUGAT tidak hadir di pernikahan, Ibu PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan, dan TERGUGAT tidak mengetahui pernikahan tersebut.\n\n[HAL 76-83] TURUT TERGUGAT I mengajukan 11 bukti surat (termasuk Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, dan foto) serta 2 saksi (asisten rumah tangga) yang mengonfirmasi TURUT TERGUGAT I mendampingi PEWARIS saat sakit, tidak ada TERGUGAT saat pemakaman, dan PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan kepada keluarga. Para Turut Tergugat Notaris dan Saksi mengajukan 5 bukti surat pendukung prosedur notaris.\n\n[HAL 84-92] Majelis Hakim mempertimbangkan perkara. Mengenai eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT, ditolak karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat dalam AKB. Mengenai provisi, ditolak karena masuk dalam pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa status TERGUGAT: berdasarkan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir, TERGUGAT adalah anak sah dari PEWARIS dan suami pertama, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hanya anak diakui yang dibuatkan akta palsu adalah tidak terbukti; Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX dinyatakan sah menurut hukum. Namun, mengenai pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I, Majelis Hakim menemukan bahwa pernikahan dilangsungkan secara gerejawi pada 1 Februari 2021, namun pencatatan sipil (Kutipan Akta Perkawinan) baru dilakukan pada 7 Mei 2021, yaitu 2 hari setelah PEWARIS wafat (5 Mei 2021). Oleh karena pencatatan dilakukan setelah pewaris meninggal, Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum perdata, sehingga pernikahan hanya diakui sah menurut agamanya (Kristen) tetapi tidak sah menurut negara untuk tujuan pewarisan. Akibatnya, TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah secara hukum perdata. Karena AKHW No. XXX sah (karena TERGUGAT memang anak sah), maka AKB No. 56 dan 57 yang merupakan turunan dari AKHW tersebut juga dinyatakan sah menurut hukum.\n\n[HAL 93-98] Majelis Hakim mengonfirmasi bahwa harta waris PEWARIS meliputi harta tidak bergerak (sertifikat tanah) dan harta bergerak (saham PT SRF), yang sebagian telah diagunkan dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pemeriksaan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak serta Turut Tergugat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (Konvensi) tidak terbukti, sedangkan dalil sangkal TERGUGAT (Rekonvensi) terbukti. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT ditolak. Sebaliknya, gugatan rekonvensi TERGUGAT dikabulkan sebagian, dengan pernyataan bahwa Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tanggal 15 Juni 2021 serta AKB No. 56 dan 57 tanggal 17 Juni 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum.\n\n[HAL 99-100] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: 1) Menolak gugatan provisi PENGGUGAT; 2) Menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT; 3) Menolak gugatan pokok perkara (konvensi) PENGGUGAT; 4) Mengabulkan gugatan rekonvensi TERGUGAT untuk sebagian, dengan menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 sah dan berkekuatan hukum, serta menyatakan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum; 5) Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.670.000,00 kepada PENGGUGAT." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-5] Perkara perdata tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara PENGGUGAT (anak sah PEWARIS) melawan TERGUGAT (anak yang diakui PEWARIS), TURUT TERGUGAT I (suami terakhir PEWARIS), TURUT TERGUGAT II & III (Notaris), serta TURUT TERGUGAT IV & V (saksi). PENGGUGAT dalilkan bahwa TERGUGAT secara sepihak membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX pada 15 Juni 2021 dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dengan almarhum suami pertama dan bahwa TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I pada 1 Februari 2021 dan TERGUGAT hanya anak yang diakui. Akta-akta ini menyebabkan TURUT TERGUGAT I tidak tercatat sebagai ahli waris dan membagi waris 5/6 untuk PENGGUGAT dan 1/6 untuk TERGUGAT, yang kemudian diturunkan dalam AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris menjadi 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT. PENGGUGAT menuntut pembatalan seluruh akta tersebut karena cacat materiil dan objektif.\n\n[HAL 6-12] PENGGUGAT menegaskan kewenangan relatif PN Jakarta Barat berdasarkan domisili TERGUGAT dan legal standing sebagai ahli waris sah serta pihak dalam AKB. Dalil pokok gugatan adalah pembuatan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak oleh TERGUGAT dengan kebohongan/fakta palsu, sehingga tidak mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah sesuai Pasal 832 KUHPerdata. Akta-akta turunan (AKB No. 56 dan 57) juga didalilkan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (sebab yang halal) Pasal 1320 KUHPerdata akibat berdasar pada akta yang cacat. PENGGUGAT meminta seluruh harta waris ditaruh dalam penyimpanan (provisi) dan putusan serta merta.\n\n[HAL 13-19] PENGGUGAT menguraikan fakta bahwa TERGUGAT memberikan keterangan palsu kepada Notaris TURUT TERGUGAT II bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal bukti menunjukkan PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I (surat nikah dan akta perkawinan 1 Februari 2021) dan TERGUGAT adalah anak yang diakui (akta kelahiran). Karena kebohongan ini, Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tidak memenuhi syarat materiil akta otentik. AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 65% untuk TERGUGAT dan 35% untuk PENGGUGAT serta kesepakatan menanggung hutang bank, didalilkan batal karena berdasar pada akta yang tidak sah sehingga melanggar Pasal 1320 dan 1337 KUHPerdata.\n\n[HAL 20-29] PENGGUGAT memohon provisi agar harta waris (saham PT SRF dan PT AB, serta benda tidak bergerak yang diagunkan ke Bank BNI) disimpan negara agar tidak disalahgunakan TERGUGAT yang merupakan pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PT SRF. Harta waris meliputi saham, dividen, dan tanah di berbagai lokasi (Tangerang, Bogor, Jakarta Barat) yang sebagian besar sudah dijadikan agunan kredit. PENGGUGAT meminta putusan serta merta atas provisi tersebut. Petitum pokok perkara adalah menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum, serta menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah.\n\n[HAL 30-36] TERGUGAT mengajukan jawaban dengan eksepsi: 1) Eksepsi Kompetensi Relatif, bahwa PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek tanah provisi berada di luar wilayah Jakarta Barat (Tangerang, Bogor), merujuk Pasal 118 ayat 3 HIR. 2) Eksepsi Kurang Pihak, bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Bank BNI dan pihak terkait perjanjian kredit, serta tidak melibatkan Ibu Imelda Augustine A sebagai pemilik sertifikat tertentu. 3) Eksepsi Obscuur Libel, bahwa petitum \"menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris yang sah\" tidak jelas dari siapa, dan posita tentang saham/kredit tidak sejalan dengan petitum. TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT.\n\n[HAL 37-40] TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT bahwa ia bukan anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I. TERGUGAT dalilkan ia adalah anak kandung sah dan tidak pernah menerima undangan resmi perkawinan tersebut, serta akta perkawinan terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga menolak permohonan provisi dan putusan serta merta sebagai bertentangan dengan yurisprudensi. TERGUGAT mengajukan gugatan rekonvensi (rekonpensi) atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT I, Notaris, dan saksi, karena gugatan konvensi dianggap mengganggu usaha dan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang sesuai AKB.\n\n[HAL 41-49] Dalam rekonvensi, TERGUGAT dalilkan Kutipan Akta Perkawinan TURUT TERGUGAT I cacat hukum karena terbit setelah PEWARIS wafat. TERGUGAT juga dalilkan AKB No. 56 dan 57 sah dan mengikat karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata (sepakat, cakap, hal tertentu, sebab halal) dan ditandatangani tanpa paksaan, serta PENGGUGAT memberikan persetujuan diam-diam. TERGUGAT menuntut PENGGUGAT mengganti rugi materiil sebesar Rp 9 Miliar akibat gangguan aktivitas sebagai Direktur Utama PT SRF dan kerugian imateril karena gugatan konvensi yang dianggap itikad buruk untuk menghindari kewajiban hutang pihak ketiga. TERGUGAT meminta pernyataan sah dan berkekuatan hukum bagi AKB No. 56 dan 57 serta pembatalan akta yang diajukan PENGGUGAT.\n\n[HAL 50-56] TURUT TERGUGAT I menjawab dengan sepakat sepenuhnya pada dalil PENGGUGAT, menyatakan dirinya sebagai suami sah dan ahli waris sah dari ALM. NY. XXX berdasarkan Surat Nikah Gereja tanggal 1 Februari 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021. TURUT TERGUGAT I mengonfirmasi bahwa TERGUGAT membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak tanpa mencantumkan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris, sehingga akta-akta tersebut (termasuk AKB No. 56 dan 57) tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 832 KUHPerdata. TURUT TERGUGAT I memohon agar gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya, menyatakan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah, dan menyatakan Akta Pernyataan, AKHW, AKB No. 56, dan AKB No. 57 batal demi hukum.\n\n[HAL 57-62] TURUT TERGUGAT II, III, IV, dan V mengajukan jawaban dengan eksepsi permohonan dikeluarkan sebagai Turut Tergugat karena tidak ada kepentingan hukum langsung dan petitum gugatan tidak menuntut apa-apa terhadap mereka. Secara substansi, TURUT TERGUGAT II dan III membela pembuatan akta-akta tersebut telah sesuai prosedur administratif dan UU Jabatan Notaris, dengan kelengkapan dokumen yang lengkap. TURUT TERGUGAT IV dan V membela status mereka sebagai saksi pengenal yang memenuhi syarat UU. Para Turut Tergugat lainnya menolak gugatan PENGGUGAT atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.\n\n[HAL 63-75] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. PENGGUGAT mengajukan 19 bukti surat (termasuk Akta Kelahiran TERGUGAT yang awalnya sebagai anak diakui, Surat Nikah Gereja 1 Februari 2021, Kutipan Akta Perkawinan 7 Mei 2021, dan sertifikat tanah) serta 2 saksi (Pendeta yang memberkati pernikahan dan Dr. XXX yang hadir sebagai saksi perkawinan). Saksi Pendeta menyatakan pernikahan dilakukan sah secara gerejawi pada 1 Februari 2021 dengan proses pastoral pra-nikah yang panjang, tidak ada keberatan tertulis/lisan, dan PENGGUGAT hadir sedangkan TERGUGAT tidak. Saksi Dr. XXX menyatakan pernikahan sah secara agama dan mengakui adanya penolakan/keberatan dari TERGUGAT yang menyebabkan penundaan pernikahan, namun pernikahan tetap dilaksanakan. TERGUGAT mengajukan 26 bukti surat dan 1 saksi (kurir) yang menyatakan TERGUGAT tidak hadir di pernikahan, Ibu PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan, dan TERGUGAT tidak mengetahui pernikahan tersebut.\n\n[HAL 76-83] TURUT TERGUGAT I mengajukan 11 bukti surat (termasuk Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, dan foto) serta 2 saksi (asisten rumah tangga) yang mengonfirmasi TURUT TERGUGAT I mendampingi PEWARIS saat sakit, tidak ada TERGUGAT saat pemakaman, dan PEWARIS melarang pemberitahuan pernikahan kepada keluarga. Para Turut Tergugat Notaris dan Saksi mengajukan 5 bukti surat pendukung prosedur notaris.\n\n[HAL 84-92] Majelis Hakim mempertimbangkan perkara. Mengenai eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT, ditolak karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat dalam AKB. Mengenai provisi, ditolak karena masuk dalam pokok perkara. Majelis Hakim memeriksa status TERGUGAT: berdasarkan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir, TERGUGAT adalah anak sah dari PEWARIS dan suami pertama, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hanya anak diakui yang dibuatkan akta palsu adalah tidak terbukti; Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX dinyatakan sah menurut hukum. Namun, mengenai pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I, Majelis Hakim menemukan bahwa pernikahan dilangsungkan secara gerejawi pada 1 Februari 2021, namun pencatatan sipil (Kutipan Akta Perkawinan) baru dilakukan pada 7 Mei 2021, yaitu 2 hari setelah PEWARIS wafat (5 Mei 2021). Oleh karena pencatatan dilakukan setelah pewaris meninggal, Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum perdata, sehingga pernikahan hanya diakui sah menurut agamanya (Kristen) tetapi tidak sah menurut negara untuk tujuan pewarisan. Akibatnya, TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah secara hukum perdata. Karena AKHW No. XXX sah (karena TERGUGAT memang anak sah), maka AKB No. 56 dan 57 yang merupakan turunan dari AKHW tersebut juga dinyatakan sah menurut hukum.\n\n[HAL 93-98] Majelis Hakim mengonfirmasi bahwa harta waris PEWARIS meliputi harta tidak bergerak (sertifikat tanah) dan harta bergerak (saham PT SRF), yang sebagian telah diagunkan dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dalam pemeriksaan rekonvensi, Majelis Hakim menerima bukti-bukti surat dan saksi dari kedua belah pihak serta Turut Tergugat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT (Konvensi) tidak terbukti, sedangkan dalil sangkal TERGUGAT (Rekonvensi) terbukti. Oleh karena itu, gugatan PENGGUGAT ditolak. Sebaliknya, gugatan rekonvensi TERGUGAT dikabulkan sebagian, dengan pernyataan bahwa Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX tanggal 15 Juni 2021 serta AKB No. 56 dan 57 tanggal 17 Juni 2021 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sedangkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum.\n\n[HAL 99-100] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: 1) Menolak gugatan provisi PENGGUGAT; 2) Menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT; 3) Menolak gugatan pokok perkara (konvensi) PENGGUGAT; 4) Mengabulkan gugatan rekonvensi TERGUGAT untuk sebagian, dengan menyatakan Akta Pernyataan, AKHW No. XXX, AKB No. 56, dan AKB No. 57 sah dan berkekuatan hukum, serta menyatakan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum; 5) Membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.670.000,00 kepada PENGGUGAT." + }, + "read": { + "input_chars": 10639, + "frame": "PENGGUGAT menggugat TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, serta para notaris dan saksi terkait pembatalan akta-akta waris yang dibuat TERGUGAT, dengan dalil adanya keterangan palsu mengenai status perkawinan PEWARIS dan status anak TERGUGAT. Sengketa inti meliputi keabsahan Akta Pernyataan, Akta Kehendak Wasiat (AKHW), dan Akta Pembagian Waris (AKB) yang membagi harta waris, serta status TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris. PENGGUGAT meminta pernyataan batal demi hukum atas seluruh akta tersebut, pengakuan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah, serta penempatan harta waris dalam provisi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PENGGUGAT dalilkan TERGUGAT membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT hanya anak yang diakui.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PENGGUGAT dalilkan AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT adalah batal demi hukum karena berdasar pada akta yang cacat dan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT mengajukan eksepsi kompetensi relatif, kurang pihak, dan obscuur libel, serta membantah dalil PENGGUGAT dengan menyatakan ia adalah anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TURUT TERGUGAT I dalilkan dirinya sebagai suami sah dan ahli waris sah berdasarkan Surat Nikah Gereja tanggal 1 Februari 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat dalam AKB.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir, TERGUGAT adalah anak sah dari PEWARIS dan suami pertama, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hanya anak diakui yang dibuatkan akta palsu adalah tidak terbukti.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX dinyatakan sah menurut hukum karena didasarkan pada status TERGUGAT sebagai anak sah.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I dilangsungkan secara gerejawi pada 1 Februari 2021, namun pencatatan sipil (Kutipan Akta Perkawinan) baru dilakukan pada 7 Mei 2021, yaitu setelah PEWARIS wafat pada 5 Mei 2021.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum perdata karena pencatatan dilakukan setelah pewaris meninggal, sehingga TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah secara hukum perdata.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan AKB No. 56 dan 57 yang merupakan turunan dari AKHW No. XXX yang sah, juga dinyatakan sah menurut hukum.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan pokok perkara (konvensi) PENGGUGAT karena dalil-dalilnya tidak terbukti, dan mengabulkan gugatan rekonvensi TERGUGAT sebagian dengan menyatakan akta-akta waris sah dan berkekuatan hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan pihak terkait dengan dalil bahwa TERGUGAT membuat akta-akta waris (Akta Pernyataan, AKHW, dan AKB) secara sepihak dengan keterangan palsu mengenai status perkawinan PEWARIS dan status anak TERGUGAT, sehingga menuntut pembatalan akta-akta tersebut dan pengakuan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT karena adanya kesepakatan domisili dalam AKB. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa TERGUGAT adalah anak sah PEWARIS berdasarkan Akta Kelahiran, sehingga dalil PENGGUGAT mengenai kebohongan status anak tidak terbukti dan Akta Pernyataan serta AKHW No. XXX dinyatakan sah. Terkait pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I, Hakim menemukan bahwa pencatatan sipil dilakukan setelah PEWARIS wafat, sehingga Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum perdata dan TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah. Akibatnya, AKB No. 56 dan 57 yang diturunkan dari akta yang sah juga dinyatakan sah. Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya, sementara gugatan rekonvensi TERGUGAT dikabulkan sebagian dengan pernyataan keabsahan akta-akta waris dan ketiadaan kekuatan hukum bagi akta perkawinan sipil yang dicatat pasca-kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PENGGUGAT menggugat TERGUGAT dan pihak terkait dengan dalil bahwa TERGUGAT membuat akta-akta waris (Akta Pernyataan, AKHW, dan AKB) secara sepihak dengan keterangan palsu mengenai status perkawinan PEWARIS dan status anak TERGUGAT, sehingga menuntut pembatalan akta-akta tersebut dan pengakuan TURUT TERGUGAT I sebagai ahli waris sah. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT karena adanya kesepakatan domisili dalam AKB. Dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim menetapkan bahwa TERGUGAT adalah anak sah PEWARIS berdasarkan Akta Kelahiran, sehingga dalil PENGGUGAT mengenai kebohongan status anak tidak terbukti dan Akta Pernyataan serta AKHW No. XXX dinyatakan sah. Terkait pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I, Hakim menemukan bahwa pencatatan sipil dilakukan setelah PEWARIS wafat, sehingga Kutipan Akta Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum perdata dan TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah. Akibatnya, AKB No. 56 dan 57 yang diturunkan dari akta yang sah juga dinyatakan sah. Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya, sementara gugatan rekonvensi TERGUGAT dikabulkan sebagian dengan pernyataan keabsahan akta-akta waris dan ketiadaan kekuatan hukum bagi akta perkawinan sipil yang dicatat pasca-kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "PENGGUGAT dalilkan TERGUGAT membuat Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX secara sepihak dengan keterangan palsu bahwa PEWARIS hanya menikah sekali dan TERGUGAT adalah anak kandung sah, padahal PEWARIS menikah kedua kali dengan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT hanya anak yang diakui.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PENGGUGAT dalilkan AKB No. 56 dan 57 yang membagi waris 35% untuk PENGGUGAT dan 65% untuk TERGUGAT adalah batal demi hukum karena berdasar pada akta yang cacat dan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TERGUGAT mengajukan eksepsi kompetensi relatif, kurang pihak, dan obscuur libel, serta membantah dalil PENGGUGAT dengan menyatakan ia adalah anak kandung sah dan tidak mengetahui perkawinan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I.", + "page": 30, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "TURUT TERGUGAT I dalilkan dirinya sebagai suami sah dan ahli waris sah berdasarkan Surat Nikah Gereja tanggal 1 Februari 2021 dan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021.", + "page": 50, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT karena para pihak telah sepakat memilih domisili hukum di PN Jakarta Barat dalam AKB.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran dan Catatan Pinggir, TERGUGAT adalah anak sah dari PEWARIS dan suami pertama, sehingga dalil PENGGUGAT bahwa TERGUGAT hanya anak diakui yang dibuatkan akta palsu adalah tidak terbukti.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Akta Pernyataan dan AKHW No. XXX dinyatakan sah menurut hukum karena didasarkan pada status TERGUGAT sebagai anak sah.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pernikahan PEWARIS dengan TURUT TERGUGAT I dilangsungkan secara gerejawi pada 1 Februari 2021, namun pencatatan sipil (Kutipan Akta Perkawinan) baru dilakukan pada 7 Mei 2021, yaitu setelah PEWARIS wafat pada 5 Mei 2021.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 7 Mei 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum perdata karena pencatatan dilakukan setelah pewaris meninggal, sehingga TURUT TERGUGAT I tidak diakui sebagai ahli waris sah secara hukum perdata.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan AKB No. 56 dan 57 yang merupakan turunan dari AKHW No. XXX yang sah, juga dinyatakan sah menurut hukum.", + "page": 84, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak gugatan pokok perkara (konvensi) PENGGUGAT karena dalil-dalilnya tidak terbukti, dan mengabulkan gugatan rekonvensi TERGUGAT sebagian dengan menyatakan akta-akta waris sah dan berkekuatan hukum.", + "page": 93, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa tidak adil karena saudara saya membuat surat waris sepihak dengan bohong soal status anak, tapi hakim tetap sahkan dan saya tidak dapat bagian warisan." + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 48274, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (keluarga sedarah, sah, atau di luar perkawinan). Pertanyaan awam menyangkut status ahli waris dan hak waris ('saya tidak dapat bagian warisan'), sehingga pasal ini menjadi dasar substantif untuk menentukan siapa yang secara hukum berhak atas harta peninggalan." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak waris anak-anak tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran, serta prinsip pewarisan 'kepala demi kepala'. Ini langsung berkaitan dengan dalil awam bahwa saudaranya membuat surat waris sepihak dengan bohong soal status anak, karena pasal ini menetapkan hak dasar anak untuk mewarisi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (perikatan). Meskipun akta notaris melibatkan perjanjian, sengketa utama dalam pertanyaan adalah mengenai status ahli waris dan keabsahan surat waris berdasarkan hukum waris, bukan sengketa perikatan umum. Hukum waris (Buku II KUHPerdata) adalah lex specialis yang lebih langsung mengatur masalah ini daripada syarat sahnya perjanjian umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang sebab yang terlarang dalam perjanjian. Ini adalah unsur umum dari sahnya perjanjian, bukan aturan khusus yang mengatur sengketa pewarisan atau status ahli waris yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian (pacta sunt servanda). Ini bersifat umum untuk kontrak/perikatan dan tidak secara spesifik menjawab masalah ketidakadilan dalam pembagian warisan atau status ahli waris yang disengketakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun awam merasa 'tidak adil', gugatan dalam putusan terkait adalah pembatalan akta dan status ahli waris (hukum waris), bukan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Selain itu, pertanyaan fokus pada hak waris, bukan klaim kerugian materiil akibat tindak pidana/perbuatan melawan hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mendefinisikan apa itu akta otentik. Ini adalah definisi prosedural/formal dan tidak mengatur substansi hak waris atau syarat sahnya pengakuan anak sebagai ahli waris yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Meskipun akta waris adalah akta otentik, pertanyaan awam menyangkut substansi ('bohong soal status anak', 'tidak adil') dan hak waris, bukan sekadar kekuatan bukti formalnya. Dalam konteks relevansi substantif untuk menjawab 'mengapa saya tidak dapat bagian', aturan hukum waris (832, 852) lebih relevan daripada aturan pembuktian akta." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 107877, + "completion_tokens": 9169 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d24e967ee1b044658cef4d2bc50f6a19d486eb4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 159.229, + "query": 15.46, + "relevance": 74.061, + "total": 248.777 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 46236, + "marked_chars": 46371 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;\n2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;\n3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya kepada\nPenggugat sebesar Rp 293.750.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta\ntujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;\n4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas kelalaian membayar\nkewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 52.875.000,- ( lima puluh dua juta\ndelapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan selain dan selebihnya \nDemikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh ELLY\nISTIANAWATI,SH,MH selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan\ndalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan\ndibantu oleh NOERDIANSYAH,SH,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri\nJakarta Barat , dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan\ndihadiri oleh Tergugat didampingi kuasanya; \nPANITERA PENGGANTI,\nNOERDIANSYAH, S.H, M.H \nHAKIM,\n \n ELLY ISTIANAWATI, S.H, M.H;\n \nHalaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada sit" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 46371, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas dugaan wanprestasi berupa ketidakpengembalian pinjaman uang yang disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian sah, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar sisa hutang pokok dan bunga keterlambatan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan Tergugat wanprestasi dan membayar sisa hutang serta bunga, namun menolak permintaan eksekusi putusan terlebih dahulu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000,-", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp 150.000.000,-", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 September 2019 sebesar Rp 200.000.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tertanggal 14 Februari 2020 yang menyatakan pengembalian modal dan profit usaha sejumlah Rp 206.250.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dihitung sebesar Rp 293.750.000,- setelah dikurangnya pembayaran Rp 206.250.000,- dari total pinjaman Rp 500.000.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan teguran hukum kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2023 agar memenuhi kewajiban pembayaran hutang", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar sisa hutang sebesar Rp 293.750.000,- hingga gugatan diajukan", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga gugatan tidak memenuhi syarat gugatan sederhana", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang pinjaman yang diterima tidak mencapai Rp 500.000.000,- dan telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp 242.500.000,-", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan pinjaman uang yang disepakati dalam tiga surat perjanjian pinjaman tertanggal Juli, Agustus, dan September 2019 dengan total nilai Rp 500.000.000,-. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 293.750.000,- beserta bunga keterlambatan dan menyatakan perjanjian sah. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan dan dalil bahwa jumlah pinjaman yang diterima serta pembayaran yang telah dilakukan berbeda dengan dalil Penggugat, namun hakim menolak eksepsi kewenangan karena Penggugat menunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menetapkan bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani Tergugat, jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- adalah benar, dan berdasarkan surat pengakuan hutang serta pembayaran yang telah dilakukan, sisa hutang yang belum dibayar adalah Rp 293.750.000,-. Karena Tergugat tidak membayar sisa hutang setelah teguran hukum, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang pokok serta bunga moratoir sebesar Rp 52.875.000,-, namun menolak permintaan eksekusi putusan terlebih dahulu karena syaratnya tidak terpenuhi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan dalil wanprestasi karena Tergugat tidak mengembalikan pinjaman uang yang disepakati dalam tiga surat perjanjian pinjaman tertanggal Juli, Agustus, dan September 2019 dengan total nilai Rp 500.000.000,-. Penggugat menuntut pembayaran sisa hutang sebesar Rp 293.750.000,- beserta bunga keterlambatan dan menyatakan perjanjian sah. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi kewenangan dan dalil bahwa jumlah pinjaman yang diterima serta pembayaran yang telah dilakukan berbeda dengan dalil Penggugat, namun hakim menolak eksepsi kewenangan karena Penggugat menunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menetapkan bahwa berdasarkan surat perjanjian yang ditandatangani Tergugat, jumlah pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- adalah benar, dan berdasarkan surat pengakuan hutang serta pembayaran yang telah dilakukan, sisa hutang yang belum dibayar adalah Rp 293.750.000,-. Karena Tergugat tidak membayar sisa hutang setelah teguran hukum, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar sisa hutang pokok serta bunga moratoir sebesar Rp 52.875.000,-, namun menolak permintaan eksekusi putusan terlebih dahulu karena syaratnya tidak terpenuhi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 Juli 2019 sebesar Rp 150.000.000,-", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 Agustus 2019 sebesar Rp 150.000.000,-", + "page": 12, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Jaminan Sertifikat Rumah tertanggal 6 September 2019 sebesar Rp 200.000.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Modal Usaha tertanggal 14 Februari 2020 yang menyatakan pengembalian modal dan profit usaha sejumlah Rp 206.250.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sisa hutang Tergugat kepada Penggugat dihitung sebesar Rp 293.750.000,- setelah dikurangnya pembayaran Rp 206.250.000,- dari total pinjaman Rp 500.000.000,-", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan teguran hukum kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2023 agar memenuhi kewajiban pembayaran hutang", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar sisa hutang sebesar Rp 293.750.000,- hingga gugatan diajukan", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga gugatan tidak memenuhi syarat gugatan sederhana", + "page": 6, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa uang pinjaman yang diterima tidak mencapai Rp 500.000.000,- dan telah melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp 242.500.000,-", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan permintaan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah meminjamkan uang ke teman lewat tiga surat perjanjian, tapi dia baru bayar sebagian dan mengabaikan teguran saya, apakah saya bisa menuntut sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12211, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi, yaitu debitur harus dinyatakan lalai. Dalam pertanyaan, Penggugat telah melayangkan 'teguran hukum' yang berfungsi sebagai surat perintah/penagihan untuk menyatakan Tergugat lalai. Putusan juga mengaitkan ketidakhadiran pembayaran setelah teguran tersebut sebagai dasar wanprestasi, sehingga pasal ini substantif untuk menjawab apakah syarat wanprestasi terpenuhi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur untuk menuntut bunga moratoir atas keterlambatan pembayaran tanpa perlu membuktikan kerugian khusus. Dalam pertanyaan, Penggugat menuntut sisa hutang, dan dalam pertimbangan hukum, hakim mengabulkan tuntutan bunga berdasarkan pasal ini. Pasal ini relevan karena mengatur akibat hukum (bunga) dari wanprestasi yang menjadi bagian dari tuntutan sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Dalam pertanyaan, Penggugat meminjamkan uang berdasarkan 'tiga surat perjanjian'. Putusan menggunakan fakta penandatanganan surat perjanjian tersebut sebagai bukti bahwa Tergugat menyetujui isi perjanjian (termasuk jumlah hutang). Validitas perjanjian sebagai dasar tuntutan hutang bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dalam pasal ini, sehingga pasal ini menjadi kerangka hukum dasar sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19240, + "completion_tokens": 1626 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f170efb1bb4eed59bfc0a3db069c8d474795ad95 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_5_Pdt.G.S_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.777, + "query": 11.301, + "relevance": 9.393, + "total": 122.496 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33110, + "marked_chars": 33200 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum;\n3.\nMenghukum Kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran\npelunasan kepada Penggugat sebesar Rp hutang kartu kredit sebesar\nRp. 67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini\nsebesar Rp.284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);\n5.\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Kelas IA Khusus pada hari : Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh\nESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada\nhari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim\nTunggal tersebut dengan didampingi oleh HERLIN SETIANI S.H.,M.H., sebagai\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus,\nyang dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan;\nPanitera Pengganti, \nHakim Tunggal, \nHERLIN SETIANI, S.H.,M.H.\n ESTHAR OKTAVI, S.H.,M.H.\nHal.10 dari 11 hal Putusan Perkara Nomor 5/PDT.GS/2024/PN JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33200, + "frame": "Penggugat, seorang penjual kacang mete, menggugat Tergugat, pembeli kacang mete, atas ketidaklunasan pembayaran untuk pembelian kedua sebesar Rp60.000.000,- ditambah bunga keterlambatan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membayar kerugian materiil dan immateril, serta menetapkan sita jaminan dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum jual beli kacang mete dengan sistem pembayaran bertempo/termin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembelian kedua sebanyak 200 dus kacang mete pada tanggal 30 Maret 2022 dengan harga Rp284.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebagian dari pembelian kedua tersebut namun masih memiliki kekurangan pelunasan sebesar Rp60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp60.000.000,- namun menyatakan tidak sanggup melunasi sekaligus karena barang tidak habis terjual dan menawarkan cicilan bulanan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi pembayaran setelah berulang kali diingatkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp50.000.000,- akibat tekanan batin dan gangguan bisnis.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengesahan sita jaminan atas harta Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat belum melunasi pembayaran pembelian kacang mete kedua yang dilakukan pada Maret 2022. Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp60.000.000,- namun beralasan tidak sanggup melunasi sekaligus dan menawarkan cicilan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang setelah berulang kali dijanjikan dan diingatkan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar pokok utang ditambah bunga keterlambatan sebesar Rp67.200.000,-, namun menolak klaim kerugian immateril, pengesahan sita jaminan, dan uang paksa karena tidak terbukti atau tidak relevan dalam konteks putusan ini." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat belum melunasi pembayaran pembelian kacang mete kedua yang dilakukan pada Maret 2022. Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp60.000.000,- namun beralasan tidak sanggup melunasi sekaligus dan menawarkan cicilan. Pengadilan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi utang setelah berulang kali dijanjikan dan diingatkan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar pokok utang ditambah bunga keterlambatan sebesar Rp67.200.000,-, namun menolak klaim kerugian immateril, pengesahan sita jaminan, dan uang paksa karena tidak terbukti atau tidak relevan dalam konteks putusan ini.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum jual beli kacang mete dengan sistem pembayaran bertempo/termin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melakukan pembelian kedua sebanyak 200 dus kacang mete pada tanggal 30 Maret 2022 dengan harga Rp284.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar sebagian dari pembelian kedua tersebut namun masih memiliki kekurangan pelunasan sebesar Rp60.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp60.000.000,- namun menyatakan tidak sanggup melunasi sekaligus karena barang tidak habis terjual dan menawarkan cicilan bulanan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melunasi pembayaran setelah berulang kali diingatkan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateril sebesar Rp50.000.000,- akibat tekanan batin dan gangguan bisnis.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pengesahan sita jaminan atas harta Tergugat.", + "page": 4, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penghukuman Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).", + "page": 4, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah jual kacang mete ke dia tapi dia belum lunas bayar sisa utang Rp60 juta, padahal sudah sering diingatkan, kenapa dia tidak mau bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9857, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang secara eksplisit menjadi dasar hukum yang digunakan Hakim dalam pertimbangan untuk mengabulkan petitum angka 2 (kategori perbuatan melawan hukum) akibat ketidaklunasan pembayaran yang telah diingatkan berulang kali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14415, + "completion_tokens": 905 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_600_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_600_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81e5eabd2fbaf4455fdfffb4b711008a9050a173 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_600_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_600_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.083, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 175.797, + "query": 21.176, + "relevance": 92.318, + "total": 289.374 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 97209, + "marked_chars": 97470 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi :\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat I ;\nDalam Pokok Perkara :\n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perjanjian Hutang\nPiutang, tertanggal 2 Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I\nsepanjang tidak mengenai kepemilikkan\n Sertifikat Hak Guna\nBangunan/HGB No. 09049 atas nama Umi Nur Inayah;\nHalaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 600/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 28\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar Janji\n(wanprestasi) ;\n4. Menghukum Tergugat I untuk mematuhi dan melaksanakan Perjanjian\nHutang Piutang tertanggal 2 Februari 2022 sepanjang tidak mengenai\nkepemilikkan tanah;\n5. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan melunasi Hutangnya\nkepada Penggugat yaitu hutang pokok + bunga, sebesar Hutang pokok\nRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)+ bunga 18% selama 2 (dua)\nbulan yaitu B" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97470, + "frame": "Penggugat Mual Rikson Pasaribu menggugat Tergugat I Sri Ningsih, Tergugat II Umi Nur Inayah, dan Tergugat III Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas sengketa wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang melibatkan jaminan sertifikat tanah. Penggugat meminta pernyataan sah perjanjian, pembayaran hutang pokok dan bunga beserta denda, serta pengalihan kepemilikan sertifikat jaminan kepada Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang, namun menolak klaim pengalihan kepemilikan sertifikat tanah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Februari 2022 dengan jumlah pinjaman Rp50.000.000,-, bunga 18% per bulan, jangka waktu 2 bulan, dan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 atas nama Umi Nur Inayah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- kepada Tergugat I berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Februari 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,- dan menyerahkan 1 gelang emas seharga Rp1.500.000,- pada bulan Maret 2023, sehingga total pembayaran yang diakui adalah Rp4.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melunasi hutang pokok dan bunga sesuai jatuh tempo perjanjian pada bulan April 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2023 karena Tergugat I belum melunasi hutangnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat mengenai bunga berjalan selama 17 bulan dan mengklaim telah menyanggupi pembayaran angsuran bulanan, serta berdalih penyalahgunaan keadaan saat membuat perjanjian.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat III menolak dalil Penggugat mengenai pengalihan kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 kepada Penggugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa klausula pengalihan jaminan tanah menjadi milik Penggugat jika hutang tidak dilunasi tidak sah karena pemindahan hak atas tanah memerlukan akta PPAT sesuai peraturan perundang-undangan.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan biaya jasa hukum pengacara sebesar Rp50.000.000,- karena merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan denda keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar 5% per bulan karena tidak ada klausula denda dalam perjanjian.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Mual Rikson Pasaribu menggugat Tergugat I Sri Ningsih, Tergugat II Umi Nur Inayah, dan Tergugat III Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengan dalih Tergugat I melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Februari 2022. Penggugat mendalilkan telah meminjamkan Rp50.000.000,- kepada Tergugat I dengan bunga 18% per bulan dan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 atas nama Tergugat II, serta menuntut pengalihan kepemilikan sertifikat tersebut kepada Penggugat jika hutang tidak dilunasi. Tergugat I mengakui adanya hutang namun membantah besaran bunga berjalan dan klaim pengalihan sertifikat, sementara Tergugat III menolak pengalihan sertifikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian hutang piutang sah mengikat para pihak sepanjang tidak mengenai kepemilikan sertifikat tanah, karena pengalihan hak atas tanah memerlukan akta PPAT. Hakim menyatakan Tergugat I wanprestasi karena tidak melunasi hutang pokok dan bunga sesuai perjanjian awal, namun menolak tuntutan pengalihan sertifikat, biaya jasa hukum, dan denda keterlambatan. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga selama 2 bulan dikurangi pembayaran yang telah dilakukan, serta membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Mual Rikson Pasaribu menggugat Tergugat I Sri Ningsih, Tergugat II Umi Nur Inayah, dan Tergugat III Kantor Pertanahan Jakarta Barat dengan dalih Tergugat I melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Februari 2022. Penggugat mendalilkan telah meminjamkan Rp50.000.000,- kepada Tergugat I dengan bunga 18% per bulan dan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 atas nama Tergugat II, serta menuntut pengalihan kepemilikan sertifikat tersebut kepada Penggugat jika hutang tidak dilunasi. Tergugat I mengakui adanya hutang namun membantah besaran bunga berjalan dan klaim pengalihan sertifikat, sementara Tergugat III menolak pengalihan sertifikat. Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian hutang piutang sah mengikat para pihak sepanjang tidak mengenai kepemilikan sertifikat tanah, karena pengalihan hak atas tanah memerlukan akta PPAT. Hakim menyatakan Tergugat I wanprestasi karena tidak melunasi hutang pokok dan bunga sesuai perjanjian awal, namun menolak tuntutan pengalihan sertifikat, biaya jasa hukum, dan denda keterlambatan. Putusan akhir memerintahkan Tergugat I membayar sisa hutang pokok dan bunga selama 2 bulan dikurangi pembayaran yang telah dilakukan, serta membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 2 Februari 2022 dengan jumlah pinjaman Rp50.000.000,-, bunga 18% per bulan, jangka waktu 2 bulan, dan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 atas nama Umi Nur Inayah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,- kepada Tergugat I berdasarkan kwitansi tertanggal 2 Februari 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000,- dan menyerahkan 1 gelang emas seharga Rp1.500.000,- pada bulan Maret 2023, sehingga total pembayaran yang diakui adalah Rp4.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak melunasi hutang pokok dan bunga sesuai jatuh tempo perjanjian pada bulan April 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juni 2023 karena Tergugat I belum melunasi hutangnya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil Penggugat mengenai bunga berjalan selama 17 bulan dan mengklaim telah menyanggupi pembayaran angsuran bulanan, serta berdalih penyalahgunaan keadaan saat membuat perjanjian.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat III menolak dalil Penggugat mengenai pengalihan kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 09049 kepada Penggugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa klausula pengalihan jaminan tanah menjadi milik Penggugat jika hutang tidak dilunasi tidak sah karena pemindahan hak atas tanah memerlukan akta PPAT sesuai peraturan perundang-undangan.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan biaya jasa hukum pengacara sebesar Rp50.000.000,- karena merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat.", + "page": 24, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan denda keterlambatan pelaksanaan putusan sebesar 5% per bulan karena tidak ada klausula denda dalam perjanjian.", + "page": 27, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjamkan uang ke teman dengan jaminan sertifikat tanah, tapi dia tidak bayar lunas, apakah sertifikat itu bisa langsung saya ambil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 37128, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan lalai (in gebreke stellen) yang merupakan prasyarat hukum untuk menuntut wanprestasi. Dalam perkara ini, pengajuan somasi (surat perintah) menjadi dasar hukum hakim menyatakan Tergugat lalai dan melakukan wanprestasi, yang merupakan langkah awal sebelum menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban debitur untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan awam, ini relevan karena menentukan apa yang bisa dituntut (uang hutang + bunga) sebagai akibat dari ketidaklunasan, meskipun pasal ini tidak secara langsung mengatur kepemilikan jaminan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pilihan hukum bagi kreditur (memaksa pemenuhan atau pembatalan perjanjian). Dalam konteks pertanyaan 'apakah sertifikat bisa diambil', pasal ini relevan karena menunjukkan bahwa kreditur tidak memiliki hak otomatis untuk mengambil jaminan, melainkan harus memilih jalur hukum (pemenuhan/perjanjian atau pembatalan) yang kemudian akan menentukan nasib jaminan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip 'itikad baik' dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Dalam putusan, hakim menggunakan prinsip ini untuk menolak klaim pengambilalihan sertifikat secara langsung (klausula fidusia/akad jual beli terselubung) karena bertentangan dengan keadilan dan prosedur hukum tanah, sehingga perjanjian hanya mengikat pada hutang piutang, bukan pemindahan hak tanah secara otomatis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian mengikat juga pada hal-hal yang dituntut berdasarkan keadilan dan kebiasaan. Ini relevan karena hakim menolak klaim pengambilalihan sertifikat berdasarkan 'kebiasaan' atau sifat perjanjian hutang yang tidak secara tegas mengatur pemindahan hak kepemilikan tanah melalui akta PPAT, sehingga klausul jaminan tidak bisa dieksekusi secara sepihak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40595, + "completion_tokens": 1821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_604_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_604_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25c07d9fe1a0dd2ee9cf057e9f26e4d3b62f0ed3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_604_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,174 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_604_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 31, + "timings": { + "parse": 0.068, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 140.126, + "query": 10.883, + "relevance": 72.68, + "total": 223.757 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 92770, + "marked_chars": 93040 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n1.\nMengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili secara\nRelatif;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk\nmemeriksa dan memutus perkara a quo ;\n3.\nMenghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\nsejumlah Rp.360.100,00 (Tiga ratus enam puluh ribu seratus rupiah).\nHalaman 30 Putusan Sela Nomor 604/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 27 November 2023,\noleh kami, Martin Ginting, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua , Toga Napitupulu,\nS.H., M.H. dan Denny Tulangow, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum\npada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2023, oleh Ketua Majelis dengan\ndidampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ir" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 93040, + "frame": "PT Trans Nikel Indonesia menggugat PT Roshini Indonesia atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian jual beli bijih nikel yang mengakibatkan kerugian materiil dan bunga moratoir. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah dan batalnya perjanjian, menghukum Tergugat membayar kerugian, serta menjatuhkan sita jaminan. Perkara ini berakhir dengan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara karena eksepsi kewenangan relatif dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perjanjian jual beli bijih nikel berdasarkan Perjanjian No.4 dan Perjanjian No.9.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran down payment dan cicilan untuk pengiriman bijih nikel menggunakan kapal tongkang TB Natasha/BG. Trans 212, TB Trust 77/BG Trustmega 555, dan TB Pancaran 511/BG PST 115.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran untuk pengiriman bijih nikel menggunakan kapal tongkang TB Rimau 1615/BG Rimau 3023.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah menandatangani Perjanjian No.4 maupun Perjanjian No.9.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dengan alasan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membuktikan bahwa yang duduk sebagai Direktur PT Roshini Indonesia sejak 10 Mei 2019 adalah Nyonya Lily Sami berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian jual beli bijih nikel yang menjadi dasar gugatan ditandatangani oleh Haji Uray Iwan Purnawan yang mewakili Tergugat tanpa adanya bukti kewenangan hukum yang sah.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak tunduk atau tidak mengikat kepada dokumen perjanjian jual beli bijih nikel yang disaksikan oleh Haji Uray Iwan Purnawan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Trans Nikel Indonesia mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Roshini Indonesia terkait perjanjian jual beli bijih nikel, dengan dalil adanya kelebihan pembayaran, biaya demurrage, dan down payment yang tidak dikembalikan akibat tidak adanya pengiriman barang. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam perjanjian. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak menandatangani perjanjian yang dimaksud, dan mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif karena domisili Tergugat berada di Jakarta Selatan. Majelis Hakim memeriksa bukti awal dan menetapkan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian atas nama Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum yang sah berdasarkan akta perseroan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara, dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Trans Nikel Indonesia mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Roshini Indonesia terkait perjanjian jual beli bijih nikel, dengan dalil adanya kelebihan pembayaran, biaya demurrage, dan down payment yang tidak dikembalikan akibat tidak adanya pengiriman barang. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam perjanjian. Tergugat membantah seluruh dalil gugatan, menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, tidak menandatangani perjanjian yang dimaksud, dan mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif karena domisili Tergugat berada di Jakarta Selatan. Majelis Hakim memeriksa bukti awal dan menetapkan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian atas nama Tergugat tidak memiliki kewenangan hukum yang sah berdasarkan akta perseroan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara, dan tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perjanjian jual beli bijih nikel berdasarkan Perjanjian No.4 dan Perjanjian No.9.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran down payment dan cicilan untuk pengiriman bijih nikel menggunakan kapal tongkang TB Natasha/BG. Trans 212, TB Trust 77/BG Trustmega 555, dan TB Pancaran 511/BG PST 115.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran untuk pengiriman bijih nikel menggunakan kapal tongkang TB Rimau 1615/BG Rimau 3023.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan tidak pernah menandatangani Perjanjian No.4 maupun Perjanjian No.9.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dengan alasan domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membuktikan bahwa yang duduk sebagai Direktur PT Roshini Indonesia sejak 10 Mei 2019 adalah Nyonya Lily Sami berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 26.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian jual beli bijih nikel yang menjadi dasar gugatan ditandatangani oleh Haji Uray Iwan Purnawan yang mewakili Tergugat tanpa adanya bukti kewenangan hukum yang sah.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak tunduk atau tidak mengikat kepada dokumen perjanjian jual beli bijih nikel yang disaksikan oleh Haji Uray Iwan Purnawan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo karena domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan cicilan untuk kirim barang, tapi pihak lawan bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian itu dan sekarang saya dituntut di pengadilan yang salah, apa bisa saya minta kasusnya pindah ke pengadilan tempat saya tinggal?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10136, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum atas harta debitur untuk memenuhi perikatan (hak jaminan umum). Isinya tidak berkaitan dengan sengketa kewenangan mengadili, validitas tanda tangan perjanjian, atau prosedur pemindahan yurisdiksi pengadilan yang menjadi inti pertanyaan awam. Pertanyaan fokus pada aspek prosedural (forum shopping/kewenangan relatif), bukan substansi jaminan utang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak dipenuhinya perikatan). Meskipun pertanyaan menyebutkan pembayaran uang muka, isu utama yang diajukan adalah mengenai kewenangan pengadilan yang menangani sengketa (apakah bisa pindah ke pengadilan tempat tinggal), bukan klaim ganti rugi atas kerugian. Pasal ini tidak mengatur syarat atau akibat hukum terkait kewenangan yurisdiksi pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga keterlambatan dalam perikatan pembayaran uang. Sama seperti Pasal 1243, pasal ini bersifat substantif mengenai akibat hukum wanprestasi pembayaran, bukan mengenai prosedur perdata atau kewenangan pengadilan. Tidak ada hubungan substantif antara ketentuan bunga pembayaran dengan pertanyaan tentang pemindahan yurisdiksi ke pengadilan tempat tinggal." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33260, + "completion_tokens": 1389 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_605_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_605_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b781d69077ecba3a8bc0607521b21b9f11caa6c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_605_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_605_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.056, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.271, + "query": 9.823, + "relevance": 74.174, + "total": 215.325 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 97506, + "marked_chars": 97785 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji\n(wanprestasi) yang merugikan Penggugat;\n3.\nMenyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang,\ntertanggal 1 April 2022 antara Penggugat (Noviana) dengan Tergugat I\n(Lily Chayadi);\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang\nPenggugat baik pinjaman pokok sebesar Rp.145.500.000,- (seratus\nempat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan jasa (bunga) 6% (enam\npersen) X Rp.145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu\nrupiah) : 12 tiap bulan terhitung sejak tanggal perkara didaftarkan\ntanggal 12 Juli 2023 sampai dengan Tergugat membayar lunas;\n5.\nMemerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sebesar Rp. 414.700,- (empat ratus empat belas ribu\ntujuh ratus rupiah);\n7.\nMenolak gugatan Penggugat selebihnya;\nHalaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 30\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97785, + "frame": "Noviana menggugat Lily Chayadi dan Margareta Widyaningsih terkait wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang yang menuntut pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunga. Gugatan ini diajukan setelah Tergugat tidak melunasi sisa hutang pokok dan bunga bulanan yang telah disepakati dalam surat perjanjian tertanggal 1 April 2022. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menghukum Tergugat membayar pokok dan bunga, serta menjatuhkan sita jaminan dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 April 2022 yang mengatur pinjaman uang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,- dengan potongan biaya administrasi Rp4.500.000,- sehingga uang yang diterima Tergugat adalah Rp145.500.000,-.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar jasa atau bunga berjalan sebesar Rp45.000.000,- untuk periode Mei 2022 hingga November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang pokok dan bunga setelah periode pembayaran jasa tersebut berakhir.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- kepada Turut Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat, namun Turut Tergugat mengakui tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan tanggapan tertulis.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya surat perjanjian hutang piutang, namun pembantahan tersebut tidak didukung bukti yang meyakinkan di persidangan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp7.500.000,- per bulan berdasarkan perjanjian, namun hakim menetapkan bunga berdasarkan ketentuan undang-undang sebesar 6% per tahun.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Noviana menggugat Lily Chayadi dan Margareta Widyaningsih atas dasar wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 April 2022 antara Noviana dan Lily Chayadi adalah sah dan mengikat. Fakta menunjukkan bahwa Lily Chayadi menerima pinjaman sebesar Rp145.500.000,- (setelah dipotong administrasi) dan telah membayar bunga selama beberapa bulan, namun gagal melunasi sisa hutang pokok. Meskipun Lily Chayadi mengklaim telah menyerahkan uang kepada Margareta Widyaningsih untuk pelunasan, Margareta mengakui tidak menyalurkan uang tersebut kepada Noviana, sehingga kewajiban pembayaran tetap pada Lily Chayadi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Lily Chayadi telah melakukan wanprestasi, menyatakansah perjanjian, dan menghukum Lily Chayadi membayar hutang pokok sebesar Rp145.500.000,- serta bunga sebesar 6% per tahun dihitung dari tanggal pendaftaran gugatan hingga lunas. Gugatan untuk pembayaran bunga sesuai perjanjian, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi lebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Noviana menggugat Lily Chayadi dan Margareta Widyaningsih atas dasar wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Majelis Hakim menetapkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 April 2022 antara Noviana dan Lily Chayadi adalah sah dan mengikat. Fakta menunjukkan bahwa Lily Chayadi menerima pinjaman sebesar Rp145.500.000,- (setelah dipotong administrasi) dan telah membayar bunga selama beberapa bulan, namun gagal melunasi sisa hutang pokok. Meskipun Lily Chayadi mengklaim telah menyerahkan uang kepada Margareta Widyaningsih untuk pelunasan, Margareta mengakui tidak menyalurkan uang tersebut kepada Noviana, sehingga kewajiban pembayaran tetap pada Lily Chayadi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Lily Chayadi telah melakukan wanprestasi, menyatakansah perjanjian, dan menghukum Lily Chayadi membayar hutang pokok sebesar Rp145.500.000,- serta bunga sebesar 6% per tahun dihitung dari tanggal pendaftaran gugatan hingga lunas. Gugatan untuk pembayaran bunga sesuai perjanjian, sita jaminan, uang paksa, dan eksekusi lebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 1 April 2022 yang mengatur pinjaman uang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp150.000.000,- dengan potongan biaya administrasi Rp4.500.000,- sehingga uang yang diterima Tergugat adalah Rp145.500.000,-.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membayar jasa atau bunga berjalan sebesar Rp45.000.000,- untuk periode Mei 2022 hingga November 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak membayar sisa hutang pokok dan bunga setelah periode pembayaran jasa tersebut berakhir.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui telah menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- kepada Turut Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat, namun Turut Tergugat mengakui tidak menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melayangkan surat somasi sebanyak dua kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan tanggapan tertulis.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah adanya surat perjanjian hutang piutang, namun pembantahan tersebut tidak didukung bukti yang meyakinkan di persidangan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp7.500.000,- per bulan berdasarkan perjanjian, namun hakim menetapkan bunga berdasarkan ketentuan undang-undang sebesar 6% per tahun.", + "page": 28, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar bunga beberapa bulan tapi gagal lunasi hutang pokok, apakah saya tetap wajib bayar sisa hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32559, + "candidates": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi persetujuan (perikatan) sebagai dasar hukum timbulnya kewajiban. Dalam perkara ini, adanya hutang piutang yang sah (perikatan) menjadi premis utama bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar sisa hutang pokoknya. Tanpa dasar perikatan yang sah, tidak ada kewajiban hukum untuk melunasi hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Putusan hakim secara eksplisit menyatakan bahwa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat adalah 'sah dan mengikat' karena memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320. Kesahahan perjanjian inilah yang menjadi dasar hukum bahwa Tergugat wajib membayar sisa hutang pokok meskipun telah membayar bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga, baik yang ditetapkan dalam perjanjian maupun menurut undang-undang. Dalam pertimbangan hukum, Pasal 1767 menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menentukan besaran bunga yang harus dibayar oleh Tergugat (menggunakan bunga 6% setahun sesuai ketentuan undang-undang karena pembuktian bunga perjanjian tidak cukup). Pasal ini relevan karena mengatur aspek 'bunga' yang disebutkan dalam pertanyaan awam sebagai bagian dari kewajiban pembayaran." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 39026, + "completion_tokens": 1338 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f138fbbb9d3802b50c7dc51d4391872e4190deae --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,195 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.Bth_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 81, + "timings": { + "parse": 0.154, + "classify": 0.0, + "condense": 499.879, + "read": 118.017, + "query": 5.011, + "relevance": 19.544, + "total": 642.605 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 226591, + "marked_chars": 227311 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\n- Menolak provisi Pelawan;\nDalam Eksepsi :\n- Mengabulkan eksepsi Terlawan danTurut Terlawan III;\nDalam Pokok Perkara :\n- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet on\nvankelijkverklaard);\n- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023,\nHalaman 79 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 609/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 79\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\noleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,\nS.H.,M.H. dan Denny Tulangow, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor 609/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt, tanggal 12 Juli 2023. Putusan\ntersebut pada h" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134804, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara ini adalah gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PT LANA BUANA JAYA (Pelawan), diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Irwan Syukur, melawan Ny. Yunita Krismawati Mondong (Terlawan) dan Turut Terlawan I-V. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Juli 2023 dengan Nomor Register 609/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt. [HAL 4-9] Pelawan dalil memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi berupa Rumah Tinggal PT. Lana Buana Jaya di Jalan Kramat VII Nomor 2A, Jakarta Pusat, berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 125-B/LP-L/dha-0/010XI-14. Objek ini menjadi sasaran eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Nomor 20/Pdt.Eks/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 03 Juli 2023, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 742/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 166/Pdt/2020/PT.DKI tertanggal 10 Maret 2020, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1939K/Pdt/2021 tertanggal 18 Agustus 2021. [HAL 10-14] Pelawan memohon penangguhan eksekusi berdasarkan Pasal 332 RV dan SEMA No. 3 Tahun 2000, serta berargumen bahwa perlawanan diajukan sebelum eksekusi selesai sesuai yurisprudensi MA. Pelawan menyatakan dirinya beritikad baik dan memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik No. 133/Kenari. [HAL 15-18] Pelawan mendalilkan putusan tersebut *non eksekutabel* karena amar putusan Kasasi MA yang memerintahkan pengosongan objek sengketa dianggap melebihi *petitum* tingkat pertama dan banding, sehingga mengandung kekhilafan hakim dan cacat demi hukum. [HAL 19-23] Pelawan juga mendalilkan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mengajukan eksekusi tanpa alas hak yang jelas terhadap aset milik Pelawan, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.874.700.000,- (berdasarkan laporan penilaian 2014) dan kerugian immateriil. Pelawan memohon Terlawan dihukum membayar ganti rugi total Rp. 6.266.846.000,-, uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari, serta menyatakan Terlawan tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Eksekusi. [HAL 24-28] Turut Terlawan I, II, IV, dan V tidak hadir atau tidak mengajukan jawaban. Turut Terlawan III hadir. Mediasi tidak berhasil. [HAL 29-33] Terlawan membantah dalil Pelawan dengan eksepsi: (a) *Exceptio Domini*, menyatakan Laporan Penilaian bukan bukti hak kepemilikan; (b) *Nebis in Idem*, karena subjek dan objek perkara sama dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap; (c) *Error in Persona*, Pelawan tidak memiliki *legal standing* karena Pelawan (PT. Lana Buana Jaya) dan Turut Terlawan I (Mohammad Irwan Syukur) adalah entitas dan orang yang sama, sehingga terjadi konflik kepentingan; (d) *Obscur Libel*, petitum gugatan tidak jelas mengenai hak apa yang dituntut. Terlawan menolak penangguhan eksekusi. [HAL 34-38] Terlawan menjawab pokok perkara: (a) Pelawan tidak beritikad baik karena mengajukan perlawanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; (b) Sertifikat SHM No. 133/Kenari telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang sah; (c) Putusan Kasasi MA tidak melebihi *petitum* karena permintaan pengosongan telah dimintakan dalam jawaban tingkat pertama; (d) Putusan bersifat *condemnatior* dan dapat dieksekusi. [HAL 39-44] Terlawan membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan ia adalah pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan eksekusi adalah hak hukumnya (Pasal 195 HIR) dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terlawan juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta. [HAL 45-48] Terlawan memohon menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan tidak beritikad baik, dan melanjutkan eksekusi. Turut Terlawan III memberikan jawaban yang substansinya sama dengan Terlawan, membantah hak Pelawan berdasarkan Laporan Penilaian, mengajukan eksepsi *Nebis in Idem*, *Error in Persona*, dan *Obscur Libel*, serta menyatakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 94007, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara ini adalah gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PT LANA BUANA JAYA (Pelawan), diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Irwan Syukur, melawan Ny. Yunita Krismawati Mondong (Terlawan) dan Turut Terlawan I-V. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Juli 2023 dengan Nomor Register 609/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt. [HAL 4-9] Pelawan dalil memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi berupa Rumah Tinggal PT. Lana Buana Jaya di Jalan Kramat VII Nomor 2A, Jakarta Pusat, berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 125-B/LP-L/dha-0/010XI-14. Objek ini menjadi sasaran eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Nomor 20/Pdt.Eks/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 03 Juli 2023, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 742/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 166/Pdt/2020/PT.DKI tertanggal 10 Maret 2020, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1939K/Pdt/2021 tertanggal 18 Agustus 2021. [HAL 10-14] Pelawan memohon penangguhan eksekusi berdasarkan Pasal 332 RV dan SEMA No. 3 Tahun 2000, serta berargumen bahwa perlawanan diajukan sebelum eksekusi selesai sesuai yurisprudensi MA. Pelawan menyatakan dirinya beritikad baik dan memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik No. 133/Kenari. [HAL 15-18] Pelawan mendalilkan putusan tersebut *non eksekutabel* karena amar putusan Kasasi MA yang memerintahkan pengosongan objek sengketa dianggap melebihi *petitum* tingkat pertama dan banding, sehingga mengandung kekhilafan hakim dan cacat demi hukum. [HAL 19-23] Pelawan juga mendalilkan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mengajukan eksekusi tanpa alas hak yang jelas terhadap aset milik Pelawan, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.874.700.000,- (berdasarkan laporan penilaian 2014) dan kerugian immateriil. Pelawan memohon Terlawan dihukum membayar ganti rugi total Rp. 6.266.846.000,-, uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari, serta menyatakan Terlawan tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Eksekusi. [HAL 24-28] Turut Terlawan I, II, IV, dan V tidak hadir atau tidak mengajukan jawaban. Turut Terlawan III hadir. Mediasi tidak berhasil. [HAL 29-33] Terlawan membantah dalil Pelawan dengan eksepsi: (a) *Exceptio Domini*, menyatakan Laporan Penilaian bukan bukti hak kepemilikan; (b) *Nebis in Idem*, karena subjek dan objek perkara sama dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap; (c) *Error in Persona*, Pelawan tidak memiliki *legal standing* karena Pelawan (PT. Lana Buana Jaya) dan Turut Terlawan I (Mohammad Irwan Syukur) adalah entitas dan orang yang sama, sehingga terjadi konflik kepentingan; (d) *Obscur Libel*, petitum gugatan tidak jelas mengenai hak apa yang dituntut. Terlawan menolak penangguhan eksekusi. [HAL 34-38] Terlawan menjawab pokok perkara: (a) Pelawan tidak beritikad baik karena mengajukan perlawanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; (b) Sertifikat SHM No. 133/Kenari telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang sah; (c) Putusan Kasasi MA tidak melebihi *petitum* karena permintaan pengosongan telah dimintakan dalam jawaban tingkat pertama; (d) Putusan bersifat *condemnatior* dan dapat dieksekusi. [HAL 39-44] Terlawan membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan ia adalah pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan eksekusi adalah hak hukumnya (Pasal 195 HIR) dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terlawan juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta. [HAL 45-48] Terlawan memohon menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan tidak beritikad baik, dan melanjutkan eksekusi. Turut Terlawan III memberikan jawaban yang substansinya sama dengan Terlawan, membantah hak Pelawan berdasarkan Laporan Penilaian, mengajukan eksepsi *Nebis in Idem*, *Error in Persona*, dan *Obscur Libel*, serta menyatakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 49-50] Turut Terlawan III menegaskan eksepsi *Error in Persona* dan *Obscur Libel*, menyatakan Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* karena kekeliruan memahami Laporan Penilaian sebagai bukti hak, serta gugatan tidak jelas karena Petitum angka 3 meminta penetapan hak tanpa menyebutkan jenis haknya, dan Petitum angka 7 menuntut perbuatan melawan hukum tanpa kejelasan hak yang dilanggar. Gugatan juga dianggap tidak rasional karena Pelawan (PT. LANA BUANA JAYA) diwakili oleh Mohammad Irwan Syukur yang merupakan Turut Terlawan I (pribadi), menimbulkan konflik kepentingan. Turut Terlawan III juga menolak provisi (penangguhan eksekusi) dengan alasan Pelawan tidak beritikad baik dan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan. [HAL 51-55] Turut Terlawan III menjawab dalil Pelawan dengan menegaskan bahwa Pelawan (Mohammad Irwan Syukur sebagai Direktur Utama PT. LANA BUANA JAYA) adalah orang yang sama dengan Turut Terlawan I (pribadi) yang merupakan Penggugat I dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlawan dan Turut Terlawan III dalam perkara sebelumnya dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, sementara Turut Terlawan I dan Pelawan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum mengosongkan objek. Sertifikat SHM No. 133/Kenari yang semula atas nama Mohammad Irwan Syukur telah beralih nama ke Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016. Turut Terlawan III menegaskan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan dalam hukum Indonesia, sehingga Pelawan tidak memiliki alas hak untuk mengajukan perlawanan dan dianggap tidak beritikad baik. Permintaan penangguhan eksekusi ditolak karena perlawanan pihak ketiga pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. [HAL 56-60] Turut Terlawan III menjawab dalil *Legal Standing* dan *Non Eksekutabel*. Mengenai *Legal Standing*, Turut Terlawan III menyatakan Pelawan tidak memiliki dasar kepemilikan yang diakui hukum karena hanya bermodalkan Laporan Penilaian, sehingga tidak memenuhi syarat SEMA No. 7 Tahun 2012 untuk *derden verzet* yang harus didasarkan atas kepemilikan (HM, HGB, dll). Mengenai *Non Eksekutabel*, Turut Terlawan III membantah dalil Pelawan bahwa putusan Kasasi MA melebihi *petitum*. Amar putusan Kasasi Nomor 1939 K/Pdt/2021 yang memerintahkan pengosongan objek sengketa sejatinya sesuai dengan petitum konvensi yang dimintakan dalam jawaban tingkat pertama. Putusan tersebut bersifat *condemnatior* (menghukum) sehingga melekat kekuatan eksekutorial dan dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 195 HIR, bukan putusan *non-executable*. [HAL 61-66] Turut Terlawan III menjawab dalil Perbuatan Melawan Hukum. Turut Terlawan III menyatakan dirinya sebagai pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan eksekusi adalah hak hukumnya demi kepastian hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan kepatutan tidak terpenuhi karena Terlawan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan yang mewajibkannya untuk tidak mengeksekusi aset miliknya sendiri. Laporan Penilaian tidak dapat dijadikan dasar hak milik Pelawan. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi, uang paksa, dan kerugian oleh Pelawan ditolak. [HAL 67-69] Turut Terlawan III menjawab dalil terkait putusan serta merta (*uit voorbar bij vooraad*) dan formalitas gugatan. Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000, khususnya karena gugatan tidak didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantah atau hutang piutang yang pasti. Turut Terlawan III juga mengabaikan dalil-dalil Pelawan yang tidak dicantumkan dalam gugatan resmi yang diterima pengadilan. [HAL 70-72] Pembuktian: Pelawan mengajukan bukti P-1a sampai P-3 (Akta Pendirian PT, Keputusan Menkumham, Akta Pemegang Saham, Surat Perubahan Data, dan Laporan Penilaian). Pelawan tidak mengajukan saksi. Terlawan mengajukan bukti T-1 sampai T-21 (Putusan-putusan perkara sebelumnya, Sertifikat SHM, Akta-Akta Jual Beli/Kuasa/Pengosongan, serta relaas panggilan tegoran/aanmaning). Terlawan tidak mengajukan saksi. Turut Terlawan III tidak mengajukan bukti. Para pihak telah mengajukan kesimpulan. [HAL 73-79] Pertimbangan Hukum: Majelis Hakim menolak provisi Pelawan karena *derden verzet* pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Mengenai eksepsi, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Nebis in Idem* dan *Error in Persona*. Objek sita eksekusi adalah SHM No. 133/Kenari atas nama Terlawan, yang telah ditetapkan sebagai pemilik dalam putusan perkara No. 742/Pdt.G/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan mendasarkan haknya pada Laporan Penilaian yang menurut peraturan perundang-undangan (PMK No. 101/PMK.01/2014) hanya merupakan dokumen pendapat nilai ekonomi, bukan bukti kepemilikan. Laporan Penilaian tersebut dibuat untuk kepentingan agunan bank atas nama Mohammad Irwan Syukur (pribadi), bukan PT. LANA BUANA JAYA. Subjek dan objek perkara ini sama dengan perkara sebelumnya, sehingga dikategorikan *ne bis in idem*. Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 79-81] Amar Putusan: Dalam Provisi: Menolak provisi Pelawan. Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp867.000,00. Putusan diucapkan pada 30 November 2023 dan diunggah pada 7 Desember 2023." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara ini adalah gugatan perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PT LANA BUANA JAYA (Pelawan), diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Irwan Syukur, melawan Ny. Yunita Krismawati Mondong (Terlawan) dan Turut Terlawan I-V. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Juli 2023 dengan Nomor Register 609/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Brt. [HAL 4-9] Pelawan dalil memiliki hak atas Objek Sita Eksekusi berupa Rumah Tinggal PT. Lana Buana Jaya di Jalan Kramat VII Nomor 2A, Jakarta Pusat, berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 125-B/LP-L/dha-0/010XI-14. Objek ini menjadi sasaran eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Nomor 20/Pdt.Eks/2023/PN.Jkt.Brt tertanggal 03 Juli 2023, yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 742/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Oktober 2017, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 166/Pdt/2020/PT.DKI tertanggal 10 Maret 2020, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1939K/Pdt/2021 tertanggal 18 Agustus 2021. [HAL 10-14] Pelawan memohon penangguhan eksekusi berdasarkan Pasal 332 RV dan SEMA No. 3 Tahun 2000, serta berargumen bahwa perlawanan diajukan sebelum eksekusi selesai sesuai yurisprudensi MA. Pelawan menyatakan dirinya beritikad baik dan memiliki hak atas Sertifikat Hak Milik No. 133/Kenari. [HAL 15-18] Pelawan mendalilkan putusan tersebut *non eksekutabel* karena amar putusan Kasasi MA yang memerintahkan pengosongan objek sengketa dianggap melebihi *petitum* tingkat pertama dan banding, sehingga mengandung kekhilafan hakim dan cacat demi hukum. [HAL 19-23] Pelawan juga mendalilkan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena mengajukan eksekusi tanpa alas hak yang jelas terhadap aset milik Pelawan, menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp. 2.874.700.000,- (berdasarkan laporan penilaian 2014) dan kerugian immateriil. Pelawan memohon Terlawan dihukum membayar ganti rugi total Rp. 6.266.846.000,-, uang paksa Rp. 1.000.000,- per hari, serta menyatakan Terlawan tidak memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Eksekusi. [HAL 24-28] Turut Terlawan I, II, IV, dan V tidak hadir atau tidak mengajukan jawaban. Turut Terlawan III hadir. Mediasi tidak berhasil. [HAL 29-33] Terlawan membantah dalil Pelawan dengan eksepsi: (a) *Exceptio Domini*, menyatakan Laporan Penilaian bukan bukti hak kepemilikan; (b) *Nebis in Idem*, karena subjek dan objek perkara sama dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap; (c) *Error in Persona*, Pelawan tidak memiliki *legal standing* karena Pelawan (PT. Lana Buana Jaya) dan Turut Terlawan I (Mohammad Irwan Syukur) adalah entitas dan orang yang sama, sehingga terjadi konflik kepentingan; (d) *Obscur Libel*, petitum gugatan tidak jelas mengenai hak apa yang dituntut. Terlawan menolak penangguhan eksekusi. [HAL 34-38] Terlawan menjawab pokok perkara: (a) Pelawan tidak beritikad baik karena mengajukan perlawanan setelah putusan berkekuatan hukum tetap; (b) Sertifikat SHM No. 133/Kenari telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang sah; (c) Putusan Kasasi MA tidak melebihi *petitum* karena permintaan pengosongan telah dimintakan dalam jawaban tingkat pertama; (d) Putusan bersifat *condemnatior* dan dapat dieksekusi. [HAL 39-44] Terlawan membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan ia adalah pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan eksekusi adalah hak hukumnya (Pasal 195 HIR) dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Terlawan juga menolak tuntutan uang paksa dan putusan serta merta. [HAL 45-48] Terlawan memohon menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, menyatakan Pelawan tidak beritikad baik, dan melanjutkan eksekusi. Turut Terlawan III memberikan jawaban yang substansinya sama dengan Terlawan, membantah hak Pelawan berdasarkan Laporan Penilaian, mengajukan eksepsi *Nebis in Idem*, *Error in Persona*, dan *Obscur Libel*, serta menyatakan Putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. [HAL 49-50] Turut Terlawan III menegaskan eksepsi *Error in Persona* dan *Obscur Libel*, menyatakan Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* karena kekeliruan memahami Laporan Penilaian sebagai bukti hak, serta gugatan tidak jelas karena Petitum angka 3 meminta penetapan hak tanpa menyebutkan jenis haknya, dan Petitum angka 7 menuntut perbuatan melawan hukum tanpa kejelasan hak yang dilanggar. Gugatan juga dianggap tidak rasional karena Pelawan (PT. LANA BUANA JAYA) diwakili oleh Mohammad Irwan Syukur yang merupakan Turut Terlawan I (pribadi), menimbulkan konflik kepentingan. Turut Terlawan III juga menolak provisi (penangguhan eksekusi) dengan alasan Pelawan tidak beritikad baik dan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan. [HAL 51-55] Turut Terlawan III menjawab dalil Pelawan dengan menegaskan bahwa Pelawan (Mohammad Irwan Syukur sebagai Direktur Utama PT. LANA BUANA JAYA) adalah orang yang sama dengan Turut Terlawan I (pribadi) yang merupakan Penggugat I dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Terlawan dan Turut Terlawan III dalam perkara sebelumnya dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, sementara Turut Terlawan I dan Pelawan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum mengosongkan objek. Sertifikat SHM No. 133/Kenari yang semula atas nama Mohammad Irwan Syukur telah beralih nama ke Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016. Turut Terlawan III menegaskan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan dalam hukum Indonesia, sehingga Pelawan tidak memiliki alas hak untuk mengajukan perlawanan dan dianggap tidak beritikad baik. Permintaan penangguhan eksekusi ditolak karena perlawanan pihak ketiga pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. [HAL 56-60] Turut Terlawan III menjawab dalil *Legal Standing* dan *Non Eksekutabel*. Mengenai *Legal Standing*, Turut Terlawan III menyatakan Pelawan tidak memiliki dasar kepemilikan yang diakui hukum karena hanya bermodalkan Laporan Penilaian, sehingga tidak memenuhi syarat SEMA No. 7 Tahun 2012 untuk *derden verzet* yang harus didasarkan atas kepemilikan (HM, HGB, dll). Mengenai *Non Eksekutabel*, Turut Terlawan III membantah dalil Pelawan bahwa putusan Kasasi MA melebihi *petitum*. Amar putusan Kasasi Nomor 1939 K/Pdt/2021 yang memerintahkan pengosongan objek sengketa sejatinya sesuai dengan petitum konvensi yang dimintakan dalam jawaban tingkat pertama. Putusan tersebut bersifat *condemnatior* (menghukum) sehingga melekat kekuatan eksekutorial dan dapat dieksekusi berdasarkan Pasal 195 HIR, bukan putusan *non-executable*. [HAL 61-66] Turut Terlawan III menjawab dalil Perbuatan Melawan Hukum. Turut Terlawan III menyatakan dirinya sebagai pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan eksekusi adalah hak hukumnya demi kepastian hukum dan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti bertentangan dengan kewajiban hukum, hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan kepatutan tidak terpenuhi karena Terlawan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan yang mewajibkannya untuk tidak mengeksekusi aset miliknya sendiri. Laporan Penilaian tidak dapat dijadikan dasar hak milik Pelawan. Oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi, uang paksa, dan kerugian oleh Pelawan ditolak. [HAL 67-69] Turut Terlawan III menjawab dalil terkait putusan serta merta (*uit voorbar bij vooraad*) dan formalitas gugatan. Tuntutan putusan serta merta ditolak karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 3 Tahun 2000, khususnya karena gugatan tidak didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantah atau hutang piutang yang pasti. Turut Terlawan III juga mengabaikan dalil-dalil Pelawan yang tidak dicantumkan dalam gugatan resmi yang diterima pengadilan. [HAL 70-72] Pembuktian: Pelawan mengajukan bukti P-1a sampai P-3 (Akta Pendirian PT, Keputusan Menkumham, Akta Pemegang Saham, Surat Perubahan Data, dan Laporan Penilaian). Pelawan tidak mengajukan saksi. Terlawan mengajukan bukti T-1 sampai T-21 (Putusan-putusan perkara sebelumnya, Sertifikat SHM, Akta-Akta Jual Beli/Kuasa/Pengosongan, serta relaas panggilan tegoran/aanmaning). Terlawan tidak mengajukan saksi. Turut Terlawan III tidak mengajukan bukti. Para pihak telah mengajukan kesimpulan. [HAL 73-79] Pertimbangan Hukum: Majelis Hakim menolak provisi Pelawan karena *derden verzet* pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap. Mengenai eksepsi, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi *Nebis in Idem* dan *Error in Persona*. Objek sita eksekusi adalah SHM No. 133/Kenari atas nama Terlawan, yang telah ditetapkan sebagai pemilik dalam putusan perkara No. 742/Pdt.G/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelawan mendasarkan haknya pada Laporan Penilaian yang menurut peraturan perundang-undangan (PMK No. 101/PMK.01/2014) hanya merupakan dokumen pendapat nilai ekonomi, bukan bukti kepemilikan. Laporan Penilaian tersebut dibuat untuk kepentingan agunan bank atas nama Mohammad Irwan Syukur (pribadi), bukan PT. LANA BUANA JAYA. Subjek dan objek perkara ini sama dengan perkara sebelumnya, sehingga dikategorikan *ne bis in idem*. Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan. [HAL 79-81] Amar Putusan: Dalam Provisi: Menolak provisi Pelawan. Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan III. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp867.000,00. Putusan diucapkan pada 30 November 2023 dan diunggah pada 7 Desember 2023." + }, + "read": { + "input_chars": 9657, + "frame": "PT LANA BUANA JAYA mengajukan gugatan perlawanan terhadap Ny. Yunita Krismawati Mondong dan pihak terkait untuk menentang eksekusi atas Rumah Tinggal yang menjadi objek sita. Pelawan memohon penangguhan eksekusi, menyatakan putusan kasasi tidak dapat dieksekusi, serta menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Terlawan. Inti sengketa adalah klaim kepemilikan Pelawan atas objek eksekusi versus status kepemilikan Terlawan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi atas objek berupa Rumah Tinggal yang disita berdasarkan penetapan aanmaning.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki hak atas objek eksekusi berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 125-B/LP-L/dha-0/010XI-14.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan memohon penangguhan eksekusi dengan alasan perlawanan diajukan sebelum eksekusi selesai.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak dapat dieksekusi karena dianggap melebihi petitum tingkat pertama dan banding.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan eksekusi tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan membantah hak kepemilikan Pelawan dengan menyatakan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perkara ini merupakan ne bis in idem karena subjek dan objeknya sama dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi error in persona karena Pelawan dan Turut Terlawan I adalah entitas dan orang yang sama sehingga terjadi konflik kepentingan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan ia adalah pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 133/Kenari telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Laporan Penilaian yang digunakan Pelawan hanya merupakan dokumen pendapat nilai ekonomi dan dibuat untuk kepentingan agunan bank atas nama pribadi, bukan PT. LANA BUANA JAYA.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak provisi penangguhan eksekusi karena perlawanan pihak ketiga pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT LANA BUANA JAYA mengajukan gugatan perlawanan terhadap Ny. Yunita Krismawati Mondong dan pihak terkait untuk menentang eksekusi atas Rumah Tinggal yang menjadi objek sita. Pelawan mendalilkan memiliki hak atas objek tersebut berdasarkan Laporan Penilaian, memohon penangguhan eksekusi, menyatakan putusan kasasi sebelumnya tidak dapat dieksekusi, serta menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Terlawan membantah klaim tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan error in persona, serta menyatakan bahwa Sertifikat SHM telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi ne bis in idem dan error in persona, menetapkan bahwa Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan, dan menolak provisi penangguhan eksekusi. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT LANA BUANA JAYA mengajukan gugatan perlawanan terhadap Ny. Yunita Krismawati Mondong dan pihak terkait untuk menentang eksekusi atas Rumah Tinggal yang menjadi objek sita. Pelawan mendalilkan memiliki hak atas objek tersebut berdasarkan Laporan Penilaian, memohon penangguhan eksekusi, menyatakan putusan kasasi sebelumnya tidak dapat dieksekusi, serta menuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Terlawan membantah klaim tersebut dengan mengajukan eksepsi ne bis in idem dan error in persona, serta menyatakan bahwa Sertifikat SHM telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi ne bis in idem dan error in persona, menetapkan bahwa Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan, dan menolak provisi penangguhan eksekusi. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dan menghukum Pelawan membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi atas objek berupa Rumah Tinggal yang disita berdasarkan penetapan aanmaning.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan memiliki hak atas objek eksekusi berdasarkan Laporan Penilaian Nomor 125-B/LP-L/dha-0/010XI-14.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan memohon penangguhan eksekusi dengan alasan perlawanan diajukan sebelum eksekusi selesai.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan putusan Kasasi Mahkamah Agung tidak dapat dieksekusi karena dianggap melebihi petitum tingkat pertama dan banding.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pelawan mendalilkan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan eksekusi tanpa alas hak, yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terlawan membantah hak kepemilikan Pelawan dengan menyatakan Laporan Penilaian bukan bukti kepemilikan.", + "page": 29, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi bahwa perkara ini merupakan ne bis in idem karena subjek dan objeknya sama dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan mengajukan eksepsi error in persona karena Pelawan dan Turut Terlawan I adalah entitas dan orang yang sama sehingga terjadi konflik kepentingan.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terlawan membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan ia adalah pemilik sah objek eksekusi berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Sertifikat SHM No. 133/Kenari telah beralih nama atas nama Terlawan berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/2016.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Laporan Penilaian yang digunakan Pelawan hanya merupakan dokumen pendapat nilai ekonomi dan dibuat untuk kepentingan agunan bank atas nama pribadi, bukan PT. LANA BUANA JAYA.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak provisi penangguhan eksekusi karena perlawanan pihak ketiga pada prinsipnya tidak menangguhkan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 73, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank, tapi sertifikat rumah saya malah pindah nama ke orang lain, kenapa eksekusi rumah saya tetap jalan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21808, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) dan kewajiban mengganti rugi. Pertanyaan awam berkaitan dengan status kepemilikan objek eksekusi (sita eksekusi) dan keberlakuan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (ne bis in idem), bukan mengenai gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Putusan juga tidak menguji unsur perbuatan melawan hukum, melainkan fokus pada pembuktian hak milik dan kekuatan mengikat putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 77710, + "completion_tokens": 5034 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c86e45bd6e367391e443f9a088e9d18927cc2cdb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_609_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.026, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.019, + "query": 5.054, + "relevance": 17.824, + "total": 98.924 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28308, + "marked_chars": 28398 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28398, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ayah pemohon belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkara ini diselesaikan melalui penetapan perdata bukan putusan sengketer lawan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari H.R. Sutito N.A. dan Zuziah yang menikah di KUA Kecamatan Petamburan-Jakarta pada tanggal 20 April 1962.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2006 di Jakarta karena sakit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Tengsin, Jakarta Pusat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sesuai ketentuan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk mencatatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa kematian ayahnya, H.R. Sutito N.A., yang terjadi pada tanggal 06 Januari 2006, belum pernah dicatatkan secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa ayahnya meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Jakarta, namun pencatatan kematian tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian H.R. Sutito N.A. pada tanggal 06 Januari 2006 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa kematian ayahnya, H.R. Sutito N.A., yang terjadi pada tanggal 06 Januari 2006, belum pernah dicatatkan secara resmi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa ayahnya meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Jakarta, namun pencatatan kematian tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa kematian H.R. Sutito N.A. pada tanggal 06 Januari 2006 adalah sah menurut hukum, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk penerbitan Akta Kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari H.R. Sutito N.A. dan Zuziah yang menikah di KUA Kecamatan Petamburan-Jakarta pada tanggal 20 April 1962.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2006 di Jakarta karena sakit.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Tengsin, Jakarta Pusat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sesuai ketentuan hukum.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian sebagai bukti untuk mencatatkan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum pernah dicatatkan di dinas penduduk, bagaimana cara mengurus akta kematiannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14793, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta otentik vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur administrasi pencatatan sipil (hukum publik/administrasi) untuk mendapatkan akta kematian, bukan sengketa perdata tentang kekuatan bukti surat. Selain itu, putusan lebih banyak merujuk pada UU Administrasi Kependudukan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13668, + "completion_tokens": 759 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_60_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_60_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc8e5e444fef28be6468da9a07115d1d4109294c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_60_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_60_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 142.884, + "query": 16.042, + "relevance": 124.977, + "total": 283.949 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79003, + "marked_chars": 79228 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor.60/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvatkelijke\nverklaaard);\n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nsejumlah Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, oleh kami,\nParmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.M.H. dan Sri\nSuharini,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9\nAgustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut dengan dibantu oleh Irsyaf Lubis, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri\noleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 79228, + "frame": "Peng Gugat Ngo Chie Fat menggugat Tergugat I Tjin Seng Heng, Tergugat II Layawati, dan Turut Tergugat Rahman atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan hutang pinjaman uang beserta bunga. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah sita jaminan atas dua sertifikat tanah dan menghukum para Tergugat membayar hutang pokok plus bunga serta kerugian imateril. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak berkapasitas hukum sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum langsung dengan para Tergugat dalam transaksi tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ngo Chie Fat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I Tjin Seng Heng, Tergugat II Layawati, dan Turut Tergugat Rahman terkait hutang pinjaman uang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat melalui berbagai kwitansi dan surat pernyataan dengan total hutang pokok plus bunga sebesar Rp6.594.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11490 atas nama Layawati dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6649 atas nama Rahman sebagai jaminan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa hutang piutang terjadi antara mereka dengan Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat, bukan dengan Penggugat secara langsung.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa pihak yang berhutang kepada Tergugat adalah Jenifer alias Kho Bie Lie (istri Penggugat) dan membenarkan adanya perjanjian pengakuan hutang dengan bunga 5%.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti kwitansi yang diajukan Penggugat menunjukkan penerimaan uang oleh Kho Bie Lie atau pihak lain, bukan secara eksplisit oleh Penggugat Ngo Chie Fat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan istri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum langsung dalam perkara ini.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugat Ngo Chie Fat menggugat Tergugat I Tjin Seng Heng, Tergugat II Layawati, dan Turut Tergugat Rahman dengan dalih wanprestasi atas ketidaklunasan hutang pinjaman uang yang didalilkan mencapai Rp6.594.000.000,- beserta bunga, serta meminta sita jaminan atas dua sertifikat tanah milik Tergugat II dan Turut Tergugat. Dalam pembelaannya, Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya hutang namun mendalilkan bahwa pihak yang memberikan pinjaman dan menerima pembayaran adalah Jenifer alias Kho Bie Lie, yaitu istri dari Penggugat, bukan Penggugat sendiri. Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa pihak yang berhutang adalah istri Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menetapkan bahwa karena hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan istri Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan ini. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil error in persona tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara hutang tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugat Ngo Chie Fat menggugat Tergugat I Tjin Seng Heng, Tergugat II Layawati, dan Turut Tergugat Rahman dengan dalih wanprestasi atas ketidaklunasan hutang pinjaman uang yang didalilkan mencapai Rp6.594.000.000,- beserta bunga, serta meminta sita jaminan atas dua sertifikat tanah milik Tergugat II dan Turut Tergugat. Dalam pembelaannya, Tergugat I dan Tergugat II mengakui adanya hutang namun mendalilkan bahwa pihak yang memberikan pinjaman dan menerima pembayaran adalah Jenifer alias Kho Bie Lie, yaitu istri dari Penggugat, bukan Penggugat sendiri. Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa pihak yang berhutang adalah istri Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemudian menetapkan bahwa karena hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan istri Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum yang tepat untuk mengajukan gugatan ini. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil error in persona tanpa pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok perkara hutang tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat Ngo Chie Fat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I Tjin Seng Heng, Tergugat II Layawati, dan Turut Tergugat Rahman terkait hutang pinjaman uang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat melalui berbagai kwitansi dan surat pernyataan dengan total hutang pokok plus bunga sebesar Rp6.594.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan para Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11490 atas nama Layawati dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6649 atas nama Rahman sebagai jaminan hutang.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa hutang piutang terjadi antara mereka dengan Jenifer alias Kho Bie Lie yang merupakan istri dari Penggugat, bukan dengan Penggugat secara langsung.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalam repliknya membenarkan bahwa pihak yang berhutang kepada Tergugat adalah Jenifer alias Kho Bie Lie (istri Penggugat) dan membenarkan adanya perjanjian pengakuan hutang dengan bunga 5%.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bukti kwitansi yang diajukan Penggugat menunjukkan penerimaan uang oleh Kho Bie Lie atau pihak lain, bukan secara eksplisit oleh Penggugat Ngo Chie Fat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa hubungan hukum terjadi antara Tergugat dengan istri Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkapasitas sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum langsung dalam perkara ini.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil error in persona dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya digugat karena hutang istri saya, tapi saya tidak pernah meminjam uang sendiri, apakah saya tetap harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13770, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1315: Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberadaan lalai) debitur. Pertanyaan awam berfokus pada siapa pihak yang berutang (subyek hukum) dan apakah suami bertanggung jawab atas hutang istri. Pasal 1238 tidak mengatur mengenai identitas pihak dalam perjanjian atau prinsip relativity of contract, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan tentang tanggung jawab suami atas hutang istri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi berupa ganti rugi, biaya, dan bunga. Hal ini bersifat prosedural/substantif mengenai besaran kewajiban setelah hutang terbukti, bukan mengenai siapa yang berkewajiban membayar (suami vs istri). Tidak relevan dengan pertanyaan apakah suami harus membayar hutang istri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perhitungan kerugian dan keuntungan yang dapat dituntut. Sama seperti pasal sebelumnya, ini mengatur komponen pembayaran, bukan identitas pihak yang terikat perjanjian. Tidak relevan dengan pertanyaan tanggung jawab suami atas hutang istri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini adalah definisi umum dari persetujuan (perjanjian). Meskipun mendasari adanya hutang, pasal ini terlalu umum dan tidak secara spesifik menjawab masalah hukum utama dalam pertanyaan, yaitu apakah pihak ketiga (suami) terikat oleh perjanjian yang dibuat oleh orang lain (istri). Tidak ada hubungan substantif langsung untuk menjawab 'siapa yang harus bayar' dalam konteks relativity of contract." + }, + { + "pasal": "Pasal 1315 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan prinsip bahwa seseorang pada umumnya tidak dapat mengadakan pengikatan selain untuk dirinya sendiri. Ini adalah dasar hukum substantif yang menjawab pertanyaan awam: karena hutang dibuat oleh istri (bukan suami), maka secara prinsip suami tidak terikat oleh perjanjian tersebut kecuali ada alasan khusus. Pasal ini menopang alasan mengapa suami tidak harus membayar hutang yang bukan menjadi tanggung jawabnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikatnya perjanjian bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun berkaitan dengan perjanjian, fokusnya adalah pada kepatuhan terhadap isi perjanjian. Dalam konteks pertanyaan ini, isu utamanya adalah apakah suami termasuk 'pihak yang membuatnya'. Pasal 1340 lebih spesifik dan langsung menjawab isu ini melalui prinsip relativity of contract. Pasal 1338 kurang tepat sebagai jawaban utama dibanding 1340." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat memberi keuntungan atau membebani pihak ketiga. Ini adalah pasal kunci yang menjawab pertanyaan awam: karena suami tidak menandatangani perjanjian hutang tersebut, maka perjanjian itu tidak berlaku baginya. Suami tidak terikat secara hukum untuk membayar hutang yang hanya mengikat istri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga (baik menurut undang-undang maupun perjanjian). Ini hanya mengatur komponen nominal hutang, bukan identitas pihak yang berkewajiban membayar. Tidak relevan dengan pertanyaan apakah suami harus membayar hutang istri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1315 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 29590, + "completion_tokens": 1906 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..168b41243333e481330544ee9958f6325f1952b6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 72, + "timings": { + "parse": 0.109, + "classify": 0.0, + "condense": 346.29, + "read": 116.425, + "query": 2.555, + "relevance": 76.785, + "total": 542.164 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 215381, + "marked_chars": 216020 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konpensi :\nDalam Eksepsi :\nMenolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat X;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;\nHalaman 69 Putusan Perkara Perdata Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 69\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenyatakan Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor : 13, tanggal : 27 Juni\n2013 jo. Akta Jual-Beli Nomor : 278/2014, tanggal : 16 September 2014\nadalah Sah menurut hukum;\n-\nMenyatakan tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik\nNomor : 72/Kel. Maphar, seluas 563 M2, Surat Ukur Nomor : 72/4098/1971,\ntanggal 17 Nopember 1971, terdaftar atas nama pemegang hak Jouw\nFirmawan adalah Sah milik Penggugat; \n-\nMenyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;\n-\nMenyatakan tanah objek perkara yang terdiri dari :\n 1. Bidang tanah seluas +36 m² berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor : 6/I/1976,\ntanggal l 15 Januari 1976, dengan bata" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134988, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat JOUW FIRMAWAN melawan Tergugat LIONG POUW WOEN dan 15 Turut Tergugat (T.T-I s/d T.T-XV) yang merupakan para ahliwaris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI. [HAL 5-14] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 563 m² (Sertipikat Hak Milik No. 72/Maphar sisa) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 278/2014 dari para ahliwaris. Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai \"Tanah Objek Sengketa\" seluas ±36 m², ±160 m², dan ±164,5 m² (total ±360,5 m²) di atas tanah milik Penggugat berdasarkan AJB lama tahun 1976 dan 1979. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikannya, batalnya AJB Tergugat karena cacat formal dan materiil (PP No. 10/1961, PPAT belum menjabat), perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah, pembayaran sewa Rp 1.600.000.000,- selama 8 tahun, serta sita jaminan. [HAL 15-35] Tergugat mengajukan eksepsi Ne Bis In Idem, Error In Persona, dan Kurang Pihak, serta mengajukan Rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan AJB miliknya (No. 6/I/1976, 7/I/1976, 189/XII/1979) sah, dibuat tunai dan terang di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing, SH., serta Tergugat adalah pembeli beritikad baik. Tergugat juga menyatakan Penggugat adalah pembeli kedua yang beritikad buruk karena membeli tanah dalam sengketa dan yang sudah dikuasai pihak ketiga. Rekonvensi Tergugat menuntut pernyataan sah AJB-nya dan hak untuk mensertifikasikannya. Turut Tergugat X mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak semua ahli waris ditarik. [HAL 36-43] Para pihak saling bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-15 dan saksi Edi Suharya serta Arief Amir. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-14 dan saksi Ali Suteja, Yusniar, dan Yuningsih. Turut Tergugat X mengajukan bukti TT.X-1 s/d TT.X-3 dan saksi Mohammad Umar. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 16 Februari 2024. [HAL 44-47] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Ne Bis In Idem karena pihak dalam perkara ini berbeda dengan perkara terdahulu (No. 417/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt Jo. No. 555/PDT/2013/PT.DKI) meskipun objeknya mirip. Eksepsi Error In Persona ditolak karena Penggugat menggugat Tergugat sebagai pihak yang mengganggu kepemilikan, bukan sebagai penjual. Eksepsi Kurang Pihak ditolak karena pemeriksaan setempat menunjukkan hanya Tergugat yang menguasai objek sengketa, dan tidak ada relevansi menarik Notaris G.H.S. Lumban Tobing sebagai pihak karena jual beli Penggugat tidak dilakukan di hadapan notaris tersebut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 82532, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat JOUW FIRMAWAN melawan Tergugat LIONG POUW WOEN dan 15 Turut Tergugat (T.T-I s/d T.T-XV) yang merupakan para ahliwaris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI. [HAL 5-14] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 563 m² (Sertipikat Hak Milik No. 72/Maphar sisa) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 278/2014 dari para ahliwaris. Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai \"Tanah Objek Sengketa\" seluas ±36 m², ±160 m², dan ±164,5 m² (total ±360,5 m²) di atas tanah milik Penggugat berdasarkan AJB lama tahun 1976 dan 1979. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikannya, batalnya AJB Tergugat karena cacat formal dan materiil (PP No. 10/1961, PPAT belum menjabat), perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah, pembayaran sewa Rp 1.600.000.000,- selama 8 tahun, serta sita jaminan. [HAL 15-35] Tergugat mengajukan eksepsi Ne Bis In Idem, Error In Persona, dan Kurang Pihak, serta mengajukan Rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan AJB miliknya (No. 6/I/1976, 7/I/1976, 189/XII/1979) sah, dibuat tunai dan terang di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing, SH., serta Tergugat adalah pembeli beritikad baik. Tergugat juga menyatakan Penggugat adalah pembeli kedua yang beritikad buruk karena membeli tanah dalam sengketa dan yang sudah dikuasai pihak ketiga. Rekonvensi Tergugat menuntut pernyataan sah AJB-nya dan hak untuk mensertifikasikannya. Turut Tergugat X mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak semua ahli waris ditarik. [HAL 36-43] Para pihak saling bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-15 dan saksi Edi Suharya serta Arief Amir. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-14 dan saksi Ali Suteja, Yusniar, dan Yuningsih. Turut Tergugat X mengajukan bukti TT.X-1 s/d TT.X-3 dan saksi Mohammad Umar. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 16 Februari 2024. [HAL 44-47] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Ne Bis In Idem karena pihak dalam perkara ini berbeda dengan perkara terdahulu (No. 417/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt Jo. No. 555/PDT/2013/PT.DKI) meskipun objeknya mirip. Eksepsi Error In Persona ditolak karena Penggugat menggugat Tergugat sebagai pihak yang mengganggu kepemilikan, bukan sebagai penjual. Eksepsi Kurang Pihak ditolak karena pemeriksaan setempat menunjukkan hanya Tergugat yang menguasai objek sengketa, dan tidak ada relevansi menarik Notaris G.H.S. Lumban Tobing sebagai pihak karena jual beli Penggugat tidak dilakukan di hadapan notaris tersebut. [HAL 48-62] Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, di mana Penggugat mengaku pemilik sah tanah 563 m² berdasarkan SHM No. 72/Maphar yang dibeli dari ahli waris Zen bin Abubakar Alhabsyi melalui AJB No. 278/2014. Sebagian tanah tersebut (360,5 m²) dikuasai Tergugat berdasarkan AJB tahun 1976 dan 1979 yang dibuat di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa AJB-nya tidak sah, dengan alasan AJB tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, asas tunai dan terang, serta Tergugat adalah pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016. Sebaliknya, Tergugat mendalilkan Penggugat adalah pembeli tidak beritikad baik karena membeli tanah yang sedang dalam sengketa antara ahli waris dan Tergugat dalam perkara No. 417/Pdt.G/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap menolak gugatan ahli waris. Turut Tergugat X juga membantah gugatan dengan menyatakan tidak mengetahui transaksi dan meragukan keabsahannya. Majelis Hakim mengidentifikasi pokok permasalahan pada sahnya dua kali jual beli atas objek yang sama: pertama oleh Zen bin Abubakar Alhabsyi kepada Tergugat, dan kedua oleh ahli waris kepada Penggugat. [HAL 63-68] Majelis Hakim memutuskan bahwa jual beli pertama (Tergugat) tidak sah karena tidak memenuhi azas Terang dan Tunai serta ketentuan PP No. 10 Tahun 1961, khususnya karena tidak didaftarkan di Kantor BPN dan sertifikat tidak diserahkan, sehingga peralihan hak tidak terjadi dan SHM tetap atas nama Zen bin Abubakar Alhabsyi. Sebaliknya, jual beli kedua (Penggugat) dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, termasuk pengecekan di BPN yang menunjukkan tidak ada sengketa atau sita, pembayaran pajak, dan pendaftaran peralihan hak ke nama Penggugat. Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat adalah pembeli beritikad baik. Penguasaan Tergugat atas objek sengketa sejak 2013 dinyatakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Terkait kerugian, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan sewa dengan menetapkan besaran Rp 100.000.000,- per tahun selama 8 tahun (total Rp 800.000.000,-), menolak tuntutan sita jaminan dan uang paksa. Dalam Rekonvensi, gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena posita dan petitum tidak sinkron (menuntut perbuatan melawan hukum tanpa uraian fakta yang jelas). [HAL 69-72] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat X, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah AJB Penggugat dan kepemilikan tanah 563 m² atas nama Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan tanah objek sengketa (±36 m², ±160 m², ±164,5 m²) sebagai bagian dari tanah milik Penggugat, serta menyatakan AJB Tergugat (No. 6/I/1976, 7/I/1976, 189/XII/1979) tidak sah. Tergugat dihukum mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan membayar kerugian Rp 800.000.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat konvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 26.520.800,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat JOUW FIRMAWAN melawan Tergugat LIONG POUW WOEN dan 15 Turut Tergugat (T.T-I s/d T.T-XV) yang merupakan para ahliwaris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI. [HAL 5-14] Penggugat dalil memiliki tanah seluas 563 m² (Sertipikat Hak Milik No. 72/Maphar sisa) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 278/2014 dari para ahliwaris. Penggugat mendalilkan Tergugat menguasai \"Tanah Objek Sengketa\" seluas ±36 m², ±160 m², dan ±164,5 m² (total ±360,5 m²) di atas tanah milik Penggugat berdasarkan AJB lama tahun 1976 dan 1979. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikannya, batalnya AJB Tergugat karena cacat formal dan materiil (PP No. 10/1961, PPAT belum menjabat), perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah, pembayaran sewa Rp 1.600.000.000,- selama 8 tahun, serta sita jaminan. [HAL 15-35] Tergugat mengajukan eksepsi Ne Bis In Idem, Error In Persona, dan Kurang Pihak, serta mengajukan Rekonvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat dan menyatakan AJB miliknya (No. 6/I/1976, 7/I/1976, 189/XII/1979) sah, dibuat tunai dan terang di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing, SH., serta Tergugat adalah pembeli beritikad baik. Tergugat juga menyatakan Penggugat adalah pembeli kedua yang beritikad buruk karena membeli tanah dalam sengketa dan yang sudah dikuasai pihak ketiga. Rekonvensi Tergugat menuntut pernyataan sah AJB-nya dan hak untuk mensertifikasikannya. Turut Tergugat X mengajukan eksepsi kurang pihak karena tidak semua ahli waris ditarik. [HAL 36-43] Para pihak saling bertukar replik dan duplik. Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-15 dan saksi Edi Suharya serta Arief Amir. Tergugat mengajukan bukti T-1 s/d T-14 dan saksi Ali Suteja, Yusniar, dan Yuningsih. Turut Tergugat X mengajukan bukti TT.X-1 s/d TT.X-3 dan saksi Mohammad Umar. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 16 Februari 2024. [HAL 44-47] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi Ne Bis In Idem karena pihak dalam perkara ini berbeda dengan perkara terdahulu (No. 417/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Brt Jo. No. 555/PDT/2013/PT.DKI) meskipun objeknya mirip. Eksepsi Error In Persona ditolak karena Penggugat menggugat Tergugat sebagai pihak yang mengganggu kepemilikan, bukan sebagai penjual. Eksepsi Kurang Pihak ditolak karena pemeriksaan setempat menunjukkan hanya Tergugat yang menguasai objek sengketa, dan tidak ada relevansi menarik Notaris G.H.S. Lumban Tobing sebagai pihak karena jual beli Penggugat tidak dilakukan di hadapan notaris tersebut. [HAL 48-62] Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, di mana Penggugat mengaku pemilik sah tanah 563 m² berdasarkan SHM No. 72/Maphar yang dibeli dari ahli waris Zen bin Abubakar Alhabsyi melalui AJB No. 278/2014. Sebagian tanah tersebut (360,5 m²) dikuasai Tergugat berdasarkan AJB tahun 1976 dan 1979 yang dibuat di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa AJB-nya tidak sah, dengan alasan AJB tersebut memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, asas tunai dan terang, serta Tergugat adalah pembeli beritikad baik sesuai SEMA No. 4 Tahun 2016. Sebaliknya, Tergugat mendalilkan Penggugat adalah pembeli tidak beritikad baik karena membeli tanah yang sedang dalam sengketa antara ahli waris dan Tergugat dalam perkara No. 417/Pdt.G/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap menolak gugatan ahli waris. Turut Tergugat X juga membantah gugatan dengan menyatakan tidak mengetahui transaksi dan meragukan keabsahannya. Majelis Hakim mengidentifikasi pokok permasalahan pada sahnya dua kali jual beli atas objek yang sama: pertama oleh Zen bin Abubakar Alhabsyi kepada Tergugat, dan kedua oleh ahli waris kepada Penggugat. [HAL 63-68] Majelis Hakim memutuskan bahwa jual beli pertama (Tergugat) tidak sah karena tidak memenuhi azas Terang dan Tunai serta ketentuan PP No. 10 Tahun 1961, khususnya karena tidak didaftarkan di Kantor BPN dan sertifikat tidak diserahkan, sehingga peralihan hak tidak terjadi dan SHM tetap atas nama Zen bin Abubakar Alhabsyi. Sebaliknya, jual beli kedua (Penggugat) dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, termasuk pengecekan di BPN yang menunjukkan tidak ada sengketa atau sita, pembayaran pajak, dan pendaftaran peralihan hak ke nama Penggugat. Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat adalah pembeli beritikad baik. Penguasaan Tergugat atas objek sengketa sejak 2013 dinyatakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Terkait kerugian, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan sewa dengan menetapkan besaran Rp 100.000.000,- per tahun selama 8 tahun (total Rp 800.000.000,-), menolak tuntutan sita jaminan dan uang paksa. Dalam Rekonvensi, gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima karena posita dan petitum tidak sinkron (menuntut perbuatan melawan hukum tanpa uraian fakta yang jelas). [HAL 69-72] Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat X, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan sah AJB Penggugat dan kepemilikan tanah 563 m² atas nama Penggugat sebagai pembeli beritikad baik, menyatakan tanah objek sengketa (±36 m², ±160 m², ±164,5 m²) sebagai bagian dari tanah milik Penggugat, serta menyatakan AJB Tergugat (No. 6/I/1976, 7/I/1976, 189/XII/1979) tidak sah. Tergugat dihukum mengembalikan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan membayar kerugian Rp 800.000.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima. Tergugat konvensi dihukum membayar biaya perkara Rp 26.520.800,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5568, + "frame": "Penggugat JOUW FIRMAWAN menggugat Tergugat LIONG POUW WOEN dan 15 ahli waris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI atas penguasaan sebagian tanah milik Penggugat yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum. Sengketa inti mengenai sahnya dua kali jual beli atas objek tanah yang sama, di mana Penggugat menuntut pengakuan kepemilikan, pembatalan jual beli Tergugat, pengosongan tanah, dan pembayaran sewa. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan jual beli Tergugat tidak sah dan jual beli Penggugat sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 563 m² dari ahli waris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI melalui Akta Jual Beli No. 278/2014 dan telah mendaftarkan peralihan hak atas nama Penggugat.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai sebagian tanah objek sengketa seluas ±360,5 m² berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1976 dan 1979 yang dibuat di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli pertama antara almarhum dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor BPN dan sertifikat tidak diserahkan, sehingga peralihan hak tidak terjadi dan Sertipikat Hak Milik tetap atas nama almarhum.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli kedua antara ahli waris dan Penggugat telah memenuhi ketentuan pendaftaran peralihan hak, pengecekan sengketa di BPN, dan pembayaran pajak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik dan Penggugat sebagai pembeli beritikad buruk karena membeli tanah dalam sengketa.", + "page": 64, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa sejak tahun 2013 dinyatakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pernyataan sah Akta Jual Beli miliknya dan hak untuk mensertifikasikannya melalui gugatan Rekonvensi.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa antara Penggugat JOUW FIRMAWAN dan Tergugat LIONG POUW WOEN beserta 15 ahli waris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI mengenai penguasaan sebagian tanah seluas ±360,5 m² dari total 563 m² yang diklaim milik Penggugat. Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2014, sementara Tergugat mempertahankan penguasaannya berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1976 dan 1979 serta mengklaim status pembeli beritikad baik. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat X. Dalam pemeriksaan pokok, Hakim menetapkan bahwa jual beli pertama antara almarhum dan Tergugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat pendaftaran peralihan hak dan penyerahan sertifikat, sehingga hak atas tanah tetap berada pada almarhum. Sebaliknya, jual beli kedua antara ahli waris dan Penggugat dinyatakan sah karena telah memenuhi prosedur hukum peralihan hak. Dengan demikian, Hakim menyatakan Akta Jual Beli Tergugat tidak sah dan Akta Jual Beli Penggugat sah, serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong dan membayar kerugian sebesar Rp 800.000.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa antara Penggugat JOUW FIRMAWAN dan Tergugat LIONG POUW WOEN beserta 15 ahli waris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI mengenai penguasaan sebagian tanah seluas ±360,5 m² dari total 563 m² yang diklaim milik Penggugat. Penggugat mendalilkan kepemilikannya berdasarkan Akta Jual Beli tahun 2014, sementara Tergugat mempertahankan penguasaannya berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1976 dan 1979 serta mengklaim status pembeli beritikad baik. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat X. Dalam pemeriksaan pokok, Hakim menetapkan bahwa jual beli pertama antara almarhum dan Tergugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat pendaftaran peralihan hak dan penyerahan sertifikat, sehingga hak atas tanah tetap berada pada almarhum. Sebaliknya, jual beli kedua antara ahli waris dan Penggugat dinyatakan sah karena telah memenuhi prosedur hukum peralihan hak. Dengan demikian, Hakim menyatakan Akta Jual Beli Tergugat tidak sah dan Akta Jual Beli Penggugat sah, serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah dalam keadaan kosong dan membayar kerugian sebesar Rp 800.000.000,-. Gugatan Rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah seluas 563 m² dari ahli waris almarhum ZEN bin ABUBAKAR ALHABSYI melalui Akta Jual Beli No. 278/2014 dan telah mendaftarkan peralihan hak atas nama Penggugat.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menguasai sebagian tanah objek sengketa seluas ±360,5 m² berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1976 dan 1979 yang dibuat di hadapan PPAT G.H.S. Lumban Tobing.", + "page": 64, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli pertama antara almarhum dan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor BPN dan sertifikat tidak diserahkan, sehingga peralihan hak tidak terjadi dan Sertipikat Hak Milik tetap atas nama almarhum.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli kedua antara ahli waris dan Penggugat telah memenuhi ketentuan pendaftaran peralihan hak, pengecekan sengketa di BPN, dan pembayaran pajak.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan dirinya sebagai pembeli beritikad baik dan Penggugat sebagai pembeli beritikad buruk karena membeli tanah dalam sengketa.", + "page": 64, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penguasaan Tergugat atas tanah objek sengketa sejak tahun 2013 dinyatakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menuntut pernyataan sah Akta Jual Beli miliknya dan hak untuk mensertifikasikannya melalui gugatan Rekonvensi.", + "page": 65, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari ahli waris dan urus sertifikatnya, tapi orang yang beli dulu tahun 70-an masih menduduki sebagian tanah saya, apa bisa saya paksa mereka pindah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 84670, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1868 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1868: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian jual beli. Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar utama untuk menilai apakah Akta Jual Beli tahun 1976 yang dibuat Tergugat memenuhi syarat substansial (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab) meskipun secara administratif (pendaftaran) dianggap tidak sah. Ini relevan untuk menjawab apakah transaksi awal Tergugat memiliki dasar hukum perjanjian yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relatifnya perjanjian (hanya mengikat pihak yang membuat). Meskipun prinsip ini mendasari mengapa Penggugat tidak terikat oleh perjanjian Tergugat, dalam konteks pertanyaan 'apa bisa memaksa pindah', isu utamanya adalah perbuatan melawan hukum dan penguasaan tanpa hak, bukan sekadar efek relatifnya perjanjian. Putusan lebih banyak berfokus pada Pasal 1365 dan aturan pertanahan untuk menyelesaikan sengketa penguasaan fisik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan ganti rugi (uang sewa) dan pengosongan tanah karena penguasaan tanpa hak. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365, yang mewajibkan Tergugat mengganti kerugian dan menyerahkan tanah. Ini langsung menjawab pertanyaan apakah orang tersebut bisa 'dipaksa' (melalui putusan pengadilan) pindah dan membayar ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1868 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi akta otentik. Meskipun dikutip dalam dalil Tergugat untuk membuktikan sahnya akta jual beli tahun 1976, putusan hakim menolak argumen ini karena akta tersebut tidak didaftarkan sesuai PP No. 10/1961. Pasal ini hanya menjadi alat bukti formal yang dikalahkan oleh aturan substantif pertanahan, bukan dasar hukum utama untuk menyelesaikan sengketa penguasaan tanah atau pemindahan pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan hukum tetap (res judicata). Pasal ini dikutip dalam pertimbangan eksepsi Nebis In Idem untuk membuktikan bahwa perkara sebelumnya tidak sama dengan perkara ini (karena pihak berbeda). Namun, ini adalah aturan prosedural/bukti kekuatan putusan, bukan aturan substantif yang mengatur hak Pemilik untuk memaksa pengosongan tanah atau perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 98122, + "completion_tokens": 4131 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..22d44d397b9f50d021ae92e84eb7c779eb688fc6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_610_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.046, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.024, + "query": 9.41, + "relevance": 30.788, + "total": 119.267 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 28603, + "marked_chars": 28693 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 28693, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatatkan akta kematian ibu dan ayah pemohon yang telah meninggal dunia lama tanpa pencatatan sipil. Pemohon meminta penetapan sah menurut hukum atas kematian kedua orang tuanya serta perintah untuk melaporkan kematian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Perkara ini merupakan permohonan perdata (non-sengketa) sehingga tidak ada pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Soetito N.A. dan Zuziah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1962.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Zuziah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2009 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Tengsin, Jakarta Pusat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Soetito N.A. meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2006.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ibu Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi kependudukan sehingga tidak terdapat akta kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi kependudukan sehingga tidak terdapat akta kematian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kedua orang tuanya sebagai bukti untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ibu dan ayah pemohon yang terjadi berturut-turut pada tahun 2006 dan 2009 belum pernah dilaporkan serta dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dimakamkan, namun data kematian tersebut tidak tercantum dalam kartu keluarga atau database kependudukan. Hakim menetapkan bahwa kematian kedua orang tua pemohon adalah sah menurut hukum dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar akta kematian dapat diterbitkan, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan pengesahan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ibu dan ayah pemohon yang terjadi berturut-turut pada tahun 2006 dan 2009 belum pernah dilaporkan serta dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dimakamkan, namun data kematian tersebut tidak tercantum dalam kartu keluarga atau database kependudukan. Hakim menetapkan bahwa kematian kedua orang tua pemohon adalah sah menurut hukum dan memerintahkan pemohon untuk melaporkan pengesahan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar akta kematian dapat diterbitkan, dengan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak dari pasangan Soetito N.A. dan Zuziah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1962.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon bernama Zuziah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2009 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karet Tengsin, Jakarta Pusat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon bernama Soetito N.A. meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2006.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ibu Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi kependudukan sehingga tidak terdapat akta kematian.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Ayah Pemohon belum pernah dilaporkan dan dicatatkan kepada instansi kependudukan sehingga tidak terdapat akta kematian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan kematian kedua orang tuanya sebagai bukti untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya butuh cara buat buat akta kematian orang tua yang sudah lama meninggal tapi belum pernah dilaporkan ke dinas kependudukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14769, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan tentang cara pembuktian (alat bukti). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan mengenai prosedur pembuatan akta kematian yang belum dilaporkan. Pertanyaan ini lebih tepat dijawab dengan merujuk pada hukum acara perdata (Pasal 186-188 RBg) atau undang-undang administrasi kependudukan, bukan pada substansi kekuatan bukti surat perdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13787, + "completion_tokens": 837 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_615_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_615_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d8eb88403a48a26ee083cf73b9155fe0719d9a0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_615_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_615_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.021, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.119, + "query": 11.206, + "relevance": 66.809, + "total": 155.155 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29824, + "marked_chars": 29905 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29905, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Inti sengketa adalah status perkawinan yang dilangsungkan secara agama namun tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menyatakan perkawinan tersebut sah, memberi izin untuk melaporkan pengesahan, dan memerintahkan pencatatan perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 5 Juli 1994 di Gereja HKBP Boho Ressort Limbong Sagala menurut agama Kristen.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2005.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai empat orang anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan almarhum suami, [NAMA_ORANG], yang dilangsungkan secara agama pada 5 Juli 1994 tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon mendasarkan permohonan pada bukti surat dan kesaksian bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan telah dikaruniai empat orang anak, namun pencatatan tidak dilakukan karena ketidakpahaman kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa fakta perkawinan menurut agama telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian saksi. Mengingat suami Pemohon telah meninggal dunia, hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama Kristen, memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan almarhum suami, [NAMA_ORANG], yang dilangsungkan secara agama pada 5 Juli 1994 tidak dicatatkan dalam catatan sipil. Pemohon mendasarkan permohonan pada bukti surat dan kesaksian bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan telah dikaruniai empat orang anak, namun pencatatan tidak dilakukan karena ketidakpahaman kedua belah pihak. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, menemukan bahwa fakta perkawinan menurut agama telah terbukti melalui bukti surat dan kesaksian saksi. Mengingat suami Pemohon telah meninggal dunia, hakim menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama Kristen, memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke dalam register perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] melangsungkan perkawinan dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 5 Juli 1994 di Gereja HKBP Boho Ressort Limbong Sagala menurut agama Kristen.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2005.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai empat orang anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah dilaporkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama tapi tidak dicatatkan, sekarang suami sudah meninggal, bagaimana cara mendaftarkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16421, + "candidates": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata", + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa perkawinan harus dibuktikan dengan akta catatan sipil. Dalam konteks pertanyaan tentang pernikahan yang tidak dicatatkan, pasal ini menjadi dasar hukum mengapa diperlukan penetapan pengadilan untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut sebagai pengecualian atau langkah awal sebelum pencatatan ulang, sebagaimana dianalisis dalam pertimbangan hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung menjawab inti masalah pertanyaan, yaitu bagaimana membuktikan adanya perkawinan jika akta catatan sipil tidak ada. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menilai bukti-bukti lain (seperti surat keterangan gereja dan kesaksian) untuk menyatakan adanya hubungan suami-istri, yang merupakan langkah hukum krusial dalam proses pengesahan perkawinan yang tertinggal." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami dalam perkara pemisahan harta benda. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pembuktian atau pengesahan status perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga tidak relevan dengan pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14942, + "completion_tokens": 992 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_621_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_621_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..368cd8a4ccd1e0a3adc00bcffce734f4ef9dd919 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_621_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,187 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_621_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 40, + "timings": { + "parse": 0.156, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 195.041, + "query": 7.213, + "relevance": 35.638, + "total": 238.049 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 120649, + "marked_chars": 121000 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n\nMenolak Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara\n\nMenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp386.800,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024,\noleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus\nSumlang, S.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, kemudian putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal\nHalaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.BrtHalaman 39\ndari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 39\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4 Maret 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh\nKetua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim An" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 121000, + "frame": "PT. Arta Boga Cemerlang menggugat PT. Metta Karuna Jaya atas dugaan wanprestasi berupa ketidaklunasan pembayaran tagihan produk makanan ringan sebesar Rp2.065.785.575 yang didalilkan berasal dari periode November 2018 hingga Januari 2019. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar pokok hutang beserta bunga, dan menyetujui sita jaminan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini hingga tingkat putusan akhir setelah menolak eksepsi kewenangan absolut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) pada tanggal 9 Maret 2017 yang mengatur mekanisme pemesanan, pengiriman, dan pembayaran produk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan produk kepada Tergugat berdasarkan Order Pesan (OP) yang diterbitkan Tergugat untuk wilayah kerja Makassar dan sekitarnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menerima produk dan wajib membayar tagihan faktur yang jatuh tempo antara tanggal 18 Januari 2019 hingga 19 Februari 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan total tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.065.785.575 yang tertuang dalam 20 faktur periode November 2018 hingga Januari 2019.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa ia tidak pernah melakukan pemesanan melalui Order Pesan atau faktur pemesanan sebagaimana didalilkan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima atau menandatangani surat jalan yang menjadi dasar tagihan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa pembayaran dilakukan melalui sistem kredit rekening koran atau auto debit yang memungkinkan penarikan otomatis saat jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa terdapat selisih jumlah hutang dengan Penggugat, di mana Tergugat mendalilkan hutangnya hanya sekitar Rp100.000.000,00 akibat retur, pengalihan barang, dan klaim.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti surat jalan yang diajukan Penggugat tidak membuktikan bahwa barang dikiriman tersebut diterima oleh Tergugat.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa beberapa bukti surat jalan menunjukkan barang yang dikirim Penggugat diterima oleh pihak lain, yaitu PT HA 5 Semesta.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatannya karena gagal membuktikan tanda terima barang oleh Tergugat.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. Arta Boga Cemerlang menggugat PT. Metta Karuna Jaya dengan dalilan wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran tagihan produk makanan ringan sebesar Rp2.065.785.575 yang didalilkan berasal dari periode November 2018 hingga Januari 2019 berdasarkan Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam perjanjian, namun Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh hakim melalui putusan sela, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara. Dalam pemeriksaan pokok, Penggugat mengajukan bukti faktur, surat jalan, dan kesaksian untuk membuktikan pengiriman dan penerimaan barang serta adanya hutang. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan melalui Order Pesan, tidak menandatangani surat jalan, dan menggunakan sistem pembayaran auto debit, serta mendalilkan adanya selisih jumlah akibat retur dan klaim. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa barang yang dikirim diterima oleh Tergugat, karena bukti surat jalan yang diajukan tidak menunjukkan tanda terima yang valid dari Tergugat, dan bahkan beberapa bukti menunjukkan barang diterima oleh pihak ketiga. Berdasarkan ketidakberhasilan pembuktian tersebut, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. Arta Boga Cemerlang menggugat PT. Metta Karuna Jaya dengan dalilan wanprestasi atas ketidaklunasan pembayaran tagihan produk makanan ringan sebesar Rp2.065.785.575 yang didalilkan berasal dari periode November 2018 hingga Januari 2019 berdasarkan Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan klausul pilihan domisili hukum dalam perjanjian, namun Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh hakim melalui putusan sela, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara. Dalam pemeriksaan pokok, Penggugat mengajukan bukti faktur, surat jalan, dan kesaksian untuk membuktikan pengiriman dan penerimaan barang serta adanya hutang. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan tidak pernah melakukan pemesanan melalui Order Pesan, tidak menandatangani surat jalan, dan menggunakan sistem pembayaran auto debit, serta mendalilkan adanya selisih jumlah akibat retur dan klaim. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa barang yang dikirim diterima oleh Tergugat, karena bukti surat jalan yang diajukan tidak menunjukkan tanda terima yang valid dari Tergugat, dan bahkan beberapa bukti menunjukkan barang diterima oleh pihak ketiga. Berdasarkan ketidakberhasilan pembuktian tersebut, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Penunjukan Sebagai Penyalur (P2SP) pada tanggal 9 Maret 2017 yang mengatur mekanisme pemesanan, pengiriman, dan pembayaran produk.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah mengirimkan produk kepada Tergugat berdasarkan Order Pesan (OP) yang diterbitkan Tergugat untuk wilayah kerja Makassar dan sekitarnya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat menerima produk dan wajib membayar tagihan faktur yang jatuh tempo antara tanggal 18 Januari 2019 hingga 19 Februari 2019.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan total tagihan yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp2.065.785.575 yang tertuang dalam 20 faktur periode November 2018 hingga Januari 2019.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa ia tidak pernah melakukan pemesanan melalui Order Pesan atau faktur pemesanan sebagaimana didalilkan Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima atau menandatangani surat jalan yang menjadi dasar tagihan Penggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa pembayaran dilakukan melalui sistem kredit rekening koran atau auto debit yang memungkinkan penarikan otomatis saat jatuh tempo.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa terdapat selisih jumlah hutang dengan Penggugat, di mana Tergugat mendalilkan hutangnya hanya sekitar Rp100.000.000,00 akibat retur, pengalihan barang, dan klaim.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti surat jalan yang diajukan Penggugat tidak membuktikan bahwa barang dikiriman tersebut diterima oleh Tergugat.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa beberapa bukti surat jalan menunjukkan barang yang dikirim Penggugat diterima oleh pihak lain, yaitu PT HA 5 Semesta.", + "page": 38, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan pokok gugatannya karena gagal membuktikan tanda terima barang oleh Tergugat.", + "page": 39, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kirim barang ke teman dagang tapi dia bilang tidak terima dan tidak mau bayar tagihan, padahal saya punya faktur dan surat jalan, apa saya bisa paksa dia bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17740, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya wanprestasi (kegagalan memenuhi perikatan) dan akibat hukumnya berupa kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertanyaan, sengketa inti adalah apakah pihak lawan yang 'tidak mau bayar' dapat dipaksa membayar, yang secara substantif bergantung pada apakah ia telah melakukan wanprestasi sesuai Pasal 1239. Meskipun gugatan ditolak karena pembuktian gagal, pasal ini tetap menjadi kerangka hukum substantif untuk menilai hak tagih tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur cakupan ganti rugi (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang) yang dapat dituntut. Dalam konteks pertanyaan 'paksa dia bayar', jika wanprestasi terbukti, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menghitung atau menuntut nilai tagihan/kewajiban pembayaran tersebut. Pasal ini relevan secara substantif sebagai aturan yang mengatur hak kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 43173, + "completion_tokens": 1490 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_623_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_623_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46b7aa517d2c8d1a894507dbc66193d162ff5a4e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_623_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,185 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_623_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 62, + "timings": { + "parse": 0.103, + "classify": 0.0, + "condense": 465.504, + "read": 144.613, + "query": 2.633, + "relevance": 83.08, + "total": 695.933 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 199159, + "marked_chars": 199708 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi:\n-\nMenyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I tentang kewenangan absolut\ntersebut;\nDalam Pokok Perkara:\n1.\nMenyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan sebidang tanah kavling di Kamp. Utan/Cengkareng, Kelurahan\nKapuk, Jenis I GKP + 1 OKP, Blok. Q.I, Persil No.1203 dan No.1202, seluas +\n215, sekarang disebut Jalan Akasia IV, No.11, Rt.010/Rw.012, Kelurahan\nCengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan batas-batas\nsebagai berikut:\n-\nSebelah Selatan berbatas dengan Jalan Akasia Raya;\n-\nSebelah Utara berbatas dengan Rumah Penduduk;\n-\nSebelah Timur berbatas dengan kontrakan H. Ridwan/Ibu Yati;\n-\nSebelah Barat berbatas dengan Akasia IV;\nAdalah SAH milik Penggugat;\n3.\nMenyatakan perbuatan Tergugat I dan atau ahli waris D. Doloksaribu serta\nTergugat II ahli waris H. Naip adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;\n4.\nMenyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.14688/Kel.Cengkareng Timur,\nluas + 323, tanggal 13 Juni 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan\nhukum tetap;\n5.\nMenghukum Tergugat I dan atau ahli waris D. Doloksaribu serta pihak lain yang\nmemperoleh hak dari padanya, untuk membongkar bangunan sekaligus\nmengosongkan dan menyerahkan tanah kavling seluas + 215 M2 milik\nPenggugat kepada Penggugat;\n6.\nMemerintahkan kepada Tergugat I dan atau ahli waris D.Doloksaribu untuk tidak\nmelakukan transaksi apapun diatas tanah kavling milik Penggugat sejak putusan\nini diucapkan;\n7.\nMemerintahkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk mengosongkan\nbangunan diatas tanah kavling milik Penggugat;\n8.\nMemerintahkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat V, untuk tunduk\ndan patuh terhadap putusan ini;\nHalaman 60 Putusan Nomor 623/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia b" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134970, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) atas sengketa tanah kavling seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11, Jakarta Barat (Persil No. 1202 & 1203). Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan Surat Kavling No. 014A/PB/75 tertanggal 16 Januari 1975 dari Turut Tergugat I. Kronologi dalil: Penggugat membeli kavling, namun di lokasi ditemukan gubuk garasi milik D. Dolok Saribu yang berjanji membongkarnya dalam 14 hari via Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 1976 [HAL 3-4]. Janji tersebut tidak ditepati; D. Dolok Saribu bahkan membangun bangunan permanen sejak 1992/1993 yang disewakan kepada Turut Tergugat III dan IV [HAL 4-5]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa jual beli atas segel/kwitansi tertanggal 30 Oktober 1976 dan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14688/2019 atas nama Tergugat I yang didalilkan cacat administrasi karena tidak ditandatangani oleh RT/RW yang berwenang [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan jual beli segel 1976 dan Sertifikat HGB No. 14688, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp 640.000.000 dan immateriil Rp 1.000.000.000, serta uang paksa [HAL 8-10].\n\n[HAL 11-25] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil *nebis in idem*, dan jawaban pokok perkara. Eksepsi kompetensi absolut berargumen gugatan实质nya pembatalan Sertifikat HGB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTN) sehingga harus diajukan ke PTUN, bukan PN [HAL 11-15]. Eksepsi *nebis in idem* berargumen Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pihak dan objek sama pada perkara No. 627/Pdt.G/2019, 724/Pdt.G/2019, dan 242/Pdt.G/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menolak gugatan [HAL 15-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalil sah sebagai pemilik berdasarkan Sertifikat HGB No. 14688 atas tanah 323 M2 yang diperoleh dari jual beli sah dengan warga (termasuk H. Naip) dan alih hak dari Proyek Pengendalian Banjir sejak 1976, serta telah membayar PBB secara berkala [HAL 18-20]. Tergugat I menyangkal perbuatan melawan hukum, menyatakan bangunan dibangun secara legal, dan menolak tuntutan ganti rugi serta sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 22-25]. Turut Tergugat I (Balai Besar WSCC) mengajukan eksepsi daluwarsa dan *error in persona*, menolak dalil Penggugat bahwa surat konfirmasi arsip 2020 menyatakan tanah milik Penggugat, serta menegaskan tidak berwenang menetapkan kepemilikan tanah [HAL 26-30]. Turut Tergugat II (BPN) mempertahankan kekuatan hukum Sertifikat HGB No. 14688 yang diterbitkan berdasarkan prosedur administrasi yang sah [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-42] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok [HAL 31-32]. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P-1 s.d. P-24b) dan menghadirkan 2 saksi (Sukarjo dan Yance Pohan) yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat, keberadaan gubuk D. Dolok Saribu, dan janji pembongkaran yang tidak ditepati [HAL 32-38]. Tergugat I mengajukan 62 bukti surat (T.I-1a s.d. T.I-9o) yang mencakup dokumen gugatan sebelumnya, Sertifikat HGB No. 14688, surat jual beli tanah dengan H. Naip, kwitansi dari Proyek Pengendalian Banjir, serta bukti pembayaran PBB dan sewa kontrak rumah selama bertahun-tahun [HAL 38-42]. Tergugat I juga menghadirkan saksi Agus Salim yang menyatakan kenal dengan Tergugat I sejak 1972 [HAL 42]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 66238, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) atas sengketa tanah kavling seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11, Jakarta Barat (Persil No. 1202 & 1203). Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan Surat Kavling No. 014A/PB/75 tertanggal 16 Januari 1975 dari Turut Tergugat I. Kronologi dalil: Penggugat membeli kavling, namun di lokasi ditemukan gubuk garasi milik D. Dolok Saribu yang berjanji membongkarnya dalam 14 hari via Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 1976 [HAL 3-4]. Janji tersebut tidak ditepati; D. Dolok Saribu bahkan membangun bangunan permanen sejak 1992/1993 yang disewakan kepada Turut Tergugat III dan IV [HAL 4-5]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa jual beli atas segel/kwitansi tertanggal 30 Oktober 1976 dan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14688/2019 atas nama Tergugat I yang didalilkan cacat administrasi karena tidak ditandatangani oleh RT/RW yang berwenang [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan jual beli segel 1976 dan Sertifikat HGB No. 14688, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp 640.000.000 dan immateriil Rp 1.000.000.000, serta uang paksa [HAL 8-10].\n\n[HAL 11-25] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil *nebis in idem*, dan jawaban pokok perkara. Eksepsi kompetensi absolut berargumen gugatan实质nya pembatalan Sertifikat HGB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTN) sehingga harus diajukan ke PTUN, bukan PN [HAL 11-15]. Eksepsi *nebis in idem* berargumen Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pihak dan objek sama pada perkara No. 627/Pdt.G/2019, 724/Pdt.G/2019, dan 242/Pdt.G/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menolak gugatan [HAL 15-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalil sah sebagai pemilik berdasarkan Sertifikat HGB No. 14688 atas tanah 323 M2 yang diperoleh dari jual beli sah dengan warga (termasuk H. Naip) dan alih hak dari Proyek Pengendalian Banjir sejak 1976, serta telah membayar PBB secara berkala [HAL 18-20]. Tergugat I menyangkal perbuatan melawan hukum, menyatakan bangunan dibangun secara legal, dan menolak tuntutan ganti rugi serta sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 22-25]. Turut Tergugat I (Balai Besar WSCC) mengajukan eksepsi daluwarsa dan *error in persona*, menolak dalil Penggugat bahwa surat konfirmasi arsip 2020 menyatakan tanah milik Penggugat, serta menegaskan tidak berwenang menetapkan kepemilikan tanah [HAL 26-30]. Turut Tergugat II (BPN) mempertahankan kekuatan hukum Sertifikat HGB No. 14688 yang diterbitkan berdasarkan prosedur administrasi yang sah [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-42] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok [HAL 31-32]. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P-1 s.d. P-24b) dan menghadirkan 2 saksi (Sukarjo dan Yance Pohan) yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat, keberadaan gubuk D. Dolok Saribu, dan janji pembongkaran yang tidak ditepati [HAL 32-38]. Tergugat I mengajukan 62 bukti surat (T.I-1a s.d. T.I-9o) yang mencakup dokumen gugatan sebelumnya, Sertifikat HGB No. 14688, surat jual beli tanah dengan H. Naip, kwitansi dari Proyek Pengendalian Banjir, serta bukti pembayaran PBB dan sewa kontrak rumah selama bertahun-tahun [HAL 38-42]. Tergugat I juga menghadirkan saksi Agus Salim yang menyatakan kenal dengan Tergugat I sejak 1972 [HAL 42].\n\n[HAL 43-46] Saksi Sontiar Katarina Panjaitan, mertua Alm. H. Naip, menyatakan menyaksikan jual beli antara H. Naip dan D. Dolok Saribu namun tidak mengetahui dasar hak kepemilikan tanah H. Naip atau isi perjanjian jual beli tersebut, serta menyatakan tidak ada klaim atas tanah sejak 1992 [HAL 43]. Turut Tergugat I mengajukan 3 bukti surat (T.T.I-1 s.d. T.T.I-3) termasuk surat penjelasan arsip 2020 dan kwitansi sementara 1975, namun tidak menghadirkan saksi [HAL 44]. Turut Tergugat II mengajukan 1 bukti surat (T.T.II-1) berupa Sertifikat HGB No. 14688, tanpa saksi [HAL 44]. Pemeriksaan setempat pada 23 Juni 2023 mengonfirmasi objek sengketa adalah 3 kavling dengan 3 bangunan di Jl. Akasia IV No. 11, dikuasai Tergugat I, dengan batas yang dibenarkan Tergugat I [HAL 44-45]. Majelis Hakim menerima semua bukti surat para pihak sebagai alat bukti yang sah [HAL 46].\n\n[HAL 47-52] Majelis Hakim menolak dalil *nebis in idem* karena para pihak dalam perkara sebelumnya (No. 242/Pdt.G/2020) berbeda dengan perkara ini, sehingga gugatan dapat diajukan kembali [HAL 47-49]. Majelis Hakim menolak eksepsi daluwarsa karena adanya tegoran tahun 1984 dan pengaduan tahun 1990 menunjukkan sengketa belum kadaluarsa [HAL 49]. Fakta terbukti: Penggugat membeli tanah kavling Persil No. 1203+1202 (±215 M2) dari Proyek Pengendalian Banjir pada 16 Januari 1975 berdasarkan Kwitansi Sementara No. 014A/PB/75 (bukti P-1), didukung bukti pengukuran, SPPT PBB atas nama Penggugat, dan surat pernyataan D. Dolok Saribu tanggal 23 Januari 1976 yang mengakui gubuknya berada di tanah Penggugat dan berjanji membongkarnya dalam 14 hari [HAL 49-52]. Surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Fakta terbukti: Alm. D. Dolok Saribu membeli tanah kavling Persil No. 1204 (±90 M2) dari Proyek Pengendalian Banjir pada 20 Januari 1976 (bukti T1-4) [HAL 57]. Jual beli tanah antara H. Naip dan D. Dolok Saribu tertanggal 30 Oktober 1976 (bukti T1-3A, T1-3B, T1-3C) dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, tidak mencantumkan persil yang jelas, dan H. Naip tidak menunjukkan dasar hak kepemilikan tanah tersebut yang sebenarnya merupakan tanah negara yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I [HAL 51-52]. Saksi Tergugat I (Agus Salim dan Sontiar) tidak mengetahui dasar hak kepemilikan H. Naip [HAL 52]. Tergugat I tidak dapat membuktikan perolehan hak atas luas 323 M2 dalam Sertifikat HGB No. 14688, karena jumlah pembelian sah dari Proyek Banjir oleh Penggugat (215 M2) dan Tergugat I (90 M2) hanya 305 M2, mendekati luas sertifikat namun tidak dapat menjelaskan selisih atau dasar hukum penggabungan tersebut [HAL 57-58]. Majelis Hakim berkesimpulan tanah Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 adalah SAH milik Penggugat [HAL 58].\n\n[HAL 59-62] Amar Putusan: 1) Menolak eksepsi kompetensi absolut; 2) Mengabulkan gugatan untuk sebagian; 3) Menyatakan tanah kavling Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11 adalah SAH milik Penggugat; 4) Menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5) Menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat I membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Penggugat; 7) Melarang Tergugat I melakukan transaksi atas tanah tersebut; 8) Memerintahkan Turut Tergugat III dan IV mengosongkan bangunan; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I-V tunduk pada putusan; 10) Menghukum Tergugat I membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 11) Menolak gugatan ganti rugi materiil dan immateriil karena tidak diperinci dengan jelas; 12) Membebankan biaya perkara Rp 7.650.000,- kepada Tergugat I [HAL 59-62]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) atas sengketa tanah kavling seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11, Jakarta Barat (Persil No. 1202 & 1203). Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan Surat Kavling No. 014A/PB/75 tertanggal 16 Januari 1975 dari Turut Tergugat I. Kronologi dalil: Penggugat membeli kavling, namun di lokasi ditemukan gubuk garasi milik D. Dolok Saribu yang berjanji membongkarnya dalam 14 hari via Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 1976 [HAL 3-4]. Janji tersebut tidak ditepati; D. Dolok Saribu bahkan membangun bangunan permanen sejak 1992/1993 yang disewakan kepada Turut Tergugat III dan IV [HAL 4-5]. Penggugat dalil Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa jual beli atas segel/kwitansi tertanggal 30 Oktober 1976 dan mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14688/2019 atas nama Tergugat I yang didalilkan cacat administrasi karena tidak ditandatangani oleh RT/RW yang berwenang [HAL 5-6]. Penggugat menuntut pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan jual beli segel 1976 dan Sertifikat HGB No. 14688, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, ganti rugi materiil Rp 640.000.000 dan immateriil Rp 1.000.000.000, serta uang paksa [HAL 8-10].\n\n[HAL 11-25] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, dalil *nebis in idem*, dan jawaban pokok perkara. Eksepsi kompetensi absolut berargumen gugatan实质nya pembatalan Sertifikat HGB yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTN) sehingga harus diajukan ke PTUN, bukan PN [HAL 11-15]. Eksepsi *nebis in idem* berargumen Penggugat telah mengajukan gugatan dengan pihak dan objek sama pada perkara No. 627/Pdt.G/2019, 724/Pdt.G/2019, dan 242/Pdt.G/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap menolak gugatan [HAL 15-18]. Dalam pokok perkara, Tergugat I dalil sah sebagai pemilik berdasarkan Sertifikat HGB No. 14688 atas tanah 323 M2 yang diperoleh dari jual beli sah dengan warga (termasuk H. Naip) dan alih hak dari Proyek Pengendalian Banjir sejak 1976, serta telah membayar PBB secara berkala [HAL 18-20]. Tergugat I menyangkal perbuatan melawan hukum, menyatakan bangunan dibangun secara legal, dan menolak tuntutan ganti rugi serta sita jaminan karena tidak ada indikasi penggelapan harta [HAL 22-25]. Turut Tergugat I (Balai Besar WSCC) mengajukan eksepsi daluwarsa dan *error in persona*, menolak dalil Penggugat bahwa surat konfirmasi arsip 2020 menyatakan tanah milik Penggugat, serta menegaskan tidak berwenang menetapkan kepemilikan tanah [HAL 26-30]. Turut Tergugat II (BPN) mempertahankan kekuatan hukum Sertifikat HGB No. 14688 yang diterbitkan berdasarkan prosedur administrasi yang sah [HAL 30-31].\n\n[HAL 31-42] Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok [HAL 31-32]. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P-1 s.d. P-24b) dan menghadirkan 2 saksi (Sukarjo dan Yance Pohan) yang mendukung dalil kepemilikan Penggugat, keberadaan gubuk D. Dolok Saribu, dan janji pembongkaran yang tidak ditepati [HAL 32-38]. Tergugat I mengajukan 62 bukti surat (T.I-1a s.d. T.I-9o) yang mencakup dokumen gugatan sebelumnya, Sertifikat HGB No. 14688, surat jual beli tanah dengan H. Naip, kwitansi dari Proyek Pengendalian Banjir, serta bukti pembayaran PBB dan sewa kontrak rumah selama bertahun-tahun [HAL 38-42]. Tergugat I juga menghadirkan saksi Agus Salim yang menyatakan kenal dengan Tergugat I sejak 1972 [HAL 42].\n\n[HAL 43-46] Saksi Sontiar Katarina Panjaitan, mertua Alm. H. Naip, menyatakan menyaksikan jual beli antara H. Naip dan D. Dolok Saribu namun tidak mengetahui dasar hak kepemilikan tanah H. Naip atau isi perjanjian jual beli tersebut, serta menyatakan tidak ada klaim atas tanah sejak 1992 [HAL 43]. Turut Tergugat I mengajukan 3 bukti surat (T.T.I-1 s.d. T.T.I-3) termasuk surat penjelasan arsip 2020 dan kwitansi sementara 1975, namun tidak menghadirkan saksi [HAL 44]. Turut Tergugat II mengajukan 1 bukti surat (T.T.II-1) berupa Sertifikat HGB No. 14688, tanpa saksi [HAL 44]. Pemeriksaan setempat pada 23 Juni 2023 mengonfirmasi objek sengketa adalah 3 kavling dengan 3 bangunan di Jl. Akasia IV No. 11, dikuasai Tergugat I, dengan batas yang dibenarkan Tergugat I [HAL 44-45]. Majelis Hakim menerima semua bukti surat para pihak sebagai alat bukti yang sah [HAL 46].\n\n[HAL 47-52] Majelis Hakim menolak dalil *nebis in idem* karena para pihak dalam perkara sebelumnya (No. 242/Pdt.G/2020) berbeda dengan perkara ini, sehingga gugatan dapat diajukan kembali [HAL 47-49]. Majelis Hakim menolak eksepsi daluwarsa karena adanya tegoran tahun 1984 dan pengaduan tahun 1990 menunjukkan sengketa belum kadaluarsa [HAL 49]. Fakta terbukti: Penggugat membeli tanah kavling Persil No. 1203+1202 (±215 M2) dari Proyek Pengendalian Banjir pada 16 Januari 1975 berdasarkan Kwitansi Sementara No. 014A/PB/75 (bukti P-1), didukung bukti pengukuran, SPPT PBB atas nama Penggugat, dan surat pernyataan D. Dolok Saribu tanggal 23 Januari 1976 yang mengakui gubuknya berada di tanah Penggugat dan berjanji membongkarnya dalam 14 hari [HAL 49-52]. Surat pernyataan tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat [HAL 52].\n\n[HAL 53-58] Fakta terbukti: Alm. D. Dolok Saribu membeli tanah kavling Persil No. 1204 (±90 M2) dari Proyek Pengendalian Banjir pada 20 Januari 1976 (bukti T1-4) [HAL 57]. Jual beli tanah antara H. Naip dan D. Dolok Saribu tertanggal 30 Oktober 1976 (bukti T1-3A, T1-3B, T1-3C) dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, tidak mencantumkan persil yang jelas, dan H. Naip tidak menunjukkan dasar hak kepemilikan tanah tersebut yang sebenarnya merupakan tanah negara yang sudah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I [HAL 51-52]. Saksi Tergugat I (Agus Salim dan Sontiar) tidak mengetahui dasar hak kepemilikan H. Naip [HAL 52]. Tergugat I tidak dapat membuktikan perolehan hak atas luas 323 M2 dalam Sertifikat HGB No. 14688, karena jumlah pembelian sah dari Proyek Banjir oleh Penggugat (215 M2) dan Tergugat I (90 M2) hanya 305 M2, mendekati luas sertifikat namun tidak dapat menjelaskan selisih atau dasar hukum penggabungan tersebut [HAL 57-58]. Majelis Hakim berkesimpulan tanah Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 adalah SAH milik Penggugat [HAL 58].\n\n[HAL 59-62] Amar Putusan: 1) Menolak eksepsi kompetensi absolut; 2) Mengabulkan gugatan untuk sebagian; 3) Menyatakan tanah kavling Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11 adalah SAH milik Penggugat; 4) Menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 5) Menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap; 6) Menghukum Tergugat I membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Penggugat; 7) Melarang Tergugat I melakukan transaksi atas tanah tersebut; 8) Memerintahkan Turut Tergugat III dan IV mengosongkan bangunan; 9) Memerintahkan Turut Tergugat I-V tunduk pada putusan; 10) Menghukum Tergugat I membayar uang paksa Rp 1.000.000,- per hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap; 11) Menolak gugatan ganti rugi materiil dan immateriil karena tidak diperinci dengan jelas; 12) Membebankan biaya perkara Rp 7.650.000,- kepada Tergugat I [HAL 59-62]." + }, + "read": { + "input_chars": 7395, + "frame": "Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) atas sengketa tanah kavling di Jakarta Barat. Penggugat meminta pernyataan sah kepemilikan tanah, pembatalan sertifikat hak guna bangunan, pembongkaran bangunan, pengosongan tanah, serta ganti rugi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan tanah tersebut sah milik Penggugat dan sertifikat HGB tidak sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah kavling Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 dari Proyek Pengendalian Banjir pada 16 Januari 1975 berdasarkan Kwitansi Sementara No. 014A/PB/75.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. D. Dolok Saribu membeli tanah kavling Persil No. 1204 seluas ±90 M2 dari Proyek Pengendalian Banjir pada 20 Januari 1976.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "D. Dolok Saribu berjanji membongkar gubuknya yang berada di tanah Penggugat dalam 14 hari melalui Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 1976.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah antara H. Naip dan D. Dolok Saribu tertanggal 30 Oktober 1976 dikesampingkan karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, tidak mencantumkan persil jelas, dan H. Naip tidak menunjukkan dasar hak kepemilikan tanah tersebut.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat membuktikan perolehan hak atas luas 323 M2 dalam Sertifikat HGB No. 14688 karena jumlah pembelian sah dari Proyek Banjir oleh Penggugat dan Tergugat I hanya 305 M2.", + "page": 57, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tanah Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 adalah sah milik Penggugat.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak diperinci dengan jelas.", + "page": 59, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) terkait sengketa tanah kavling seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11, Jakarta Barat. Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan kwitansi pembelian dari Proyek Pengendalian Banjir pada 1975, sementara Tergugat I berdalih memiliki hak atas tanah tersebut melalui Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14688 yang diperoleh dari jual beli dengan H. Naip dan alih hak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan nebis in idem, lalu memeriksa pokok perkara. Dalam pemeriksaan, hakim menetapkan bahwa Penggugat sah memiliki tanah Persil No. 1203 dan 1202 berdasarkan kwitansi asli dan bukti pendukung lainnya. Sebaliknya, jual beli antara H. Naip dan D. Dolok Saribu ditolak sebagai alat bukti yang sah karena cacat bentuk dan tidak adanya dasar hak kepemilikan H. Naip. Tergugat I juga gagal membuktikan perolehan hak atas luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat HGB-nya. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan tanah tersebut sah milik Penggugat, menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah. Tergugat I dihukum membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Penggugat, serta membayar uang paksa. Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak diperinci dengan jelas." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Effendi Simanjuntak menggugat Tergugat I (Ahli Waris Alm. D. Dolok Saribu), Tergugat II (Ahli Waris Alm. H. Naip), serta Turut Tergugat I-V (Kementerian PUPR/Balai Besar WSCC, BPN DKI Jakarta, dan pejabat setempat) terkait sengketa tanah kavling seluas ±215 M2 di Jl. Akasia IV No. 11, Jakarta Barat. Penggugat dalil memiliki tanah berdasarkan kwitansi pembelian dari Proyek Pengendalian Banjir pada 1975, sementara Tergugat I berdalih memiliki hak atas tanah tersebut melalui Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14688 yang diperoleh dari jual beli dengan H. Naip dan alih hak. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut dan nebis in idem, lalu memeriksa pokok perkara. Dalam pemeriksaan, hakim menetapkan bahwa Penggugat sah memiliki tanah Persil No. 1203 dan 1202 berdasarkan kwitansi asli dan bukti pendukung lainnya. Sebaliknya, jual beli antara H. Naip dan D. Dolok Saribu ditolak sebagai alat bukti yang sah karena cacat bentuk dan tidak adanya dasar hak kepemilikan H. Naip. Tergugat I juga gagal membuktikan perolehan hak atas luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat HGB-nya. Akibatnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan menyatakan tanah tersebut sah milik Penggugat, menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan perbuatan melawan hukum, serta menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah. Tergugat I dihukum membongkar bangunan, mengosongkan, dan menyerahkan tanah kepada Penggugat, serta membayar uang paksa. Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak diperinci dengan jelas.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat membeli tanah kavling Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 dari Proyek Pengendalian Banjir pada 16 Januari 1975 berdasarkan Kwitansi Sementara No. 014A/PB/75.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. D. Dolok Saribu membeli tanah kavling Persil No. 1204 seluas ±90 M2 dari Proyek Pengendalian Banjir pada 20 Januari 1976.", + "page": 57, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "D. Dolok Saribu berjanji membongkar gubuknya yang berada di tanah Penggugat dalam 14 hari melalui Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 1976.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jual beli tanah antara H. Naip dan D. Dolok Saribu tertanggal 30 Oktober 1976 dikesampingkan karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi, tidak mencantumkan persil jelas, dan H. Naip tidak menunjukkan dasar hak kepemilikan tanah tersebut.", + "page": 51, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak dapat membuktikan perolehan hak atas luas 323 M2 dalam Sertifikat HGB No. 14688 karena jumlah pembelian sah dari Proyek Banjir oleh Penggugat dan Tergugat I hanya 305 M2.", + "page": 57, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan tanah Persil No. 1203 dan 1202 seluas ±215 M2 adalah sah milik Penggugat.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Tergugat I dan ahli waris H. Naip melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Sertifikat HGB No. 14688/2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan ganti rugi materiil dan immateriil ditolak karena tidak diperinci dengan jelas.", + "page": 59, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah beli tanah dari proyek banjir tahun 1975, tapi ahli waris orang lain punya sertifikat HGB di situ dan menolak pindah, apa saya bisa paksa mereka bongkar bangunan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 51020, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1917 KUHPerdata", + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1917: Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (PMH) dan ganti rugi. Dalam pertanyaan dan pertimbangan putusan, inti sengketa adalah pembuktian hak kepemilikan tanah (kebendaan) dan akibat hukum dari kepemilikan tersebut (hak untuk memulihkan keadaan), bukan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Putusan hakim didasarkan pada pengakuan hak milik (eigendom) berdasarkan bukti pembelian, bukan pada unsur kesalahan atau kerugian materiil/immateriil yang diatur dalam Pasal 1365." + }, + { + "pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat putusan (res judicata) atau Nebis In Idem. Meskipun eksepsi Nebis In Idem diajukan dalam perkara, pertimbangan hakim menolak eksepsi tersebut karena para pihak dan objek perkara sebelumnya berbeda. Pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan awam mengenai hak pemilik tanah untuk memaksa pihak lain membongkar bangunan; ia hanya menjawab apakah gugatan ini boleh diperiksa karena pernah digugat sebelumnya (yang dijawab dengan 'boleh', tetapi bukan dasar hukum untuk membongkar bangunan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur daluwarsa (kadaluwarsa) tuntutan hukum. Dalam putusan, eksepsi daluwarsa ditolak oleh hakim karena gugatan tidak kadaluwarsa. Namun, Pasal 1967 hanya menjawab apakah hak untuk menggugat masih ada secara waktu, bukan memberikan dasar hukum substantif bagi pemilik tanah untuk menuntut pembongkaran bangunan. Dasar hukum pembongkaran bangunan berasal dari hak kebendaan pemilik tanah, bukan dari ketentuan daluwarsa." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 80593, + "completion_tokens": 5240 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_625_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_625_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ecd49149a7a64a144db162001099886df5c8011b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_625_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_625_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.043, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 151.198, + "query": 16.948, + "relevance": 14.948, + "total": 183.137 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 63341, + "marked_chars": 63521 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi :\n-\nMenolak eksepsi Tergugat seluruhnya;\nHalaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 625/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Pokok Perkara ;\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp360.600,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh\nkami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,\nS.H.,M.H. dan Parmatoni,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nNomor 625/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2023. Putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 13 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 63521, + "frame": "Lukimin Robinah menggugat Tatang Suganda atas dugaan perbuatan melawan hukum karena Tatang Suganda mengajukan gugatan pembatalan merek OPT milik Lukimin Robinah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lukimin Robinah meminta pengadilan menyatakan Tatang Suganda melakukan perbuatan melawan hukum, menetapkan sita jaminan atas harta Tatang Suganda, serta membayar kerugian materil dan moril. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan Lukimin Robinah untuk seluruhnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Lukimin Robinah dan Tatang Suganda berstatus sebagai tergugat dan penggugat secara bergantian dalam perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tatang Suganda mengajukan gugatan pembatalan merek OPT milik Lukimin Robinah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 95/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus gugatan Tatang Suganda tidak dapat diterima dalam perkara nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lukimin Robinah mendalilkan telah membayar biaya advokat sebesar Rp350.000.000,- dan biaya saksi ahli sebesar Rp150.000.000,- sebagai kerugian materil.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lukimin Robinah mendalilkan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,- akibat dampak reputasi dari gugatan Tatang Suganda.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tatang Suganda membantah bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena ia bertindak sebagai pemilik merek terdaftar yang menggunakan hak litigasi untuk melindungi haknya.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penggunaan jasa advokat dan pengeluaran biaya perkara oleh Lukimin Robinah dalam perkara sebelumnya merupakan kehendak sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Tatang Suganda sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak dalil bahwa Tatang Suganda melakukan perbuatan melawan hukum karena pengajuan gugatan oleh Tatang Suganda tidak melanggar hukum.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Lukimin Robinah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tatang Suganda dengan alasan bahwa Tatang Suganda telah mengajukan gugatan pembatalan merek OPT milik Lukimin Robinah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mengakibatkan kerugian materil berupa biaya advokat dan saksi ahli serta kerugian moril berupa dampak reputasi. Tatang Suganda membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa ia bertindak sebagai pemilik merek terdaftar yang sah menggunakan hak litigasi untuk melindungi hak keperdataannya, sehingga perbuatannya tidak melanggar hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat terkait klasifikasi gugatan sederhana dan gugatan kabur, namun dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, maupun kesalahan dari Tergugat, mengingat biaya advokat merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dan pengajuan gugatan oleh Tergugat merupakan hak hukum yang sah. Putusan akhir menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Lukimin Robinah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tatang Suganda dengan alasan bahwa Tatang Suganda telah mengajukan gugatan pembatalan merek OPT milik Lukimin Robinah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang mengakibatkan kerugian materil berupa biaya advokat dan saksi ahli serta kerugian moril berupa dampak reputasi. Tatang Suganda membantah hal tersebut dengan menyatakan bahwa ia bertindak sebagai pemilik merek terdaftar yang sah menggunakan hak litigasi untuk melindungi hak keperdataannya, sehingga perbuatannya tidak melanggar hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat terkait klasifikasi gugatan sederhana dan gugatan kabur, namun dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian yang disebabkan oleh Tergugat, maupun kesalahan dari Tergugat, mengingat biaya advokat merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dan pengajuan gugatan oleh Tergugat merupakan hak hukum yang sah. Putusan akhir menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Lukimin Robinah dan Tatang Suganda berstatus sebagai tergugat dan penggugat secara bergantian dalam perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tatang Suganda mengajukan gugatan pembatalan merek OPT milik Lukimin Robinah di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 95/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutus gugatan Tatang Suganda tidak dapat diterima dalam perkara nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lukimin Robinah mendalilkan telah membayar biaya advokat sebesar Rp350.000.000,- dan biaya saksi ahli sebesar Rp150.000.000,- sebagai kerugian materil.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Lukimin Robinah mendalilkan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,- akibat dampak reputasi dari gugatan Tatang Suganda.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tatang Suganda membantah bahwa perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum karena ia bertindak sebagai pemilik merek terdaftar yang menggunakan hak litigasi untuk melindungi haknya.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa penggunaan jasa advokat dan pengeluaran biaya perkara oleh Lukimin Robinah dalam perkara sebelumnya merupakan kehendak sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada Tatang Suganda sebagai kerugian akibat perbuatan melawan hukum.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak dalil bahwa Tatang Suganda melakukan perbuatan melawan hukum karena pengajuan gugatan oleh Tatang Suganda tidak melanggar hukum.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa dirugikan karena orang lain menggugat pembatalan merek saya, tapi hakim bilang biaya advokat itu tanggung jawab saya sendiri dan gugatannya sah, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11784, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang merupakan inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini. Pertanyaan awam berkaitan dengan klaim kerugian akibat tindakan orang lain (menggugat), sehingga Pasal 1365 adalah norma substantif yang menjadi dasar pengujian apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22500, + "completion_tokens": 1094 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_628_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_628_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a0a36810e477d1b412b8fb6efa9797093ae0352 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_628_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_628_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 80, + "timings": { + "parse": 0.182, + "classify": 0.0, + "condense": 686.267, + "read": 103.293, + "query": 9.972, + "relevance": 65.797, + "total": 865.511 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 261223, + "marked_chars": 261934 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi\n- Menolak eksepsi para Tergugat\nDalam Pokok Perkara\n1.\n \nMenyatakan\n gugatan Penggugat di kabulkan untuk\nsebahagian ;\n2.\nMenyatakan perbuatan Para Tergugat ( Tergugat I, II dan III )\ntelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;\n3.\nMenyatakan Akta Jual Beli Nomor :1/2020 tanggal 05 Pebruari\n2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alm. Aris Hendrawan Halim, SH adalah Batal\nDemi Hukum atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum yang mengikat\nterhadap PENGGUGAT ;\n4.\nMenyatakan Akta Jual Beli Nomor :63/2021 tanggal 30 April\n2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat I adalah Batal Demi Hukum atau setidak-\ntidaknya tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap PENGGUGAT ; \n5.\nMenyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1675/Kel.Jelambar\nBaru seluas 62 M2 (enam puluh dua meter persegi) yang saat ini tercatat atas\nnama RONNY KURNIAWAN (TERGUGAT IV ) adalah Batal Demi Hukum atau\nsetidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum ; \nHalaman 77 dari 80 Halaman, Putusan No. 628/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 77\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Ag" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134983, + "summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 628/PDT.G/2022 antara PENGGUGAT DJAP NJIT FONG melawan TERGUGAT I MEL SUSILAWATY, TERGUGAT II TJHAI NAM LIUNG, TERGUGAT III ANTHONY KIFLI, TERGUGAT IV RONNY KURNIAWAN, TURUT TERGUGAT I SUWARNI SUKIMAN, dan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor BPN/ATR Kota Jakarta Barat. PENGGUGAT dalilkan kepemilikan sah atas Objek Sengketa (Tanah dan Bangunan seluas 62 M2 di Jl. Kali Anyar/Jelambar Baru, Jakarta Barat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1675/Kel. Jelambar Baru [HAL 3]. Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I hanya secara adat/agama (sirih) dan tidak tercatat di Disdukcapil [HAL 3]. TERGUGAT II bertindak sebagai \"pigur\" atau pengganti PENGGUGAT dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1/2020 tanggal 5 Februari 2020 di hadapan Notaris Aris Hendrawan Halim, SH., yang dijual kepada TERGUGAT III menggunakan data palsu [HAL 3]. TERGUGAT III kemudian menjual objek tersebut kepada TERGUGAT IV berdasarkan AJB Nomor 63/2021 tanggal 30 April 2021 di hadapan TURUT TERGUGAT I [HAL 3-4].\n\n[HAL 5-11] Kronologi menunjukkan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tinggal bersama di Objek Sengketa hingga 2016, saat TERGUGAT I pergi meninggalkan rumah bersama satu anak tanpa izin [HAL 5]. Pada Februari 2019, TERGUGAT I memaksa masuk ke rumah dengan membongkar gembok despite penolakan Ketua RT, dan setelah PENGGUGAT pulang dari tahanan pada Agustus 2019, ia mendapati rumahnya dikunci oleh TERGUGAT I yang telah menjual barang-barang usaha PENGGUGAT (mobil box, mesin jahit, dll. senilai Rp 600.000.000) tanpa izin [HAL 5-7]. PENGGUGAT mengetahui rumah sedang direnovasi oleh pihak lain yang mengaku membeli dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II [HAL 7]. Notaris Aris Hendrawan Halim, SH. (almarhum) mengakui kepada PENGGUGAT bahwa dokumen yang digunakan (KTP dan Akta Perkawinan) adalah palsu, dan yang hadir menandatangani AJB adalah TERGUGAT II yang menyamar sebagai PENGGUGAT [HAL 8-9]. Disdukcapil DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak tercatat, membuktikan pemalsuan dokumen [HAL 10]. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam Putusan Pidana Nomor 556/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt karena pemalsuan dokumen [HAL 10]. PENGGUGAT dalilkan bahwa karena perkawinan tidak tercatat dan dokumen palsu, TERGUGAT I dan II tidak memiliki hak menjual objek sengketa, sehingga AJB Nomor 1/2020 harus dinyatakan Batal Demi Hukum [HAL 11].\n\n[HAL 12-18] PENGGUGAT dalilkan adanya penggelapan pajak BPHTB dalam transaksi pertama, di mana AJB mencatat harga Rp 800.000.000 namun pembayaran aktual mencapai Rp 1.200.000.000 (terbukti dari kwitansi transfer dan setoran tunai) [HAL 12-13]. Balik nama sertifikat dari nama PENGGUGAT ke TERGUGAT III dilakukan sangat cepat (6 hari) oleh TURUT TERGUGAT II, yang kemudian mengabaikan permohonan blokir sertifikat dari PENGGUGAT pada Juli 2020, sehingga memungkinkan peralihan hak ke TERGUGAT IV [HAL 14-15]. TERGUGAT III dalilkan telah mengetahui objek sengketa karena telah menerima somasi dari PENGGUGAT dan diperiksa sebagai saksi dalam laporan polisi [HAL 15-16]. Dalam AJB Nomor 63/2021, TERGUGAT III menjamin objek bebas sengketa, padahal ia mengetahui objek sedang dalam proses hukum [HAL 16-17]. Transaksi kedua juga diduga melibatkan penggelapan pajak dengan mencatat harga Rp 1.100.000.000 padahal harga aktual Rp 1.900.000.000 [HAL 17]. TERGUGAT III mengakui dalam persidangan pidana bahwa ia bersedia mengembalikan uang TERGUGAT IV jika timbul sengketa, membuktikan pengetahuannya atas masalah hukum objek [HAL 18].\n\n[HAL 19-25] PENGGUGAT mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata, dalilkan TERGUGAT I dan II melakukan PMH dengan memalsukan KTP dan Akta Perkawinan serta menjual tanpa hak; TERGUGAT III melakukan PMH dengan membeli dan menjual objek bermasalah; TERGUGAT IV membeli objek sengketa; TURUT TERGUGAT I gegabah membuat AJB; dan TURUT TERGUGAT II ceroboh dalam balik nama dan mengabaikan blokir [HAL 19-21]. Kerugian materil PENGGUGAT dalilkan sebesar Rp 600.000.000 (barang usaha), Rp 1.650.000.000 (kerugian tempat tinggal dan mata pencaharian), dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 22]. PENGGUGAT memohon Sita Jaminan, uang paksa, pembatalan AJB 1/2020 dan 63/2021, pengosongan rumah, dan pemulihan sertifikat ke nama PENGGUGAT [HAL 23-25]. Mediasi gagal [HAL 25]. TERGUGAT I mengajukan eksepsi dan jawaban, menyangkal dalil PENGGUGAT [HAL 25].\n\n[HAL 26-32] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Obscuur Libel, berargumen bahwa gugatan bertentangan dengan Putusan Pidana 556/2021 karena Putusan Pidana hanya menetapkan kerugian Rp 1.200.000.000 akibat pemalsuan dokumen, sedangkan gugatan perdata menuntut kerugian berbeda (Rp 1.650.000.000) yang mencakup penyewaan rumah dan hilangnya usaha, yang tidak menjadi fakta persidangan pidana [HAL 27-29]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Premature terkait tuntutan ganti rugi barang usaha (Rp 600.000.000), karena PENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang masih dalam tahap penyidikan oleh Polsek Tanjung Duren, sehingga gugatan perdata untuk item tersebut dianggap terlalu dini sebelum ada putusan pidana [HAL 31-32].\n\n[HAL 33-38] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Error in Persona (Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium), berdalih bahwa Notaris pengganti Almarhum Aris Hendrawan Halim, SH. yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan UUJN harus dilibatkan sebagai pihak karena protokol notarisnya terkait dengan objek sengketa [HAL 33-36]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena mencampuradukkan perkara perdata dengan perpajakan (BPHTB), yang menurutnya tidak dapat menjadi dasar PMH perdata [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-41] Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil \"perkawinan siri\" dengan merujuk Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan perkawinan adat/agamanya sah dan diakui UU, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk menggugat atas aset yang dianggap hasil kerja sama selama perkawinan [HAL 39-40]. TERGUGAT I juga membantah besaran kerugian materil barang usaha (Rp 600.000.000) karena PENGGUGAT tidak membuktikan nilai riil masing-masing barang dan tidak menghadirkan bukti penilaian dari KJPP, serta nilai tersebut hanya perkiraan dalam konteks perkara pidana yang masih berjalan [HAL 40-41]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 128451, + "summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 628/PDT.G/2022 antara PENGGUGAT DJAP NJIT FONG melawan TERGUGAT I MEL SUSILAWATY, TERGUGAT II TJHAI NAM LIUNG, TERGUGAT III ANTHONY KIFLI, TERGUGAT IV RONNY KURNIAWAN, TURUT TERGUGAT I SUWARNI SUKIMAN, dan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor BPN/ATR Kota Jakarta Barat. PENGGUGAT dalilkan kepemilikan sah atas Objek Sengketa (Tanah dan Bangunan seluas 62 M2 di Jl. Kali Anyar/Jelambar Baru, Jakarta Barat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1675/Kel. Jelambar Baru [HAL 3]. Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I hanya secara adat/agama (sirih) dan tidak tercatat di Disdukcapil [HAL 3]. TERGUGAT II bertindak sebagai \"pigur\" atau pengganti PENGGUGAT dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1/2020 tanggal 5 Februari 2020 di hadapan Notaris Aris Hendrawan Halim, SH., yang dijual kepada TERGUGAT III menggunakan data palsu [HAL 3]. TERGUGAT III kemudian menjual objek tersebut kepada TERGUGAT IV berdasarkan AJB Nomor 63/2021 tanggal 30 April 2021 di hadapan TURUT TERGUGAT I [HAL 3-4].\n\n[HAL 5-11] Kronologi menunjukkan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tinggal bersama di Objek Sengketa hingga 2016, saat TERGUGAT I pergi meninggalkan rumah bersama satu anak tanpa izin [HAL 5]. Pada Februari 2019, TERGUGAT I memaksa masuk ke rumah dengan membongkar gembok despite penolakan Ketua RT, dan setelah PENGGUGAT pulang dari tahanan pada Agustus 2019, ia mendapati rumahnya dikunci oleh TERGUGAT I yang telah menjual barang-barang usaha PENGGUGAT (mobil box, mesin jahit, dll. senilai Rp 600.000.000) tanpa izin [HAL 5-7]. PENGGUGAT mengetahui rumah sedang direnovasi oleh pihak lain yang mengaku membeli dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II [HAL 7]. Notaris Aris Hendrawan Halim, SH. (almarhum) mengakui kepada PENGGUGAT bahwa dokumen yang digunakan (KTP dan Akta Perkawinan) adalah palsu, dan yang hadir menandatangani AJB adalah TERGUGAT II yang menyamar sebagai PENGGUGAT [HAL 8-9]. Disdukcapil DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak tercatat, membuktikan pemalsuan dokumen [HAL 10]. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam Putusan Pidana Nomor 556/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt karena pemalsuan dokumen [HAL 10]. PENGGUGAT dalilkan bahwa karena perkawinan tidak tercatat dan dokumen palsu, TERGUGAT I dan II tidak memiliki hak menjual objek sengketa, sehingga AJB Nomor 1/2020 harus dinyatakan Batal Demi Hukum [HAL 11].\n\n[HAL 12-18] PENGGUGAT dalilkan adanya penggelapan pajak BPHTB dalam transaksi pertama, di mana AJB mencatat harga Rp 800.000.000 namun pembayaran aktual mencapai Rp 1.200.000.000 (terbukti dari kwitansi transfer dan setoran tunai) [HAL 12-13]. Balik nama sertifikat dari nama PENGGUGAT ke TERGUGAT III dilakukan sangat cepat (6 hari) oleh TURUT TERGUGAT II, yang kemudian mengabaikan permohonan blokir sertifikat dari PENGGUGAT pada Juli 2020, sehingga memungkinkan peralihan hak ke TERGUGAT IV [HAL 14-15]. TERGUGAT III dalilkan telah mengetahui objek sengketa karena telah menerima somasi dari PENGGUGAT dan diperiksa sebagai saksi dalam laporan polisi [HAL 15-16]. Dalam AJB Nomor 63/2021, TERGUGAT III menjamin objek bebas sengketa, padahal ia mengetahui objek sedang dalam proses hukum [HAL 16-17]. Transaksi kedua juga diduga melibatkan penggelapan pajak dengan mencatat harga Rp 1.100.000.000 padahal harga aktual Rp 1.900.000.000 [HAL 17]. TERGUGAT III mengakui dalam persidangan pidana bahwa ia bersedia mengembalikan uang TERGUGAT IV jika timbul sengketa, membuktikan pengetahuannya atas masalah hukum objek [HAL 18].\n\n[HAL 19-25] PENGGUGAT mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata, dalilkan TERGUGAT I dan II melakukan PMH dengan memalsukan KTP dan Akta Perkawinan serta menjual tanpa hak; TERGUGAT III melakukan PMH dengan membeli dan menjual objek bermasalah; TERGUGAT IV membeli objek sengketa; TURUT TERGUGAT I gegabah membuat AJB; dan TURUT TERGUGAT II ceroboh dalam balik nama dan mengabaikan blokir [HAL 19-21]. Kerugian materil PENGGUGAT dalilkan sebesar Rp 600.000.000 (barang usaha), Rp 1.650.000.000 (kerugian tempat tinggal dan mata pencaharian), dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 22]. PENGGUGAT memohon Sita Jaminan, uang paksa, pembatalan AJB 1/2020 dan 63/2021, pengosongan rumah, dan pemulihan sertifikat ke nama PENGGUGAT [HAL 23-25]. Mediasi gagal [HAL 25]. TERGUGAT I mengajukan eksepsi dan jawaban, menyangkal dalil PENGGUGAT [HAL 25].\n\n[HAL 26-32] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Obscuur Libel, berargumen bahwa gugatan bertentangan dengan Putusan Pidana 556/2021 karena Putusan Pidana hanya menetapkan kerugian Rp 1.200.000.000 akibat pemalsuan dokumen, sedangkan gugatan perdata menuntut kerugian berbeda (Rp 1.650.000.000) yang mencakup penyewaan rumah dan hilangnya usaha, yang tidak menjadi fakta persidangan pidana [HAL 27-29]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Premature terkait tuntutan ganti rugi barang usaha (Rp 600.000.000), karena PENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang masih dalam tahap penyidikan oleh Polsek Tanjung Duren, sehingga gugatan perdata untuk item tersebut dianggap terlalu dini sebelum ada putusan pidana [HAL 31-32].\n\n[HAL 33-38] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Error in Persona (Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium), berdalih bahwa Notaris pengganti Almarhum Aris Hendrawan Halim, SH. yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan UUJN harus dilibatkan sebagai pihak karena protokol notarisnya terkait dengan objek sengketa [HAL 33-36]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena mencampuradukkan perkara perdata dengan perpajakan (BPHTB), yang menurutnya tidak dapat menjadi dasar PMH perdata [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-41] Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil \"perkawinan siri\" dengan merujuk Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan perkawinan adat/agamanya sah dan diakui UU, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk menggugat atas aset yang dianggap hasil kerja sama selama perkawinan [HAL 39-40]. TERGUGAT I juga membantah besaran kerugian materil barang usaha (Rp 600.000.000) karena PENGGUGAT tidak membuktikan nilai riil masing-masing barang dan tidak menghadirkan bukti penilaian dari KJPP, serta nilai tersebut hanya perkiraan dalam konteks perkara pidana yang masih berjalan [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-42] TERGUGAT I menegaskan bahwa kerugian materil barang usaha (Rp 600.000.000) hanyalah perkiraan karena belum ada putusan pidana yang menyatakan kerugian tersebut terjadi secara nyata, dan gugatan dianggap tidak sempurna/tidak jelas karena PENGGUGAT tidak menghadirkan bukti penilaian resmi (KJPP) untuk membuktikan nilai riil barang-barang seperti kendaraan, mesin, dan pakaian [HAL 41-42]. TERGUGAT I memohon penolakan gugatan berdasarkan yurisprudensi MA yang menyatakan gugatan ganti rugi tanpa perincian dan pembuktian meyakinkan tidak dapat dikabulkan [HAL 42].\n\n[HAL 43-54] TERGUGAT III mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN), eksepsi Error in Persona (salah sasaran dan kurang pihak karena tidak melibatkan Helen Novelda yang menerima pembayaran), serta Obscuur Libel [HAL 43-47]. TERGUGAT III membantah dalil PMH dengan menyatakan ia membeli dengan itikad baik, tidak mengetahui pemalsuan identitas, dan tidak ada larangan dari penyidik untuk menjual kembali objek sengketa kepada TERGUGAT IV [HAL 47-53]. TERGUGAT III mengakui pernah menyatakan bersedia mengembalikan uang kepada TERGUGAT IV jika ada sengketa, namun hal itu dianggap sebagai jaminan itikad baik standar jual beli, bukan pengakuan kesalahan hukum [HAL 52-53]. Majelis Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi kewenangan absolut TERGUGAT III, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini [HAL 54-55].\n\n[HAL 55-63] Dalam pemeriksaan alat bukti, PENGGUGAT mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-21) dan saksi (Ng Cie Lok, Adrian R. Y. Waroy, Wahyu Wirayuda) yang kesemuanya mengonfirmasi pemalsuan KTP dan Akta Perkawinan oleh TERGUGAT I dan II, serta ketidakhadiran PENGGUGAT saat penandatanganan AJB [HAL 55-60]. TERGUGAT I mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-3) namun tidak menghadirkan saksi [HAL 60]. TERGUGAT III mengajukan bukti surat (T3-1 s/d T7) dan saksi (Phiong Sun Fa, Dr. Satria Utama Halim) yang mengonfirmasi bahwa PENGGUGAT tidak hadir saat transaksi, yang hadir adalah TERGUGAT I, II, dan III, serta dokumen yang digunakan adalah palsu [HAL 60-63]. TURUT TERGUGAT II tidak mengajukan jawaban maupun saksi [HAL 63].\n\n[HAL 64-68] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat (kewenangan absolut, obscuur libel, premature, error in persona kurang pihak, dan salah sasaran) karena dalil-dalil tersebut masuk ranah pembuktian pokok perkara atau tidak beralasan hukum [HAL 64-68]. Fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut adalah: Objek Sengketa atas nama PENGGUGAT; Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak sah secara hukum; TERGUGAT I dan II menjual objek kepada TERGUGAT III tanpa seijin PENGGUGAT dengan memalsukan KTP dan Akta Perkawinan; TERGUGAT I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pemalsuan; TERGUGAT III mengetahui objek bermasalah saat diperiksa sebagai saksi namun tetap menjual ke TERGUGAT IV; dan sertifikat telah balik nama ke TERGUGAT IV [HAL 68-69].\n\n[HAL 69-73] Majelis Hakim menyimpulkan TERGUGAT I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mengalihkan hak tanpa seijin pemilik sah dan menggunakan data palsu [HAL 70-71]. TERGUGAT III juga dinyatakan melakukan PMH karena mengetahui cacat hukum pada peralihan hak dari TERGUGAT I/II kepada dirinya, namun tetap mengalihkan hak ke TERGUGAT IV dengan itikad buruk [HAL 71-72]. TERGUGAT IV tidak dinyatakan melakukan PMH karena tidak terbukti mengetahui adanya pemalsuan, namun tanggung jawab perdata atas kerugian TERGUGAT IV menjadi beban TERGUGAT III [HAL 72-73]. Permohonan Sita Jaminan Rivindikatoir ditolak karena tidak pernah diterbitkan penetapan sita [HAL 73].\n\n[HAL 74-78] Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan amar: 1) Menyatakan AJB No. 1/2020 dan AJB No. 63/2021 Batal Demi Hukum; 2) Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1675 atas nama TERGUGAT IV Batal Demi Hukum; 3) Menghukum TERGUGAT IV mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada PENGGUGAT; 4) Memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Kepala BPN) membalik nama sertifikat ke nama PENGGUGAT; 5) Menghukum TERGUGAT I, II, dan III membayar kerugian materil kehilangan tempat tinggal sebesar Rp 25.000.000 per tahun sejak PENGGUGAT bebas dari Lapas Salemba hingga putusan berkekuatan hukum tetap; 6) Menghukum PARA TERGUGAT membayar Uang Paksa Rp 5.000.000 per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 7) Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II tunduk pada putusan; 8) Menghukum PARA TERGUGAT tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 5.960.000 [HAL 77-78]. Tuntutan kerugian barang usaha (Rp 600.000.000), kerugian tempat tinggal total (Rp 1.650.000.000), dan kerugian immateril (Rp 1.000.000.000) ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan [HAL 75-76]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 628/PDT.G/2022 antara PENGGUGAT DJAP NJIT FONG melawan TERGUGAT I MEL SUSILAWATY, TERGUGAT II TJHAI NAM LIUNG, TERGUGAT III ANTHONY KIFLI, TERGUGAT IV RONNY KURNIAWAN, TURUT TERGUGAT I SUWARNI SUKIMAN, dan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor BPN/ATR Kota Jakarta Barat. PENGGUGAT dalilkan kepemilikan sah atas Objek Sengketa (Tanah dan Bangunan seluas 62 M2 di Jl. Kali Anyar/Jelambar Baru, Jakarta Barat) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1675/Kel. Jelambar Baru [HAL 3]. Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I hanya secara adat/agama (sirih) dan tidak tercatat di Disdukcapil [HAL 3]. TERGUGAT II bertindak sebagai \"pigur\" atau pengganti PENGGUGAT dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1/2020 tanggal 5 Februari 2020 di hadapan Notaris Aris Hendrawan Halim, SH., yang dijual kepada TERGUGAT III menggunakan data palsu [HAL 3]. TERGUGAT III kemudian menjual objek tersebut kepada TERGUGAT IV berdasarkan AJB Nomor 63/2021 tanggal 30 April 2021 di hadapan TURUT TERGUGAT I [HAL 3-4].\n\n[HAL 5-11] Kronologi menunjukkan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tinggal bersama di Objek Sengketa hingga 2016, saat TERGUGAT I pergi meninggalkan rumah bersama satu anak tanpa izin [HAL 5]. Pada Februari 2019, TERGUGAT I memaksa masuk ke rumah dengan membongkar gembok despite penolakan Ketua RT, dan setelah PENGGUGAT pulang dari tahanan pada Agustus 2019, ia mendapati rumahnya dikunci oleh TERGUGAT I yang telah menjual barang-barang usaha PENGGUGAT (mobil box, mesin jahit, dll. senilai Rp 600.000.000) tanpa izin [HAL 5-7]. PENGGUGAT mengetahui rumah sedang direnovasi oleh pihak lain yang mengaku membeli dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II [HAL 7]. Notaris Aris Hendrawan Halim, SH. (almarhum) mengakui kepada PENGGUGAT bahwa dokumen yang digunakan (KTP dan Akta Perkawinan) adalah palsu, dan yang hadir menandatangani AJB adalah TERGUGAT II yang menyamar sebagai PENGGUGAT [HAL 8-9]. Disdukcapil DKI Jakarta mengonfirmasi bahwa Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak tercatat, membuktikan pemalsuan dokumen [HAL 10]. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dalam Putusan Pidana Nomor 556/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt karena pemalsuan dokumen [HAL 10]. PENGGUGAT dalilkan bahwa karena perkawinan tidak tercatat dan dokumen palsu, TERGUGAT I dan II tidak memiliki hak menjual objek sengketa, sehingga AJB Nomor 1/2020 harus dinyatakan Batal Demi Hukum [HAL 11].\n\n[HAL 12-18] PENGGUGAT dalilkan adanya penggelapan pajak BPHTB dalam transaksi pertama, di mana AJB mencatat harga Rp 800.000.000 namun pembayaran aktual mencapai Rp 1.200.000.000 (terbukti dari kwitansi transfer dan setoran tunai) [HAL 12-13]. Balik nama sertifikat dari nama PENGGUGAT ke TERGUGAT III dilakukan sangat cepat (6 hari) oleh TURUT TERGUGAT II, yang kemudian mengabaikan permohonan blokir sertifikat dari PENGGUGAT pada Juli 2020, sehingga memungkinkan peralihan hak ke TERGUGAT IV [HAL 14-15]. TERGUGAT III dalilkan telah mengetahui objek sengketa karena telah menerima somasi dari PENGGUGAT dan diperiksa sebagai saksi dalam laporan polisi [HAL 15-16]. Dalam AJB Nomor 63/2021, TERGUGAT III menjamin objek bebas sengketa, padahal ia mengetahui objek sedang dalam proses hukum [HAL 16-17]. Transaksi kedua juga diduga melibatkan penggelapan pajak dengan mencatat harga Rp 1.100.000.000 padahal harga aktual Rp 1.900.000.000 [HAL 17]. TERGUGAT III mengakui dalam persidangan pidana bahwa ia bersedia mengembalikan uang TERGUGAT IV jika timbul sengketa, membuktikan pengetahuannya atas masalah hukum objek [HAL 18].\n\n[HAL 19-25] PENGGUGAT mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata, dalilkan TERGUGAT I dan II melakukan PMH dengan memalsukan KTP dan Akta Perkawinan serta menjual tanpa hak; TERGUGAT III melakukan PMH dengan membeli dan menjual objek bermasalah; TERGUGAT IV membeli objek sengketa; TURUT TERGUGAT I gegabah membuat AJB; dan TURUT TERGUGAT II ceroboh dalam balik nama dan mengabaikan blokir [HAL 19-21]. Kerugian materil PENGGUGAT dalilkan sebesar Rp 600.000.000 (barang usaha), Rp 1.650.000.000 (kerugian tempat tinggal dan mata pencaharian), dan immateril Rp 1.000.000.000 [HAL 22]. PENGGUGAT memohon Sita Jaminan, uang paksa, pembatalan AJB 1/2020 dan 63/2021, pengosongan rumah, dan pemulihan sertifikat ke nama PENGGUGAT [HAL 23-25]. Mediasi gagal [HAL 25]. TERGUGAT I mengajukan eksepsi dan jawaban, menyangkal dalil PENGGUGAT [HAL 25].\n\n[HAL 26-32] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Obscuur Libel, berargumen bahwa gugatan bertentangan dengan Putusan Pidana 556/2021 karena Putusan Pidana hanya menetapkan kerugian Rp 1.200.000.000 akibat pemalsuan dokumen, sedangkan gugatan perdata menuntut kerugian berbeda (Rp 1.650.000.000) yang mencakup penyewaan rumah dan hilangnya usaha, yang tidak menjadi fakta persidangan pidana [HAL 27-29]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Premature terkait tuntutan ganti rugi barang usaha (Rp 600.000.000), karena PENGGUGAT telah membuat Laporan Polisi atas dugaan penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang masih dalam tahap penyidikan oleh Polsek Tanjung Duren, sehingga gugatan perdata untuk item tersebut dianggap terlalu dini sebelum ada putusan pidana [HAL 31-32].\n\n[HAL 33-38] TERGUGAT I mengajukan eksepsi Error in Persona (Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium), berdalih bahwa Notaris pengganti Almarhum Aris Hendrawan Halim, SH. yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan UUJN harus dilibatkan sebagai pihak karena protokol notarisnya terkait dengan objek sengketa [HAL 33-36]. TERGUGAT I juga mengajukan eksepsi Obscuur Libel karena mencampuradukkan perkara perdata dengan perpajakan (BPHTB), yang menurutnya tidak dapat menjadi dasar PMH perdata [HAL 36-38].\n\n[HAL 39-41] Dalam pokok perkara, TERGUGAT I membantah dalil \"perkawinan siri\" dengan merujuk Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menyatakan perkawinan adat/agamanya sah dan diakui UU, sehingga PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk menggugat atas aset yang dianggap hasil kerja sama selama perkawinan [HAL 39-40]. TERGUGAT I juga membantah besaran kerugian materil barang usaha (Rp 600.000.000) karena PENGGUGAT tidak membuktikan nilai riil masing-masing barang dan tidak menghadirkan bukti penilaian dari KJPP, serta nilai tersebut hanya perkiraan dalam konteks perkara pidana yang masih berjalan [HAL 40-41].\n\n[HAL 41-42] TERGUGAT I menegaskan bahwa kerugian materil barang usaha (Rp 600.000.000) hanyalah perkiraan karena belum ada putusan pidana yang menyatakan kerugian tersebut terjadi secara nyata, dan gugatan dianggap tidak sempurna/tidak jelas karena PENGGUGAT tidak menghadirkan bukti penilaian resmi (KJPP) untuk membuktikan nilai riil barang-barang seperti kendaraan, mesin, dan pakaian [HAL 41-42]. TERGUGAT I memohon penolakan gugatan berdasarkan yurisprudensi MA yang menyatakan gugatan ganti rugi tanpa perincian dan pembuktian meyakinkan tidak dapat dikabulkan [HAL 42].\n\n[HAL 43-54] TERGUGAT III mengajukan eksepsi kewenangan absolut (mengklaim gugatan pembatalan sertifikat adalah wewenang PTUN), eksepsi Error in Persona (salah sasaran dan kurang pihak karena tidak melibatkan Helen Novelda yang menerima pembayaran), serta Obscuur Libel [HAL 43-47]. TERGUGAT III membantah dalil PMH dengan menyatakan ia membeli dengan itikad baik, tidak mengetahui pemalsuan identitas, dan tidak ada larangan dari penyidik untuk menjual kembali objek sengketa kepada TERGUGAT IV [HAL 47-53]. TERGUGAT III mengakui pernah menyatakan bersedia mengembalikan uang kepada TERGUGAT IV jika ada sengketa, namun hal itu dianggap sebagai jaminan itikad baik standar jual beli, bukan pengakuan kesalahan hukum [HAL 52-53]. Majelis Hakim dalam putusan sela menolak eksepsi kewenangan absolut TERGUGAT III, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara ini [HAL 54-55].\n\n[HAL 55-63] Dalam pemeriksaan alat bukti, PENGGUGAT mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-21) dan saksi (Ng Cie Lok, Adrian R. Y. Waroy, Wahyu Wirayuda) yang kesemuanya mengonfirmasi pemalsuan KTP dan Akta Perkawinan oleh TERGUGAT I dan II, serta ketidakhadiran PENGGUGAT saat penandatanganan AJB [HAL 55-60]. TERGUGAT I mengajukan bukti surat (T-1 s/d T-3) namun tidak menghadirkan saksi [HAL 60]. TERGUGAT III mengajukan bukti surat (T3-1 s/d T7) dan saksi (Phiong Sun Fa, Dr. Satria Utama Halim) yang mengonfirmasi bahwa PENGGUGAT tidak hadir saat transaksi, yang hadir adalah TERGUGAT I, II, dan III, serta dokumen yang digunakan adalah palsu [HAL 60-63]. TURUT TERGUGAT II tidak mengajukan jawaban maupun saksi [HAL 63].\n\n[HAL 64-68] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat (kewenangan absolut, obscuur libel, premature, error in persona kurang pihak, dan salah sasaran) karena dalil-dalil tersebut masuk ranah pembuktian pokok perkara atau tidak beralasan hukum [HAL 64-68]. Fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut adalah: Objek Sengketa atas nama PENGGUGAT; Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak sah secara hukum; TERGUGAT I dan II menjual objek kepada TERGUGAT III tanpa seijin PENGGUGAT dengan memalsukan KTP dan Akta Perkawinan; TERGUGAT I dan II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pemalsuan; TERGUGAT III mengetahui objek bermasalah saat diperiksa sebagai saksi namun tetap menjual ke TERGUGAT IV; dan sertifikat telah balik nama ke TERGUGAT IV [HAL 68-69].\n\n[HAL 69-73] Majelis Hakim menyimpulkan TERGUGAT I dan II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena mengalihkan hak tanpa seijin pemilik sah dan menggunakan data palsu [HAL 70-71]. TERGUGAT III juga dinyatakan melakukan PMH karena mengetahui cacat hukum pada peralihan hak dari TERGUGAT I/II kepada dirinya, namun tetap mengalihkan hak ke TERGUGAT IV dengan itikad buruk [HAL 71-72]. TERGUGAT IV tidak dinyatakan melakukan PMH karena tidak terbukti mengetahui adanya pemalsuan, namun tanggung jawab perdata atas kerugian TERGUGAT IV menjadi beban TERGUGAT III [HAL 72-73]. Permohonan Sita Jaminan Rivindikatoir ditolak karena tidak pernah diterbitkan penetapan sita [HAL 73].\n\n[HAL 74-78] Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan amar: 1) Menyatakan AJB No. 1/2020 dan AJB No. 63/2021 Batal Demi Hukum; 2) Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1675 atas nama TERGUGAT IV Batal Demi Hukum; 3) Menghukum TERGUGAT IV mengosongkan dan menyerahkan rumah kepada PENGGUGAT; 4) Memerintahkan TURUT TERGUGAT II (Kepala BPN) membalik nama sertifikat ke nama PENGGUGAT; 5) Menghukum TERGUGAT I, II, dan III membayar kerugian materil kehilangan tempat tinggal sebesar Rp 25.000.000 per tahun sejak PENGGUGAT bebas dari Lapas Salemba hingga putusan berkekuatan hukum tetap; 6) Menghukum PARA TERGUGAT membayar Uang Paksa Rp 5.000.000 per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 7) Menghukum TURUT TERGUGAT I dan II tunduk pada putusan; 8) Menghukum PARA TERGUGAT tanggung renteng membayar biaya perkara Rp 5.960.000 [HAL 77-78]. Tuntutan kerugian barang usaha (Rp 600.000.000), kerugian tempat tinggal total (Rp 1.650.000.000), dan kerugian immateril (Rp 1.000.000.000) ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan [HAL 75-76]." + }, + "read": { + "input_chars": 11044, + "frame": "Peng Gugut DJAP NJIT FONG menggugat Mel Susilawaty, Tjhai Nam Liung, Anthony Kifli, Ronny Kurniawan, serta Turut Tergugat I dan II atas sengketa kepemilikan Tanah dan Bangunan di Jakarta Barat yang dijual tanpa hak melalui dokumen palsu. Penggugat meminta pembatalan Akta Jual Beli, pengosongan rumah, pemulihan sertifikat, serta ganti rugi materil dan immateril. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan transaksi batal demi hukum dan memerintahkan pengosongan serta balik nama sertifikat, namun menolak tuntutan ganti rugi besar karena pembuktian yang tidak meyakinkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Peng Gugut adalah pemilik sah Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1675/Kel. Jelambar Baru.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Peng Gugut dan Tergugat I hanya dilakukan secara adat/agama dan tidak tercatat di Disdukcapil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjual Objek Sengketa kepada Tergugat III menggunakan KTP dan Akta Perkawinan palsu tanpa kehadiran Peng Gugut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pemalsuan dokumen terkait transaksi tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengetahui objek sengketa bermasalah namun tetap menjualnya kepada Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik telah balik nama dari nama Peng Gugut ke nama Tergugat IV.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak tanpa seijin pemilik sah dan menggunakan data palsu.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak ke Tergugat IV dengan itikad buruk setelah mengetahui cacat hukum.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti mengetahui adanya pemalsuan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materil barang usaha sebesar Rp 600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian tempat tinggal total sebesar Rp 1.650.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Peng Gugut DJAP NJIT FONG menggugat Tergugat I Mel Susilawaty, Tergugat II Tjhai Nam Liung, Tergugat III Anthony Kifli, Tergugat IV Ronny Kurniawan, serta Turut Tergugat I dan II Kepala Kantor BPN/ATR Kota Jakarta Barat atas sengketa kepemilikan Tanah dan Bangunan seluas 62 M2 di Jakarta Barat. Peng Gugut dalilkan bahwa Tergugat I dan II menjual objek sengketa kepada Tergugat III menggunakan dokumen identitas dan perkawinan palsu tanpa hak, yang kemudian dijual kembali kepada Tergugat IV. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Peng Gugut dan Tergugat I tidak sah secara hukum, serta Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen dan menjual aset tanpa izin pemilik sah. Tergugat III juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui cacat hukum namun tetap mengalihkan hak ke Tergugat IV. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 dan Nomor 63/2021 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1675 atas nama Tergugat IV batal demi hukum, memerintahkan Tergugat IV mengosongkan rumah, dan memerintahkan Turut Tergugat II membalik nama sertifikat ke nama Peng Gugut. Tuntutan ganti rugi materil untuk barang usaha, kerugian tempat tinggal, dan kerugian immateril ditolak karena pembuktian yang tidak meyakinkan, namun Majelis Hakim mengabulkan ganti rugi kehilangan tempat tinggal sebesar Rp 25.000.000 per tahun serta uang paksa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Peng Gugut DJAP NJIT FONG menggugat Tergugat I Mel Susilawaty, Tergugat II Tjhai Nam Liung, Tergugat III Anthony Kifli, Tergugat IV Ronny Kurniawan, serta Turut Tergugat I dan II Kepala Kantor BPN/ATR Kota Jakarta Barat atas sengketa kepemilikan Tanah dan Bangunan seluas 62 M2 di Jakarta Barat. Peng Gugut dalilkan bahwa Tergugat I dan II menjual objek sengketa kepada Tergugat III menggunakan dokumen identitas dan perkawinan palsu tanpa hak, yang kemudian dijual kembali kepada Tergugat IV. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Peng Gugut dan Tergugat I tidak sah secara hukum, serta Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan dokumen dan menjual aset tanpa izin pemilik sah. Tergugat III juga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengetahui cacat hukum namun tetap mengalihkan hak ke Tergugat IV. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 1/2020 dan Nomor 63/2021 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1675 atas nama Tergugat IV batal demi hukum, memerintahkan Tergugat IV mengosongkan rumah, dan memerintahkan Turut Tergugat II membalik nama sertifikat ke nama Peng Gugut. Tuntutan ganti rugi materil untuk barang usaha, kerugian tempat tinggal, dan kerugian immateril ditolak karena pembuktian yang tidak meyakinkan, namun Majelis Hakim mengabulkan ganti rugi kehilangan tempat tinggal sebesar Rp 25.000.000 per tahun serta uang paksa.", + "facts": [ + { + "fact": "Peng Gugut adalah pemilik sah Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1675/Kel. Jelambar Baru.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Peng Gugut dan Tergugat I hanya dilakukan secara adat/agama dan tidak tercatat di Disdukcapil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II menjual Objek Sengketa kepada Tergugat III menggunakan KTP dan Akta Perkawinan palsu tanpa kehadiran Peng Gugut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah divonis bersalah dalam perkara pidana pemalsuan dokumen terkait transaksi tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III mengetahui objek sengketa bermasalah namun tetap menjualnya kepada Tergugat IV.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik telah balik nama dari nama Peng Gugut ke nama Tergugat IV.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak tanpa seijin pemilik sah dan menggunakan data palsu.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak ke Tergugat IV dengan itikad buruk setelah mengetahui cacat hukum.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti mengetahui adanya pemalsuan.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian materil barang usaha sebesar Rp 600.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian tempat tinggal total sebesar Rp 1.650.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan kerugian immateril sebesar Rp 1.000.000.000 ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci dan meyakinkan.", + "page": 75, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya pemilik sah rumah ini, tapi mantan istri dan temannya jual pakai KTP palsu ke orang lain yang balik nama sertifikat ke orang ketiga, bagaimana saya bisa ambil kembali rumah saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 45746, + "candidates": [ + "Pasal 1335 KUHPerdata", + "Pasal 1337 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1918 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1335: Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1337: Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1918: Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1335 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Meskipun putusan menyatakan akta jual beli batal demi hukum karena cacat hukum (pemalsuan data), pertimbangan hukum hakim secara eksplisit dan substantif mendasarkan penolakan terhadap perbuatan peralihan hak serta kewajiban ganti rugi pada teori Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365), bukan pada analisis void ab initio berdasarkan ketiadaan/kebohongan sebab (Pasal 1335). Pasal 1335 tidak didalilkan atau diuji sebagai dasar utama oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1337 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi sebab yang terlarang. Dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menganalisis apakah 'sebab' dalam perjanjian jual beli tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum secara spesifik, melainkan langsung mengkualifikasikan perbuatan pemalsuan dan penjualan tanpa seijin pemilik sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal ini tidak menjadi kerangka analisis substantif dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama yang digunakan hakim untuk menguji perbuatan para Tergugat. Hakim secara eksplisit mengutip Pasal 1365 untuk mengkualifikasikan perbuatan jual beli dengan KTP palsu dan tanpa seijin pemilik sebagai 'perbuatan melanggar hukum' yang mewajibkan penggantian kerugian dan menyatakan peralihan hak tidak sah. Ini adalah teori hukum inti yang menjawab pertanyaan tentang cara mengambil kembali rumah melalui gugatan PMH." + }, + { + "pasal": "Pasal 1918 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian dari putusan pidana. Meskipun putusan pidana digunakan sebagai alat bukti oleh Penggugat, Pasal 1918 bersifat prosedural/buktian (alat bukti) dan bukan jawaban substantif atas pertanyaan hukum tentang hak kepemilikan atau akibat hukum dari perbuatan jual beli. Isi pertanyaan berfokus pada hak perdata (mengambil kembali rumah), bukan pada mekanisme pembuktian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 93187, + "completion_tokens": 7092 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_629_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_629_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fe359f12df012024e77a549af1790e6bc483c97 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_629_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_629_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 164.361, + "query": 9.941, + "relevance": 15.272, + "total": 189.611 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 58921, + "marked_chars": 59101 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.\n2. Menyatakan PEMOHON (NG SOK LENG) yang adalah ibu kandung\ndari TJHAN SHAO SIN selaku Pengampu (kurator) dari TJHAN\nSHAO SIN.\nHalaman 5 dari 21 PENETAPAN No. 629/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 5\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3. Menyatakan TJHAN SHAO SIN berada dibawah pengampuan dari\nPEMOHON (NG SOK LENG) sebagai Pengampu (kurator) dari\nTJHAN SHAO SIN.\n4. Menyatakan segala hak dan kepentingan hukum dari TJHAN\nSHAO SIN diwakili dan atau dilaksanakan oleh PEMOHON (NG\nSOK LENG) selaku Pengampu (kurator) dari TJHAN SHAO SIN.\n5. Menyatakan PEMOHON (NG SOK LENG) selaku Pengampu\n(kurator) dari TJHAN SHAO SIN bertanggung jawab atas segala\nhak dan kepentingan hukum dari TJHAN SHAO SIN.\n6. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum dibayar\noleh PEMOHON. \n12.\nBahwa adapun TJHAN LI MIN (Anak Ketiga), saat ini bekerja dan tinggal\ndi Singapura dan telah men" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59101, + "frame": "Pemohon (NG SOK LENG) mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin menjual dua bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak bersama antara Pemohon dan Termohon (TJHAN SHAO SIN), yang berada di bawah pengampuan Pemohon. Permohonan ini diajukan karena Pemohon membutuhkan dana untuk biaya hidupnya sendiri serta biaya perawatan dan pengobatan Termohon yang menderita gangguan jiwa berat. Inti sengketa adalah kewenangan Pemohon sebagai pengampu untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan aset warisan bersama demi kepentingan Termohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan TJHAN TO JAN adalah suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Termohon (TJHAN SHAO SIN).", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TJHAN TO JAN meninggal dunia pada tanggal 4 November 1988, sehingga Pemohon dan ketiga anaknya menjadi ahli warisnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 390/Glodok atas tanah dan bangunan di Jl. Kemurnian VI No. 72 Jakarta Barat telah dibaliknama karena pewarisan menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TJHAN SHAO PING (anak kedua) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019 tanpa meninggalkan ahli waris, sehingga haknya beralih kepada Pemohon, Termohon, dan TJHAN LI MIN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 370/Cikupa atas tanah dan bangunan di Perumahan Citra Raya Blok V-03 No. 29 Tangerang telah dibaliknama karena pewarisan menjadi atas nama Pemohon dan Termohon setelah TJHAN LI MIN menolak warisan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon (TJHAN SHAO SIN) sejak sekitar tahun 1998 menunjukkan kelainan perilaku dan pada Oktober 2019 diperiksa di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang menyimpulkan Termohon mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia) dan tidak cakap secara mental.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Kurator) dari Termohon melalui Penetapan No. 285/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual dua bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak bersama dengan Termohon untuk memenuhi biaya hidup Pemohon serta biaya hidup dan perawatan/pengobatan Termohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda lanjut usia tanpa penghasilan, mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjual dua bidang aset properti yang menjadi hak bersama antara Pemohon dan Termohon (TJHAN SHAO SIN). Termohon adalah anak kandung Pemohon yang telah ditetapkan berada di bawah pengampuan Pemohon akibat gangguan jiwa berat yang dideritanya. Kedua properti tersebut merupakan hasil warisan dari almarhum suami Pemohon dan almarhum anak kedua Pemohon (TJHAN SHAO PING), di mana hak Termohon tetap ada karena saudara laki-lakinya (TJHAN LI MIN) menolak warisan. Pemohon memohon izin untuk menjual aset tersebut, termasuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT, dengan alasan bahwa dana hasil penjualan diperlukan untuk biaya hidup Pemohon serta biaya perawatan dan pengobatan Termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Termohon dalam menjual kedua aset tersebut dan melakukan perbuatan hukum terkait lainnya demi kepentingan Termohon, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda lanjut usia tanpa penghasilan, mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menjual dua bidang aset properti yang menjadi hak bersama antara Pemohon dan Termohon (TJHAN SHAO SIN). Termohon adalah anak kandung Pemohon yang telah ditetapkan berada di bawah pengampuan Pemohon akibat gangguan jiwa berat yang dideritanya. Kedua properti tersebut merupakan hasil warisan dari almarhum suami Pemohon dan almarhum anak kedua Pemohon (TJHAN SHAO PING), di mana hak Termohon tetap ada karena saudara laki-lakinya (TJHAN LI MIN) menolak warisan. Pemohon memohon izin untuk menjual aset tersebut, termasuk menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT, dengan alasan bahwa dana hasil penjualan diperlukan untuk biaya hidup Pemohon serta biaya perawatan dan pengobatan Termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Termohon dalam menjual kedua aset tersebut dan melakukan perbuatan hukum terkait lainnya demi kepentingan Termohon, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon dan TJHAN TO JAN adalah suami istri yang dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah Termohon (TJHAN SHAO SIN).", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TJHAN TO JAN meninggal dunia pada tanggal 4 November 1988, sehingga Pemohon dan ketiga anaknya menjadi ahli warisnya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 390/Glodok atas tanah dan bangunan di Jl. Kemurnian VI No. 72 Jakarta Barat telah dibaliknama karena pewarisan menjadi atas nama Pemohon dan ketiga anaknya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "TJHAN SHAO PING (anak kedua) meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019 tanpa meninggalkan ahli waris, sehingga haknya beralih kepada Pemohon, Termohon, dan TJHAN LI MIN.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sertifikat Hak Milik No. 370/Cikupa atas tanah dan bangunan di Perumahan Citra Raya Blok V-03 No. 29 Tangerang telah dibaliknama karena pewarisan menjadi atas nama Pemohon dan Termohon setelah TJHAN LI MIN menolak warisan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Termohon (TJHAN SHAO SIN) sejak sekitar tahun 1998 menunjukkan kelainan perilaku dan pada Oktober 2019 diperiksa di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo yang menyimpulkan Termohon mengalami gangguan jiwa berat (skizofrenia) dan tidak cakap secara mental.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (Kurator) dari Termohon melalui Penetapan No. 285/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 4 Mei 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual dua bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak bersama dengan Termohon untuk memenuhi biaya hidup Pemohon serta biaya hidup dan perawatan/pengobatan Termohon.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda tua butuh uang buat hidup dan biaya obat anak saya yang sakit jiwa, bolehkah saya jual sendiri rumah warisan yang masih atas nama kita berdua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23368, + "candidates": [ + "Pasal 452 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "text": "Pasal 452: Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa. Bila seseorang yang karena keborosan ditempatkan di bawah pengampuan hendak melangsungkan perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya. Ketentuan undang-undang tentang perwalian atas anak belum dewasa, yang tercantum dalam pasal 331 sampai dengan 344, Pasal-pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391 dan berikutnya dalam Bagian 11, 12 dan 13 Bab XV, berlaku juga terhadap pengampuan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 452 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum utama dalam putusan yang menyatakan bahwa orang di bawah pengampuan (anak sakit jiwa) berkedudukan sama dengan anak belum dewasa dan tidak cakap bertindak di muka hukum. Hal ini langsung menjawab pertanyaan apakah janda tersebut bisa menjual sendiri, karena pasal ini menegaskan bahwa tindakan hukum harus dilakukan oleh pengampu (ibu) mewakili kurandus (anak), bukan oleh kurandus sendiri." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 452 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27204, + "completion_tokens": 1160 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_633_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_633_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..44e526f6547c36ab1b3fb48229cda488da9ae2b2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_633_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_633_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 128.523, + "query": 8.648, + "relevance": 18.386, + "total": 155.576 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 25858, + "marked_chars": 25930 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 25930, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan kematian suaminya. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian suami yang meninggal pada tahun 1998 namun belum tercatat secara resmi, guna keperluan administrasi dan harta peninggalan. Pemohon meminta pengadilan menetapkan kematian tersebut dan memerintahkan pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Kosasih Abdulrahman pada tanggal 07 Agustus 1964 di KUA Kota Cianjur berdasarkan Akta Nikah No. 766/1964.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu Wedi Kamaludin, Ria Rusanti, dan Mia Rumsari.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 April 1998 karena sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian suami Pemohon ke instansi yang berwenang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian suami guna keperluan tertib administrasi dan masa depan harta peninggalan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Kosasih Abdulrahman, telah meninggal dunia pada 29 April 1998 namun belum tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa ia menikah dengan almarhum pada 7 Agustus 1964 dan dikaruniai tiga orang anak, namun karena ketidaktahuan dan belum adanya laporan kematian, akta kematian tidak pernah dicatatkan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon telah terjadi dan beralasan menurut hukum untuk ditetapkan. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan kematian Kosasih Abdulrahman pada 29 April 1998, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suaminya, Kosasih Abdulrahman, telah meninggal dunia pada 29 April 1998 namun belum tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada fakta bahwa ia menikah dengan almarhum pada 7 Agustus 1964 dan dikaruniai tiga orang anak, namun karena ketidaktahuan dan belum adanya laporan kematian, akta kematian tidak pernah dicatatkan. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa kematian suami Pemohon telah terjadi dan beralasan menurut hukum untuk ditetapkan. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan kematian Kosasih Abdulrahman pada 29 April 1998, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Kosasih Abdulrahman pada tanggal 07 Agustus 1964 di KUA Kota Cianjur berdasarkan Akta Nikah No. 766/1964.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu Wedi Kamaludin, Ria Rusanti, dan Mia Rumsari.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 29 April 1998 karena sakit.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hingga saat ini, pihak keluarga belum pernah mengurus atau mencatatkan kematian suami Pemohon ke instansi yang berwenang.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kematian suami guna keperluan tertib administrasi dan masa depan harta peninggalan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi kami belum pernah mengurus akta kematiannya, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12009, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen), yang merupakan materi hukum perkawinan/pertanggungjawaban harta. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan mengenai prosedur pelaporan kematian untuk pembuatan akta kematian, yang merupakan ranah administrasi kependudukan. Meskipun putusan mengutip pasal ini, konteksnya hanya sebatas validitas alat bukti surat, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan prosedural tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 12641, + "completion_tokens": 850 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_637_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_637_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..89566a3f4ea15b25ff990630e64a4b4e1c91f552 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_637_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_637_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.125, + "classify": 0.0, + "condense": 305.183, + "read": 97.352, + "query": 6.117, + "relevance": 47.057, + "total": 455.835 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 152572, + "marked_chars": 153013 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM KONPENSI :\nDALAM EKSEPSI :\n- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;\n- Menyatakan secara hukum Penggugat Laura Loren Mandagie dan Denzell\nRainer Simanungkalit adalah ahli waris dari alm Richard Erbin, S.SI yang berhak\nHalaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 637/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\natas objek sengketa yaitu Tanah dan Bangunan yang terletak di Mutiara Taman\nPalem Blok D2/27 RT/RW 006/014 Cengkareng Timur, Kecamatan\nCengkareng–Jakarta Barat ;\n- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yaitu Tanah\ndan Bangunan yang terletak di Mutiara Taman Palem Blok D2/27 RT/RW\n006/014 Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng–Jakarta Barat kepada\nPenggugat;\n- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDALAM REKONPENSI :\n- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat da" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134949, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 637/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat Laura Loren Mandagie melawan Tergugat I (Anni Herawati), Tergugat II (Mieke Theresia Simanungkalit), dan Tergugat III (Donal Simanungkalit). Penggugat mendalilkan bahwa ia dan alm. Richard Erbin SSI (suami yang meninggal 18 Mei 2023) memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan di Mutiara Taman Palem Blok D.2/27, Jakarta Barat, yang dibeli dengan PPJB Nomor 131/MTP/RMH/X/04 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama alm. Richard. Penggugat menuntut pengakuan hak atas 1/2 harta tersebut, penyerahan objek sengketa, dan menyatakan tindakan Tergugat yang menguasai rumah sejak 30 Juni 2023 sebagai perbuatan melawan hukum, serta meminta uang paksa Rp 10.000.000/hari. [HAL 7-10] Para Tergugat mengajukan eksepsi: 1) Salah alamat karena sengketa internal keluarga antara Penggugat dan Tergugat III; 2) Tidak memiliki *legal standing* karena ahli waris lain (Denzell) tidak ikut gugatan; 3) Kurang pihak karena seharusnya menggugat Developer (PT. Bangun Cipta Karya Perkasa) dan Bank (PT. Bank CIMB Niaga/Lippo Bank) terkait pembayaran KPR. [HAL 11-20] Dalam pokok perkara, Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan dalih rumah dibeli bersama Tergugat III dan alm. Richard pada 2004, sebelum pernikahan Penggugat (2014/2018). Tergugat III mengklaim telah membayar DP Rp 150.000.000 dan sebagian besar angsuran KPR serta biaya renovasi, sementara alm. Richard hanya membayar sekitar 17% sebelum meninggal karena terlilit hutang kartu kredit. Tergugat berargumen rumah bukan harta perkawinan karena dibeli sebelum pernikahan tercatat. [HAL 21-26] Tergugat juga membahas mobil Innova tahun 2010 yang awalnya digugat namun dihapus, namun dalam Rekonvensi Tergugat III (Penggugat III dr) menuntut Penggugat sebagai pemilik sah rumah dan mobil tersebut, menyatakan perbuatan Penggugat mengklaim kepemilikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 150.000.000 dan uang paksa. [HAL 27-30] Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-41 (identitas, akta nikah/kematian, PPJB, bukti pembayaran PBB, surat lunas KPR) dan menghadirkan saksi Irene Wong dan Enang Prasetio Tandiono yang mengonfirmasi pernikahan, kelahiran anak, kematian alm. Richard, serta adanya sengketa rumah yang dikredit oleh alm. Richard. [HAL 31-40] Para Tergugat mengajukan bukti surat T.I,II,III-1 sampai T.I,II,III-138 yang mencakup identitas, bukti pembayaran DP dan angsuran KPR oleh Tergugat III/Ratna Febra, berita acara serah terima rumah, bukti renovasi, tagihan utilitas, surat peringatan bank, dan bukti pelunasan hutang kartu kredit alm. Richard. [HAL 41-43] Para Tergugat menghadirkan saksi Tona Poltak Romano M dan Ratna Febra R.M. Saksi Tona mengonfirmasi Tergugat III dan orang tuanya tinggal di rumah tersebut sejak 2006, serta Penggugat tidak pernah tinggal di sana setelah menikah. Saksi Ratna mengonfirmasi pembayaran DP dan tunggakan KPR bersama Tergugat III dan alm. Richard, serta Penggugat tidak pernah tinggal di rumah tersebut. [HAL 44] Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat (salah alamat, *legal standing*, kurang pihak) karena hak menentukan tergugat ada pada Penggugat dan masalah ahli waris lain masuk ke pembuktian pokok perkara. Hakim menetapkan fakta hukum: Penggugat dan alm. Richard adalah suami-istri dengan anak Denzell; alm. Richard membeli rumah kredit pada 14 Oktober 2004 sebelum menikah dengan Penggugat; alm. Richard meninggal 18 Mei 2023; dan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah sengketa sejak menikah tahun 2014 hingga 2023." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 19564, + "summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 637/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat Laura Loren Mandagie melawan Tergugat I (Anni Herawati), Tergugat II (Mieke Theresia Simanungkalit), dan Tergugat III (Donal Simanungkalit). Penggugat mendalilkan kepemilikan 1/2 harta bersama berupa tanah dan bangunan di Mutiara Taman Palem Blok D.2/27, Jakarta Barat, yang dibeli dengan PPJB Nomor 131/MTP/RMH/X/04 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama alm. Richard Erbin SSI (suami yang meninggal 18 Mei 2023), serta menuntut pengakuan hak, penyerahan objek, dan menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 7-10] Para Tergugat mengajukan eksepsi salah alamat, tidak memiliki *legal standing*, dan kurang pihak, yang semuanya ditolak oleh Majelis Hakim karena hak menentukan tergugat ada pada Penggugat dan masalah ahli waris lain masuk ke pembuktian pokok perkara. [HAL 11-20] Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan dalih rumah dibeli bersama Tergugat III dan alm. Richard pada 2004 sebelum pernikahan Penggugat, serta klaim Tergugat III telah membayar DP Rp 150.000.000 dan angsuran KPR. [HAL 21-26] Tergugat III mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pemilik sah rumah dan mobil Innova, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut ganti rugi Rp 150.000.000. [HAL 27-43] Penggugat membuktikan pernikahan, kematian alm. Richard, dan pembelian rumah kredit, sementara Tergugat membuktikan pembayaran DP, angsuran KPR, dan ditempati rumah oleh orang tua Tergugat III sejak 2006. [HAL 44] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum: Penggugat dan alm. Richard adalah suami-istri dengan anak Denzell; alm. Richard membeli rumah kredit pada 14 Oktober 2004 sebelum menikah; alm. Richard meninggal 18 Mei 2023; dan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah sengketa sejak menikah tahun 2014 hingga 2023. [HAL 45] Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat III mengambil alih pembayaran kredit rumah yang sering tidak lancar oleh alm. Richard, meliputi Booking Fee Rp 5.000.000, DP-1 Rp 100.000.000, DP-2 Rp 40.000.000, kekurangan DP-2 Rp 5.000.000, dan setoran tunai tunggakan cicilan KPR sejumlah Rp 105.420.000, sehingga total pengeluaran Tergugat III adalah Rp 255.420.000. [HAL 46] Majelis Hakim menolak dalil Tergugat III bahwa pembayaran tersebut merupakan bukti permulaan kepemilikan karena perikatan jual beli dan pembayaran KPR dilakukan atas nama alm. Richard Erbin SSI, bukan Tergugat III, serta tidak ada bukti pengalihan hak jual beli atau hibah. Objek sengketa dikategorikan sebagai Harta Bawaan alm. Richard yang dibeli sebelum pernikahan, sehingga Penggugat dan Denzell sebagai ahli waris berhak atas objek sengketa dan beralasan meminta penyerahan objek. Mobil Innova tidak dipertimbangkan karena telah dihapus dari gugatan. Gugatan perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti, demikian juga permintaan sita dan uang paksa. [HAL 47-48] Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menerapkan azas *Ex Aquo Et Bono*, menyatakan bahwa meskipun gugatan Tergugat III ditolak, demi keadilan Penggugat (sebagai ahli waris) berkewajiban membayar pengeluaran Tergugat III sebesar Rp 255.420.000 untuk pelunasan kewajiban pembelian objek sengketa. Penyerahan objek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat III digantungkan pada pembayaran tersebut. Biaya renovasi ditolak diperhitungkan karena Tergugat mendiami rumah tanpa membayar sewa. [HAL 49-50] Amar putusan: Eksepsi Para Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Penggugat Laura Loren Mandagie dan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai ahli waris alm. Richard Erbin SSI yang berhak atas objek sengketa, serta memerintahkan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat; Gugatan selebihnya ditolak; Dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi dihukum membayar Rp 255.420.000 kepada Tergugat III; Para Tergugat dihukum membayar ongkos perkara Rp 1.414.300 secara tanggung renteng." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-6] Perkara perdata Nomor 637/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt antara Penggugat Laura Loren Mandagie melawan Tergugat I (Anni Herawati), Tergugat II (Mieke Theresia Simanungkalit), dan Tergugat III (Donal Simanungkalit). Penggugat mendalilkan kepemilikan 1/2 harta bersama berupa tanah dan bangunan di Mutiara Taman Palem Blok D.2/27, Jakarta Barat, yang dibeli dengan PPJB Nomor 131/MTP/RMH/X/04 tanggal 14 Oktober 2004 atas nama alm. Richard Erbin SSI (suami yang meninggal 18 Mei 2023), serta menuntut pengakuan hak, penyerahan objek, dan menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. [HAL 7-10] Para Tergugat mengajukan eksepsi salah alamat, tidak memiliki *legal standing*, dan kurang pihak, yang semuanya ditolak oleh Majelis Hakim karena hak menentukan tergugat ada pada Penggugat dan masalah ahli waris lain masuk ke pembuktian pokok perkara. [HAL 11-20] Tergugat membantah kepemilikan Penggugat dengan dalih rumah dibeli bersama Tergugat III dan alm. Richard pada 2004 sebelum pernikahan Penggugat, serta klaim Tergugat III telah membayar DP Rp 150.000.000 dan angsuran KPR. [HAL 21-26] Tergugat III mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat sebagai pemilik sah rumah dan mobil Innova, menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut ganti rugi Rp 150.000.000. [HAL 27-43] Penggugat membuktikan pernikahan, kematian alm. Richard, dan pembelian rumah kredit, sementara Tergugat membuktikan pembayaran DP, angsuran KPR, dan ditempati rumah oleh orang tua Tergugat III sejak 2006. [HAL 44] Majelis Hakim menetapkan fakta hukum: Penggugat dan alm. Richard adalah suami-istri dengan anak Denzell; alm. Richard membeli rumah kredit pada 14 Oktober 2004 sebelum menikah; alm. Richard meninggal 18 Mei 2023; dan Penggugat tidak pernah tinggal di rumah sengketa sejak menikah tahun 2014 hingga 2023. [HAL 45] Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat III mengambil alih pembayaran kredit rumah yang sering tidak lancar oleh alm. Richard, meliputi Booking Fee Rp 5.000.000, DP-1 Rp 100.000.000, DP-2 Rp 40.000.000, kekurangan DP-2 Rp 5.000.000, dan setoran tunai tunggakan cicilan KPR sejumlah Rp 105.420.000, sehingga total pengeluaran Tergugat III adalah Rp 255.420.000. [HAL 46] Majelis Hakim menolak dalil Tergugat III bahwa pembayaran tersebut merupakan bukti permulaan kepemilikan karena perikatan jual beli dan pembayaran KPR dilakukan atas nama alm. Richard Erbin SSI, bukan Tergugat III, serta tidak ada bukti pengalihan hak jual beli atau hibah. Objek sengketa dikategorikan sebagai Harta Bawaan alm. Richard yang dibeli sebelum pernikahan, sehingga Penggugat dan Denzell sebagai ahli waris berhak atas objek sengketa dan beralasan meminta penyerahan objek. Mobil Innova tidak dipertimbangkan karena telah dihapus dari gugatan. Gugatan perbuatan melawan hukum ditolak karena tidak terbukti, demikian juga permintaan sita dan uang paksa. [HAL 47-48] Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim menerapkan azas *Ex Aquo Et Bono*, menyatakan bahwa meskipun gugatan Tergugat III ditolak, demi keadilan Penggugat (sebagai ahli waris) berkewajiban membayar pengeluaran Tergugat III sebesar Rp 255.420.000 untuk pelunasan kewajiban pembelian objek sengketa. Penyerahan objek sengketa oleh Penggugat kepada Tergugat III digantungkan pada pembayaran tersebut. Biaya renovasi ditolak diperhitungkan karena Tergugat mendiami rumah tanpa membayar sewa. [HAL 49-50] Amar putusan: Eksepsi Para Tergugat ditolak; Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Penggugat Laura Loren Mandagie dan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai ahli waris alm. Richard Erbin SSI yang berhak atas objek sengketa, serta memerintahkan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat; Gugatan selebihnya ditolak; Dalam Rekonvensi, Penggugat dalam Konvensi dihukum membayar Rp 255.420.000 kepada Tergugat III; Para Tergugat dihukum membayar ongkos perkara Rp 1.414.300 secara tanggung renteng." + }, + "read": { + "input_chars": 3929, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris alm. Richard Erbin SSI, menggugat Tergugat I, II, dan III untuk pengakuan hak dan penyerahan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh alm. Richard sebelum pernikahan dengan Penggugat. Tergugat III mengajukan rekonvensi menuntut pengakuan kepemilikan dan ganti rugi atas pembayaran yang telah dilakukannya untuk objek tersebut. Sengketa inti mengenai kepemilikan dan kewajiban pembayaran atas objek sengketa tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Alm. Richard Erbin SSI membeli rumah kredit pada tanggal 14 Oktober 2004 sebelum menikah dengan Penggugat.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Richard Erbin SSI meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Denzell adalah ahli waris sah alm. Richard Erbin SSI.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III telah membayar sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban pembelian objek sengketa yang meliputi Booking Fee, DP-1, DP-2, kekurangan DP-2, dan setoran tunai tunggakan cicilan KPR.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total pengeluaran Tergugat III untuk pembayaran kredit rumah sebesar Rp 255.420.000.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran KPR dan perikatan jual beli dilakukan atas nama alm. Richard Erbin SSI, bukan atas nama Tergugat III.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti pengalihan hak jual beli atau hibah dari alm. Richard kepada Tergugat III.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendiami rumah sengketa tanpa membayar sewa.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Tergugat III dalam rekonvensi untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan menuntut ganti rugi ditolak.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris alm. Richard Erbin SSI, menuntut pengakuan hak dan penyerahan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh alm. Richard sebelum pernikahan dengan Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa merupakan Harta Bawaan alm. Richard yang dibeli sebelum pernikahan, sehingga Penggugat dan Denzell sebagai ahli waris berhak atas objek tersebut. Meskipun Tergugat III membuktikan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 255.420.000 untuk pembayaran kredit rumah, pembayaran tersebut tidak mengubah status kepemilikan karena dilakukan atas nama alm. Richard tanpa bukti pengalihan hak. Dalam rekonvensi, gugatan Tergugat III ditolak, namun demi keadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat membayar pengeluaran Tergugat III sebesar Rp 255.420.000 sebagai syarat bagi penyerahan objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat. Gugatan perbuatan melawan hukum dan permintaan sita ditolak, demikian juga klaim biaya renovasi karena Tergugat mendiami rumah tanpa membayar sewa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai ahli waris alm. Richard Erbin SSI, menuntut pengakuan hak dan penyerahan objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang dibeli oleh alm. Richard sebelum pernikahan dengan Penggugat. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa merupakan Harta Bawaan alm. Richard yang dibeli sebelum pernikahan, sehingga Penggugat dan Denzell sebagai ahli waris berhak atas objek tersebut. Meskipun Tergugat III membuktikan telah mengeluarkan dana sebesar Rp 255.420.000 untuk pembayaran kredit rumah, pembayaran tersebut tidak mengubah status kepemilikan karena dilakukan atas nama alm. Richard tanpa bukti pengalihan hak. Dalam rekonvensi, gugatan Tergugat III ditolak, namun demi keadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat membayar pengeluaran Tergugat III sebesar Rp 255.420.000 sebagai syarat bagi penyerahan objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat. Gugatan perbuatan melawan hukum dan permintaan sita ditolak, demikian juga klaim biaya renovasi karena Tergugat mendiami rumah tanpa membayar sewa.", + "facts": [ + { + "fact": "Alm. Richard Erbin SSI membeli rumah kredit pada tanggal 14 Oktober 2004 sebelum menikah dengan Penggugat.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Alm. Richard Erbin SSI meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2023.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Denzell adalah ahli waris sah alm. Richard Erbin SSI.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat III telah membayar sejumlah uang untuk pelunasan kewajiban pembelian objek sengketa yang meliputi Booking Fee, DP-1, DP-2, kekurangan DP-2, dan setoran tunai tunggakan cicilan KPR.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Total pengeluaran Tergugat III untuk pembayaran kredit rumah sebesar Rp 255.420.000.", + "page": 45, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pembayaran KPR dan perikatan jual beli dilakukan atas nama alm. Richard Erbin SSI, bukan atas nama Tergugat III.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada bukti pengalihan hak jual beli atau hibah dari alm. Richard kepada Tergugat III.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mendiami rumah sengketa tanpa membayar sewa.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat terhadap Tergugat ditolak karena tidak terbukti.", + "page": 46, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Gugatan Tergugat III dalam rekonvensi untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah dan menuntut ganti rugi ditolak.", + "page": 48, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya ahli waris ingin ambil rumah almarhum ayah, tapi orang lain yang bayar cicilan dan diam di sana, apakah saya tetap bisa ambil rumahnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17211, + "candidates": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur pembagian harta bersama (harta perkawinan) setelah bubarnya perkawinan. Pertanyaan berkaitan dengan sengketa kepemilikan warisan (harta bawaan/almarhum) terhadap pihak ketiga, bukan pembagian harta antara suami-istri atau ahli waris satu sama lain. Isi pasal tidak mengatur hak ahli waris untuk merebut kembali harta warisan dari orang lain yang mendudukinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur hak ahli waris untuk mengajukan gugatan (revindicatio) terhadap orang yang memegang warisan tanpa hak atau dengan hak. Ini adalah dasar hukum substantif bagi ahli waris untuk menuntut penyerahan kembali objek warisan (rumah) kepada mereka, yang merupakan inti dari pertanyaan awam mengenai kemampuan ahli waris mengambil kembali rumah tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun disebutkan dalam pertimbangan putusan, putusan menolak tuntutan perbuatan melawan hukum karena tidak terbukti adanya tindakan paksa atau pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian tambahan di luar sengketa kepemilikan. Inti sengketa adalah kepemilikan warisan (hak kebendaan), bukan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, sehingga pasal ini bukan jawaban substantif utama untuk pertanyaan 'bisakah saya ambil rumahnya'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 834 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59194, + "completion_tokens": 3455 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_639_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_639_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e7142e633d5a4c47ae77aaf684f8ac30f6d5bd2 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_639_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_639_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 132.363, + "query": 6.425, + "relevance": 33.302, + "total": 172.147 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106179, + "marked_chars": 106512 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan ;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nverklaard);\n-\nMenghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sejumlah Rp970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh\nkami Martin Ginting, S.H, M.H, selaku Ketua Majelis, Rehmalem Br Perangin-\nangin, S.H, dan Muhammad Irfan, SH, MHum. masing-masing selaku hakim\nanggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nnomor : 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari\nSelasa, tanggal 9 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh\nHakim Ketua dengan dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, SH, MH,\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. \nHAKIM – HAKIM ANGGOTA, \n HAKIM KETUA,\nRehmalem Br. Perangin-angin, S.H\n Martin Ginting, SH, MH\n \nMuhammad Irfan, SH, MHum.\nHal. 37 dari 38 hal. Put. No. 639/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situ" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 106512, + "frame": "PT Marino Dio Finita menggugat PT Polar Kasih Anugerah atas dugaan wanprestasi terkait pekerjaan penurunan kapal yang melibatkan biaya tambahan salvage. Penggugat meminta pembayaran sisa tagihan dan kerugian sebesar Rp185.778.000 serta kerugian immateril. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sewa air bag dengan nomor 006/PKA/III/2022 pada tanggal 11 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pekerjaan penurunan kapal dilakukan di Galangan PT Krakatau Shipyard Puloampel.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berubah menjadi pekerjaan salvage karena kondisi kapal yang miring dan tertanam pasir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya keterlambatan pembayaran dan penyediaan bahan bakar oleh Tergugat yang menyebabkan penundaan pekerjaan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan total kerugian materiil sebesar Rp185.778.000 akibat pekerjaan salvage tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum tidak menuntut pernyataan sahnya perjanjian dan adanya perbuatan wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak adanya petitum pokok mengenai sahnya perjanjian dan adanya wanprestasi.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Marino Dio Finita mengajukan gugatan perdata terhadap PT Polar Kasih Anugerah dengan dalil wanprestasi terkait perjanjian sewa air bag untuk penurunan kapal di Galangan PT Krakatau Shipyard. Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan yang semula adalah penurunan kapal berubah menjadi pekerjaan salvage yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama akibat kondisi kapal, serta adanya keterlambatan penyediaan bahan bakar oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp185.778.000 dan immateril. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum gugatan tidak memuat tuntutan untuk menyatakan sahnya perjanjian dan adanya perbuatan wanprestasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa tanpa petitum yang menyatakan sahnya perjanjian dan adanya wanprestasi, hakim tidak dapat langsung menilai kerugian yang didalilkan. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Marino Dio Finita mengajukan gugatan perdata terhadap PT Polar Kasih Anugerah dengan dalil wanprestasi terkait perjanjian sewa air bag untuk penurunan kapal di Galangan PT Krakatau Shipyard. Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan yang semula adalah penurunan kapal berubah menjadi pekerjaan salvage yang lebih kompleks dan memakan waktu lebih lama akibat kondisi kapal, serta adanya keterlambatan penyediaan bahan bakar oleh Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp185.778.000 dan immateril. Tergugat membantah dengan mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum gugatan tidak memuat tuntutan untuk menyatakan sahnya perjanjian dan adanya perbuatan wanprestasi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut dengan alasan bahwa tanpa petitum yang menyatakan sahnya perjanjian dan adanya wanprestasi, hakim tidak dapat langsung menilai kerugian yang didalilkan. Akibatnya, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) tanpa pemeriksaan pokok perkara, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian sewa air bag dengan nomor 006/PKA/III/2022 pada tanggal 11 Maret 2022.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pekerjaan penurunan kapal dilakukan di Galangan PT Krakatau Shipyard Puloampel.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat berubah menjadi pekerjaan salvage karena kondisi kapal yang miring dan tertanam pasir.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya keterlambatan pembayaran dan penyediaan bahan bakar oleh Tergugat yang menyebabkan penundaan pekerjaan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan total kerugian materiil sebesar Rp185.778.000 akibat pekerjaan salvage tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena petitum tidak menuntut pernyataan sahnya perjanjian dan adanya perbuatan wanprestasi.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak adanya petitum pokok mengenai sahnya perjanjian dan adanya wanprestasi.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak hakim karena tidak meminta pernyataan sahnya perjanjian sewa air bag dan perbuatan wanprestasi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11715, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur dasar hukum wanprestasi (kegagalan memenuhi perikatan) yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dalam pertimbangan hakim, gugatan ditolak karena Penggugat tidak menantang 'perbuatan wanprestasi' dalam petitumnya, padahal posita menguraikan dasar hubungan hukum dan wanprestasi. Pasal 1239 adalah norma substantif yang mendasari dalil wanprestasi tersebut; ketiadaan tuntutan eksplisit atas dasar ini (sesuai prinsip ultra petita yang dibahas hakim) menjadi alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat pembebanan ganti rugi, yaitu adanya lalai (default) debitur. Pertimbangan hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa mekanisme penilaian kerugian harus didahului dengan penilaian adanya ingkar janji/wanprestasi. Karena Penggugat tidak menuntut pernyataan adanya wanprestasi (lalai) dalam petitum, maka dasar hukum untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim (ultra petita). Jadi, pasal ini relevan sebagai kerangka hukum yang tidak terpenuhi formalitas tuntutannya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34992, + "completion_tokens": 1127 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6974e8b6067b1a8b6d37478047e192d27510347a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,167 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 58, + "timings": { + "parse": 0.091, + "classify": 0.0, + "condense": 378.558, + "read": 92.243, + "query": 5.693, + "relevance": 90.292, + "total": 566.879 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 180125, + "marked_chars": 180638 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut ;\n2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) ;\n3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya\nyang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.440.000.- (satu juta empat ratus\nempat puluh ribu rupiah) \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023,\nHalaman 57 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 57\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\noleh kami, Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H dan\nAde Sumitra Hadisurya, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari ini Selasa tanggal 9 Januari 2024, diucapkan dalam\npersidangan yang terbuka untuk umum oleh Asmudi, S.H., M.H., sebagai Hakim\nKetua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H. M.Hum" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134980, + "summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2023 antara tujuh Penggugat (Budiarto Wiguna, Dr. Yuwono Prananto, Erica Tan, Juniarsih Widirsa, Kadir Muda Salim, Yassin Rusli Cipto, dan Lily Salim) melawan Tergugat (Paulus Tjung alias Asin) sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, serta Turut Tergugat I (PPRSH Puri Garden Apartemen sebagai badan hukum) dan Turut Tergugat II (Mulyati Suganda). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah anggota dan pemilik unit di Puri Garden Apartemen berdasarkan PPJB. Mereka mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjabat sebagai ketua PPRSH selama 7 tahun (periode 2015-2022) melebihi batas 3 tahun per periode yang diatur Anggaran Rumah Tangga (ART), lalai melaksanakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUTA) dan Luar Biasa (RUALB), serta lalai membuat laporan keuangan berkala. Selain itu, Para Penggugat dalilkan Turut Tergugat II membayar lunas Rp 107.100.000,- kepada Tergugat pada 5 November 2014 untuk biaya pengurusan sertifikat, PBB, IMB, dll, namun tujuan pembayaran tersebut tidak terealisasi hingga gugatan diajukan. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa kepengurusan Tergugat telah berakhir/demisioner sejak 9 September 2018, pengangkatan pengurus sementara oleh Para Penggugat, pembayaran kerugian materil Rp 100.000.000,- (biaya advokat dan proses) dan immateril Rp 5.000.000.000,-, serta penghentian tindakan Tergugat yang merugikan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) karena Tergugat digugat sebagai ketua badan hukum, bukan perseorangan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Gubernur DKI Jakarta, notaris, dan Kepala Dinas Perumahan. Dalam pokok perkara, mereka menolak seluruh dalil Para Penggugat. Mereka berargumen bahwa PPRSH adalah badan hukum sehingga Tergugat bertindak sebagai organ, bukan perseorangan. Mereka juga dalilkan bahwa Para Penggugat telah kehilangan status sebagai anggota karena unit mereka telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt jo 678/PDT/2018/PT.DKI jo 697 K/PDT/2020/MA. Tergugat membantah dalil penyalahgunaan masa jabatan dengan menjelaskan adanya pergantian pengurus pada 2012 (Harso Utomo Suwito) dan pengangkatan kembali Tergugat sebagai caretaker serta periode 2015-2018 dan 2018-2021 yang sah. Terkait pembayaran Rp 107.100.000,-, Tergugat membantah menerima pembayaran langsung dari Turut Tergugat II dan menyatakan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya yang telah dieksekusi. Tergugat juga menolak tuntutan kerugian materil dan immateril dengan alasan biaya advokat bukan kerugian yang dapat ditagihkan dan Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara sebelumnya. Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.\n\n[HAL 26-43] Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat berupa KTP, PPJB, Berita Acara Serah Terima, Anggaran Dasar/Rumah Tangga, serta berbagai akta notaris kepengurusan. Para Penggugat juga menghadirkan tiga saksi: Sarmili Amsar, Robin, dan Harso Utomo Suwito. Saksi Sarmili menyatakan bahwa Tergugat merebut kendali apartemen dengan cara kekerasan pada 2008-2009, mencegah masuknya manajer sebelumnya, dan tidak ada laporan keuangan yang transparan. Saksi Robin menyatakan bahwa Tergugat menjabat sebagai ketua sejak 2008/2009, tidak ada laporan keuangan yang jelas (hanya invoice), dan banyak unit yang dieksekusi karena tidak membayar tagihan yang dibebankan Tergugat. Saksi Harso Utomo Suwito, yang pernah menjabat ketua pada 2012, menyatakan bahwa ia hanya menjabat sekitar 2 bulan karena dipersekusi oleh Tergugat, tidak ada serah terima dokumen dari Tergugat sebelumnya, dan Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuangan tahunan sesuai ART. Tergugat mengajukan duplik dan bukti surat berupa akta notaris kepengurusan, surat keputusan pengesahan dari Gubernur/Dinas Perumahan, serta bukti eksekusi pengosongan unit-unit Para Penggugat berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 47158, + "summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2023 antara tujuh Penggugat (Budiarto Wiguna, Dr. Yuwono Prananto, Erica Tan, Juniarsih Widirsa, Kadir Muda Salim, Yassin Rusli Cipto, dan Lily Salim) melawan Tergugat (Paulus Tjung alias Asin) sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, serta Turut Tergugat I (PPRSH Puri Garden Apartemen sebagai badan hukum) dan Turut Tergugat II (Mulyati Suganda). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah anggota dan pemilik unit di Puri Garden Apartemen berdasarkan PPJB. Mereka mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjabat sebagai ketua PPRSH selama 7 tahun (periode 2015-2022) melebihi batas 3 tahun per periode yang diatur Anggaran Rumah Tangga (ART), lalai melaksanakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUTA) dan Luar Biasa (RUALB), serta lalai membuat laporan keuangan berkala. Selain itu, Para Penggugat dalilkan Turut Tergugat II membayar lunas Rp 107.100.000,- kepada Tergugat pada 5 November 2014 untuk biaya pengurusan sertifikat, PBB, IMB, dll, namun tujuan pembayaran tersebut tidak terealisasi hingga gugatan diajukan. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa kepengurusan Tergugat telah berakhir/demisioner sejak 9 September 2018, pengangkatan pengurus sementara oleh Para Penggugat, pembayaran kerugian materil Rp 100.000.000,- (biaya advokat dan proses) dan immateril Rp 5.000.000.000,-, serta penghentian tindakan Tergugat yang merugikan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) karena Tergugat digugat sebagai ketua badan hukum, bukan perseorangan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Gubernur DKI Jakarta, notaris, dan Kepala Dinas Perumahan. Dalam pokok perkara, mereka menolak seluruh dalil Para Penggugat. Mereka berargumen bahwa PPRSH adalah badan hukum sehingga Tergugat bertindak sebagai organ, bukan perseorangan. Mereka juga dalilkan bahwa Para Penggugat telah kehilangan status sebagai anggota karena unit mereka telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt jo 678/PDT/2018/PT.DKI jo 697 K/PDT/2020/MA. Tergugat membantah dalil penyalahgunaan masa jabatan dengan menjelaskan adanya pergantian pengurus pada 2012 (Harso Utomo Suwito) dan pengangkatan kembali Tergugat sebagai caretaker serta periode 2015-2018 dan 2018-2021 yang sah. Terkait pembayaran Rp 107.100.000,-, Tergugat membantah menerima pembayaran langsung dari Turut Tergugat II dan menyatakan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya yang telah dieksekusi. Tergugat juga menolak tuntutan kerugian materil dan immateril dengan alasan biaya advokat bukan kerugian yang dapat ditagihkan dan Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara sebelumnya. Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.\n\n[HAL 26-43] Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat berupa KTP, PPJB, Berita Acara Serah Terima, Anggaran Dasar/Rumah Tangga, serta berbagai akta notaris kepengurusan. Para Penggugat juga menghadirkan tiga saksi: Sarmili Amsar, Robin, dan Harso Utomo Suwito. Saksi Sarmili menyatakan bahwa Tergugat merebut kendali apartemen dengan cara kekerasan pada 2008-2009, mencegah masuknya manajer sebelumnya, dan tidak ada laporan keuangan yang transparan. Saksi Robin menyatakan bahwa Tergugat menjabat sebagai ketua sejak 2008/2009, tidak ada laporan keuangan yang jelas (hanya invoice), dan banyak unit yang dieksekusi karena tidak membayar tagihan yang dibebankan Tergugat. Saksi Harso Utomo Suwito, yang pernah menjabat ketua pada 2012, menyatakan bahwa ia hanya menjabat sekitar 2 bulan karena dipersekusi oleh Tergugat, tidak ada serah terima dokumen dari Tergugat sebelumnya, dan Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuangan tahunan sesuai ART. Tergugat mengajukan duplik dan bukti surat berupa akta notaris kepengurusan, surat keputusan pengesahan dari Gubernur/Dinas Perumahan, serta bukti eksekusi pengosongan unit-unit Para Penggugat berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.\n\n[HAL 44-53] Tergugat dan Turut Tergugat I melengkapi bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas unit-unit Para Penggugat (Budiarto Wiguna, Yassin Rusli Cipto, Lily Salim, dll) yang dilakukan pada 21 Juli 2022 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, serta akta-akta rapat kepengurusan (2012, 2015, 2019) dan pengesahan dari Dinas Perumahan untuk periode 2019-2022. Mereka juga mengutip Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 jo No. 70 Tahun 2021 yang mengatur masa jabatan pengurus PPPSRS maksimal dua periode berturut-turut. Dalam persidangan, Tergugat menghadirkan tiga saksi: Linda Martiana Widjaja, Ignatius Vendy, dan Drs. Haisbullah M.Si., serta ahli Dr. Ilham Hermawan. Saksi Linda dan Ignatius menyatakan Tergugat dipilih kembali sebagai ketua pada periode 2015-2018, 2019-2022, dan seterusnya karena adanya sosialisasi Pergub baru yang memungkinkan perpanjangan atau pemilihan ulang, serta menyatakan laporan keuangan Tergugat jelas dan warga merasa aman. Saksi Haisbullah menjelaskan bahwa sebelum Pergub 132/2018, pengurus boleh menjabat terus menerus dalam jabatan berbeda, namun setelah Pergub tersebut, masa jabatan dibatasi dua periode dalam jabatan apapun. Ahli Dr. Ilham Hermawan menegaskan perbedaan normatif antara PPRS dan PPPSRS serta ketentuan masa jabatan dua periode berdasarkan Pergub 132/2018 dan PP 23/2018.\n\n[HAL 54-58] Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran (error in persona) karena gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai Ketua PPPSRS (Badan Hukum) sesuai UU No. 20 Tahun 2011, dan Tergugat terbukti lalai menjalankan RUTA serta melanggar ART. Namun, Majelis menerima eksepsi kurang pihak (plurium litis consorsium). Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021, kepengurusan Tergugat pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, sehingga pengangkatan Tergugat kembali untuk periode 2022-2025 melalui RUALB dan pengesahan Dinas Perumahan merupakan tindakan yang memerlukan persetujuan atau keterlibatan Gubernur DKI Jakarta. Karena Gubernur DKI Jakarta tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, Majelis menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.440.000,-. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Asmudi (Ketua), Ade Sumitra Hadisurya, dan Ferry Marcus Justinus Sumlang." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas IA Khusus memeriksa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2023 antara tujuh Penggugat (Budiarto Wiguna, Dr. Yuwono Prananto, Erica Tan, Juniarsih Widirsa, Kadir Muda Salim, Yassin Rusli Cipto, dan Lily Salim) melawan Tergugat (Paulus Tjung alias Asin) sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, serta Turut Tergugat I (PPRSH Puri Garden Apartemen sebagai badan hukum) dan Turut Tergugat II (Mulyati Suganda). Para Penggugat dalilkan bahwa mereka adalah anggota dan pemilik unit di Puri Garden Apartemen berdasarkan PPJB. Mereka mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan menjabat sebagai ketua PPRSH selama 7 tahun (periode 2015-2022) melebihi batas 3 tahun per periode yang diatur Anggaran Rumah Tangga (ART), lalai melaksanakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUTA) dan Luar Biasa (RUALB), serta lalai membuat laporan keuangan berkala. Selain itu, Para Penggugat dalilkan Turut Tergugat II membayar lunas Rp 107.100.000,- kepada Tergugat pada 5 November 2014 untuk biaya pengurusan sertifikat, PBB, IMB, dll, namun tujuan pembayaran tersebut tidak terealisasi hingga gugatan diajukan. Para Penggugat menuntut pernyataan bahwa kepengurusan Tergugat telah berakhir/demisioner sejak 9 September 2018, pengangkatan pengurus sementara oleh Para Penggugat, pembayaran kerugian materil Rp 100.000.000,- (biaya advokat dan proses) dan immateril Rp 5.000.000.000,-, serta penghentian tindakan Tergugat yang merugikan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi salah sasaran (error in persona) karena Tergugat digugat sebagai ketua badan hukum, bukan perseorangan, serta eksepsi kurang pihak karena tidak melibatkan Gubernur DKI Jakarta, notaris, dan Kepala Dinas Perumahan. Dalam pokok perkara, mereka menolak seluruh dalil Para Penggugat. Mereka berargumen bahwa PPRSH adalah badan hukum sehingga Tergugat bertindak sebagai organ, bukan perseorangan. Mereka juga dalilkan bahwa Para Penggugat telah kehilangan status sebagai anggota karena unit mereka telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 473/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt jo 678/PDT/2018/PT.DKI jo 697 K/PDT/2020/MA. Tergugat membantah dalil penyalahgunaan masa jabatan dengan menjelaskan adanya pergantian pengurus pada 2012 (Harso Utomo Suwito) dan pengangkatan kembali Tergugat sebagai caretaker serta periode 2015-2018 dan 2018-2021 yang sah. Terkait pembayaran Rp 107.100.000,-, Tergugat membantah menerima pembayaran langsung dari Turut Tergugat II dan menyatakan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya yang telah dieksekusi. Tergugat juga menolak tuntutan kerugian materil dan immateril dengan alasan biaya advokat bukan kerugian yang dapat ditagihkan dan Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara sebelumnya. Tergugat memohon gugatan ditolak atau tidak dapat diterima.\n\n[HAL 26-43] Para Penggugat mengajukan replik dan bukti surat berupa KTP, PPJB, Berita Acara Serah Terima, Anggaran Dasar/Rumah Tangga, serta berbagai akta notaris kepengurusan. Para Penggugat juga menghadirkan tiga saksi: Sarmili Amsar, Robin, dan Harso Utomo Suwito. Saksi Sarmili menyatakan bahwa Tergugat merebut kendali apartemen dengan cara kekerasan pada 2008-2009, mencegah masuknya manajer sebelumnya, dan tidak ada laporan keuangan yang transparan. Saksi Robin menyatakan bahwa Tergugat menjabat sebagai ketua sejak 2008/2009, tidak ada laporan keuangan yang jelas (hanya invoice), dan banyak unit yang dieksekusi karena tidak membayar tagihan yang dibebankan Tergugat. Saksi Harso Utomo Suwito, yang pernah menjabat ketua pada 2012, menyatakan bahwa ia hanya menjabat sekitar 2 bulan karena dipersekusi oleh Tergugat, tidak ada serah terima dokumen dari Tergugat sebelumnya, dan Tergugat tidak pernah memberikan laporan keuangan tahunan sesuai ART. Tergugat mengajukan duplik dan bukti surat berupa akta notaris kepengurusan, surat keputusan pengesahan dari Gubernur/Dinas Perumahan, serta bukti eksekusi pengosongan unit-unit Para Penggugat berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.\n\n[HAL 44-53] Tergugat dan Turut Tergugat I melengkapi bukti surat berupa Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan atas unit-unit Para Penggugat (Budiarto Wiguna, Yassin Rusli Cipto, Lily Salim, dll) yang dilakukan pada 21 Juli 2022 berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, serta akta-akta rapat kepengurusan (2012, 2015, 2019) dan pengesahan dari Dinas Perumahan untuk periode 2019-2022. Mereka juga mengutip Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 jo No. 70 Tahun 2021 yang mengatur masa jabatan pengurus PPPSRS maksimal dua periode berturut-turut. Dalam persidangan, Tergugat menghadirkan tiga saksi: Linda Martiana Widjaja, Ignatius Vendy, dan Drs. Haisbullah M.Si., serta ahli Dr. Ilham Hermawan. Saksi Linda dan Ignatius menyatakan Tergugat dipilih kembali sebagai ketua pada periode 2015-2018, 2019-2022, dan seterusnya karena adanya sosialisasi Pergub baru yang memungkinkan perpanjangan atau pemilihan ulang, serta menyatakan laporan keuangan Tergugat jelas dan warga merasa aman. Saksi Haisbullah menjelaskan bahwa sebelum Pergub 132/2018, pengurus boleh menjabat terus menerus dalam jabatan berbeda, namun setelah Pergub tersebut, masa jabatan dibatasi dua periode dalam jabatan apapun. Ahli Dr. Ilham Hermawan menegaskan perbedaan normatif antara PPRS dan PPPSRS serta ketentuan masa jabatan dua periode berdasarkan Pergub 132/2018 dan PP 23/2018.\n\n[HAL 54-58] Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran (error in persona) karena gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai Ketua PPPSRS (Badan Hukum) sesuai UU No. 20 Tahun 2011, dan Tergugat terbukti lalai menjalankan RUTA serta melanggar ART. Namun, Majelis menerima eksepsi kurang pihak (plurium litis consorsium). Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021, kepengurusan Tergugat pada periode sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, sehingga pengangkatan Tergugat kembali untuk periode 2022-2025 melalui RUALB dan pengesahan Dinas Perumahan merupakan tindakan yang memerlukan persetujuan atau keterlibatan Gubernur DKI Jakarta. Karena Gubernur DKI Jakarta tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan, Majelis menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.440.000,-. Putusan diucapkan pada 9 Januari 2024 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Asmudi (Ketua), Ade Sumitra Hadisurya, dan Ferry Marcus Justinus Sumlang." + }, + "read": { + "input_chars": 6642, + "frame": "Para Penggugat menggugat Tergugat sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, Turut Tergugat I sebagai badan hukum, dan Turut Tergugat II atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait masa jabatan, kelalaian rapat, dan pembayaran biaya sertifikat. Para Penggugat menuntut pernyataan berakhirnya kepengurusan Tergugat, pengangkatan pengurus sementara, serta pembayaran kerugian materil dan immateril. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (tidak melibatkan Gubernur DKI Jakarta).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat menjabat sebagai ketua PPRSH melebihi batas waktu yang diatur Anggaran Rumah Tangga dan lalai melaksanakan rapat serta membuat laporan keuangan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Turut Tergugat II membayar Rp 107.100.000,- kepada Tergugat untuk biaya pengurusan sertifikat yang tujuannya tidak terealisasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menerima pembayaran langsung dari Turut Tergugat II dan menyatakan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat I dalilkan Para Penggugat telah kehilangan status sebagai anggota karena unit mereka telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran karena gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai Ketua PPPSRS sesuai UU No. 20 Tahun 2011.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena pengangkatan Tergugat kembali untuk periode 2022-2025 memerlukan persetujuan atau keterlibatan Gubernur DKI Jakarta yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, Turut Tergugat I sebagai badan hukum, dan Turut Tergugat II dengan dalilan perbuatan melawan hukum terkait masa jabatan Tergugat yang dianggap melebihi batas Anggaran Rumah Tangga, kelalaian melaksanakan rapat anggota, serta pembayaran biaya sertifikat yang tidak terealisasi. Para Penggugat menuntut pernyataan berakhirnya kepengurusan Tergugat, pengangkatan pengurus sementara, serta ganti rugi materil dan immateril. Tergugat membantah dalilan tersebut dengan alasan bertindak sebagai organ badan hukum, Para Penggugat telah kehilangan status anggota akibat eksekusi unit, serta masa jabatan yang sah berdasarkan regulasi. Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran namun menerima eksepsi kurang pihak karena pengesahan kepengurusan periode 2022-2025 memerlukan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta yang tidak menjadi pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat sebagai Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian (PPRSH) Puri Garden Apartemen, Turut Tergugat I sebagai badan hukum, dan Turut Tergugat II dengan dalilan perbuatan melawan hukum terkait masa jabatan Tergugat yang dianggap melebihi batas Anggaran Rumah Tangga, kelalaian melaksanakan rapat anggota, serta pembayaran biaya sertifikat yang tidak terealisasi. Para Penggugat menuntut pernyataan berakhirnya kepengurusan Tergugat, pengangkatan pengurus sementara, serta ganti rugi materil dan immateril. Tergugat membantah dalilan tersebut dengan alasan bertindak sebagai organ badan hukum, Para Penggugat telah kehilangan status anggota akibat eksekusi unit, serta masa jabatan yang sah berdasarkan regulasi. Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran namun menerima eksepsi kurang pihak karena pengesahan kepengurusan periode 2022-2025 memerlukan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta yang tidak menjadi pihak dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Tergugat menjabat sebagai ketua PPRSH melebihi batas waktu yang diatur Anggaran Rumah Tangga dan lalai melaksanakan rapat serta membuat laporan keuangan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat dalilkan Turut Tergugat II membayar Rp 107.100.000,- kepada Tergugat untuk biaya pengurusan sertifikat yang tujuannya tidak terealisasi.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah menerima pembayaran langsung dari Turut Tergugat II dan menyatakan pembayaran tersebut merupakan kewajiban Para Penggugat berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat I dalilkan Para Penggugat telah kehilangan status sebagai anggota karena unit mereka telah dieksekusi dan dikosongkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi salah sasaran karena gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai Ketua PPPSRS sesuai UU No. 20 Tahun 2011.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak karena pengangkatan Tergugat kembali untuk periode 2022-2025 memerlukan persetujuan atau keterlibatan Gubernur DKI Jakarta yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal saya masih anggota dan ketua asosiasi penghuni apartemen saya dianggap menyalahi aturan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 150000, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang status kedewasaan (usia 21 tahun) dan kapasitas bertindak dalam hukum perdata secara umum. Dalam perkara ini, Pasal 330 hanya dikutip oleh Penggugat secara keliru untuk mendalilkan kapasitas hukum Tergugat sebagai perseorangan, padahal sengketa utamanya adalah mengenai status kepengurusan dalam Badan Hukum (PPPSRS) dan perbuatan melawan hukum. Putusan menolak penggunaan pasal ini karena fakta bahwa Tergugat bertindak sebagai Ketua Badan Hukum, bukan sebagai perseorangan yang kapasitasnya diatur oleh pasal ini. Jadi, pasal ini tidak menjadi dasar substantif jawaban atas pertanyaan mengapa gugatan ditolak (yang justru karena alasan kurang pihak/prosedural), melainkan dalil yang salah dan ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang merupakan inti dari gugatan pokok Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa kepengurusan Tergugat yang dianggap melebihi periode dan tidak transparan adalah PMH. Meskipun gugatan pokok akhirnya ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak/plurium litis consortium), Pasal 1365 adalah pasal substantif yang mengatur hak/kewajiban yang disengketakan (tuntutan ganti rugi akibat PMH). Pertanyaan awam menanyakan alasan penolakan gugatan terkait 'ketua asosiasi menyalahi aturan', yang merujuk pada dalil PMH ini. Oleh karena itu, pasal ini relevan secara substantif untuk memahami dasar tuntutan yang diajukan, meskipun akhirnya gugatan ditolak karena cacat formil." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti). Meskipun hakim mengutip pasal ini sebagai dasar kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalilnya, Pasal 1865 adalah pasal prosedur pembuktian, bukan aturan substantif yang menentukan apakah perbuatan ketua asosiasi itu melanggar hukum atau tidak. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai alasan penolakan gugatan berdasarkan materi sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 109515, + "completion_tokens": 4306 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38c5acd387a395796eb783016aa575e185daddd6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_63_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 123.738, + "query": 6.286, + "relevance": 35.31, + "total": 165.363 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40011, + "marked_chars": 40128 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 40128, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh DRS. KURTUBI, M.M. terhadap dirinya sendiri sebagai pemohon dalam perkara penetapan perwalian dan izin perbuatan hukum. Inti sengketa adalah kebutuhan penetapan wali dan izin jual beli atas tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum istri Pemohon, karena salah satu anak mereka masih belum cakap hukum. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan izin untuk melakukan peralihan hak atas tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan YULIS PRAPTININGSIH pada tanggal 25 September 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu MUHAMMAD RAFFY RIZQILLAH, MUHAMMAD IZZAT AULIA, dan NAYARA MAYSA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, YULIS PRAPTININGSIH, meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Pemohon, NAYARA MAYSA, lahir pada tanggal 19 Juni 2008 dan berumur 14 tahun sehingga belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11827/Baloi Permai yang terdaftar atas nama YULIS PRAPTININGSIH, terletak di Batam.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membangun rumah di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama NAYARA MAYSA.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon selaku wali untuk melakukan peralihan hak/balik nama atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin perbuatan hukum karena salah satu anaknya, NAYARA MAYSA, masih belum cakap hukum. Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum istrinya untuk keperluan pembangunan rumah di Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai wali dari NAYARA MAYSA dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ayah yang istrinya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin perbuatan hukum karena salah satu anaknya, NAYARA MAYSA, masih belum cakap hukum. Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum istrinya untuk keperluan pembangunan rumah di Jakarta. Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan Pemohon sebagai wali dari NAYARA MAYSA dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan YULIS PRAPTININGSIH pada tanggal 25 September 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu MUHAMMAD RAFFY RIZQILLAH, MUHAMMAD IZZAT AULIA, dan NAYARA MAYSA.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Istri Pemohon, YULIS PRAPTININGSIH, meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak ketiga Pemohon, NAYARA MAYSA, lahir pada tanggal 19 Juni 2008 dan berumur 14 tahun sehingga belum cakap hukum.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11827/Baloi Permai yang terdaftar atas nama YULIS PRAPTININGSIH, terletak di Batam.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk membangun rumah di Jakarta.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama NAYARA MAYSA.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon selaku wali untuk melakukan peralihan hak/balik nama atas tanah dan bangunan tersebut.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah atas nama istri yang sudah meninggal untuk bangun rumah di Jakarta, tapi anak saya masih kecil, apakah saya boleh melakukannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19537, + "candidates": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar hukum perwalian demi hukum (voogdschap ambtshalve) yang terjadi ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Dalam pertanyaan, istri pemohon telah meninggal, sehingga pasal ini menjadi dasar mengapa ayah (pemohon) secara otomatis menjadi wali bagi anak yang masih di bawah umur, yang merupakan prasyarat sebelum dapat mengajukan izin jual tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau memindahtangankan barang tak bergerak (tanah) tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Ini menjawab inti pertanyaan apakah 'boleh' menjual tanah, yaitu jawabannya 'tidak boleh' secara mandiri, melainkan harus melalui izin pengadilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengizinkan penjualan barang tak bergerak oleh wali. Pasal ini memberikan kerangka hukum bagaimana pemohon dapat mendapatkan izin yang diminta dalam pertanyaan untuk menjual tanah demi kepentingan anak." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 345 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19946, + "completion_tokens": 1071 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_641_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_641_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e15144a8b4c3395a63e34b181411aad34eb6a5a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_641_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_641_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.015, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 118.72, + "query": 8.592, + "relevance": 12.519, + "total": 139.847 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22010, + "marked_chars": 22074 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22074, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perdata untuk mendapatkan ijin menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur dan ijin mencairkan deposito serta mengambil tabungan milik almarhum suaminya. Sengketa ini bersifat permohonan (non-adversarial) di mana tidak ada tergugat, melainkan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan kewenangan hukum kepada Pemohon atas nama anak-anak dan aset bank. Pemohon meminta penetapan sebagai wali sah dan izin resmi dari pengadilan untuk melakukan tindakan hukum atas rekening bank tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Budi Syahbudin pada tanggal 13 Juni 2015 di KUA Kecamatan Cidadap Bandung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, Rayhano Aryasatya dan Taqi Aryasatya, dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Budi Syahbudin, meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki Deposito Berjangka nomor rekening 5005178875 di Bank BCA KCP Senayan City atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki Rekening Tabungan nomor rekening 5375111362 di Bank BCA KCP Sudirman Mansion atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga secara hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dan mendapatkan ijin mencairkan deposito serta mengambil tabungan demi kebutuhan biaya keluarga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa deposito serta tabungan di Bank BCA. Pemohon memiliki dua orang anak dari perkawinan tersebut yang masih berada di bawah umur, sehingga menurut hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Pemohon mendalilkan kebutuhan untuk mendapatkan ijin resmi dari pengadilan agar dapat bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya serta diizinkan untuk mencairkan deposito dan mengambil uang tabungan milik almarhum suami untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan hubungan keluarga, kematian suami, serta keberadaan rekening bank, Hakim tunggal menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak yang masih di bawah umur, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mencairkan Deposito Berjangka dan mengambil tabungan dari rekening bank yang bersangkutan, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa deposito serta tabungan di Bank BCA. Pemohon memiliki dua orang anak dari perkawinan tersebut yang masih berada di bawah umur, sehingga menurut hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri untuk mengurus harta peninggalan tersebut. Pemohon mendalilkan kebutuhan untuk mendapatkan ijin resmi dari pengadilan agar dapat bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya serta diizinkan untuk mencairkan deposito dan mengambil uang tabungan milik almarhum suami untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang membuktikan hubungan keluarga, kematian suami, serta keberadaan rekening bank, Hakim tunggal menetapkan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi kedua anak yang masih di bawah umur, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk mencairkan Deposito Berjangka dan mengambil tabungan dari rekening bank yang bersangkutan, dengan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Budi Syahbudin pada tanggal 13 Juni 2015 di KUA Kecamatan Cidadap Bandung.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, Rayhano Aryasatya dan Taqi Aryasatya, dari perkawinan tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Budi Syahbudin, meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2018 di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki Deposito Berjangka nomor rekening 5005178875 di Bank BCA KCP Senayan City atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki Rekening Tabungan nomor rekening 5375111362 di Bank BCA KCP Sudirman Mansion atas namanya sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada di bawah umur sehingga secara hukum belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk menjadi wali dan mendapatkan ijin mencairkan deposito serta mengambil tabungan demi kebutuhan biaya keluarga.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan uang di bank, tapi anak-anak saya masih kecil sehingga tidak bisa mengurusnya sendiri, apakah saya perlu izin pengadilan untuk mencairkan uangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9347, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu/wali anak) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap harta anak yang belum dewasa, termasuk mengasingkan atau menggadaikan barang tak bergerak serta menjual surat utang/piutang tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Dalam konteks pertanyaan mengenai pencairan uang deposito milik anak yang masih kecil, pasal ini menjadi dasar hukum substantif yang mewajibkan pemohon untuk mendapatkan izin/kuasa dari pengadilan sebelum melakukan tindakan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11424, + "completion_tokens": 955 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_648_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_648_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91f7e041874aa81571984eaf48b33077ab3be669 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_648_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,238 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_648_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 78, + "timings": { + "parse": 0.118, + "classify": 0.0, + "condense": 417.201, + "read": 162.012, + "query": 3.63, + "relevance": 32.49, + "total": 615.451 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 242268, + "marked_chars": 242961 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konpensi ;\nDalam Eksepsi ;\n\nMenyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak ;\nDalam Pokok Perkara ;\n\nMenyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;\nDalam Rekonpensi ;\n\nMenyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat I, dan Penggugat II\nRekonpensi / Tergugat I dan Tergugat III Konpensi tidak dapat diterima ;\nDalam Konpensi dan Rekonpensi ;\n\nMembebankan biaya perkara kepada para Penggugat Konpensi / Tergugat\nI dan Tergugat II Rekonpensi yang ditaksir sebesar Rp1.095.000,- (Satu\njuta sembilan puluh lima ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono,\nS.H., M.H. dan Sutarno, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarat Barat Nomor 648/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 25 Juli\n2023, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 telah diupload oleh\nHakim Ketua Majelis secara Elitigasi/Elektronik dengan dibantu oleh Luwina\nChristina Posmaria, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim\nHalaman 77 dari 78 Halaman, Putusan Nomor 648/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pa" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134945, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 648/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat I (Tjiam Suwandi Subrata) dan Penggugat II (Ruddy Domas), pemilik unit di Apartemen City Resort, melawan Tergugat I (Panitia Musyawarah PPPSRS), Tergugat II (Rudy Gunawan), Tergugat III (Abraham Inaray Setiuputra Lengkong), Tergugat IV (Derry Tandojo), serta Turut Tergugat I (Notaris Emilia Retno), Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat III (Pengawas Terpilih PPPSRS). Pokok sengketa berkaitan dengan proses pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS Periode 2023-2026.\n\n[HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa mereka adalah anggota sah PPPSRS berdasarkan kepemilikan sertifikat. Masa jabatan pengurus lama berakhir 25 November 2022, namun Panitia Musyawarah (PANMUS/Tergugat I) baru terbentuk pada 21 Desember 2022. Tergugat I melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon pada Januari-Februari 2023, dengan tiga pasangan calon pengurus dan pengawas, termasuk Penggugat I & II (Tim 1) serta Tergugat II & III (Tim 2). Syarat calon diatur dalam Pergub DKI No. 132/2018 Jo No. 70/2021, termasuk larangan merangkap jabatan RT/RW dan ketentuan kepemilikan. Tergugat I mengkonsultasikan berkas calon ke Dinas (Turut Tergugat II) sesuai Pasal 46 ayat (5) Pergub. Pada 15 Maret 2023, Tergugat I menyelenggarakan musyawarah pertama yang gagal karena tidak memenuhi kuorum (>50% dari 1.164 pemilik), sehingga ditunda hingga 8 April 2023. Penggugat dalil Tergugat I melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (3) karena tidak mengundang wakil pemerintah secara resmi dan tidak melampirkan rancangan tata tertib/AD/ART dalam undangan.\n\n[HAL 13-22] Pada 5 April 2023, Dinas menerbitkan Surat Nomor e-0225/RR.00.01 yang menanggapi keberatan terkait pencalonan Tergugat III, yang istrinya aktif sebagai Ketua RT 019. Penggugat dan Tim 3 mengajukan keberatan bahwa Tergugat III tidak memenuhi syarat Pasal 45 ayat (1) huruf h (pemilik >1 sarusun hanya boleh satu yang jadi pengurus, atau larangan merangkap RT). Tergugat I mengabaikan keberatan ini dan menyatakan Tergugat III sah. Pada 8 April 2023, musyawarah kedua dilaksanakan. Tergugat IV (Notaris dari Pontianak) ditunjuk sebagai notulis. Kuorum terpenuhi dengan 133 hadir, 8 abstain, tersisa 125 hak suara. Penggugat II kembali keberatan atas Tergugat III, namun diabaikan Tergugat I. Hasil suara: Tim 1 (49), Tim 2 (68), Tim 3 (9). Total suara sah dihitung 126, berbeda dengan 125 pemilih, menimbulkan protes. Tergugat IV menolak menunjukkan daftar hadir kecuali Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat.\n\n[HAL 23-31] Tergugat I, II, III, dan IV didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Musyawarah 15 Maret 2023 dilaksanakan sebelum hasil verifikasi Dinas keluar; (2) Tidak mensosialisasikan hasil verifikasi (Surat e-0227/RR.02.01 tanggal 6 April 2023) yang mengindikasikan masalah administratif Tergugat III; (3) Menyatakan sah Tergugat III bertentangan dengan surat Dinas; (4) Tergugat IV tidak berwenang sebagai notaris di wilayah Jakarta; (5) Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat Tergugat II & III di hadapan Turut Tergugat I cacat hukum karena jumlah suara tidak sesuai fakta (126 vs 125) dan proses sebelumnya cacat. Gugatan meminta pernyataan batal demi hukumnya Akta RUALB No. 01/3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 32-43] Jawaban Tergugat: (1) Penggugat I & II tidak menyerahkan akta nikah meski diminta; (2) PANMUS dibentuk sesuai prosedur, sosialisasi bukan RUALB sehingga tidak butuh kuorum; (3) Surat Dinas e-0225/RR.00.01 menyatakan kewenangan verifikasi administratif ada pada PANMUS, dan PANMUS tidak menemukan larangan bagi Tergugat III berdasarkan interpretasi Pergub; (4) Musyawarah 15 Maret 2023 sah karena tidak jadi dilaksanakan (gagal kuorum), sehingga tuduhan cacat hukum tidak berdasar; (5) Undangan RUALB 2 (8 April) telah dikirim ke Dinas dan pihak terkait; (6) Penutupan pintu rapat atas persetujuan hadirin; (7) Perbedaan jumlah suara (126) karena 133 suara dibagikan, 7 abstain, 126 menggunakan hak pilih (bukan 125 pemilih); (8) Tergugat IV ditunjuk oleh pengurus lama, bukan Tergugat I; (9) Tergugat II & III menyangkal memberikan keterangan palsu dalam akta notaris, klaim tersebut dicatat oleh Tergugat I. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut kerugian immateriil akibat gugatan Penggugat. Mediasi gagal." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 109516, + "summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 648/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat I (Tjiam Suwandi Subrata) dan Penggugat II (Ruddy Domas), pemilik unit di Apartemen City Resort, melawan Tergugat I (Panitia Musyawarah PPPSRS), Tergugat II (Rudy Gunawan), Tergugat III (Abraham Inaray Setiuputra Lengkong), Tergugat IV (Derry Tandojo), serta Turut Tergugat I (Notaris Emilia Retno), Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat III (Pengawas Terpilih PPPSRS). Pokok sengketa berkaitan dengan proses pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS Periode 2023-2026.\n\n[HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa mereka adalah anggota sah PPPSRS berdasarkan kepemilikan sertifikat. Masa jabatan pengurus lama berakhir 25 November 2022, namun Panitia Musyawarah (PANMUS/Tergugat I) baru terbentuk pada 21 Desember 2022. Tergugat I melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon pada Januari-Februari 2023, dengan tiga pasangan calon pengurus dan pengawas, termasuk Penggugat I & II (Tim 1) serta Tergugat II & III (Tim 2). Syarat calon diatur dalam Pergub DKI No. 132/2018 Jo No. 70/2021, termasuk larangan merangkap jabatan RT/RW dan ketentuan kepemilikan. Tergugat I mengkonsultasikan berkas calon ke Dinas (Turut Tergugat II) sesuai Pasal 46 ayat (5) Pergub. Pada 15 Maret 2023, Tergugat I menyelenggarakan musyawarah pertama yang gagal karena tidak memenuhi kuorum (>50% dari 1.164 pemilik), sehingga ditunda hingga 8 April 2023. Penggugat dalil Tergugat I melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (3) karena tidak mengundang wakil pemerintah secara resmi dan tidak melampirkan rancangan tata tertib/AD/ART dalam undangan.\n\n[HAL 13-22] Pada 5 April 2023, Dinas menerbitkan Surat Nomor e-0225/RR.00.01 yang menanggapi keberatan terkait pencalonan Tergugat III, yang istrinya aktif sebagai Ketua RT 019. Penggugat dan Tim 3 mengajukan keberatan bahwa Tergugat III tidak memenuhi syarat Pasal 45 ayat (1) huruf h (pemilik >1 sarusun hanya boleh satu yang jadi pengurus, atau larangan merangkap RT). Tergugat I mengabaikan keberatan ini dan menyatakan Tergugat III sah. Pada 8 April 2023, musyawarah kedua dilaksanakan. Tergugat IV (Notaris dari Pontianak) ditunjuk sebagai notulis. Kuorum terpenuhi dengan 133 hadir, 8 abstain, tersisa 125 hak suara. Penggugat II kembali keberatan atas Tergugat III, namun diabaikan Tergugat I. Hasil suara: Tim 1 (49), Tim 2 (68), Tim 3 (9). Total suara sah dihitung 126, berbeda dengan 125 pemilih, menimbulkan protes. Tergugat IV menolak menunjukkan daftar hadir kecuali Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat.\n\n[HAL 23-31] Tergugat I, II, III, dan IV didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Musyawarah 15 Maret 2023 dilaksanakan sebelum hasil verifikasi Dinas keluar; (2) Tidak mensosialisasikan hasil verifikasi (Surat e-0227/RR.02.01 tanggal 6 April 2023) yang mengindikasikan masalah administratif Tergugat III; (3) Menyatakan sah Tergugat III bertentangan dengan surat Dinas; (4) Tergugat IV tidak berwenang sebagai notaris di wilayah Jakarta; (5) Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat Tergugat II & III di hadapan Turut Tergugat I cacat hukum karena jumlah suara tidak sesuai fakta (126 vs 125) dan proses sebelumnya cacat. Gugatan meminta pernyataan batal demi hukumnya Akta RUALB No. 01/3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 32-43] Jawaban Tergugat: (1) Penggugat I & II tidak menyerahkan akta nikah meski diminta; (2) PANMUS dibentuk sesuai prosedur, sosialisasi bukan RUALB sehingga tidak butuh kuorum; (3) Surat Dinas e-0225/RR.00.01 menyatakan kewenangan verifikasi administratif ada pada PANMUS, dan PANMUS tidak menemukan larangan bagi Tergugat III berdasarkan interpretasi Pergub; (4) Musyawarah 15 Maret 2023 sah karena tidak jadi dilaksanakan (gagal kuorum), sehingga tuduhan cacat hukum tidak berdasar; (5) Undangan RUALB 2 (8 April) telah dikirim ke Dinas dan pihak terkait; (6) Penutupan pintu rapat atas persetujuan hadirin; (7) Perbedaan jumlah suara (126) karena 133 suara dibagikan, 7 abstain, 126 menggunakan hak pilih (bukan 125 pemilih); (8) Tergugat IV ditunjuk oleh pengurus lama, bukan Tergugat I; (9) Tergugat II & III menyangkal memberikan keterangan palsu dalam akta notaris, klaim tersebut dicatat oleh Tergugat I. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut kerugian immateriil akibat gugatan Penggugat. Mediasi gagal.\n\n[HAL 44-50] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III menuntut pernyataan sah tugas PANMUS, sah Surat Dinas e-0227/RR.00.01 tanggal 6 April 2023 yang menyatakan PANMUS berwenang menentukan gugur/tidaknya calon administratif, dan sah pengurus PPPSRS periode 2023-2026. Mereka menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,-. Turut Tergugat II (Dinas) mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (Exceptio Obscurum Libel) karena Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum dan kerugian secara spesifik. Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (5) Pergub No. 133/2019, verifikasi administratif adalah kewenangan PANMUS berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas, bukan kewenangan Dinas untuk menentukan gugur/tidaknya calon. Surat Dinas e-0225/RR.00.01 tanggal 5 April 2023 menegaskan bahwa keberatan tidak tepat ditujukan kepada Dinas karena kewenangan ada pada PANMUS. Turut Tergugat II juga membantah dalil bahwa istri Tergugat III sebagai Ketua RT dilarang menjadi pengurus, dengan menyatakan bahwa larangan Pergub No. 70/2021 Pasal 45 ayat (1) huruf h hanya berlaku jika yang menjabat RT adalah calon itu sendiri, bukan istrinya.\n\n[HAL 51-68] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Penggugat mengajukan bukti identitas, sertifikat, surat keberatan, surat Dinas, akta notaris, dan kesaksian Djoko Budijawan Dharma serta Maria Caroline Florida Silalahi yang mendukung dalil Penggugat mengenai kecurangan, ketidaksesuaian syarat Tergugat III, dan prosedural yang dianggap cacat. Tergugat mengajukan bukti identitas, surat Dinas, surat pengunduran diri istri Tergugat III sebagai RT, keputusan Lurah, SK Dinas pengesahan pengurus, notulen rapat, dan kesaksian Dami Amus, Ronny Wijaya, serta Ruth Indiah Rahayu yang mendukung sah nya proses pemilihan, kuorum, dan kewenangan PANMUS. Ruth Indiah Rahayu sebagai saksi sukarela notulen menyatakan bahwa Panmus mengkonsultasikan keberatan kepada DPRKP yang mengembalikan kewenangan kepada Panmus, dan quorum menyatakan lanjutkan rapat.\n\n[HAL 69-78] Turut Tergugat II mengajukan bukti surat Dinas, akta notaris, SK pengesahan, dan Pergub. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum (Halaman 71-76) menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai eksepsi formal, namun menganggapnya sebagai jawaban pokok perkara. Majelis menilai gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formalitas \"kurang pihak\" karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak, padahal Kepala Daerah adalah pembuat kebijakan dasar (Pergub) sedangkan Dinas adalah pelaksana. Oleh karena itu, gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp 1.095.000,- dibebankan kepada Penggugat.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak. 2. Gugatan Penggugat (Konvensi) tidak dapat diterima. 3. Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima. 4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-3] Perkara perdata Nomor 648/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt diajukan oleh Penggugat I (Tjiam Suwandi Subrata) dan Penggugat II (Ruddy Domas), pemilik unit di Apartemen City Resort, melawan Tergugat I (Panitia Musyawarah PPPSRS), Tergugat II (Rudy Gunawan), Tergugat III (Abraham Inaray Setiuputra Lengkong), Tergugat IV (Derry Tandojo), serta Turut Tergugat I (Notaris Emilia Retno), Turut Tergugat II (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta), dan Turut Tergugat III (Pengawas Terpilih PPPSRS). Pokok sengketa berkaitan dengan proses pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS Periode 2023-2026.\n\n[HAL 4-12] Penggugat dalil bahwa mereka adalah anggota sah PPPSRS berdasarkan kepemilikan sertifikat. Masa jabatan pengurus lama berakhir 25 November 2022, namun Panitia Musyawarah (PANMUS/Tergugat I) baru terbentuk pada 21 Desember 2022. Tergugat I melakukan sosialisasi dan pendaftaran calon pada Januari-Februari 2023, dengan tiga pasangan calon pengurus dan pengawas, termasuk Penggugat I & II (Tim 1) serta Tergugat II & III (Tim 2). Syarat calon diatur dalam Pergub DKI No. 132/2018 Jo No. 70/2021, termasuk larangan merangkap jabatan RT/RW dan ketentuan kepemilikan. Tergugat I mengkonsultasikan berkas calon ke Dinas (Turut Tergugat II) sesuai Pasal 46 ayat (5) Pergub. Pada 15 Maret 2023, Tergugat I menyelenggarakan musyawarah pertama yang gagal karena tidak memenuhi kuorum (>50% dari 1.164 pemilik), sehingga ditunda hingga 8 April 2023. Penggugat dalil Tergugat I melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (3) karena tidak mengundang wakil pemerintah secara resmi dan tidak melampirkan rancangan tata tertib/AD/ART dalam undangan.\n\n[HAL 13-22] Pada 5 April 2023, Dinas menerbitkan Surat Nomor e-0225/RR.00.01 yang menanggapi keberatan terkait pencalonan Tergugat III, yang istrinya aktif sebagai Ketua RT 019. Penggugat dan Tim 3 mengajukan keberatan bahwa Tergugat III tidak memenuhi syarat Pasal 45 ayat (1) huruf h (pemilik >1 sarusun hanya boleh satu yang jadi pengurus, atau larangan merangkap RT). Tergugat I mengabaikan keberatan ini dan menyatakan Tergugat III sah. Pada 8 April 2023, musyawarah kedua dilaksanakan. Tergugat IV (Notaris dari Pontianak) ditunjuk sebagai notulis. Kuorum terpenuhi dengan 133 hadir, 8 abstain, tersisa 125 hak suara. Penggugat II kembali keberatan atas Tergugat III, namun diabaikan Tergugat I. Hasil suara: Tim 1 (49), Tim 2 (68), Tim 3 (9). Total suara sah dihitung 126, berbeda dengan 125 pemilih, menimbulkan protes. Tergugat IV menolak menunjukkan daftar hadir kecuali Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat.\n\n[HAL 23-31] Tergugat I, II, III, dan IV didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) Musyawarah 15 Maret 2023 dilaksanakan sebelum hasil verifikasi Dinas keluar; (2) Tidak mensosialisasikan hasil verifikasi (Surat e-0227/RR.02.01 tanggal 6 April 2023) yang mengindikasikan masalah administratif Tergugat III; (3) Menyatakan sah Tergugat III bertentangan dengan surat Dinas; (4) Tergugat IV tidak berwenang sebagai notaris di wilayah Jakarta; (5) Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 yang dibuat Tergugat II & III di hadapan Turut Tergugat I cacat hukum karena jumlah suara tidak sesuai fakta (126 vs 125) dan proses sebelumnya cacat. Gugatan meminta pernyataan batal demi hukumnya Akta RUALB No. 01/3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 32-43] Jawaban Tergugat: (1) Penggugat I & II tidak menyerahkan akta nikah meski diminta; (2) PANMUS dibentuk sesuai prosedur, sosialisasi bukan RUALB sehingga tidak butuh kuorum; (3) Surat Dinas e-0225/RR.00.01 menyatakan kewenangan verifikasi administratif ada pada PANMUS, dan PANMUS tidak menemukan larangan bagi Tergugat III berdasarkan interpretasi Pergub; (4) Musyawarah 15 Maret 2023 sah karena tidak jadi dilaksanakan (gagal kuorum), sehingga tuduhan cacat hukum tidak berdasar; (5) Undangan RUALB 2 (8 April) telah dikirim ke Dinas dan pihak terkait; (6) Penutupan pintu rapat atas persetujuan hadirin; (7) Perbedaan jumlah suara (126) karena 133 suara dibagikan, 7 abstain, 126 menggunakan hak pilih (bukan 125 pemilih); (8) Tergugat IV ditunjuk oleh pengurus lama, bukan Tergugat I; (9) Tergugat II & III menyangkal memberikan keterangan palsu dalam akta notaris, klaim tersebut dicatat oleh Tergugat I. Tergugat I juga mengajukan Rekonvensi menuntut kerugian immateriil akibat gugatan Penggugat. Mediasi gagal.\n\n[HAL 44-50] Dalam Rekonvensi, Tergugat I dan III menuntut pernyataan sah tugas PANMUS, sah Surat Dinas e-0227/RR.00.01 tanggal 6 April 2023 yang menyatakan PANMUS berwenang menentukan gugur/tidaknya calon administratif, dan sah pengurus PPPSRS periode 2023-2026. Mereka menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 3.000.000.000,-. Turut Tergugat II (Dinas) mengajukan eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (Exceptio Obscurum Libel) karena Penggugat tidak merinci perbuatan melawan hukum dan kerugian secara spesifik. Turut Tergugat II membantah dalil Penggugat dengan menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (5) Pergub No. 133/2019, verifikasi administratif adalah kewenangan PANMUS berdasarkan hasil konsultasi dengan Dinas, bukan kewenangan Dinas untuk menentukan gugur/tidaknya calon. Surat Dinas e-0225/RR.00.01 tanggal 5 April 2023 menegaskan bahwa keberatan tidak tepat ditujukan kepada Dinas karena kewenangan ada pada PANMUS. Turut Tergugat II juga membantah dalil bahwa istri Tergugat III sebagai Ketua RT dilarang menjadi pengurus, dengan menyatakan bahwa larangan Pergub No. 70/2021 Pasal 45 ayat (1) huruf h hanya berlaku jika yang menjabat RT adalah calon itu sendiri, bukan istrinya.\n\n[HAL 51-68] Para pihak mengajukan bukti surat dan kesaksian. Penggugat mengajukan bukti identitas, sertifikat, surat keberatan, surat Dinas, akta notaris, dan kesaksian Djoko Budijawan Dharma serta Maria Caroline Florida Silalahi yang mendukung dalil Penggugat mengenai kecurangan, ketidaksesuaian syarat Tergugat III, dan prosedural yang dianggap cacat. Tergugat mengajukan bukti identitas, surat Dinas, surat pengunduran diri istri Tergugat III sebagai RT, keputusan Lurah, SK Dinas pengesahan pengurus, notulen rapat, dan kesaksian Dami Amus, Ronny Wijaya, serta Ruth Indiah Rahayu yang mendukung sah nya proses pemilihan, kuorum, dan kewenangan PANMUS. Ruth Indiah Rahayu sebagai saksi sukarela notulen menyatakan bahwa Panmus mengkonsultasikan keberatan kepada DPRKP yang mengembalikan kewenangan kepada Panmus, dan quorum menyatakan lanjutkan rapat.\n\n[HAL 69-78] Turut Tergugat II mengajukan bukti surat Dinas, akta notaris, SK pengesahan, dan Pergub. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum (Halaman 71-76) menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai eksepsi formal, namun menganggapnya sebagai jawaban pokok perkara. Majelis menilai gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formalitas \"kurang pihak\" karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak, padahal Kepala Daerah adalah pembuat kebijakan dasar (Pergub) sedangkan Dinas adalah pelaksana. Oleh karena itu, gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, gugatan Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima. Biaya perkara sebesar Rp 1.095.000,- dibebankan kepada Penggugat.\n\n[HAL 77-78] Amar Putusan: 1. Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak. 2. Gugatan Penggugat (Konvensi) tidak dapat diterima. 3. Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima. 4. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat." + }, + "read": { + "input_chars": 7584, + "frame": "Penggugat I dan II, sebagai pemilik unit apartemen, menggugat Tergugat I hingga IV serta Turut Tergugat I hingga III terkait proses pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS Periode 2023-2026. Gugatan ini menuntut pernyataan batal demi hukumnya Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan adanya perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak dalam mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anggota sah PPPSRS berdasarkan kepemilikan sertifikat unit apartemen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Panitia Musyawarah (PANMUS) dibentuk pada 21 Desember 2022 untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Musyawarah pertama pada 15 Maret 2023 gagal karena tidak memenuhi kuorum lebih dari 50% dari 1.164 pemilik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dinas menerbitkan surat pada 5 April 2023 yang merespons keberatan terkait pencalonan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan keberatan bahwa Tergugat III tidak memenuhi syarat karena istrinya aktif sebagai Ketua RT.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PANMUS menyatakan Tergugat III sah sebagai calon pengurus despite keberatan yang diajukan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Musyawarah kedua pada 8 April 2023 dilaksanakan dengan 133 hadir, 8 abstain, dan 125 hak suara tersisa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan perhitungan suara sah sebesar 126 dibandingkan dengan 125 pemilih yang menimbulkan protes.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Notaris Tergugat IV menolak menunjukkan daftar hadir kecuali Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang mencatat hasil pemilihan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II membantah dalil bahwa larangan merangkap jabatan berlaku bagi istri calon pengurus, melainkan hanya untuk calon itu sendiri.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan kurang pihak karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima akibat kekurangan pihak tersebut.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II, pemilik unit apartemen, menggugat Panitia Musyawarah (PANMUS), calon pengurus, notaris, Dinas terkait, dan pengawas terpilih atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan pengurus PPPSRS Periode 2023-2026. Gugatan menuntut pembatalan Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan adanya perbuatan melawan hukum akibat dugaan kecurangan suara, ketidaksesuaian syarat calon, dan prosedur yang cacat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan proses sah, kuorum terpenuhi, dan kewenangan verifikasi administratif ada pada PANMUS. Majelis Hakim menolak eksepsi formal namun memeriksa pokok perkara secara terbatas dan menemukan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak, padahal Kepala Daerah adalah pembuat kebijakan dasar Pergub. Akibatnya, gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan serta dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II, pemilik unit apartemen, menggugat Panitia Musyawarah (PANMUS), calon pengurus, notaris, Dinas terkait, dan pengawas terpilih atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pemilihan pengurus PPPSRS Periode 2023-2026. Gugatan menuntut pembatalan Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 dan musyawarah 8 April 2023, serta pernyataan adanya perbuatan melawan hukum akibat dugaan kecurangan suara, ketidaksesuaian syarat calon, dan prosedur yang cacat. Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan proses sah, kuorum terpenuhi, dan kewenangan verifikasi administratif ada pada PANMUS. Majelis Hakim menolak eksepsi formal namun memeriksa pokok perkara secara terbatas dan menemukan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak, padahal Kepala Daerah adalah pembuat kebijakan dasar Pergub. Akibatnya, gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan serta dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II adalah anggota sah PPPSRS berdasarkan kepemilikan sertifikat unit apartemen.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Panitia Musyawarah (PANMUS) dibentuk pada 21 Desember 2022 untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus dan pengawas PPPSRS.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Musyawarah pertama pada 15 Maret 2023 gagal karena tidak memenuhi kuorum lebih dari 50% dari 1.164 pemilik.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Dinas menerbitkan surat pada 5 April 2023 yang merespons keberatan terkait pencalonan Tergugat III.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan keberatan bahwa Tergugat III tidak memenuhi syarat karena istrinya aktif sebagai Ketua RT.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PANMUS menyatakan Tergugat III sah sebagai calon pengurus despite keberatan yang diajukan.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Musyawarah kedua pada 8 April 2023 dilaksanakan dengan 133 hadir, 8 abstain, dan 125 hak suara tersisa.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Terdapat perbedaan perhitungan suara sah sebesar 126 dibandingkan dengan 125 pemilih yang menimbulkan protes.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Notaris Tergugat IV menolak menunjukkan daftar hadir kecuali Penggugat menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta RUALB No. 01 tanggal 3 Mei 2023 dibuat di hadapan Turut Tergugat I yang mencatat hasil pemilihan.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II membantah dalil bahwa larangan merangkap jabatan berlaku bagi istri calon pengurus, melainkan hanya untuk calon itu sendiri.", + "page": 44, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai gugatan kurang pihak karena tidak mendaftarkan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima akibat kekurangan pihak tersebut.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dipertimbangkan.", + "page": 71, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak mendaftarkan kepala daerah sebagai pihak, padahal saya hanya ingin membatalkan hasil pemilihan pengurus yang saya anggap tidak sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19209, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1371 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1371 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1371: Menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Ketentuan terakhir ini pada umumnya berlaku dalam hal menilai kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan terhadap pribadi seseorang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri dalam perkara pemisahan harta benda antara suami-istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau masalah formalitas pendaftaran pihak (kurang pihak) dalam gugatan pembatalan hasil pemilihan pengurus rumah susun." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar substantif dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Penggugat. Putusan secara rinci menguraikan unsur-unsur Pasal 1365 (perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, kausalitas) yang menjadi inti sengketa. Meskipun gugatan ditolak karena alasan formal (kurang pihak), Pasal 1365 tetap relevan karena menjadi kerangka hukum yang diuji dan menjadi dasar dalil Penggugat dalam mengajukan tuntutan pembatalan dan ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1371 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini dikutip dalam pertimbangan hukum untuk menjawab eksepsi Turut Tergugat II mengenai rincian kerugian. Majelis menggunakan Pasal 1371 untuk menegaskan bahwa ganti kerugian tidak selalu berupa uang dan dapat dinilai menurut keadaan. Pasal ini relevan karena menjadi bagian dari analisis hukum mengenai akibat hukum (ganti rugi) dalam sengketa PMH yang sedang dipertimbangkan, meskipun akhirnya gugatan ditolak karena alasan formal." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1371 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 78675, + "completion_tokens": 5096 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_64_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_64_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd5c6946f63c9ff5a961465e1278b916ed0df0e3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_64_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_64_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 136.871, + "query": 3.119, + "relevance": 27.393, + "total": 167.428 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 79812, + "marked_chars": 80028 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\n\nMengabulkan Eksepsi Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023,\noleh Tornado Edmawan, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Sri Hartati, SH.MH, dan Dr\nSyafrudin Ainor Rafiek, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan\ntersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal\n17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota\ntersebut, dibantu oleh Nur Irfan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, serta\nTurut Tergugat III tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. \nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nb" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 80028, + "frame": "Penggugat [TETTY LINA] menggugat [KARTA SUMONO] beserta tiga Turut Tergugat terkait sengketa atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Maphar yang beralih nama ke nama Tergugat, dengan dalil adanya perjanjian pinjaman yang berubah menjadi jual beli tanpa persetujuan penuh dan pembatalan terhadap Akta Jual Beli serta Akta Perdamaian sebelumnya. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum, membatalkan akta-akta terkait, dan menyatakan tidak sahnya klaim utang serta bunga yang dibebankan Tergugat. Namun, gugatan ini ditolak karena dianggap melanggar asas ne bis in idem mengingat telah adanya Putusan Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara sebelumnya antara para pihak yang sama.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [TETTY LINA] dan Tergugat [KARTA SUMONO] telah berdamai dalam perkara sebelumnya (Nomor 683/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang menghasilkan Putusan Akta Perdamaian tanggal 26 Oktober 2022.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perkara ini identik dengan para pihak dalam perkara sebelumnya, yaitu [TETTY LINA] sebagai penggugat dan [KARTA SUMONO] sebagai tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek pokok sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464 dengan luas 72 M², yang sama dengan objek dalam perkara sebelumnya.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Akta Perdamaian dalam perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat digugat atau diperiksa kembali untuk kedua kalinya.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pada Maret 2020 terjadi Pengikatan Jual Beli Nomor 6 dan pembayaran Rp. 3.250.000.000,- yang seharusnya bersifat pinjaman dengan jaminan sertifikat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat secara sepihak membuat Akta Jual Beli Nomor 457/2021 dan membalik nama sertifikat ke nama Tergugat tanpa persetujuan yang sah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat membebankan bunga utang sebesar 5% per bulan yang dianggap melawan hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa telah ada Akta Perdamaian yang mengikat para pihak untuk mentaati isi perdamaian, sehingga gugatan baru tidak dapat diterima.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan [TETTY LINA] terhadap [KARTA SUMONO] dan pihak terkait yang menuntut pembatalan Akta Jual Beli Nomor 457/2021 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Maphar, serta menyatakan tidak sahnya klaim utang dan bunga yang dibebankan Tergugat. Penggugat berdalil bahwa transaksi awal hanyalah pinjaman dengan jaminan sertifikat yang kemudian disalahgunakan Tergugat untuk memindahkan hak milik secara sepihak melalui akta jual beli, serta menentang isi Akta Perdamaian yang telah ditandatangani dalam perkara sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menolak untuk memeriksa pokok perkara karena Tergugat mengajukan eksepsi yang dikabulkan, yaitu bahwa perkara ini mengandung cacat formal berupa ne bis in idem. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para pihak dan objek sengketa dalam perkara ini identik dengan perkara sebelumnya (Nomor 683/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang telah diselesaikan dengan Putusan Akta Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan baru tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan [TETTY LINA] terhadap [KARTA SUMONO] dan pihak terkait yang menuntut pembatalan Akta Jual Beli Nomor 457/2021 atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464/Maphar, serta menyatakan tidak sahnya klaim utang dan bunga yang dibebankan Tergugat. Penggugat berdalil bahwa transaksi awal hanyalah pinjaman dengan jaminan sertifikat yang kemudian disalahgunakan Tergugat untuk memindahkan hak milik secara sepihak melalui akta jual beli, serta menentang isi Akta Perdamaian yang telah ditandatangani dalam perkara sebelumnya. Namun, Majelis Hakim menolak untuk memeriksa pokok perkara karena Tergugat mengajukan eksepsi yang dikabulkan, yaitu bahwa perkara ini mengandung cacat formal berupa ne bis in idem. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa para pihak dan objek sengketa dalam perkara ini identik dengan perkara sebelumnya (Nomor 683/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang telah diselesaikan dengan Putusan Akta Perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga gugatan baru tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [TETTY LINA] dan Tergugat [KARTA SUMONO] telah berdamai dalam perkara sebelumnya (Nomor 683/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang menghasilkan Putusan Akta Perdamaian tanggal 26 Oktober 2022.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak dalam perkara ini identik dengan para pihak dalam perkara sebelumnya, yaitu [TETTY LINA] sebagai penggugat dan [KARTA SUMONO] sebagai tergugat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Objek pokok sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1464 dengan luas 72 M², yang sama dengan objek dalam perkara sebelumnya.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Putusan Akta Perdamaian dalam perkara sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat digugat atau diperiksa kembali untuk kedua kalinya.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa pada Maret 2020 terjadi Pengikatan Jual Beli Nomor 6 dan pembayaran Rp. 3.250.000.000,- yang seharusnya bersifat pinjaman dengan jaminan sertifikat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat secara sepihak membuat Akta Jual Beli Nomor 457/2021 dan membalik nama sertifikat ke nama Tergugat tanpa persetujuan yang sah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil bahwa Tergugat membebankan bunga utang sebesar 5% per bulan yang dianggap melawan hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil bahwa telah ada Akta Perdamaian yang mengikat para pihak untuk mentaati isi perdamaian, sehingga gugatan baru tidak dapat diterima.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah berdamai soal tanah ini, tapi dia malah menggugat saya lagi dengan alasan yang sama, kan ini tidak boleh?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7019, + "candidates": [ + "Pasal 1851 KUHPerdata", + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1851: Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis." + }, + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1851 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi substantif dari 'perdamaian' (akta perdamaian) sebagai persetujuan yang mengakhiri perkara. Dalam pertanyaan, pengguna menyatakan 'sudah berdamai', sehingga pasal ini relevan untuk mengidentifikasi apakah kesepakatan yang dimaksud secara hukum merupakan perdamaian yang mengikat. Meskipun putusan hakim menolak gugatan berdasarkan prinsip *ne bis in idem* (prosedural), dasar substansi dari kesepakatan tersebut diatur oleh pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat dari perdamaian yang setara dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Ini menjawab inti pertanyaan pengguna bahwa 'dia malah menggugat saya lagi' adalah tidak boleh karena kesepakatan perdamaian tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat lagi (substantif). Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa perjanjian perdamaian tersebut mencegah pengajuan gugatan baru dengan objek yang sama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1851 KUHPerdata", + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28393, + "completion_tokens": 1326 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_650_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_650_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fa5d94da2e77512804616594f2793f0de90bfc4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_650_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_650_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.556, + "query": 12.928, + "relevance": 57.061, + "total": 184.647 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 109190, + "marked_chars": 109496 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDalam Eksepsi :\nMenyatakan menolak eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut ;\nMenyatakan gugatan Penggugat kabur ;\nDalam Pokok Perkara :\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;\nMembebankan biaya perkara ini kepada Penggugat hingga kini sebesar Rp. \n384.800,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;\n Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis \nHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, \noleh kami : Tornado Edmawan, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr, \nSyafrudin Ainor Rafiek, SH.MH dan Sri Hartati, SH.MH, masing-masing \nsebagai Hakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam \nsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, \ndihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Wawan Darmawan, SH, \nsebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan\nKuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II.\n \nHakim-Hakim Anggota,\nHalaman 33 Putusan No.650/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkam" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 109496, + "frame": "PT. WARNAMAX EXISTNIAGA MULIA menggugat PT. PELANGI SINDU MULIA atas dugaan wanprestasi dalam perjanjian sewa kapal laut yang mengakibatkan muatan tidak sampai ke tujuan, serta meminta ganti rugi dan penahanan kapal. Gugatan ini juga melibatkan Turut Tergugat I (Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor) dan Turut Tergugat II (Septa Hardi Saputra). Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kabur dan adanya gangguan alam yang tidak dapat diprediksi.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut pada tanggal 25 Mei 2023 untuk mengangkut batu split dari Palu ke Tanjung Selor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sewa kapal kepada Tergugat secara penuh sebesar Rp.692.159.250,- melalui beberapa invoice.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal milik Tergugat bergerak dari pelabuhan muat pada 01 Juni 2023 membawa muatan milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor pada 07 Juni 2023 karena banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gangguan alam berupa banjir kiriman yang mengakibatkan air pasang naik tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh kedua belah pihak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keberadaan muatan kapal berupa Batu Split dan Abu Batu tidak jelas di mana keberadaannya saat ini.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak mengantar muatan ke tujuan dan membebankan biaya demurrage.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp.1.165.282.013,- dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.200.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. WARNAMAX EXISTNIAGA MULIA mengajukan gugatan terhadap PT. PELANGI SINDU MULIA dengan dalil wanprestasi terkait perjanjian sewa kapal laut untuk pengangkutan batu split dari Palu ke Tanjung Selor. Penggugat mendalilkan bahwa setelah kapal bergerak membawa muatan, kapal tersebut terhenti pada 07 Juni 2023 karena tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor akibat banjir kiriman yang menyebabkan pasang naik. Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab atas kegagalan pengiriman, menuntut pembayaran biaya demurrage yang dianggap tidak sesuai perjanjian, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa kejadian gangguan alam tersebut merupakan *act of god* yang tidak dapat diprediksi oleh kedua belah pihak sehingga tidak dapat dijadikan dasar kesalahan wanprestasi. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa keberadaan muatan kapal tidak jelas keberadaannya, sehingga gugatan dinyatakan kabur. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. WARNAMAX EXISTNIAGA MULIA mengajukan gugatan terhadap PT. PELANGI SINDU MULIA dengan dalil wanprestasi terkait perjanjian sewa kapal laut untuk pengangkutan batu split dari Palu ke Tanjung Selor. Penggugat mendalilkan bahwa setelah kapal bergerak membawa muatan, kapal tersebut terhenti pada 07 Juni 2023 karena tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor akibat banjir kiriman yang menyebabkan pasang naik. Penggugat menuntut Tergugat bertanggung jawab atas kegagalan pengiriman, menuntut pembayaran biaya demurrage yang dianggap tidak sesuai perjanjian, serta meminta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, Majelis Hakim menetapkan bahwa kejadian gangguan alam tersebut merupakan *act of god* yang tidak dapat diprediksi oleh kedua belah pihak sehingga tidak dapat dijadikan dasar kesalahan wanprestasi. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa keberadaan muatan kapal tidak jelas keberadaannya, sehingga gugatan dinyatakan kabur. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut pada tanggal 25 Mei 2023 untuk mengangkut batu split dari Palu ke Tanjung Selor.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar sewa kapal kepada Tergugat secara penuh sebesar Rp.692.159.250,- melalui beberapa invoice.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal milik Tergugat bergerak dari pelabuhan muat pada 01 Juni 2023 membawa muatan milik Penggugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kapal tidak dapat melewati Jembatan Tanjung Selor pada 07 Juni 2023 karena banjir kiriman yang mengakibatkan pasang naik.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gangguan alam berupa banjir kiriman yang mengakibatkan air pasang naik tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh kedua belah pihak.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keberadaan muatan kapal berupa Batu Split dan Abu Batu tidak jelas di mana keberadaannya saat ini.", + "page": 32, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak mengantar muatan ke tujuan dan membebankan biaya demurrage.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp.1.165.282.013,- dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.200.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar penuh sewa kapal untuk angkut batu split, tapi kapalnya terhenti di tengah jalan karena banjir dan sekarang saya tidak tahu di mana muatan saya, apakah saya bisa minta uang kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10405, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1340 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1340: Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) yang merupakan dasar tuntutan Penggugat dalam sengketa. Pertanyaan awam menanyakan hak atas pengembalian uang akibat ketidakmampuan kapal beroperasi, yang secara hukum harus diuji apakah Tergugat melakukan wanprestasi ataukah hal tersebut merupakan force majeure (keadaan memaksa/act of god) yang membebaskan tanggung jawab. Pasal 1238 adalah norma substantif yang menentukan syarat agar seseorang dapat dianggap lalai dan bertanggung jawab, sehingga menjadi kerangka hukum utama untuk menjawab apakah Penggugat berhak menuntut ganti rugi/pengembalian dana." + }, + { + "pasal": "Pasal 1340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip relativity of contract (efek perjanjian hanya antar pihak). Dalam sengketa ini, pihak yang bersengketa adalah Penggugat (penyewa) dan Tergugat (pemilik kapal). Tidak ada isu mengenai hak atau kewajiban pihak ketiga yang menjadi inti pertanyaan atau pertimbangan hakim. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah pengembalian uang sewa akibat force majeure." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat). Meskipun pembuktian adalah bagian dari perkara, aturan ini bersifat prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam menanyakan hak substantif ('apakah saya bisa minta uang kembali'), bukan tentang siapa yang harus membuktikan apa. Dalam pedoman penilaian, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Sama seperti Pasal 1865, ini adalah aturan substantif mengenai alat bukti, bukan aturan hukum materiil yang mengatur hak, kewajiban, atau akibat hukum dari wanprestasi atau force majeure. Oleh karena itu, tidak relevan untuk menjawab pertanyaan substantif mengenai hak pengembalian dana." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35105, + "completion_tokens": 1469 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_651_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_651_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acf1e84de11d6a498d4f85b261cb0d4aa3081e11 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_651_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_651_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 92.586, + "query": 3.318, + "relevance": 27.345, + "total": 123.29 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 69825, + "marked_chars": 70014 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI;\nDalam Eksepsi :\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;\nDalam Pokok Perkara ;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; \n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp .\n1.140.000,- (Satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami\n: Sri Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tornado Edmawan, S.H., M.H. dan\nDr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nputusan tersebut pada hari: Rabu, tanggal 27 Maret 2024, diucapkan dalam\npersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu oleh Nur Irfan, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri\nKuasa Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat\nXIII, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII, X, dan\nTergugat XIV serta tanda dihadiri Turut Tergugat.\n Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,\n Tornado Edmawan, S.H., M.H. Sri Hartati, S.H., M.H.\nHalaman 21 Putusan Nomor.651/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum ter" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 70014, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Teddy Saputra terhadap Nunung, ahli waris Moh. Nursyeh, ahli waris Hj. Supriyati, dan belasan pihak lainnya serta Badan Pertanahan Nasional terkait sengketa kepemilikan tanah di Jalan Kedoya Raya. Penggugat mengklaim memiliki tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli dengan Harun dan meminta pengadilan menyatakan dirinya sebagai pemilik sah serta memerintahkan para tergugat menyerahkan tanah tersebut. Namun, perkara ini berhenti pada tingkat eksepsi karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 14.082 M2 di Jalan Kedoya Raya yang diperoleh dari Harun berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 5 Oktober 2012.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat I sampai XIV menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07111/Kedoya Utara seluas 4.843 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Harun sebagai pihak dalam perkara padahal Harun adalah penjual tanah yang dalilnya menjadi dasar gugatan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Harun sebagai pihak yang erat kaitannya dengan gugatan tidak ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Teddy Saputra yang menuntut Nunung, ahli waris dari para pihak yang meninggal dunia, serta Badan Pertanahan Nasional terkait sengketa tanah di Jalan Kedoya Raya. Penggugat dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli dengan Harun dan meminta pengadilan menyatakan kepemilikannya serta memerintahkan para tergugat menyerahkan tanah. Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Harun tidak dilibatkan dalam gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan Harun merupakan pihak yang erat kaitannya dengan gugatan dan seharusnya ditarik masuk sebagai pihak. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa gugatan Teddy Saputra yang menuntut Nunung, ahli waris dari para pihak yang meninggal dunia, serta Badan Pertanahan Nasional terkait sengketa tanah di Jalan Kedoya Raya. Penggugat dalil memiliki tanah tersebut berdasarkan perjanjian jual beli dengan Harun dan meminta pengadilan menyatakan kepemilikannya serta memerintahkan para tergugat menyerahkan tanah. Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Harun tidak dilibatkan dalam gugatan. Majelis Hakim menerima eksepsi kurang pihak tersebut dengan alasan Harun merupakan pihak yang erat kaitannya dengan gugatan dan seharusnya ditarik masuk sebagai pihak. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 14.082 M2 di Jalan Kedoya Raya yang diperoleh dari Harun berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 5 Oktober 2012.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat I sampai XIV menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 07111/Kedoya Utara seluas 4.843 M2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengajukan eksepsi kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan Harun sebagai pihak dalam perkara padahal Harun adalah penjual tanah yang dalilnya menjadi dasar gugatan.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Harun sebagai pihak yang erat kaitannya dengan gugatan tidak ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil kurang pihak tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 21, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak cuma karena saya lupa minta Harun ikut jadi pihak dalam perkara sengketa tanah ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11982, + "candidates": [ + "Pasal 1967 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1967: Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1967 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang daluwarsa (lewat waktu) sebagai alat pembelaan terhadap tuntutan hukum. Meskipun eksepsi daluwarsa diajukan dalam perkara, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan ditolak karena cacat formil 'kurang pihak' (Plurium Litis Consortium) dan tidak mempertimbangkan eksepsi daluwarsa lagi. Pertanyaan awam secara spesifik menanyakan alasan penolakan karena 'lupa meminta Harun ikut', yang merupakan isu kelengkapan pihak (prosedural/substantif terkait pihak yang harus hadir), bukan isu waktu/daluwarsa. Oleh karena itu, Pasal 1967 tidak menjadi dasar substantif atau alasan hukum yang dipakai hakim untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25826, + "completion_tokens": 881 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_652_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_652_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84c185301f5ce0a9c4c19df92375d06fc123906a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_652_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,136 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_652_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 91.472, + "query": 6.494, + "relevance": 13.693, + "total": 111.679 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27400, + "marked_chars": 27481 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27481, + "frame": "Permohonan diajukan oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali dan izin menjual harta peninggalan almarhum suaminya yang masih dimiliki bersama, demi kepentingan anak yang masih di bawah umur. Inti sengketa adalah kebutuhan legalitas tindakan hukum atas harta benda tidak bergerak karena salah satu anak pemohon belum dewasa. Pemohon meminta penetapan sebagai wali dan izin untuk menjual empat sertifikat hak milik atas nama almarhum suami.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Parwandi pada tanggal 18 September 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parwandi meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah VEBI TRI WAHYUNINGTIAS yang lahir pada 1 November 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VEBI TRI WAHYUNINGTIAS masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki harta berupa empat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di Bekasi dan Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga berniat menjual bidang tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin menjual harta tersebut karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa empat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Karena salah satu anak pemohon masih di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna menopang ekonomi keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali, serta memberikan izin kepada pemohon untuk menjual empat sertifikat hak milik atas nama almarhum suami tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan pembebanan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan sebagai wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dan izin untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon dalilkan bahwa almarhum suaminya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa empat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Karena salah satu anak pemohon masih di bawah umur dan belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, pemohon membutuhkan izin pengadilan untuk menjual harta tersebut guna menopang ekonomi keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, hakim menetapkan bahwa pemohon mampu dan bertanggung jawab menjadi wali, serta memberikan izin kepada pemohon untuk menjual empat sertifikat hak milik atas nama almarhum suami tersebut. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan pembebanan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan Parwandi pada tanggal 18 September 1997.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Parwandi meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan almarhum suami dikaruniai tiga orang anak, salah satunya adalah VEBI TRI WAHYUNINGTIAS yang lahir pada 1 November 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "VEBI TRI WAHYUNINGTIAS masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur sehingga belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum suami memiliki harta berupa empat sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di Bekasi dan Tangerang.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga berniat menjual bidang tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan izin menjual harta tersebut karena anak-anaknya belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda yang butuh izin jual tanah peninggalan suami demi ekonomi keluarga, karena salah satu anak saya masih kecil dan belum bisa urus sendiri, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9768, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu/wali yang ditunjuk) untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah) milik anak yang belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi dasar hukum substantif bagi pertanyaan awam mengenai prosedur dan izin yang diperlukan untuk menjual tanah peninggalan suami demi kepentingan anak kecil." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13170, + "completion_tokens": 821 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_653_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_653_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7aa03b2dc0417a94bd6284b72e2c47588457ba9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_653_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,207 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_653_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 53, + "timings": { + "parse": 0.089, + "classify": 0.0, + "condense": 355.667, + "read": 131.033, + "query": 13.591, + "relevance": 78.195, + "total": 578.575 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 165471, + "marked_chars": 165939 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI \n-\nMenolak Eksepsi Tergugat I,II,III, dan Turut Tergugat I, dan II;\nDALAM POKOK PERKARA \n1.\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; \n2.\nMenghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.5.790.000,-\nLima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami,\nPARMATONI, SH., sebagai Hakim Ketua, TOGA NAPITUPULU, S.H.MH dan SRI\nSUHARINI, S.H.,M.H.., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut\npada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, yang diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti\npada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan\nKuasa Tergugat-I Kuasa Tergugat-II dan tanpa hadirnya Turut Tergugat-III.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\n Hal.52 dari 54 hal. Putusan No.653/Pdt.G./2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI mela" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134955, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh Penggugat, Tody Santoso, melawan Tergugat I (Surijanto Santoso), Tergugat II (Suryadi Santoso), Tergugat III (Suryani Kurniati Santoso), Turut Tergugat I (Hany Elianawati Gunasetiawan), Turut Tergugat II (PT. Santoso Teknindo), dan Turut Tergugat III (Mellyani Noor Shandra, Notaris). Gugatan didaftarkan pada 26 Juli 2022. [HAL 3-9] Penggugat mendalilkan bahwa ia menghibahkan saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2000 di hadapan Turut Tergugat III, namun hibah tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu, paksaan, dan intimidasi oleh Para Tergugat yang saat itu masih karyawan. Penggugat mendalilkan bahwa setelah menerima hibah masing-masing 15% (total 45%), Para Tergugat memaksanya pensiun dini pada 2011, sehingga ia kehilangan akses pengawasan dan tidak menerima dividen sejak 2011, padahal perusahaan sebelumnya untung. Penggugat juga mendalilkan adanya persekongkolan dengan Turut Tergugat I (mantan istri) yang memegang 20% saham, menjadikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas 65% yang menyingkirkan Penggugat. Penggugat memohon pembatalan Akta Hibah Nomor 28 dan 29 serta Akta Risalah Rapat Nomor 27, dan penghukuman Para Tergugat mengembalikan masing-masing 15% saham. [HAL 10-13] Para Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona (salah nama agama Tergugat I dan alamat Tergugat III), Obscur Libel (dalil hibah cuma-cuma bertentangan dengan dalil adanya syarat/paksaan), dan Doli Prae (itikad buruk, karena gugatan diajukan setelah hutang bank dilunasi dan ada undangan RUPS pembagian dividen). [HAL 14-16] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Pakgugat dengan menyatakan syarat pembatalan hibah menurut Pasal 1688 KUHPerdata tidak terpenuhi. Mereka mendalilkan telah memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sejak 2013-2021 sebesar Rp11.450.000.000,- dan membayar pajak amnesty Penggugat. [HAL 17-21] Para Tergugat membantah dalil paksaan, noting bahwa untuk Tergugat III, hibah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai wali karena Tergugat III masih di bawah umur. Mereka juga membantah dalil minoritas/mayoritas, menjelaskan bahwa saham yang dihibahkan hanya 40 lembar (15+15+10), bukan 45 lembar, dan Penggugat tetap memegang 35% saham. Para Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri sendiri pada 2011 dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang Bank Panin sebesar Rp23 Miliar yang diikatkan Penggugat pada 2009, yang baru lunas pada 2021. [HAL 22-27] Para Tergugat melampirkan rincian transfer nafkah bulanan kepada Penggugat dari 2013-2021. [HAL 28-30] Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-25 (KK, Akta Hibah, foto banjir, somasi, laporan polisi, akta perceraian, akta pendirian PT, bukti pinjaman pribadi) dan 4 saksi serta 1 ahli. [HAL 31-36] Saksi Penggugat (Yuliana, I Gusti Ngurah Arnata, Hendra Lawadihardja, Markoni) secara umum menguatkan dalil Penggugat tentang tidak adanya dividen, Penggugat merasa dicurangi, dan adanya transfer uang bulanan dari anak-anak. Ahli DR. Novriska menyatakan pembatalan hibah dapat dilakukan jika syarat Pasal 1688 KUHPerdata terpenuhi, termasuk jika penerima hibah tidak akur atau menolak nafkah setelah penghibah jatuh miskin. [HAL 37-43] Para Tergugat mengajukan bukti T.I-1 s/d T.I-14, T.II-1 s/d T.II-13, T.III-1 s/d T.III-11, dan TT.I-1 s/d TT.I-12, yang meliputi KTP, Akta Hibah, bukti pelunasan hutang Bank Panin, bukti transfer nafkah, bukti pembayaran pajak amnesty, dan screenshot berita/media sosial." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 32484, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh Penggugat, Tody Santoso, melawan Tergugat I (Surijanto Santoso), Tergugat II (Suryadi Santoso), Tergugat III (Suryani Kurniati Santoso), Turut Tergugat I (Hany Elianawati Gunasetiawan), Turut Tergugat II (PT. Santoso Teknindo), dan Turut Tergugat III (Mellyani Noor Shandra, Notaris). Gugatan didaftarkan pada 26 Juli 2022. [HAL 3-9] Penggugat mendalilkan bahwa ia menghibahkan saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2000 di hadapan Turut Tergugat III, namun hibah tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu, paksaan, dan intimidasi oleh Para Tergugat yang saat itu masih karyawan. Penggugat mendalilkan bahwa setelah menerima hibah masing-masing 15% (total 45%), Para Tergugat memaksanya pensiun dini pada 2011, sehingga ia kehilangan akses pengawasan dan tidak menerima dividen sejak 2011, padahal perusahaan sebelumnya untung. Penggugat juga mendalilkan adanya persekongkolan dengan Turut Tergugat I (mantan istri) yang memegang 20% saham, menjadikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas 65% yang menyingkirkan Penggugat. Penggugat memohon pembatalan Akta Hibah Nomor 28 dan 29 serta Akta Risalah Rapat Nomor 27, dan penghukuman Para Tergugat mengembalikan masing-masing 15% saham. [HAL 10-13] Para Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona (salah nama agama Tergugat I dan alamat Tergugat III), Obscur Libel (dalil hibah cuma-cuma bertentangan dengan dalil adanya syarat/paksaan), dan Doli Prae (itikad buruk, karena gugatan diajukan setelah hutang bank dilunasi dan ada undangan RUPS pembagian dividen). [HAL 14-16] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan syarat pembatalan hibah menurut Pasal 1688 KUHPerdata tidak terpenuhi. Mereka mendalilkan telah memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sejak 2013-2021 sebesar Rp11.450.000.000,- dan membayar pajak amnesty Penggugat. [HAL 17-21] Para Tergugat membantah dalil paksaan, noting bahwa untuk Tergugat III, hibah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai wali karena Tergugat III masih di bawah umur. Mereka juga membantah dalil minoritas/mayoritas, menjelaskan bahwa saham yang dihibahkan hanya 40 lembar (15+15+10), bukan 45 lembar, dan Penggugat tetap memegang 35% saham. Para Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri sendiri pada 2011 dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang Bank Panin sebesar Rp23 Miliar yang diikatkan Penggugat pada 2009, yang baru lunas pada 2021. [HAL 22-27] Para Tergugat melampirkan rincian transfer nafkah bulanan kepada Penggugat dari 2013-2021. [HAL 28-30] Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-25 (KK, Akta Hibah, foto banjir, somasi, laporan polisi, akta perceraian, akta pendirian PT, bukti pinjaman pribadi) dan 4 saksi serta 1 ahli. [HAL 31-36] Saksi Penggugat (Yuliana, I Gusti Ngurah Arnata, Hendra Lawadihardja, Markoni) secara umum menguatkan dalil Penggugat tentang tidak adanya dividen, Penggugat merasa dicurangi, dan adanya transfer uang bulanan dari anak-anak. Ahli DR. Novriska menyatakan pembatalan hibah dapat dilakukan jika syarat Pasal 1688 KUHPerdata terpenuhi, termasuk jika penerima hibah tidak akur atau menolak nafkah setelah penghibah jatuh miskin. [HAL 37-43] Para Tergugat mengajukan bukti T.I-1 s/d T.I-14, T.II-1 s/d T.II-13, T.III-1 s/d T.III-11, dan TT.I-1 s/d TT.I-12, yang meliputi KTP, Akta Hibah, bukti pelunasan hutang Bank Panin, bukti transfer nafkah, bukti pembayaran pajak amnesty, dan screenshot berita/media sosial. [HAL 44-48] Para Tergugat melengkapi bukti dengan rincian transfer nafkah bulanan (T.III-8.9, TT.I-6.1 s/d TT.I-6.9), Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2021 (T.III-9, TT.I-7), berita banjir (T.III-10, TT.I-10), tanggapan proposal damai (T.III-11, TT.I-12), akta pendirian PT (TT.II-1.1), akta RUPS (TT.II-1.3, TT.II-4.1), surat pengunduran diri Penggugat (TT.II-3), surat persetujuan kredit Bank Panin (TT.I-3, TT.II-5), bukti pelunasan kredit Bank Panin (TT.I-4, TT.II-6), akta hibah saham tambahan (TT.I-5.1, TT.II-2.2, TT.II-2.3), akta perubahan anggaran dasar (TT.II-7.2, TT.II-12.2), surat penghentian penyidikan (TT.II-8), undangan RUPS (TT.II-9), akta RUPS 2022 (TT.II-10), bukti penyerahan kendaraan operasional (TT.II-11.1, TT.II-11.2, TT.II-11.3, TT.II-16), serta laporan keuangan (TT.II-15.1 s/d TT.II-15.3). Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali beberapa yang hanya berupa fotokopi atau email. Para Tergugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada 15 Maret 2023. [HAL 49-52] Majelis Hakim menolak ketiga eksepsi Para Tergugat: (1) Error in Persona ditolak karena kesalahan pencantuman agama/NIK tidak diwajibkan dalam HIR, dan alamat Tergugat III dianggap benar karena Tergugat III telah menerima panggilan dan hadir dalam persidangan; (2) Obscuur Libel ditolak karena posita dan petitum gugatan sudah sesuai; (3) Doli Prae ditolak karena dalil itikad buruk masuk ke pokok perkara, bukan materi eksepsi. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa pembatalan hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Unsur pertama (syarat hibah tidak dipenuhi) tidak terpenuhi karena syarat dalam Akta Hibah Nomor 28 dan 29 telah dipenuhi penerima hibah. Unsur kedua (kejahatan terhadap penghibah) tidak terpenuhi karena Laporan Polisi (Bukti P-9) belum membuktikan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Unsur ketiga (penghibah jatuh miskin dan penerima menolak nafkah) tidak terpenuhi karena terbukti Tergugat I telah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-/bulan dari tahun 2013 sampai 2021 (Bukti T.I-7.1). Karena tidak ada satu pun syarat pembatalan hibah terpenuhi, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. [HAL 52-53] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.790.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 653/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. diajukan oleh Penggugat, Tody Santoso, melawan Tergugat I (Surijanto Santoso), Tergugat II (Suryadi Santoso), Tergugat III (Suryani Kurniati Santoso), Turut Tergugat I (Hany Elianawati Gunasetiawan), Turut Tergugat II (PT. Santoso Teknindo), dan Turut Tergugat III (Mellyani Noor Shandra, Notaris). Gugatan didaftarkan pada 26 Juli 2022. [HAL 3-9] Penggugat mendalilkan bahwa ia menghibahkan saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2000 di hadapan Turut Tergugat III, namun hibah tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu, paksaan, dan intimidasi oleh Para Tergugat yang saat itu masih karyawan. Penggugat mendalilkan bahwa setelah menerima hibah masing-masing 15% (total 45%), Para Tergugat memaksanya pensiun dini pada 2011, sehingga ia kehilangan akses pengawasan dan tidak menerima dividen sejak 2011, padahal perusahaan sebelumnya untung. Penggugat juga mendalilkan adanya persekongkolan dengan Turut Tergugat I (mantan istri) yang memegang 20% saham, menjadikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas 65% yang menyingkirkan Penggugat. Penggugat memohon pembatalan Akta Hibah Nomor 28 dan 29 serta Akta Risalah Rapat Nomor 27, dan penghukuman Para Tergugat mengembalikan masing-masing 15% saham. [HAL 10-13] Para Tergugat mengajukan eksepsi Error in Persona (salah nama agama Tergugat I dan alamat Tergugat III), Obscur Libel (dalil hibah cuma-cuma bertentangan dengan dalil adanya syarat/paksaan), dan Doli Prae (itikad buruk, karena gugatan diajukan setelah hutang bank dilunasi dan ada undangan RUPS pembagian dividen). [HAL 14-16] Dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan syarat pembatalan hibah menurut Pasal 1688 KUHPerdata tidak terpenuhi. Mereka mendalilkan telah memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sejak 2013-2021 sebesar Rp11.450.000.000,- dan membayar pajak amnesty Penggugat. [HAL 17-21] Para Tergugat membantah dalil paksaan, noting bahwa untuk Tergugat III, hibah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai wali karena Tergugat III masih di bawah umur. Mereka juga membantah dalil minoritas/mayoritas, menjelaskan bahwa saham yang dihibahkan hanya 40 lembar (15+15+10), bukan 45 lembar, dan Penggugat tetap memegang 35% saham. Para Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri sendiri pada 2011 dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang Bank Panin sebesar Rp23 Miliar yang diikatkan Penggugat pada 2009, yang baru lunas pada 2021. [HAL 22-27] Para Tergugat melampirkan rincian transfer nafkah bulanan kepada Penggugat dari 2013-2021. [HAL 28-30] Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-25 (KK, Akta Hibah, foto banjir, somasi, laporan polisi, akta perceraian, akta pendirian PT, bukti pinjaman pribadi) dan 4 saksi serta 1 ahli. [HAL 31-36] Saksi Penggugat (Yuliana, I Gusti Ngurah Arnata, Hendra Lawadihardja, Markoni) secara umum menguatkan dalil Penggugat tentang tidak adanya dividen, Penggugat merasa dicurangi, dan adanya transfer uang bulanan dari anak-anak. Ahli DR. Novriska menyatakan pembatalan hibah dapat dilakukan jika syarat Pasal 1688 KUHPerdata terpenuhi, termasuk jika penerima hibah tidak akur atau menolak nafkah setelah penghibah jatuh miskin. [HAL 37-43] Para Tergugat mengajukan bukti T.I-1 s/d T.I-14, T.II-1 s/d T.II-13, T.III-1 s/d T.III-11, dan TT.I-1 s/d TT.I-12, yang meliputi KTP, Akta Hibah, bukti pelunasan hutang Bank Panin, bukti transfer nafkah, bukti pembayaran pajak amnesty, dan screenshot berita/media sosial. [HAL 44-48] Para Tergugat melengkapi bukti dengan rincian transfer nafkah bulanan (T.III-8.9, TT.I-6.1 s/d TT.I-6.9), Pergub DKI Jakarta tentang UMP 2021 (T.III-9, TT.I-7), berita banjir (T.III-10, TT.I-10), tanggapan proposal damai (T.III-11, TT.I-12), akta pendirian PT (TT.II-1.1), akta RUPS (TT.II-1.3, TT.II-4.1), surat pengunduran diri Penggugat (TT.II-3), surat persetujuan kredit Bank Panin (TT.I-3, TT.II-5), bukti pelunasan kredit Bank Panin (TT.I-4, TT.II-6), akta hibah saham tambahan (TT.I-5.1, TT.II-2.2, TT.II-2.3), akta perubahan anggaran dasar (TT.II-7.2, TT.II-12.2), surat penghentian penyidikan (TT.II-8), undangan RUPS (TT.II-9), akta RUPS 2022 (TT.II-10), bukti penyerahan kendaraan operasional (TT.II-11.1, TT.II-11.2, TT.II-11.3, TT.II-16), serta laporan keuangan (TT.II-15.1 s/d TT.II-15.3). Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali beberapa yang hanya berupa fotokopi atau email. Para Tergugat tidak mengajukan saksi, sedangkan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada 15 Maret 2023. [HAL 49-52] Majelis Hakim menolak ketiga eksepsi Para Tergugat: (1) Error in Persona ditolak karena kesalahan pencantuman agama/NIK tidak diwajibkan dalam HIR, dan alamat Tergugat III dianggap benar karena Tergugat III telah menerima panggilan dan hadir dalam persidangan; (2) Obscuur Libel ditolak karena posita dan petitum gugatan sudah sesuai; (3) Doli Prae ditolak karena dalil itikad buruk masuk ke pokok perkara, bukan materi eksepsi. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa pembatalan hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Unsur pertama (syarat hibah tidak dipenuhi) tidak terpenuhi karena syarat dalam Akta Hibah Nomor 28 dan 29 telah dipenuhi penerima hibah. Unsur kedua (kejahatan terhadap penghibah) tidak terpenuhi karena Laporan Polisi (Bukti P-9) belum membuktikan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Unsur ketiga (penghibah jatuh miskin dan penerima menolak nafkah) tidak terpenuhi karena terbukti Tergugat I telah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-/bulan dari tahun 2013 sampai 2021 (Bukti T.I-7.1). Karena tidak ada satu pun syarat pembatalan hibah terpenuhi, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. [HAL 52-53] Amar putusan: Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I, II; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.790.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6013, + "frame": "Penggugat Tody Santoso menggugat Para Tergugat (anak-anaknya) dan Turut Tergugat (mantan istri serta notaris) atas pembatalan hibah saham PT. Santoso Teknindo yang diduga dilakukan dengan paksaan dan bujuk rayu. Gugatan ini bermula dari klaim Penggugat bahwa ia kehilangan akses pengawasan dan dividen setelah pensiun dini, serta merasa disingkirkan oleh pemegang saham mayoritas. Penggugat memohon pembatalan Akta Hibah dan Risalah Rapat terkait, serta pengembalian saham masing-masing sebesar 15% kepada Para Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menghibahkan saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2000 di hadapan Turut Tergugat III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hibah tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu, paksaan, dan intimidasi oleh Para Tergugat yang saat itu masih karyawan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil paksaan dengan menyatakan bahwa untuk Tergugat III, hibah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai wali karena Tergugat III masih di bawah umur.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan telah memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sejak 2013 hingga 2021.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil minoritas/mayoritas dengan menjelaskan bahwa saham yang dihibahkan hanya 40 lembar (15+15+10), bukan 45 lembar, dan Penggugat tetap memegang 35% saham.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri sendiri pada 2011 dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang Bank Panin sebesar Rp23 Miliar yang diikatkan Penggugat pada 2009.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat dalam Akta Hibah Nomor 28 dan 29 telah dipenuhi oleh penerima hibah.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Laporan Polisi yang diajukan Penggugat belum membuktikan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- per bulan dari tahun 2013 sampai 2021.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Tody Santoso mengajukan gugatan pembatalan hibah saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat (anak-anaknya) dan Turut Tergugat (mantan istri serta notaris), dengan dalih hibah dilakukan melalui paksaan, bujuk rayu, dan intimidasi, serta klaim bahwa ia disingkirkan dari perusahaan dan tidak menerima dividen. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hibah sah dilakukan, Penggugat mengundurkan diri sendiri, dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang bank. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan memeriksa pokok perkara berdasarkan syarat pembatalan hibah. Hakim menetapkan bahwa syarat pembatalan tidak terpenuhi karena syarat dalam akta hibah telah dipenuhi, tidak ada putusan pidana tetap yang membuktikan kejahatan, dan terbukti Para Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibatnya, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Tody Santoso mengajukan gugatan pembatalan hibah saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat (anak-anaknya) dan Turut Tergugat (mantan istri serta notaris), dengan dalih hibah dilakukan melalui paksaan, bujuk rayu, dan intimidasi, serta klaim bahwa ia disingkirkan dari perusahaan dan tidak menerima dividen. Para Tergugat membantah dalil tersebut dengan menyatakan bahwa hibah sah dilakukan, Penggugat mengundurkan diri sendiri, dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang bank. Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat dan memeriksa pokok perkara berdasarkan syarat pembatalan hibah. Hakim menetapkan bahwa syarat pembatalan tidak terpenuhi karena syarat dalam akta hibah telah dipenuhi, tidak ada putusan pidana tetap yang membuktikan kejahatan, dan terbukti Para Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibatnya, gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menghibahkan saham PT. Santoso Teknindo kepada Para Tergugat melalui Akta Hibah Nomor 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2000 di hadapan Turut Tergugat III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan hibah tersebut dilakukan atas dasar bujuk rayu, paksaan, dan intimidasi oleh Para Tergugat yang saat itu masih karyawan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil paksaan dengan menyatakan bahwa untuk Tergugat III, hibah dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai wali karena Tergugat III masih di bawah umur.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan telah memberikan nafkah rutin kepada Penggugat sejak 2013 hingga 2021.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat membantah dalil minoritas/mayoritas dengan menjelaskan bahwa saham yang dihibahkan hanya 40 lembar (15+15+10), bukan 45 lembar, dan Penggugat tetap memegang 35% saham.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mendalilkan Penggugat mengundurkan diri sendiri pada 2011 dan tidak ada dividen karena perusahaan masih melunasi hutang Bank Panin sebesar Rp23 Miliar yang diikatkan Penggugat pada 2009.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat dalam Akta Hibah Nomor 28 dan 29 telah dipenuhi oleh penerima hibah.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Laporan Polisi yang diajukan Penggugat belum membuktikan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat I telah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- per bulan dari tahun 2013 sampai 2021.", + "page": 51, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya merasa hibah saham saya ke anak-anak itu tidak sah karena ada paksaan, tapi mereka sudah bayar nafkah saya, apakah saya bisa membatalkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12606, + "candidates": [ + "Pasal 1666 KUHPerdata", + "Pasal 1682 KUHPerdata", + "Pasal 1683 KUHPerdata", + "Pasal 1688 KUHPerdata", + "Pasal 1690 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1666: Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1682: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1683: Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1688 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1688: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1690 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1690: Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1666 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi umum hibah dan prinsip bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali secara sembarangan. Namun, pertanyaan spesifik mengenai 'paksaan' (kecacatan kehendak) dan 'pembatalan' dalam konteks sengketa ini lebih tepat dijawab oleh pasal yang secara eksplisit mengatur syarat-syarat pencabutan/pembatalan hibah (Pasal 1688). Pasal 1666 bersifat definisional dan tidak mengatur mekanisme pembelaan atau akibat hukum dari dalil paksaan maupun syarat nafkah yang menjadi inti pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 1682 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat bentuk (formalitas) hibah, yaitu harus dilakukan dengan akta notaris. Pertanyaan awam berfokus pada substansi pembatalan karena alasan paksaan dan status pembayaran nafkah, bukan pada sah/tidaknya bentuk akta hibah tersebut. Oleh karena itu, pasal ini tidak memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah hukum yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1683 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penerimaan hibah (acceptance). Pertanyaan awam tidak mempersoalkan apakah hibah telah diterima atau belum, melainkan meminta penilaian apakah hibah dapat dibatalkan karena paksaan dan fakta bahwa nafkah sudah dibayar. Pasal ini tidak mengatur syarat pembatalan atau akibat hukum dari paksaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1688 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat-syarat pencabutan atau pembatalan hibah. Pertanyaan awam secara spesifik menyebutkan 'mereka sudah bayar nafkah saya', yang merupakan salah satu syarat pembatalan dalam butir ke-3 Pasal 1688 ('jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya'). Meskipun pertanyaan juga menyebutkan 'paksaan' (yang mungkin masuk ke cacat kehendak umum), Pasal 1688 adalah pasal utama yang menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah hibah dapat dibatalkan berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan (nafkah). Dalam putusan pendukung, Majelis Hakim secara eksplisit menguji unsur-unsur Pasal 1688 untuk menjawab gugatan pembatalan hibah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1690 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli atau menerima hak atas barang hibah jika gugatan pembatalan diajukan. Pertanyaan awam hanya menanyakan apakah ia bisa membatalkan hibah kepada anak-anaknya, tanpa menyebutkan adanya pihak ketiga atau pemindahtanganan saham kepada orang lain. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan dengan inti pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1688 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59740, + "completion_tokens": 4750 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75ad285de3aaae3229945eda76bab94e7f578cad --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_654_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 133.164, + "query": 2.526, + "relevance": 31.893, + "total": 167.608 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41301, + "marked_chars": 41409 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan eksepsi Tergugat;\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang \nmengadili perkara ini;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah \nRp. 362.700,- (tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal, 01 Nopember xxxx , oleh\nkami, xxx sebagai Hakim Ketua , xxx dan xxx masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt tanggal 23 Oktober xxxx, putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember xxxx diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, Kesumawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.\n \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nxxx xxx\n xxx\nPanitera Pengganti,\nxxx\nHalaman 12 dari 13 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanite" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41409, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan. Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil bahwa domisili Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-1205xxxx-0002 pada tanggal 12 Mei xxxx.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Grisenda Blok B1/62B, RT 007/RW 003, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 11 Juli xxxx dan tidak kembali lagi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berdomisili di Jl. Zamrud Raya No.99, RT 008/RW 007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mencantumkan alamat domisili Tergugat di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil bahwa domisili Tergugat sebenarnya berada di Komplek Grisenda Blok B1/62B, Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan RT, dan Biodata Penduduk yang menunjukkan alamat KTP dan tempat tinggal di Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal dalil Tergugat dan tetap berpegang pada domisili Tergugat di Jakarta Barat saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti Tergugat terbukti bahwa Tergugat beralamat KTP dan bertempat tinggal di Komplek Grisenda Blok B1 Nomor 62B, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa alamat domisili yang dicantumkan Penggugat di Jakarta Barat tidak sesuai dengan tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat yang terbukti berada di Jakarta Utara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan perceraian seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena wilayah hukum tempat kediaman Tergugat berada di sana.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan. Tergugat membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa domisili Tergugat sebenarnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Hakim menetapkan bahwa tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat terbukti berada di Komplek Grisenda Blok B1 Nomor 62B, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, eksepsi Tergugat dikabulkan, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan. Tergugat membantah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mengajukan eksepsi kewenangan relatif, menyatakan bahwa domisili Tergugat sebenarnya berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Hakim menetapkan bahwa tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat terbukti berada di Komplek Grisenda Blok B1 Nomor 62B, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, eksepsi Tergugat dikabulkan, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-1205xxxx-0002 pada tanggal 12 Mei xxxx.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Grisenda Blok B1/62B, RT 007/RW 003, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan, pertengkaran, dan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 11 Juli xxxx dan tidak kembali lagi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat berdomisili di Jl. Zamrud Raya No.99, RT 008/RW 007, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan mencantumkan alamat domisili Tergugat di Jakarta Barat.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil bahwa domisili Tergugat sebenarnya berada di Komplek Grisenda Blok B1/62B, Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan bukti Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan RT, dan Biodata Penduduk yang menunjukkan alamat KTP dan tempat tinggal di Jakarta Utara.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyangkal dalil Tergugat dan tetap berpegang pada domisili Tergugat di Jakarta Barat saat gugatan diajukan.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa bukti-bukti Tergugat terbukti bahwa Tergugat beralamat KTP dan bertempat tinggal di Komplek Grisenda Blok B1 Nomor 62B, Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa alamat domisili yang dicantumkan Penggugat di Jakarta Barat tidak sesuai dengan tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat yang terbukti berada di Jakarta Utara.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan perceraian seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena wilayah hukum tempat kediaman Tergugat berada di sana.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya gugat cerai suami di Jakarta Barat karena dia tinggal di sana, tapi hakim bilang salah tempat dan suruh ke Jakarta Utara, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13786, + "candidates": [ + "Pasal 21 KUHPerdata", + "Pasal 25 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 21 KUHPerdata", + "text": "Pasal 21: Seorang perempuan yang telah kawin dan tidak pisah meja dan ranjang, tidak mempunyai tempat tinggal lain daripada tempat tinggal suaminya; anak-anak di bawah umur mengikuti tempat tinggal salah satu dan kedua orang tua mereka yang melakukan kekuasaan orang tua atas mereka, atau tempat tinggal wali mereka; orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan mengikuti tempat tinggal pengampuan mereka." + }, + { + "pasal": "Pasal 25 KUHPerdata", + "text": "Pasal 25: Bila hal sebaliknya tidak disepakati, masing-masing pihak boleh mengubah tempat tinggal yang dipilih untuk dirinya, asalkan tempat tinggal yang baru tidak lebih dan sepuluh pal jauhnya dari tempat tinggal yang lama dan perubahan itu diberitahukan kepada pihak yang lain / pihak lawan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 21 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur ketentuan domisili istri yang belum pisah meja dan ranjang (menurut tempat tinggal suami). Dalam pertimbangan hukum, pasal ini dikutip secara substantif untuk menentukan tempat kediaman/domisili Tergugat sebagai dasar kewenangan relatif pengadilan dalam perkara perceraian, yang menjadi inti sengketa dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 25 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur perubahan tempat tinggal yang dipilih (domisili pilihan) dengan batasan jarak dan pemberitahuan. Fakta dalam perkara tidak menunjukkan adanya kesepakatan domisili pilihan yang diubah sesuai prosedur pasal ini; sengketa justru berpusat pada domisili sebenarnya (tempat tinggal tetap) berdasarkan KTP dan bukti fisik, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu yang diperiksa dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 21 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17244, + "completion_tokens": 1396 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_655_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_655_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b83cb1f9f56002101c441f241c784ed5a26b651 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_655_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,158 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_655_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.037, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.538, + "query": 3.046, + "relevance": 50.728, + "total": 149.349 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54871, + "marked_chars": 55033 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI :\na. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nb. Menyatakan Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani oleh\nTergugat pada tanggal 2 Juni 2022 sah dan mengikat Para Pihak;\nc. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah telah melakukan tindakan\nwanprestasi (cidera janji) terhadap Penggugat dengan tidak melakukan\nkewajiban pengembalian dana Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan\ndan Klarifikasi tanggal 2 Juni 2022;\nd. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yang belum dibayarkan\nsebesar Rp34.800.000,- kepada Penggugat;\ne. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.420.000,-\n(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);\nf.\nMenolak petitum gugatan selain dan selebihnya;\nDemikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh kami\nMuhamad Irfan, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H, M.H, dan Sutarno, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai\nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis\ndengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luwina\nChristina Posmaria, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan\nNegeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.\n Hakim Anggota\n Hakim Ketua,\nSapto Supriyono, S.H, M.H Muhamad Irfan, S.H, M.Hum.\nHal. 18 dari 19 Hal. Put. No.655/Pdt.G/2022/PN.Jkt-Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam h" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 55033, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas wanprestasi terkait ketidakpemenuhan kewajiban pengembalian dana sebesar Rp34.800.000,- yang telah dibayarkan untuk jasa pembelian, packing, dan pengiriman barang yang tidak terlaksana. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, memerintahkan pembayaran pokok utang, bunga, uang paksa, serta menerima permohonan sita jaminan dan putusan serta merta.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat akan menyediakan jasa pembelian, packing, dan pengiriman barang dengan total biaya Rp34.800.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas sejumlah uang sebesar Rp34.800.000,- kepada Tergugat melalui transfer bank pada tanggal 4 April 2022 dan 5 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengirimkan barang pesanan dan tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atau resi pengiriman yang valid.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan seluruh dana sebesar Rp34.800.000,- kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Klarifikasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp2.088.000,- atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] memiliki kesepakatan jasa di mana Tergugat akan membelanjakan, memacking, dan mengirimkan barang kepada Penggugat dengan total biaya Rp34.800.000,-. Penggugat telah melunasi pembayaran tersebut melalui transfer bank pada awal April 2022. Namun, Tergugat gagal mengirimkan barang dan tidak dapat memberikan bukti pengiriman yang valid. Dalam Surat Pernyataan dan Klarifikasi tertanggal 2 Juni 2022, Tergugat mengakui kelalaiannya dan berjanji mengembalikan seluruh dana yang diterima. Tergugat tidak memenuhi janji pengembalian dana tersebut meskipun telah dilakukan teguran. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok utang sebesar Rp34.800.000,-. Tuntutan bunga dan uang paksa ditolak karena tidak diperjanjikan dan tidak dapat dimintakan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang yang dapat dieksekusi secara riil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] dan Tergugat [NAMA_ORANG] memiliki kesepakatan jasa di mana Tergugat akan membelanjakan, memacking, dan mengirimkan barang kepada Penggugat dengan total biaya Rp34.800.000,-. Penggugat telah melunasi pembayaran tersebut melalui transfer bank pada awal April 2022. Namun, Tergugat gagal mengirimkan barang dan tidak dapat memberikan bukti pengiriman yang valid. Dalam Surat Pernyataan dan Klarifikasi tertanggal 2 Juni 2022, Tergugat mengakui kelalaiannya dan berjanji mengembalikan seluruh dana yang diterima. Tergugat tidak memenuhi janji pengembalian dana tersebut meskipun telah dilakukan teguran. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok utang sebesar Rp34.800.000,-. Tuntutan bunga dan uang paksa ditolak karena tidak diperjanjikan dan tidak dapat dimintakan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang yang dapat dieksekusi secara riil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Tergugat akan menyediakan jasa pembelian, packing, dan pengiriman barang dengan total biaya Rp34.800.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar lunas sejumlah uang sebesar Rp34.800.000,- kepada Tergugat melalui transfer bank pada tanggal 4 April 2022 dan 5 April 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengirimkan barang pesanan dan tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atau resi pengiriman yang valid.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui kewajibannya untuk mengembalikan seluruh dana sebesar Rp34.800.000,- kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan dan Klarifikasi yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2022.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Klarifikasi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar Rp2.088.000,- atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,- per hari keterlambatan.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas jasa kirim barang tapi dia gagal kirim dan tidak mau mengembalikan uangnya padahal sudah janji, kenapa saya tidak bisa minta bunga dan denda keterlambatannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9668, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya wanprestasi (keberatan lalai). Dalam putusan, hakim menguji apakah Tergugat telah lalai dengan tidak memenuhi kesepakatan dan tidak mengembalikan uang. Pemenuhan syarat 'lalai' ini adalah dasar hukum utama untuk menyatakan Tergugat wanprestasi, yang menjadi premis sebelum membahas akibat hukum seperti bunga atau denda." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat timbulnya kewajiban membayar bunga (debitur harus tetap lalai setelah dinyatakan lalai atau perikatan bersifat waktu tertentu). Putusan secara eksplisit menolak tuntutan bunga karena 'hal tersebut tidak diperjanjikan', yang merupakan penerapan langsung dari prinsip dalam Pasal 1243 bahwa bunga tidak otomatis timbul tanpa perjanjian atau pemenuhan syarat lalai yang ketat. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menjawab mengapa bunga ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur batas penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam perikatan pembayaran uang (hanya bunga undang-undang dan baru wajib sejak diminta di pengadilan). Putusan menolak tuntutan bunga karena tidak diperjanjikan dan menolak uang paksa (dwangsom) karena tidak dapat dimintakan dalam tuntutan pembayaran uang. Pasal 1250 menjadi dasar hukum substantif yang membatasi jenis ganti rugi yang dapat diminta dalam sengketa pembayaran uang, sehingga relevan untuk menjawab pertanyaan tentang ketidakmampuan meminta bunga/denda di luar ketentuan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20158, + "completion_tokens": 1276 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_65_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_65_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d107bc8342281487e62ea5ed8bcd27bb7110ff16 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_65_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_65_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 30, + "timings": { + "parse": 0.049, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 87.052, + "query": 8.462, + "relevance": 53.173, + "total": 148.737 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 86789, + "marked_chars": 87050 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 87050, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengadili gugatan perdata antara [NAMA_ORANG] sebagai Penggugat melawan Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti ([NAMA_PERUSAHAAN]) sebagai Tergugat I dan PT. Danata Solusi Bersama ([NAMA_PERUSAHAAN]) sebagai Tergugat II. Sengketa ini bermula dari perjanjian pinjaman modal kerja yang kemudian dialihkan piutangnya, di mana Penggugat menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan keadaan. Penggugat meminta penghapusan bunga, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta pembayaran ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,-. Putusan akhir menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan pinjaman modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti berdasarkan perjanjian yang diakta-kan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan plafon Rp4.343.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti mencairkan dana pinjaman kepada [NAMA_ORANG] dengan melakukan pemotongan biaya bunga, provisi, dan administrasi di muka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo dan menerima surat peringatan dari Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti mengalihkan piutang kepada PT. Danata Solusi Bersama melalui akta notaris dan mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang kepada [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Danata Solusi Bersama mengirimkan surat peringatan kepada [NAMA_ORANG] untuk melunasi hutang yang telah beralih kepadanya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini dimulai ketika [NAMA_ORANG] menggugat Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan PT. Danata Solusi Bersama atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan terkait perjanjian pinjaman modal kerja. Penggugat berdalil bahwa pengalihan piutang dilakukan tanpa persetujuannya dan pembebanan bunga serta denda yang memberatkan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga ia meminta penghapusan bunga dan ganti rugi. Namun, dalam perjalanan persidangan, Majelis Hakim mencatat bahwa Penggugat tidak hadir pada beberapa hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah. Berdasarkan ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini dimulai ketika [NAMA_ORANG] menggugat Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti dan PT. Danata Solusi Bersama atas tuduhan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan terkait perjanjian pinjaman modal kerja. Penggugat berdalil bahwa pengalihan piutang dilakukan tanpa persetujuannya dan pembebanan bunga serta denda yang memberatkan merupakan tindakan melawan hukum, sehingga ia meminta penghapusan bunga dan ganti rugi. Namun, dalam perjalanan persidangan, Majelis Hakim mencatat bahwa Penggugat tidak hadir pada beberapa hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah. Berdasarkan ketidakhadiran tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] mengajukan pinjaman modal kerja kepada Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti berdasarkan perjanjian yang diakta-kan pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan plafon Rp4.343.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti mencairkan dana pinjaman kepada [NAMA_ORANG] dengan melakukan pemotongan biaya bunga, provisi, dan administrasi di muka.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo dan menerima surat peringatan dari Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti mengalihkan piutang kepada PT. Danata Solusi Bersama melalui akta notaris dan mengirimkan surat pemberitahuan pengalihan piutang kepada [NAMA_ORANG].", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Danata Solusi Bersama mengirimkan surat peringatan kepada [NAMA_ORANG] untuk melunasi hutang yang telah beralih kepadanya.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pinjam uang ke koperasi tapi tidak bisa bayar, terus piutangnya dialihkan ke pihak lain tanpa saya izin, apakah bunga dan denda yang dibebankan itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 5603, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (suami/istri) dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pengalihan piutang (cessie) atau keabsahan bunga/denda pinjaman koperasi. Topik hukumnya sama sekali berbeda." + }, + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat sah pengalihan piutang (cessie), yaitu bahwa pengalihan tidak berlaku terhadap debitur sebelum diberitahukan atau disetujui secara tertulis. Ini menjawab inti pertanyaan tentang sah tidaknya pengalihan piutang tanpa izin debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*lex inter partes*). Karena bunga dan denda merupakan bagian dari perjanjian pinjaman, pasal ini menjadi kerangka hukum untuk menilai apakah klausul tersebut sah selama dibuat sesuai undang-undang dan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai dasar ganti rugi. Pertanyaan ini bersifat kontraktual (berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam), bukan sengketa perdata akibat perbuatan melawan hukum. Kutipan pasal ini hanya kebetulan umum dan bukan jawaban substantif untuk isu keabsahan klausul perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28435, + "completion_tokens": 1243 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_661_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_661_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1035a6662e9492b443706273ad6edb070bb40358 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_661_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_661_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 131.924, + "query": 14.658, + "relevance": 42.765, + "total": 189.424 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 114321, + "marked_chars": 114654 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nHalaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 661/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 36\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp606.400,00 (enam ratus enam ribu empat ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024,\noleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus\nJustinus Sumlang, S.H. dan Yulisar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 661/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 November\n2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 114654, + "frame": "Para Penggugat (anak-anak dari Almarhum Indarta Tjakrawinata) menggugat Para Tergugat (ahli waris dari Almarhum Wira Tjakrawinata, salah satu saudara Penggugat) terkait sengketa kepemilikan saham PT. Alam Makmur Property dan keabsahan akta-akta notaris yang dibuat oleh Almarhum Wira Tjakrawinata. Para Penggugat meminta pernyataan batal demi hukum atas beberapa akta notaris serta pengembalian status kepemilikan saham sesuai akta pendirian awal. Gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena kurang pihak (notaris penerbit akta tidak dilibatkan).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Almarhum Indarta Tjakrawinata mendirikan PT. Alam Makmur Property dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 4.500.000 saham dan Penggugat I sebagai pemegang saham minoritas serta komisaris berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2011.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Indarta Tjakrawinata meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2017.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata membuat Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 23 tanggal 11 Juli 2017 yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anak dari Almarhum Indarta Tjakrawinata.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Berdasarkan akta pernyataan tersebut, dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 57/KHW/VII/2017 yang menyatakan Wira Tjakrawinata sebagai satu-satunya ahli waris.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Makmur Property Nomor 07 tanggal 9 Agustus 2017 yang mengubah kepemilikan saham menjadi 4.500.000 saham atas nama Wira Tjakrawinata.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 dan telah membuat Surat Wasiat Nomor 91 tanggal 22 Mei 2019 yang menunjuk Para Tergugat sebagai ahli warisnya.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhum Wira Tjakrawinata dan bahwa Almarhum Indarta Tjakrawinata memiliki lebih dari satu anak.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan tidak keberatan jika kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Alam Makmur Property dikembalikan seperti awal pendiriannya.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan Notaris yang menerbitkan akta-akta sengketa sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan anak-anak dari Almarhum Indarta Tjakrawinata, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Wira Tjakrawinata (saudara kandung Para Penggugat). Sengketa bermula dari klaim Para Penggugat bahwa Almarhum Wira Tjakrawinata telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta-akta notaris yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris Almarhum Indarta Tjakrawinata, sehingga secara sepihak mengambil alih 4.500.000 saham PT. Alam Makmur Property yang seharusnya menjadi harta peninggalan bersama. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Waris, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Makmur Property, serta mengembalikan status kepemilikan saham sesuai akta pendirian awal. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui silsilah keluarga dan tidak keberatan terhadap pengembalian status saham, namun Majelis Hakim memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat kurang pihak, yaitu tidak dilibatkannya para Notaris yang menerbitkan akta-akta tersebut sebagai tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat, yang merupakan anak-anak dari Almarhum Indarta Tjakrawinata, menggugat Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Wira Tjakrawinata (saudara kandung Para Penggugat). Sengketa bermula dari klaim Para Penggugat bahwa Almarhum Wira Tjakrawinata telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat akta-akta notaris yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya ahli waris Almarhum Indarta Tjakrawinata, sehingga secara sepihak mengambil alih 4.500.000 saham PT. Alam Makmur Property yang seharusnya menjadi harta peninggalan bersama. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan batal demi hukum Akta Pernyataan Ahli Waris, Akta Keterangan Hak Waris, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Makmur Property, serta mengembalikan status kepemilikan saham sesuai akta pendirian awal. Dalam persidangan, Para Tergugat mengakui silsilah keluarga dan tidak keberatan terhadap pengembalian status saham, namun Majelis Hakim memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima akibat kurang pihak, yaitu tidak dilibatkannya para Notaris yang menerbitkan akta-akta tersebut sebagai tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Almarhum Indarta Tjakrawinata mendirikan PT. Alam Makmur Property dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 4.500.000 saham dan Penggugat I sebagai pemegang saham minoritas serta komisaris berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 1 Agustus 2011.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Indarta Tjakrawinata meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2017.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata membuat Akta Pernyataan Ahli Waris Nomor 23 tanggal 11 Juli 2017 yang menyatakan dirinya sebagai satu-satunya anak dari Almarhum Indarta Tjakrawinata.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Berdasarkan akta pernyataan tersebut, dibuatkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 57/KHW/VII/2017 yang menyatakan Wira Tjakrawinata sebagai satu-satunya ahli waris.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alam Makmur Property Nomor 07 tanggal 9 Agustus 2017 yang mengubah kepemilikan saham menjadi 4.500.000 saham atas nama Wira Tjakrawinata.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Wira Tjakrawinata meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 dan telah membuat Surat Wasiat Nomor 91 tanggal 22 Mei 2019 yang menunjuk Para Tergugat sebagai ahli warisnya.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat mengakui bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari Almarhum Wira Tjakrawinata dan bahwa Almarhum Indarta Tjakrawinata memiliki lebih dari satu anak.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat menyatakan tidak keberatan jika kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Alam Makmur Property dikembalikan seperti awal pendiriannya.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan Notaris yang menerbitkan akta-akta sengketa sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kak, saya dan saudara kandung kami merasa saham ayah kami yang dulu milik bersama diambil alih sepihak oleh paman kami lewat akta notaris yang menyatakan dia satu-satunya ahli waris, padahal kami juga anak ayah, bagaimana cara kami memperjuangkan hak kami?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17854, + "candidates": [ + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur hak ahli waris untuk mendapat hak milik atas barang peninggalan pewaris secara otomatis karena hukum. Hal ini memiliki hubungan substantif langsung dengan pertanyaan awam mengenai status sebagai ahli waris sah dan hak atas saham ayah yang disengketakan, serta menjadi dasar hukum untuk menuntut pengakuan hak waris yang dirugikan oleh pernyataan palsu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian. Dalam pertimbangan hukum, gugatan Para Penggugat secara eksplisit didasarkan pada dalil perbuatan melawan hukum (pembuatan akta palsu/penyataan tidak benar) yang merugikan hak waris mereka. Pasal ini menjadi teori hukum utama yang diuji untuk menuntut pembatalan akta dan pemulihan hak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tanggung jawab tidak langsung (vicarious liability) atas perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya (seperti anak di bawah umur, bawahan, atau murid). Fakta dalam perkara ini tidak melibatkan unsur tanggung jawab atas perbuatan orang lain di bawah pengawasan atau kekuasaan, melainkan perbuatan langsung oleh Wira Tjakrawinata sendiri. Oleh karena itu, unsur faktual untuk menerapkan pasal ini tidak muncul." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40798, + "completion_tokens": 1562 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_663_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_663_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43bce0a3fa85ba91699e64384ae114b08368ca68 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_663_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,150 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_663_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.111, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 58.982, + "query": 7.205, + "relevance": 73.906, + "total": 140.205 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 59539, + "marked_chars": 59710 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI \nDALAM POKOK PERKARA:\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nHalaman 19dari20 Hal.Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini, sebesar Rp.347.500,00 (tiga ratus empat puluh tujuh\nribu lima ratus rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh\nkami Diah Tri Lestari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Flowerry Yulidas, S.H.,M.H\ndan Praditia Danindra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,\nPutusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada\nhari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan\ndibantu Suswanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut,\ndihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;\nHakim Anggota,\n " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 59710, + "frame": "Penggugat [LAY LABERTO] menggugat Tergugat [PT. BERKAT RAJA DAUD] atas dugaan wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama terkait pengurusan eksekusi pengosongan objek lelang tanah. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, serta pembayaran ganti rugi berupa denda dan biaya jasa hukum. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya pertentangan dalam petitum gugatan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Mei 2020 yang mewajibkan Tergugat mengurus eksekusi pengosongan objek lelang hingga tahap serah terima kunci.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama menetapkan batas waktu penyelesaian proses pengurusan eksekusi pengosongan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum yang menyatakan Perjanjian Kerjasama sah dan mengikat, namun sekaligus meminta pernyataan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian tersebut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [LAY LABERTO] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [PT. BERKAT RAJA DAUD] dengan dalil wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Mei 2020 yang berisi kewajiban Tergugat untuk mengurus eksekusi pengosongan objek lelang tanah. Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai menyelesaikan kewajibannya hingga melewati batas waktu 31 Juli 2020 yang disepakati, sehingga menuntut pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, serta pembayaran ganti rugi berupa denda dan biaya jasa hukum. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil pada gugatan, yaitu adanya petitum yang saling bertentangan antara pernyataan sah perjanjian dan permintaan pembatalan perjanjian, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [LAY LABERTO] mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat [PT. BERKAT RAJA DAUD] dengan dalil wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Mei 2020 yang berisi kewajiban Tergugat untuk mengurus eksekusi pengosongan objek lelang tanah. Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai menyelesaikan kewajibannya hingga melewati batas waktu 31 Juli 2020 yang disepakati, sehingga menuntut pernyataan wanprestasi, pembatalan perjanjian, serta pembayaran ganti rugi berupa denda dan biaya jasa hukum. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil pada gugatan, yaitu adanya petitum yang saling bertentangan antara pernyataan sah perjanjian dan permintaan pembatalan perjanjian, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Mei 2020 yang mewajibkan Tergugat mengurus eksekusi pengosongan objek lelang hingga tahap serah terima kunci.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama menetapkan batas waktu penyelesaian proses pengurusan eksekusi pengosongan paling lambat tanggal 31 Juli 2020.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai batas waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum yang menyatakan Perjanjian Kerjasama sah dan mengikat, namun sekaligus meminta pernyataan batal dan tidak berkekuatan hukum perjanjian tersebut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar jasa untuk mengurus pengosongan tanah, tapi sampai batas waktu yang disepakati pihak kontraktor belum selesai, apakah saya bisa minta uang kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14760, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1267: Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Dalam pertanyaan, masalah utamanya adalah kontraktor tidak menyelesaikan kewajibannya hingga batas waktu yang disepakati. Pasal 1238 menjadi dasar hukum untuk menyatakan kontraktor lalai (wanprestasi) baik melalui surat peringatan maupun lewatnya waktu yang ditentukan, yang merupakan prasyarat untuk menuntut akibat hukum lebih lanjut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini berkaitan langsung dengan pertanyaan 'apakah saya bisa minta uang kembali', karena pengembalian uang (restitusi) atau ganti rugi merupakan bentuk akibat hukum dari wanprestasi yang diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1266 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat batal demi hukum dalam persetujuan timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks pertanyaan, jika perjanjian tersebut memuat klausul ini atau berdasarkan prinsip hukum perjanjian timbal balik, pasal ini menjadi dasar untuk meminta pembatalan perjanjian akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktor, yang berujung pada pengembalian uang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan hak pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih antara memaksa pemenuhan kewajiban atau menuntut pembatalan persetujuan beserta penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini sangat relevan dengan pertanyaan karena memberikan kerangka hukum bagi Penggugat untuk memilih menuntut pembatalan perjanjian (dan pengembalian uang) karena kontraktor tidak menyelesaikan pengosongan tanah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang klaim Penggugat bahwa Tergugat wajib melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Pelanggaran terhadap itikad baik dan kewajiban perjanjian inilah yang menjadi inti sengketa wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1266 KUHPerdata", + "Pasal 1267 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23495, + "completion_tokens": 1181 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_666_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_666_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b00aec1b59b77bf1e4e141113e572e1bb4c5bd0c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_666_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_666_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 27, + "timings": { + "parse": 0.065, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 77.101, + "query": 10.354, + "relevance": 16.431, + "total": 103.951 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 83545, + "marked_chars": 83779 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara\ndan patut tetapi tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;\n3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan\nMelawan Hukum karena telah menandatangani Akta Jual Beli Nomor\n481/2019, tertanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Tergugat III,\ndengan tanpa hak ;\n4. Menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\nkarena tidak melakukan pencocokan data ke Kantor Pertanahan Jakarta\nBarat, sebelum menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 481/2019, tertanggal 31\nOktober 2019, antara Tergugat I dengan Tergugat II ;\n5. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 481/2019,\ntertanggal 31 Oktober 2019 antara Tergugat dengan Tergugat II, yang dibuat\ndihadapan Tergugat III ;\n6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum\nkarena menguasai, memanfaatkan dan mendirikan bangunan dengan tanpa\nhak di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Komplek Taman Villa\nMeruya Blok E-6, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan\nJakarta Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor\n02993/Meruya, tanggal 23 Maret 2005, atas nama PT. Kartunindo Perkasa\nAbadi (Penggugat) ;\n7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menghentikan kegiatan\npembangunan di atas tanah milik Penggugat yang terletak di Komplek\nHal 25 Putusan No.666/Pdt.G/2023/PN .Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian inf" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 83779, + "frame": "PT. KARTUNINDO PERKASA ABADI menggugat Riyanto, Sarifah, dan Ina Rosiana atas sengketa kepemilikan tanah dan perbuatan melawan hukum terkait pendirian bangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat. Penggugat meminta pernyataan kepemilikan sah, pembatalan Akta Jual Beli, pengosongan tanah, serta pembayaran ganti rugi dan biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki tanah seluas 3.457 m2 di Komplek Taman Villa Meruya Blok E-6 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02993/Meruya Selatan tanggal 23 Maret 2005.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Dahlan menjual tanah tersebut kepada Riyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Ina Rosiana.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Riyanto mendirikan 4 bangunan rumah tembok di atas tanah tersebut tanpa seizin Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam mediasi tanggal 15 Juli 2021, Riyanto mengakui tanah tersebut milik Penggugat dan menawarkan harga pembelian yang lebih rendah dari penawaran Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ina Rosiana menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 tanpa melakukan pencocokan data ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Sita Jaminan atas Objek Tanah untuk menjamin pelaksanaan putusan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT. KARTUNINDO PERKASA ABADI menggugat Riyanto, Sarifah, dan Ina Rosiana karena Riyanto mendirikan bangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02993/Meruya Selatan. Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 481/2019 antara Riyanto dan Almarhum Dahlan (yang diwakili Sarifah) serta tindakan Ina Rosiana sebagai PPAT yang tidak mengecek data pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut, menyatakan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 batal dan tidak sah, serta menghukum Riyanto untuk mengosongkan tanah dan Para Tergugat membayar ganti rugi berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya perkara. Permohonan Sita Jaminan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. KARTUNINDO PERKASA ABADI menggugat Riyanto, Sarifah, dan Ina Rosiana karena Riyanto mendirikan bangunan di atas tanah yang dikuasai Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02993/Meruya Selatan. Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 481/2019 antara Riyanto dan Almarhum Dahlan (yang diwakili Sarifah) serta tindakan Ina Rosiana sebagai PPAT yang tidak mengecek data pertanahan merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah tersebut, menyatakan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 batal dan tidak sah, serta menghukum Riyanto untuk mengosongkan tanah dan Para Tergugat membayar ganti rugi berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya perkara. Permohonan Sita Jaminan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memiliki tanah seluas 3.457 m2 di Komplek Taman Villa Meruya Blok E-6 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02993/Meruya Selatan tanggal 23 Maret 2005.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Dahlan menjual tanah tersebut kepada Riyanto berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang dibuat di hadapan Ina Rosiana.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Riyanto mendirikan 4 bangunan rumah tembok di atas tanah tersebut tanpa seizin Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam mediasi tanggal 15 Juli 2021, Riyanto mengakui tanah tersebut milik Penggugat dan menawarkan harga pembelian yang lebih rendah dari penawaran Penggugat.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ina Rosiana menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 481/2019 tanpa melakukan pencocokan data ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon Sita Jaminan atas Objek Tanah untuk menjamin pelaksanaan putusan.", + "page": 25, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli tanah dari almarhum tapi ternyata bukan milik saya dan sudah bangun rumah, apa saya harus mengosongkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32432, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum substantif yang digunakan dalam putusan untuk menilai perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun di atas tanah yang bukan miliknya. Meskipun gugatan utamanya berkaitan dengan pembebasan tanah (yang sering dikaitkan dengan Pasal 1365 atau Pasal 1970), Pasal 1365 secara eksplisit dikutip dalam pertimbangan hakim (bukti P-13) sebagai dasar untuk mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian (dengan menguasai tanah orang lain) untuk bertanggung jawab, yang dalam konteks ini mendukung tuntutan pengosongan/pembongkaran bangunan sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35401, + "completion_tokens": 926 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_667_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_667_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68509763cb0500537a07adc2589683c4aefd56cc --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_667_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_667_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 17, + "timings": { + "parse": 0.035, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.334, + "query": 2.379, + "relevance": 51.018, + "total": 133.766 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50696, + "marked_chars": 50840 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;\n2.\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan\nHukum (onrechtmatigedaad) ;\n3.\nMenyatakan Akta Pembubaran Perseroan Terbatas “PT.\nShasikirana International” Nomor: 7 Tanggal 12 Agustus 2019 yang\ndibuat dihadapan Notaris EVA YUANITA, S.H., MKn., berkedudukan di\nKabupaten Sukabumi batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat\nsecara sah menurut hukum ;\n4.\nMenyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia\nRepublik Indonesia No. AHU-AH.01.10-0009855 tanggal 25 Maret 2020\ntidak mempunyai kekuatan hukum ;\n5.\nMenyatakan sah Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham\nPT. Shasikirana International Nomor: 59 tanggal 30 Agustus 2021 yang\ndibuat dihadapan Notaris Haji TEDDY ANWAR, S.H., berkedudukan di\nJakarta ;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nPermohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp260.400,00 (Dua\nratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) ;\n7.\nMenolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 26 September\n2023, oleh kami Sutarno, S.H., M.Hum. Hakim Ketua, Muhammad Irfan, S.H.,\nM.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing–masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023\ndalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut\ndengan dibantu oleh Noerdiansyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa\nTergugat.\nHAKIM – HAKIM ANGGOTA, \n HAKIM KETUA,\n Halamana 15 dari 17 Halaman Putusan No.\n667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Re" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50840, + "frame": "PT SHASIKIRANA INTERNATIONAL menggugat KIRANA KWEE atas dugaan kelalaian sebagai likuidator yang menyebabkan kerugian dan menghambat pengadministrasian perseroan, sehingga Penggugat meminta pembatalan akta pembubaran perseroan dan pengesahan akta pembatalan pembubaran. Sengketa ini berpusat pada kewajiban Tergugat sebagai likuidator yang tidak dilaksanakan, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan akta pembubaran batal, keputusan menteri tidak mengikat, dan akta pembatalan pembubaran sah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT SHASIKIRANA INTERNATIONAL dibubarkan melalui Akta Pembubaran Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2019 yang menunjuk KIRANA KWEE sebagai likuidator.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KIRANA KWEE tidak melaksanakan tugasnya sebagai likuidator untuk menyelesaikan hutang piutang perseroan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakaksanaan tugas likuidator menyebabkan Penggugat harus terus menerus melaksanakan pengadministrasian perseroan hingga saat ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembatalan pembubaran perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 30 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT SHASIKIRANA INTERNATIONAL menggugat KIRANA KWEE karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai likuidator setelah pembubaran perseroan pada tahun 2019, yang menyebabkan Penggugat harus terus menerus mengurus administrasi perseroan. Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan akta pembubaran serta pengesahan akta pembatalan pembubaran yang dilakukan pada tahun 2021. Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan. Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan akta pembubaran perseroan batal dan tidak mengikat secara hukum, menyatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembubaran tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menyatakan sah akta pembatalan pembubaran perseroan. Gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT SHASIKIRANA INTERNATIONAL menggugat KIRANA KWEE karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai likuidator setelah pembubaran perseroan pada tahun 2019, yang menyebabkan Penggugat harus terus menerus mengurus administrasi perseroan. Penggugat mendalilkan hal tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan meminta pembatalan akta pembubaran serta pengesahan akta pembatalan pembubaran yang dilakukan pada tahun 2021. Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan. Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan akta pembubaran perseroan batal dan tidak mengikat secara hukum, menyatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembubaran tidak mempunyai kekuatan hukum, serta menyatakan sah akta pembatalan pembubaran perseroan. Gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "PT SHASIKIRANA INTERNATIONAL dibubarkan melalui Akta Pembubaran Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2019 yang menunjuk KIRANA KWEE sebagai likuidator.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "KIRANA KWEE tidak melaksanakan tugasnya sebagai likuidator untuk menyelesaikan hutang piutang perseroan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakaksanaan tugas likuidator menyebabkan Penggugat harus terus menerus melaksanakan pengadministrasian perseroan hingga saat ini.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembatalan pembubaran perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 30 Agustus 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya harus mengurus administrasi perusahaan sendiri karena likuidatornya tidak menyelesaikan utang piutang setelah pembubaran, apakah saya bisa membatalkan pembubaran itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16417, + "candidates": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata", + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1366: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian (seperti kesepakatan). Dalam pertimbangan hukum, hakim menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menilai apakah pembubaran perseroan (yang bersifat perjanjian/akta) telah memenuhi syarat materil dan formil. Karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai likuidator, hakim menyimpulkan bahwa syarat 'sepakat' atau kepatuhan terhadap perjanjian pembubaran tidak terpenuhi, sehingga pembubaran dapat dibatalkan. Pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menjawab pertanyaan apakah pembubaran bisa dibatalkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1366 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kesembronoan (Perbuatan Melawan Hukum). Dalam perkara ini, gugatan pembatalan pembubaran didukung oleh dalil bahwa Tergugat (likuidator) lalai tidak menyelesaikan utang piutang, yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Hakim menguji tindakan Tergugat di bawah teori Pasal 1366 untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi dan konteks pembatalan. Jadi, pasal ini relevan secara substantif dengan isu kelalaian likuidator yang memicu sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Ini adalah aturan teknis pembuktian (alat bukti tulisan). Meskipun akta notaris menjadi objek sengketa, pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban substantif untuk membatalkan pembubaran atau tanggung jawab likuidator, melainkan hanya bagaimana kekuatan bukti akta tersebut. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1366 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19910, + "completion_tokens": 1146 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_668_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_668_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77873924405e231b229cb7546dfd31a228e4fa24 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_668_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_668_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 29, + "timings": { + "parse": 0.136, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 100.807, + "query": 9.785, + "relevance": 14.261, + "total": 124.99 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 87440, + "marked_chars": 87692 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI \n1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;\n2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk\nmemeriksa dan mengadili perkara aquo ;\n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul\ndalam perkara ini sejumlah Rp349.600,00 (Tiga ratus empat puluh\nsembilan ribu enam ratus rupiah) ;\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami Elly\nIstianawati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan,\nS.H.,M.Hum dan Sutarno, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota\nyang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat\nNomor 668/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29\nNovember 2023 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik\ndengan dibantu oleh Noerdiansyah, S.H., M.H. dan telah dikirim melalui system\nE-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. Elly Istianawati, S.H., M.H.\n \n Sutarno, S.H., M.Hum. \nPanitera Pengganti,\n Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 668/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 87692, + "frame": "Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat PT. Sadikun 3 Kg dengan inti sengketa mengenai status hubungan hukum dan tuntutan pembayaran uang pesangon serta ganti rugi akibat pemutusan hubungan kerja. Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan pembayaran sejumlah uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian. Namun, perkara ini berhenti pada pemeriksaan eksepsi kompetensi absolut tanpa diperiksa pada pokok perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah bekerja sebagai supir pada Tergugat sejak tahun 1995 hingga 2018 dengan jabatan supir 9 ton dan upah terakhir sebesar Rp3.648.036.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan menerima fasilitas berupa surat perintah kerja, ID-card, dan seragam kerja dari Tergugat selama masa pekerjaan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum dengan Tergugat bukan hubungan kemitraan maupun hubungan kerja, melainkan bentuk perbudakan yang melanggar hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat memutus hubungan kerja tanpa memberikan hak-hak pekerja/buruh seperti pesangon dan penghargaan masa kerja.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat perjanjian kerja tertulis maupun lisan yang jelas.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan serupa di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang telah memutus menolak gugatan Para Penggugat karena tidak ada hubungan kerja.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa sengketa mengenai uang pesangon dan hubungan kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara ini.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat PT. Sadikun 3 Kg dengan dalih adanya hubungan kerja yang diputus secara sepihak tanpa pembayaran hak-hak normatif, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti rugi. Tergugat membantah adanya hubungan kerja dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa ketenagakerjaan tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa perkara ini merupakan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat menggugat Tergugat PT. Sadikun 3 Kg dengan dalih adanya hubungan kerja yang diputus secara sepihak tanpa pembayaran hak-hak normatif, serta menuduh Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Para Penggugat menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan ganti rugi. Tergugat membantah adanya hubungan kerja dan mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa ketenagakerjaan tersebut berada di luar kewenangan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim menerima eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa perkara ini merupakan perselisihan hubungan industrial yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan telah bekerja sebagai supir pada Tergugat sejak tahun 1995 hingga 2018 dengan jabatan supir 9 ton dan upah terakhir sebesar Rp3.648.036.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan menerima fasilitas berupa surat perintah kerja, ID-card, dan seragam kerja dari Tergugat selama masa pekerjaan.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan hubungan hukum dengan Tergugat bukan hubungan kemitraan maupun hubungan kerja, melainkan bentuk perbudakan yang melanggar hukum.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat memutus hubungan kerja tanpa memberikan hak-hak pekerja/buruh seperti pesangon dan penghargaan masa kerja.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat perjanjian kerja tertulis maupun lisan yang jelas.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan serupa di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat yang telah memutus menolak gugatan Para Penggugat karena tidak ada hubungan kerja.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa sengketa mengenai uang pesangon dan hubungan kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara ini.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bekerja sebagai supir selama bertahun-tahun tapi dipecat tanpa dapat pesangon, kenapa pengadilan negeri bilang tidak berwenang menangani masalah ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7572, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pertanyaan berkaitan dengan kewenangan pengadilan (Pengadilan Negeri vs Pengadilan Hubungan Industrial) dalam sengketa pemutusan hubungan kerja. Putusan hanya membahas kewenangan berdasarkan UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum (tort) yang merupakan inti sengketa substantif, namun tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan mengadili (eksepsi absolut). Oleh karena itu, pasal ini tidak mempunyai hubungan substantif dengan isu kewenangan yang menjadi fokus pertanyaan dan putusan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27354, + "completion_tokens": 1035 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_669_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_669_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c518a5ccec0b9547cb34dc17e6a79786462f78c4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_669_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_669_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.107, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 117.191, + "query": 4.8, + "relevance": 21.406, + "total": 143.505 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 108956, + "marked_chars": 109271 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA AQUO\nBERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET\nBONO).\nMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat\nhadir Kuasanya tersebut dimuka, Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya\nALOCIUS SAMOSIR, S.H., ANITA THERESIA, S.H., dan WILLY JULIO, S.H.,\nAdvokat dan Pengacara pada Kantor Hukum ALOY G. SAMOSIR & Rekan yang\nberalamat di Gedung Wisma Nugraha Lt.5 Suite 502, Jalan Raden saleh No.6,\nJakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.024/SK/G/VIII/2023\ntanggal 04 Agustus 2023, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya FEDY\nYANSYAH, S.H., dkk., Advokat pada Kantor Dwi Rudatiyani & Partners, yang\nberalamat di Wisma Kodel Lt.10 Jalan HR. Rasuna Said Kav.B-4 Kuningan,\nJakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember\n2023;\nMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian\ndiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan\nMahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di\nPengadilan dengan menunjuk PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H, Hakim pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;\nMenimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04\nSeptember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;\nMenimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan\ndengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh\nPENGGUGAT;\nMenimbang, bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tersebut,\nTERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jawaban sebagai berikut: \nHal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 669/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan a" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 109271, + "frame": "Ny. LINDA WIJAYA dan FRANSISKUS ANDI INDROMOJO menggugat Ny. RUKMINI KUSMIADI, WILLY alias WONG TJIE ING, serta Phang Raty terkait klaim bahwa bangunan yang mereka beli masuk ke dalam tanah milik Turut Tergugat. Penggugat meminta pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli serta ganti rugi materiil dan immateriil karena jaminan bebas sengketa dari Tergugat dianggap tidak benar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan jaminan tidak benar, membatalkan akta, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi, namun perkara ini dicabut damai di tingkat Mahkamah Agung.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I membeli bidang tanah dan bangunan di Jalan Kemurnian V Nomor 57A dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 23 Mei 2012 dan Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, Tergugat menjamin bahwa objek jual beli bebas dari tuntutan pihak lain, sengketa, sitaan, dan beban lainnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengklaim bahwa bangunan milik Penggugat masuk ke dalam bidang tanah atau pekarangan miliknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan lapangan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Barat menemukan adanya bagian bangunan milik Penggugat yang melintasi batas dan masuk ke lahan milik Turut Tergugat sepanjang sisi lahan yang berbatasan.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa klaim Turut Tergugat menyebabkan bangunan menjadi rusak, lembab, dan tidak dapat didiami dengan tenang sehingga Penggugat harus mengosongkan rumah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan salah pihak karena kepemilikan telah beralih kepada Penggugat dan segala hak kewajiban telah berpindah.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan kabur karena tidak membatalkan sertifikat hak milik dan tidak merinci kerugian materiil.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Ny. LINDA WIJAYA dan FRANSISKUS ANDI INDROMOJO menggugat Ny. RUKMINI KUSMIADI, WILLY alias WONG TJIE ING, serta Phang Raty dengan alasan bahwa bangunan yang dibeli dari Tergugat I dan II ternyata masuk ke dalam tanah milik Turut Tergugat, sehingga jaminan bebas sengketa dalam akta jual beli dianggap tidak benar. Penggugat menuntut pembatalan akta jual beli dan pengikatan jual beli serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat, menetapkan adanya cacat tersembunyi berupa bangunan yang masuk ke lahan Turut Tergugat, dan mengabulkan gugatan sebagian dengan membatalkan akta serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar harga jual dan ganti rugi immateriil. Namun, status disposition putusan di Mahkamah Agung adalah DICABUT_DAMAI, yang berarti perkara berhenti tanpa memeriksa pokok secara final atau melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri tidak menjadi final dan mengikat secara definitif dalam konteks eksekusi atau kepastian hukum akhir di tingkat kasasi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Ny. LINDA WIJAYA dan FRANSISKUS ANDI INDROMOJO menggugat Ny. RUKMINI KUSMIADI, WILLY alias WONG TJIE ING, serta Phang Raty dengan alasan bahwa bangunan yang dibeli dari Tergugat I dan II ternyata masuk ke dalam tanah milik Turut Tergugat, sehingga jaminan bebas sengketa dalam akta jual beli dianggap tidak benar. Penggugat menuntut pembatalan akta jual beli dan pengikatan jual beli serta ganti rugi. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Tergugat, menetapkan adanya cacat tersembunyi berupa bangunan yang masuk ke lahan Turut Tergugat, dan mengabulkan gugatan sebagian dengan membatalkan akta serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar harga jual dan ganti rugi immateriil. Namun, status disposition putusan di Mahkamah Agung adalah DICABUT_DAMAI, yang berarti perkara berhenti tanpa memeriksa pokok secara final atau melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri tidak menjadi final dan mengikat secara definitif dalam konteks eksekusi atau kepastian hukum akhir di tingkat kasasi.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I membeli bidang tanah dan bangunan di Jalan Kemurnian V Nomor 57A dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 23 Mei 2012 dan Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 2012.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli, Tergugat menjamin bahwa objek jual beli bebas dari tuntutan pihak lain, sengketa, sitaan, dan beban lainnya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat mengklaim bahwa bangunan milik Penggugat masuk ke dalam bidang tanah atau pekarangan miliknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemeriksaan lapangan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Jakarta Barat menemukan adanya bagian bangunan milik Penggugat yang melintasi batas dan masuk ke lahan milik Turut Tergugat sepanjang sisi lahan yang berbatasan.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa klaim Turut Tergugat menyebabkan bangunan menjadi rusak, lembab, dan tidak dapat didiami dengan tenang sehingga Penggugat harus mengosongkan rumah.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan salah pihak karena kepemilikan telah beralih kepada Penggugat dan segala hak kewajiban telah berpindah.", + "page": 12, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan kabur karena tidak membatalkan sertifikat hak milik dan tidak merinci kerugian materiil.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat dalilkan bahwa gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya beli rumah dari mereka dengan jaminan bebas sengketa, tapi ternyata bangunannya masuk ke tanah tetangga, apa saya bisa minta pembatalan dan ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25195, + "candidates": [ + "Pasal 1504 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1504 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1504: Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1504 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban penjual menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Dalam pertanyaan, pembeli menemukan bahwa bangunan yang dibeli 'masuk ke tanah tetangga', yang merupakan cacat tersembunyi (hidden defect) yang mengurangi nilai dan ketenangan penggunaan properti. Putusan juga secara eksplisit mengaitkan fakta sengketa batas tanah dengan Pasal 1504 sebagai dasar tuntutan pembatalan dan ganti rugi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1504 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 40990, + "completion_tokens": 1154 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_671_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_671_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d693cd042eb714d6b063447d1fd3a4215991f574 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_671_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_671_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.072, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 102.484, + "query": 3.661, + "relevance": 16.8, + "total": 123.017 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62940, + "marked_chars": 63120 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang\ndilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama\nMettadewi pada tanggal 15 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta\nPerkawinan Nomor : xxx /I/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena\nperceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :\n1.\nAnak, lahir di Jakarta tanggal 13 Agustus 2006 berdasarkan\nKutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/U/JB/2006 yang dikelurakan oleh\nSuku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\npada tanggal 20 Juli 2022 ;\n2.\nAnak, lahir di Jakarta tanggal 14 Juni 2007 berdasarkan Kutipan\nAkta Kelahiran Nomor xxx/U/JB/2007 yang dikelurakan oleh Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada\ntanggal 20 Juli 2022 ; \nDiberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak\nmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat serta tidak\nmenghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nuntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan\nhukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu\nterjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\nJakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan\ndan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang\nHalaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 671/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 63120, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan pisah rumah, serta meminta hak asuh atas dua anak mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 15 September 1999 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 16 Oktober 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 dan 14 Juni 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 23 Agustus 2023 yang berisi kesediaan untuk bercerai, membenarkan gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan lagi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi gagal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan masalah ekonomi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga sejak masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga namun tidak membuahkan hasil.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan dalam keuangan dan pola asuh, serta pisah rumah sejak tahun 2020. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi gagal, namun sebelumnya telah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menerima putusan hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi. Hak asuh atas dua anak perempuan mereka yang masih di bawah umur ditetapkan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tergugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus, ketidakcocokan dalam keuangan dan pola asuh, serta pisah rumah sejak tahun 2020. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi gagal, namun sebelumnya telah menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dan menerima putusan hakim. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian akibat tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi. Hak asuh atas dua anak perempuan mereka yang masih di bawah umur ditetapkan diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa menghilangkan hak Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tergugat dinyatakan kalah dan dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Budha pada tanggal 15 September 1999 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 16 Oktober 1999.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2006 dan 14 Juni 2007.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat membuat surat pernyataan pada tanggal 23 Agustus 2023 yang berisi kesediaan untuk bercerai, membenarkan gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak akan menghadiri persidangan lagi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi gagal meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan masalah ekonomi.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga sejak masa perkawinan.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh serta dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga namun tidak membuahkan hasil.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pisah rumah dan tidak mau bayar nafkah sejak 2020, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30038, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Hal ini tidak berkaitan dengan substansi pertanyaan mengenai alasan perceraian (pisah rumah dan tidak bayar nafkah) atau hak istri untuk mengajukan gugatan perceraian. Selain itu, inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/perceraian), sehingga pasal ini hanya kebetulan dikutip dalam konteks pembuktian surat, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26756, + "completion_tokens": 1030 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_672_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_672_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b97c1f09bb6d3a2e21de2f28fff3186d84585158 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_672_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_672_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.061, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.088, + "query": 2.032, + "relevance": 17.747, + "total": 127.929 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 45563, + "marked_chars": 45680 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana\ntercatat pada Akta Perkawinan nomor 401/U/JB/2011 tertanggal 10 Oktober 2011\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n3. Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan atas anak FAREN KENZIE\nJEREMIA SITOMPUL dan FELICIA NAYANIKA ABIGAIL SITOMPUL dibawah\npengasuhan PENGGUGAT sebagai ibunya;\n4. Menetapkan supaya TERGUGAT untuk tetap bertanggung jawab secara materil,\nuntuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) anak hasil perkawinan tersebut.\n5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang\nditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah\nmempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan\nPencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwewenang untuk itu guna\nmencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan\nsegera menerbitkan Akta Perceraian antara Pengugat dan Tergugat tersebut;\n6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang\nditaksir sejumlah Rp.380.400,00 (tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Kelas I.A Khusus pada Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami,\nASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.\nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 672/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalaha" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 45680, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_ORANG] atas gugatan perceraian dengan tuntutan hak asuh anak dan kewajiban nafkah. Sengketa inti adalah putusnya ikatan perkawinan akibat perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Penggugat meminta pernyataan perceraian, penetapan hak asuh anak kepada Penggugat, dan kewajiban Tergugat membiayai kebutuhan anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 7 Oktober 2011 di Gereja HKBP Kebon Jeruk dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu Faren Kenzie Jeremia Sitompul dan Felicia Nayanika Abigail Sitompul.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang selama kurang lebih 2,5 tahun sebelum pindah ke Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak Desember 2022 hingga Maret 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rujuk kembali pada 22 Maret 2023, namun satu bulan kemudian kembali terjadi perselisihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selama kurun waktu dua bulan dari bulan Mei hingga Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membantah dalil-dalil Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri sejak Mei 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak masih di bawah umur dan hubungannya lebih dekat kepada ibunya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan tidak dapat tercapainya tujuan perkawinan karena perselisihan terus-menerus. Perkawinan antara kedua pihak sah menurut hukum dan dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur. Penggugat mendalilkan bahwa sejak Desember 2022 hingga Maret 2023 kedua pihak tidak tinggal dalam satu rumah, dan setelah upaya rujuk pada Maret 2023, perselisihan kembali terjadi sehingga tidak ada komunikasi sejak Mei 2023. Tergugat tidak membantah dalil tersebut dengan bukti. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian adalah jalan terbaik karena hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Putusan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai ibunya, serta mewajibkan Tergugat bertanggung jawab secara materil untuk memenuhi kebutuhan kedua anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [NAMA_ORANG] dengan alasan tidak dapat tercapainya tujuan perkawinan karena perselisihan terus-menerus. Perkawinan antara kedua pihak sah menurut hukum dan dikaruniai dua orang anak yang masih di bawah umur. Penggugat mendalilkan bahwa sejak Desember 2022 hingga Maret 2023 kedua pihak tidak tinggal dalam satu rumah, dan setelah upaya rujuk pada Maret 2023, perselisihan kembali terjadi sehingga tidak ada komunikasi sejak Mei 2023. Tergugat tidak membantah dalil tersebut dengan bukti. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian adalah jalan terbaik karena hubungan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan. Putusan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai ibunya, serta mewajibkan Tergugat bertanggung jawab secara materil untuk memenuhi kebutuhan kedua anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 7 Oktober 2011 di Gereja HKBP Kebon Jeruk dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu Faren Kenzie Jeremia Sitompul dan Felicia Nayanika Abigail Sitompul.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malang selama kurang lebih 2,5 tahun sebelum pindah ke Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak Desember 2022 hingga Maret 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk rujuk kembali pada 22 Maret 2023, namun satu bulan kemudian kembali terjadi perselisihan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selama kurun waktu dua bulan dari bulan Mei hingga Juni 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membantah dalil-dalil Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Mei 2023.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami istri sejak Mei 2023.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak masih di bawah umur dan hubungannya lebih dekat kepada ibunya.", + "page": 12, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan tidak komunikasi dengan suami sejak Mei 2023, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 21627, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban pembuktian (alat bukti) dalam beracara, bukan mengatur substansi hak atau syarat perceraian. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara tidak dianggap relevan sebagai jawaban substantif atas pertanyaan hukum perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20479, + "completion_tokens": 1065 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_674_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_674_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d2d353ddb6c20f1c9304f06e838afca955edf97 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_674_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_674_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.05, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 65.785, + "query": 20.447, + "relevance": 13.219, + "total": 99.501 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 32656, + "marked_chars": 32746 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 32746, + "frame": "Perkara ini adalah permohonan perdata oleh [NAMA_ORANG] kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk pengesahan perkawinan, tanpa adanya pihak tergugat yang diadili dalam sengketa perlawanan. Pemohon meminta pengadilan menyatakan sah perkawinannya dengan mendiang istrinya yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tahun 2006, serta memerintahkan pencatatan perkawinan tersebut. Putusan ini menetapkan pengabulan permohonan pengesahan perkawinan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] melangsungkan perkawinan dengan MELANIA NUNUNG KOMARIA menurut agama Katholik pada tanggal 16 April 2006 di Gereja St.Thomas Rasul Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara [NAMA_ORANG] dan MELANIA NUNUNG KOMARIA belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MELANIA NUNUNG KOMARIA meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan MELANIA NUNUNG KOMARIA dikaruniai satu orang anak bernama INDAH SURYA CAKRAWALA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk pengesahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan mendiang istri yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tahun 2006 belum dicatatkan secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan diperlukan pengesahan untuk keperluan administrasi waris dan pencatatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, lalu menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak, meskipun belum tercatat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan sah perkawinan tersebut, memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang Warga Negara Indonesia, mengajukan permohonan pengesahan perkawinan karena perkawinannya dengan mendiang istri yang dilangsungkan menurut agama Katholik pada tahun 2006 belum dicatatkan secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama dan diperlukan pengesahan untuk keperluan administrasi waris dan pencatatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan pemohon, lalu menetapkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak, meskipun belum tercatat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan sah perkawinan tersebut, memberi izin kepada pemohon untuk melaporkan penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, serta membebankan biaya perkara kepada pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] melangsungkan perkawinan dengan MELANIA NUNUNG KOMARIA menurut agama Katholik pada tanggal 16 April 2006 di Gereja St.Thomas Rasul Jakarta.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara [NAMA_ORANG] dan MELANIA NUNUNG KOMARIA belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "MELANIA NUNUNG KOMARIA meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dan MELANIA NUNUNG KOMARIA dikaruniai satu orang anak bernama INDAH SURYA CAKRAWALA.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon tidak memiliki akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk pengesahan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama tapi belum dicatatkan, sekarang istri sudah meninggal, bagaimana cara mengurus surat nikah untuk keperluan waris?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19499, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan tentang cara pembuktian atau alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti) bukan jawaban substantif untuk pertanyaan mengenai prosedur hukum mengurus surat nikah/waris. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip untuk menguatkan status bukti surat yang diajukan, bukan sebagai dasar hukum substantif untuk pengesahan perkawinan atau waris." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17108, + "completion_tokens": 806 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_677_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_677_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a26cf6bbbd982b0935857fce6f7f1e2331e093fa --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_677_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_677_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 55, + "timings": { + "parse": 0.112, + "classify": 0.0, + "condense": 295.934, + "read": 117.097, + "query": 6.624, + "relevance": 42.297, + "total": 462.064 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 164669, + "marked_chars": 165155 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konpensi\n\nDalam Eksepsi\n \n \n\nMenyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat\nditerima;\n\nDalam Pokok Perkara\n \n \nHalaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 677/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 53\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;\nDalam Rekonpensi\n\nMenyatakan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I\nDalam Konpensi Tidak Dapat Diterima;\nDalam Konpensi dan Rekonpensi\n\nMenghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam\nRekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp783.000,00\n(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh\nkami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Marcus Justinus\nSumlang, S.H. dan Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai\nHakim Anggota, kemudian pu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134994, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2023 antara Penggugat, Donal Simanungkalit (adik kandung alm. Richard Erbin SSI), melawan Tergugat I, Laura Loren Mandagie (istri alm. Richard Erbin SSI) dan anaknya Denzell Rainer Simanungkalit, Tergugat II PT. Bangun Cipta Karya Perkasa, Tergugat III PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan Tergugat IV PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Penggugat dalil bahwa ia dan alm. Richard Erbin SSI membeli rumah di Mutiara Taman Palem Blok D2/27 pada 28 Oktober 2004 dengan KPR di Tergugat III, di mana Penggugat membayar DP sebesar Rp150.000.000,- melalui transfer ke Tergugat II, serta melunasi angsuran dan tunggakan bank karena Richard Erbin tidak mampu membayar, sehingga Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah [HAL 3-5]. Penggugat juga dalil bahwa ia membayar pelunasan kredit mobil Innova tahun 2010 kepada Tergugat IV sebesar total Rp186.456.000,- atas nama Richard Erbin SSI [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah atas rumah dan mobil, penyerahan objek sengketa oleh Tergugat I, serta pembayaran uang paksa [HAL 8-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I mengajukan eksepsi berupa gugatan kabur (obscuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium) dengan menuntut Anni Herawati dan Mieke Theresia Simanungkalit sebagai Penggugat, diskualifikasi in personam karena Penggugat tidak tercantum dalam perjanjian, serta error in objecto karena objek dikuasai Penggugat sendiri [HAL 11-12]. Tergugat I membantah dalil kepemilikan Penggugat, menyatakan bahwa rumah dan mobil adalah harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI yang menjadi hak waris Tergugat I sebagai istri sah dan Denzell sebagai anak, berdasarkan asas le mort saisit le vit dan Pasal 833 KUH Perdata [HAL 13-14]. Tergugat I dalil bahwa ia membayar PBB sejak 2015-2023 dan memegang dokumen asli seperti AJB, sertifikat lunas kredit, serta surat keterangan pembeli [HAL 15-16]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan bukan pemilik, Tergugat I dinyatakan ahli waris dan pemilik sah rumah serta mobil, serta pembayaran kerugian materiil Rp125.000.000,- dan immaterial Rp2.000.000.000.000,- [HAL 17-20].\n\n[HAL 21-27] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi error in persona, plurium litis consortium karena tidak melibatkan Tommy Djohan (pemilik pertama mobil) dan Ratna Febra R M (pihak dalam perjanjian leasing kedua), serta exceptio temporis karena perjanjian telah berakhir saat gugatan diajukan [HAL 22-24]. Tergugat IV dalil bahwa hubungan hukum dengan Penggugat telah berakhir karena pelunasan kredit pada 8 Oktober 2012, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 25-27].\n\n[HAL 28-40] Penggugat mengajukan 135 bukti surat (P-1 s.d. P-135) yang meliputi KTP, bukti transfer DP, kwitansi renovasi, surat teguran bank, bukti pelunasan kredit, dan bukti pembayaran mobil, serta menghadirkan saksi Ratna Febra R.M. dan Tona Poltako Romano M. yang membenarkan pembayaran DP dan angsuran rumah serta mobil oleh Penggugat, serta fakta bahwa Richard Erbin menikah dengan Tergugat I setelah rumah lunas dan tidak tinggal di rumah tersebut [HAL 28-35]. Tergugat I mengajukan 41 bukti surat (T1-1 s.d. T1-41) berupa akta nikah, akta kematian, surat keterangan lunas kredit, bukti pembayaran PBB, dan BPKB mobil, serta menghadirkan saksi Enang Prasetio Tandiono dan Irene Wong yang menyatakan rumah dan mobil milik Richard Erbin, PBB dibayar Tergugat I, dan Penggugat menempati rumah setelah Richard Erbin meninggal [HAL 36-40].\n\n[HAL 41-45] Majelis Hakim mulai menimbang perkara dengan merujuk kembali pada dalil gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat I yang meliputi obscur libel, kurang pihak, diskualifikasi, dan error in objecto, serta dalil hak waris Tergugat I berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan bahwa Tergugat I dan Denzell adalah ahli waris golongan I atas harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI [HAL 41-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 31661, + "summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2023 antara Penggugat, Donal Simanungkalit (adik kandung alm. Richard Erbin SSI), melawan Tergugat I, Laura Loren Mandagie (istri alm. Richard Erbin SSI) dan anaknya Denzell Rainer Simanungkalit, Tergugat II PT. Bangun Cipta Karya Perkasa, Tergugat III PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan Tergugat IV PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Penggugat dalil bahwa ia dan alm. Richard Erbin SSI membeli rumah di Mutiara Taman Palem Blok D2/27 pada 28 Oktober 2004 dengan KPR di Tergugat III, di mana Penggugat membayar DP sebesar Rp150.000.000,- melalui transfer ke Tergugat II, serta melunasi angsuran dan tunggakan bank karena Richard Erbin tidak mampu membayar, sehingga Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah [HAL 3-5]. Penggugat juga dalil bahwa ia membayar pelunasan kredit mobil Innova tahun 2010 kepada Tergugat IV sebesar total Rp186.456.000,- atas nama Richard Erbin SSI [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah atas rumah dan mobil, penyerahan objek sengketa oleh Tergugat I, serta pembayaran uang paksa [HAL 8-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I mengajukan eksepsi berupa gugatan kabur (obscuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium) dengan menuntut Anni Herawati dan Mieke Theresia Simanungkalit sebagai Penggugat, diskualifikasi in personam karena Penggugat tidak tercantum dalam perjanjian, serta error in objecto karena objek dikuasai Penggugat sendiri [HAL 11-12]. Tergugat I membantah dalil kepemilikan Penggugat, menyatakan bahwa rumah dan mobil adalah harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI yang menjadi hak waris Tergugat I sebagai istri sah dan Denzell sebagai anak, berdasarkan asas le mort saisit le vit dan Pasal 833 KUH Perdata [HAL 13-14]. Tergugat I dalil bahwa ia membayar PBB sejak 2015-2023 dan memegang dokumen asli seperti AJB, sertifikat lunas kredit, serta surat keterangan pembeli [HAL 15-16]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan bukan pemilik, Tergugat I dinyatakan ahli waris dan pemilik sah rumah serta mobil, serta pembayaran kerugian materiil Rp125.000.000,- dan immaterial Rp2.000.000.000.000,- [HAL 17-20].\n\n[HAL 21-27] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi error in persona, plurium litis consortium karena tidak melibatkan Tommy Djohan (pemilik pertama mobil) dan Ratna Febra R M (pihak dalam perjanjian leasing kedua), serta exceptio temporis karena perjanjian telah berakhir saat gugatan diajukan [HAL 22-24]. Tergugat IV dalil bahwa hubungan hukum dengan Penggugat telah berakhir karena pelunasan kredit pada 8 Oktober 2012, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 25-27].\n\n[HAL 28-40] Penggugat mengajukan 135 bukti surat (P-1 s.d. P-135) yang meliputi KTP, bukti transfer DP, kwitansi renovasi, surat teguran bank, bukti pelunasan kredit, dan bukti pembayaran mobil, serta menghadirkan saksi Ratna Febra R.M. dan Tona Poltako Romano M. yang membenarkan pembayaran DP dan angsuran rumah serta mobil oleh Penggugat, serta fakta bahwa Richard Erbin menikah dengan Tergugat I setelah rumah lunas dan tidak tinggal di rumah tersebut [HAL 28-35]. Tergugat I mengajukan 41 bukti surat (T1-1 s.d. T1-41) berupa akta nikah, akta kematian, surat keterangan lunas kredit, bukti pembayaran PBB, dan BPKB mobil, serta menghadirkan saksi Enang Prasetio Tandiono dan Irene Wong yang menyatakan rumah dan mobil milik Richard Erbin, PBB dibayar Tergugat I, dan Penggugat menempati rumah setelah Richard Erbin meninggal [HAL 36-40].\n\n[HAL 41-55] Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang meliputi obscur libel, kurang pihak, diskualifikasi, error in objecto, dan exceptio temporis, serta dalil hak waris Tergugat I berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan bahwa Tergugat I dan Denzell adalah ahli waris golongan I atas harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI [HAL 41-45]. Tergugat I membuktikan kepemilikan rumah atas nama Richard Erbin SSI, status perkawinan, dan kematian Richard Erbin yang meninggalkan ahli waris Tergugat I dan Denzell melalui bukti T1-1 s.d. T1-41, termasuk bukti pembayaran PBB 2015-2023 dan surat keterangan lunas kredit [HAL 46-48]. Tergugat IV mengajukan eksepsi error in persona karena hubungan hukum kredit mobil telah berakhir pada 8 Oktober 2012, plurium litis consortium karena tidak melibatkan Tommy Djohan dan Ratna Febra R M, serta exceptio temporis [HAL 48-51]. Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak dalam perkara [HAL 52-53]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga Tidak Dapat Diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp783.000,- [HAL 53-55]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-9] Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2023 antara Penggugat, Donal Simanungkalit (adik kandung alm. Richard Erbin SSI), melawan Tergugat I, Laura Loren Mandagie (istri alm. Richard Erbin SSI) dan anaknya Denzell Rainer Simanungkalit, Tergugat II PT. Bangun Cipta Karya Perkasa, Tergugat III PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan Tergugat IV PT. Mizuho Leasing Indonesia Tbk. Penggugat dalil bahwa ia dan alm. Richard Erbin SSI membeli rumah di Mutiara Taman Palem Blok D2/27 pada 28 Oktober 2004 dengan KPR di Tergugat III, di mana Penggugat membayar DP sebesar Rp150.000.000,- melalui transfer ke Tergugat II, serta melunasi angsuran dan tunggakan bank karena Richard Erbin tidak mampu membayar, sehingga Penggugat mengklaim sebagai pemilik sah [HAL 3-5]. Penggugat juga dalil bahwa ia membayar pelunasan kredit mobil Innova tahun 2010 kepada Tergugat IV sebesar total Rp186.456.000,- atas nama Richard Erbin SSI [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah atas rumah dan mobil, penyerahan objek sengketa oleh Tergugat I, serta pembayaran uang paksa [HAL 8-9].\n\n[HAL 10-20] Tergugat I mengajukan eksepsi berupa gugatan kabur (obscuur libel), kurang pihak (plurium litis consortium) dengan menuntut Anni Herawati dan Mieke Theresia Simanungkalit sebagai Penggugat, diskualifikasi in personam karena Penggugat tidak tercantum dalam perjanjian, serta error in objecto karena objek dikuasai Penggugat sendiri [HAL 11-12]. Tergugat I membantah dalil kepemilikan Penggugat, menyatakan bahwa rumah dan mobil adalah harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI yang menjadi hak waris Tergugat I sebagai istri sah dan Denzell sebagai anak, berdasarkan asas le mort saisit le vit dan Pasal 833 KUH Perdata [HAL 13-14]. Tergugat I dalil bahwa ia membayar PBB sejak 2015-2023 dan memegang dokumen asli seperti AJB, sertifikat lunas kredit, serta surat keterangan pembeli [HAL 15-16]. Tergugat I mengajukan Rekonvensi menuntut Penggugat dinyatakan bukan pemilik, Tergugat I dinyatakan ahli waris dan pemilik sah rumah serta mobil, serta pembayaran kerugian materiil Rp125.000.000,- dan immaterial Rp2.000.000.000.000,- [HAL 17-20].\n\n[HAL 21-27] Tergugat IV membantah gugatan dengan eksepsi error in persona, plurium litis consortium karena tidak melibatkan Tommy Djohan (pemilik pertama mobil) dan Ratna Febra R M (pihak dalam perjanjian leasing kedua), serta exceptio temporis karena perjanjian telah berakhir saat gugatan diajukan [HAL 22-24]. Tergugat IV dalil bahwa hubungan hukum dengan Penggugat telah berakhir karena pelunasan kredit pada 8 Oktober 2012, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata [HAL 25-27].\n\n[HAL 28-40] Penggugat mengajukan 135 bukti surat (P-1 s.d. P-135) yang meliputi KTP, bukti transfer DP, kwitansi renovasi, surat teguran bank, bukti pelunasan kredit, dan bukti pembayaran mobil, serta menghadirkan saksi Ratna Febra R.M. dan Tona Poltako Romano M. yang membenarkan pembayaran DP dan angsuran rumah serta mobil oleh Penggugat, serta fakta bahwa Richard Erbin menikah dengan Tergugat I setelah rumah lunas dan tidak tinggal di rumah tersebut [HAL 28-35]. Tergugat I mengajukan 41 bukti surat (T1-1 s.d. T1-41) berupa akta nikah, akta kematian, surat keterangan lunas kredit, bukti pembayaran PBB, dan BPKB mobil, serta menghadirkan saksi Enang Prasetio Tandiono dan Irene Wong yang menyatakan rumah dan mobil milik Richard Erbin, PBB dibayar Tergugat I, dan Penggugat menempati rumah setelah Richard Erbin meninggal [HAL 36-40].\n\n[HAL 41-55] Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV yang meliputi obscur libel, kurang pihak, diskualifikasi, error in objecto, dan exceptio temporis, serta dalil hak waris Tergugat I berdasarkan KUH Perdata dan UU Perkawinan bahwa Tergugat I dan Denzell adalah ahli waris golongan I atas harta peninggalan alm. Richard Erbin SSI [HAL 41-45]. Tergugat I membuktikan kepemilikan rumah atas nama Richard Erbin SSI, status perkawinan, dan kematian Richard Erbin yang meninggalkan ahli waris Tergugat I dan Denzell melalui bukti T1-1 s.d. T1-41, termasuk bukti pembayaran PBB 2015-2023 dan surat keterangan lunas kredit [HAL 46-48]. Tergugat IV mengajukan eksepsi error in persona karena hubungan hukum kredit mobil telah berakhir pada 8 Oktober 2012, plurium litis consortium karena tidak melibatkan Tommy Djohan dan Ratna Febra R M, serta exceptio temporis [HAL 48-51]. Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat limitatif Pasal 136 HIR, namun dalam pokok perkara Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak dalam perkara [HAL 52-53]. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga Tidak Dapat Diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp783.000,- [HAL 53-55]." + }, + "read": { + "input_chars": 4964, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terkait sengketa kepemilikan rumah dan mobil yang diklaim dibeli dengan dana Penggugat atas nama almarhum Richard Erbin SSI. Penggugat menuntut pernyataan kepemilikan sah, penyerahan objek sengketa, dan pembayaran uang paksa. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dalam mengikutsertakan pihak yang wajib hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar uang muka rumah sebesar Rp150.000.000,- melalui transfer ke Tergugat II dan melunasi angsuran kredit rumah yang diambil di Tergugat III atas nama almarhum Richard Erbin SSI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar pelunasan kredit mobil Innova kepada Tergugat IV sebesar total Rp186.456.000,- atas nama almarhum Richard Erbin SSI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa rumah dan mobil merupakan harta peninggalan almarhum Richard Erbin SSI yang menjadi hak waris Tergugat I sebagai istri sah dan Denzell sebagai anak.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuktikan kepemilikan rumah atas nama almarhum Richard Erbin SSI, status perkawinan, dan kematian Richard Erbin yang meninggalkan ahli waris Tergugat I dan Denzell melalui bukti surat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa hubungan hukum kredit mobil telah berakhir pada 8 Oktober 2012 setelah pelunasan kredit.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2023 antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia telah membayar uang muka dan angsuran rumah serta pelunasan kredit mobil atas nama almarhum Richard Erbin SSI, sehingga ia mengklaim sebagai pemilik sah dan menuntut pernyataan kepemilikan serta penyerahan objek sengketa. Tergugat I membantah dengan dalil bahwa objek sengketa adalah harta warisan almarhum yang menjadi hak Tergugat I dan Denzell sebagai ahli waris, serta mengajukan rekonvensi. Tergugat IV membantah dengan dalil hubungan hukum kredit telah berakhir. Majelis Hakim menimbang eksepsi para Tergugat dan menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak yang wajib hadir dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga Tidak Dapat Diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 677/Pdt.G/2023 antara Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia telah membayar uang muka dan angsuran rumah serta pelunasan kredit mobil atas nama almarhum Richard Erbin SSI, sehingga ia mengklaim sebagai pemilik sah dan menuntut pernyataan kepemilikan serta penyerahan objek sengketa. Tergugat I membantah dengan dalil bahwa objek sengketa adalah harta warisan almarhum yang menjadi hak Tergugat I dan Denzell sebagai ahli waris, serta mengajukan rekonvensi. Tergugat IV membantah dengan dalil hubungan hukum kredit telah berakhir. Majelis Hakim menimbang eksepsi para Tergugat dan menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak yang wajib hadir dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Gugatan Rekonvensi Tergugat I juga Tidak Dapat Diterima, dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar uang muka rumah sebesar Rp150.000.000,- melalui transfer ke Tergugat II dan melunasi angsuran kredit rumah yang diambil di Tergugat III atas nama almarhum Richard Erbin SSI.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar pelunasan kredit mobil Innova kepada Tergugat IV sebesar total Rp186.456.000,- atas nama almarhum Richard Erbin SSI.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I dalil bahwa rumah dan mobil merupakan harta peninggalan almarhum Richard Erbin SSI yang menjadi hak waris Tergugat I sebagai istri sah dan Denzell sebagai anak.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membuktikan kepemilikan rumah atas nama almarhum Richard Erbin SSI, status perkawinan, dan kematian Richard Erbin yang meninggalkan ahli waris Tergugat I dan Denzell melalui bukti surat.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat IV dalil bahwa hubungan hukum kredit mobil telah berakhir pada 8 Oktober 2012 setelah pelunasan kredit.", + "page": 25, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal karena tidak mengikutsertakan Denzell Rainer Simanungkalit sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 52, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka rumah dan cicilan mobil atas nama almarhum, tapi ahli warisnya bilang itu harta warisan, apakah saya bisa klaim jadi pemiliknya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 36773, + "candidates": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata", + "Pasal 852 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "text": "Pasal 128: Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "text": "Pasal 834: Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam" + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "text": "Pasal 852: Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 128 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur pembagian harta bersama antara suami dan isteri (atau ahli waris mereka) setelah bubarnya harta bersama. Dalam pertanyaan, sengketa melibatkan harta yang dibeli oleh almarhum (suami) dan klaim ahli waris (istri) atas bagian harta tersebut. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah harta tersebut merupakan harta bersama yang harus dibagi dua atau harta pribadi, sehingga substantif menjawab pertanyaan mengenai hak kepemilikan atas aset yang dibeli almarhum." + }, + { + "pasal": "Pasal 834 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur *Hereditatis Petitio*, yaitu hak ahli waris untuk menuntut pengembalian harta warisan dari orang yang memilikinya. Dalam konteks pertanyaan, ahli waris mengklaim harta tersebut sebagai warisan. Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi ahli waris untuk menantang klaim kepemilikan pihak lain (pengguna/cicil) atas harta peninggalan almarhum, sehingga menjadi inti sengketa substantif antara pemilik klaim dan ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 852 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris (anak/keturunan) dan cara pembagian waris di antara mereka. Meskipun ahli waris disebutkan dalam pertanyaan, pasal ini tidak mengatur hubungan hukum antara ahli waris dengan pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan atas harta (seperti pertanyaan 'apakah saya bisa klaim jadi pemiliknya'). Pasal ini hanya menentukan status subjek ahli waris, bukan substansi sengketa kepemilikan harta terhadap pihak luar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian dari akta otentik. Ini adalah pasal prosedur pembuktian (alat bukti), bukan aturan substantif yang menentukan hak kepemilikan atau status warisan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan sebagai tidak relevan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 128 KUHPerdata", + "Pasal 834 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 65655, + "completion_tokens": 3915 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_678_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_678_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e517d8f365397d459a08d9c5c39c140be5053720 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_678_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,227 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_678_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 50, + "timings": { + "parse": 0.085, + "classify": 0.0, + "condense": 369.048, + "read": 80.109, + "query": 5.75, + "relevance": 104.352, + "total": 559.344 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 148063, + "marked_chars": 148504 + }, + "classify": { + "disposition": "EKSEPSI_KOMPETENSI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II dan III;\nHal 48 dari 45 hal. Putusan\nPerkara Perdata Nomor\n678/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 48\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang\nmengadili perkara ini;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp 2.650.000.- ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah )\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, Tanggal 4 April 2023 oleh\nkami, Esthar Oktavi, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Dr. Florensani S Kendenan,\nS.H, M.H dan Yuswardi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan\ntersebut diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 11 April 2023 dalam persidangan\nterbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu Baik Mustikawati, SH Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri Ja" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134812, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 678/PDT.G/2022/PN JKT.BRT diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat SAIDUN dan SUTARTI melawan Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica, SH, M.Kn. Notaris & PPAT), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus). [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata terkait kredit dengan jaminan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13115 dan No. 00796 atas nama Penggugat di Villa Regency Tangerang II. Penggugat mengemukakan bahwa pada 21 Februari 2020, Tergugat I mencairkan pinjaman Rp200.000.000,- dengan potongan biaya provisi, administrasi, dan tabungan sehingga uang diterima hanya Rp161.485.000,- [HAL 3]. Penggugat menyerahkan jaminan berupa SHM No. 00796 dan SHM No. 13115 serta dokumen pendukung lainnya kepada Tergugat I pada 4 Februari 2020 [HAL 3-4]. Penggugat juga membayar biaya notaris/PPAT sebesar Rp4.000.000,- kepada Tergugat II untuk validasi dan APHT [HAL 4]. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I memproses pinjaman secara ilegal tanpa melibatkan Notaris/PPAT sesuai hukum, memanipulasi legalitas akta, dan tidak memberikan salinan akta perjanjian pokok serta akta pembebanan hak tanggungan kepada Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat juga dalilkan Tergugat III tidak tepat mengaku sebagai pemenang lelang karena memanipulasi aspek legalitas APHT secara ilegal dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat [HAL 6]. Penggugat dalilkan Tergugat IV menerbitkan Aanmaning dan Penetapan Eksekusi Pengosongan secara prematur dan cacat hukum tanpa dasar risalah lelang yang sah serta tanpa persetujuan atau tanda tangan Penggugat [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pengembalian 2 SHM, pembebasan angsuran, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp2.100.000.000,- dan uang dwangsom [HAL 8-9]. [HAL 10-19] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi dan jawaban. Eksepsi pertama adalah Kompetensi Relatif, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek sengketa (tanah dan bangunan) berada di wilayah hukum PN Tangerang, dan dalam APHT No.24/2020 para pihak telah memilih domisili di PN Tangerang [HAL 11-13]. Eksepsi kedua menyatakan surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat hukum karena perbedaan tanda tangan dan inkonsistensi daftar tergugat [HAL 13-14]. Eksepsi ketiga menyatakan gugatan kabur karena menggabungkan dalil perdata dan pidana [HAL 14-15]. Eksepsi keempat adalah Exceptio Diloratoria/Prematur, menyatakan gugatan harus ditangguhkan hingga ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap mengenai tuduhan pemalsuan [HAL 15-16]. Eksepsi kelima menyatakan Penggugat bukan pihak yang berhak karena telah kehilangan status pemilik akibat lelang [HAL 17]. Eksepsi keenam menyatakan gugatan lampau waktu karena diajukan setelah lelang selesai [HAL 17-18]. Eksepsi ketujuh menyatakan kurang pihak karena tidak menyertakan KPKNL dan BPN [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mengakui adanya perjanjian kredit No.1601/KMK/AN/2020 dan APHT No.24/2020 yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, serta menyatakan dana Rp200.000.000,- telah dicairkan dan potongan biaya adalah standar baku perbankan yang tidak melanggar hukum [HAL 20-21]. Tergugat I dalilkan Penggugat wanprestasi tidak membayar hutang sehingga hak Tergugat I untuk melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT No.4/1996 dan klausul dalam APHT telah muncul [HAL 22-24]. Tergugat I menyatakan lelang telah dilaksanakan secara sah oleh KPKNL Tangerang II dengan pengumuman yang cukup, dan Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum [HAL 25-28]. Tergugat II membantah tuduhan manipulasi akta, menyatakan akta diterbitkan sesuai prosedur [HAL 20-21]. Tergugat III membantah tuduhan keterangan palsu, menyatakan kepemilikan sah melalui risalah lelang [HAL 7, 27]. Tergugat IV menjawab bahwa pendudukan sebagai tergugat adalah error in persona karena eksekusi pengosongan adalah tugas yudisial Ketua PN berdasarkan permohonan pemenang lelang, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 35-41]. [HAL 42-45] Majelis Hakim menerima alat bukti awal dari kedua belah pihak, termasuk salinan SHM, APHT, dan penetapan eksekusi. Penggugat mengajukan dua saksi, Juliani dan Slamet Riyadi, yang menyatakan mengetahui adanya eksekusi di rumah Penggugat yang gagal dilakukan dua kali karena perlawanan, namun tidak mengetahui detail pemenang lelang atau siapa saja yang hadir [HAL 44-45]. Majelis Hakim kemudian akan memutus eksepsi kompetensi relatif dalam putusan sela." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 15192, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 678/PDT.G/2022/PN JKT.BRT diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat SAIDUN dan SUTARTI melawan Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica, SH, M.Kn. Notaris & PPAT), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus). [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata terkait kredit dengan jaminan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13115 dan No. 00796 atas nama Penggugat di Villa Regency Tangerang II. Penggugat mengemukakan bahwa pada 21 Februari 2020, Tergugat I mencairkan pinjaman Rp200.000.000,- dengan potongan biaya provisi, administrasi, dan tabungan sehingga uang diterima hanya Rp161.485.000,- [HAL 3]. Penggugat menyerahkan jaminan berupa SHM No. 00796 dan SHM No. 13115 serta dokumen pendukung lainnya kepada Tergugat I pada 4 Februari 2020 [HAL 3-4]. Penggugat juga membayar biaya notaris/PPAT sebesar Rp4.000.000,- kepada Tergugat II untuk validasi dan APHT [HAL 4]. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I memproses pinjaman secara ilegal tanpa melibatkan Notaris/PPAT sesuai hukum, memanipulasi legalitas akta, dan tidak memberikan salinan akta perjanjian pokok serta akta pembebanan hak tanggungan kepada Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat juga dalilkan Tergugat III tidak tepat mengaku sebagai pemenang lelang karena memanipulasi aspek legalitas APHT secara ilegal dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat [HAL 6]. Penggugat dalilkan Tergugat IV menerbitkan Aanmaning dan Penetapan Eksekusi Pengosongan secara prematur dan cacat hukum tanpa dasar risalah lelang yang sah serta tanpa persetujuan atau tanda tangan Penggugat [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pengembalian 2 SHM, pembebasan angsuran, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp2.100.000.000,- dan uang dwangsom [HAL 8-9]. [HAL 10-19] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi dan jawaban. Eksepsi pertama adalah Kompetensi Relatif, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek sengketa (tanah dan bangunan) berada di wilayah hukum PN Tangerang, dan dalam APHT No.24/2020 para pihak telah memilih domisili di PN Tangerang [HAL 11-13]. Eksepsi kedua menyatakan surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat hukum karena perbedaan tanda tangan dan inkonsistensi daftar tergugat [HAL 13-14]. Eksepsi ketiga menyatakan gugatan kabur karena menggabungkan dalil perdata dan pidana [HAL 14-15]. Eksepsi keempat adalah Exceptio Diloratoria/Prematur, menyatakan gugatan harus ditangguhkan hingga ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap mengenai tuduhan pemalsuan [HAL 15-16]. Eksepsi kelima menyatakan Penggugat bukan pihak yang berhak karena telah kehilangan status pemilik akibat lelang [HAL 17]. Eksepsi keenam menyatakan gugatan lampau waktu karena diajukan setelah lelang selesai [HAL 17-18]. Eksepsi ketujuh menyatakan kurang pihak karena tidak menyertakan KPKNL dan BPN [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mengakui adanya perjanjian kredit No.1601/KMK/AN/2020 dan APHT No.24/2020 yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, serta menyatakan dana Rp200.000.000,- telah dicairkan dan potongan biaya adalah standar baku perbankan yang tidak melanggar hukum [HAL 20-21]. Tergugat I dalilkan Penggugat wanprestasi tidak membayar hutang sehingga hak Tergugat I untuk melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT No.4/1996 dan klausul dalam APHT telah muncul [HAL 22-24]. Tergugat I menyatakan lelang telah dilaksanakan secara sah oleh KPKNL Tangerang II dengan pengumuman yang cukup, dan Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum [HAL 25-28]. Tergugat II membantah tuduhan manipulasi akta, menyatakan akta diterbitkan sesuai prosedur [HAL 20-21]. Tergugat III membantah tuduhan keterangan palsu, menyatakan kepemilikan sah melalui risalah lelang [HAL 7, 27]. Tergugat IV menjawab bahwa pendudukan sebagai tergugat adalah error in persona karena eksekusi pengosongan adalah tugas yudisial Ketua PN berdasarkan permohonan pemenang lelang, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 35-41]. [HAL 42-45] Majelis Hakim menerima alat bukti awal dari kedua belah pihak, termasuk salinan SHM, APHT, dan penetapan eksekusi. Penggugat mengajukan dua saksi, Juliani dan Slamet Riyadi, yang menyatakan mengetahui adanya eksekusi di rumah Penggugat yang gagal dilakukan dua kali karena perlawanan, namun tidak mengetahui detail pemenang lelang atau siapa saja yang hadir [HAL 44-45]. [HAL 46-48] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa SHM No. 13115 dan No. 00796 terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, serta telah diterbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 21/PEN.EKS/APHT/2022/PN.TNG oleh Tergugat IV. Gugatan Penggugat实质上 merupakan keberatan terhadap eksekusi yang merupakan produk PN Tangerang, sehingga menurut Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pedoman Teknis Peradilan, keberatan harus diajukan kepada PN yang menerbitkan eksekusi. Selain itu, APHT No. 24/2020 pasal 4 memuat klausul pilihan domisili di PN Tangerang. Meskipun Penggugat berdalil PN Jakarta Barat berwenang berdasarkan tempat tinggal Tergugat I (asas actor sequitir forum rei), Majelis Hakim mengesampingkan dalil tersebut karena sifat gugatan yang spesifik menentang eksekusi PN Tangerang. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kompetensi relatif beralasan dan dikabulkan. [HAL 48-50] Majelis Hakim memutus: 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, dan III; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.650.000,-. Putusan ini diucapkan pada 11 April 2023." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 678/PDT.G/2022/PN JKT.BRT diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat SAIDUN dan SUTARTI melawan Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica, SH, M.Kn. Notaris & PPAT), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus). [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata terkait kredit dengan jaminan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 13115 dan No. 00796 atas nama Penggugat di Villa Regency Tangerang II. Penggugat mengemukakan bahwa pada 21 Februari 2020, Tergugat I mencairkan pinjaman Rp200.000.000,- dengan potongan biaya provisi, administrasi, dan tabungan sehingga uang diterima hanya Rp161.485.000,- [HAL 3]. Penggugat menyerahkan jaminan berupa SHM No. 00796 dan SHM No. 13115 serta dokumen pendukung lainnya kepada Tergugat I pada 4 Februari 2020 [HAL 3-4]. Penggugat juga membayar biaya notaris/PPAT sebesar Rp4.000.000,- kepada Tergugat II untuk validasi dan APHT [HAL 4]. Penggugat dalilkan bahwa Tergugat I memproses pinjaman secara ilegal tanpa melibatkan Notaris/PPAT sesuai hukum, memanipulasi legalitas akta, dan tidak memberikan salinan akta perjanjian pokok serta akta pembebanan hak tanggungan kepada Penggugat [HAL 4-5]. Penggugat juga dalilkan Tergugat III tidak tepat mengaku sebagai pemenang lelang karena memanipulasi aspek legalitas APHT secara ilegal dan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat [HAL 6]. Penggugat dalilkan Tergugat IV menerbitkan Aanmaning dan Penetapan Eksekusi Pengosongan secara prematur dan cacat hukum tanpa dasar risalah lelang yang sah serta tanpa persetujuan atau tanda tangan Penggugat [HAL 6-7]. Penggugat menuntut pengembalian 2 SHM, pembebasan angsuran, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp2.100.000.000,- dan uang dwangsom [HAL 8-9]. [HAL 10-19] Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi dan jawaban. Eksepsi pertama adalah Kompetensi Relatif, menyatakan PN Jakarta Barat tidak berwenang karena objek sengketa (tanah dan bangunan) berada di wilayah hukum PN Tangerang, dan dalam APHT No.24/2020 para pihak telah memilih domisili di PN Tangerang [HAL 11-13]. Eksepsi kedua menyatakan surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat hukum karena perbedaan tanda tangan dan inkonsistensi daftar tergugat [HAL 13-14]. Eksepsi ketiga menyatakan gugatan kabur karena menggabungkan dalil perdata dan pidana [HAL 14-15]. Eksepsi keempat adalah Exceptio Diloratoria/Prematur, menyatakan gugatan harus ditangguhkan hingga ada putusan pidana berkekuatan hukum tetap mengenai tuduhan pemalsuan [HAL 15-16]. Eksepsi kelima menyatakan Penggugat bukan pihak yang berhak karena telah kehilangan status pemilik akibat lelang [HAL 17]. Eksepsi keenam menyatakan gugatan lampau waktu karena diajukan setelah lelang selesai [HAL 17-18]. Eksepsi ketujuh menyatakan kurang pihak karena tidak menyertakan KPKNL dan BPN [HAL 18-19]. Dalam pokok perkara, Tergugat I, II, dan III membantah seluruh dalil Penggugat. Tergugat I mengakui adanya perjanjian kredit No.1601/KMK/AN/2020 dan APHT No.24/2020 yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata, serta menyatakan dana Rp200.000.000,- telah dicairkan dan potongan biaya adalah standar baku perbankan yang tidak melanggar hukum [HAL 20-21]. Tergugat I dalilkan Penggugat wanprestasi tidak membayar hutang sehingga hak Tergugat I untuk melaksanakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT No.4/1996 dan klausul dalam APHT telah muncul [HAL 22-24]. Tergugat I menyatakan lelang telah dilaksanakan secara sah oleh KPKNL Tangerang II dengan pengumuman yang cukup, dan Tergugat III sebagai pemenang lelang adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum [HAL 25-28]. Tergugat II membantah tuduhan manipulasi akta, menyatakan akta diterbitkan sesuai prosedur [HAL 20-21]. Tergugat III membantah tuduhan keterangan palsu, menyatakan kepemilikan sah melalui risalah lelang [HAL 7, 27]. Tergugat IV menjawab bahwa pendudukan sebagai tergugat adalah error in persona karena eksekusi pengosongan adalah tugas yudisial Ketua PN berdasarkan permohonan pemenang lelang, bukan perbuatan melawan hukum [HAL 35-41]. [HAL 42-45] Majelis Hakim menerima alat bukti awal dari kedua belah pihak, termasuk salinan SHM, APHT, dan penetapan eksekusi. Penggugat mengajukan dua saksi, Juliani dan Slamet Riyadi, yang menyatakan mengetahui adanya eksekusi di rumah Penggugat yang gagal dilakukan dua kali karena perlawanan, namun tidak mengetahui detail pemenang lelang atau siapa saja yang hadir [HAL 44-45]. [HAL 46-48] Majelis Hakim memeriksa eksepsi kompetensi relatif Tergugat I, II, dan III. Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa SHM No. 13115 dan No. 00796 terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, serta telah diterbitkan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 21/PEN.EKS/APHT/2022/PN.TNG oleh Tergugat IV. Gugatan Penggugat实质上 merupakan keberatan terhadap eksekusi yang merupakan produk PN Tangerang, sehingga menurut Pasal 195 ayat (6) HIR dan Pedoman Teknis Peradilan, keberatan harus diajukan kepada PN yang menerbitkan eksekusi. Selain itu, APHT No. 24/2020 pasal 4 memuat klausul pilihan domisili di PN Tangerang. Meskipun Penggugat berdalil PN Jakarta Barat berwenang berdasarkan tempat tinggal Tergugat I (asas actor sequitir forum rei), Majelis Hakim mengesampingkan dalil tersebut karena sifat gugatan yang spesifik menentang eksekusi PN Tangerang. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kompetensi relatif beralasan dan dikabulkan. [HAL 48-50] Majelis Hakim memutus: 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, dan III; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.650.000,-. Putusan ini diucapkan pada 11 April 2023." + }, + "read": { + "input_chars": 5834, + "frame": "Penggugat SAIDUN dan SUTARTI menggugat Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus) atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait kredit dengan jaminan sertifikat hak milik. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat, pembebasan angsuran, serta ganti rugi materiil dan immateriil. Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini karena eksepsi kompetensi relatif dikabulkan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 13115 dan No. 00796 serta dokumen pendukung kepada Tergugat I pada 4 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mencairkan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dengan potongan biaya sehingga uang diterima Penggugat sebesar Rp161.485.000,- pada 21 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar biaya notaris/PPAT sebesar Rp4.000.000,- kepada Tergugat II untuk validasi dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan terdapat klausul pilihan domisili di sana.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 13115 dan No. 00796 terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat实质上 merupakan keberatan terhadap eksekusi yang merupakan produk Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat SAIDUN dan SUTARTI mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait proses kredit dan eksekusi atas jaminan Sertifikat Hak Milik. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat, pembebasan angsuran, serta ganti rugi. Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan terdapat klausul pilihan domisili di sana. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa objek sengketa memang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan Penggugat实质nya merupakan keberatan terhadap eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat SAIDUN dan SUTARTI mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT. BPR Anugerah Artasentosa Prima), Tergugat II (Maya Veronica), Tergugat III (Andy Suwito), dan Tergugat IV (Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1A Khusus) dengan dalil perbuatan melawan hukum terkait proses kredit dan eksekusi atas jaminan Sertifikat Hak Milik. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat, pembebasan angsuran, serta ganti rugi. Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan bahwa objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan terdapat klausul pilihan domisili di sana. Majelis Hakim memeriksa eksepsi tersebut dan menetapkan bahwa objek sengketa memang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang serta gugatan Penggugat实质nya merupakan keberatan terhadap eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 13115 dan No. 00796 serta dokumen pendukung kepada Tergugat I pada 4 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mencairkan pinjaman sebesar Rp200.000.000,- dengan potongan biaya sehingga uang diterima Penggugat sebesar Rp161.485.000,- pada 21 Februari 2020.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar biaya notaris/PPAT sebesar Rp4.000.000,- kepada Tergugat II untuk validasi dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I, II, dan III mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan alasan objek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan terdapat klausul pilihan domisili di sana.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 13115 dan No. 00796 terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat实质上 merupakan keberatan terhadap eksekusi yang merupakan produk Pengadilan Negeri Tangerang.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar biaya notaris untuk jaminan tanah, tapi sekarang tanah saya dieksekusi dan saya tidak bisa menggugat di kota saya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10041, + "candidates": [ + "Pasal 570 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1347 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata", + "text": "Pasal 570: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1347 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1347: Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hak milik. Meskipun sengketa melibatkan tanah (objek hak milik), pertanyaan dan pertimbangan hukum fokus pada kewenangan mengadili (prosedural) dan klausul domisili pilihan dalam perjanjian Hak Tanggungan, bukan pada substansi hak milik itu sendiri. Pasal ini tidak menjawab masalah kewenangan pengadilan atau akibat hukum dari klausul domisili." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kelalaian debitur). Pertanyaan dan putusan tidak membahas apakah debitur telah lalai atau tidak, melainkan fokus pada apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili gugatan tersebut berdasarkan klausul domisili pilihan. Wanprestasi bukan isu utama dalam penentuan kewenangan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi. Hal ini tidak relevan dengan pertanyaan mengenai kewenangan mengadili secara relatif (forum shopping) dan kekuatan mengikat klausul domisili pilihan dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian kredit/Hak Tanggungan adalah dasar hubungan hukum, pertanyaan spesifik mengenai kewenangan mengadili dan klausul domisili pilihan lebih langsung diatur oleh prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338) dan aturan kewenangan relatif, bukan sekadar syarat sahnya perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Tidak ada dalil atau fakta penipuan yang muncul dalam pertanyaan atau pertimbangan hukum mengenai kewenangan mengadili. Isu utamanya adalah validitas klausul domisili pilihan, bukan cacat kehendak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menetapkan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Pertimbangan hakim secara eksplisit menggunakan prinsip ini untuk mengikat para pihak pada klausul domisili pilihan yang disepakati dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (pasal 4 APHT). Klausul ini menjadi dasar penolasan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pengalihan ke Pengadilan Negeri Tangerang sesuai kesepakatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1347 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat kebiasaan dalam perjanjian. Tidak ada pembahasan mengenai kebiasaan atau syarat implisit dalam putusan atau pertanyaan. Fokusnya adalah pada klausul eksplisit domisili pilihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum, putusan menolak gugatan karena tidak berwenang mengadili (eksepsi kewenangan). Pasal 1365 tidak menjadi dasar hukum untuk menjawab pertanyaan mengenai kewenangan mengadili atau kekuatan klausul domisili pilihan. Pertanyaan awam juga lebih menyangkut prosedur/kewenangan ('tidak bisa menggugat di kota saya') daripada substansi ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jual beli. Objek sengketa adalah Hak Tanggungan dan eksekusi, bukan jual beli. Tidak relevan dengan isu kewenangan mengadili atau klausul domisili." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 51313, + "completion_tokens": 4864 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_679_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_679_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3988a9c7926a7add98b9eec6fe71d60c527552f3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_679_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,166 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_679_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.222, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 127.322, + "query": 5.148, + "relevance": 48.749, + "total": 181.441 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 97688, + "marked_chars": 97967 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi;\nMenolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDalam Pokok Perkara \n1.\nMengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;\n2.\nMenyatakan perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan\nMelawan Hukum yang telah menghilangkan Jaminan atau Surat\nBerharga milik Penggugat berupa:\n-\nSK Pengangkatan Pegawai No.69545/1985 tanggal 18\nJuli 1985\n-\nSK Golongan 4A No. 276/2006 tanggal 02 Maret 2006\n-\nSK Golongan 4B No. 1648 tahun 2014 tanggal 17\nOktober 2014;\n3.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil\nkepada PENGGUGAT sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta\nrupiah);\n4.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp.424.600,- (empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);\n5.\nMenolak gugatan Penggugat selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2024,\nHal.31 dari 32 Hal.Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkama" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97967, + "frame": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] atas dugaan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak mengembalikan dokumen jaminan milik Penggugat setelah kredit dilunasi, yang menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum, pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial, serta uang paksa. Sengketa ini berpusat pada kewajiban pengembalian jaminan berupa Surat Keputusan dan Kartu Taspen yang hilang dalam penguasaan Tergugat pasca-pelunasan kredit. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum dan memerintahkan pembayaran kerugian sebesar Rp225.000.000,00 untuk materiil dan Rp1.000.000.000,00 untuk immaterial.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan Perjanjian Kredit Nomor 26252/KMG/PBS/X/2015 pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000.000,00.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam rangka Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menyerahkan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai, SK Golongan 4A, SK Golongan 4B, dan Kartu Taspen kepada Tergugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya atas kredit tersebut pada tanggal 27 Februari 2019.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pelunasan, Tergugat tidak mengembalikan dokumen jaminan asli milik Penggugat kepada Penggugat.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa dokumen jaminan tersebut hilang dan belum ditemukan, namun Tergugat telah berupaya menerbitkan duplikat yang dilegalisir.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerima kembali Kartu Taspen miliknya pada tanggal 13 September 2019.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp225.000.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menolak tuntutan ganti rugi dengan alasan bahwa pemberian kredit tidak didasarkan pada nilai jaminan serta telah berupaya memberikan solusi berupa legalisir dokumen.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal mengembalikan dokumen jaminan milik Penggugat setelah kredit dilunasi. Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 26252/KMG/PBS/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp60.000.000,00, di mana Penggugat menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan dan Kartu Taspen. Setelah Penggugat melunasi hutangnya pada tanggal 27 Februari 2019, Tergugat tidak mengembalikan dokumen jaminan tersebut karena dinyatakan hilang. Tergugat mengakui kehilangan dokumen namun beritikad baik dengan berupaya menerbitkan duplikat yang dilegalisir, dan Penggugat telah menerima kembali Kartu Taspen pada tahun 2019. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum serta pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan dokumen jaminan penting milik Penggugat setelah kewajiban kredit selesai. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian immaterial karena tidak diuraikan secara detail dan mengurangi tuntutan kerugian materiil dari Rp225.000.000,00 menjadi sebesar nilai kredit yang diterima Penggugat, yaitu Rp60.000.000,00, dengan menolak tuntutan uang paksa dan eksekusi serta merta. Gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [NAMA_ORANG] menggugat Tergugat [NAMA_PERUSAHAAN] dengan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal mengembalikan dokumen jaminan milik Penggugat setelah kredit dilunasi. Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 26252/KMG/PBS/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp60.000.000,00, di mana Penggugat menyerahkan jaminan berupa Surat Keputusan dan Kartu Taspen. Setelah Penggugat melunasi hutangnya pada tanggal 27 Februari 2019, Tergugat tidak mengembalikan dokumen jaminan tersebut karena dinyatakan hilang. Tergugat mengakui kehilangan dokumen namun beritikad baik dengan berupaya menerbitkan duplikat yang dilegalisir, dan Penggugat telah menerima kembali Kartu Taspen pada tahun 2019. Penggugat menuntut pernyataan perbuatan melawan hukum serta pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghilangkan dokumen jaminan penting milik Penggugat setelah kewajiban kredit selesai. Namun, Majelis Hakim menolak tuntutan kerugian immaterial karena tidak diuraikan secara detail dan mengurangi tuntutan kerugian materiil dari Rp225.000.000,00 menjadi sebesar nilai kredit yang diterima Penggugat, yaitu Rp60.000.000,00, dengan menolak tuntutan uang paksa dan eksekusi serta merta. Gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan Perjanjian Kredit Nomor 26252/KMG/PBS/X/2015 pada tanggal 9 Oktober 2015 dengan nilai pinjaman sebesar Rp60.000.000,00.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam rangka Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat menyerahkan jaminan berupa SK Pengangkatan Pegawai, SK Golongan 4A, SK Golongan 4B, dan Kartu Taspen kepada Tergugat.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya atas kredit tersebut pada tanggal 27 Februari 2019.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah pelunasan, Tergugat tidak mengembalikan dokumen jaminan asli milik Penggugat kepada Penggugat.", + "page": 26, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui bahwa dokumen jaminan tersebut hilang dan belum ditemukan, namun Tergugat telah berupaya menerbitkan duplikat yang dilegalisir.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerima kembali Kartu Taspen miliknya pada tanggal 13 September 2019.", + "page": 28, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil sebesar Rp225.000.000,00 dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menolak tuntutan ganti rugi dengan alasan bahwa pemberian kredit tidak didasarkan pada nilai jaminan serta telah berupaya memberikan solusi berupa legalisir dokumen.", + "page": 16, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah lunasi utang ke bank tapi mereka bilang jaminan saya hilang dan tidak dikembalikan, apakah saya bisa minta ganti rugi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 28915, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur wanprestasi (keberatan untuk memenuhi perikatan) dalam konteks perjanjian. Meskipun ada hubungan perjanjian kredit, sengketa utama dalam pertanyaan dan putusan adalah hilangnya jaminan setelah utang lunas, yang ditangani melalui teori perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) karena kewajiban pengembalian jaminan telah selesai atau berubah statusnya, bukan karena kelalaian dalam pelaksanaan prestasi utama utang. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365, bukan 1239, sebagai dasar ganti rugi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa perjanjian kredit sah dan mengikat, pasal ini tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif tentang hak meminta ganti rugi atas hilangnya jaminan. Pasal 1320 hanya menjadi dasar premis bahwa hubungan hukum ada, bukan dasar hukum untuk klaim ganti rugi (remedy)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Dalam pertanyaan, nasabah meminta ganti rugi karena bank kehilangan jaminan. Putusan secara eksplisit menggunakan Pasal 1365 untuk menyatakan bahwa tindakan bank (kehilangan jaminan) adalah perbuatan melawan hukum yang mewajibkan bank mengganti kerugian. Ini adalah dasar hukum substantif utama untuk menjawab pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38155, + "completion_tokens": 1489 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_67_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_67_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8837b88de0093051728fec9067f719fea596999a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_67_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,168 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_67_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.219, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 108.261, + "query": 3.273, + "relevance": 58.046, + "total": 169.8 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53976, + "marked_chars": 54129 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54129, + "frame": "Pemohon Suhartini mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mewakili kepentingan hukum cucunya yang belum dewasa dalam hal penjualan harta warisan. Sengketa ini bersifat non-kontraksional dan bertujuan mendapatkan izin pengadilan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan bersertifikat hak milik atas nama ahli waris yang belum cakap hukum. Pemohon meminta penetapan sebagai wali, wali izin jual, dan wali persetujuan jual terhadap objek tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Hanafi Hasan dan ibu dari Nenden Hanati yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nenden Hanati menikah dengan Muhamad Nur dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sovi Nurmalasari lahir pada 26 Maret 2003 dan Muhamad Sami Rachman lahir pada 7 Februari 2008, sehingga keduanya dikategorikan belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam konteks perkara ini.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor 03942 beralamat di Jalan Rousin No.61 RT 02 RW 01 yang atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris dari almarhum Hanafi Hasan bermaksud menjual objek tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung kedua anak tersebut, Muhamad Nur, memberikan izin dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya dalam hal peralihan hak atas tanah tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Suhartini, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa cucunya, Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman (anak dari almarhumah Nenden Hanati), belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor 03942 atas namanya yang merupakan harta warisan, namun memerlukan perwakilan hukum bagi cucunya yang belum dewasa tersebut. Ayah kandung kedua anak tersebut, Muhamad Nur, telah memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti-bukti surat, dan kesaksian, Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut masih dikategorikan belum dewasa dan belum cakap hukum dalam konteks perkara ini. Hakim juga menerima surat pernyataan dari Muhamad Nur yang memberikan izin atas penunjukan Pemohon sebagai wali. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Suhartini sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman dalam hal persetujuan jual terhadap objek tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Suhartini, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa cucunya, Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman (anak dari almarhumah Nenden Hanati), belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor 03942 atas namanya yang merupakan harta warisan, namun memerlukan perwakilan hukum bagi cucunya yang belum dewasa tersebut. Ayah kandung kedua anak tersebut, Muhamad Nur, telah memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali. Setelah memeriksa kewenangan pengadilan, bukti-bukti surat, dan kesaksian, Hakim berpendapat bahwa kedua anak tersebut masih dikategorikan belum dewasa dan belum cakap hukum dalam konteks perkara ini. Hakim juga menerima surat pernyataan dari Muhamad Nur yang memberikan izin atas penunjukan Pemohon sebagai wali. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Suhartini sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman dalam hal persetujuan jual terhadap objek tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah istri dari almarhum Hanafi Hasan dan ibu dari Nenden Hanati yang telah meninggal dunia.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Nenden Hanati menikah dengan Muhamad Nur dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Sovi Nurmalasari dan Muhamad Sami Rachman.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sovi Nurmalasari lahir pada 26 Maret 2003 dan Muhamad Sami Rachman lahir pada 7 Februari 2008, sehingga keduanya dikategorikan belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum dalam konteks perkara ini.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat tanah dan bangunan bersertifikat hak milik Nomor 03942 beralamat di Jalan Rousin No.61 RT 02 RW 01 yang atas nama Pemohon.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para ahli waris dari almarhum Hanafi Hasan bermaksud menjual objek tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak-anak.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah kandung kedua anak tersebut, Muhamad Nur, memberikan izin dan tidak keberatan jika Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mewakili kepentingan anak-anaknya dalam hal peralihan hak atas tanah tersebut.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa permohonan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin menjual tanah warisan untuk biaya hidup cucu saya yang belum dewasa, tapi butuh izin wali, boleh ya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 30156, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (pemisahan harta). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan masalah perwalian, penjualan harta warisan, atau perlindungan kepentingan anak/cucu yang belum dewasa. Dalam putusan, pasal ini hanya dikutip sebagai dasar kekuatan pembuktian surat (berdasarkan UU Bea Meterai), bukan sebagai dasar hukum substantif untuk menjawab pertanyaan tentang kewenangan wali menjual harta." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang dianggap 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Definisi ini menjadi isu hukum utama dalam putusan untuk menentukan apakah cucu pemohon (Sovi dan Muhamad) termasuk dalam kategori yang memerlukan wali dan perlindungan hukum khusus dalam melakukan perbuatan hukum seperti menjual harta. Hakim menggunakan pasal ini (bersama Perma No. 4/2016) untuk menetapkan status belum dewasa para cucu sehingga pemohon dapat ditunjuk sebagai wali." + }, + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali untuk menjual atau mengasingkan barang tak bergerak (tanah/bangunan) milik anak belum dewasa tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Ini adalah inti dari pertanyaan awam ('butuh izin wali/izin pengadilan'). Putusan secara eksplisit merujuk pada pasal ini sebagai dasar hukum mengapa pemohon harus mengajukan permohonan izin pengadilan untuk menjual tanah tersebut demi kepentingan cucu." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur dan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengizinkan penjualan barang tak bergerak oleh wali, termasuk syarat-syaratnya (lampiran daftar harta) dan pertimbangan hakim (tidak menimbulkan kerugian bagi anak). Pasal ini menjadi kerangka hukum yang menopang alasan hakim mengabulkan permohonan izin jual beli dalam perkara ini, sehingga sangat relevan dengan pertanyaan tentang mekanisme mendapatkan izin untuk menjual harta warisan bagi kepentingan anak/cucu." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25797, + "completion_tokens": 1397 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_681_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_681_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42ef4c16f82fcf7366941e8be35d962893f46fa8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_681_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_681_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.161, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.29, + "query": 8.267, + "relevance": 12.562, + "total": 122.281 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26600, + "marked_chars": 26672 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26672, + "frame": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak perempuannya dalam Kutipan Akta Kelahiran. Sengketa ini bersifat volunter/non-litigasi yang meminta pengesahan hukum atas penambahan nama pemberian dari orang tua sebagai bentuk doa berkat. Pemohon meminta agar nama anak diubah dari Tiona Anindya Prameswari Bakara menjadi Tiona Rotua Anindya Prameswari Bakara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] menikah dengan Maria Uliarta Pasaribu pada tanggal 15 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3173-KW-04112016-0039.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Tiona Anindya Prameswari Bakara yang memiliki Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-23032022-0102.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambahkan nama 'Rotua' ke dalam nama anak perempuannya sebagai nama pemberian dari orang tua Pemohon sebagai bentuk doa berkat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perubahan nama pada Akta Kelahiran memerlukan izin berupa penetapan pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak dari Tiona Anindya Prameswari Bakara menjadi Tiona Rotua Anindya Prameswari Bakara dikabulkan oleh hakim.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak perempuannya, Tiona Anindya Prameswari Bakara, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-23032022-0102. Pemohon menyatakan bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk menambahkan nama 'Rotua' sebagai pemberian dari orang tua Pemohon sebagai bentuk doa berkat, dengan persetujuan pihak keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Hakim menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi Tiona Rotua Anindya Prameswari Bakara dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan catatan pinggir." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengubah nama anak perempuannya, Tiona Anindya Prameswari Bakara, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-23032022-0102. Pemohon menyatakan bahwa perubahan nama tersebut diperlukan untuk menambahkan nama 'Rotua' sebagai pemberian dari orang tua Pemohon sebagai bentuk doa berkat, dengan persetujuan pihak keluarga. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, serta menetapkan kewenangannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut. Hakim menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi Tiona Rotua Anindya Prameswari Bakara dan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan catatan pinggir.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon [NAMA_ORANG] menikah dengan Maria Uliarta Pasaribu pada tanggal 15 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3173-KW-04112016-0039.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Tiona Anindya Prameswari Bakara yang memiliki Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-23032022-0102.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menambahkan nama 'Rotua' ke dalam nama anak perempuannya sebagai nama pemberian dari orang tua Pemohon sebagai bentuk doa berkat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama anak pada Akta Kelahiran.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perubahan nama pada Akta Kelahiran memerlukan izin berupa penetapan pengadilan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak dari Tiona Anindya Prameswari Bakara menjadi Tiona Rotua Anindya Prameswari Bakara dikabulkan oleh hakim.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya mau ganti nama anak saya di akta lahir biar ada nama dari kakek nenek, tapi butuh izin pengadilan, gimana caranya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14088, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang tua istri dalam perkara pemisahan harta benda (scheidung van goederen) antara suami dan istri. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perubahan nama anak di akta kelahiran, yang merupakan masalah administrasi kependudukan dan hukum perdata umum, bukan sengketa harta benda perkawinan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13383, + "completion_tokens": 940 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_683_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_683_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bf968d37f9327bba1e7fad8ed2827cc90fbd008 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_683_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,219 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_683_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 114.964, + "query": 2.347, + "relevance": 103.463, + "total": 220.831 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 106817, + "marked_chars": 107132 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Eksepsi;\n-\nMenyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak;\nDalam Pokok Perkara;\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\n-\nMembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp398.400,-\n(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh kami\nMuhammad Irfan, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto\nSupriyono, S.H, M.H, dan Sutarno, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai\nHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri\nJakarat Barat Nomor 683/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 02 Agustus 2023,\nPutusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 telah diupload oleh\nHakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Luwina Christina\nPosmaria, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui\nsystem E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.\n Hakim - Hakim Anggota,\n Hakim Ketua,\nSapto Supriyono, S.H, M.H. Muhammad Irfan, S.H, M.Hum.\n \n \nSutarno, S.H., M.Hum. \n Panitera Pengganti,\n \n Luwina Christina Posmaria, S.H, M.H.\nPerincian biaya perkara :\n1. PNBP Pendaftaran Rp 30.000,-\n2. PNBP Pertama\n Rp 30.000,-\n2. Proses Perkara Rp150.000,-\nHal. 35 dari 36 hal. Put. No. 683/Pdt.P/2023/PN-Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 107132, + "frame": "CV. Ndikat Usaha Bersama menggugat PT. Graha Informatika Nusantara dan Saudari Ifa Rufaida atas dugaan wanprestasi berupa ketidakpembayaran tagihan pembelian barang elektronik berdasarkan Surat Pemesanan Barang (PO). Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok sebesar Rp2.337.610.000,- beserta bunga keterlambatan. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap kurang pihak dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya hubungan hukum dengan Tergugat melalui dua Surat Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X.24F FL yang ditandatangani oleh Turut Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 11 Mei 2022 dan 2 Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah mengajukan tagihan (Invoice) kepada Tergugat atas kedua pengiriman barang tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat belum melakukan pembayaran atas tagihan tersebut sehingga dilakukan somasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan tidak pernah memiliki hubungan hukum atau melakukan pemesanan barang kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan dokumen PO yang didalilkan Penggugat adalah pemalsuan yang dilakukan oleh mantan karyawan PT. Graha Informatika Nusantara, Tomi Rianto, tanpa sepengetahuan perusahaan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan penandatanganan PO oleh Turut Tergugat (VP HCGS & PBC) bertentangan dengan wewenang karena nilai transaksi melebihi batas kewenangan jabatan tersebut.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyempurnakan gugatan, saudara Tomi Rianto harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima karena terdapat kurang pihak.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "CV. Ndikat Usaha Bersama mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Graha Informatika Nusantara dan Saudari Ifa Rufaida dengan dalil adanya perjanjian jual beli barang elektronik berdasarkan Surat Pemesanan Barang (PO) yang telah diserahkan barangnya namun tidak dibayar. Penggugat menuntut pembayaran pokok tagihan beserta bunga akibat wanprestasi. Tergugat membantah adanya hubungan hukum dan dalil bahwa dokumen PO adalah pemalsuan yang dilakukan oleh mantan karyawan perusahaan, Tomi Rianto, yang telah dipecat dan dilaporkan ke polisi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa gugatan tersebut kurang sempurna karena tidak melibatkan pihak yang dianggap sebagai pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "CV. Ndikat Usaha Bersama mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Graha Informatika Nusantara dan Saudari Ifa Rufaida dengan dalil adanya perjanjian jual beli barang elektronik berdasarkan Surat Pemesanan Barang (PO) yang telah diserahkan barangnya namun tidak dibayar. Penggugat menuntut pembayaran pokok tagihan beserta bunga akibat wanprestasi. Tergugat membantah adanya hubungan hukum dan dalil bahwa dokumen PO adalah pemalsuan yang dilakukan oleh mantan karyawan perusahaan, Tomi Rianto, yang telah dipecat dan dilaporkan ke polisi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai bahwa gugatan tersebut kurang sempurna karena tidak melibatkan pihak yang dianggap sebagai pelaku pemalsuan dokumen tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya hubungan hukum dengan Tergugat melalui dua Surat Pemesanan Barang (PO) untuk pembelian Cisco C1 4331-FL dan Cisco SX550 X.24F FL yang ditandatangani oleh Turut Tergugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan Berita Acara Penerimaan Barang tertanggal 11 Mei 2022 dan 2 Juni 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan telah mengajukan tagihan (Invoice) kepada Tergugat atas kedua pengiriman barang tersebut.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat belum melakukan pembayaran atas tagihan tersebut sehingga dilakukan somasi.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan tidak pernah memiliki hubungan hukum atau melakukan pemesanan barang kepada Penggugat.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan dokumen PO yang didalilkan Penggugat adalah pemalsuan yang dilakukan oleh mantan karyawan PT. Graha Informatika Nusantara, Tomi Rianto, tanpa sepengetahuan perusahaan.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dan Turut Tergugat dalilkan penandatanganan PO oleh Turut Tergugat (VP HCGS & PBC) bertentangan dengan wewenang karena nilai transaksi melebihi batas kewenangan jabatan tersebut.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyempurnakan gugatan, saudara Tomi Rianto harus ditarik sebagai pihak dalam perkara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan pokok perkara tidak dapat diterima karena terdapat kurang pihak.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya dikira-kira punya utang barang elektronik padahal saya tidak pernah pesan, tolong bantu saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11662, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1328 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata", + "Pasal 1459 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1328: Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1458: Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1459 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1459: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga). Tidak ada hubungan substantif dengan sengketa wanprestasi atau pembatalan perjanjian jual beli barang elektronik antara vendor dan pembeli." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (wanprestasi) yang merupakan inti sengketa. Penggugat menuduh Tergugat lalai membayar setelah somasi. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural (kurang pihak), pasal ini adalah dasar hukum substantif yang digunakan untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas ketidakpembayaran tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat keterlambatan pembayaran. Dalam putusan, Penggugat menuntut pembayaran pokok ditambah bunga. Pasal ini menjadi relevan karena mengatur akibat hukum dari keterlambatan pembayaran yang didalilkan dalam gugatan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab yang tidak terlarang). Tergugat membantah adanya hubungan hukum/perjanjian karena tuduhan pemalsuan tanda tangan dan kurangnya wewenang penandatangan. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut sah secara hukum atau batal demi hukum/ dapat dibatalkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1328 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Meskipun Tergugat menuduh ada pemalsuan dokumen oleh pihak ketiga (Tomi Rianto), tuduhan ini lebih mengarah pada ketiadaan kehendak yang sah (kecacatan kehendak) atau pemalsuan tanda tangan yang membuat perjanjian tidak ada, bukan sekadar penipuan antara para pihak perjanjian. Selain itu, putusan menolak gugatan karena alasan formal (kurang pihak) tanpa menguji substansi penipuan ini sebagai dasar pembatalan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat secara langsung. Namun, jika dilihat lebih dalam, Tergugat membantah perjanjian karena tanda tangan palsu. Pasal 1320 lebih tepat untuk syarat sahnya perjanjian. Pasal 1328 spesifik untuk penipuan. Dalam konteks 'saya dikira-kira punya utang', pembelaan utama adalah 'tidak pernah pesan/tanda tangan palsu', yang menyangkut syarat kesepakatan (1320) atau pembatalan karena cacat kehendak. Pasal 1328 kurang tepat karena tidak ada indikasi Penggugat menipu Tergugat, melainkan pemalsuan oleh pihak ketiga. Jadi, relevansinya lemah/insidental dibanding pasal lain." + }, + { + "pasal": "Pasal 1458 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur terjadinya perjanjian jual beli. Tergugat membantah adanya perjanjian jual beli karena tuduhan pemalsuan PO. Pasal ini relevan karena menjadi dasar untuk menilai apakah perjanjian jual beli tersebut telah terjadi secara sah antara Penggugat dan Tergugat, ataukah tidak ada kesepakatan yang sah akibat pemalsuan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1459 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perpindahan hak milik atas barang jual beli. Sengketa utama adalah pembayaran tagihan (wanprestasi) dan keabsahan perjanjian, bukan sengketa kepemilikan barang setelah penyerahan. Fakta menunjukkan barang sudah diterima (berita acara penerimaan), sehingga isu perpindahan hak milik bukan isu utama yang disengketakan dalam pertanyaan 'saya dikira-kira punya utang'." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1458 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 35794, + "completion_tokens": 1887 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_685_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_685_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5d29e3d5b4bf11f9f74012c52cbb57099479c99 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_685_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_685_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.063, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 120.195, + "query": 10.339, + "relevance": 15.345, + "total": 145.942 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 112521, + "marked_chars": 112827 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KONPENSI\nDALAM EKSEPSI :\n\nMenolak Eksepsi Tergugat;\nDALAM POKOK PERKARA :\n\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;\n\nMenyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;\nHalaman 33 Putusan Nomor.685/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 33\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n\nMenyatakan Akta Perjanjian Perdamaian No. 07, tanggal 28 Meii 2016 dan Akta\nPerjanjian pelepasan dan pengalihan Hak atas Investasi No. 08, tanggal 28 Mei 2016\nyang dibuat dihadapan Notaris Gibson Thomasyadi, SH., M.Kn sah menurut hukum\ndan Mengakhiri sengketa perdata yang tersebut dalam Putusan No.647/\nPDT.G/2015/PN. JKT.BRT, tanggal 07 Juni 2016;\n\nMenghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat\nsejumlah Rp. 2.500.000,000,00.- ( dua miliar lima ratus juta rupiah );\n\nMenghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap\nPutusan ini;\n\nMenolak gugatan Penggugat untuk selain " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 112827, + "frame": "PT. Bumi Bintang Bersatu menggugat Suryanto dan Notaris Gibson Thomasyadi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Suryanto dengan melanggar kesepakatan perdamaian dan pelepasan hak investasi, serta melakukan laporan palsu yang mencemarkan nama baik perusahaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perbuatan melawan hukum tersebut, mengabulkan perjanjian perdamaian, serta menghukum Tergugat membayar ganti rugi material dan immaterial, uang paksa, dan permintaan maaf. Gugatan Rekonpensi dari Tergugat (sebagai Penggugat Rekonpensi) terhadap Penggugat (sebagai Tergugat Rekonpensi) terkait eksekusi putusan sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pada tahun 2015, terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar dalam perkara perdata nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum perkara tersebut diputus, para pihak sepakat berdamai yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 07 dan Akta Perjanjian Pelepasan dan Pengalihan Hak atas Investasi No. 08 tanggal 28 Mei 2016.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang sebesar Rp1.000.000.000,- kepada Tergugat sebagai realisasi isi perjanjian perdamaian.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mencabut gugatannya dalam perkara nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, sehingga perkara tersebut tetap diputus pada tanggal 7 Juni 2016 dan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanpa memberitahukan adanya perdamaian, yang mengakibatkan keluarnya Penetapan Eksekusi No. 14/2017 Eks.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat secara tidak benar kepada Pemprov DKI, Kejaksaan, dan instansi lain, serta melaporkan 11 lembar cek ke Polda Metro Jaya, yang merusak nama baik dan kebonafitan Penggugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian material yang diderita secara spesifik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dianggap salah alamat karena sengketa tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa bermula dari kerjasama investasi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada sengketa hukum pada tahun 2015. Sebelum putusan dijatuhkan, para pihak mencapai perdamaian melalui akta notariil pada Mei 2016 yang mencakup pengakhiran sengketa dan pelepasan hak investasi, dengan Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat. Namun, Tergugat tidak mencabut gugatan aslinya sehingga perkara tetap diputus dan dieksekusi, serta Tergugat melakukan laporan-laporan yang merusak nama baik Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar kesepakatan perdamaian dan hak Penggugat. Gugatan Rekonpensi dari Tergugat untuk menagih sisa utang berdasarkan putusan lama ditolak karena dianggap tidak relevan dengan prosedur eksekusi yang telah berjalan. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan perbuatan melawan hukum, sah perjanjian perdamaian, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp2.500.000.000,-, namun menolak tuntutan ganti rugi material karena tidak terbukti secara spesifik serta menolak tuntutan uang paksa dan permintaan maaf." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa bermula dari kerjasama investasi antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada sengketa hukum pada tahun 2015. Sebelum putusan dijatuhkan, para pihak mencapai perdamaian melalui akta notariil pada Mei 2016 yang mencakup pengakhiran sengketa dan pelepasan hak investasi, dengan Penggugat membayar sejumlah uang kepada Tergugat. Namun, Tergugat tidak mencabut gugatan aslinya sehingga perkara tetap diputus dan dieksekusi, serta Tergugat melakukan laporan-laporan yang merusak nama baik Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar kesepakatan perdamaian dan hak Penggugat. Gugatan Rekonpensi dari Tergugat untuk menagih sisa utang berdasarkan putusan lama ditolak karena dianggap tidak relevan dengan prosedur eksekusi yang telah berjalan. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menyatakan perbuatan melawan hukum, sah perjanjian perdamaian, dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp2.500.000.000,-, namun menolak tuntutan ganti rugi material karena tidak terbukti secara spesifik serta menolak tuntutan uang paksa dan permintaan maaf.", + "facts": [ + { + "fact": "Pada tahun 2015, terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar dalam perkara perdata nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sebelum perkara tersebut diputus, para pihak sepakat berdamai yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 07 dan Akta Perjanjian Pelepasan dan Pengalihan Hak atas Investasi No. 08 tanggal 28 Mei 2016.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah membayar uang sebesar Rp1.000.000.000,- kepada Tergugat sebagai realisasi isi perjanjian perdamaian.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mencabut gugatannya dalam perkara nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, sehingga perkara tersebut tetap diputus pada tanggal 7 Juni 2016 dan berkekuatan hukum tetap.", + "page": 29, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan perkara nomor 647/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanpa memberitahukan adanya perdamaian, yang mengakibatkan keluarnya Penetapan Eksekusi No. 14/2017 Eks.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat melaporkan Penggugat secara tidak benar kepada Pemprov DKI, Kejaksaan, dan instansi lain, serta melaporkan 11 lembar cek ke Polda Metro Jaya, yang merusak nama baik dan kebonafitan Penggugat.", + "page": 27, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian material yang diderita secara spesifik.", + "page": 30, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Gugatan Rekonpensi yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dianggap salah alamat karena sengketa tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang damai ke mantan mitra bisnis, tapi dia tetap mengeksekusi putusan lama dan melaporkan saya ke polisi sehingga nama baik saya rusak, kan ini salah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32658, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur dasar pertanggungjawaban perdata atas perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna menanyakan apakah tindakan mantan mitra bisnis yang mengeksekusi putusan setelah perdamaian dan melaporkan secara tidak benar sehingga merusak nama baik merupakan tindakan yang 'salah' (melanggar hukum). Pasal 1365 adalah norma substantif utama yang digunakan untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, yang menjadi inti dari sengketa dalam pertimbangan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44138, + "completion_tokens": 1237 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_686_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_686_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c331a1d70491e0f6caa5f1e99b3c846d88c64a4 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_686_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_686_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.024, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 90.151, + "query": 6.052, + "relevance": 16.36, + "total": 112.587 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 37198, + "marked_chars": 37297 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3.\nMenyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara\nagama Budha sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/IA/2010\ntanggal 4 Juni 2010, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;\n4.\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan\nsalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;\n5.\nMemerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selambat-lambatnya\n60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp.334.900,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu sembilan\nratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh\nkami, Novita Riama, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ade Sumitra Hadisurya, S.H.,\nM.Hum. dan Asmudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nNomor 686/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 3 Agustus 2023, putusan tersebut\ndiucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim\nHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 686/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Ma" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 37297, + "frame": "Penggugat [KEVIN MULJONO] menggugat Tergugat [YIFEI XIA] untuk memutus hubungan perkawinan mereka karena perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dan memerintahkan pencatatan perceraian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah akibat perbedaan cara berkomunikasi, pola pikir, dan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2022 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan anak bersama Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Jerry Anthonyus Ng menyatakan terjadi percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan termasuk cara mendidik anak.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [KEVIN MULJONO] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [YIFEI XIA] dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai goyah akibat perbedaan komunikasi dan pola pikir, serta pada April 2022 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama. Dalam persidangan, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan akta perkawinan dan kesaksian. Hakim juga menerima keterangan saksi yang menyatakan adanya percekcokan terus-menerus dan fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal. Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, Majelis Hakim memutuskan untuk memeriksa perkara secara verstek. Hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, dan syarat perceraian karena perselisihan terus-menerus telah terpenuhi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [KEVIN MULJONO] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [YIFEI XIA] dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai goyah akibat perbedaan komunikasi dan pola pikir, serta pada April 2022 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama. Dalam persidangan, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan akta perkawinan dan kesaksian. Hakim juga menerima keterangan saksi yang menyatakan adanya percekcokan terus-menerus dan fakta bahwa para pihak telah berpisah tempat tinggal. Mengingat Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut, Majelis Hakim memutuskan untuk memeriksa perkara secara verstek. Hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, dan syarat perceraian karena perselisihan terus-menerus telah terpenuhi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah akibat perbedaan cara berkomunikasi, pola pikir, dan sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan April 2022 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan anak bersama Penggugat.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Jerry Anthonyus Ng menyatakan terjadi percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan pandangan termasuk cara mendidik anak.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi-saksi menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan urus anak sendiri sejak 2022 karena terus bertengkar, tapi suami tidak pernah mau kembali, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10348, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal ini mengatur kewajiban dasar dalam perkawinan (kesetiaan, tolong-menolong), namun pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam putusan berfokus pada syarat perceraian akibat perselisihan terus-menerus (putusnya tujuan perkawinan) yang diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan dan PP No. 9/1975. Pasal 103 KUHPerdata tidak mengatur mekanisme, syarat, atau akibat hukum perceraian, sehingga tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab apakah penggugat 'bisa cerai' dalam konteks sengketa ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14855, + "completion_tokens": 1011 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_687_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_687_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..994f7dfcf03c2e8471a11a9f8a1e1c9f0755bd3c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_687_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_687_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.028, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 84.382, + "query": 3.036, + "relevance": 26.34, + "total": 113.786 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 39743, + "marked_chars": 39851 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang\nmenghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir;\n2.\nMengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;\n3.\nMenyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2\nNovember\n \n2003,\n \nsesuai\n \nKutipan\n \nAkta\n \nPerkawinan\nNo.474.2/PKW/0213/14/2003 \nyang dikeluarkan pada tanggal 02\nNovember 2003, putus karena perceraian; \n4.\nMenyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak\nPenggugat dan Tergugat yang bernama:\nA.\nAnak ke-1. Penggugat dan Tergugat, anak pertama, laki -\nlaki, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 28-07-2004, berdasarkan\nakta kelahiran nomor 474.1/U/04223//14/2004, yang dikeluarkan\npada tanggal 13 Agustus 2004;\nB.\nAnak ke-2. Penggugat dan Tergugat, anak kedua,\nperempuan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21-01-2008,\nberdasarkan akta kelahiran nomor 1872-LT-08012018-0005, yang\ndikeluarkan pada tanggal 09 Januari 2018;\n5.\nMemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau\nPejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini\nyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde)\nkepada Pegawai Pencatat Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan\nSipil Bandar Lampung atau untuk dicatatkan dalam daftar yang\ndisediakan untuk itu;\n6.\nMemerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk\nmelaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan\ndan Pencatatan Sipil di tempat tinggal masing-masing, setelah putusan\nini berkekuatan hukum tetap;\n7.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga\nsaat ini ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari Selasa, 31 Oktober 2023, oleh kami Tornado\nEdmawan, S.H., M.H. se" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 39851, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah, serta meminta hak asuh anak. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui putusan verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0213/14/2003.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama laki-laki lahir pada 28 Juli 2004 dan anak kedua perempuan lahir pada 21 Januari 2008.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan anak-anaknya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar yang disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ada halangan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga sulit dipertahankan dan sudah pecah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah rusak akibat perselisihan terus-menerus dan ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Penggugat juga meminta hak asuh atas dua anak mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta-fakta yang didalilkan Penggugat, termasuk ketiadaan pekerjaan Tergugat, pertengkaran yang sering terjadi, dan pemisahan tempat tinggal, telah terbukti. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak mereka." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan perkawinan mereka telah rusak akibat perselisihan terus-menerus dan ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Penggugat juga meminta hak asuh atas dua anak mereka. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Majelis Hakim menetapkan bahwa fakta-fakta yang didalilkan Penggugat, termasuk ketiadaan pekerjaan Tergugat, pertengkaran yang sering terjadi, dan pemisahan tempat tinggal, telah terbukti. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak mereka.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 November 2003 yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/0213/14/2003.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu anak pertama laki-laki lahir pada 28 Juli 2004 dan anak kedua perempuan lahir pada 21 Januari 2008.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu membiayai kehidupan rumah tangga bersama Penggugat dan anak-anaknya.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar yang disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat memberikan nafkah.", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ada halangan yang sah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga sulit dipertahankan dan sudah pecah.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya tidak punya pekerjaan tetap sehingga sering bertengkar dan kami sudah pisah rumah, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 9475, + "candidates": [ + "Pasal 103 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "text": "Pasal 103: Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 103 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur kewajiban dasar suami-istri (kesetiaan, tolong-menolong), namun pertanyaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini secara substantif berada di luar KUHPerdata. Putusan ini secara eksplisit menguji gugatan perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 39 ayat 2) dan PP No. 9 Tahun 1975, bukan berdasarkan pelanggaran kewajiban dalam KUHPerdata. Selain itu, hukum perceraian dan hak asuh anak di Indonesia diatur khusus oleh UU Perkawinan, sehingga KUHPerdata hanya bersifat insidental atau tidak menjadi kerangka hukum utama yang menjawab pertanyaan pengguna." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15719, + "completion_tokens": 968 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_688_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_688_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b333137100e1fd512d25b7b8f64263f3d7f75d9 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_688_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,147 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_688_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 80.649, + "query": 3.499, + "relevance": 36.979, + "total": 121.185 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 41807, + "marked_chars": 41915 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41915, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk ditunjuk sebagai wali bagi adiknya yang masih di bawah umur. Sengketa ini timbul karena adanya kebutuhan untuk mewakili adik tersebut dalam klaim dan pencairan dana asuransi jiwa milik ibu mereka yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta pengadilan menetapkan dirinya sebagai wali dan memberikan izin untuk mencairkan dana asuransi tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Ibu Pemohon menikah dengan ayah kandung Pemohon dan dikaruniai dua orang anak, kemudian bercerai.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah bercerai, Ibu Pemohon menikah siri dengan Robby Suralaga dan dikaruniai satu orang anak laki-laki.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon memiliki polis asuransi jiwa di PT. Prudential Sharia Life Assurance dengan nomor polis tertentu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik Pemohon yang menjadi objek perwalian masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Syarat ketentuan dari PT. Prudential Sharia Life Assurance untuk mencairkan dana asuransi bagi anak di bawah umur memerlukan penetapan wali dari Pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak tertua dari ketiga bersaudara dan telah berkelakuan baik serta menyayangi adik-adiknya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan anak tertua dari tiga bersaudara, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya ibu kandung para pihak, yang meninggalkan polis asuransi jiwa. Salah satu dari anak-anak mereka, yaitu adik Pemohon, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan perusahaan asuransi, pencairan dana asuransi untuk anak di bawah umur memerlukan penunjukan wali melalui penetapan pengadilan. Pemohon memohon agar dirinya ditunjuk sebagai wali untuk mewakili adik yang masih di bawah umur tersebut dalam klaim dan pencairan dana asuransi, dengan tujuan penggunaan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian, serta menemukan bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai wali yang dewasa, sehat akal, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan ketentuan hukum perwalian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, yang merupakan anak tertua dari tiga bersaudara, mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya ibu kandung para pihak, yang meninggalkan polis asuransi jiwa. Salah satu dari anak-anak mereka, yaitu adik Pemohon, masih berada di bawah umur sehingga tidak cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan perusahaan asuransi, pencairan dana asuransi untuk anak di bawah umur memerlukan penunjukan wali melalui penetapan pengadilan. Pemohon memohon agar dirinya ditunjuk sebagai wali untuk mewakili adik yang masih di bawah umur tersebut dalam klaim dan pencairan dana asuransi, dengan tujuan penggunaan dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut setelah memeriksa bukti-bukti surat dan kesaksian, serta menemukan bahwa Pemohon memenuhi syarat sebagai wali yang dewasa, sehat akal, jujur, dan berkelakuan baik sesuai dengan ketentuan hukum perwalian.", + "facts": [ + { + "fact": "Ibu Pemohon menikah dengan ayah kandung Pemohon dan dikaruniai dua orang anak, kemudian bercerai.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Setelah bercerai, Ibu Pemohon menikah siri dengan Robby Suralaga dan dikaruniai satu orang anak laki-laki.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2020.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon memiliki polis asuransi jiwa di PT. Prudential Sharia Life Assurance dengan nomor polis tertentu.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Adik Pemohon yang menjadi objek perwalian masih berada di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Syarat ketentuan dari PT. Prudential Sharia Life Assurance untuk mencairkan dana asuransi bagi anak di bawah umur memerlukan penetapan wali dari Pengadilan.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak tertua dari ketiga bersaudara dan telah berkelakuan baik serta menyayangi adik-adiknya.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya meninggal dan meninggalkan polis asuransi, tapi adik saya masih kecil sehingga perusahaan minta penetapan wali dari pengadilan, apakah saya bisa ditunjuk sebagai walinya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19855, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan pembatasan kewenangan wali dalam mengelola harta benda anak belum dewasa, khususnya mengenai pengalihan hak atau penjualan barang tak bergerak tanpa izin pengadilan. Dalam perkara ini, penetapan wali diperlukan agar Pemohon dapat mencairkan dana asuransi (harta benda) untuk adik yang belum dewasa. Hakim mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa tindakan Pemohon sebagai wali dalam mengelola harta tersebut dilakukan dengan pengawasan dan izin pengadilan jika diperlukan, sehingga menjadi kerangka hukum substantif yang menopang alasan hakim dalam menyetujui penunjukan wali untuk tujuan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur yang harus diikuti wali jika hendak menjual barang tak bergerak milik anak belum dewasa, termasuk kewajiban melampirkan daftar harta kekayaan dan mendapatkan izin pengadilan. Meskipun kasus ini berkaitan dengan pencairan asuransi (bukan penjualan tanah/bangunan), pasal ini dikutip bersama Pasal 393 oleh hakim sebagai bagian dari teori hukum perwalian yang mengatur perlindungan harta anak belum dewasa. Kehadirannya dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa prinsip pengawasan pengadilan atas pengelolaan harta anak (termasuk dalam konteks penunjukan wali untuk klaim harta) menjadi dasar pertimbangan layak tidaknya Pemohon ditunjuk sebagai wali." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 19292, + "completion_tokens": 1055 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5fe89817b47a920f5c0b0f5d6ddbc965fcf43202 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_68_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 13, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.467, + "query": 5.318, + "relevance": 24.67, + "total": 112.497 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 40982, + "marked_chars": 41090 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\n2.\nMenyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di\nJakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3920/I/1999 pada tanggal 26\nSeptember 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n3.\nMenetapkan Kedua Anak yang di lahirkan, Denzel Joaquin Tano dan Dustin Edgar\nTano karena sudah di anggap Dewasa walaupun belum menikah telah di sepakati\nadalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat;\n4.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan\nsehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum\ntetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota\nAdministrasi Jakarta Barat selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang\ndipergunakan untuk itu; \n5.\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini\nyang ditaksir sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri\nJakarta Barat Kelas IA Khusus pada Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh kami, ASMUDI,\nS.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, S.H., M.H. dan IWAN WARDHANA ,\nS.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat\nPenetapan \nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus Nomor\n68/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa\ntanggal 09 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim\nKetua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rully\nDwiyanti Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri\noleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;\nHakim-hakim Anggota,\n \n " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 41090, + "frame": "Penggugat [Hendry Tano] menggugat Tergugat [Yvonne Purwanti] atas gugatan perceraian karena rumah tangga yang tidak harmonis dan perselisihan terus-menerus. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian, menetapkan tanggung jawab bersama atas kedua anak mereka, dan memerintahkan pencatatan perceraian. Tergugat menyetujui gugatan tersebut dan meminta pengasuhan anak bersama serta pembebanan biaya perkara kepada Penggugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 26 September 1999.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, Denzel Joaquin Tano dan Dustin Edgar Tano.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal perkawinan dan semakin parah setelah kelahiran anak kedua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 5 tahun lamanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui pernyataan kesepakatan bersama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak yang lahir dari perkawinan tersebut sudah dianggap dewasa.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat [Hendry Tano] terhadap Tergugat [Yvonne Purwanti]. Para pihak telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak. Sengketa muncul akibat ketidakharmonisan rumah tangga yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah selama lima tahun. Upaya mediasi untuk merukunkan kedua pihak gagal. Dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan dan menyatakan sepakat untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kedua anak yang telah dewasa ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Perkara ini merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat [Hendry Tano] terhadap Tergugat [Yvonne Purwanti]. Para pihak telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak. Sengketa muncul akibat ketidakharmonisan rumah tangga yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang menyebabkan Tergugat meninggalkan rumah selama lima tahun. Upaya mediasi untuk merukunkan kedua pihak gagal. Dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan dan menyatakan sepakat untuk bercerai. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Kedua anak yang telah dewasa ditetapkan menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tua. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil pada tanggal 26 September 1999.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak laki-laki, Denzel Joaquin Tano dan Dustin Edgar Tano.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak awal perkawinan dan semakin parah setelah kelahiran anak kedua.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya selama 5 tahun lamanya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri melalui pernyataan kesepakatan bersama.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kedua anak yang lahir dari perkawinan tersebut sudah dianggap dewasa.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat cerai dengan istri karena sering bertengkar dan dia tinggal di rumah orang tuanya selama lima tahun, tapi mediasi gagal, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 16264, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum pembuktian (onus probandi incumbit ei qui dicit, bukan ei qui negat) dalam perkara perdata secara umum. Dalam konteks pertanyaan perceraian yang spesifik, inti masalahnya adalah pemenuhan syarat-syarat perceraian menurut UU Perkawinan (UU No. 1/1974) dan PP No. 9/1975, bukan sekadar siapa yang memikul beban pembuktian. Selain itu, pertanyaan berfokus pada langkah prosedural setelah mediasi gagal (mengajukan gugatan), bukan pada teknis pembuktian substantif di pengadilan. Pasal ini bersifat prosedural/bukti dan bukan jawaban substantif untuk masalah hukum perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17741, + "completion_tokens": 951 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_692_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_692_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0491d9f10f21d30a859188273a910d300224c99 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_692_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_692_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.149, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 97.501, + "query": 5.48, + "relevance": 10.075, + "total": 113.206 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 54571, + "marked_chars": 54751 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan\nperkawinan\nantara\nPenggugat\ndengan\nTergugat\nberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-05102023-\n0013 antara xxxx dan xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan\nSipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 Oktober 2023 putus karena\nperceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Memerintahkan pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau\nPejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan Salinan Putusan ini\ntanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan\nSipil Kota Administrasi Jakarta untuk dibuatkan Akta Perceraiannya;\n5. Memerintahkan\nkepada\nPenggugat\nuntuk\nmengirimkan\nSalinan\nPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kantor Dinas\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nHalaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 692/" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 54751, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan, meminta pernyataan putus perkawinan karena perceraian dan pengurusan pencatatan perceraian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Perkawinan antara kedua pihak dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 01 Oktober 2023 di Vihara Hemadhiro Mettavati, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Teluk Gong, Jakarta Utara, setelah melangsungkan perkawinan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2025.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama di Teluk Gong, Jakarta Utara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak adanya komunikasi lagi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Percobaan perdamaian secara kekeluargaan oleh pihak keluarga tidak berhasil.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Perkawinan antara kedua pihak dilangsungkan pada Oktober 2023 dan dicatatkan secara sipil, namun mereka tidak dikaruniai anak. Setelah tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, hubungan mereka memburuk sehingga tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan 2025, dengan Tergugat yang meninggalkan rumah. Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali, sehingga gugatan perceraian dikabulkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan Panitera Pengadilan diperintahkan mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Perkawinan antara kedua pihak dilangsungkan pada Oktober 2023 dan dicatatkan secara sipil, namun mereka tidak dikaruniai anak. Setelah tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, hubungan mereka memburuk sehingga tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan 2025, dengan Tergugat yang meninggalkan rumah. Hakim menetapkan bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali, sehingga gugatan perceraian dikabulkan secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan Panitera Pengadilan diperintahkan mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pencatatan perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 01 Oktober 2023 di Vihara Hemadhiro Mettavati, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 05 Oktober 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Teluk Gong, Jakarta Utara, setelah melangsungkan perkawinan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2025.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama di Teluk Gong, Jakarta Utara.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari perkawinan tersebut.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak adanya komunikasi lagi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Percobaan perdamaian secara kekeluargaan oleh pihak keluarga tidak berhasil.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah cerai karena sering bertengkar dan suami pergi, tapi saya bingung apakah status pernikahan saya sudah resmi putus secara hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19898, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (alat bukti), yang merupakan aspek prosedural/bukti, bukan substansi hukum untuk menentukan status keputusan perkawinan. Selain itu, inti pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/kependudukan)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 23138, + "completion_tokens": 958 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_693_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_693_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65c774d24863c0359066787d83bdb78a0aaebfe6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_693_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,276 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_693_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 46, + "timings": { + "parse": 0.112, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 175.08, + "query": 10.358, + "relevance": 59.795, + "total": 245.344 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 129339, + "marked_chars": 129744 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI\nDALAM EKSEPSI.\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA.\n1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;\n2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan\nMelawan Hukum;\n3. Menyatakan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang\ntercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta Nomor : 2191/I/1998 tanggal 30 Juli 1998\nadalah tidak sah dan batal demi hukum;\n4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;\nHalaman. 44 dari 46. Putusan No. 693/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 44\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya\nperkara ini sebesar Rp. 2.360.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh\nribu rupiah).\n6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis\nH" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 129744, + "frame": "Penggugat (THERESIA) menggugat Tergugat I (BUDIYANTO), Tergugat II (DIAN SUSANTY GUNAWAN), dan Turut Tergugat (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA) atas perbuatan melawan hukum berupa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa izin. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya perkawinan tersebut, pengalihan harta bersama, serta ganti rugi material dan immaterial. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini hingga putusan tingkat pertama yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/222/Casip tanggal 27 Maret 1998.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2191/I/1998 tanggal 30 Juli 1998.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti penetapan pengadilan yang memberikan izin kepada Tergugat I untuk beristri lebih dari satu orang sebelum menikah dengan Tergugat II.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tetap tinggal bersama Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah menikah dengan Tergugat II.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Penggugat karena dianggap melebihi kewenangan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan mencampuradukkan pembatalan perkawinan, harta bersama, dan ganti rugi nafkah.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi itikad buruk dengan dalil Penggugat dan Tergugat I bekerja sama menghilangkan hak Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa gugatan sudah daluwarsa karena telah lewat 6 bulan sejak Penggugat mengetahui perkawinan.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah putus karena perceraian sehingga tidak dapat dibatalkan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa kewenangan membatalkan akta perkawinan berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa tuntutan uang paksa tidak berdasar hukum karena gugatan menuntut pembayaran uang.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dikabulkan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dikabulkan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan harta perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I ditolak.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi material berupa biaya nafkah ditolak.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi immaterial ditolak karena tidak diperinci secara jelas.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa ditolak karena tuntutan didasarkan pada pembayaran sejumlah uang.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (THERESIA) menggugat Tergugat I (BUDIYANTO), Tergugat II (DIAN SUSANTY GUNAWAN), dan Turut Tergugat (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA) dengan dalil Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menikah lagi tanpa izin Pengadilan dan tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, pengalihan harta bersama, serta ganti rugi material dan immaterial. Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan surat kuasa, kejelasan gugatan, itikad buruk, daluwarsa, dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, namun eksepsi tersebut ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menikah tanpa izin dan mengetahui bahwa Tergugat I telah menikah dengan Penggugat. Hakim menyatakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum. Namun, tuntutan Penggugat untuk pengalihan harta bersama, ganti rugi material, ganti rugi immaterial, dan uang paksa ditolak oleh hakim. Putusan ini menyatakan gugatan dikabulkan sebagian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (THERESIA) menggugat Tergugat I (BUDIYANTO), Tergugat II (DIAN SUSANTY GUNAWAN), dan Turut Tergugat (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA) dengan dalil Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan menikah lagi tanpa izin Pengadilan dan tanpa persetujuan Penggugat. Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, pengalihan harta bersama, serta ganti rugi material dan immaterial. Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan surat kuasa, kejelasan gugatan, itikad buruk, daluwarsa, dan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, namun eksepsi tersebut ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menikah tanpa izin dan mengetahui bahwa Tergugat I telah menikah dengan Penggugat. Hakim menyatakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum. Namun, tuntutan Penggugat untuk pengalihan harta bersama, ganti rugi material, ganti rugi immaterial, dan uang paksa ditolak oleh hakim. Putusan ini menyatakan gugatan dikabulkan sebagian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/222/Casip tanggal 27 Maret 1998.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I menikah lagi dengan Tergugat II berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2191/I/1998 tanggal 30 Juli 1998.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ditemukan bukti penetapan pengadilan yang memberikan izin kepada Tergugat I untuk beristri lebih dari satu orang sebelum menikah dengan Tergugat II.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengetahui perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I tetap tinggal bersama Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun telah menikah dengan Tergugat II.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi terhadap surat kuasa Penggugat karena dianggap melebihi kewenangan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan mencampuradukkan pembatalan perkawinan, harta bersama, dan ganti rugi nafkah.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi itikad buruk dengan dalil Penggugat dan Tergugat I bekerja sama menghilangkan hak Tergugat II.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa gugatan sudah daluwarsa karena telah lewat 6 bulan sejak Penggugat mengetahui perkawinan.", + "page": 18, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah putus karena perceraian sehingga tidak dapat dibatalkan.", + "page": 21, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa kewenangan membatalkan akta perkawinan berada di Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II dalil bahwa tuntutan uang paksa tidak berdasar hukum karena gugatan menuntut pembayaran uang.", + "page": 28, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi Tergugat II ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dikabulkan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum dikabulkan.", + "page": 44, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk menyatakan harta perkawinan Tergugat I dan Tergugat II sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat I ditolak.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi material berupa biaya nafkah ditolak.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar ganti rugi immaterial ditolak karena tidak diperinci secara jelas.", + "page": 43, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa ditolak karena tuntutan didasarkan pada pembayaran sejumlah uang.", + "page": 44, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya menikah lagi tanpa izin pengadilan dan tanpa sepengetahuan saya, apakah pernikahan keduanya itu batal demi hukum?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23668, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1796 KUHPerdata", + "Pasal 1797 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1796 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1796: Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." + }, + { + "pasal": "Pasal 1797 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1797: Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pertanyaan berkaitan dengan status hukum pernikahan yang dilakukan tanpa izin, yang dalam putusan dinilai sebagai 'Perbuatan Melawan Hukum' (PMH). Pasal 1365 adalah dasar hukum substantif untuk menegakkan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan tersebut memenuhi unsur PMH (melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan hubungan kausal) untuk kemudian menentukan akibat hukumnya (batal/tidak sah). Meskipun akibat hukum 'batal demi hukum' secara teknis bersumber dari UU Perkawinan, Pasal 1365 menjadi kerangka hukum utama yang digunakan hakim untuk menilai perbuatan tersebut dan menjadi dasar tuntutan ganti rugi serta pengakuan pelanggaran hukum dalam sengketa ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1796 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang ruang lingkup pemberian kuasa (mandat). Dalam putusan, Pasal 1796 tidak dikutip atau menjadi bahan pertimbangan substantif. Pembahasan mengenai surat kuasa hanya muncul dalam eksepsi formil terkait kewenangan kuasa hukum (prokurator) untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai substansi hubungan hukum antara suami-isteri atau validitas pernikahan. Oleh karena itu, tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan apakah pernikahan batal demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1797 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan penerima kuasa melampaui wewenangnya. Sama seperti Pasal 1796, pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan mengenai status pernikahan atau perbuatan melawan hukum. Isu kelalaian atau pelampauan wewenang tidak relevan dengan pertanyaan substantif tentang keabsahan pernikahan poligami tanpa izin." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 46161, + "completion_tokens": 2028 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0bf6d3734e3b135465fe381fb2f8e694c35ef4c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,156 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_695_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.531, + "query": 4.482, + "relevance": 28.29, + "total": 118.361 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 65176, + "marked_chars": 65347 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\nHalaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 695/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan\nVerstek ;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan secara sah menurut Hukum dan Agama Katholik di Kota\nBandar Lampung, pada tanggal 05 Februari 2012, Berdasarkan Akta\nPerkawinan Nomor xxx yang diterbitatkan Kantor Catatan Sipil Kota\nBandar Lampung, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4.\nMenetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak\nyang bernama\n1.\nANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 11 November 2012 umur\n11 Tahun.\n2.\nANAK, Laki-Laki, lahir pada 21 Juli 2020 umur 3 Tahun.\nDengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Untuk mengunjungi\nanak-anak tersebut.\n5.\nMemerinta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 65347, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, perselingkuhan, dan pisah ranjang, serta meminta penetapan hak asuh anak kepada Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan gugatan tersebut secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik di Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Februari 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 November 2012 dan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perselingkuhan Tergugat dengan pihak ketiga yang memicu perselisihan sejak sekitar bulan Juni 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 akibat perubahan komunikasi dan emosi yang memanas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2022 atau awal 2023, di mana Penggugat tinggal sendiri di Bandar Lampung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselingkuhan, pertengkaran terus-menerus, dan pisah ranjang yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat juga memohon hak asuh atas dua anak mereka kepada dirinya. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak, serta memerintahkan pendaftaran perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselingkuhan, pertengkaran terus-menerus, dan pisah ranjang yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Penggugat juga memohon hak asuh atas dua anak mereka kepada dirinya. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, sehingga pemeriksaan dilakukan secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh kedua anak, serta memerintahkan pendaftaran perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik di Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Februari 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 November 2012 dan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Juli 2020.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya perselingkuhan Tergugat dengan pihak ketiga yang memicu perselisihan sejak sekitar bulan Juni 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 akibat perubahan komunikasi dan emosi yang memanas.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2022 atau awal 2023, di mana Penggugat tinggal sendiri di Bandar Lampung.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk bercerai dengan Penggugat.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh dan sudah pisah rumah, dia setuju cerai tapi tidak mau ke pengadilan, bagaimana saya dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29640, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 229 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "text": "Pasal 229: Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dan kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua. Penetapan ini tidak berlaku sebelum hari putusan perceraian perkawinan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Sebelum itu tidak usah dilakukan pemberitahuan, dan tidak boleh dilakukan perlawanan atau banding. Terhadap penetapan ini, bapak atau ibu yang tidak diangkat menjadi wali boleh melakukan perlawanan, bila dia tidak hadir atas panggilan yang dimaksud dalam alinea pertama. Perlawanan ini harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah penetapan itu diberitahukan kepadanya. Bapak atau ibu yang setelah hadir atas panggilan tidak diangkat menjadi wali,atau yang perlawanannya ditolak, dalam tiga puluh hari setelah hari termasuk dalam alinea kedua, dapat naik banding mengenai penetapan itu. Alinea keempat Pasal 206 berlaku terhadap pemeriksaan para orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur suami untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda (schoiding van goederen). Hal ini tidak berkaitan dengan sengketa perceraian, hak asuh anak, atau fakta selingkuh/pisah rumah yang menjadi inti pertanyaan. Isu yang diatur sama sekali berbeda dengan masalah hukum yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 229 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara substantif mengatur wewenang Pengadilan Negeri untuk menetapkan siapa yang akan melakukan perwalian (hak asuh) atas anak-anak setelah memutus perceraian. Ini menjawab inti pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian, meskipun ketentuan spesifiknya kini juga diatur oleh UU Perkawinan, pasal ini tetap menjadi dasar hukum KUHPerdata yang relevan dan dikutip dalam pertimbangan hakim untuk menetapkan hak asuh." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 229 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27025, + "completion_tokens": 1026 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_696_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_696_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..486969965b271bd5ffdba084e4c0f570ef1aa94c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_696_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,116 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_696_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.097, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 59.888, + "query": 2.594, + "relevance": 22.732, + "total": 85.311 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 53755, + "marked_chars": 53908 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang\nberwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera\nJanji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT.\nHal. 15, Putusan No. 696/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 15\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n4.\nMenyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan\nCidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara\nPembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan\nJaminan Fidusia No. 970212100066 tanggal 5 Oktober 2021 yang merugikan\nPENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.\n5.\nManyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan\nPerjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran\nSecara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jamin" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53908, + "frame": "PT Arthaasia Finance menggugat PT IREH FASHION INDUSTRY atas wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan berupa ketidakpatuhan pembayaran angsuran, yang mengakibatkan tuntutan pelunasan seluruh hutang materiil, pengakuan hak eksekusi atas objek jaminan fidusia, serta pembayaran kerugian imateriil dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk satu unit kendaraan Mitsubishi dengan perjanjian pembayaran angsuran selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhenti membayar angsuran secara berturut-turut sejak angsuran ke-17 pada bulan Maret 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerbitkan surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar satu miliar rupiah akibat hilangnya kredibilitas dan gangguan kegiatan usaha.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT Arthaasia Finance mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT IREH FASHION INDUSTRY karena Tergugat berhenti membayar angsuran pembiayaan kendaraan sejak bulan Maret 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan sah perjanjian pembiayaan serta hak Penggugat untuk melakukan pengamanan, eksekusi, dan penjualan objek jaminan fidusia. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp260.282.731,-, namun gugatan untuk kerugian imateriil ditolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip sosial dalam bidang pembiayaan swasta." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Arthaasia Finance mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT IREH FASHION INDUSTRY karena Tergugat berhenti membayar angsuran pembiayaan kendaraan sejak bulan Maret 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menyatakan sah perjanjian pembiayaan serta hak Penggugat untuk melakukan pengamanan, eksekusi, dan penjualan objek jaminan fidusia. Gugatan dikabulkan sebagian dengan memerintahkan Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp260.282.731,-, namun gugatan untuk kerugian imateriil ditolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip sosial dalam bidang pembiayaan swasta.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat untuk satu unit kendaraan Mitsubishi dengan perjanjian pembayaran angsuran selama 36 bulan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat berhenti membayar angsuran secara berturut-turut sejak angsuran ke-17 pada bulan Maret 2023.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah menerbitkan surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir kepada Tergugat sebelum mengajukan gugatan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut kerugian imateriil sebesar satu miliar rupiah akibat hilangnya kredibilitas dan gangguan kegiatan usaha.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar beberapa kali tapi berhenti bayar angsuran kendaraan, apakah pihak pembiayaan boleh jual barang jaminan saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 53755, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'lalai' (wanprestasi) dalam hukum perikatan. Dalam konteks pertanyaan, penghentian pembayaran angsuran tanpa alasan sah merupakan bentuk kelalaian debitur. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai, yang kemudian memicu hak kreditur (pihak pembiayaan) untuk melakukan eksekusi atau penjualan jaminan sesuai dengan perjanjian dan undang-undang jaminan fidusia yang disepakati bersama." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 33328, + "completion_tokens": 711 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_69_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_69_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33b059c48d5bf81a0164aad1adfbf6973d4ba60c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_69_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_69_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.081, + "classify": 0.0, + "condense": 366.71, + "read": 111.638, + "query": 11.629, + "relevance": 62.901, + "total": 552.958 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 159756, + "marked_chars": 160233 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\nDALAM EKSEPSI:\n\nMengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat obscuur libel;\nDALAM POKOK PERKARA:\n\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDALAM REKONVENSI: \n\nMenyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijke verklaard);\nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:\n\nMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar\nbiaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh\nkami Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta\nYuswardi, S.H., dan Esthar Oktavi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim\nHalaman 53 dari 54 Halaman Putusan Perkara Perdata No. 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 53\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nAnggota" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134875, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat, Reza Mulia selaku pemilik CV Khalid Ibrahim Agarwood, melawan Tergugat, Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser selaku pemilik PT Fatehi Agarwood Indonesia. Gugatan didaftarkan pada 26 Januari 2023 dengan perbaikan pada 15 Februari 2023. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada periode Juni 2020 s.d. Agustus 2021, Tergugat mengambil 8.774 Kg olahan kayu gaharu dari gudang Penggugat untuk dijual kembali dengan skema pembayaran *back end* (bayar setelah laku terjual) sesuai harga yang disepakati per jenis kayu. Penggugat menghitung total tagihan sebesar Rp21.785.240.800,- berdasarkan nota pengeluaran kayu (Bukti P.3a-s) dan invoice (Bukti P.4). Penggugat dalilkan Tergugat telah menjual barang tersebut namun tidak membayar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan penagihan serta somasi yang tidak ditanggapi Tergugat. [HAL 9-12] Penggugat juga dalilkan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam pada periode Desember 2020 s.d. Juli/Agustus 2021 dengan pembagian keuntungan 50%. Tergugat menyerahkan getah Vietnam (modal) senilai Rp6.530.828.500,- dan Penggugat mengeluarkan modal kerja/finishing/metanol senilai Rp847.125.000,-. Setelah 2.650 Kg olahan kayu Vietnam laku terjual dengan nilai penjualan Rp10.160.100.000,-, keuntungan bersih Rp3.629.271.500,- dibagi dua. Penggugat menuntut bagian keuntungan Rp1.814.635.750,- ditambah pengembalian modal kerjanya, totaling Rp2.661.760.750,- yang tidak dibayar Tergugat. [HAL 13-22] Penggugat mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) karena kesengajaan Tergugat tidak membayar. Tuntutan Penggugat meliputi pembayaran Rp21.785.240.800,- untuk jual beli kayu gaharu, Rp2.661.760.750,- untuk bagi hasil kayu Vietnam, Rp1.000.000.000,- jasa pengacara, serta pengesahan sita jaminan atas rekening bank dan kendaraan Tergugat. [HAL 23-27] Tergugat mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan konvensi. Eksepsi *Error In Persona* diajukan dengan alasan keliru menarik Tergugat sebagai individu padahal yang harus digugat adalah PT-nya, serta gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan bank dalam sita. Eksepsi *Obscur Libel* diajukan karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang tidak jelas. Dalam konvensi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan rekonvensi atas pinjaman uang sebesar Rp762.000.000,- yang ditandatangani Penggugat sebagai Direktur Utama CV kepada PT Tergugat, menuntut pengembalian uang tersebut beserta sita jaminan atas tanah milik Tergugat. [HAL 28-40] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P.1-P.12) termasuk akta CV, nota pengeluaran kayu, invoice, somasi, dan laporan kepolisian. Saksi Penggugat, Suyoko, membenarkan adanya kerjasama, pengambilan barang oleh Tergugat (diwakili Sdr. Basil), dan ketidakhadiran pembayaran. Tergugat mengajukan 5 bukti surat (T.1-T.5) termasuk akta PT, kuitansi pembelian mobil Alphard yang diserahkan Penggugat, dan surat penghentian penyelidikan kepolisian. Saksi Tergugat, Syohra Dewi Syam, menyatakan kerjasama bersifat lisan berdasarkan saling percaya, Tergugat menyediakan modal/bahan baku, dan Penggugat memiliki hutang sebesar Rp762.000.000,- yang telah dipotong dengan nilai mobil Alphard. Saksi kedua Tergugat, Saadam Muhammed Hussein Al-Hamedi, membenarkan adanya hutang Penggugat kepada Tergugat yang belum lunasi. [HAL 41-46] Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Terkait eksepsi *Error In Persona*, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat dengan alasan asas *legitima personal standi in judicio*, di mana setiap subjek hukum berhak menggugat pihak yang dianggap melanggar haknya, sehingga Penggugat tidak keliru menarik Tergugat sebagai individu dan gugatan sudah lengkap. Terkait eksepsi *Obscur Libel* (penggabungan PMH dan wanprestasi serta ketidakjelasan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan menelaah posita gugatan yang menyatakan hubungan hukum jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata atas penyerahan 8.774 Kg kayu gaharu senilai Rp21.785.240.800,- yang tidak dibayar setelah laku terjual." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 26858, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat, Reza Mulia selaku pemilik CV Khalid Ibrahim Agarwood, melawan Tergugat, Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser selaku pemilik PT Fatehi Agarwood Indonesia. Gugatan didaftarkan pada 26 Januari 2023 dengan perbaikan pada 15 Februari 2023. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada periode Juni 2020 s.d. Agustus 2021, Tergugat mengambil 8.774 Kg olahan kayu gaharu dari gudang Penggugat untuk dijual kembali dengan skema pembayaran *back end* (bayar setelah laku terjual) sesuai harga yang disepakati per jenis kayu. Penggugat menghitung total tagihan sebesar Rp21.785.240.800,- berdasarkan nota pengeluaran kayu (Bukti P.3a-s) dan invoice (Bukti P.4). Penggugat dalilkan Tergugat telah menjual barang tersebut namun tidak membayar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan penagihan serta somasi yang tidak ditanggapi Tergugat. [HAL 9-12] Penggugat juga dalilkan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam pada periode Desember 2020 s.d. Juli/Agustus 2021 dengan pembagian keuntungan 50%. Tergugat menyerahkan getah Vietnam (modal) senilai Rp6.530.828.500,- dan Penggugat mengeluarkan modal kerja/finishing/metanol senilai Rp847.125.000,-. Setelah 2.650 Kg olahan kayu Vietnam laku terjual dengan nilai penjualan Rp10.160.100.000,-, keuntungan bersih Rp3.629.271.500,- dibagi dua. Penggugat menuntut bagian keuntungan Rp1.814.635.750,- ditambah pengembalian modal kerjanya, totaling Rp2.661.760.750,- yang tidak dibayar Tergugat. [HAL 13-22] Penggugat mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) karena kesengajaan Tergugat tidak membayar. Tuntutan Penggugat meliputi pembayaran Rp21.785.240.800,- untuk jual beli kayu gaharu, Rp2.661.760.750,- untuk bagi hasil kayu Vietnam, Rp1.000.000.000,- jasa pengacara, serta pengesahan sita jaminan atas rekening bank dan kendaraan Tergugat. [HAL 23-27] Tergugat mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan konvensi. Eksepsi *Error In Persona* diajukan dengan alasan keliru menarik Tergugat sebagai individu padahal yang harus digugat adalah PT-nya, serta gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan bank dalam sita. Eksepsi *Obscur Libel* diajukan karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang tidak jelas. Dalam konvensi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan rekonvensi atas pinjaman uang sebesar Rp762.000.000,- yang ditandatangani Penggugat sebagai Direktur Utama CV kepada PT Tergugat, menuntut pengembalian uang tersebut beserta sita jaminan atas tanah milik Tergugat. [HAL 28-40] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P.1-P.12) termasuk akta CV, nota pengeluaran kayu, invoice, somasi, dan laporan kepolisian. Saksi Penggugat, Suyoko, membenarkan adanya kerjasama, pengambilan barang oleh Tergugat (diwakili Sdr. Basil), dan ketidakhadiran pembayaran. Tergugat mengajukan 5 bukti surat (T.1-T.5) termasuk akta PT, kuitansi pembelian mobil Alphard yang diserahkan Penggugat, dan surat penghentian penyelidikan kepolisian. Saksi Tergugat, Syohra Dewi Syam, menyatakan kerjasama bersifat lisan berdasarkan saling percaya, Tergugat menyediakan modal/bahan baku, dan Penggugat memiliki hutang sebesar Rp762.000.000,- yang telah dipotong dengan nilai mobil Alphard. Saksi kedua Tergugat, Saadam Muhammed Hussein Al-Hamedi, membenarkan adanya hutang Penggugat kepada Tergugat yang belum lunasi. [HAL 41-46] Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Terkait eksepsi *Error In Persona*, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat dengan alasan asas *legitima personal standi in judicio*, di mana setiap subjek hukum berhak menggugat pihak yang dianggap melanggar haknya, sehingga Penggugat tidak keliru menarik Tergugat sebagai individu dan gugatan sudah lengkap. Terkait eksepsi *Obscur Libel* (penggabungan PMH dan wanprestasi serta ketidakjelasan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan menelaah posita gugatan yang menyatakan hubungan hukum jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata atas penyerahan 8.774 Kg kayu gaharu senilai Rp21.785.240.800,- yang tidak dibayar setelah laku terjual. [HAL 47-48] Majelis Hakim menemukan inkonsistensi dalam dalil Penggugat Konvensi mengenai berat kayu gaharu yang diambil, yaitu antara 8.774 kg dan 8.766 kg. Setelah memeriksa perbaikan gugatan tertanggal 15 Februari 2023 beserta invoice nomor 1 s.d. 15, Majelis Hakim menghitung ulang dan menemukan bahwa berat total kayu olahan yang diambil Tergugat sebenarnya hanya 7.105,951 kg, bukan 8.774 kg, sehingga nilai tagihan Rp21.785.240.800,- tidak sesuai dengan fakta bukti surat. Selain itu, Majelis Hakim menemukan perbedaan data antara dalil posita dengan bukti surat P-3.a s.d. P-3.s, seperti perbedaan jenis dan berat kayu pada Nota tanggal 5 Juli 2020 (dalil 471 Kg vs bukti 47,1 Kg) dan Nota tanggal 21 Agustus 2021 (dalil FU 164 Kg vs bukti Dissa 124,4 Kg). Karena adanya ketidakjelasan nama jenis, jumlah/berat, dan harga kayu olahan yang didalilkan serta tidak didukung oleh bukti surat yang konsisten, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tentang *obscuur libel* dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [HAL 49-53] Dalam perkara rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang Rp762.000.000,- berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021 (Bukti T-4) yang ditandatangani Reza Mulia dan Syohra Dewi Syam. Saksi Syohra Dewi Syam dan Saadam Muhammed Hussein Al-Hamedi menyatakan adanya hutang tersebut. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-4 hanyalah surat pernyataan berjanji pinjam uang, bukan surat perjanjian utang piutang atau pengakuan utang piutang. Selain itu, penandatangan surat tersebut adalah Syohra Dewi Syam, bukan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser (Presiden Direktur PT). Berdasarkan Akta Pendirian PT (Bukti T-1), peminjaman uang atas nama Perseroan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Karena surat tidak memenuhi syarat sebagai bukti utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili PT tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar, Majelis Hakim mengklasifikasikan gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang cacat formil atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa pemeriksaan materi pokok. [HAL 54] Dalam amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 69/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat, Reza Mulia selaku pemilik CV Khalid Ibrahim Agarwood, melawan Tergugat, Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser selaku pemilik PT Fatehi Agarwood Indonesia. Gugatan didaftarkan pada 26 Januari 2023 dengan perbaikan pada 15 Februari 2023. [HAL 3-8] Penggugat dalilkan bahwa pada periode Juni 2020 s.d. Agustus 2021, Tergugat mengambil 8.774 Kg olahan kayu gaharu dari gudang Penggugat untuk dijual kembali dengan skema pembayaran *back end* (bayar setelah laku terjual) sesuai harga yang disepakati per jenis kayu. Penggugat menghitung total tagihan sebesar Rp21.785.240.800,- berdasarkan nota pengeluaran kayu (Bukti P.3a-s) dan invoice (Bukti P.4). Penggugat dalilkan Tergugat telah menjual barang tersebut namun tidak membayar, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan telah melakukan penagihan serta somasi yang tidak ditanggapi Tergugat. [HAL 9-12] Penggugat juga dalilkan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam pada periode Desember 2020 s.d. Juli/Agustus 2021 dengan pembagian keuntungan 50%. Tergugat menyerahkan getah Vietnam (modal) senilai Rp6.530.828.500,- dan Penggugat mengeluarkan modal kerja/finishing/metanol senilai Rp847.125.000,-. Setelah 2.650 Kg olahan kayu Vietnam laku terjual dengan nilai penjualan Rp10.160.100.000,-, keuntungan bersih Rp3.629.271.500,- dibagi dua. Penggugat menuntut bagian keuntungan Rp1.814.635.750,- ditambah pengembalian modal kerjanya, totaling Rp2.661.760.750,- yang tidak dibayar Tergugat. [HAL 13-22] Penggugat mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) karena kesengajaan Tergugat tidak membayar. Tuntutan Penggugat meliputi pembayaran Rp21.785.240.800,- untuk jual beli kayu gaharu, Rp2.661.760.750,- untuk bagi hasil kayu Vietnam, Rp1.000.000.000,- jasa pengacara, serta pengesahan sita jaminan atas rekening bank dan kendaraan Tergugat. [HAL 23-27] Tergugat mengajukan jawaban yang berisi eksepsi dan konvensi. Eksepsi *Error In Persona* diajukan dengan alasan keliru menarik Tergugat sebagai individu padahal yang harus digugat adalah PT-nya, serta gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan bank dalam sita. Eksepsi *Obscur Libel* diajukan karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang tidak jelas. Dalam konvensi, Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dan mengajukan rekonvensi atas pinjaman uang sebesar Rp762.000.000,- yang ditandatangani Penggugat sebagai Direktur Utama CV kepada PT Tergugat, menuntut pengembalian uang tersebut beserta sita jaminan atas tanah milik Tergugat. [HAL 28-40] Pembuktian dilakukan melalui bukti surat dan saksi. Penggugat mengajukan 30 bukti surat (P.1-P.12) termasuk akta CV, nota pengeluaran kayu, invoice, somasi, dan laporan kepolisian. Saksi Penggugat, Suyoko, membenarkan adanya kerjasama, pengambilan barang oleh Tergugat (diwakili Sdr. Basil), dan ketidakhadiran pembayaran. Tergugat mengajukan 5 bukti surat (T.1-T.5) termasuk akta PT, kuitansi pembelian mobil Alphard yang diserahkan Penggugat, dan surat penghentian penyelidikan kepolisian. Saksi Tergugat, Syohra Dewi Syam, menyatakan kerjasama bersifat lisan berdasarkan saling percaya, Tergugat menyediakan modal/bahan baku, dan Penggugat memiliki hutang sebesar Rp762.000.000,- yang telah dipotong dengan nilai mobil Alphard. Saksi kedua Tergugat, Saadam Muhammed Hussein Al-Hamedi, membenarkan adanya hutang Penggugat kepada Tergugat yang belum lunasi. [HAL 41-46] Majelis Hakim mulai mempertimbangkan eksepsi Tergugat. Terkait eksepsi *Error In Persona*, Majelis Hakim menolak dalil Tergugat dengan alasan asas *legitima personal standi in judicio*, di mana setiap subjek hukum berhak menggugat pihak yang dianggap melanggar haknya, sehingga Penggugat tidak keliru menarik Tergugat sebagai individu dan gugatan sudah lengkap. Terkait eksepsi *Obscur Libel* (penggabungan PMH dan wanprestasi serta ketidakjelasan), Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan menelaah posita gugatan yang menyatakan hubungan hukum jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata atas penyerahan 8.774 Kg kayu gaharu senilai Rp21.785.240.800,- yang tidak dibayar setelah laku terjual. [HAL 47-48] Majelis Hakim menemukan inkonsistensi dalam dalil Penggugat Konvensi mengenai berat kayu gaharu yang diambil, yaitu antara 8.774 kg dan 8.766 kg. Setelah memeriksa perbaikan gugatan tertanggal 15 Februari 2023 beserta invoice nomor 1 s.d. 15, Majelis Hakim menghitung ulang dan menemukan bahwa berat total kayu olahan yang diambil Tergugat sebenarnya hanya 7.105,951 kg, bukan 8.774 kg, sehingga nilai tagihan Rp21.785.240.800,- tidak sesuai dengan fakta bukti surat. Selain itu, Majelis Hakim menemukan perbedaan data antara dalil posita dengan bukti surat P-3.a s.d. P-3.s, seperti perbedaan jenis dan berat kayu pada Nota tanggal 5 Juli 2020 (dalil 471 Kg vs bukti 47,1 Kg) dan Nota tanggal 21 Agustus 2021 (dalil FU 164 Kg vs bukti Dissa 124,4 Kg). Karena adanya ketidakjelasan nama jenis, jumlah/berat, dan harga kayu olahan yang didalilkan serta tidak didukung oleh bukti surat yang konsisten, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengandung cacat formil atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat Konvensi tentang *obscuur libel* dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). [HAL 49-53] Dalam perkara rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut pengembalian uang Rp762.000.000,- berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2021 (Bukti T-4) yang ditandatangani Reza Mulia dan Syohra Dewi Syam. Saksi Syohra Dewi Syam dan Saadam Muhammed Hussein Al-Hamedi menyatakan adanya hutang tersebut. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa bukti T-4 hanyalah surat pernyataan berjanji pinjam uang, bukan surat perjanjian utang piutang atau pengakuan utang piutang. Selain itu, penandatangan surat tersebut adalah Syohra Dewi Syam, bukan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser (Presiden Direktur PT). Berdasarkan Akta Pendirian PT (Bukti T-1), peminjaman uang atas nama Perseroan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Karena surat tidak memenuhi syarat sebagai bukti utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili PT tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai anggaran dasar, Majelis Hakim mengklasifikasikan gugatan rekonvensi sebagai gugatan yang cacat formil atau kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Akibatnya, gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa pemeriksaan materi pokok. [HAL 54] Dalam amar putusan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *obscuur libel*, menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima, menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 6960, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata antara Reza Mulia (Penggugat) melawan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser (Tergugat) terkait sengketa pembayaran atas penjualan kayu gaharu dan bagi hasil pengolahan kayu Vietnam. Penggugat menuntut pembayaran tagihan kayu gaharu, bagi hasil, serta biaya hukum. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena cacat formil/kabur (obscuur libel) dan gugatan rekonvensi Tergugat juga tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan materi pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat mengambil 8.774 Kg olahan kayu gaharu dari gudang Penggugat untuk dijual kembali dengan skema bayar setelah laku terjual.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam dengan pembagian keuntungan 50% antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Error In Persona dengan alasan keliru menarik Tergugat sebagai individu padahal yang harus digugat adalah PT-nya.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscur Libel karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang tidak jelas.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian pinjaman uang sebesar Rp762.000.000,- yang ditandatangani oleh Penggugat.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Error In Persona dengan alasan asas legitima personal standi in judicio.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan inkonsistensi berat kayu gaharu antara dalil (8.774 kg/8.766 kg) dan hasil perhitungan ulang bukti surat (7.105,951 kg).", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan perbedaan data jenis dan berat kayu antara dalil posita dengan bukti surat nota pengeluaran.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti surat pernyataan pinjam uang dalam rekonvensi bukan surat perjanjian utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili PT tanpa persetujuan Dewan Komisaris.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan materi pokok.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara antara Reza Mulia sebagai Penggugat melawan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser sebagai Tergugat. Penggugat mendalilkan adanya sengketa pembayaran atas penjualan kayu gaharu dengan skema bayar setelah laku terjual serta kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam, dan menuntut pembayaran tagihan serta bagi hasil. Tergugat mengajukan eksepsi Error In Persona dan Obscur Libel serta mengajukan gugatan rekonvensi berupa pengembalian pinjaman uang. Majelis Hakim menolak eksepsi Error In Persona namun mengabulkan eksepsi Obscur Libel terhadap gugatan Penggugat karena adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi data berat, jenis, dan harga kayu olahan antara dalil dengan bukti surat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili badan usaha. Perkara berakhir tanpa pemeriksaan materi pokok pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara antara Reza Mulia sebagai Penggugat melawan Fatehi Ghaleb Ahmed Nasser sebagai Tergugat. Penggugat mendalilkan adanya sengketa pembayaran atas penjualan kayu gaharu dengan skema bayar setelah laku terjual serta kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam, dan menuntut pembayaran tagihan serta bagi hasil. Tergugat mengajukan eksepsi Error In Persona dan Obscur Libel serta mengajukan gugatan rekonvensi berupa pengembalian pinjaman uang. Majelis Hakim menolak eksepsi Error In Persona namun mengabulkan eksepsi Obscur Libel terhadap gugatan Penggugat karena adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi data berat, jenis, dan harga kayu olahan antara dalil dengan bukti surat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili badan usaha. Perkara berakhir tanpa pemeriksaan materi pokok pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dalilkan Tergugat mengambil 8.774 Kg olahan kayu gaharu dari gudang Penggugat untuk dijual kembali dengan skema bayar setelah laku terjual.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalilkan adanya kerjasama bagi hasil pengolahan kayu Vietnam dengan pembagian keuntungan 50% antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Error In Persona dengan alasan keliru menarik Tergugat sebagai individu padahal yang harus digugat adalah PT-nya.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi Obscur Libel karena menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta dalil yang tidak jelas.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian pinjaman uang sebesar Rp762.000.000,- yang ditandatangani oleh Penggugat.", + "page": 23, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi Error In Persona dengan alasan asas legitima personal standi in judicio.", + "page": 41, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan inkonsistensi berat kayu gaharu antara dalil (8.774 kg/8.766 kg) dan hasil perhitungan ulang bukti surat (7.105,951 kg).", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan perbedaan data jenis dan berat kayu antara dalil posita dengan bukti surat nota pengeluaran.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau kabur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga gugatan tidak dapat diterima.", + "page": 48, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menilai bukti surat pernyataan pinjam uang dalam rekonvensi bukan surat perjanjian utang piutang yang sah dan penandatangan tidak berwenang mewakili PT tanpa persetujuan Dewan Komisaris.", + "page": 49, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima tanpa pemeriksaan materi pokok.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah ambil kayu gaharu untuk dijual dan kerja sama bagi hasil, tapi sekarang dituntut bayar tagihan dan bagi hasil padahal datanya tidak jelas, apa saya harus bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29218, + "candidates": [ + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1457: Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang akibat hukum wanprestasi (kewajiban membayar biaya, kerugian, dan bunga) ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah pihak tersebut 'harus bayar' berdasarkan data yang tidak jelas dan status hubungan hukumnya, bukan bagaimana besarnya ganti rugi setelah wanprestasi terbukti. Putusan juga menolak gugatan karena cacat formil (obscuur libel) sebelum masuk ke pemeriksaan materi wanprestasi, sehingga pasal ini tidak menjadi dasar substantif untuk menjawab pertanyaan awal tentang kewajiban bayar tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban membayar ganti rugi (setelah dinyatakan lalai). Sama seperti Pasal 1239, ini adalah pasal akibat hukum. Pertanyaan awam menanyakan dasar kewajiban bayar itu sendiri di tengah ketidakjelasan data. Karena gugatan ditolak karena ketidakjelasan dalil (obscuur libel) dan bukan karena pembahasan kelalaian, pasal ini tidak relevan secara substantif untuk menjawab inti pertanyaan apakah ia harus bayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun dalam putusan disebutkan adanya eksepsi penggabungan gugatan PMH dan Wanprestasi, Majelis Hakim menolak gugatan karena cacat formil (obscuur libel) pada dalil-dalilnya. Pertanyaan awam berfokus pada sengketa tagihan dan bagi hasil yang bersifat kontraktual/perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, teks pertanyaan tidak menyebutkan adanya unsur pelanggaran hukum atau kesalahan yang menyebabkan kerugian, melainkan ketidakjelasan data tagihan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1457 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jual beli. Dalam pertimbangan hukum, Hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 1457 untuk menganalisis hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai penjual dan pembeli kayu gaharu. Pertanyaan awam menanyakan kewajiban bayar tagihan atas kayu yang diambil, yang intinya adalah apakah ada perjanjian jual beli yang mengikat. Meskipun gugatan ditolak karena ketidakjelasan data (obscuur libel), Pasal 1457 adalah kerangka hukum utama yang digunakan Hakim untuk mengidentifikasi jenis hubungan hukum yang disengketakan (jual beli vs pinjam meminjam vs bagi hasil) sebelum menilai kejelasan dalilnya." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1457 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 59593, + "completion_tokens": 4848 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_700_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_700_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42f3248968da4fe633accb0038fd0e85cf04e130 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_700_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_700_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 64.209, + "query": 9.225, + "relevance": 46.385, + "total": 119.842 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 35218, + "marked_chars": 35317 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 35317, + "frame": "Pemohon Herman Karmana mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya, Mira Dewi Rahardja, yang didalilkan tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena sakit demensia berat, dengan tujuan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili Ibu Pemohon dalam segala perbuatan hukum, termasuk proses jual beli tanah dan bangunan atas nama Ibu Pemohon.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Mira Dewi Rahardja didalilkan menderita sakit demensia berat sehingga tidak bisa berkomunikasi, tidak mengenali orang, dan segala aktivitasnya harus dengan bantuan orang lain.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon masih hidup namun sudah tua dan sulit untuk beraktivitas atau berjalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon serta adik-adik Pemohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu atas Ibu Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak tertua dari enam bersaudara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menetapkan ijin khusus melakukan tindakan hukum proses jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya ditolak karena dalam satu permohonan hanya bisa ditetapkan satu perbuatan atau tindakan hukum.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Herman Karmana mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya, Mira Dewi Rahardja, dengan dalil bahwa Ibu Pemohon berada dalam keadaan sakit demensia berat yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili Ibu Pemohon dalam segala perbuatan hukum, termasuk proses jual beli tanah dan bangunan atas nama Ibu Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Ibu Pemohon benar-benar berada dalam keadaan sakit demensia berat sehingga memerlukan pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas diri Ibu Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, permohonan khusus mengenai ijin untuk melakukan tindakan hukum proses jual beli tanah dan bangunan ditolak karena pertimbangan bahwa dalam satu permohonan hanya dapat ditetapkan satu perbuatan atau tindakan hukum, sehingga hal tersebut harus diajukan dalam permohonan tersendiri. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Herman Karmana mengajukan permohonan penetapan pengampuan terhadap ibunya, Mira Dewi Rahardja, dengan dalil bahwa Ibu Pemohon berada dalam keadaan sakit demensia berat yang membuatnya tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu untuk mewakili Ibu Pemohon dalam segala perbuatan hukum, termasuk proses jual beli tanah dan bangunan atas nama Ibu Pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Ibu Pemohon benar-benar berada dalam keadaan sakit demensia berat sehingga memerlukan pengampuan, serta menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas diri Ibu Pemohon untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, permohonan khusus mengenai ijin untuk melakukan tindakan hukum proses jual beli tanah dan bangunan ditolak karena pertimbangan bahwa dalam satu permohonan hanya dapat ditetapkan satu perbuatan atau tindakan hukum, sehingga hal tersebut harus diajukan dalam permohonan tersendiri. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Mira Dewi Rahardja didalilkan menderita sakit demensia berat sehingga tidak bisa berkomunikasi, tidak mengenali orang, dan segala aktivitasnya harus dengan bantuan orang lain.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon masih hidup namun sudah tua dan sulit untuk beraktivitas atau berjalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ayah Pemohon serta adik-adik Pemohon setuju dan tidak keberatan jika Pemohon ditetapkan sebagai pengampu atas Ibu Pemohon.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon adalah anak tertua dari enam bersaudara.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan untuk menetapkan ijin khusus melakukan tindakan hukum proses jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya ditolak karena dalam satu permohonan hanya bisa ditetapkan satu perbuatan atau tindakan hukum.", + "page": 11, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sakit demensia berat dan saya sudah ditetapkan sebagai wali pengampunya, tapi kenapa izin khusus untuk menjual tanah dan rumah atas nama ibu ditolak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10829, + "candidates": [ + "Pasal 433 KUHPerdata", + "Pasal 434 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "text": "Pasal 433: Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "text": "Pasal 434: Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 433 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat substantif seseorang dapat ditempatkan di bawah pengampuan (keadaan dungu, gila, atau mata gelap). Meskipun fakta medis ibu Pemohon memenuhi syarat ini, pertanyaan spesifik dari orang awam bukan tentang *apakah* ibunya layak diampu, melainkan *mengapa izin jual beli ditolak*. Pasal 433 tidak mengatur mekanisme, batasan, atau prosedur pemberian izin untuk tindakan hukum tertentu (seperti jual beli) oleh pengampu, sehingga tidak menjawab inti pertanyaan tentang penolakan izin tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 434 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menjadi dasar hukum yang secara eksplisit dikutip oleh Hakim dalam pertimbangan hukum ('Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 434 KUH Perdata...'). Pasal ini mengatur hak keluarga untuk meminta pengampuan. Dalam konteks putusan ini, Pasal 434 adalah landasan yuridis yang memungkinkan Hakim menetapkan pengampuan. Penolakan terhadap permohonan izin jual beli dalam satu penetapan (karena prinsip 'satu permohonan satu tindakan hukum') merupakan interpretasi prosedural/substantif dari penerapan kewenangan yang diatur dalam kerangka pengampuan yang bersumber dari pasal-pasal ini. Meskipun alasan penolakan spesifiknya adalah teknis permohonan, Pasal 434 adalah pasal utama yang menjadi dasar kewenangan pengadilan dalam perkara ini, sehingga memiliki hubungan substantif dengan kerangka hukum sengketa pengampuan yang sedang dibahas." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 434 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15001, + "completion_tokens": 981 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_702_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_702_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..398a627f598570d4b68c4be939163a7ee22262ec --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_702_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_702_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 51.151, + "query": 5.87, + "relevance": 25.816, + "total": 82.87 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 24011, + "marked_chars": 24075 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 24075, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena kematian ayahnya tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta hakim menetapkan tanggal kematian ayahnya serta memerintahkan pencatatan kematian tersebut untuk penerbitan akta kematian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Burhanudin dan Aliyah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Burhanudin meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1997 saat melaksanakan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Burhanudin belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kematian ayahnya, Burhanudin, yang terjadi pada tanggal 03 Mei 1997 saat ibadah haji di Mekkah, tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga akta kematian tidak diterbitkan. Pemohon membuktikan kedudukannya sebagai anak kandung serta fakta kematian melalui bukti surat dan kesaksian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Hakim menetapkan bahwa kematian Burhanudin pada tanggal tersebut adalah benar dan patut dikabulkan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk penerbitan akta kematian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dalih bahwa kematian ayahnya, Burhanudin, yang terjadi pada tanggal 03 Mei 1997 saat ibadah haji di Mekkah, tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga akta kematian tidak diterbitkan. Pemohon membuktikan kedudukannya sebagai anak kandung serta fakta kematian melalui bukti surat dan kesaksian. Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan domisili Pemohon. Hakim menetapkan bahwa kematian Burhanudin pada tanggal tersebut adalah benar dan patut dikabulkan, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk penerbitan akta kematian.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari Burhanudin dan Aliyah.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Burhanudin meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1997 saat melaksanakan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Burhanudin belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya meninggal saat haji tahun 1997 tapi belum punya akta kematian, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12500, + "candidates": [ + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (prosedural pembuktian) dalam hukum perdata. Pertanyaan berkaitan dengan prosedur administrasi pencatatan sipil (laporan kematian) yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan sengketa perdata yang memerlukan penilaian alat bukti tertulis atau saksi untuk menentukan hak/kewajiban perdata. Pasal ini bersifat prosedural umum dan tidak menjawab inti masalah substantif tentang cara melapor ke Catatan Sipil." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11804, + "completion_tokens": 632 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_703_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_703_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..854982083381643d28be08b7b5f4ac4951fc3e24 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_703_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,217 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_703_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 70, + "timings": { + "parse": 0.107, + "classify": 0.0, + "condense": 403.883, + "read": 140.097, + "query": 11.097, + "relevance": 47.443, + "total": 602.627 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 206558, + "marked_chars": 207179 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenerima Eksepsi Tergugat II tentang gugatan kurang pihak ; \nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;\nMenghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp 1.098.600,- ( Satu juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah ) \n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024,\noleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,\nSri Suharini, S.H., M.H. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-\nmasing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan\nKetua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 703/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\ntanggal 25 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan\ndihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Beti Nurbaeti, S.H.,M.H., sebagai\nPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dikirim secara\nelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dihadiri oleh Kuasa\nPenggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa\nTurut Tergugat;\n Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua\n Sri Suharini, S.H., M.H., Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.,\nFerry Marcus Justinus Sumlang, S.H.,\nHalaman 69 dari 70 Halaman, Putusan No. 703/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan te" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134959, + "summary": "[HAL 1-2] Para pihak dalam perkara ini adalah PT Saripersada Indo Pancarona (Penggugat I) dan Herman Adisaputra (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT Genecraft Labs (Tergugat II), Kepala KPKNL Jakarta III (Tergugat III), serta Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat). [HAL 3-5] Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan *forum rei sitae* karena Objek Gugatan berupa dua bidang tanah (total 146 m²) beserta ruko di Komplek Taman Kedoya Permai Blok A No. 15-16, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Herman Adisaputra. Objek Gugatan merupakan agunan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Tergugat I tertanggal 20 September 2013. [HAL 6-10] Penggugat I mengalami hambatan usaha sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, namun tetap berkomunikasi dengan Tergugat I. Pada 7 Desember 2022, Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang untuk lelang elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nilai limit Rp6.000.000.000,00. Para Penggugat tidak menerima informasi hasil lelang hingga Mei 2023, saat得知 Objek Gugatan telah dibeli oleh pihak lain. Konfirmasi ke Tergugat III pada 13 Juni 2023 mengonfirmasi lelang telah dilaksanakan dengan nilai limit tersebut. [HAL 11-16] Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) tidak memberitahukan hasil lelang secara patut, terbukti dari pengembalian Surat Pemberitahuan Hasil Lelang tertanggal 21 Februari 2023 yang dikembalikan oleh security; (2) harga pembelian lelang (Rp6 miliar) tidak layak dan jauh di bawah nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP Aksa (Rp11.935.500.000,00 pada Mei 2017) dan KJPP Amin (Rp8.779.000.000,00 pada Oktober 2022), sehingga Tergugat II dikategorikan pembeli tidak beriktikad baik; (3) penetapan nilai limit tidak berdasarkan laporan penilaian penilai, melanggar Pasal 49 PMK 213/2020 dan asas keadilan; (4) Para Tergugat bersalah (sengaja atau lalai); (5) Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar selisih nilai pasar dan harga lelang (Rp5.935.500.000,00) serta kerugian immaterial (Rp198.000.000,00); dan (6) terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian Para Penggugat. [HAL 17-19] Para Penggugat memohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar Objek Gugatan tidak dipindahtangankan selama perkara berjalan. Petitum Para Penggugat meminta: (1) pengabulan gugatan; (2) pernyataan perbuatan melawan hukum; (3) pernyataan Tergugat II sebagai pembeli tidak beriktikad baik; (4) pernyataan lelang batal demi hukum; (5) perintah kepada Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama; (6) penghukuman Para Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp5.935.500.000,00 dan immaterial Rp198.000.000,00 secara tanggung renteng; (7) pernyataan sita jaminan sah; dan (8) pembayaran biaya perkara. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 20-26] Tergugat I tidak mengajukan jawaban. Tergugat II mengajukan eksepsi: (1) *Obscuur Libel* karena petitum meminta Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama padahal sertifikat telah dibalik nama atas nama Tergugat II, sehingga gugatan ini menjadi wewenang PTUN; dan (2) *Error in Persona* karena tidak menggugat KJPP sebagai pihak yang terlibat. Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, menyatakan dirinya pembeli beriktikad baik yang telah membayar lunas Rp6.120.000.000,00, memiliki dokumen sah (Risalah Lelang, Kuitansi, Grosse Risalah), dan telah melakukan eksekusi pengosongan sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*. [HAL 27-32] Tergugat II membantah dalil harga tidak layak, menyatakan telah mengikuti prosedur lelang umum sesuai SEMA 4/2016 dan yurisprudensi MA yang melindungi pembeli beriktikad baik. Tergugat II menegaskan kepemilikan sah atas Objek Gugatan berdasarkan SHGB baru atas nama PT Genecraft Labs. [HAL 33-40] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berdalil adanya klausul pilihan domisili di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perjanjian Kredit. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan akar sengketa adalah wanprestasi Penggugat I. Tergugat III menegaskan perannya hanya sebagai perantara lelang sesuai PMK Pelaksanaan Lelang, di mana penetapan nilai limit adalah kewenangan mutlak Penjual (Tergugat I), bukan Tergugat III. Tergugat III menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan dokumen lengkap dari Tergugat I. [HAL 41-46] Tergugat III membantah dalil nilai limit tidak berdasarkan penilaian, menyatakan nilai limit Rp6 miliar ditetapkan Tergugat I berdasarkan laporan penilaian KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan tertanggal 27 Oktober 2022. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dan berdasarkan Surat Pernyataan serta PMK Lelang, tanggung jawab atas gugatan ganti rugi akibat lelang berada pada Penjual (Tergugat I)." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 73720, + "summary": "[HAL 1-2] Para pihak dalam perkara ini adalah PT Saripersada Indo Pancarona (Penggugat I) dan Herman Adisaputra (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT Genecraft Labs (Tergugat II), Kepala KPKNL Jakarta III (Tergugat III), serta Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat). [HAL 3-5] Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan *forum rei sitae* karena Objek Gugatan berupa dua bidang tanah (total 146 m²) beserta ruko di Komplek Taman Kedoya Permai Blok A No. 15-16, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Herman Adisaputra. Objek Gugatan merupakan agunan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Tergugat I tertanggal 20 September 2013. [HAL 6-10] Penggugat I mengalami hambatan usaha sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, namun tetap berkomunikasi dengan Tergugat I. Pada 7 Desember 2022, Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang untuk lelang elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nilai limit Rp6.000.000.000,00. Para Penggugat tidak menerima informasi hasil lelang hingga Mei 2023, saat得知 Objek Gugatan telah dibeli oleh pihak lain. Konfirmasi ke Tergugat III pada 13 Juni 2023 mengonfirmasi lelang telah dilaksanakan dengan nilai limit tersebut. [HAL 11-16] Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) tidak memberitahukan hasil lelang secara patut, terbukti dari pengembalian Surat Pemberitahuan Hasil Lelang tertanggal 21 Februari 2023 yang dikembalikan oleh security; (2) harga pembelian lelang (Rp6 miliar) tidak layak dan jauh di bawah nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP Aksa (Rp11.935.500.000,00 pada Mei 2017) dan KJPP Amin (Rp8.779.000.000,00 pada Oktober 2022), sehingga Tergugat II dikategorikan pembeli tidak beriktikad baik; (3) penetapan nilai limit tidak berdasarkan laporan penilaian penilai, melanggar Pasal 49 PMK 213/2020 dan asas keadilan; (4) Para Tergugat bersalah (sengaja atau lalai); (5) Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar selisih nilai pasar dan harga lelang (Rp5.935.500.000,00) serta kerugian immaterial (Rp198.000.000,00); dan (6) terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian Para Penggugat. [HAL 17-19] Para Penggugat memohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar Objek Gugatan tidak dipindahtangankan selama perkara berjalan. Petitum Para Penggugat meminta: (1) pengabulan gugatan; (2) pernyataan perbuatan melawan hukum; (3) pernyataan Tergugat II sebagai pembeli tidak beriktikad baik; (4) pernyataan lelang batal demi hukum; (5) perintah kepada Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama; (6) penghukuman Para Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp5.935.500.000,00 dan immaterial Rp198.000.000,00 secara tanggung renteng; (7) pernyataan sita jaminan sah; dan (8) pembayaran biaya perkara. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 20-26] Tergugat I tidak mengajukan jawaban. Tergugat II mengajukan eksepsi: (1) *Obscuur Libel* karena petitum meminta Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama padahal sertifikat telah dibalik nama atas nama Tergugat II, sehingga gugatan ini menjadi wewenang PTUN; dan (2) *Error in Persona* karena tidak menggugat KJPP sebagai pihak yang terlibat. Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, menyatakan dirinya pembeli beriktikad baik yang telah membayar lunas Rp6.120.000.000,00, memiliki dokumen sah (Risalah Lelang, Kuitansi, Grosse Risalah), dan telah melakukan eksekusi pengosongan sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*. [HAL 27-32] Tergugat II membantah dalil harga tidak layak, menyatakan telah mengikuti prosedur lelang umum sesuai SEMA 4/2016 dan yurisprudensi MA yang melindungi pembeli beriktikad baik. Tergugat II menegaskan kepemilikan sah atas Objek Gugatan berdasarkan SHGB baru atas nama PT Genecraft Labs. [HAL 33-40] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berdalil adanya klausul pilihan domisili di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perjanjian Kredit. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan akar sengketa adalah wanprestasi Penggugat I. Tergugat III menegaskan perannya hanya sebagai perantara lelang sesuai PMK Pelaksanaan Lelang, di mana penetapan nilai limit adalah kewenangan mutlak Penjual (Tergugat I), bukan Tergugat III. Tergugat III menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan dokumen lengkap dari Tergugat I. [HAL 41-46] Tergugat III membantah dalil nilai limit tidak berdasarkan penilaian, menyatakan nilai limit Rp6 miliar ditetapkan Tergugat I berdasarkan laporan penilaian KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan tertanggal 27 Oktober 2022. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dan berdasarkan Surat Pernyataan serta PMK Lelang, tanggung jawab atas gugatan ganti rugi akibat lelang berada pada Penjual (Tergugat I). Tergugat III juga menolak permohonan sita jaminan dengan merujuk Yurisprudensi MA No. 394/K/Sip/1984 yang menyatakan barang jaminan hutang kepada Bank tidak dapat dikenakan sita jaminan. [HAL 47-55] Turut Tergugat (Kantor Pertanahan) menolak seluruh dalil Para Penggugat dan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2067/Kebon Jeruk (80 m²) dan SHGB No. 2068/Kebon Jeruk (66 m²) telah beralih hak secara sah dari Herman Adisaputra kepada PT Genecraft Labs (Tergugat II) melalui proses lelang yang sah berdasarkan Risalah Lelang No. 55/27/2023 tertanggal 19 Januari 2023, yang telah dicatatkan di Kantor Pertanahan pada 12 Mei 2023. Turut Tergugat memohon agar gugatan ditolak dan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat II dinyatakan sah. [HAL 56-64] Dalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa laporan penilaian KJPP Aksa, surat permohonan informasi, printout SPPT PBB tahun 2018-2023, dan resi pengiriman surat, namun tidak menghadirkan saksi. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing mengajukan bukti surat yang valid (dicocokkan dengan asli dan bermaterai) untuk membuktikan perjanjian kredit, peringatan, laporan penilaian KJPP Amin, risalah lelang, kuitansi pembayaran, sertifikat hak tanggungan, serta proses eksekusi pengosongan yang sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tidak ada saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat. [HAL 65-69] Majelis Hakim menolak eksepsi *Obscuur Libel* dari Tergugat II karena permohonan tersebut masih terkait pokok perkara perbuatan melawan hukum yang perlu dibuktikan terlebih dahulu. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi *Error in Persona* (kurang pihak) dari Tergugat II karena Para Penggugat tidak menggugat KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan nilai limit, padahal dalil gugatan menyangkut keabsahan penilaian tersebut. Menurut Majelis, kelengkapan para pihak adalah syarat formil gugatan, dan ketiadaan KJPP sebagai pihak membuat gugatan cacat formil. [HAL 70] Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 3 Juni 2024 menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II tentang gugatan kurang pihak, menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.098.600,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Para pihak dalam perkara ini adalah PT Saripersada Indo Pancarona (Penggugat I) dan Herman Adisaputra (Penggugat II) melawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I), PT Genecraft Labs (Tergugat II), Kepala KPKNL Jakarta III (Tergugat III), serta Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat (Turut Tergugat). [HAL 3-5] Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan *forum rei sitae* karena Objek Gugatan berupa dua bidang tanah (total 146 m²) beserta ruko di Komplek Taman Kedoya Permai Blok A No. 15-16, Jakarta Barat, yang bersertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Herman Adisaputra. Objek Gugatan merupakan agunan dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat I dan Tergugat I tertanggal 20 September 2013. [HAL 6-10] Penggugat I mengalami hambatan usaha sehingga tidak dapat membayar kewajibannya, namun tetap berkomunikasi dengan Tergugat I. Pada 7 Desember 2022, Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang untuk lelang elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nilai limit Rp6.000.000.000,00. Para Penggugat tidak menerima informasi hasil lelang hingga Mei 2023, saat得知 Objek Gugatan telah dibeli oleh pihak lain. Konfirmasi ke Tergugat III pada 13 Juni 2023 mengonfirmasi lelang telah dilaksanakan dengan nilai limit tersebut. [HAL 11-16] Para Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) karena: (1) tidak memberitahukan hasil lelang secara patut, terbukti dari pengembalian Surat Pemberitahuan Hasil Lelang tertanggal 21 Februari 2023 yang dikembalikan oleh security; (2) harga pembelian lelang (Rp6 miliar) tidak layak dan jauh di bawah nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP Aksa (Rp11.935.500.000,00 pada Mei 2017) dan KJPP Amin (Rp8.779.000.000,00 pada Oktober 2022), sehingga Tergugat II dikategorikan pembeli tidak beriktikad baik; (3) penetapan nilai limit tidak berdasarkan laporan penilaian penilai, melanggar Pasal 49 PMK 213/2020 dan asas keadilan; (4) Para Tergugat bersalah (sengaja atau lalai); (5) Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar selisih nilai pasar dan harga lelang (Rp5.935.500.000,00) serta kerugian immaterial (Rp198.000.000,00); dan (6) terdapat hubungan kausal antara perbuatan Tergugat dan kerugian Para Penggugat. [HAL 17-19] Para Penggugat memohon Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) agar Objek Gugatan tidak dipindahtangankan selama perkara berjalan. Petitum Para Penggugat meminta: (1) pengabulan gugatan; (2) pernyataan perbuatan melawan hukum; (3) pernyataan Tergugat II sebagai pembeli tidak beriktikad baik; (4) pernyataan lelang batal demi hukum; (5) perintah kepada Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama; (6) penghukuman Para Tergugat membayar ganti rugi materiil Rp5.935.500.000,00 dan immaterial Rp198.000.000,00 secara tanggung renteng; (7) pernyataan sita jaminan sah; dan (8) pembayaran biaya perkara. Mediasi gagal dilakukan. [HAL 20-26] Tergugat I tidak mengajukan jawaban. Tergugat II mengajukan eksepsi: (1) *Obscuur Libel* karena petitum meminta Turut Tergugat tidak menindaklanjuti balik nama padahal sertifikat telah dibalik nama atas nama Tergugat II, sehingga gugatan ini menjadi wewenang PTUN; dan (2) *Error in Persona* karena tidak menggugat KJPP sebagai pihak yang terlibat. Dalam pokok perkara, Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, menyatakan dirinya pembeli beriktikad baik yang telah membayar lunas Rp6.120.000.000,00, memiliki dokumen sah (Risalah Lelang, Kuitansi, Grosse Risalah), dan telah melakukan eksekusi pengosongan sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*. [HAL 27-32] Tergugat II membantah dalil harga tidak layak, menyatakan telah mengikuti prosedur lelang umum sesuai SEMA 4/2016 dan yurisprudensi MA yang melindungi pembeli beriktikad baik. Tergugat II menegaskan kepemilikan sah atas Objek Gugatan berdasarkan SHGB baru atas nama PT Genecraft Labs. [HAL 33-40] Tergugat III mengajukan eksepsi kompetensi relatif, berdalil adanya klausul pilihan domisili di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perjanjian Kredit. Dalam pokok perkara, Tergugat III menolak dalil perbuatan melawan hukum, menyatakan akar sengketa adalah wanprestasi Penggugat I. Tergugat III menegaskan perannya hanya sebagai perantara lelang sesuai PMK Pelaksanaan Lelang, di mana penetapan nilai limit adalah kewenangan mutlak Penjual (Tergugat I), bukan Tergugat III. Tergugat III menyatakan lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan dokumen lengkap dari Tergugat I. [HAL 41-46] Tergugat III membantah dalil nilai limit tidak berdasarkan penilaian, menyatakan nilai limit Rp6 miliar ditetapkan Tergugat I berdasarkan laporan penilaian KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan tertanggal 27 Oktober 2022. Tergugat III menolak tuntutan ganti rugi karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat, dan berdasarkan Surat Pernyataan serta PMK Lelang, tanggung jawab atas gugatan ganti rugi akibat lelang berada pada Penjual (Tergugat I). Tergugat III juga menolak permohonan sita jaminan dengan merujuk Yurisprudensi MA No. 394/K/Sip/1984 yang menyatakan barang jaminan hutang kepada Bank tidak dapat dikenakan sita jaminan. [HAL 47-55] Turut Tergugat (Kantor Pertanahan) menolak seluruh dalil Para Penggugat dan menegaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 2067/Kebon Jeruk (80 m²) dan SHGB No. 2068/Kebon Jeruk (66 m²) telah beralih hak secara sah dari Herman Adisaputra kepada PT Genecraft Labs (Tergugat II) melalui proses lelang yang sah berdasarkan Risalah Lelang No. 55/27/2023 tertanggal 19 Januari 2023, yang telah dicatatkan di Kantor Pertanahan pada 12 Mei 2023. Turut Tergugat memohon agar gugatan ditolak dan sertifikat yang telah diterbitkan atas nama Tergugat II dinyatakan sah. [HAL 56-64] Dalam pembuktian, Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa laporan penilaian KJPP Aksa, surat permohonan informasi, printout SPPT PBB tahun 2018-2023, dan resi pengiriman surat, namun tidak menghadirkan saksi. Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing mengajukan bukti surat yang valid (dicocokkan dengan asli dan bermaterai) untuk membuktikan perjanjian kredit, peringatan, laporan penilaian KJPP Amin, risalah lelang, kuitansi pembayaran, sertifikat hak tanggungan, serta proses eksekusi pengosongan yang sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tidak ada saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat. [HAL 65-69] Majelis Hakim menolak eksepsi *Obscuur Libel* dari Tergugat II karena permohonan tersebut masih terkait pokok perkara perbuatan melawan hukum yang perlu dibuktikan terlebih dahulu. Namun, Majelis Hakim menerima eksepsi *Error in Persona* (kurang pihak) dari Tergugat II karena Para Penggugat tidak menggugat KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan nilai limit, padahal dalil gugatan menyangkut keabsahan penilaian tersebut. Menurut Majelis, kelengkapan para pihak adalah syarat formil gugatan, dan ketiadaan KJPP sebagai pihak membuat gugatan cacat formil. [HAL 70] Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt. tanggal 3 Juni 2024 menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II tentang gugatan kurang pihak, menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.098.600,-." + }, + "read": { + "input_chars": 7416, + "frame": "PT Saripersada Indo Pancarona dan Herman Adisaputra menggugat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Genecraft Labs, Kepala KPKNL Jakarta III, dan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat terkait pelaksanaan lelang agunan tanah dan ruko yang dianggap merugikan mereka. Para Penggugat meminta pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, larangan balik nama, serta ganti rugi materiil dan immaterial. Perkara ini berakhir dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (tidak menggugat KJPP yang melakukan penilaian).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Saripersada Indo Pancarona dan Herman Adisaputra tidak dapat membayar kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas agunan berupa dua bidang tanah dan ruko.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang untuk lelang elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nilai limit Rp6.000.000.000,00.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan tidak menerima informasi hasil lelang secara patut hingga Objek Gugatan diketahui telah dibeli oleh pihak lain.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan harga pembelian lelang jauh di bawah nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP Aksa dan KJPP Amin.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan penetapan nilai limit tidak berdasarkan laporan penilaian penilai dan melanggar asas keadilan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, larangan balik nama, dan ganti rugi materiil serta immaterial.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error in Persona karena Para Penggugat tidak menggugat KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan nilai limit.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai pembeli beriktikad baik yang telah membayar lunas dan memiliki dokumen sah atas Objek Gugatan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menyatakan nilai limit ditetapkan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian KJPP Amin.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan telah beralih hak secara sah dari Herman Adisaputra kepada PT Genecraft Labs melalui proses lelang yang sah.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona dari Tergugat II karena ketiadaan KJPP sebagai pihak membuat gugatan cacat formil.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari ketidakmampuan PT Saripersada Indo Pancarona dan Herman Adisaputra membayar kewajibannya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang mengakibatkan agunan berupa tanah dan ruko dilelang. Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, khususnya terkait nilai limit lelang yang dinilai tidak layak dan tidak berdasarkan penilaian penilai yang sah, serta kegagalan pemberitahuan hasil lelang. Mereka menuntut pembatalan lelang, larangan balik nama sertifikat, dan ganti rugi. Namun, dalam proses pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi Error in Persona yang diajukan oleh PT Genecraft Labs. Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak menggugat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian nilai limit, padahal keabsahan penilaian tersebut menjadi inti dalil gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari ketidakmampuan PT Saripersada Indo Pancarona dan Herman Adisaputra membayar kewajibannya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang mengakibatkan agunan berupa tanah dan ruko dilelang. Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, khususnya terkait nilai limit lelang yang dinilai tidak layak dan tidak berdasarkan penilaian penilai yang sah, serta kegagalan pemberitahuan hasil lelang. Mereka menuntut pembatalan lelang, larangan balik nama sertifikat, dan ganti rugi. Namun, dalam proses pemeriksaan eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi Error in Persona yang diajukan oleh PT Genecraft Labs. Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena tidak menggugat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian nilai limit, padahal keabsahan penilaian tersebut menjadi inti dalil gugatan. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara perbuatan melawan hukum.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Saripersada Indo Pancarona dan Herman Adisaputra tidak dapat membayar kewajibannya dalam Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atas agunan berupa dua bidang tanah dan ruko.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang untuk lelang elektronik pada 19 Januari 2023 dengan nilai limit Rp6.000.000.000,00.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan tidak menerima informasi hasil lelang secara patut hingga Objek Gugatan diketahui telah dibeli oleh pihak lain.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan harga pembelian lelang jauh di bawah nilai pasar berdasarkan penilaian KJPP Aksa dan KJPP Amin.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat mendalilkan penetapan nilai limit tidak berdasarkan laporan penilaian penilai dan melanggar asas keadilan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat memohon pernyataan perbuatan melawan hukum, pembatalan lelang, larangan balik nama, dan ganti rugi materiil serta immaterial.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II mengajukan eksepsi Error in Persona karena Para Penggugat tidak menggugat KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan nilai limit.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah dalil Para Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai pembeli beriktikad baik yang telah membayar lunas dan memiliki dokumen sah atas Objek Gugatan.", + "page": 20, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III membantah dalil perbuatan melawan hukum dan menyatakan nilai limit ditetapkan oleh Tergugat I berdasarkan laporan penilaian KJPP Amin.", + "page": 33, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menegaskan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan telah beralih hak secara sah dari Herman Adisaputra kepada PT Genecraft Labs melalui proses lelang yang sah.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menerima eksepsi Error in Persona dari Tergugat II karena ketiadaan KJPP sebagai pihak membuat gugatan cacat formil.", + "page": 65, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "page": 70, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya tidak terima hasil lelang rumah saya yang dijual terlalu murah dan saya tidak diberi tahu, apakah saya bisa membatalkan penjualan itu?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15127, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai) dalam hubungan kontraktual. Pertanyaan awam berkaitan dengan pembatalan penjualan akibat lelang yang dianggap tidak adil/tidak diketahui, yang lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum atau cacat kehendak, bukan sekadar kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi. Selain itu, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (kurang pihak), sehingga analisis substansi wanprestasi tidak menjadi dasar pertimbangan hukum utama dalam konteks menjawab pertanyaan pembatalan penjualan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Meskipun pertanyaan menyangkut hasil lelang (yang sering kali berimplikasi pada perjanjian eksekusi), inti sengketa dalam pertanyaan adalah 'pembatalan' karena merasa dirugikan/tidak diberi tahu, yang biasanya ditangani melalui teori perbuatan melawan hukum atau pembatalan karena cacat kehendak, bukan sekadar penegakan perjanjian. Dalam putusan ini, Pasal 1338 tidak didalilkan atau dianalisis sebagai dasar untuk menjawab apakah penjualan dapat dibatalkan; putusan hanya berhenti pada eksepsi kurang pihak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanyaan awam 'apakah saya bisa membatalkan penjualan itu?' karena merasa dirugikan oleh proses lelang yang dianggap tidak wajar (terlalu murah/tidak diberi tahu) secara substantif menguji apakah ada perbuatan melawan hukum oleh pihak yang melaksanakan lelang atau pembeli. Pasal 1365 adalah kerangka hukum utama untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar hukum, menimbulkan kerugian, dan apakah ada hubungan sebab-akibat, yang merupakan inti dari klaim ganti rugi atau pembatalan akibat perbuatan melawan hukum. Meskipun gugatan ditolak karena eksepsi kurang pihak, pasal ini tetap relevan secara substantif sebagai teori hukum yang mendasari dalil kerugian dan pelanggaran hak dalam sengketa lelang." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 71092, + "completion_tokens": 5157 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a58c1d9771ceee8bf1446c724dec8ef0a4f0396c --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,124 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 67.281, + "query": 2.596, + "relevance": 18.003, + "total": 87.903 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 38267, + "marked_chars": 38366 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan\ntetapi tidak hadir di persidangan ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;\n3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang\ndicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat\nberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3173-KW-20042017-0006,\ntanggal 21 April 2017, putus karena perceraian;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah\nberkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil\nProvinsi DKI Jakarta guna dicatatkan pada daftar yang tersedia untuk itu;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp.290.300,00 (dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus\nrupiah)\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada Kamis tanggal 26\nOktober 2023 oleh kami, Iwan Wardhana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita\nRiama , S.H.,M.H dan Asmudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 706/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt tanggal\n08 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023\ndiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ntersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh\nRully Dwiyanti Yunitasari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\ntersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh\nHalaman 11 Putusan No.Perkara 706/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 38366, + "frame": "Penggugat [Jimmy Susanto] menggugat Tergugat [Kellyn] atas nama mantan istri untuk memutus perkawinan mereka karena perceraian. Sengketa inti berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh perilaku Tergugat, termasuk seringnya tidak pulang dan dugaan perselingkuhan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya serta memerintahkan pencatatan putusan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal 12 Maret 2017 di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, kedua belah pihak belum dikaruniai anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak bulan Mei 2023, Tergugat sering keluar rumah tanpa kabar, pulang tengah malam atau subuh, dan tidak pulang hingga berhari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tertangkap basah sedang makan berdua dengan pria lain di restoran KQ5 daerah Cikarang pada tanggal 21 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah pergi dari rumah keluarga Penggugat dan kedua belah pihak tidak tinggal bersama lagi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Jimmy Susanto] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [Kellyn], mantan istrinya, dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa sejak Mei 2023 Tergugat sering tidak pulang ke rumah dalam waktu lama tanpa keterangan yang jelas, serta adanya dugaan perselingkuhan yang dipergoki pada Juni 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Dengan mempertimbakan bukti surat dan kesaksian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa alasan perceraian telah terbukti secara hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua belah pihak dinyatakan putus karena perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Jimmy Susanto] mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat [Kellyn], mantan istrinya, dengan alasan bahwa rumah tangga mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Gugatan ini didalilkan berdasarkan fakta bahwa sejak Mei 2023 Tergugat sering tidak pulang ke rumah dalam waktu lama tanpa keterangan yang jelas, serta adanya dugaan perselingkuhan yang dipergoki pada Juni 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah. Dengan mempertimbakan bukti surat dan kesaksian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menetapkan bahwa alasan perceraian telah terbukti secara hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara kedua belah pihak dinyatakan putus karena perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik pada tanggal 12 Maret 2017 di Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, kedua belah pihak belum dikaruniai anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sejak bulan Mei 2023, Tergugat sering keluar rumah tanpa kabar, pulang tengah malam atau subuh, dan tidak pulang hingga berhari-hari.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tertangkap basah sedang makan berdua dengan pria lain di restoran KQ5 daerah Cikarang pada tanggal 21 Juni 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah pergi dari rumah keluarga Penggugat dan kedua belah pihak tidak tinggal bersama lagi.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sering tidak pulang dan ketahuan selingkuh, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17803, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) dalam proses peradilan, yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Inti pertanyaan awam ('apakah saya bisa cerai') berkaitan dengan substansi hak perceraian berdasarkan alasan perkawinan yang tidak rukun, yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, bukan oleh aturan pembuktian KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16985, + "completion_tokens": 815 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c6c4d1f1222a7deb376c5037e508f92ce756236 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_706_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 68.98, + "query": 6.55, + "relevance": 50.732, + "total": 126.32 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30489, + "marked_chars": 30570 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30570, + "frame": "Pemohon Pipih Arief mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan almarhum Bio Sing Risamanto sebagai ayah biologis yang telah meninggal dunia. Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk mengakui anak tersebut sebagai anak sah dari Pemohon dan almarhum Bio Sing Risamanto. Permohonan ini ditolak karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pengakuan anak yang seharusnya dilakukan oleh ayah biologis.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Pipih Arief dan almarhum Bio Sing Risamanto melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2015 dan mencatatkan perkawinan pada tahun 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Bio Sing Risamanto meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Ary Prianes yang lahir pada tanggal 14 April 1999 dengan status anak luar kawin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah tanpa disertai surat pernyataan pengakuan dari ayah biologis atau bukti hubungan darah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai ibu kandung tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pengakuan anak yang seharusnya dilakukan oleh ayah biologis.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Pipih Arief mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawinya, Ary Prianes, sebagai anak sah dari Pemohon dan almarhum Bio Sing Risamanto. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Bio Sing Risamanto telah menikah secara agama pada tahun 2015 dan mencatatkan perkawinan pada tahun 2025, namun anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat dan tidak diakui secara langsung. Almarhum Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada awal tahun 2025, sehingga Pemohon mengajukan permohonan secara sendiri. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, namun menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai ibu kandung tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pengakuan anak, mengingat pengakuan tersebut seharusnya dilakukan oleh ayah biologis dan tidak didukung oleh dokumen pernyataan pengakuan dari ayah atau bukti hubungan darah. Akibatnya, permohonan ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Pipih Arief mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengakui dan mengesahkan anak luar kawinya, Ary Prianes, sebagai anak sah dari Pemohon dan almarhum Bio Sing Risamanto. Pemohon dalilkan bahwa ia dan almarhum Bio Sing Risamanto telah menikah secara agama pada tahun 2015 dan mencatatkan perkawinan pada tahun 2025, namun anak tersebut lahir sebelum perkawinan tercatat dan tidak diakui secara langsung. Almarhum Bio Sing Risamanto telah meninggal dunia pada awal tahun 2025, sehingga Pemohon mengajukan permohonan secara sendiri. Pengadilan memeriksa kewenangan dan substansi permohonan, namun menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai ibu kandung tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pengakuan anak, mengingat pengakuan tersebut seharusnya dilakukan oleh ayah biologis dan tidak didukung oleh dokumen pernyataan pengakuan dari ayah atau bukti hubungan darah. Akibatnya, permohonan ditolak dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Pipih Arief dan almarhum Bio Sing Risamanto melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2015 dan mencatatkan perkawinan pada tahun 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Bio Sing Risamanto meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2025.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki seorang anak laki-laki bernama Ary Prianes yang lahir pada tanggal 14 April 1999 dengan status anak luar kawin.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin sebagai anak sah tanpa disertai surat pernyataan pengakuan dari ayah biologis atau bukti hubungan darah.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai ibu kandung tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pengakuan anak yang seharusnya dilakukan oleh ayah biologis.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya punya anak luar kawin dari mantan suami yang sudah meninggal, tapi saya tidak bisa mengesahkannya sebagai anak sah karena tidak punya surat pengakuan dari ayahnya, kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 17595, + "candidates": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata", + "Pasal 283 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "text": "Pasal 280: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "text": "Pasal 281: Pengakuan terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 283 KUHPerdata", + "text": "Pasal 283: Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 280 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur substansi hukum yang menjadi inti pertanyaan, yaitu bahwa pengakuan terhadap anak luar kawinlah yang menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak/ibunya. Dalam pertimbangan putusan, hakim merujuk pada pasal ini sebagai dasar hukum bahwa hubungan perdata dengan ayah biologis dapat terbentuk melalui mekanisme pengakuan (Pasal 280), yang menjawab apakah anak tersebut bisa 'dikesahkan' atau diakui secara hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 281 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bentuk dan cara pengakuan anak luar kawin (misalnya melalui akta otentik atau akta kelahiran). Pertanyaan awam berkaitan dengan ketidakmampuan mengesahkan anak karena tidak ada surat pengakuan dari ayah. Pasal 281 relevan karena menjelaskan mekanisme formal pengakuan tersebut, yang dalam putusan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai syarat formil dan substansi pengakuan yang diajukan pemohon." + }, + { + "pasal": "Pasal 283 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur larangan pengakuan bagi anak hasil perzinaan atau incest. Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyebutkan bahwa anak tersebut lahir dari hubungan terlarang (perzinaan/incest), melainkan dari hubungan biasa sebelum perkawinan. Oleh karena itu, pasal ini tidak relevan secara substantif dengan isu sengketa status anak luar kawin biasa dalam kasus ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 280 KUHPerdata", + "Pasal 281 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14885, + "completion_tokens": 1078 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_707_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_707_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9206ab71242b937f3220eed76b8ed62a56447fdf --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_707_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,144 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_707_Pdt.G_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 19, + "timings": { + "parse": 0.118, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 86.172, + "query": 9.728, + "relevance": 17.499, + "total": 113.517 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 50117, + "marked_chars": 50279 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang\ndilangsungkan secara agama di Gereja Methodist Indonesia, Jemaah\nImmanuel,\nxxxx\n(Wil\n2)\nsebagaimana\nSurat\nNikah\nNomor:\n0522/2015/SPN/GMI/WIL.2 di Pontianak tanggal 22\nMei 2015 Jo.\nKutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-26082019-0004 tanggal\n19 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan\nDan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tanggal 26 Agustus 2019, sah\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan\nyang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang\ntelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas\nKependudukan dan Catatan Sipil xxxx (tempat perkawinan) dan\nKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\n(tempat perceraian) untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam\nregister yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan\nakta perceraiannya;\n5. Memerintahkan\nkepada\nPenggugat\nuntuk\nmengirimkan\nSalinan\nPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Kantor Dinas\nKependudukan\ndan\nCatatan\nSipil\nProvinsi\nDKI\nJakarta\nuntuk\ndicatatkan dalam daftar registrasi yang diperuntukan untuk itu, paling\nlambat\n60\n(enam\npuluh)\nhari\nsejak\nPutusan\nPengadilan\ntelah\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami saji" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 50279, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar ketidakharmonisan rumah tangga dan ditinggalkan selama empat tahun. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah putusnya perkawinan mereka karena perceraian serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 22 Mei 2015 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 26 Agustus 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Pasadena Blok G No.39, Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh Tergugat yang tidak bekerja tetap dan campur tangan orang tua Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada sekitar November 2021 dan pergi ke daerah Ngawi, Jawa Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang empat tahun sejak November 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sepakat untuk bercerai karena seringnya terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama pada tahun 2015 dan dicatatkan secara sipil pada tahun 2019, serta dikaruniai satu anak. Perkawinan mereka awalnya berjalan harmonis, namun kemudian mengalami kendala komunikasi dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh ketidaktetapan pekerjaan Tergugat dan campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga. Pada sekitar November 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jakarta Barat menuju kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur, sehingga kedua pihak pisah rumah selama lebih kurang empat tahun. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil tidak adanya kecocokan dan Tergugat meninggalkan pihak lain tanpa izin selama lebih dari dua tahun. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta kesepakatan Tergugat untuk bercerai, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama pada tahun 2015 dan dicatatkan secara sipil pada tahun 2019, serta dikaruniai satu anak. Perkawinan mereka awalnya berjalan harmonis, namun kemudian mengalami kendala komunikasi dan pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh ketidaktetapan pekerjaan Tergugat dan campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga. Pada sekitar November 2021, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Jakarta Barat menuju kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur, sehingga kedua pihak pisah rumah selama lebih kurang empat tahun. Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil tidak adanya kecocokan dan Tergugat meninggalkan pihak lain tanpa izin selama lebih dari dua tahun. Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah, namun berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi serta kesepakatan Tergugat untuk bercerai, Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 22 Mei 2015 dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 26 Agustus 2019.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Komplek Pasadena Blok G No.39, Jakarta Barat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran terus-menerus yang dipicu oleh Tergugat yang tidak bekerja tetap dan campur tangan orang tua Tergugat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada sekitar November 2021 dan pergi ke daerah Ngawi, Jawa Timur.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang empat tahun sejak November 2021.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sepakat untuk bercerai karena seringnya terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokan lagi.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sudah pergi ke kampung halamannya sejak 2021 dan kami pisah rumah selama empat tahun, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20689, + "candidates": [ + "Pasal 1888 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1888: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1888 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian surat (akta asli vs salinan), yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Pertanyaan awam berkaitan dengan hak material untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan perceraian (putusnya rumah tangga), bukan tentang validitas alat bukti surat. Selain itu, inti hukum perceraian berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/adat/agama)." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 22217, + "completion_tokens": 952 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_710_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_710_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b907602b420ba0951d63b7c682de05a390c125d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_710_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,104 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_710_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.019, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 55.676, + "query": 2.935, + "relevance": 21.602, + "total": 80.232 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22865, + "marked_chars": 22929 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22929, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh Nuryani kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan penetapan kematian ayahnya, Abdul Hamid, yang belum tercatat secara resmi. Inti sengketa adalah kebutuhan pengesahan kematian tersebut sebagai bukti untuk dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Alm. Abdul Hamid dan Almh. Siti Aisyah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Hamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010 karena sakit di Jakarta dan dimakamkan di Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Hamid belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Nuryani, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Abdul Hamid, yang meninggal dunia pada 24 Agustus 2010, belum memiliki akta kematian yang tercatat secara resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 30 hari yang lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum. Hakim menetapkan bahwa kematian Abdul Hamid pada tanggal 24 Agustus 2010 adalah benar menurut hukum dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan kematian tersebut serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Nuryani, mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ayahnya, Abdul Hamid, yang meninggal dunia pada 24 Agustus 2010, belum memiliki akta kematian yang tercatat secara resmi. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut telah terjadi namun tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengadilan memeriksa kewenangannya dan menemukan bahwa kematian tersebut telah terjadi lebih dari 30 hari yang lalu sehingga memerlukan penetapan pengadilan untuk kepastian hukum. Hakim menetapkan bahwa kematian Abdul Hamid pada tanggal 24 Agustus 2010 adalah benar menurut hukum dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan kematian tersebut serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Alm. Abdul Hamid dan Almh. Siti Aisyah.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Abdul Hamid meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2010 karena sakit di Jakarta dan dimakamkan di Jakarta.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Abdul Hamid belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ayah saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian resmi, bagaimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12243, + "candidates": [ + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bentuk pembuktian) dalam hukum acara perdata, bukan substansi hukum mengenai pencatatan sipil atau administrasi kependudukan. Inti pertanyaan dan perkara berada di luar KUHPerdata (hukum administrasi kependudukan/pencatatan sipil), sehingga pasal ini hanya bersifat prosedural/insidental dan bukan jawaban substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11446, + "completion_tokens": 674 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_711_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_711_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60869c219dd5bad1f80e65db806da368e2719a8f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_711_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_711_Pdt.P_2025_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 62.086, + "query": 3.546, + "relevance": 21.529, + "total": 87.18 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 22181, + "marked_chars": 22245 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 22245, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan pengesahan kematian saudaranya yang belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan tanggal kematian saudaranya dan memerintahkan pencatatan akta kematian tersebut. Perkara ini diperiksa dalam ranah perkara permohonan (volunteer jurisdiction) tanpa adanya pihak tergugat.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Almh. Asmani binti Abdul Hamid.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Asmani binti Abdul Hamid meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1995 dan dimakamkan di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Almh. Asmani binti Abdul Hamid belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian tersebut telah terjadi lebih dari 30 hari sejak tanggal kejadian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait saudaranya, Almh. Asmani binti Abdul Hamid, yang meninggal dunia pada 22 Januari 1995 namun belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut belum dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan, Hakim menetapkan bahwa kematian Almh. Asmani binti Abdul Hamid pada tanggal 22 Januari 1995 adalah benar menurut hukum dan patut dikabulkan. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk pencatatan akta kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait saudaranya, Almh. Asmani binti Abdul Hamid, yang meninggal dunia pada 22 Januari 1995 namun belum tercatat secara resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat dan kesaksian bahwa kematian tersebut belum dilaporkan ke instansi pencatatan sipil. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara karena domisili Pemohon berada di wilayah hukumnya. Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan, Hakim menetapkan bahwa kematian Almh. Asmani binti Abdul Hamid pada tanggal 22 Januari 1995 adalah benar menurut hukum dan patut dikabulkan. Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta untuk pencatatan akta kematian, serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah saudara kandung dari Almh. Asmani binti Abdul Hamid.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almh. Asmani binti Abdul Hamid meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1995 dan dimakamkan di Jakarta.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian Almh. Asmani binti Abdul Hamid belum pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum ada akta kematiannya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kematian tersebut telah terjadi lebih dari 30 hari sejak tanggal kejadian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saudara saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, gimana cara melaporkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 12264, + "candidates": [ + "Pasal 1866 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bentuk pembuktian) dalam hukum acara perdata, bukan substansi hukum mengenai pencatatan sipil atau prosedur pelaporan kematian. Fakta pemicu pertanyaan (ketiadaan akta kematian) berada di luar ranah KUHPerdata dan diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga pasal ini hanya bersifat prosedural dan tidak menjawab inti pertanyaan substantif." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11297, + "completion_tokens": 735 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_713_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_713_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c0b69deddad4f8a9050d72eedeafc1ce6947208 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_713_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_713_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 73, + "timings": { + "parse": 0.118, + "classify": 0.0, + "condense": 220.871, + "read": 102.173, + "query": 8.016, + "relevance": 22.229, + "total": 353.407 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 233569, + "marked_chars": 234217 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDALAM KON\n \n V ENSI \n \n \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;\n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Mei\n2016, yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Buddha yang\nbernama Pdt. Warsito Djufri di Wihara Ekayana Arama-Indonesia Buddhist\nCentre, yang kemudian telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan\nCatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan\nNomor: 1085/I/2016 tanggal 15 Mei 2016 putus karena perceraian beserta\nsegala akibat hukumnya.\n3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk\nmengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai\nkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil in casu Provinsi DKI;\n4. Memerintahkan Penggugat/Tergugat) untuk melaporkan perceraian\ntersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota\nTangerang tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam\npuluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh\nkekuatan hukum tetap;\n Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134991, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka yang tercatat pada 15 Mei 2016, dengan dalil utama ketidakcocokan karakter dan perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan rukun lagi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. PP No. 9/1975. Penggugat mendalilkan Tergugat kurang cakap mengurus anak, tidak kooperatif perihal keuangan, dan boros, serta mendalilkan telah pisah rumah sejak Oktober 2022. Penggugat memohon hak asuh kedua anak (lahir 2018 dan 2021) kepadanya dan meminta putusan dijalankan terlebih dahulu. [HAL 11-34] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam jawaban konvensi, mengakui hanya fakta pernikahan, alamat, dan kelahiran anak. Tergugat menyangkal tuduhan kurang cakap mengurus anak, menyatakan pemisahan tempat tinggal awal adalah kesepakatan bersama demi bantuan pengasuhan, dan menyangkal tuduhan tidak kooperatif keuangan dengan menjelaskan kenaikan nafkah sesuai kebutuhan anak serta menuding Penggugat menyembunyikan penghasilan. Tergugat justru menuding Penggugat sebagai pihak yang berselingkuh dengan wanita lain (WIL), tidak memberikan dukungan mental pasca-persalinan, dan membatasi karir Tergugat sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Tergugat menolak hak asuh anak bagi Penggugat karena khawatir pengaruh WIL terhadap anak, serta memohon gugatan ditolak. [HAL 34-41] Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengajukan perceraian terhadap Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) dengan alasan perselingkuhan dan hidup bersama (kohabitasi) dengan WIL sejak sekitar September 2022, serta pengabaian kewajiban suami. Tergugat Rekonvensi memohon hak asuh anak diberikan kepadanya, nafkah anak sebesar Rp 20.000.000 per anak per bulan, serta jaminan tempat tinggal layak bagi anak, dengan dasar yurisprudensi bahwa hak asuh anak di bawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 100726, + "summary": "[HAL 1-10] Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka yang tercatat pada 15 Mei 2016, dengan dalil utama ketidakcocokan karakter dan perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan rukun lagi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. PP No. 9/1975. Penggugat mendalilkan Tergugat kurang cakap mengurus anak, tidak kooperatif perihal keuangan, dan boros, serta mendalilkan telah pisah rumah sejak Oktober 2022. Penggugat memohon hak asuh kedua anak (lahir 2018 dan 2021) kepadanya dan meminta putusan dijalankan terlebih dahulu. [HAL 11-34] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam jawaban konvensi, mengakui hanya fakta pernikahan, alamat, dan kelahiran anak. Tergugat menyangkal tuduhan kurang cakap mengurus anak, menyatakan pemisahan tempat tinggal awal adalah kesepakatan bersama demi bantuan pengasuhan, dan menyangkal tuduhan tidak kooperatif keuangan dengan menjelaskan kenaikan nafkah sesuai kebutuhan anak serta menuding Penggugat menyembunyikan penghasilan. Tergugat justru menuding Penggugat sebagai pihak yang berselingkuh dengan wanita lain (WIL), tidak memberikan dukungan mental pasca-persalinan, dan membatasi karir Tergugat sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Tergugat menolak hak asuh anak bagi Penggugat karena khawatir pengaruh WIL terhadap anak, serta memohon gugatan ditolak. [HAL 34-41] Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengajukan perceraian terhadap Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) dengan alasan perselingkuhan dan hidup bersama (kohabitasi) dengan WIL sejak sekitar September 2022, serta pengabaian kewajiban suami. Tergugat Rekonvensi memohon hak asuh anak diberikan kepadanya, nafkah anak sebesar Rp 20.000.000 per anak per bulan, serta jaminan tempat tinggal layak bagi anak, dengan dasar yurisprudensi bahwa hak asuh anak di bawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu. [HAL 41-44] Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ia mengundurkan diri dari pekerjaannya (gaji terakhir Rp 7.500.000) atas permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi ibu rumah tangga penuh, dengan janji Penggugat akan menanggung semua kebutuhan, yang diduga menyebabkan ketergantungan ekonomi dan bertentangan dengan Pasal 9 UU PKDRT. Tergugat Rekonvensi memohon nafkah bekas istri sebesar Rp 7.500.000 per bulan, dibayar sekaligus 6 bulan pertama, serta tempat tinggal layak bagi anak. [HAL 45-58] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-11e) dan 2 saksi (Lai Pandu Prakasa Laimana dan Andika Pratama) yang menyatakan perselisihan akibat hubungan jarak jauh, ketidakcocokan finansial, dan keberadaan WIL Elisabeth. Tergugat mengajukan bukti surat (T/PR-1 s.d. T/PR-12b) dan 2 saksi (Cynthia Indriani Mahalim dan Benny Kuswandi) yang menyatakan pemisahan awal adalah kesepakatan untuk pengasuhan anak, serta menuding Penggugat memiliki WIL Elisabeth Rion sejak Mei 2022, tinggal bersama WIL, dan tidak mau meninggalkan WIL meski dinasihati keluarga. Saksi Tergugat juga menyatakan Tergugat cakap mengurus anak yang sehat dan berprestasi, serta Penggugat jarang mengunjungi anak sejak November 2022. [HAL 59-67] Majelis Hakim menyatakan perkawinan sah secara agama dan hukum. Mengenai konvensi, Majelis menemukan fakta keretakan ikatan lahir batin karena perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak September 2022, dan Penggugat telah mempunyai selingkuhan serta tidak kembali ke rumah tangga. Dengan demikian, alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP 9/1975 terbukti. Majelis menolak permohonan hak asuh anak bagi Penggugat karena ia tinggal bersama selingkuhannya, sementara Tergugat (ibu) yang selama ini mengasuh anak. [HAL 68-73] Mengenai rekonvensi, Majelis mengabulkan sebagian gugatan. Hak asuh kedua anak (lahir 17 September 2018 dan 7 September 2021) ditetapkan kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi/Ibu) demi kepentingan terbaik anak. Nafkah anak dan nafkah bekas istri ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 per bulan, dibayar sekaligus 6 bulan pertama, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Direktur (Take Home Pay Rp 23.974.205). Permohonan tempat tinggal layak bagi anak ditolak karena bukan kewajiban hukum eksplisit dalam UU Perkawinan untuk mantan suami. Putusan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, Panitera wajib mengirim salinan putusan ke Disdukcapil, dan Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Disdukcapil Kota Tangerang dalam 60 hari. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 339.100." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka yang tercatat pada 15 Mei 2016, dengan dalil utama ketidakcocokan karakter dan perselisihan terus-menerus yang tidak ada harapan rukun lagi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1/1974 jo. PP No. 9/1975. Penggugat mendalilkan Tergugat kurang cakap mengurus anak, tidak kooperatif perihal keuangan, dan boros, serta mendalilkan telah pisah rumah sejak Oktober 2022. Penggugat memohon hak asuh kedua anak (lahir 2018 dan 2021) kepadanya dan meminta putusan dijalankan terlebih dahulu. [HAL 11-34] Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam jawaban konvensi, mengakui hanya fakta pernikahan, alamat, dan kelahiran anak. Tergugat menyangkal tuduhan kurang cakap mengurus anak, menyatakan pemisahan tempat tinggal awal adalah kesepakatan bersama demi bantuan pengasuhan, dan menyangkal tuduhan tidak kooperatif keuangan dengan menjelaskan kenaikan nafkah sesuai kebutuhan anak serta menuding Penggugat menyembunyikan penghasilan. Tergugat justru menuding Penggugat sebagai pihak yang berselingkuh dengan wanita lain (WIL), tidak memberikan dukungan mental pasca-persalinan, dan membatasi karir Tergugat sehingga menimbulkan ketergantungan ekonomi. Tergugat menolak hak asuh anak bagi Penggugat karena khawatir pengaruh WIL terhadap anak, serta memohon gugatan ditolak. [HAL 34-41] Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat (sebagai Penggugat Rekonvensi) mengajukan perceraian terhadap Penggugat (sebagai Tergugat Rekonvensi) dengan alasan perselingkuhan dan hidup bersama (kohabitasi) dengan WIL sejak sekitar September 2022, serta pengabaian kewajiban suami. Tergugat Rekonvensi memohon hak asuh anak diberikan kepadanya, nafkah anak sebesar Rp 20.000.000 per anak per bulan, serta jaminan tempat tinggal layak bagi anak, dengan dasar yurisprudensi bahwa hak asuh anak di bawah umur sebaiknya diserahkan kepada ibu. [HAL 41-44] Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa ia mengundurkan diri dari pekerjaannya (gaji terakhir Rp 7.500.000) atas permintaan Penggugat Rekonvensi untuk menjadi ibu rumah tangga penuh, dengan janji Penggugat akan menanggung semua kebutuhan, yang diduga menyebabkan ketergantungan ekonomi dan bertentangan dengan Pasal 9 UU PKDRT. Tergugat Rekonvensi memohon nafkah bekas istri sebesar Rp 7.500.000 per bulan, dibayar sekaligus 6 bulan pertama, serta tempat tinggal layak bagi anak. [HAL 45-58] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-11e) dan 2 saksi (Lai Pandu Prakasa Laimana dan Andika Pratama) yang menyatakan perselisihan akibat hubungan jarak jauh, ketidakcocokan finansial, dan keberadaan WIL Elisabeth. Tergugat mengajukan bukti surat (T/PR-1 s.d. T/PR-12b) dan 2 saksi (Cynthia Indriani Mahalim dan Benny Kuswandi) yang menyatakan pemisahan awal adalah kesepakatan untuk pengasuhan anak, serta menuding Penggugat memiliki WIL Elisabeth Rion sejak Mei 2022, tinggal bersama WIL, dan tidak mau meninggalkan WIL meski dinasihati keluarga. Saksi Tergugat juga menyatakan Tergugat cakap mengurus anak yang sehat dan berprestasi, serta Penggugat jarang mengunjungi anak sejak November 2022. [HAL 59-67] Majelis Hakim menyatakan perkawinan sah secara agama dan hukum. Mengenai konvensi, Majelis menemukan fakta keretakan ikatan lahir batin karena perselisihan terus-menerus, pisah ranjang sejak September 2022, dan Penggugat telah mempunyai selingkuhan serta tidak kembali ke rumah tangga. Dengan demikian, alasan perceraian Pasal 19 huruf f PP 9/1975 terbukti. Majelis menolak permohonan hak asuh anak bagi Penggugat karena ia tinggal bersama selingkuhannya, sementara Tergugat (ibu) yang selama ini mengasuh anak. [HAL 68-73] Mengenai rekonvensi, Majelis mengabulkan sebagian gugatan. Hak asuh kedua anak (lahir 17 September 2018 dan 7 September 2021) ditetapkan kepada Tergugat (Penggugat Rekonvensi/Ibu) demi kepentingan terbaik anak. Nafkah anak dan nafkah bekas istri ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 per bulan, dibayar sekaligus 6 bulan pertama, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Direktur (Take Home Pay Rp 23.974.205). Permohonan tempat tinggal layak bagi anak ditolak karena bukan kewajiban hukum eksplisit dalam UU Perkawinan untuk mantan suami. Putusan menyatakan perkawinan putus karena perceraian, Panitera wajib mengirim salinan putusan ke Disdukcapil, dan Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Disdukcapil Kota Tangerang dalam 60 hari. Tergugat dihukum membayar biaya perkara Rp 339.100." + }, + "read": { + "input_chars": 4464, + "frame": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka dengan alasan ketidakcocokan karakter dan pisah rumah, serta meminta hak asuh anak. Tergugat membantal gugatan tersebut, mengajukan gugatan konvensi dan rekonvensi untuk perceraian dengan alasan perselingkuhan, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dan menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat (ibu).", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tercatat menikah pada 15 Mei 2016.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang lahir pada tahun 2018 dan 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pisah rumah sejak Oktober 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal tuduhan kurang cakap mengurus anak dan menyatakan pemisahan tempat tinggal awal adalah kesepakatan bersama.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuding Penggugat berselingkuh dengan wanita lain (WIL) dan tidak memberikan dukungan mental pasca-persalinan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan perselingkuhan dan hidup bersama dengan WIL sejak sekitar September 2022.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan ia mengundurkan diri dari pekerjaan atas permintaan Penggugat untuk menjadi ibu rumah tangga penuh.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pisah ranjang sejak September 2022.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat telah mempunyai selingkuhan dan tidak kembali ke rumah tangga.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan hak asuh anak bagi Penggugat karena ia tinggal bersama selingkuhannya.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak kepada Tergugat (ibu).", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dan nafkah bekas istri sebesar Rp 20.000.000 per bulan.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan tempat tinggal layak bagi anak karena bukan kewajiban hukum eksplisit.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka dengan alasan ketidakcocokan karakter dan pisah rumah, serta meminta hak asuh atas kedua anak mereka. Tergugat membantah dalil tersebut, menyatakan pemisahan tempat tinggal adalah kesepakatan, dan menuding Penggugat berselingkuh. Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi untuk perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan telah putus karena perceraian berdasarkan fakta keretakan ikatan, pisah ranjang sejak September 2022, dan keberadaan selingkuhan pada pihak Penggugat. Hak asuh kedua anak ditetapkan kepada Tergugat (ibu) demi kepentingan terbaik anak, mengingat Penggugat tinggal bersama selingkuhannya. Nafkah anak dan nafkah bekas istri ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 per bulan, sementara permohonan tempat tinggal layak bagi anak ditolak karena tidak ada dasar hukum eksplisit yang mewajibkannya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat (suami) menggugat Tergugat (istri) untuk memutus perkawinan mereka dengan alasan ketidakcocokan karakter dan pisah rumah, serta meminta hak asuh atas kedua anak mereka. Tergugat membantah dalil tersebut, menyatakan pemisahan tempat tinggal adalah kesepakatan, dan menuding Penggugat berselingkuh. Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi untuk perceraian dengan alasan perselingkuhan Penggugat, serta meminta hak asuh anak dan nafkah. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan telah putus karena perceraian berdasarkan fakta keretakan ikatan, pisah ranjang sejak September 2022, dan keberadaan selingkuhan pada pihak Penggugat. Hak asuh kedua anak ditetapkan kepada Tergugat (ibu) demi kepentingan terbaik anak, mengingat Penggugat tinggal bersama selingkuhannya. Nafkah anak dan nafkah bekas istri ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 per bulan, sementara permohonan tempat tinggal layak bagi anak ditolak karena tidak ada dasar hukum eksplisit yang mewajibkannya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tercatat menikah pada 15 Mei 2016.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki dua anak yang lahir pada tahun 2018 dan 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan pisah rumah sejak Oktober 2022.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menyangkal tuduhan kurang cakap mengurus anak dan menyatakan pemisahan tempat tinggal awal adalah kesepakatan bersama.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat menuding Penggugat berselingkuh dengan wanita lain (WIL) dan tidak memberikan dukungan mental pasca-persalinan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan perselingkuhan dan hidup bersama dengan WIL sejak sekitar September 2022.", + "page": 34, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan ia mengundurkan diri dari pekerjaan atas permintaan Penggugat untuk menjadi ibu rumah tangga penuh.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pisah ranjang sejak September 2022.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan Penggugat telah mempunyai selingkuhan dan tidak kembali ke rumah tangga.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan hak asuh anak bagi Penggugat karena ia tinggal bersama selingkuhannya.", + "page": 59, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan hak asuh kedua anak kepada Tergugat (ibu).", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dan nafkah bekas istri sebesar Rp 20.000.000 per bulan.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak permohonan tempat tinggal layak bagi anak karena bukan kewajiban hukum eksplisit.", + "page": 68, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah dicerai karena berselingkuh, tapi hakim tidak memberi hak asuh anak ke saya, apakah saya tetap wajib bayar nafkah anak dan istri?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 35747, + "candidates": [ + "Pasal 1329 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1329 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1329: Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "1329 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat subjektif untuk membuat perikatan (kecakapan bertindak), yang merupakan ketentuan umum dalam hukum perjanjian. Pertanyaan berkaitan dengan kewajiban nafkah akibat perceraian dan hak asuh anak, yang merupakan ranah hukum keluarga (perkawinan) dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan, bukan oleh syarat cakap membuat perikatan dalam KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 75542, + "completion_tokens": 2950 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_715_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_715_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fea5e7c0c8e3b91c2a0df96983c23c8058d0f40d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_715_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,264 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_715_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 93, + "timings": { + "parse": 0.204, + "classify": 0.0, + "condense": 648.509, + "read": 141.058, + "query": 2.517, + "relevance": 106.856, + "total": 899.145 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 277062, + "marked_chars": 277890 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenolak Eksepsi Kewenangan Relatif dari Tergugat III dan IV;\n2.\nMelanjutkan persidangan dengan memeriksa pokok perkara;\n3.\nMenangguhkan ongkos perkara sampai dengan putusan akhir;\nMenimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan,\nacara selanjutnya adalah pembuktian dari para pihak; \nMenimbang, bahwa PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran\ndalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, bertanda P-1\nsampai dengan P-10 sebagai berikut :\n1.\nBukti P - 1 \n : Foto copy dari copy Akta Perjanjian Kredit No: 2\ntertanggal 1 Maret 2005.\n2.\nBukti P - 2a \n:\nFoto copy dari co[py Slip Pembayaran Bank Mandiri\nsebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta\nrupiah) tertanggal 24 Agustus 2017\n3.\nBukti P - 2b \n:\nFoto copy dari copy Slip Pembayaran Bank Mandiri\nsebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta\nrupiah) tertanggal 24 Agustus 2017\nHalaman 72 dari 93 Putusan Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 72\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Pu" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134970, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan asas *forum rei sitae* atas objek sengketa berupa unit Apartemen Taman Anggrek Blok Anselia Lt. 20 No. 20 G (SHRS No. 824/XVIII/ANSELIA) yang terletak di Jakarta Barat. Para pihak terdiri dari Penggugat PT. FLORA FORTUNA melawan Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pluit), Tergugat II (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III), Tergugat III (Efendi), Tergugat IV (Yunita), Tergugat V (Management Office Apartemen Taman Anggrek), serta Turut Tergugat I (Notaris Faridah), Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V), dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat).\n\n[HAL 3-12] Penggugat dalil bahwa ia memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II sebesar USD 200.000 dengan agunan apartemen tersebut, yang diperpanjang pada 2013. Akibat penurunan harga minyak, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan I-III dari Tergugat II pada akhir 2016. Penggugat menjual satu unit agunan lain pada Agustus 2017 untuk melunasi sebagian hutang. Pada Oktober 2019, Penggugat mengetahui bahwa unit sengketa telah dilelang dan beralih kepemilikannya ke Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 26 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga menurut dalil Penggugat, *cessie* tersebut tidak mengikatnya berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III melakukan lelang secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum.\n\n[HAL 13-23] Penggugat melanjutkan dalil bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci unit apartemen dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin, serta balik nama sertifikat atas dasar lelang yang dianggap cacat hukum. Penggugat menuntut pernyataan bahwa *cessie* dan lelang adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.950.000.000,- (harga objek lelang Rp 1.450.000.000,- dan barang Rp 500.000.000,-) dan immateriil Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng. Upaya mediasi gagal.\n\n[HAL 24-35] Tergugat I dan II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka mengakui adanya perjanjian kredit dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016. Tergugat I/II dalil bahwa pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III telah dilakukan secara sah sesuai Pasal 613 KUHPerdata melalui akta otentik dan telah disampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018 (Surat No. S.2018.1269/DIR CFS-BB Asset Quality Management). Tergugat I/II berargumen bahwa Penggugat gagal membuktikan unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan seharusnya gugatan ditolak.\n\n[HAL 36-45] Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim kewenangan ada di PN Jakarta Utara) dan *error in persona*, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum. Mereka dalil bahwa Penggugat telah lalai (wanprestasi) dan Tergugat II telah memenuhi syarat pemberitahuan *cessie* sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Tergugat III dan IV menyatakan bahwa lelang dilakukan secara sah berdasarkan PMK 213/PMK.06/2020 dan Tergugat IV adalah pembeli beritikad baik yang memiliki sertifikat sah atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan atau secara paksa, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dituntut." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134956, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan asas *forum rei sitae* atas objek sengketa berupa unit Apartemen Taman Anggrek Blok Anselia Lt. 20 No. 20 G (SHRS No. 824/XVIII/ANSELIA) yang terletak di Jakarta Barat. Para pihak terdiri dari Penggugat PT. FLORA FORTUNA melawan Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pluit), Tergugat II (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III), Tergugat III (Efendi), Tergugat IV (Yunita), Tergugat V (Management Office Apartemen Taman Anggrek), serta Turut Tergugat I (Notaris Faridah), Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V), dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat).\n\n[HAL 3-12] Penggugat dalil bahwa ia memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II sebesar USD 200.000 dengan agunan apartemen tersebut, yang diperpanjang pada 2013. Akibat penurunan harga minyak, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan I-III dari Tergugat II pada akhir 2016. Penggugat menjual satu unit agunan lain pada Agustus 2017 untuk melunasi sebagian hutang. Pada Oktober 2019, Penggugat mengetahui bahwa unit sengketa telah dilelang dan beralih kepemilikannya ke Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 26 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga menurut dalil Penggugat, *cessie* tersebut tidak mengikatnya berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III melakukan lelang secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum.\n\n[HAL 13-23] Penggugat melanjutkan dalil bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci unit apartemen dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin, serta balik nama sertifikat atas dasar lelang yang dianggap cacat hukum. Penggugat menuntut pernyataan bahwa *cessie* dan lelang adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.950.000.000,- (harga objek lelang Rp 1.450.000.000,- dan barang Rp 500.000.000,-) dan immateriil Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng. Upaya mediasi gagal.\n\n[HAL 24-35] Tergugat I dan II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka mengakui adanya perjanjian kredit dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016. Tergugat I/II dalil bahwa pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III telah dilakukan secara sah sesuai Pasal 613 KUHPerdata melalui akta otentik dan telah disampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018 (Surat No. S.2018.1269/DIR CFS-BB Asset Quality Management). Tergugat I/II berargumen bahwa Penggugat gagal membuktikan unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan seharusnya gugatan ditolak.\n\n[HAL 36-45] Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim kewenangan ada di PN Jakarta Utara) dan *error in persona*, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum. Mereka dalil bahwa Penggugat telah lalai (wanprestasi) dan Tergugat II telah memenuhi syarat pemberitahuan *cessie* sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Tergugat III dan IV menyatakan bahwa lelang dilakukan secara sah berdasarkan PMK 213/PMK.06/2020 dan Tergugat IV adalah pembeli beritikad baik yang memiliki sertifikat sah atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan atau secara paksa, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dituntut.\n\n[HAL 46-55] Tergugat III dan IV menegaskan bahwa Risalah Lelang No. 422/29/2019 adalah akta autentik dengan pembuktian sempurna, dan Tergugat IV sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat gagal membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang jelas serta rinci. Tergugat V menjawab menolak seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih Penggugat bukan pemilik sah unit sengketa (sertifikat atas nama Ir. Klaudia Chatarina Anita Tamara), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat. Tergugat V dalil bahwa penggantian kunci dan pengeluaran barang dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai pengelola terhadap pemilik sah (Tergugat IV), bukan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 56-71] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih tanggung jawab lelang sepenuhnya ada pada Penjual (Tergugat III). Turut Tergugat II dalil bahwa lelang dilaksanakan secara sah berdasarkan UUHT dan PMK Lelang (No. 27/PMK.06/2016 yang berlaku saat lelang), dengan pengumuman lelang yang telah dilakukan dan pemberitahuan kepada debitur. Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan) menjelaskan kronologi balik nama sertifikat dari PT. Mulia Inti Pelangi ke Ir. Klaudia Catharina Anita Tamara, kemudian dibebani Hak Tanggungan, dialihkan piutangnya (*cessie*) ke Tergugat III, dan akhirnya beralih ke Tergugat IV melalui lelang yang sah.\n\n[HAL 72-81] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat III dan IV berdasarkan putusan sela. Terhadap eksepsi *error in persona*, gugatan kabur, dan salah alamat, Majelis Hakim menolak karena dalil-dalil tersebut menyangkut pokok perkara dan pembuktian, sehingga harus diperiksa dalam pokok perkara. Para pihak telah mengajukan alat bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-10), Tergugat I & II (T.I & T.II-1 s.d. T.I & T.II-17), Tergugat III & IV (T.III & T.IV-1 s.d. T.III & T.IV-4), Tergugat V (T.V-1a s.d. T.V-9b), Turut Tergugat II (TT.II-1 s.d. TT.II-23), dan Turut Tergugat III (TT.III-1 s.d. TT.III-2). Tidak ada pihak yang mengajukan saksi.\n\n[HAL 82-90] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa fakta kredit, agunan, dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016 (terbukti dengan Surat Peringatan I-III) adalah fakta yang diakui para pihak. Pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat I/II ke Tergugat III melalui Akta No. 26 tanggal 8 Oktober 2018 dianggap sah karena telah memenuhi syarat Pasal 613 KUHPerdata, yaitu dibuat dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat No. S.2018.1269 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga *cessie* berlaku efektif. Terkait lelang, Majelis Hakim menerima dalil Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat II bahwa lelang dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu (PMK No. 27/PMK.06/2016), dengan adanya pengumuman lelang dan pemberitahuan kepada debitur. Risalah Lelang No. 422/29/2019 memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tergugat IV sebagai pemenang lelang dianggap pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalil Penggugat bahwa lelang cacat hukum karena tidak ada pemberitahuan ditolak karena telah terbukti adanya pengumuman dan surat pemberitahuan.\n\n[HAL 90] Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat V memblokir kartu akses dan mengganti kunci unit apartemen yang sedang disewakan, namun pertimbangan hukum mengenai dalil ini dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat V serta penolakan gugatan secara keseluruhan akan dilanjutkan dalam amar putusan." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 10964, + "summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan asas *forum rei sitae* atas objek sengketa berupa unit Apartemen Taman Anggrek Blok Anselia Lt. 20 No. 20 G (SHRS No. 824/XVIII/ANSELIA) yang terletak di Jakarta Barat. Para pihak terdiri dari Penggugat PT. FLORA FORTUNA melawan Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pluit), Tergugat II (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III), Tergugat III (Efendi), Tergugat IV (Yunita), Tergugat V (Management Office Apartemen Taman Anggrek), serta Turut Tergugat I (Notaris Faridah), Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V), dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat).\n\n[HAL 3-12] Penggugat dalil bahwa ia memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II sebesar USD 200.000 dengan agunan apartemen tersebut, yang diperpanjang pada 2013. Akibat penurunan harga minyak, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan I-III dari Tergugat II pada akhir 2016. Penggugat menjual satu unit agunan lain pada Agustus 2017 untuk melunasi sebagian hutang. Pada Oktober 2019, Penggugat mengetahui bahwa unit sengketa telah dilelang dan beralih kepemilikannya ke Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 26 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga menurut dalil Penggugat, *cessie* tersebut tidak mengikatnya berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III melakukan lelang secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum.\n\n[HAL 13-23] Penggugat melanjutkan dalil bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci unit apartemen dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin, serta balik nama sertifikat atas dasar lelang yang dianggap cacat hukum. Penggugat menuntut pernyataan bahwa *cessie* dan lelang adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.950.000.000,- (harga objek lelang Rp 1.450.000.000,- dan barang Rp 500.000.000,-) dan immateriil Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng. Upaya mediasi gagal.\n\n[HAL 24-35] Tergugat I dan II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka mengakui adanya perjanjian kredit dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016. Tergugat I/II dalil bahwa pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III telah dilakukan secara sah sesuai Pasal 613 KUHPerdata melalui akta otentik dan telah disampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018 (Surat No. S.2018.1269/DIR CFS-BB Asset Quality Management). Tergugat I/II berargumen bahwa Penggugat gagal membuktikan unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan seharusnya gugatan ditolak.\n\n[HAL 36-45] Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim kewenangan ada di PN Jakarta Utara) dan *error in persona*, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum. Mereka dalil bahwa Penggugat telah lalai (wanprestasi) dan Tergugat II telah memenuhi syarat pemberitahuan *cessie* sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Tergugat III dan IV menyatakan bahwa lelang dilakukan secara sah berdasarkan PMK 213/PMK.06/2020 dan Tergugat IV adalah pembeli beritikad baik yang memiliki sertifikat sah atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan atau secara paksa, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dituntut.\n\n[HAL 46-55] Tergugat III dan IV menegaskan bahwa Risalah Lelang No. 422/29/2019 adalah akta autentik dengan pembuktian sempurna, dan Tergugat IV sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat gagal membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang jelas serta rinci. Tergugat V menjawab menolak seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih Penggugat bukan pemilik sah unit sengketa (sertifikat atas nama Ir. Klaudia Chatarina Anita Tamara), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat. Tergugat V dalil bahwa penggantian kunci dan pengeluaran barang dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai pengelola terhadap pemilik sah (Tergugat IV), bukan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 56-71] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih tanggung jawab lelang sepenuhnya ada pada Penjual (Tergugat III). Turut Tergugat II dalil bahwa lelang dilaksanakan secara sah berdasarkan UUHT dan PMK Lelang (No. 27/PMK.06/2016 yang berlaku saat lelang), dengan pengumuman lelang yang telah dilakukan dan pemberitahuan kepada debitur. Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan) menjelaskan kronologi balik nama sertifikat dari PT. Mulia Inti Pelangi ke Ir. Klaudia Catharina Anita Tamara, kemudian dibebani Hak Tanggungan, dialihkan piutangnya (*cessie*) ke Tergugat III, dan akhirnya beralih ke Tergugat IV melalui lelang yang sah.\n\n[HAL 72-81] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat III dan IV berdasarkan putusan sela. Terhadap eksepsi *error in persona*, gugatan kabur, dan salah alamat, Majelis Hakim menolak karena dalil-dalil tersebut menyangkut pokok perkara dan pembuktian, sehingga harus diperiksa dalam pokok perkara. Para pihak telah mengajukan alat bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-10), Tergugat I & II (T.I & T.II-1 s.d. T.I & T.II-17), Tergugat III & IV (T.III & T.IV-1 s.d. T.III & T.IV-4), Tergugat V (T.V-1a s.d. T.V-9b), Turut Tergugat II (TT.II-1 s.d. TT.II-23), dan Turut Tergugat III (TT.III-1 s.d. TT.III-2). Tidak ada pihak yang mengajukan saksi.\n\n[HAL 82-90] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa fakta kredit, agunan, dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016 (terbukti dengan Surat Peringatan I-III) adalah fakta yang diakui para pihak. Pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat I/II ke Tergugat III melalui Akta No. 26 tanggal 8 Oktober 2018 dianggap sah karena telah memenuhi syarat Pasal 613 KUHPerdata, yaitu dibuat dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat No. S.2018.1269 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga *cessie* berlaku efektif. Terkait lelang, Majelis Hakim menerima dalil Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat II bahwa lelang dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu (PMK No. 27/PMK.06/2016), dengan adanya pengumuman lelang dan pemberitahuan kepada debitur. Risalah Lelang No. 422/29/2019 memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tergugat IV sebagai pemenang lelang dianggap pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalil Penggugat bahwa lelang cacat hukum karena tidak ada pemberitahuan ditolak karena telah terbukti adanya pengumuman dan surat pemberitahuan.\n\n[HAL 90] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V memblokir kartu akses dan mengganti kunci unit apartemen yang sedang disewakan pada Desember 2019 tanpa izin Penggugat, serta mengeluarkan barang-barang milik Penggugat atas permintaan Tergugat IV. Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat IV dan V pada Mei 2021 namun tidak ditanggapi. Tergugat V membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa sebagai pengelola kondominium, ia berwenang mengatur ketertiban dan keamanan berdasarkan sertifikat atas nama Tergugat IV sebagai pemilik sah, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Majelis Hakim menerima dalil bantahan Tergugat V dan bukti-bukti surat yang diajukan, menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat V bukan perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 91-93] Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.371.200,-. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka pada tanggal 22 April 2024." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-2] Perkara perdata Nomor 715/Pdt.G/2023/PN Jkt Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan asas *forum rei sitae* atas objek sengketa berupa unit Apartemen Taman Anggrek Blok Anselia Lt. 20 No. 20 G (SHRS No. 824/XVIII/ANSELIA) yang terletak di Jakarta Barat. Para pihak terdiri dari Penggugat PT. FLORA FORTUNA melawan Tergugat I (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pluit), Tergugat II (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Sentral Senayan III), Tergugat III (Efendi), Tergugat IV (Yunita), Tergugat V (Management Office Apartemen Taman Anggrek), serta Turut Tergugat I (Notaris Faridah), Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V), dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat).\n\n[HAL 3-12] Penggugat dalil bahwa ia memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II sebesar USD 200.000 dengan agunan apartemen tersebut, yang diperpanjang pada 2013. Akibat penurunan harga minyak, Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan I-III dari Tergugat II pada akhir 2016. Penggugat menjual satu unit agunan lain pada Agustus 2017 untuk melunasi sebagian hutang. Pada Oktober 2019, Penggugat mengetahui bahwa unit sengketa telah dilelang dan beralih kepemilikannya ke Tergugat IV. Penggugat dalil bahwa ia tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat II kepada Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Piutang No. 26 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga menurut dalil Penggugat, *cessie* tersebut tidak mengikatnya berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata. Penggugat juga dalil bahwa Tergugat III melakukan lelang secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga lelang dinyatakan batal demi hukum.\n\n[HAL 13-23] Penggugat melanjutkan dalil bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci unit apartemen dan mengeluarkan barang-barang milik Penggugat tanpa izin, serta balik nama sertifikat atas dasar lelang yang dianggap cacat hukum. Penggugat menuntut pernyataan bahwa *cessie* dan lelang adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.950.000.000,- (harga objek lelang Rp 1.450.000.000,- dan barang Rp 500.000.000,-) dan immateriil Rp 1.000.000.000,- secara tanggung renteng. Upaya mediasi gagal.\n\n[HAL 24-35] Tergugat I dan II menjawab menolak seluruh dalil Penggugat. Mereka mengakui adanya perjanjian kredit dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016. Tergugat I/II dalil bahwa pengalihan piutang (*cessie*) kepada Tergugat III telah dilakukan secara sah sesuai Pasal 613 KUHPerdata melalui akta otentik dan telah disampaikan surat pemberitahuan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018 (Surat No. S.2018.1269/DIR CFS-BB Asset Quality Management). Tergugat I/II berargumen bahwa Penggugat gagal membuktikan unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata dan seharusnya gugatan ditolak.\n\n[HAL 36-45] Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi kompetensi relatif (mengklaim kewenangan ada di PN Jakarta Utara) dan *error in persona*, serta menolak dalil perbuatan melawan hukum. Mereka dalil bahwa Penggugat telah lalai (wanprestasi) dan Tergugat II telah memenuhi syarat pemberitahuan *cessie* sesuai Pasal 613 KUHPerdata. Tergugat III dan IV menyatakan bahwa lelang dilakukan secara sah berdasarkan PMK 213/PMK.06/2020 dan Tergugat IV adalah pembeli beritikad baik yang memiliki sertifikat sah atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019. Mereka membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa pemberitahuan atau secara paksa, serta menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil dan immateriil yang dituntut.\n\n[HAL 46-55] Tergugat III dan IV menegaskan bahwa Risalah Lelang No. 422/29/2019 adalah akta autentik dengan pembuktian sempurna, dan Tergugat IV sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Mereka membantah dalil perbuatan melawan hukum karena Penggugat gagal membuktikan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak dapat membuktikan kerugian materiil yang jelas serta rinci. Tergugat V menjawab menolak seluruh dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih Penggugat bukan pemilik sah unit sengketa (sertifikat atas nama Ir. Klaudia Chatarina Anita Tamara), serta gugatan kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat. Tergugat V dalil bahwa penggantian kunci dan pengeluaran barang dilakukan berdasarkan kewenangan sebagai pengelola terhadap pemilik sah (Tergugat IV), bukan terhadap Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 56-71] Turut Tergugat II (KPKNL Jakarta V) menolak dalil Penggugat, mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalih tanggung jawab lelang sepenuhnya ada pada Penjual (Tergugat III). Turut Tergugat II dalil bahwa lelang dilaksanakan secara sah berdasarkan UUHT dan PMK Lelang (No. 27/PMK.06/2016 yang berlaku saat lelang), dengan pengumuman lelang yang telah dilakukan dan pemberitahuan kepada debitur. Turut Tergugat III (Kantor Pertanahan) menjelaskan kronologi balik nama sertifikat dari PT. Mulia Inti Pelangi ke Ir. Klaudia Catharina Anita Tamara, kemudian dibebani Hak Tanggungan, dialihkan piutangnya (*cessie*) ke Tergugat III, dan akhirnya beralih ke Tergugat IV melalui lelang yang sah.\n\n[HAL 72-81] Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi relatif Tergugat III dan IV berdasarkan putusan sela. Terhadap eksepsi *error in persona*, gugatan kabur, dan salah alamat, Majelis Hakim menolak karena dalil-dalil tersebut menyangkut pokok perkara dan pembuktian, sehingga harus diperiksa dalam pokok perkara. Para pihak telah mengajukan alat bukti surat masing-masing: Penggugat (P-1 s.d. P-10), Tergugat I & II (T.I & T.II-1 s.d. T.I & T.II-17), Tergugat III & IV (T.III & T.IV-1 s.d. T.III & T.IV-4), Tergugat V (T.V-1a s.d. T.V-9b), Turut Tergugat II (TT.II-1 s.d. TT.II-23), dan Turut Tergugat III (TT.III-1 s.d. TT.III-2). Tidak ada pihak yang mengajukan saksi.\n\n[HAL 82-90] Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan bahwa fakta kredit, agunan, dan wanprestasi Penggugat sejak September 2016 (terbukti dengan Surat Peringatan I-III) adalah fakta yang diakui para pihak. Pengalihan piutang (*cessie*) dari Tergugat I/II ke Tergugat III melalui Akta No. 26 tanggal 8 Oktober 2018 dianggap sah karena telah memenuhi syarat Pasal 613 KUHPerdata, yaitu dibuat dengan akta otentik dan telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat No. S.2018.1269 tanggal 8 Oktober 2018, sehingga *cessie* berlaku efektif. Terkait lelang, Majelis Hakim menerima dalil Tergugat III, IV, dan Turut Tergugat II bahwa lelang dilaksanakan secara sah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat itu (PMK No. 27/PMK.06/2016), dengan adanya pengumuman lelang dan pemberitahuan kepada debitur. Risalah Lelang No. 422/29/2019 memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tergugat IV sebagai pemenang lelang dianggap pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalil Penggugat bahwa lelang cacat hukum karena tidak ada pemberitahuan ditolak karena telah terbukti adanya pengumuman dan surat pemberitahuan.\n\n[HAL 90] Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat V memblokir kartu akses dan mengganti kunci unit apartemen yang sedang disewakan pada Desember 2019 tanpa izin Penggugat, serta mengeluarkan barang-barang milik Penggugat atas permintaan Tergugat IV. Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat IV dan V pada Mei 2021 namun tidak ditanggapi. Tergugat V membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan bahwa sebagai pengelola kondominium, ia berwenang mengatur ketertiban dan keamanan berdasarkan sertifikat atas nama Tergugat IV sebagai pemilik sah, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Majelis Hakim menerima dalil bantahan Tergugat V dan bukti-bukti surat yang diajukan, menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat V bukan perbuatan melawan hukum.\n\n[HAL 91-93] Berdasarkan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.371.200,-. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka pada tanggal 22 April 2024." + }, + "read": { + "input_chars": 8466, + "frame": "PT. FLORA FORTUNA menggugat PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, Efendi, Yunita, Management Office Apartemen Taman Anggrek, serta notaris dan instansi pertanahan terkait, dengan inti sengketa mengenai keabsahan pengalihan piutang dan lelang unit apartemen yang menjadi agunan kredit. Penggugat menuntut pernyataan bahwa pengalihan piutang dan lelang adalah perbuatan melawan hukum yang batal demi hukum, serta menuntut ganti rugi materiil dan immateriil secara tanggung renteng.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II dengan agunan unit apartemen Taman Anggrek.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan dari Tergugat II sejak akhir 2016.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I/II melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat III melalui akta otentik pada 8 Oktober 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pemberitahuan pengalihan piutang telah disampaikan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit apartemen dilelang oleh Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang sehingga pengalihan tidak mengikatnya.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan lelang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sehingga batal demi hukum.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci dan mengeluarkan barang milik Penggugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat V sebagai pengelola mengganti kunci dan mengeluarkan barang atas dasar kewenangan terhadap pemilik sah unit.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada penggugat dengan agunan unit apartemen, di mana penggugat mengalami wanprestasi sejak 2016. Bank kemudian mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga melalui akta otentik dan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada penggugat. Selanjutnya, unit agunan dilelang secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan dimenangkan oleh pihak keempat sebagai pembeli beritikad baik. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan piutang dan lelang tersebut cacat hukum serta menuntut ganti rugi atas tindakan pengelola apartemen yang mengganti kunci dan mengeluarkan barang miliknya. Namun, majelis hakim menetapkan bahwa pengalihan piutang telah memenuhi syarat hukum, lelang dilaksanakan secara sah dengan bukti pemberitahuan yang lengkap, dan tindakan pengelola apartemen merupakan pelaksanaan kewenangan terhadap pemilik sah unit. Karena penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya sedangkan tergugat berhasil membuktikan bantahannya, seluruh gugatan ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada penggugat dengan agunan unit apartemen, di mana penggugat mengalami wanprestasi sejak 2016. Bank kemudian mengalihkan piutangnya kepada pihak ketiga melalui akta otentik dan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada penggugat. Selanjutnya, unit agunan dilelang secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, dan dimenangkan oleh pihak keempat sebagai pembeli beritikad baik. Penggugat mendalilkan bahwa pengalihan piutang dan lelang tersebut cacat hukum serta menuntut ganti rugi atas tindakan pengelola apartemen yang mengganti kunci dan mengeluarkan barang miliknya. Namun, majelis hakim menetapkan bahwa pengalihan piutang telah memenuhi syarat hukum, lelang dilaksanakan secara sah dengan bukti pemberitahuan yang lengkap, dan tindakan pengelola apartemen merupakan pelaksanaan kewenangan terhadap pemilik sah unit. Karena penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya sedangkan tergugat berhasil membuktikan bantahannya, seluruh gugatan ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I/II dengan agunan unit apartemen Taman Anggrek.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan menerima Surat Peringatan dari Tergugat II sejak akhir 2016.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I/II melakukan pengalihan piutang kepada Tergugat III melalui akta otentik pada 8 Oktober 2018.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat pemberitahuan pengalihan piutang telah disampaikan kepada Penggugat pada 8 Oktober 2018.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Unit apartemen dilelang oleh Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat IV berdasarkan Risalah Lelang No. 422/29/2019.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai pengalihan piutang sehingga pengalihan tidak mengikatnya.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan lelang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan sehingga batal demi hukum.", + "page": 3, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat IV dan V melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengganti kunci dan mengeluarkan barang milik Penggugat.", + "page": 13, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat V sebagai pengelola mengganti kunci dan mengeluarkan barang atas dasar kewenangan terhadap pemilik sah unit.", + "page": 46, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang apartemen ke bank, tapi piutangnya dialihkan ke pihak lain dan unit saya dilelang, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38703, + "candidates": [ + "Pasal 174 KUHPerdata", + "Pasal 316 KUHPerdata", + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1339 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 174 KUHPerdata", + "text": "Pasal 174: Hibah yang terdiri dari barang-barang yang telah ada dan terinci secara tertentu, dan diberikan antara suami isteri dalam perjanjian kawin, tak dapat dianggap diberikan dengan syarat, bahwa penerimaan hibah harus hidup lebih lama daripada pemberinya, kecuali bila syarat yang dibuat secara tegas dalam perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 316 KUHPerdata", + "text": "Pasal 316: Dihapus dengan S. 1927 - 31 jis. 390,421." + }, + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1339: Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 174 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hibah antar suami-istri dalam perjanjian kawin. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa pengalihan piutang (cessie) atau eksekusi hak tanggungan atas unit apartemen." + }, + { + "pasal": "Pasal 316 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini telah dihapus. Selain itu, tidak mengatur substansi hukum mengenai pengalihan piutang atau wanprestasi yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sah pengalihan piutang (cessie), yaitu harus diberitahukan kepada debitur atau disetujui secara tertulis. Hal ini menjadi isu substantif utama dalam pertanyaan apakah pengalihan piutang ke pihak lain sah tanpa sepengetahuan debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang lalai (wanprestasi) debitur. Dalam konteks pertanyaan, status lalai debitur adalah prasyarat hukum bagi kreditor untuk melakukan eksekusi jaminan (lelang). Putusan menguji apakah debitur telah lalai sebelum piutang dialihkan dan dieksekusi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian umum. Meskipun perjanjian kredit harus memenuhi syarat ini, sengketa spesifik dalam pertanyaan berpusat pada mekanisme pengalihan piutang (cessie) dan eksekusi jaminan, bukan pada keabsahan pembentukan perjanjian kredit awal." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas konsensualitas dan itikad baik dalam perjanjian. Meskipun menjadi prinsip dasar, putusan tidak menggunakan pasal ini sebagai kerangka analisis utama untuk menjawab isu keabsahan cessie atau lelang, melainkan lebih spesifik pada Pasal 613 dan 1238." + }, + { + "pasal": "Pasal 1339 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum perjanjian yang meluas pada hal-hal yang dituntut oleh keadilan/kebiasaan. Tidak menjadi dasar hukum utama yang diuji dalam sengketa pengalihan piutang dan eksekusi hak tanggungan ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Penggugat mendalilkan bahwa lelang dan pengalihan piutang dilakukan tanpa pemberitahuan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim menguji dalil ini untuk menentukan apakah tindakan Tergugat melanggar hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (alat bukti). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural dan bukan jawaban substantif mengenai keabsahan pengalihan piutang atau lelang itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti sempurna. Ini adalah aturan pembuktian, bukan norma substantif yang menjawab pertanyaan mengenai keabsahan hukum pengalihan piutang atau eksekusi jaminan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 99160, + "completion_tokens": 7246 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_718_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_718_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56c82987d8d346f4eb7c616bdc88237fa27c2c32 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_718_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_718_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.027, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.504, + "query": 11.889, + "relevance": 27.188, + "total": 142.607 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48304, + "marked_chars": 48439 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;\n2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan\nKutipan Akta Perkawinan Nomor : 3173 / KW / 29072021 / 0004\nHalaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 14\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\ntertanggal 00 Juli 0000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta,\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;\n3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nuntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan\nhukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu\nterjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\nJakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan\ndan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang\nbersangkutan ;\n4. Memerintahkan " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48439, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali, serta meminta penetapan hak asuh anak bersama. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim setelah mediasi gagal dan Tergugat dinyatakan tidak hadir dalam persidangan lanjutan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada Juli 2021 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang putri yang lahir pada September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi, dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Cerai pada Desember 2022 dan Surat Perjanjian Kespakatan Bercerai pada April 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat melalui surat pernyataan dan membenarkan seluruh gugatan dalam surat tertanggal April 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat sejak pisah rumah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dalam kesepakatan pisah rumah, dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perkawinan antara kedua pihak telah dilangsungkan secara sah dan dicatatkan, serta dikaruniai satu orang anak. Mediasi yang dilakukan oleh hakim gagal mencapai perdamaian. Tergugat awalnya menyatakan kesediaan untuk bercerai melalui surat pernyataan dan surat kespakatan, namun tidak hadir dalam persidangan lanjutan setelah mediasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian telah terjadi karena perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, serta mengabulkan gugatan untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak dan fakta bahwa Penggugat telah mengasuh anak sejak pisah rumah, dengan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Perkawinan antara kedua pihak telah dilangsungkan secara sah dan dicatatkan, serta dikaruniai satu orang anak. Mediasi yang dilakukan oleh hakim gagal mencapai perdamaian. Tergugat awalnya menyatakan kesediaan untuk bercerai melalui surat pernyataan dan surat kespakatan, namun tidak hadir dalam persidangan lanjutan setelah mediasi. Majelis Hakim menetapkan bahwa perceraian telah terjadi karena perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, serta mengabulkan gugatan untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Hak asuh anak ditetapkan berada pada Penggugat berdasarkan kesepakatan para pihak dan fakta bahwa Penggugat telah mengasuh anak sejak pisah rumah, dengan Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Katolik pada Juli 2021 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang putri yang lahir pada September 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terjadi percekcokan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbedaan prinsip, perilaku, dan kehidupan berumah tangga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, tidak menjalin komunikasi, dan tidak lagi menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri sejak Desember 2022.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat membuat Surat Perjanjian Cerai pada Desember 2022 dan Surat Perjanjian Kespakatan Bercerai pada April 2023.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat melalui surat pernyataan dan membenarkan seluruh gugatan dalam surat tertanggal April 2023.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah tahap mediasi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak dari Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat sejak pisah rumah.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sepakat menyerahkan hak asuh anak kepada Penggugat dalam kesepakatan pisah rumah, dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah pisah rumah dan sepakat cerai, tapi suami tidak mau hadir saat mediasi gagal, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23549, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda, yang merupakan isu spesifik dalam hukum kekayaan/perjanjian. Pertanyaan awam berkaitan dengan prosedur perceraian dan kehadiran pihak dalam persidangan mediasi, yang merupakan ranah hukum keluarga dan acara perdata, bukan substansi pemisahan harta akibat utang. Isi pasal tidak mengatur hak atau kewajiban para pihak dalam proses perceraian atau kehadiran di persidangan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21202, + "completion_tokens": 1094 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_724_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_724_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..479fc77c9670fe959427e4f698c4519b6adb8905 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_724_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_724_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.072, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 109.308, + "query": 9.416, + "relevance": 25.524, + "total": 144.319 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 62958, + "marked_chars": 63129 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 63129, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adiknya, Aguswim Widjaja, yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 2012 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan status hilang secara hukum bagi Aguswim Widjaja serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakili Aguswim dalam penutupan Safe Deposit Box milik ibu mereka yang telah meninggal dunia di Bank BCA. Permohonan ini dikabulkan seluruhnya oleh hakim.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Aguswim Widjaja lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1974 sebagai anak dari Surya Widjaja dan Rosinah Kusumah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja merupakan adik kandung dari Pemohon dan memiliki lima orang saudara kandung lainnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja menikah dengan Theresia dan memiliki seorang anak bernama Angel, namun tidak pernah memperkenalkan istri dan anaknya kepada keluarga besar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2012 setelah kematian ibu mereka dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan saudara-saudaranya telah berusaha mencari Aguswim Widjaja sejak tahun 2012 hingga 2023 melalui berbagai cara termasuk menghubungi teman, saudara, dan mertua, namun tidak menemukan jejaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuat laporan kehilangan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 27 Maret 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Rosinah Kusumah, memiliki Safe Deposit Box nomor 1247 di Bank BCA Cabang Daan Mogot yang berisi Sertifikat Hak Milik dan perhiasan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank BCA mensyaratkan adanya penetapan pengadilan mengenai ketidakhadiran ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya untuk proses penutupan Safe Deposit Box.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Waris menyatakan bahwa lima anak Rosinah Kusumah, termasuk Aguswim Widjaja, masing-masing berhak atas 1/5 bagian harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara Pemohon lainnya memberikan persetujuan tertulis maupun elektronik kepada Pemohon untuk mengurus penetapan orang hilang dan mewakili Aguswim Widjaja dalam penutupan Safe Deposit Box.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, Sherly Widjaja, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adiknya, Aguswim Widjaja, yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 2012 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Permohonan ini diajukan sebagai syarat administratif dari Bank BCA untuk menutup Safe Deposit Box milik ibu mereka yang telah meninggal dunia, di mana salah satu ahli waris (Aguswim) tidak dapat dijangkau. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Aguswim Widjaja secara hukum dinyatakan hilang dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili Aguswim dalam penutupan Safe Deposit Box tersebut bersama ahli waris lainnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, Sherly Widjaja, mengajukan permohonan penetapan orang hilang terhadap adiknya, Aguswim Widjaja, yang telah pergi meninggalkan rumah pada tahun 2012 dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Permohonan ini diajukan sebagai syarat administratif dari Bank BCA untuk menutup Safe Deposit Box milik ibu mereka yang telah meninggal dunia, di mana salah satu ahli waris (Aguswim) tidak dapat dijangkau. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa Aguswim Widjaja secara hukum dinyatakan hilang dan memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili Aguswim dalam penutupan Safe Deposit Box tersebut bersama ahli waris lainnya. Permohonan dikabulkan seluruhnya dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Aguswim Widjaja lahir di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1974 sebagai anak dari Surya Widjaja dan Rosinah Kusumah.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja merupakan adik kandung dari Pemohon dan memiliki lima orang saudara kandung lainnya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja menikah dengan Theresia dan memiliki seorang anak bernama Angel, namun tidak pernah memperkenalkan istri dan anaknya kepada keluarga besar.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Aguswim Widjaja pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2012 setelah kematian ibu mereka dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan saudara-saudaranya telah berusaha mencari Aguswim Widjaja sejak tahun 2012 hingga 2023 melalui berbagai cara termasuk menghubungi teman, saudara, dan mertua, namun tidak menemukan jejaknya.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah membuat laporan kehilangan kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 27 Maret 2019.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Pemohon, Rosinah Kusumah, memiliki Safe Deposit Box nomor 1247 di Bank BCA Cabang Daan Mogot yang berisi Sertifikat Hak Milik dan perhiasan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank BCA mensyaratkan adanya penetapan pengadilan mengenai ketidakhadiran ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya untuk proses penutupan Safe Deposit Box.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Keterangan Waris menyatakan bahwa lima anak Rosinah Kusumah, termasuk Aguswim Widjaja, masing-masing berhak atas 1/5 bagian harta peninggalan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saudara-saudara Pemohon lainnya memberikan persetujuan tertulis maupun elektronik kepada Pemohon untuk mengurus penetapan orang hilang dan mewakili Aguswim Widjaja dalam penutupan Safe Deposit Box.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Adik saya hilang sejak 2012, bagaimana cara saya menutup brankas bank ibu yang meninggal karena butuh putusan pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26352, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri (atau pihak ketiga) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami dan istri. Hal ini tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan penetapan orang hilang atau pengurusan harta warisan/brankas bank, yang merupakan inti dari pertanyaan dan perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 26613, + "completion_tokens": 1074 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_726_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_726_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a0060c74b46bc1a3e0b7499b78f04ebe29548b7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_726_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_726_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 98.326, + "query": 15.307, + "relevance": 34.702, + "total": 148.366 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 52891, + "marked_chars": 53026 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap\ndipersidangan tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan\ndihadapan pemuka agama Buddha pada tanggal 21 Maret 2015 sesuai dengan\nSurat Keterangan Perkawinan Nomor: 096/SKP/MGBD/JB/III/2015 tertanggal 21\nMaret 2015 yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia\nCabang Jakarta Barat dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana\ndimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 119/JB/2016 tertanggal 24\nFebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan\nSipil Kota Administrasi Jakarta Barat PUTUS karena perceraian dan segala akibat\nhukumnya;\n4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada\nKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register\nyang diperuntukan untuk itu.\n5. Menetapkan ANAK I (laki – laki), lahir di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2014 dan\nANAK II (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 11 November 2015 berada\ndibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung.\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.672.500,00\n(Tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, tanggal : 18 Maret 2024 oleh kami:\nxx sebagai Hakim Ketua, xx. dan xx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan\ntersebut pada harI Senin, tanggal 18 Maret 2024 telah diupload oleh Hakim Ketua\nMajelis " + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 53026, + "frame": "Penggugat, seorang perempuan, menggugat Tergugat, seorang laki-laki, atas gugatan perceraian karena perselisihan terus-menerus dan ditinggalkan tanpa alasan sah. Penggugat meminta pernyataan perceraian, penetapan pengasuhan dua anak kepada dirinya, serta pengesahan status anak pertama sebagai anak sah. Pengadilan memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha pada 21 Maret 2015 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada 24 Februari 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yaitu ANAK I (laki-laki, lahir 26 Agustus 2014) dan ANAK II (perempuan, lahir 11 November 2015).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Juli 2016 akibat pertengkaran dan sikap Tergugat yang sering tidak pulang serta memiliki utang tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar bulan Desember 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan pengasuhan kedua anak kepada dirinya sebagai ibu kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan bahwa ANAK I adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-20 dan keterangan dari tiga orang saksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pengasuhan ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat sebagai ibu kandung.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pengesahan anak ANAK I sebagai anak sah karena dianggap tidak beralasan menurut hukum.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan ditinggalkannya rumah tangga oleh Tergugat sejak Desember 2016 tanpa alasan yang sah. Perkara diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Pengasuhan kedua anak, ANAK I dan ANAK II, ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung. Namun, permohonan Penggugat untuk menyatakan ANAK I sebagai anak sah ditolak oleh Majelis Hakim. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan ditinggalkannya rumah tangga oleh Tergugat sejak Desember 2016 tanpa alasan yang sah. Perkara diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Pengasuhan kedua anak, ANAK I dan ANAK II, ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung. Namun, permohonan Penggugat untuk menyatakan ANAK I sebagai anak sah ditolak oleh Majelis Hakim. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Buddha pada 21 Maret 2015 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada 24 Februari 2016.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yaitu ANAK I (laki-laki, lahir 26 Agustus 2014) dan ANAK II (perempuan, lahir 11 November 2015).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sejak sekitar bulan Juli 2016 akibat pertengkaran dan sikap Tergugat yang sering tidak pulang serta memiliki utang tanpa persetujuan Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sekitar bulan Desember 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan pengasuhan kedua anak kepada dirinya sebagai ibu kandung.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon pernyataan bahwa ANAK I adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-20 dan keterangan dari tiga orang saksi.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan pengasuhan ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat sebagai ibu kandung.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak tuntutan pengesahan anak ANAK I sebagai anak sah karena dianggap tidak beralasan menurut hukum.", + "page": 14, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya pergi meninggalkan rumah dan anak-anak sejak 2016 tanpa kabar, apakah saya bisa mengajukan perceraian dan meminta hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 20678, + "candidates": [ + "Pasal 272 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengesahan anak di luar kawin (anak luar kawin) melalui perkawinan yang menyusul. Pertanyaan dan putusan berkaitan dengan perceraian dalam perkawinan yang sah serta hak asuh anak dari perkawinan tersebut, bukan pengesahan status anak luar kawin. Inti hukum pertanyaan berada di luar KUHPerdata (hukum perkawinan/Per UU No. 1 Tahun 1974), sehingga pasal KUHPerdata ini hanya kebetulan ada dalam corpus namun tidak relevan secara substantif dengan isu perceraian dan hak asuh anak dalam konteks ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21725, + "completion_tokens": 1087 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_728_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_728_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b0d0a9f131281a523fb798cbb1d7dfbf194ddf5 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_728_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_728_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 35, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 75.111, + "query": 1.782, + "relevance": 18.93, + "total": 95.88 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 98912, + "marked_chars": 99218 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut\nakan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah;\n2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke\nverklaard), dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);\n3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam\nperkara ini sejumlah Rp422.000,00(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, oleh\nkami, Sri Suharini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,\nS.H.,M.H., dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan\ntersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim\nAnggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti Irsyaf Lubis,S.H., dan dihadiri oleh\nKuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, maupun Tergugat II;\nHakim Anggota,\n Hakim Ketua Majelis,\nHalaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 728/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kep" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 99218, + "frame": "Sepuluh orang Penggugat menggugat PT Dna Pro Akademi dan PT Digital Net Aset atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait investasi robot trading yang mengakibatkan kerugian dana investasi. Para Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateril, serta memerintahkan penggabungan dalam asosiasi korban. Namun, gugatan ini akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena cacat formil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pembayaran ganti rugi atas dana investasi yang tidak dikembalikan oleh Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum, sistem investasi, keuntungan yang diperoleh, dan rincian putusan pidana serta asosiasi yang menjadi dasar tuntutan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libels).", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Sepuluh orang Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap PT Dna Pro Akademi dan PT Digital Net Aset dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui skema investasi robot trading yang tidak memiliki izin, sehingga menyebabkan kerugian dana investasi sebesar Rp4.751.715.000 ditambah kerugian immateril. Para Penggugat menuntut penggantian kerugian secara tanggung renteng, penggabungan dalam asosiasi korban, dan pembayaran uang paksa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil pada gugatan, yaitu ketidakjelasan dan ketidaklengkapan uraian hubungan hukum, sistem investasi, serta dasar tuntutan terkait asosiasi. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sepuluh orang Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap PT Dna Pro Akademi dan PT Digital Net Aset dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum melalui skema investasi robot trading yang tidak memiliki izin, sehingga menyebabkan kerugian dana investasi sebesar Rp4.751.715.000 ditambah kerugian immateril. Para Penggugat menuntut penggantian kerugian secara tanggung renteng, penggabungan dalam asosiasi korban, dan pembayaran uang paksa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memeriksa pokok perkara karena menemukan cacat formil pada gugatan, yaitu ketidakjelasan dan ketidaklengkapan uraian hubungan hukum, sistem investasi, serta dasar tuntutan terkait asosiasi. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Para Penggugat mengajukan gugatan yang menuntut pembayaran ganti rugi atas dana investasi yang tidak dikembalikan oleh Para Tergugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum, sistem investasi, keuntungan yang diperoleh, dan rincian putusan pidana serta asosiasi yang menjadi dasar tuntutan.", + "page": 33, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libels).", + "page": 34, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak hakim tanpa diperiksa karena dianggap tidak jelas, padahal uang investasi saya tidak dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8898, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (obscuur libels) berdasarkan ketentuan acara perdata (HIR), bukan karena penilaian substantif atas perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan karena perkara tidak masuk ke pemeriksaan materiil akibat penolakan formil. Selain itu, inti sengketa berkaitan dengan skema investasi yang diatur oleh hukum khusus (perdagangan berjangka), sehingga penerapan pasal umum KUHPerdata ini bersifat insidental dan tidak menjawab alasan penolakan gugatan yang bersifat prosedural." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34600, + "completion_tokens": 813 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_729_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_729_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c4a1e6c0d48ab3de70885f181d457308f3708ba --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_729_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_729_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.045, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.954, + "query": 3.727, + "relevance": 24.647, + "total": 110.373 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 27065, + "marked_chars": 27137 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 27137, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dirinya sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur. Inti perkara adalah pengesahan status perwalian dan pemberian kuasa kepada Pemohon untuk mengurus serta menjual harta peninggalan almarhum suaminya. Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan seluruhnya, termasuk penetapan dirinya sebagai wali dan pemberian izin untuk menjual tanah dan bangunan tertentu.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Hendry Susanto pada tanggal 22 Mei 2010.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu Kevano Christian Susanto dan Meilody Shalomita Susanto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Hendry Susanto, meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada dalam kategori anak di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan di Grand Cibubur Country yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5927 atas nama Hendry Susanto dan Aisyah Wahab.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Aisyah Wahab berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan membeli rumah baru dan biaya hidup.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin atau kuasa menjual harta peninggalan almarhum suaminya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang tinggal di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah suaminya meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan kedua anaknya yang masih di bawah umur menjadi ahli waris sah dari almarhum suami. Karena anak-anaknya belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mengurus dan menjual harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum suami dan ibu dari almarhum suami. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon secara otomatis menjadi wali berdasarkan hukum karena ia adalah ibu yang hidup lebih lama. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anaknya dalam mengurus dan menjual tanah dan bangunan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang ibu yang tinggal di Jakarta Barat, mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat setelah suaminya meninggal dunia. Pemohon mendalilkan bahwa ia dan kedua anaknya yang masih di bawah umur menjadi ahli waris sah dari almarhum suami. Karena anak-anaknya belum mampu melakukan tindakan hukum sendiri, Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mengurus dan menjual harta peninggalan berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama almarhum suami dan ibu dari almarhum suami. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan bahwa Pemohon secara otomatis menjadi wali berdasarkan hukum karena ia adalah ibu yang hidup lebih lama. Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya, serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk mewakili anak-anaknya dalam mengurus dan menjual tanah dan bangunan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Hendry Susanto pada tanggal 22 Mei 2010.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dikaruniai dua orang anak, yaitu Kevano Christian Susanto dan Meilody Shalomita Susanto.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Suami Pemohon, Hendry Susanto, meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih berada dalam kategori anak di bawah umur.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat sebidang tanah dan bangunan di Grand Cibubur Country yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5927 atas nama Hendry Susanto dan Aisyah Wahab.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Aisyah Wahab berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan membeli rumah baru dan biaya hidup.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin atau kuasa menjual harta peninggalan almarhum suaminya.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah atas namanya, apakah saya bisa menjualnya untuk biaya hidup anak-anak yang masih kecil?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13165, + "candidates": [ + "Pasal 354 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "text": "Pasal 354: Bila orang yang melakukan perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakuinya, hendak kawin, maka kecuali jika dengan perkawinan itu anaknya akan menjadi sah, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. supaya dapat meneruskan perwalian. Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah orang tua yang lain, sekiranya ia telah mengakui anak itu, dan juga wali pengawas. Terhadap pemeriksaan orang-orang tersebut berlaku alinea keempat Pasal 206. Orang yang lalai memenuhi ketentuan termuat dalam kalimat pertama alinea pertama, demi hukum kehilangan haknya untuk menjadi wali; kedua suami istri bertanggung jawab secara tanggung-menanggung sepenuhnya atas segala akibat perwalian, yang dilakukannya tanpa hak. Kehilangan hak untuk menjadi wali seperti yang ditentukan di atas, tidak menghalang-halangi orang yang berdasarkan alinea yang lalu kehilangan perwalian, sekiranya ada alasan-alasan, untuk diangkat oleh Pengadilan Negeri menjadi wali dengan memperhatikan ketentuanketentuan dalam Bagian 5 bab ini." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 354 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur khusus mengenai perwalian terhadap anak di luar kawin yang telah diakui dan kondisi ketika wali hendak kawin lagi. Fakta dalam pertanyaan dan putusan adalah mengenai anak-anak dalam perkawinan yang sah (anak kawin) setelah kematian salah satu orang tua, sehingga pasal ini tidak mengatur substansi masalah perwalian anak sah atau hak menjual harta peninggalan suami yang meninggal dunia." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13654, + "completion_tokens": 935 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_735_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_735_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e800cf4c8a283d8d86109ea2c1c45e18176d480 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_735_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,164 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_735_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 14, + "timings": { + "parse": 0.029, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.81, + "query": 7.752, + "relevance": 22.383, + "total": 112.974 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 43104, + "marked_chars": 43221 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak\nhadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat CLARA AGUSTINE dengan Tergugat\nJULIAN CALVIN berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3671-KW-08022022-0006,\nputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;\n4. Memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pejabat yang berwenang untuk itu atau\nPenggugat untuk segera melaporkan isi putusan perceraian ini yang telah\nberkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, agar\ndilakukan pencoretan dalam register untuk itu; \n5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara\nini sejumlah Rp.324.400,00;\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Kelas I.A Khusus pada Kamis tanggal 9 November 2023 oleh\nkami, ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,S.H.,M.H dan IWAN\nWARDHANA , S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat IA Khusus\nNomor 375/Pdt.G/2023/PN.Jkt. Brt tanggal 20 Agustus 2023, putusan tersebut pada\nhari Rabu tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, dan dibantu oleh Rully Dwiyanti Yunitasari, S.H. Panitera Pengganti pada\nPengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri\noleh Tergugat;\nHakim-hakim Anggota,\n \n Hakim Ketua,\nNOVITA RIAMA, S.H., M.H.\n ASMUDI, S.H., M.H.\n IWAN WARDHANA, S.H., M.H. \nHalaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 735/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 43221, + "frame": "Penggugat Clara Agustine menggugat Tergugat Julian Calvin atas gugatan perceraian karena perselisihan rumah tangga yang tidak dapat dipulihkan. Penggugat meminta pernyataan bahwa perkawinan mereka putus karena perceraian serta perintah pelaporan putusan ke Dinas Catatan Sipil.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada 8 Januari 2022 dan dicatatkan pada 8 Februari 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinan tersebut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam pemakaian uang sehingga memiliki banyak utang dan sangat tergantung pada orangtuanya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami depresi dan harus berobat ke dokter akibat sering diteror dan didatangi penagih utang Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat pada pertengahan Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya pada 17 Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat pada 3 April 2023 untuk meminta pengembalian perhiasan hantaran perkawinan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Penggugat mengembalikan perhiasan hantaran perkawinan kepada keluarga Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak pertengahan Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Clara Agustine mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Julian Calvin dengan dalih perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Gugatan ini didalilkan berdasarkan ketidakjujuran Tergugat dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan utang menumpuk, seringnya pertengkaran, serta ketidakhadiran Tergugat yang meninggalkan rumah tangga sejak Maret 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta考虑到 ketidakhadiran Tergugat yang sah, menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan pelaporan putusan kepada Dinas Catatan Sipil." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Clara Agustine mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat Julian Calvin dengan dalih perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Gugatan ini didalilkan berdasarkan ketidakjujuran Tergugat dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan utang menumpuk, seringnya pertengkaran, serta ketidakhadiran Tergugat yang meninggalkan rumah tangga sejak Maret 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian serta考虑到 ketidakhadiran Tergugat yang sah, menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta memerintahkan pelaporan putusan kepada Dinas Catatan Sipil.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada 8 Januari 2022 dan dicatatkan pada 8 Februari 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinan tersebut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dalam pemakaian uang sehingga memiliki banyak utang dan sangat tergantung pada orangtuanya.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengalami depresi dan harus berobat ke dokter akibat sering diteror dan didatangi penagih utang Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat pada pertengahan Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya pada 17 Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga besar Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat pada 3 April 2023 untuk meminta pengembalian perhiasan hantaran perkawinan.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang tua Penggugat mengembalikan perhiasan hantaran perkawinan kepada keluarga Tergugat.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak pertengahan Maret 2023.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggalkan rumah dan menumpuk utang, apa saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19415, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) dalam proses peradilan, yang merupakan aturan prosedural/alat bukti. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, kewajiban membuktikan) tidak dianggap relevan secara substantif untuk menjawab pertanyaan hukum materiil mengenai hak perceraian." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18573, + "completion_tokens": 950 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_742_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_742_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d869736bbacd09bdd70dc3f947832001ff606d7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_742_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_742_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.227, + "query": 9.6, + "relevance": 61.458, + "total": 150.305 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30249, + "marked_chars": 30330 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30330, + "frame": "Pemohon Sylvia Setiawan mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinannya dengan mendiang Herman Wiriadisurya yang dilangsungkan secara agama tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemohon meminta pengadilan menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan memerintahkan pencatatan perkawinan serta penerbitan kutipan akta perkawinan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Sylvia Setiawan dan mendiang Herman Wiriadisurya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 4 April 2015 di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Cianjur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang Herman Wiriadisurya meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama Surya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan mendiang suami belum pernah dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar sah menurut hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa surat pemberkatan nikah, kartu tanda penduduk, surat tanda terima laporan kehilangan barang, kartu keluarga, dan kutipan akta kematian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan keterangan dua orang saksi, Iskandarsyah dan Susana Setiawati, yang membenarkan dalil-dalil permohonan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Sylvia Setiawan mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinannya dengan mendiang Herman Wiriadisurya yang dilangsungkan secara agama Kristen pada 4 April 2015 tidak tercatat secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama namun tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat ketidaktahuannya akan kewajiban pencatatan, serta mendiang suami telah meninggal dunia pada Maret 2023. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan mendiang suami adalah sah menurut hukum, memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Sylvia Setiawan mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinannya dengan mendiang Herman Wiriadisurya yang dilangsungkan secara agama Kristen pada 4 April 2015 tidak tercatat secara administratif. Pemohon dalilkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut agama namun tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat ketidaktahuannya akan kewajiban pencatatan, serta mendiang suami telah meninggal dunia pada Maret 2023. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang diajukan, hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan mendiang suami adalah sah menurut hukum, memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan tersebut, serta memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan, dengan seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Sylvia Setiawan dan mendiang Herman Wiriadisurya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal 4 April 2015 di Gereja Kristen Alkitab Indonesia, Cianjur.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mendiang Herman Wiriadisurya meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2023.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai satu orang anak bernama Surya.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Pemohon dan mendiang suami belum pernah dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan tidak dicatatkan karena kelalaian Pemohon yang tidak mengerti bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar sah menurut hukum.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan bukti surat berupa surat pemberkatan nikah, kartu tanda penduduk, surat tanda terima laporan kehilangan barang, kartu keluarga, dan kutipan akta kematian.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan keterangan dua orang saksi, Iskandarsyah dan Susana Setiawati, yang membenarkan dalil-dalil permohonan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya menikah secara agama tapi lupa mencatatnya ke dinas penduduk, sekarang suami sudah meninggal, bagaimana cara mengesahkannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15863, + "candidates": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata", + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 100: Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "text": "Pasal 101: Bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat di dalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip umum bahwa perkawinan harus dibuktikan dengan akta catatan sipil. Dalam pertanyaan, fakta utamanya adalah pernikahan hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan. Pasal ini menjadi dasar hukum mengapa pernikahan tersebut belum sah secara hukum negara dan mengapa diperlukan upaya khusus (pengesahan) untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 101 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini memberikan pengecualian dari Pasal 100, yaitu ketika akta tidak ada, pembuktian adanya perkawinan diserahkan kepada penilaian hakim berdasarkan bukti-bukti lain selama hubungan suami-istri jelas terlihat. Ini adalah landasan hukum substantif yang memungkinkan pengesahan perkawinan yang lupa dicatatkan melalui penetapan pengadilan, yang merupakan solusi yang ditanyakan dalam pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Isinya tidak berkaitan dengan pembuktian atau pengesahan adanya perkawinan itu sendiri, melainkan hanya prosedur terkait harta. Fakta dalam pertanyaan (lupa mencatat pernikahan) tidak memicu penerapan pasal ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 100 KUHPerdata", + "Pasal 101 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14773, + "completion_tokens": 1112 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_743_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_743_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8d317523f5ef0de430bae02e51a961a48b609c1 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_743_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,214 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_743_Pdt.G_2021_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 91, + "timings": { + "parse": 0.3, + "classify": 0.0, + "condense": 765.133, + "read": 123.081, + "query": 7.078, + "relevance": 74.135, + "total": 969.727 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 280784, + "marked_chars": 281594 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI: \nDALAM KONVENSI: \nDALAM EKSEPSI: \n Menolak eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk \nseluruhnya; \nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 89\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n \nHalaman 90 dari 91 Putusan Nomor 743/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt \n \nDALAM POKOK PERKARA: \n Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; \nDALAM REKONVENSI: \n Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima; \nDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: \n Menghukum \nPenggugat \nKonvensi/ \nTergugat \nRekonvensi \nuntuk \nmembayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga \npuluh ribu rupiah) \n \nDemikian diputuskan \ndalam \nrapat \nmusyawarah \nMajelis Hakim \nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh \nkami A. Asgari Mandala Dewa, S.H , sebagai Hakim Ketua, Yulisar, \nS.H,M.H.,dan Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim \nAnggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 April " + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134966, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Omar Ismail Lubis menggugat PT. Bank Mayora (Tergugat) dan DJKN (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang eksekusi agunan kredit. Penggugat dalil menerima kredit Rp4 miliar (PRK, PAB-1, PAB-2) dengan jaminan dua sertifikat tanah di Sunter Jaya yang dibebani hak tanggungan. Penggugat mengaku sempat lancar bayar namun gagal karena kondisi usaha dan pandemi, lalu mengajukan permohonan *asset settlement* atau penjualan bawah tangan yang diabaikan Tergugat. Pada 10 Desember 2020, Turut Tergugat melaksanakan lelang tanpa somasi sebelumnya, menetapkan Tergugat sebagai pemenang dengan harga Rp3.052.100.000,00. Penggugat menyangkal lelang tersebut cacat hukum karena melanggar UU Hak Tanggungan (tanpa somasi, nilai limit rendah, dan masih diperhitungkan bunga/denda pasca-lelang), serta menuntut pernyataan lelang batal demi hukum, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil Rp5 miliar dan imateriil Rp10 miliar. Mediasi gagal.\n\n[HAL 9-12] Tergugat mengajukan eksepsi *Doli Praesentis* (itikad buruk) dan *Obscur Libel*. Tergugat menyatakan Penggugat itikad buruk karena gugatan ini bertujuan mencegah Risalah Lelang No. 555/29/2020 padahal Penggugat telah wanprestasi. Tergugat juga mendalil gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-29] Dalam jawaban konvensi, Tergugat merinci tiga perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) tanggal 12 April 2016 dengan jaminan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa somasi, dengan menunjukkan adanya Surat Peringatan I, II, dan III pada akhir 2016 dan awal 2017. Tergugat menegaskan Penggugat telah wanprestasi sejak Desember 2016, jauh sebelum pandemi COVID-19, sehingga dalil pandemi tidak relevan. Tergugat juga membantah dalil nilai limit lelang rendah dengan menunjukkan adanya penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan. Kronologi lelang menunjukkan dua kali pelaksanaan: Lelang Pertama Maret 2020 tidak ada penawar, dan Lelang Kedua Desember 2020 dimenangkan Tergugat sebagai \"Pembeli Untuk Pihak Lain\" sesuai PMK No. 27/2016, dengan hasil lelang Rp3.052.100.000,00. Sisa utang Penggugat setelah dikurangi hasil lelang adalah Rp501.988.056,79 (PRK), Rp1.000.000 (PAB-1), dan Rp1.000.000 (PAB-2).\n\n[HAL 30-40] Tergugat menolak seluruh dalil gugatan konvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang permohonan keringanan yang diabaikan dengan menunjukkan notulen rapat (Febru 2017, Juli 2017, Oktober 2017, Desember 2018, September 2019) di mana Penggugat berjanji membayar namun ingkar janji. Tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum didasarkan pada Akta Kredit, bukan Surat Penegasan Persetujuan Kredit. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil karena kerugian disebabkan kelalaian Penggugat sendiri (wanprestasi) dan tuntutan tidak disertai rincian serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengutip yurisprudensi MA yang menolak gugatan ganti rugi tanpa pembuktian rinci.\n\n[HAL 41-46] Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan objek lelang (dua sertifikat tanah) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No. RL-555/29/2020 tanggal 10 Desember 2020. Penggugat Rekonvensi dalil Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek secara sukarela dan menikmati tanah tersebut selama 12 bulan tanpa membayar sewa. Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sewa sebesar Rp300.000.000,00 (Rp150.000.000 per tahun untuk dua objek) atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek yang bukan miliknya setelah lelang sah." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134954, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Omar Ismail Lubis menggugat PT. Bank Mayora (Tergugat) dan DJKN (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang eksekusi agunan kredit. Penggugat dalil menerima kredit Rp4 miliar (PRK, PAB-1, PAB-2) dengan jaminan dua sertifikat tanah di Sunter Jaya yang dibebani hak tanggungan. Penggugat mengaku sempat lancar bayar namun gagal karena kondisi usaha dan pandemi, lalu mengajukan permohonan *asset settlement* atau penjualan bawah tangan yang diabaikan Tergugat. Pada 10 Desember 2020, Turut Tergugat melaksanakan lelang tanpa somasi sebelumnya, menetapkan Tergugat sebagai pemenang dengan harga Rp3.052.100.000,00. Penggugat menyangkal lelang tersebut cacat hukum karena melanggar UU Hak Tanggungan (tanpa somasi, nilai limit rendah, dan masih diperhitungkan bunga/denda pasca-lelang), serta menuntut pernyataan lelang batal demi hukum, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil Rp5 miliar dan imateriil Rp10 miliar. Mediasi gagal.\n\n[HAL 9-12] Tergugat mengajukan eksepsi *Doli Praesentis* (itikad buruk) dan *Obscur Libel*. Tergugat menyatakan Penggugat itikad buruk karena gugatan ini bertujuan mencegah Risalah Lelang No. 555/29/2020 padahal Penggugat telah wanprestasi. Tergugat juga mendalil gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-29] Dalam jawaban konvensi, Tergugat merinci tiga perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) tanggal 12 April 2016 dengan jaminan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa somasi, dengan menunjukkan adanya Surat Peringatan I, II, dan III pada akhir 2016 dan awal 2017. Tergugat menegaskan Penggugat telah wanprestasi sejak Desember 2016, jauh sebelum pandemi COVID-19, sehingga dalil pandemi tidak relevan. Tergugat juga membantah dalil nilai limit lelang rendah dengan menunjukkan adanya penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan. Kronologi lelang menunjukkan dua kali pelaksanaan: Lelang Pertama Maret 2020 tidak ada penawar, dan Lelang Kedua Desember 2020 dimenangkan Tergugat sebagai \"Pembeli Untuk Pihak Lain\" sesuai PMK No. 27/2016, dengan hasil lelang Rp3.052.100.000,00. Sisa utang Penggugat setelah dikurangi hasil lelang adalah Rp501.988.056,79 (PRK), Rp1.000.000 (PAB-1), dan Rp1.000.000 (PAB-2).\n\n[HAL 30-40] Tergugat menolak seluruh dalil gugatan konvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang permohonan keringanan yang diabaikan dengan menunjukkan notulen rapat (Febru 2017, Juli 2017, Oktober 2017, Desember 2018, September 2019) di mana Penggugat berjanji membayar namun ingkar janji. Tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum didasarkan pada Akta Kredit, bukan Surat Penegasan Persetujuan Kredit. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil karena kerugian disebabkan kelalaian Penggugat sendiri (wanprestasi) dan tuntutan tidak disertai rincian serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengutip yurisprudensi MA yang menolak gugatan ganti rugi tanpa pembuktian rinci.\n\n[HAL 41-48] Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan objek lelang (dua sertifikat tanah) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No. RL-555/29/2020 tanggal 10 Desember 2020. Penggugat Rekonvensi dalil Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek secara sukarela dan menikmati tanah tersebut selama 12 bulan tanpa membayar sewa. Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sewa sebesar Rp300.000.000,00 (Rp150.000.000 per tahun untuk dua objek) atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek yang bukan miliknya setelah lelang sah, serta sisa hutang pokok Rp503.988.056,79 dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00. Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).\n\n[HAL 49-50] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: Dalam konvensi, eksepsi ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena dianggap itikad tidak baik dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum. Dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya: Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas SHGB No. 4677/Sunter Jaya (179 M2) dan SHM No. 4118/Sunter Jaya (185 M2) berdasarkan lelang yang sah sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi materiil sewa Rp300.000.000,- per tahun, sisa hutang pokok Rp503.988.056,79, kerugian immateriil Rp1.000.000.000,-, serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu.\n\n[HAL 51-65] Turut Tergugat (DJKN) mengajukan jawaban eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak, berargumen bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang serta Surat Pernyataan Tergugat, tanggung jawab gugatan perdata/pidana sepenuhnya pada Pemohon Lelang (Tergugat/Bank). Turut Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menegaskan lelang dilakukan sesuai UUHT Pasal 6, telah ada somasi (Peringatan I-III), nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP independen, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan. Turut Tergugat mengajukan bukti surat T.T-1 s.d. T.T-28 untuk membuktikan kelengkapan prosedur lelang. Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing (P-1 s.d. P-13 oleh Penggugat, T.1-1A s.d. T.1-14D oleh Tergugat) tanpa saksi.\n\n[HAL 66-68] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi (Doli Praesentis, Obscur Libel, dan mohon dikeluarkan sebagai pihak) karena gugatan Penggugat sudah jelas merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan hak Penggugat menentukan pihak yang digugat tidak dapat dihalangi. Hakim menetapkan fakta terbukti: adanya perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) dengan total fasilitas Rp4 miliar, jaminan SHGB No. 4677 dan SHM No. 4118 dengan Hak Tanggungan Peringkat I, serta pelaksanaan lelang eksekusi pada 10 Desember 2020.\n\n[HAL 69-71] Pokok sengketa diidentifikasi: (1) apakah lelang dilakukan saat debitur belum wanprestasi; (2) apakah nilai limit terlalu rendah; (3) apakah perhitungan bunga/denda pasca-lelang melawan hukum; (4) apakah pengabaian permohonan *asset settlement* melawan hukum. Tergugat membantah dengan menunjukkan adanya somasi, penilaian KJPP, dan sisa kewajiban sesuai perjanjian.\n\n[HAL 72-78] Hakim menganalisis wanprestasi: Perjanjian Kredit Pasal 9 menyatakan peminjam lalai/wanprestasi demi hukum jika tidak membayar tepat waktu. Penggugat sendiri mengakui tidak dapat melaksanakan prestasi secara sempurna. Bukti Peringatan I, II, dan III (Des 2016-Feb 2017) memperkuat status wanprestasi. Dalil Penggugat bahwa lelang tanpa somasi ditolak karena somasi telah ada dan ketentuan perjanjian sudah mengatur kelalaian.\n\n[HAL 79-81] Hakim menganalisis nilai limit: Penetapan nilai limit adalah kewenangan penjual (Tergugat) berdasarkan Pasal 44 PMK Lelang, yang harus didasarkan pada penilaian penilai independen. Bukti Surat Pernyataan Harga Limit dan Laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan membuktikan nilai limit ditetapkan sesuai prosedur. Dalil nilai limit terlalu rendah ditolak. Hakim menganalisis bunga/denda pasca-lelang: Pasal 7 Perjanjian Kredit secara eksplisit menyepakati bahwa jika hasil lelang kurang, Peminjam tetap berkewajiban membayar sisa pokok, bunga, denda, dan biaya. Kesepakatan ini berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga perhitungan sisa utang termasuk bunga/denda tidak melawan hukum.\n\n[HAL 82-85] Hakim menganalisis pengabaian permohonan *asset settlement*: Penjualan bawah tangan (Pasal 20 ayat 3 UUHT) memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak adanya tanggapan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tidak dapat dianggap perbuatan melawan hukum karena Tergugat berhak menilai keseriusan penawaran. Tidak ada bukti kesepakatan baru. Dengan demikian, Penggugat gagal membuktikan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Seluruh petitum gugatan konvensi ditolak.\n\n[HAL 86-87] Dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) membantah gugatan dengan dalil gugatan kabur, klaim bahwa pengalihan sertifikat tidak sah, dan status sebagai pembeli tidak beritikad baik (tidak memeriksa status tanah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan rekonvensi berdasarkan Pasal 132a HIR." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 14674, + "summary": "[HAL 1-8] Penggugat Omar Ismail Lubis menggugat PT. Bank Mayora (Tergugat) dan DJKN (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang eksekusi agunan kredit. Penggugat dalil menerima kredit Rp4 miliar (PRK, PAB-1, PAB-2) dengan jaminan dua sertifikat tanah di Sunter Jaya yang dibebani hak tanggungan. Penggugat mengaku sempat lancar bayar namun gagal karena kondisi usaha dan pandemi, lalu mengajukan permohonan *asset settlement* atau penjualan bawah tangan yang diabaikan Tergugat. Pada 10 Desember 2020, Turut Tergugat melaksanakan lelang tanpa somasi sebelumnya, menetapkan Tergugat sebagai pemenang dengan harga Rp3.052.100.000,00. Penggugat menyangkal lelang tersebut cacat hukum karena melanggar UU Hak Tanggungan (tanpa somasi, nilai limit rendah, dan masih diperhitungkan bunga/denda pasca-lelang), serta menuntut pernyataan lelang batal demi hukum, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil Rp5 miliar dan imateriil Rp10 miliar. Mediasi gagal.\n\n[HAL 9-12] Tergugat mengajukan eksepsi *Doli Praesentis* (itikad buruk) dan *Obscur Libel*. Tergugat menyatakan Penggugat itikad buruk karena gugatan ini bertujuan mencegah Risalah Lelang No. 555/29/2020 padahal Penggugat telah wanprestasi. Tergugat juga mendalil gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-29] Dalam jawaban konvensi, Tergugat merinci tiga perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) tanggal 12 April 2016 dengan jaminan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa somasi, dengan menunjukkan adanya Surat Peringatan I, II, dan III pada akhir 2016 dan awal 2017. Tergugat menegaskan Penggugat telah wanprestasi sejak Desember 2016, jauh sebelum pandemi COVID-19, sehingga dalil pandemi tidak relevan. Tergugat juga membantah dalil nilai limit lelang rendah dengan menunjukkan adanya penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan. Kronologi lelang menunjukkan dua kali pelaksanaan: Lelang Pertama Maret 2020 tidak ada penawar, dan Lelang Kedua Desember 2020 dimenangkan Tergugat sebagai \"Pembeli Untuk Pihak Lain\" sesuai PMK No. 27/2016, dengan hasil lelang Rp3.052.100.000,00. Sisa utang Penggugat setelah dikurangi hasil lelang adalah Rp501.988.056,79 (PRK), Rp1.000.000 (PAB-1), dan Rp1.000.000 (PAB-2).\n\n[HAL 30-40] Tergugat menolak seluruh dalil gugatan konvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang permohonan keringanan yang diabaikan dengan menunjukkan notulen rapat (Febru 2017, Juli 2017, Oktober 2017, Desember 2018, September 2019) di mana Penggugat berjanji membayar namun ingkar janji. Tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum didasarkan pada Akta Kredit, bukan Surat Penegasan Persetujuan Kredit. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil karena kerugian disebabkan kelalaian Penggugat sendiri (wanprestasi) dan tuntutan tidak disertai rincian serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengutip yurisprudensi MA yang menolak gugatan ganti rugi tanpa pembuktian rinci.\n\n[HAL 41-48] Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan objek lelang (dua sertifikat tanah) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No. RL-555/29/2020 tanggal 10 Desember 2020. Penggugat Rekonvensi dalil Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek secara sukarela dan menikmati tanah tersebut selama 12 bulan tanpa membayar sewa. Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sewa sebesar Rp300.000.000,00 (Rp150.000.000 per tahun untuk dua objek) atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek yang bukan miliknya setelah lelang sah, serta sisa hutang pokok Rp503.988.056,79 dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00. Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).\n\n[HAL 49-50] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: Dalam konvensi, eksepsi ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena dianggap itikad tidak baik dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum. Dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya: Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas SHGB No. 4677/Sunter Jaya (179 M2) dan SHM No. 4118/Sunter Jaya (185 M2) berdasarkan lelang yang sah sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi materiil sewa Rp300.000.000,- per tahun, sisa hutang pokok Rp503.988.056,79, kerugian immateriil Rp1.000.000.000,-, serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu.\n\n[HAL 51-65] Turut Tergugat (DJKN) mengajukan jawaban eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak, berargumen bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang serta Surat Pernyataan Tergugat, tanggung jawab gugatan perdata/pidana sepenuhnya pada Pemohon Lelang (Tergugat/Bank). Turut Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menegaskan lelang dilakukan sesuai UUHT Pasal 6, telah ada somasi (Peringatan I-III), nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP independen, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan. Turut Tergugat mengajukan bukti surat T.T-1 s.d. T.T-28 untuk membuktikan kelengkapan prosedur lelang. Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing (P-1 s.d. P-13 oleh Penggugat, T.1-1A s.d. T.1-14D oleh Tergugat) tanpa saksi.\n\n[HAL 66-68] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi (Doli Praesentis, Obscur Libel, dan mohon dikeluarkan sebagai pihak) karena gugatan Penggugat sudah jelas merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan hak Penggugat menentukan pihak yang digugat tidak dapat dihalangi. Hakim menetapkan fakta terbukti: adanya perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) dengan total fasilitas Rp4 miliar, jaminan SHGB No. 4677 dan SHM No. 4118 dengan Hak Tanggungan Peringkat I, serta pelaksanaan lelang eksekusi pada 10 Desember 2020.\n\n[HAL 69-71] Pokok sengketa diidentifikasi: (1) apakah lelang dilakukan saat debitur belum wanprestasi; (2) apakah nilai limit terlalu rendah; (3) apakah perhitungan bunga/denda pasca-lelang melawan hukum; (4) apakah pengabaian permohonan *asset settlement* melawan hukum. Tergugat membantah dengan menunjukkan adanya somasi, penilaian KJPP, dan sisa kewajiban sesuai perjanjian.\n\n[HAL 72-78] Hakim menganalisis wanprestasi: Perjanjian Kredit Pasal 9 menyatakan peminjam lalai/wanprestasi demi hukum jika tidak membayar tepat waktu. Penggugat sendiri mengakui tidak dapat melaksanakan prestasi secara sempurna. Bukti Peringatan I, II, dan III (Des 2016-Feb 2017) memperkuat status wanprestasi. Dalil Penggugat bahwa lelang tanpa somasi ditolak karena somasi telah ada dan ketentuan perjanjian sudah mengatur kelalaian.\n\n[HAL 79-81] Hakim menganalisis nilai limit: Penetapan nilai limit adalah kewenangan penjual (Tergugat) berdasarkan Pasal 44 PMK Lelang, yang harus didasarkan pada penilaian penilai independen. Bukti Surat Pernyataan Harga Limit dan Laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan membuktikan nilai limit ditetapkan sesuai prosedur. Dalil nilai limit terlalu rendah ditolak. Hakim menganalisis bunga/denda pasca-lelang: Pasal 7 Perjanjian Kredit secara eksplisit menyepakati bahwa jika hasil lelang kurang, Peminjam tetap berkewajiban membayar sisa pokok, bunga, denda, dan biaya. Kesepakatan ini berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga perhitungan sisa utang termasuk bunga/denda tidak melawan hukum.\n\n[HAL 82-85] Hakim menganalisis pengabaian permohonan *asset settlement*: Penjualan bawah tangan (Pasal 20 ayat 3 UUHT) memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak adanya tanggapan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tidak dapat dianggap perbuatan melawan hukum karena Tergugat berhak menilai keseriusan penawaran. Tidak ada bukti kesepakatan baru. Dengan demikian, Penggugat gagal membuktikan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Seluruh petitum gugatan konvensi ditolak.\n\n[HAL 86-89] Dalam rekonvensi, Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan berdasarkan Pasal 132a HIR. Hakim menemukan bahwa kapasitas hukum para pihak berbeda antara konvensi dan rekonvensi: dalam konvensi, Penggugat berkedudukan sebagai debitur/pemberi hak tanggungan, sedangkan dalam rekonvensi, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berkedudukan sebagai kreditor/pemegang hak tanggungan yang sekaligus sebagai pembeli lelang. Berdasarkan Pasal 78 PMK No. 27/PMK.06/2016, bank sebagai kreditor dapat membeli agunan untuk pihak lain dalam jangka waktu satu tahun, sehingga pembeli lelang belum tentu pemilik tanah. Selain itu, sebagai Badan Hukum, Tergugat memiliki batasan kepemilikan tanah Hak Milik/HGB. Karena perbedaan kualitas/kedudukan hukum tersebut, gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan dalam rekonvensi melainkan harus berupa gugatan tersendiri atau eksekusi pengosongan langsung. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).\n\n[HAL 90-91] Amar putusan akhir: Eksepsi ditolak seluruhnya. Gugatan konvensi ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-8] Penggugat Omar Ismail Lubis menggugat PT. Bank Mayora (Tergugat) dan DJKN (Turut Tergugat) atas perbuatan melawan hukum terkait lelang eksekusi agunan kredit. Penggugat dalil menerima kredit Rp4 miliar (PRK, PAB-1, PAB-2) dengan jaminan dua sertifikat tanah di Sunter Jaya yang dibebani hak tanggungan. Penggugat mengaku sempat lancar bayar namun gagal karena kondisi usaha dan pandemi, lalu mengajukan permohonan *asset settlement* atau penjualan bawah tangan yang diabaikan Tergugat. Pada 10 Desember 2020, Turut Tergugat melaksanakan lelang tanpa somasi sebelumnya, menetapkan Tergugat sebagai pemenang dengan harga Rp3.052.100.000,00. Penggugat menyangkal lelang tersebut cacat hukum karena melanggar UU Hak Tanggungan (tanpa somasi, nilai limit rendah, dan masih diperhitungkan bunga/denda pasca-lelang), serta menuntut pernyataan lelang batal demi hukum, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil Rp5 miliar dan imateriil Rp10 miliar. Mediasi gagal.\n\n[HAL 9-12] Tergugat mengajukan eksepsi *Doli Praesentis* (itikad buruk) dan *Obscur Libel*. Tergugat menyatakan Penggugat itikad buruk karena gugatan ini bertujuan mencegah Risalah Lelang No. 555/29/2020 padahal Penggugat telah wanprestasi. Tergugat juga mendalil gugatan *obscur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kausalitas, dan kerugian sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.\n\n[HAL 13-29] Dalam jawaban konvensi, Tergugat merinci tiga perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) tanggal 12 April 2016 dengan jaminan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah. Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa lelang dilakukan tanpa somasi, dengan menunjukkan adanya Surat Peringatan I, II, dan III pada akhir 2016 dan awal 2017. Tergugat menegaskan Penggugat telah wanprestasi sejak Desember 2016, jauh sebelum pandemi COVID-19, sehingga dalil pandemi tidak relevan. Tergugat juga membantah dalil nilai limit lelang rendah dengan menunjukkan adanya penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik Jimmy Prasetyo & Rekan. Kronologi lelang menunjukkan dua kali pelaksanaan: Lelang Pertama Maret 2020 tidak ada penawar, dan Lelang Kedua Desember 2020 dimenangkan Tergugat sebagai \"Pembeli Untuk Pihak Lain\" sesuai PMK No. 27/2016, dengan hasil lelang Rp3.052.100.000,00. Sisa utang Penggugat setelah dikurangi hasil lelang adalah Rp501.988.056,79 (PRK), Rp1.000.000 (PAB-1), dan Rp1.000.000 (PAB-2).\n\n[HAL 30-40] Tergugat menolak seluruh dalil gugatan konvensi. Tergugat membantah dalil Penggugat tentang permohonan keringanan yang diabaikan dengan menunjukkan notulen rapat (Febru 2017, Juli 2017, Oktober 2017, Desember 2018, September 2019) di mana Penggugat berjanji membayar namun ingkar janji. Tergugat menegaskan bahwa hubungan hukum didasarkan pada Akta Kredit, bukan Surat Penegasan Persetujuan Kredit. Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil karena kerugian disebabkan kelalaian Penggugat sendiri (wanprestasi) dan tuntutan tidak disertai rincian serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, mengutip yurisprudensi MA yang menolak gugatan ganti rugi tanpa pembuktian rinci.\n\n[HAL 41-48] Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi. Tergugat (sekarang Penggugat Rekonvensi) menuntut Penggugat (sekarang Tergugat Rekonvensi) untuk menyerahkan objek lelang (dua sertifikat tanah) yang telah beralih kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan Risalah Lelang No. RL-555/29/2020 tanggal 10 Desember 2020. Penggugat Rekonvensi dalil Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan objek secara sukarela dan menikmati tanah tersebut selama 12 bulan tanpa membayar sewa. Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi sewa sebesar Rp300.000.000,00 (Rp150.000.000 per tahun untuk dua objek) atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat Rekonvensi menguasai objek yang bukan miliknya setelah lelang sah, serta sisa hutang pokok Rp503.988.056,79 dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00. Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang paksa (dwangsom) Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).\n\n[HAL 49-50] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat: Dalam konvensi, eksepsi ditolak, namun gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena dianggap itikad tidak baik dan tidak terbukti perbuatan melawan hukum. Dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya: Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik sah atas SHGB No. 4677/Sunter Jaya (179 M2) dan SHM No. 4118/Sunter Jaya (185 M2) berdasarkan lelang yang sah sesuai PMK No. 27/PMK.06/2016. Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi materiil sewa Rp300.000.000,- per tahun, sisa hutang pokok Rp503.988.056,79, kerugian immateriil Rp1.000.000.000,-, serta memerintahkan pengosongan dan penyerahan objek kepada Penggugat Rekonvensi dengan uang paksa Rp5.000.000,- per hari keterlambatan dan putusan dapat dijalankan lebih dahulu.\n\n[HAL 51-65] Turut Tergugat (DJKN) mengajukan jawaban eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak, berargumen bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PMK Lelang serta Surat Pernyataan Tergugat, tanggung jawab gugatan perdata/pidana sepenuhnya pada Pemohon Lelang (Tergugat/Bank). Turut Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat, menegaskan lelang dilakukan sesuai UUHT Pasal 6, telah ada somasi (Peringatan I-III), nilai limit ditetapkan berdasarkan penilaian KJPP independen, dan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan. Turut Tergugat mengajukan bukti surat T.T-1 s.d. T.T-28 untuk membuktikan kelengkapan prosedur lelang. Para pihak mengajukan bukti surat masing-masing (P-1 s.d. P-13 oleh Penggugat, T.1-1A s.d. T.1-14D oleh Tergugat) tanpa saksi.\n\n[HAL 66-68] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi (Doli Praesentis, Obscur Libel, dan mohon dikeluarkan sebagai pihak) karena gugatan Penggugat sudah jelas merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan hak Penggugat menentukan pihak yang digugat tidak dapat dihalangi. Hakim menetapkan fakta terbukti: adanya perjanjian kredit (No. 32, 33, 34) dengan total fasilitas Rp4 miliar, jaminan SHGB No. 4677 dan SHM No. 4118 dengan Hak Tanggungan Peringkat I, serta pelaksanaan lelang eksekusi pada 10 Desember 2020.\n\n[HAL 69-71] Pokok sengketa diidentifikasi: (1) apakah lelang dilakukan saat debitur belum wanprestasi; (2) apakah nilai limit terlalu rendah; (3) apakah perhitungan bunga/denda pasca-lelang melawan hukum; (4) apakah pengabaian permohonan *asset settlement* melawan hukum. Tergugat membantah dengan menunjukkan adanya somasi, penilaian KJPP, dan sisa kewajiban sesuai perjanjian.\n\n[HAL 72-78] Hakim menganalisis wanprestasi: Perjanjian Kredit Pasal 9 menyatakan peminjam lalai/wanprestasi demi hukum jika tidak membayar tepat waktu. Penggugat sendiri mengakui tidak dapat melaksanakan prestasi secara sempurna. Bukti Peringatan I, II, dan III (Des 2016-Feb 2017) memperkuat status wanprestasi. Dalil Penggugat bahwa lelang tanpa somasi ditolak karena somasi telah ada dan ketentuan perjanjian sudah mengatur kelalaian.\n\n[HAL 79-81] Hakim menganalisis nilai limit: Penetapan nilai limit adalah kewenangan penjual (Tergugat) berdasarkan Pasal 44 PMK Lelang, yang harus didasarkan pada penilaian penilai independen. Bukti Surat Pernyataan Harga Limit dan Laporan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan membuktikan nilai limit ditetapkan sesuai prosedur. Dalil nilai limit terlalu rendah ditolak. Hakim menganalisis bunga/denda pasca-lelang: Pasal 7 Perjanjian Kredit secara eksplisit menyepakati bahwa jika hasil lelang kurang, Peminjam tetap berkewajiban membayar sisa pokok, bunga, denda, dan biaya. Kesepakatan ini berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUHPerdata), sehingga perhitungan sisa utang termasuk bunga/denda tidak melawan hukum.\n\n[HAL 82-85] Hakim menganalisis pengabaian permohonan *asset settlement*: Penjualan bawah tangan (Pasal 20 ayat 3 UUHT) memerlukan kesepakatan kedua belah pihak. Tidak adanya tanggapan Tergugat terhadap permohonan Penggugat tidak dapat dianggap perbuatan melawan hukum karena Tergugat berhak menilai keseriusan penawaran. Tidak ada bukti kesepakatan baru. Dengan demikian, Penggugat gagal membuktikan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Seluruh petitum gugatan konvensi ditolak.\n\n[HAL 86-89] Dalam rekonvensi, Majelis Hakim memeriksa formalitas gugatan berdasarkan Pasal 132a HIR. Hakim menemukan bahwa kapasitas hukum para pihak berbeda antara konvensi dan rekonvensi: dalam konvensi, Penggugat berkedudukan sebagai debitur/pemberi hak tanggungan, sedangkan dalam rekonvensi, Tergugat (Penggugat Rekonvensi) berkedudukan sebagai kreditor/pemegang hak tanggungan yang sekaligus sebagai pembeli lelang. Berdasarkan Pasal 78 PMK No. 27/PMK.06/2016, bank sebagai kreditor dapat membeli agunan untuk pihak lain dalam jangka waktu satu tahun, sehingga pembeli lelang belum tentu pemilik tanah. Selain itu, sebagai Badan Hukum, Tergugat memiliki batasan kepemilikan tanah Hak Milik/HGB. Karena perbedaan kualitas/kedudukan hukum tersebut, gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan dalam rekonvensi melainkan harus berupa gugatan tersendiri atau eksekusi pengosongan langsung. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).\n\n[HAL 90-91] Amar putusan akhir: Eksepsi ditolak seluruhnya. Gugatan konvensi ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 9509, + "frame": "Penggugat Omar Ismail Lubis menggugat PT. Bank Mayora dan DJKN atas perbuatan melawan hukum terkait lelang eksekusi agunan kredit yang dianggap cacat prosedur dan nilai, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Gugatan ini dibantang oleh Tergugat yang menyatakan wanprestasi telah terjadi dan lelang dilakukan sesuai prosedur, serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk penyerahan objek lelang. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak gugatan konvensi karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dan menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima karena kesalahan format hukum.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian kredit dengan fasilitas total Rp4 miliar yang dijamin dengan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak membayar cicilan kredit tepat waktu sehingga dinyatakan wanprestasi sejak Desember 2016 berdasarkan ketentuan perjanjian.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat pada akhir 2016 dan awal 2017 sebelum pelaksanaan lelang.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi agunan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 dengan nilai limit yang ditetapkan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik independen.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memenangkan lelang sebagai pembeli untuk pihak lain dengan harga Rp3.052.100.000,00, namun sisa utang pokok, bunga, dan denda tetap dihitung sesuai perjanjian kredit.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan penjualan bawah tangan (*asset settlement*) yang tidak ditanggapi atau disetujui oleh Tergugat.", + "page": 82, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil dan imateriil karena lelang dianggap cacat hukum.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut penyerahan objek lelang, ganti rugi sewa, sisa hutang, dan kerugian immateriil.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena perbedaan kapasitas hukum para pihak antara konvensi dan rekonvensi serta ketidaksesuaian format gugatan.", + "page": 86, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kredit yang diberikan oleh PT. Bank Mayora kepada Omar Ismail Lubis dengan jaminan hak tanggungan atas dua sertifikat tanah. Penggugat menyatakan wanprestasi akibat kondisi usaha dan pandemi, serta mengajukan permohonan *asset settlement* yang tidak disetujui Tergugat. Tergugat kemudian melaksanakan lelang eksekusi agunan pada Desember 2020 setelah melalui serangkaian surat peringatan dan penilaian independen, dengan Tergugat sendiri sebagai pemenang lelang. Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum karena lelang dilakukan tanpa somasi, nilai limit rendah, dan perhitungan bunga pasca-lelang, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Hakim menetapkan bahwa wanprestasi telah terjadi sejak 2016, somasi telah dilakukan, nilai limit sah, dan perhitungan sisa utang termasuk bunga/denda sesuai perjanjian. Gugatan konvensi ditolak karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat menuntut penyerahan objek lelang dan ganti rugi, namun gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena kesalahan format hukum dan perbedaan kapasitas para pihak antara konvensi dan rekonvensi, sehingga harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau eksekusi langsung." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari kredit yang diberikan oleh PT. Bank Mayora kepada Omar Ismail Lubis dengan jaminan hak tanggungan atas dua sertifikat tanah. Penggugat menyatakan wanprestasi akibat kondisi usaha dan pandemi, serta mengajukan permohonan *asset settlement* yang tidak disetujui Tergugat. Tergugat kemudian melaksanakan lelang eksekusi agunan pada Desember 2020 setelah melalui serangkaian surat peringatan dan penilaian independen, dengan Tergugat sendiri sebagai pemenang lelang. Penggugat menggugat perbuatan melawan hukum karena lelang dilakukan tanpa somasi, nilai limit rendah, dan perhitungan bunga pasca-lelang, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Hakim menetapkan bahwa wanprestasi telah terjadi sejak 2016, somasi telah dilakukan, nilai limit sah, dan perhitungan sisa utang termasuk bunga/denda sesuai perjanjian. Gugatan konvensi ditolak karena perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam gugatan rekonvensi, Tergugat menuntut penyerahan objek lelang dan ganti rugi, namun gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim karena kesalahan format hukum dan perbedaan kapasitas para pihak antara konvensi dan rekonvensi, sehingga harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau eksekusi langsung.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian kredit dengan fasilitas total Rp4 miliar yang dijamin dengan hak tanggungan peringkat I atas dua sertifikat tanah.", + "page": 66, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak membayar cicilan kredit tepat waktu sehingga dinyatakan wanprestasi sejak Desember 2016 berdasarkan ketentuan perjanjian.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat peringatan I, II, dan III kepada Penggugat pada akhir 2016 dan awal 2017 sebelum pelaksanaan lelang.", + "page": 72, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Lelang eksekusi agunan dilaksanakan pada 10 Desember 2020 dengan nilai limit yang ditetapkan berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik independen.", + "page": 79, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memenangkan lelang sebagai pembeli untuk pihak lain dengan harga Rp3.052.100.000,00, namun sisa utang pokok, bunga, dan denda tetap dihitung sesuai perjanjian kredit.", + "page": 77, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan permohonan penjualan bawah tangan (*asset settlement*) yang tidak ditanggapi atau disetujui oleh Tergugat.", + "page": 82, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembatalan lelang, penghentian perhitungan bunga/denda, serta ganti rugi materiil dan imateriil karena lelang dianggap cacat hukum.", + "page": 1, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut penyerahan objek lelang, ganti rugi sewa, sisa hutang, dan kerugian immateriil.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena perbedaan kapasitas hukum para pihak antara konvensi dan rekonvensi serta ketidaksesuaian format gugatan.", + "page": 86, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar cicilan kredit tapi bank masih lelang tanah jaminan saya dan hitung sisa utang, apakah ini sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 79627, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1866 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1866: Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya pernyataan wanprestasi (kealpaan) debitur, yaitu melalui surat perintah/somasi atau ketentuan dalam perjanjian itu sendiri. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah apakah bank sah melakukan lelang meskipun debitur merasa sudah bayar/mengalami kesulitan. Putusan menggunakan pasal ini untuk menilai apakah debitur telah dinyatakan lalai (wanprestasi) sebelum lelang dilakukan, yang menjadi dasar hukum bank untuk mengeksekusi jaminan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) di mana perjanjian kredit berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam pertanyaan, bank menghitung sisa utang dan bunga pasca-lelang berdasarkan klausul perjanjian. Putusan merujuk pada pasal ini untuk menegaskan bahwa kesepakatan dalam perjanjian kredit mengenai hak bank menagih sisa utang (pokok, bunga, denda) setelah lelang adalah sah dan mengikat, sehingga tindakan bank tersebut sah secara perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pertanyaan, debitur bertanya apakah tindakan bank (lelang dan hitung sisa utang) 'sah', yang implikasinya adalah apakah tindakan tersebut melanggar hukum. Putusan menguji apakah tindakan bank memenuhi unsur PMH (melanggar hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan hubungan kausal). Karena gugatan PMH ditolak, pasal ini relevan sebagai kerangka untuk menilai keabsahan tindakan bank dari sisi pelanggaran hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1866 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti (bukti tertulis, saksi, dll). Ini adalah pasal prosedur pembuktian, bukan aturan substantif yang menentukan keabsahan lelang atau perhitungan utang. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara ditetapkan false." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian dari pengakuan di hadapan hakim. Ini adalah pasal prosedur pembuktian yang tidak mengatur substansi hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit atau keabsahan eksekusi jaminan. Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian ditetapkan false." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 109104, + "completion_tokens": 7802 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8ec88424d33febd019cdb49f792e342b4337940 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,344 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.042, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 236.499, + "query": 6.069, + "relevance": 22.295, + "total": 264.904 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 58420, + "marked_chars": 58573 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\n1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;\n3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (Denni Insani Cristina Gultom)\ndan TERGUGAT (Felix Christian Pratama) yang dilangsungkan berdasarkan\nAgama Kristen dan sesuai dengan Hukum Perkawinan Republik Indonesia\npada hari Sabtu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan\nBelas (20-7-2019) di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Puri Mansion dihadapan\nGembala GBI Puri Mansion: Pdp. Daniel Soeprianto, S.Th., M.Pd, yang telah\ndicatatkan menurut peraturan perundang-undangan berdasarkan Kutipan\nAkta Perkawinan Nomor: 3173-KW-12042022-0011 tertanggal 12 April 2022,\nyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta\nKutipan Akta Perkawinan Nomor: 3173-KW-12042022-0011 tertanggal 12\nApril 2022, putus karena perceraian;\n4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan\nsalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas\nKependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini\nditetapkan sejumlah Rp.298.700,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu\ntujuh ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus pada Jumat tanggal 20\nOktober 2023 oleh kami, Iwan Wardhana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Novita\nRiama , S.H.,M.H dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum. masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua\nPengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor 747/Pdt.G/2023/PN.Jkt.\nBrt tanggal 22 Agustus 2023, putusan te" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 58573, + "frame": "Penggugat, Denni Insani Cristina Gultom, menggugat Tergugat, Felix Christian Pratama, atas gugatan perceraian terhadap perkawinan mereka yang sah. Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Gugatan ini dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam putusan verstek karena Tergugat tidak hadir.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2019 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Puri Mansion dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama perkawinan mereka.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat sejak perkawinan dilangsungkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bekerja di perusahaan percetakan milik Orang Tua Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menemukan screenshot chat WhatsApp di laptop Tergugat yang bernuansa asmara dengan seseorang yang diduga perempuan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan klarifikasi bahwa lawan bicara dalam chat WhatsApp tersebut adalah teman sekolah dasar Tergugat dan hubungannya hanya sebatas teman biasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melihat Tergugat berduaan mesra dengan seorang perempuan di sebuah restoran setelah memberikan klarifikasi tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat pada awal bulan Januari 2021 selama kurang lebih satu bulan untuk menenangkan diri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat kembali ke rumah Orang Tua Tergugat pada awal bulan Februari 2021 atas himbauan Orang Tua Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat jarang pulang ke rumah atau lebih sering tidak pulang ke rumah mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat mengenai ketidakhadirannya dengan kalimat \"tidak usah kamu urusin diriku\".", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta izin kepada Orang Tua Tergugat untuk pulang ke rumah Orang Tua Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2021 karena tidak ada kepastian status perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memilih tinggal di rumah Tante Penggugat di Tangerang sejak awal bulan November 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan berhenti bekerja dari perusahaan percetakan milik Orang Tua Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang Tua Tergugat datang menemui Penggugat pada tanggal 3 Februari 2022 untuk meminta Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersama Ayahnya datang menemui Penggugat pada sekitar bulan Juli 2022 untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta Penggugat mengajukan gugatan cerai.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada pertemuan bulan Juli 2022 mengenai pengajuan gugatan cerai.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mau lagi melakukan komunikasi dengan Penggugat termasuk dengan Orang Tua Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menunjuk Kuasa Hukum pada tanggal 16 Februari 2023 untuk menangani penyelesaian status hubungan suami-istri.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami-istri pada awal Agustus 2023 setelah semua upaya kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa halangan yang sah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa KTP, Akta Nikah, Akta Perkawinan, dan printout chat WhatsApp.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan dua saksi, yaitu Miden Gultom dan Juniar Manurung, yang merupakan ayah kandung Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Miden Gultom dan Juniar Manurung menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Juniar Manurung menyatakan bahwa Tergugat mengakui kepada saksi bahwa ada perempuan lain yang merupakan pacarnya dan disukainya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, Denni Insani Cristina Gultom, menggugat Tergugat, Felix Christian Pratama, untuk memutus perkawinan mereka yang sah berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2019. Penggugat mendalilkan bahwa hubungan rumah tangga mereka mengalami kemunduran setelah ditemukan bukti chat WhatsApp bernuansa asmara antara Tergugat dengan perempuan lain, serta adanya pertemuan mesra di restoran. Meskipun Tergugat awalnya mengklaim lawan bicara tersebut hanya teman sekolah dasar, hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Tergugat mulai jarang pulang ke rumah sejak Maret 2021 dan memberikan respons yang cuek terhadap pertanyaan Penggugat. Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya pada Januari 2021, kembali pada Februari 2021, namun akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah secara permanen sejak Oktober 2021 setelah tidak mendapatkan kepastian status dari Tergugat. Berbagai upaya mediasi oleh keluarga dan pertemuan langsung pada Juli 2022 di mana Tergugat meminta Penggugat mengajukan gugatan cerai, tidak menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, serta Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, Denni Insani Cristina Gultom, menggugat Tergugat, Felix Christian Pratama, untuk memutus perkawinan mereka yang sah berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2019. Penggugat mendalilkan bahwa hubungan rumah tangga mereka mengalami kemunduran setelah ditemukan bukti chat WhatsApp bernuansa asmara antara Tergugat dengan perempuan lain, serta adanya pertemuan mesra di restoran. Meskipun Tergugat awalnya mengklaim lawan bicara tersebut hanya teman sekolah dasar, hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Tergugat mulai jarang pulang ke rumah sejak Maret 2021 dan memberikan respons yang cuek terhadap pertanyaan Penggugat. Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya pada Januari 2021, kembali pada Februari 2021, namun akhirnya memutuskan untuk tinggal terpisah secara permanen sejak Oktober 2021 setelah tidak mendapatkan kepastian status dari Tergugat. Berbagai upaya mediasi oleh keluarga dan pertemuan langsung pada Juli 2022 di mana Tergugat meminta Penggugat mengajukan gugatan cerai, tidak menghasilkan kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara secara verstek. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, serta Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 20 Juli 2019 di Gereja Bethel Indonesia (GBI) Puri Mansion dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama perkawinan mereka.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat sejak perkawinan dilangsungkan.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat bekerja di perusahaan percetakan milik Orang Tua Tergugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menemukan screenshot chat WhatsApp di laptop Tergugat yang bernuansa asmara dengan seseorang yang diduga perempuan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memberikan klarifikasi bahwa lawan bicara dalam chat WhatsApp tersebut adalah teman sekolah dasar Tergugat dan hubungannya hanya sebatas teman biasa.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melihat Tergugat berduaan mesra dengan seorang perempuan di sebuah restoran setelah memberikan klarifikasi tersebut.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat pada awal bulan Januari 2021 selama kurang lebih satu bulan untuk menenangkan diri.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat kembali ke rumah Orang Tua Tergugat pada awal bulan Februari 2021 atas himbauan Orang Tua Penggugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat jarang pulang ke rumah atau lebih sering tidak pulang ke rumah mulai bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat menjawab pertanyaan Penggugat mengenai ketidakhadirannya dengan kalimat \"tidak usah kamu urusin diriku\".", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta izin kepada Orang Tua Tergugat untuk pulang ke rumah Orang Tua Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2021 karena tidak ada kepastian status perkawinan.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memilih tinggal di rumah Tante Penggugat di Tangerang sejak awal bulan November 2021.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan berhenti bekerja dari perusahaan percetakan milik Orang Tua Tergugat pada tanggal 31 Desember 2021.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Orang Tua Tergugat datang menemui Penggugat pada tanggal 3 Februari 2022 untuk meminta Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat bersama Ayahnya datang menemui Penggugat pada sekitar bulan Juli 2022 untuk menyampaikan permintaan maaf dan meminta Penggugat mengajukan gugatan cerai.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada pertemuan bulan Juli 2022 mengenai pengajuan gugatan cerai.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak mau lagi melakukan komunikasi dengan Penggugat termasuk dengan Orang Tua Penggugat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menunjuk Kuasa Hukum pada tanggal 16 Februari 2023 untuk menangani penyelesaian status hubungan suami-istri.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan suami-istri pada awal Agustus 2023 setelah semua upaya kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa halangan yang sah.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa KTP, Akta Nikah, Akta Perkawinan, dan printout chat WhatsApp.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengajukan dua saksi, yaitu Miden Gultom dan Juniar Manurung, yang merupakan ayah kandung Penggugat.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Miden Gultom dan Juniar Manurung menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Juniar Manurung menyatakan bahwa Tergugat mengakui kepada saksi bahwa ada perempuan lain yang merupakan pacarnya dan disukainya.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.", + "page": 15, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya selingkuh dan tinggal terpisah, apakah saya bisa mengajukan cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 26768, + "candidates": [ + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip pembuktian (beban pembuktian) yang bersifat prosedural, bukan mengatur hak atau akibat hukum substantif dari perceraian. Inti pertanyaan awam mengenai 'apakah bisa mengajukan cerai' karena selingkuh dan pisah rumah dijawab oleh hukum perkawinan (UU Perkawinan dan PP No. 9/1975), bukan oleh aturan umum pembuktian KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 25959, + "completion_tokens": 2296 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f59d9072eb0d8567180c7f22d145f85fea4e5bd3 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,114 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_747_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.014, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 88.659, + "query": 13.579, + "relevance": 24.146, + "total": 126.398 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21684, + "marked_chars": 21740 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21740, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengesahkan kematian ibu kandungnya agar dapat dicatatkan dalam administrasi kependudukan. Sengketa ini bersifat non-perdata (volunter) yang bertujuan mendapatkan kepastian hukum atas status kematian seseorang yang belum tercatat secara resmi. Pemohon meminta pengadilan menetapkan telah meninggalnya ibu kandungnya serta memerintahkan pencatatan akta kematian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Kiyana Nely meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2007 karena sakit dan jenazahnya dikremasi di Cilincing, Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada instansi yang berwenang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga belum pernah mengurus pencatatan kematian ke instansi yang berwenang sejak meninggalnya ibu kandung Pemohon hingga saat permohonan diajukan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu kandungnya, Kiyana Nely, meninggal dunia pada 17 Maret 2007 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, surat keterangan kematian, serta kesaksian dari dua saksi yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi dan jenazahnya dikremasi, namun tidak ada yang mengurus pencatatan akta kematian sejak saat itu. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan, sehingga permohonan dinyatakan beralasan. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan bahwa Kiyana Nely telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2007 di Jakarta, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ibu kandungnya, Kiyana Nely, meninggal dunia pada 17 Maret 2007 namun belum tercatat secara resmi dalam administrasi kependudukan. Pemohon mendasarkan permohonannya pada bukti surat identitas diri, kartu keluarga, surat keterangan kematian, serta kesaksian dari dua saksi yang menyatakan bahwa kematian tersebut telah terjadi dan jenazahnya dikremasi, namun tidak ada yang mengurus pencatatan akta kematian sejak saat itu. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan tersebut, menemukan bahwa kematian telah terjadi namun belum dicatatkan sesuai ketentuan, sehingga permohonan dinyatakan beralasan. Pengadilan mengabulkan permohonan dengan menetapkan bahwa Kiyana Nely telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2007 di Jakarta, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon bernama Kiyana Nely meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2007 karena sakit dan jenazahnya dikremasi di Cilincing, Jakarta Timur.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu kandung Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian karena belum pernah dicatatkan kepada instansi yang berwenang.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga belum pernah mengurus pencatatan kematian ke instansi yang berwenang sejak meninggalnya ibu kandung Pemohon hingga saat permohonan diajukan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan administrasi harta peninggalan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Ibu saya sudah meninggal bertahun-tahun lalu tapi belum punya akta kematian, gimana cara mengurusnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10909, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perdata terkait perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan pertanyaan tentang prosedur pengurusan akta kematian atau hukum administrasi kependudukan. Meskipun dalam putusan pasal ini dikutip secara keliru oleh hakim untuk kekuatan bukti surat, secara substantif pasal tersebut tidak menjawab inti pertanyaan awam." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 10978, + "completion_tokens": 765 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_753_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_753_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9060ee4a430910b4ddc3c6ae01395ea467d3fbe0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_753_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,234 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_753_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 21, + "timings": { + "parse": 0.039, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 145.093, + "query": 2.403, + "relevance": 94.739, + "total": 242.274 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 60070, + "marked_chars": 60250 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mengikat Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan\nNo: JMP/SP3/MEE/2019/003 tanggal 1 Februari 2019 antara Penggugat\ndan Tergugat;\n4.\nMenyatakan Tergugat Terbukti Melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;\nHalaman 19 dari 21 Halaman Putusan No. 753/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 19\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat\nsebesar Rp. 1.974.746.794 (\n \n satu miliar sembilan ratus tujuh puluh\n \n \nempat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan\npuluh empat rupiah);\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran kepada\nPenggugat sebesar Rp. 1.974.746.794 (\n \n satu miliar sembilan ratus tujuh\n \n \npuluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus\nsembilan puluh empat" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 60250, + "frame": "PT PGAS Solution menggugat PT JAPA MELINDO PRATAMA atas wanprestasi karena tidak membayar tunggakan hasil pekerjaan konstruksi sebesar Rp 1.974.746.794,- yang telah disepakati dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menyatakan Tergugat ingkar janji, serta menghukum Tergugat membayar pokok utang, bunga, sita jaminan, dan uang paksa. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menetapkan kewajiban pembayaran pokok utang, namun menolak tuntutan bunga, sita jaminan, dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor JMP/SP3/MEE/2019/003 pada tanggal 1 Februari 2019 untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan elektronik pada proyek Infinity Building II dengan nilai kontrak Rp 12.170.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan pekerjaan konstruksi pada proyek Infinity Building II hingga mencapai progres tertentu yang belum dibayarkan oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan yang menghasilkan Berita Rapat Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran, di mana Tergugat mengakui kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.974.746.794,- dan sepakat membayarnya paling lambat pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban sebesar Rp 1.974.746.794,- meskipun batas waktu pembayaran pada tanggal 29 September 2022 telah lewat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui surat permohonan pembayaran, teguran, dan somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak membayar.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 6% per tahun sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- per hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT PGAS Solution mengajukan gugatan perdata terhadap PT JAPA MELINDO PRATAMA dengan dalil wanprestasi akibat tidak dibayarnya tunggakan hasil pekerjaan konstruksi mekanikal, elektrikal, dan elektronik pada proyek Infinity Building II. Para pihak telah menandatangani perjanjian kerja sama pada awal tahun 2019, dan dalam pertemuan pada Juni 2022, Tergugat secara eksplisit mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.974.746.794,- dengan janji pelunasan pada September 2022. Namun, Tergugat tidak memenuhi janji tersebut despite berbagai upaya penagihan dari Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusan verstek karena Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti ingkar janji dan wajib membayar pokok utang sebesar Rp 1.974.746.794,-. Namun, tuntutan bunga moratoir ditolak karena majelis berpendapat bunga tidak dapat diterapkan pada ganti rugi akibat jasa pekerjaan yang tidak dibayar. Demikian pula, permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atau keberadaan aset yang disita dalam persidangan, dan permohonan uang paksa ditolak karena menurut hukum uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang. Tergugat dihukum membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT PGAS Solution mengajukan gugatan perdata terhadap PT JAPA MELINDO PRATAMA dengan dalil wanprestasi akibat tidak dibayarnya tunggakan hasil pekerjaan konstruksi mekanikal, elektrikal, dan elektronik pada proyek Infinity Building II. Para pihak telah menandatangani perjanjian kerja sama pada awal tahun 2019, dan dalam pertemuan pada Juni 2022, Tergugat secara eksplisit mengakui adanya kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.974.746.794,- dengan janji pelunasan pada September 2022. Namun, Tergugat tidak memenuhi janji tersebut despite berbagai upaya penagihan dari Penggugat. Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam putusan verstek karena Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan sebagian. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat terbukti ingkar janji dan wajib membayar pokok utang sebesar Rp 1.974.746.794,-. Namun, tuntutan bunga moratoir ditolak karena majelis berpendapat bunga tidak dapat diterapkan pada ganti rugi akibat jasa pekerjaan yang tidak dibayar. Demikian pula, permohonan sita jaminan ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atau keberadaan aset yang disita dalam persidangan, dan permohonan uang paksa ditolak karena menurut hukum uang paksa tidak dapat diterapkan terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang. Tergugat dihukum membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor JMP/SP3/MEE/2019/003 pada tanggal 1 Februari 2019 untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan elektronik pada proyek Infinity Building II dengan nilai kontrak Rp 12.170.000.000,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat melaksanakan pekerjaan konstruksi pada proyek Infinity Building II hingga mencapai progres tertentu yang belum dibayarkan oleh Tergugat.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan yang menghasilkan Berita Rapat Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran, di mana Tergugat mengakui kewajiban pembayaran sebesar Rp 1.974.746.794,- dan sepakat membayarnya paling lambat pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban sebesar Rp 1.974.746.794,- meskipun batas waktu pembayaran pada tanggal 29 September 2022 telah lewat.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan upaya penagihan melalui surat permohonan pembayaran, teguran, dan somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak membayar.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebesar 6% per tahun sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 9, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- per hari jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela.", + "page": 10, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kerjakan proyek konstruksi dan pihak kontraktor sudah janji bayar tapi sampai sekarang masih belum lunas padahal sudah saya tegur berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 3944, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang jaminan umum (general pledge) atas seluruh harta debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam konteks pertanyaan awam yang menuntut pembayaran jasa yang belum lunas, pasal ini relevan karena memberikan dasar hukum bagi kreditor (penggugat) untuk menuntut pembayaran dari seluruh aset debitur (kontraktor) jika pembayaran tidak dilakukan, serta menjadi dasar untuk permohonan sita jaminan (meskipun dalam putusan contoh permohonan ini ditolak karena bukti tidak cukup, prinsip hukumnya tetap substantif untuk menjawab 'apa yang harus dilakukan' dalam hal penagihan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealayan) debitur. Dalam pertanyaan awam, kontraktor sudah 'janji bayar tapi belum lunas' dan sudah 'ditegur berkali-kali'. Pasal ini relevan karena mengatur syarat kapan debitur dianggap lalai (dengan surat perintah/peringatan), yang merupakan langkah hukum pertama yang harus dilakukan sebelum menuntut ganti rugi atau wanprestasi lebih lanjut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika tidak memenuhi kewajibannya. Ini relevan secara substantif karena menjawab pertanyaan awam tentang konsekuensi hukum dari ketidaklunasan pembayaran, yaitu hak untuk menuntut ganti rugi atas keterlambatan atau ketidakpemenuhan pembayaran jasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menentukan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga baru wajib dibayar bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai. Ini relevan karena menghubungkan dengan fakta 'sudah ditegur berkali-kali' dalam pertanyaan. Pasal ini menjadi kerangka hukum untuk memastikan bahwa syarat penagihan bunga/ganti rugi telah terpenuhi (setelah peringatan/kealayan)." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembebanan ganti rugi kepada debitur kecuali ia membuktikan adanya hal yang tak terduga (force majeure). Ini relevan karena dalam sengketa pembayaran jasa, kontraktor (debitur) mungkin akan berdalih ada halangan tertentu. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menilai apakah kontraktor dapat dibebaskan dari tanggung jawab ganti rugi atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh). Ini relevan karena menjawab pertanyaan awam tentang besaran atau jenis tuntutan yang dapat diajukan selain pokok utang, yaitu termasuk keuntungan yang hilang akibat keterlambatan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun dalam putusan contoh majelis menolak tuntutan bunga karena dianggap sebagai jasa (bukan pinjaman), secara substantif pasal ini sangat relevan untuk menjawab pertanyaan awam mengenai hak menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran uang jasa. Pasal ini menjadi bahan analisis hukum untuk membedakan apakah bunga dapat dituntut atau tidak berdasarkan jenis perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian ('hukum bagi mereka yang membuatnya'). Ini relevan secara fundamental karena pertanyaan awam didasarkan pada 'pihak kontraktor sudah janji bayar'. Pasal ini menjadi dasar hukum utama bahwa janji/perjanjian tersebut mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian. Ini relevan karena berkaitan dengan tuntutan bunga atas keterlambatan pembayaran. Meskipun dalam putusan contoh majelis membedakan antara bunga pinjaman dan jasa, pasal ini tetap menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menentukan apakah besaran bunga yang dituntut sah atau tidak berdasarkan perjanjian." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20988, + "completion_tokens": 2114 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6b6cb25015aa9a25cc5a3f911d09f74ee7d09f8 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,243 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 20, + "timings": { + "parse": 0.033, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.762, + "query": 6.9, + "relevance": 72.237, + "total": 214.932 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56946, + "marked_chars": 57117 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil\ndengan sah;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;\n3.\nMenyatakan sah dan mengikat Surat perjanjian pelaksanaan\npekerjaan No: JMP/SP3/MEE/2019/004 tanggal 1 Februari 2019 antara\nPenggugat dan Tergugat;\n4.\nMenyatakan Tergugat Terbukti Melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi;\nHalaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 754/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 18\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n5.\nMenyatakan Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada\nPenggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh\ndelapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);\n6.\nMenghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pembayaran\nkepada Penggugat sebesar Rp3.328.123.170,00 (tiga milyar tiga ratus\ndua puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh\nrupiah);\n7.\nMenolak petitum Pengggugat selebihnya;\n8" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57117, + "frame": "PT PGAS Solution menggugat PT JAPA MELINDO PRATAMA atas wanprestasi karena tidak membayar tagihan hasil pekerjaan konstruksi sebesar Rp3.328.123.170,- yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian tersebut, menghukum Tergugat membayar pokok utang beserta bunga, serta menjatuhkan sita jaminan dan uang paksa. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan memerintahkan pembayaran pokok utang namun menolak tuntutan bunga, sita jaminan, dan uang paksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor JMP/SP3/MEE/2019/004 pada tanggal 1 Februari 2019 untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Progress No. 003/PGAS/BAPP/LYG/III/2020, nilai tagihan pekerjaan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp3.328.123.170,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam pertemuan pada tanggal 29 Juni 2022, Tergugat mengakui kewajiban pembayaran sebesar Rp3.328.123.170,- dan sepakat melunasinya paling lambat pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut hingga batas waktu yang disepakati pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat teguran atau somasi kepada Tergugat berkali-kali sejak tahun 2020 hingga 2023 tanpa adanya pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan permohonan sita jaminan terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat dalam persidangan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hasil jasa pekerjaan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penerapan uang paksa (dwangsom) jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "PT PGAS Solution mengajukan gugatan perdata terhadap PT JAPA MELINDO PRATAMA dengan dalil wanprestasi akibat ketidakpatuhan Tergugat dalam membayar tagihan hasil pekerjaan konstruksi sebesar Rp3.328.123.170,-. Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada awal 2019, di mana Tergugat secara eksplisit mengakui kewajibannya untuk membayar tagihan tersebut dalam sebuah pertemuan pada Juni 2022 dengan janji pelunasan pada September 2022. Namun, Tergugat gagal melunasi utang tersebut meskipun telah menerima berbagai surat teguran. Dalam persidangan, Tergugat dinyatakan tidak hadir sehingga tidak mampu membantah gugatan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian dan mewajibkan Tergugat membayar pokok utang sebesar Rp3.328.123.170,-. Namun, tuntutan bunga sebagai ganti rugi ditolak karena majelis memandang bunga tidak dapat diterapkan pada kewajiban hasil jasa pekerjaan, demikian pula dengan tuntutan sita jaminan yang tidak terbukti dan uang paksa yang tidak sesuai dengan hukum terhadap penghukuman sejumlah uang." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT PGAS Solution mengajukan gugatan perdata terhadap PT JAPA MELINDO PRATAMA dengan dalil wanprestasi akibat ketidakpatuhan Tergugat dalam membayar tagihan hasil pekerjaan konstruksi sebesar Rp3.328.123.170,-. Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada awal 2019, di mana Tergugat secara eksplisit mengakui kewajibannya untuk membayar tagihan tersebut dalam sebuah pertemuan pada Juni 2022 dengan janji pelunasan pada September 2022. Namun, Tergugat gagal melunasi utang tersebut meskipun telah menerima berbagai surat teguran. Dalam persidangan, Tergugat dinyatakan tidak hadir sehingga tidak mampu membantah gugatan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan sah perjanjian dan mewajibkan Tergugat membayar pokok utang sebesar Rp3.328.123.170,-. Namun, tuntutan bunga sebagai ganti rugi ditolak karena majelis memandang bunga tidak dapat diterapkan pada kewajiban hasil jasa pekerjaan, demikian pula dengan tuntutan sita jaminan yang tidak terbukti dan uang paksa yang tidak sesuai dengan hukum terhadap penghukuman sejumlah uang.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor JMP/SP3/MEE/2019/004 pada tanggal 1 Februari 2019 untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Progress No. 003/PGAS/BAPP/LYG/III/2020, nilai tagihan pekerjaan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah Rp3.328.123.170,-.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Dalam pertemuan pada tanggal 29 Juni 2022, Tergugat mengakui kewajiban pembayaran sebesar Rp3.328.123.170,- dan sepakat melunasinya paling lambat pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melaksanakan pembayaran kewajiban tersebut hingga batas waktu yang disepakati pada tanggal 29 September 2022.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan penagihan melalui surat teguran atau somasi kepada Tergugat berkali-kali sejak tahun 2020 hingga 2023 tanpa adanya pembayaran.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak menunjuk kuasa untuk mewakilinya.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak dapat membuktikan permohonan sita jaminan terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat dalam persidangan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut pembayaran bunga sebagai ganti rugi atas keterlambatan pembayaran hasil jasa pekerjaan.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat menuntut penerapan uang paksa (dwangsom) jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah terima tagihan kerja konstruksi dari perusahaan lain dan sudah janji mau bayar, tapi sampai sekarang mereka belum juga melunasi utang itu meskipun sudah saya tegur berkali-kali, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 3940, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1767 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1244: Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1767: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak kreditur untuk menyita harta debitur sebagai jaminan pembayaran utang. Dalam konteks pertanyaan di mana debitur tidak melunasi utang, pasal ini memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap harta debitur guna memenuhi tagihannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Karena pertanyaan menyebutkan utang sudah jatuh tempo dan telah ditegur berkali-kali, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan debitur lalai dan berhak menuntut pemenuhan kewajiban." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika tidak memenuhi kewajibannya. Ini relevan karena kreditor dapat menuntut ganti rugi atas keterlambatan pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa penggantian kerugian baru wajib dibayar bila debitur tetap lalai setelah dinyatakan lalai. Ini relevan dengan fakta bahwa kreditor sudah 'menegur berkali-kali' (menyatakan lalai) namun debitur masih belum membayar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1244 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur beban pembuktian bagi debitur untuk membebaskan diri dari tanggung jawab ganti rugi dengan membuktikan adanya hal yang tak terduga. Ini relevan sebagai kerangka hukum dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur jenis kerugian yang dapat dituntut (kerugian yang diderita dan keuntungan yang hilang). Ini relevan untuk menentukan besaran ganti rugi yang dapat dituntut kreditor." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur bunga keterlambatan pembayaran dalam perikatan pembayaran uang. Karena pertanyaan berkaitan dengan tagihan/tagihan kerja yang belum dibayar, pasal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar kekuatan mengikat perjanjian (*force obligatoire*). Karena ada janji bayar dan tagihan kerja, pasal ini menegaskan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat debitur untuk melunasinya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1767 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bunga perjanjian vs bunga undang-undang. Meskipun berkaitan dengan bunga, pertanyaan awam lebih fokus pada tindakan hukum untuk menagih utang pokok dan status wanprestasi secara umum. Pasal 1250 lebih spesifik dan langsung menjawab masalah bunga keterlambatan pembayaran utang uang, sedangkan Pasal 1767 lebih bersifat teknis penetapan besaran bunga dalam perjanjian. Namun, karena pertanyaan tidak spesifik menanyakan besaran bunga perjanjian vs undang-undang, dan fokusnya pada 'apa yang harus dilakukan' untuk menagih utang, pasal ini kurang substantif dibanding pasal wanprestasi lainnya. Lebih tepat dianggap tidak relevan secara langsung untuk langkah hukum utama (gugatan wanprestasi) dibandingkan pasal 1238-1250." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1244 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20203, + "completion_tokens": 1925 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f85e5dbc2a52a6362f66965cf3e0a5a8a58997a6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,126 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_754_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 10, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 96.857, + "query": 6.011, + "relevance": 7.93, + "total": 110.818 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 30130, + "marked_chars": 30211 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menerlma dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;\n2. Menyatakan anak yang bernama MICHAEL WIJAYA Sah menurut hukum\nmenjadi anak yang sah darl hasll Perkawlnan antara Alm. David Wijaya\ndengan Alm. Ernl Hasni;\n3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil (Dukcapil)\nOKI Jakarta mencatat di catatan plnggir Akta Kelahiran MICHAEL WIJAYA\nmenjadl Sah menurut hukum menJadi anak yang sah hasil dari Perkawinan\nAlm. David Wijaya dengan Alm. Erni Hasnl;\n4. Memerlntahkan Panitera untuk menglrim Penetapan Putusan tersebut\nkepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll (Dukcapil) OKI Ja_karta\nuntuk di Register;\n5. Membebankan blaya Permohonan lnl kepada PEMOHON;\nAtau Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan\n Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 754/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 3\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nPutusan yang seadil adilny" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 30211, + "frame": "Pemohon Michael Wijaya mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara almarhum David Wijaya dan almarhum Erni Hasni. Pemohon meminta agar statusnya diakui secara hukum dan dicatatkan di catatan pinggir Akta Kelahirannya. Permohonan ini ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat pengesahan anak luar kawin.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon Michael Wijaya lahir pada tanggal 24 Februari 1990 sebagai anak luar kawin dari ibu Erni Hasni.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Erni Hasni melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dengan David Wijaya pada tanggal 18 Juni 2016.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Erni Hasni dan David Wijaya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Juli 2016.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "David Wijaya meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Erni Hasni meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "David Wijaya tidak pernah membuat pengakuan anak terhadap Pemohon, baik melalui akta perkawinan maupun akta pengakuan tersendiri, sebelum meninggal dunia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon Michael Wijaya mengajukan permohonan pengesahan anak agar statusnya diakui sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara almarhum David Wijaya dan almarhum Erni Hasni, dengan alasan bahwa kedua orang tuanya telah menikah secara agama dan tercatat sipil setelah kelahiran Pemohon. Hakim menetapkan bahwa Pemohon merupakan anak luar kawin yang lahir dari ibu Erni Hasni, dan bahwa perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan serta dicatatkan setelah kelahiran Pemohon. Namun, hakim menolak permohonan tersebut karena fakta hukum menunjukkan bahwa almarhum David Wijaya tidak pernah melakukan pengakuan anak terhadap Pemohon sebelum meninggal dunia, sehingga syarat-syarat pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah menurut hukum tidak terpenuhi." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon Michael Wijaya mengajukan permohonan pengesahan anak agar statusnya diakui sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara almarhum David Wijaya dan almarhum Erni Hasni, dengan alasan bahwa kedua orang tuanya telah menikah secara agama dan tercatat sipil setelah kelahiran Pemohon. Hakim menetapkan bahwa Pemohon merupakan anak luar kawin yang lahir dari ibu Erni Hasni, dan bahwa perkawinan kedua orang tuanya dilangsungkan serta dicatatkan setelah kelahiran Pemohon. Namun, hakim menolak permohonan tersebut karena fakta hukum menunjukkan bahwa almarhum David Wijaya tidak pernah melakukan pengakuan anak terhadap Pemohon sebelum meninggal dunia, sehingga syarat-syarat pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah menurut hukum tidak terpenuhi.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon Michael Wijaya lahir pada tanggal 24 Februari 1990 sebagai anak luar kawin dari ibu Erni Hasni.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ibu Erni Hasni melangsungkan perkawinan secara agama Buddha dengan David Wijaya pada tanggal 18 Juni 2016.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perkawinan antara Erni Hasni dan David Wijaya didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14 Juli 2016.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "David Wijaya meninggal dunia pada tanggal 16 November 2020.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Erni Hasni meninggal dunia pada tanggal 20 September 2022.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "David Wijaya tidak pernah membuat pengakuan anak terhadap Pemohon, baik melalui akta perkawinan maupun akta pengakuan tersendiri, sebelum meninggal dunia.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa saya tidak diakui sebagai anak sah dari ayah saya yang sudah meninggal, padahal ibu saya menikah dengannya secara resmi setelah saya lahir?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10740, + "candidates": [ + "Pasal 272 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "text": "Pasal 272: Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 272 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur syarat dan akibat hukum pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah melalui perkawinan yang menyusul. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah mengapa status anak sah tidak tercapai meskipun ibu menikah dengan ayah setelah kelahiran anak. Putusan secara eksplisit menggunakan pasal ini untuk menilai apakah syarat 'pengakuan sebelum perkawinan' terpenuhi, yang menjadi alasan penolakan permohonan pemohon." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 272 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 14030, + "completion_tokens": 788 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_758_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_758_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..717a45ef856fb1af5f02c2d858b1ac1a51ffe1ab --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_758_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,239 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_758_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 60, + "timings": { + "parse": 0.088, + "classify": 0.0, + "condense": 190.072, + "read": 127.938, + "query": 8.065, + "relevance": 77.819, + "total": 403.982 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 174908, + "marked_chars": 175439 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;\nDalam Pokok Perkara\n\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;\n\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024,\noleh kami, Yulisar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H.,\nM.H. dan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 758/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 30 November\n2023, kemudian putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024\ndiucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua\nHalaman 59 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 758/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 59\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Repub" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dasar wanprestasi terkait Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 2022/SPK-DB/DE/20/41 tanggal 16 Maret 2022 untuk pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6 dengan nilai kontrak Rp 262.000.000. Penggugat dalil telah membayar total Rp 262.000.000 melalui beberapa termin, namun Tergugat lalai menyelesaikan kewajiban terutama pada pekerjaan panel kaca kamuflase yang tidak sesuai desain, mengalami komplain berulang (pertama, kedua, ketiga), dan tidak merespons somasi. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil Rp 40.000.000 (pekerjaan belum selesai) dan imateriil total Rp 3.600.000.000 (kerugian sewa, estetika, trauma, waktu), serta uang paksa Rp 1.000.000/hari dan sita jaminan. [HAL 12-35] Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan prematur karena belum melalui musyawarah sesuai Pasal 10 SPK, serta gugatan obscuur libel karena tidak jelas dasar hukum (tidak menyebut pasal perjanjian yang dilanggar) dan objek sengketa (hanya fokus pada panel kaca padahal kontrak mencakup 6 item pekerjaan lain yang selesai dan diterima). Tergugat dalil telah menyelesaikan seluruh kewajiban desain, produksi, dan instalasi furniture hingga Oktober 2022, termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat yang telah ditangani dengan itikad baik. Tergugat menolak klaim kerugian materiil dan imateriil sebagai tidak berdasar, subjektif, dan tidak dibuktikan, serta menolak tuntutan uang paksa, sita jaminan (karena kantor bukan milik Tergugat), dan putusan sertamerta. [HAL 36-46] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-26) termasuk bukti pembayaran, SPK, korespondensi WhatsApp, dan somasi, serta saksi Edalas dan Eko Hadi Prayitno yang menyatakan pekerjaan kaca tidak presisi, tidak sesuai gambar, dan komplain tidak ditanggapi. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk akta pendirian, surat perpanjangan waktu, berita acara serah terima, dan rekam medis Direktur, serta saksi Agus Hariansyah (subkontraktor PT. Triasri Desindotama) yang menyatakan pekerjaan fisik sesuai desain, adanya revisi atas permintaan klien, dan kompanel cermin diperbaiki berkali-kali karena perubahan desain dan toleransi kerja manual." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 41952, + "summary": "[HAL 1-11] Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dasar wanprestasi terkait Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 2022/SPK-DB/DE/20/41 tanggal 16 Maret 2022 untuk pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6 dengan nilai kontrak Rp 262.000.000. Penggugat dalil telah membayar total Rp 262.000.000 melalui beberapa termin, namun Tergugat lalai menyelesaikan kewajiban terutama pada pekerjaan panel kaca kamuflase yang tidak sesuai desain, mengalami komplain berulang (pertama, kedua, ketiga), dan tidak merespons somasi. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil Rp 40.000.000 (pekerjaan belum selesai) dan imateriil total Rp 3.600.000.000 (kerugian sewa, estetika, trauma, waktu), serta uang paksa Rp 1.000.000/hari dan sita jaminan. [HAL 12-35] Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan prematur karena belum melalui musyawarah sesuai Pasal 10 SPK, serta gugatan obscuur libel karena tidak jelas dasar hukum (tidak menyebut pasal perjanjian yang dilanggar) dan objek sengketa (hanya fokus pada panel kaca padahal kontrak mencakup 6 item pekerjaan lain yang selesai dan diterima). Tergugat dalil telah menyelesaikan seluruh kewajiban desain, produksi, dan instalasi furniture hingga Oktober 2022, termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat yang telah ditangani dengan itikad baik. Tergugat menolak klaim kerugian materiil dan imateriil sebagai tidak berdasar, subjektif, dan tidak dibuktikan, serta menolak tuntutan uang paksa, sita jaminan (karena kantor bukan milik Tergugat), dan putusan sertamerta. [HAL 36-46] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-26) termasuk bukti pembayaran, SPK, korespondensi WhatsApp, dan somasi, serta saksi Edalas dan Eko Hadi Prayitno yang menyatakan pekerjaan kaca tidak presisi, tidak sesuai gambar, dan komplain tidak ditanggapi. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk akta pendirian, surat perpanjangan waktu, berita acara serah terima, dan rekam medis Direktur, serta saksi Agus Hariansyah (subkontraktor PT. Triasri Desindotama) yang menyatakan pekerjaan fisik sesuai desain, adanya revisi atas permintaan klien, dan kompanel cermin diperbaiki berkali-kali karena perubahan desain dan toleransi kerja manual. [HAL 47-48] Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menjelaskan bahwa pekerjaan wall panel cermin dikomplain sebanyak 8-9 kali namun telah selesai dikerjakan dan diterima oleh PT Karya Cipta Simetri berdasarkan berita acara serah terima dan pembayaran; komplain lain seperti goresan atau lemari besi yang dicat ulang juga telah diselesaikan, dengan mekanisme perbaikan dilakukan keesokan harinya atau melalui visit bersama, dan masa retensi pemeliharaan hanya satu minggu. [HAL 49-57] Tergugat mempertahankan eksepsi gugatan prematur karena belum dilaksanakannya musyawarah sesuai Pasal 10 SPK dan asas pacta sunt servanda, serta eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas dasar hukumnya (tidak menyebut pasal perjanjian yang dilanggar, melainkan menggunakan pasal KUHPerdata umum), tidak jelas objek sengketa (hanya fokus pada panel kaca padahal ada 6 item pekerjaan lain yang selesai dan diterima), serta tidak sistematis dan cermat dalam dalil kerugian. [HAL 58-60] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat secara formal karena tidak dibuktikan dengan lampiran limitatif Pasal 136 HIR, namun mempertimbangkannya dalam pokok perkara. Majelis menemukan bahwa bukti pembayaran Penggugat (P-1 s.d. P-3, P-5 s.d. P-8, P-15) tidak menunjukkan transfer diterima oleh Tergugat atau Glenn Hajadi, dan bukti P-13 serta P-4 tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Majelis juga menemukan bahwa Tergugat bekerja melalui PT. Triasri Desindotama sehingga pihak tersebut harus diikutsertakan, dan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap. Dengan demikian, Majelis menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.440.000,00." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-11] Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dasar wanprestasi terkait Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 2022/SPK-DB/DE/20/41 tanggal 16 Maret 2022 untuk pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6 dengan nilai kontrak Rp 262.000.000. Penggugat dalil telah membayar total Rp 262.000.000 melalui beberapa termin, namun Tergugat lalai menyelesaikan kewajiban terutama pada pekerjaan panel kaca kamuflase yang tidak sesuai desain, mengalami komplain berulang (pertama, kedua, ketiga), dan tidak merespons somasi. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil Rp 40.000.000 (pekerjaan belum selesai) dan imateriil total Rp 3.600.000.000 (kerugian sewa, estetika, trauma, waktu), serta uang paksa Rp 1.000.000/hari dan sita jaminan. [HAL 12-35] Tergugat membantah dengan eksepsi gugatan prematur karena belum melalui musyawarah sesuai Pasal 10 SPK, serta gugatan obscuur libel karena tidak jelas dasar hukum (tidak menyebut pasal perjanjian yang dilanggar) dan objek sengketa (hanya fokus pada panel kaca padahal kontrak mencakup 6 item pekerjaan lain yang selesai dan diterima). Tergugat dalil telah menyelesaikan seluruh kewajiban desain, produksi, dan instalasi furniture hingga Oktober 2022, termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat yang telah ditangani dengan itikad baik. Tergugat menolak klaim kerugian materiil dan imateriil sebagai tidak berdasar, subjektif, dan tidak dibuktikan, serta menolak tuntutan uang paksa, sita jaminan (karena kantor bukan milik Tergugat), dan putusan sertamerta. [HAL 36-46] Dalam pembuktian, Penggugat mengajukan bukti surat (P-1 s.d. P-26) termasuk bukti pembayaran, SPK, korespondensi WhatsApp, dan somasi, serta saksi Edalas dan Eko Hadi Prayitno yang menyatakan pekerjaan kaca tidak presisi, tidak sesuai gambar, dan komplain tidak ditanggapi. Tergugat mengajukan bukti surat (T-1 s.d. T-13) termasuk akta pendirian, surat perpanjangan waktu, berita acara serah terima, dan rekam medis Direktur, serta saksi Agus Hariansyah (subkontraktor PT. Triasri Desindotama) yang menyatakan pekerjaan fisik sesuai desain, adanya revisi atas permintaan klien, dan kompanel cermin diperbaiki berkali-kali karena perubahan desain dan toleransi kerja manual. [HAL 47-48] Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menjelaskan bahwa pekerjaan wall panel cermin dikomplain sebanyak 8-9 kali namun telah selesai dikerjakan dan diterima oleh PT Karya Cipta Simetri berdasarkan berita acara serah terima dan pembayaran; komplain lain seperti goresan atau lemari besi yang dicat ulang juga telah diselesaikan, dengan mekanisme perbaikan dilakukan keesokan harinya atau melalui visit bersama, dan masa retensi pemeliharaan hanya satu minggu. [HAL 49-57] Tergugat mempertahankan eksepsi gugatan prematur karena belum dilaksanakannya musyawarah sesuai Pasal 10 SPK dan asas pacta sunt servanda, serta eksepsi obscuur libel karena gugatan tidak jelas dasar hukumnya (tidak menyebut pasal perjanjian yang dilanggar, melainkan menggunakan pasal KUHPerdata umum), tidak jelas objek sengketa (hanya fokus pada panel kaca padahal ada 6 item pekerjaan lain yang selesai dan diterima), serta tidak sistematis dan cermat dalam dalil kerugian. [HAL 58-60] Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat secara formal karena tidak dibuktikan dengan lampiran limitatif Pasal 136 HIR, namun mempertimbangkannya dalam pokok perkara. Majelis menemukan bahwa bukti pembayaran Penggugat (P-1 s.d. P-3, P-5 s.d. P-8, P-15) tidak menunjukkan transfer diterima oleh Tergugat atau Glenn Hajadi, dan bukti P-13 serta P-4 tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Majelis juga menemukan bahwa Tergugat bekerja melalui PT. Triasri Desindotama sehingga pihak tersebut harus diikutsertakan, dan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap. Dengan demikian, Majelis menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.440.000,00." + }, + "read": { + "input_chars": 4015, + "frame": "Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dugaan wanprestasi terkait pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil dan imateriil, serta uang paksa karena pekerjaan tidak selesai dan tidak sesuai desain. Majelis Hakim menolak gugatan karena tidak dapat diterima akibat ketidaklengkapan pembuktian pembayaran dan kelalaian mengikutsertakan pihak terkait.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 2022/SPK-DB/DE/20/41 tanggal 16 Maret 2022 untuk pengadaan furniture dan desain interior dengan nilai kontrak Rp 262.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar total Rp 262.000.000 melalui beberapa termin kepada Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat lalai menyelesaikan kewajiban terutama pada pekerjaan panel kaca yang tidak sesuai desain dan mengalami komplain berulang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat tidak merespons somasi yang dikirimkan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa pekerjaan telah diselesaikan hingga Oktober 2022, termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah menyelesaikan seluruh kewajiban desain, produksi, dan instalasi furniture termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat, Edalas dan Eko Hadi Prayitno, menyatakan pekerjaan kaca tidak presisi, tidak sesuai gambar, dan komplain tidak ditanggapi.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menyatakan pekerjaan fisik sesuai desain, adanya revisi atas permintaan klien, dan komplain panel cermin diperbaiki berkali-kali.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menjelaskan pekerjaan wall panel cermin dikomplain sebanyak 8-9 kali namun telah selesai dikerjakan dan diterima berdasarkan berita acara serah terima.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bukti pembayaran Penggugat tidak menunjukkan transfer diterima oleh Tergugat atau Glenn Hajadi.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bukti P-13 dan P-4 tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan Tergugat bekerja melalui PT. Triasri Desindotama sehingga pihak tersebut harus diikutsertakan.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dasar wanprestasi terkait Perjanjian Kerjasama pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6. Penggugat dalil telah membayar seluruh nilai kontrak namun Tergugat lalai menyelesaikan pekerjaan, khususnya panel kaca yang tidak sesuai desain, serta tidak merespons somasi, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil dan imateriil, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan dalih pekerjaan telah diselesaikan dan komplain bersifat subjektif, serta mengajukan eksepsi gugatan prematur dan obscuur libel. Majelis Hakim menolak eksepsi secara formal namun mempertimbangkannya dalam pokok perkara. Majelis menemukan bahwa bukti pembayaran yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan penerimaan oleh Tergugat, beberapa bukti tidak ditandatangani kedua belah pihak, Tergugat bekerja melalui pihak ketiga yang tidak diikutsertakan, dan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Rizky Amalia Wismashanti menggugat Tergugat PT. Karya Cipta Simetri atas dasar wanprestasi terkait Perjanjian Kerjasama pengadaan furniture dan desain interior rumah di Pomentia Residence D6. Penggugat dalil telah membayar seluruh nilai kontrak namun Tergugat lalai menyelesaikan pekerjaan, khususnya panel kaca yang tidak sesuai desain, serta tidak merespons somasi, sehingga Penggugat menuntut pembatalan perjanjian, ganti rugi materiil dan imateriil, serta uang paksa. Tergugat membantah dengan dalih pekerjaan telah diselesaikan dan komplain bersifat subjektif, serta mengajukan eksepsi gugatan prematur dan obscuur libel. Majelis Hakim menolak eksepsi secara formal namun mempertimbangkannya dalam pokok perkara. Majelis menemukan bahwa bukti pembayaran yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan penerimaan oleh Tergugat, beberapa bukti tidak ditandatangani kedua belah pihak, Tergugat bekerja melalui pihak ketiga yang tidak diikutsertakan, dan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 2022/SPK-DB/DE/20/41 tanggal 16 Maret 2022 untuk pengadaan furniture dan desain interior dengan nilai kontrak Rp 262.000.000.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil telah membayar total Rp 262.000.000 melalui beberapa termin kepada Tergugat.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat lalai menyelesaikan kewajiban terutama pada pekerjaan panel kaca yang tidak sesuai desain dan mengalami komplain berulang.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dalil Tergugat tidak merespons somasi yang dikirimkan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat membantah bahwa pekerjaan telah diselesaikan hingga Oktober 2022, termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat dalil telah menyelesaikan seluruh kewajiban desain, produksi, dan instalasi furniture termasuk perbaikan panel kaca atas komplain estetika subjektif Penggugat.", + "page": 12, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Penggugat, Edalas dan Eko Hadi Prayitno, menyatakan pekerjaan kaca tidak presisi, tidak sesuai gambar, dan komplain tidak ditanggapi.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menyatakan pekerjaan fisik sesuai desain, adanya revisi atas permintaan klien, dan komplain panel cermin diperbaiki berkali-kali.", + "page": 36, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Tergugat, Agus Hariansyah, menjelaskan pekerjaan wall panel cermin dikomplain sebanyak 8-9 kali namun telah selesai dikerjakan dan diterima berdasarkan berita acara serah terima.", + "page": 47, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bukti pembayaran Penggugat tidak menunjukkan transfer diterima oleh Tergugat atau Glenn Hajadi.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan bukti P-13 dan P-4 tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan Tergugat bekerja melalui PT. Triasri Desindotama sehingga pihak tersebut harus diikutsertakan.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan pemeriksaan objek perkara tidak dapat dilakukan karena alamat tidak lengkap.", + "page": 58, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas untuk desain interior rumah tapi kerjanya tidak selesai dan tidak ditanggapi, apa bisa saya batalkan perjanjiannya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 31699, + "candidates": [ + "Pasal 1230 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1230 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1230: Lamanya waktu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada para juru simpan hipotek dalam Pasal 1225, ditentukan sepuluh tahun untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 1° dan 3° pasal itu, terhitung dari hari diajukannya permohonan formalitas-formalitas menurut undang-undang oleh mereka yang berkepentingan, dan untuk kelalaian-kelalaian termaksud pada nomor 2° pasal itu juga, terhitung dari hari diberikannya surat pernyataan yang bersangkutan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1230 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Teks resmi pasal ini mengatur tentang jangka waktu (daluwarsa) pertanggungjawaban juru simpan hipotek, yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau kewajiban pelaksanaan pekerjaan dalam konteks pertanyaan awam maupun putusan perkara." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi). Dalam pertanyaan, Penggugat menuntut Wanprestasi karena pekerjaan tidak selesai, dan Tergugat serta putusan menguji apakah unsur wanprestasi (termasuk akibat hukumnya) terpenuhi. Meskipun Tergugat berargumen keliru mengenai klasifikasi hukum publik/privat, pasal ini tetap menjadi dasar substantif untuk menilai akibat hukum dari ketidakpemenuhan perjanjian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Dalam putusan, Pasal 1320 dikutip oleh Tergugat untuk membahas dasar hukum gugatan wanprestasi (yang memerlukan adanya perjanjian yang sah). Meskipun Tergugat salah mengaitkannya dengan hukum publik, pasal ini relevan secara substantif karena menjadi landasan untuk menilai keberadaan dan sahnya perjanjian yang menjadi objek sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur asas pacta sunt servanda (perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak). Dalam putusan, pasal ini menjadi dasar utama eksepsi Tergugat mengenai kewajiban menyelesaikan sengketa melalui musyawarah terlebih dahulu sesuai isi perjanjian. Ini adalah isu hukum substantif yang diperdebatkan dalam perkara, meskipun akhirnya gugatan ditolak karena alasan lain (ketidaklengkapan pihak/bukti)." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 60938, + "completion_tokens": 3396 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_766_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_766_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9472c2b5030d739f705ce43eb88016be5f292a44 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_766_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,188 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_766_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 57, + "timings": { + "parse": 0.101, + "classify": 0.0, + "condense": 265.49, + "read": 105.884, + "query": 2.039, + "relevance": 65.39, + "total": 438.903 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 181287, + "marked_chars": 181791 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDALAM KONVENSI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);\nDALAM REKONVENSI:\n1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet\nontvankelijk verklaard);\n2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara\nsejumlah nihil;\nDemikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023,\noleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,\nAsmudi, S.H., M.H dan Novita Riama S, S.H., M.H masing-masing sebagai\nHakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan oleh Ade Sumitra Hadisurya,\nS.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Asmudi, S.H., M.H dan Iwan Wardhana,\nS.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan terbuka\nuntuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dibantu oleh Jerli\nSeptriana S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara\nelektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;\nHakim Anggota, \n Hakim Ketua,\nHalaman 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi ya" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134979, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 766/Pdt.G/2022 antara Penggugat, Henry Soeryo Putro dan Liza Yani atas nama PT. Solusi Gadget Nusantara, melawan Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Duren, dan Turut Tergugat KPKNL Tangerang I [HAL 1-2]. Gugatan awal didalilkan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 133 tanggal 27 Juni 2013 dengan fasilitas modal kerja Rp. 2.000.000.000,- yang diperpanjang melalui Addendum tanggal 9 Maret 2015 dan 28 Februari 2017, dengan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Nyonya Janda Lie Tjin [HAL 2-4, 25-26]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada 3 Februari 2022 karena prosedur yang dianggap keliru, tidak memberikan peringatan yang memadai, dan mengabaikan itikad baik debitur yang telah membayar total Rp. 4.195.734.127,- (hampir dua kali lipat pokok hutang awal) [HAL 3-7, 20]. Penggugat menuntut pernyataan cacat hukum dan batalnya lelang, serta ganti rugi materiil Rp. 250.000.000,- dan immateril Rp. 10.000.000.000,- [HAL 16-18].\n\nTergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa gugatan pembatalan lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak karena pemilik agunan (Lie Tjin) tidak dilibatkan [HAL 20-23]. Tergugat juga mendalilkan gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat menunggak pembayaran sejak Desember 2016, Februari 2018, dan September 2018 sebelum berhenti total pada Januari 2020, sehingga status kredit macet dan eksekusi lelang adalah hak parate eksekusi berdasarkan UUHT dan perjanjian kredit [HAL 24-27, 30-31]. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran sisa hutang pokok Rp. 1.787.673.065,- ditambah bunga, denda, dan biaya lelang hingga total Rp. 2.816.141.891,- (posisi Mei 2023), serta kerugian potensi bunga dan biaya lelang [HAL 32-38].\n\nTurut Tergugat (KPKNL Tangerang I) mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan dari perkara dengan dalilan bertindak hanya sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan Tergugat dan PMK No. 213 Tahun 2020, di mana tanggung jawab gugatan perdata ada pada Penjual (Tergugat) [HAL 39-40]. Turut Tergugat membantah adanya kelalaian dengan menyatakan lelang telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas formal subjek/objek lelang, termasuk adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Tergugat, serta pemberitahuan jadwal lelang kepada debitur melalui surat resmi sebelum pelaksanaan [HAL 41-43]. Mediasi dinyatakan gagal, sehingga persidangan dilanjutkan secara elektronik [HAL 19]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 48312, + "summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 766/Pdt.G/2022 antara Penggugat, Henry Soeryo Putro dan Liza Yani atas nama PT. Solusi Gadget Nusantara, melawan Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Duren, dan Turut Tergugat KPKNL Tangerang I [HAL 1-2]. Gugatan awal didalilkan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 133 tanggal 27 Juni 2013 dengan fasilitas modal kerja Rp. 2.000.000.000,- yang diperpanjang melalui Addendum tanggal 9 Maret 2015 dan 28 Februari 2017, dengan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Nyonya Janda Lie Tjin [HAL 2-4, 25-26]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada 3 Februari 2022 karena prosedur yang dianggap keliru, tidak memberikan peringatan yang memadai, dan mengabaikan itikad baik debitur yang telah membayar total Rp. 4.195.734.127,- (hampir dua kali lipat pokok hutang awal) [HAL 3-7, 20]. Penggugat menuntut pernyataan cacat hukum dan batalnya lelang, serta ganti rugi materiil Rp. 250.000.000,- dan immateril Rp. 10.000.000.000,- [HAL 16-18].\n\nTergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa gugatan pembatalan lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak karena pemilik agunan (Lie Tjin) tidak dilibatkan [HAL 20-23]. Tergugat juga mendalilkan gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat menunggak pembayaran sejak Desember 2016, Februari 2018, dan September 2018 sebelum berhenti total pada Januari 2020, sehingga status kredit macet dan eksekusi lelang adalah hak parate eksekusi berdasarkan UUHT dan perjanjian kredit [HAL 24-27, 30-31]. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran sisa hutang pokok Rp. 1.787.673.065,- ditambah bunga, denda, dan biaya lelang hingga total Rp. 2.816.141.891,- (posisi Mei 2023), serta kerugian potensi bunga dan biaya lelang [HAL 32-38].\n\nTurut Tergugat (KPKNL Tangerang I) mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan dari perkara dengan dalilan bertindak hanya sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan Tergugat dan PMK No. 213 Tahun 2020, di mana tanggung jawab gugatan perdata ada pada Penjual (Tergugat) [HAL 39-40]. Turut Tergugat membantah adanya kelalaian dengan menyatakan lelang telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas formal subjek/objek lelang, termasuk adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Tergugat, serta pemberitahuan jadwal lelang kepada debitur melalui surat resmi sebelum pelaksanaan [HAL 41-43]. Secara spesifik, Turut Tergugat membuktikan bahwa pemberitahuan jadwal lelang telah dikirimkan kepada Debitur PT. Solusi Gadget Nusantara melalui surat Nomor B.123/KC-XV/ADK/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 [HAL 43]. Pelaksanaan lelang juga dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 6/SKPT/KAB/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang menyatakan objek jaminan tercatat atas nama Nyonya Janda Lie Tjin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada BRI [HAL 43]. Pengumuman lelang telah dilakukan melalui selebaran tanggal 5 Januari 2022 dan Surat Kabar Harian “Tangsel Pos” tanggal 20 Januari 2022 [HAL 43]. Lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Tangerang I pada 3 Februari 2022 dengan Risalah Lelang Nomor 82/23/2022, namun tidak ada penawaran masuk [HAL 43]. Turut Tergugat menegaskan bahwa lelang yang sah menurut hukum tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020, sehingga dalil PMH ditolak [HAL 44].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam putusan selanya bahwa PN Jakarta Barat berwenang [HAL 52]. Terkait eksepsi kekurangan pihak, Majelis Hakim menemukan bahwa objek agunan yang dilelang adalah SHGB No 11691, bukan SHGB No 06848 yang disebut Tergugat dalam eksepsi [HAL 53]. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa SHGB No 11691 atas nama Nyonya Janda Lie Tjin tidak ada bukti kuasa yang diberikan kepada Penggugat untuk bertindak atas namanya [HAL 54]. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas pelelangan hak tanggungan tersebut [HAL 54]. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 54].\n\nSehubungan dengan gugatan rekonvensi yang sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dan mengingat gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) berdasarkan prinsip yurisprudensi MA RI Nomor 1527K/Sip/1976 [HAL 55-56].\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan dihukum membayar biaya perkara Rp 2.180.000,-; 2) Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan dihukum membayar biaya perkara nihil [HAL 56]. Putusan diucapkan pada 15 Januari 2024 [HAL 56]." + } + ], + "final_summary": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara perdata Nomor 766/Pdt.G/2022 antara Penggugat, Henry Soeryo Putro dan Liza Yani atas nama PT. Solusi Gadget Nusantara, melawan Tergugat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Tanjung Duren, dan Turut Tergugat KPKNL Tangerang I [HAL 1-2]. Gugatan awal didalilkan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 133 tanggal 27 Juni 2013 dengan fasilitas modal kerja Rp. 2.000.000.000,- yang diperpanjang melalui Addendum tanggal 9 Maret 2015 dan 28 Februari 2017, dengan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Nyonya Janda Lie Tjin [HAL 2-4, 25-26]. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada 3 Februari 2022 karena prosedur yang dianggap keliru, tidak memberikan peringatan yang memadai, dan mengabaikan itikad baik debitur yang telah membayar total Rp. 4.195.734.127,- (hampir dua kali lipat pokok hutang awal) [HAL 3-7, 20]. Penggugat menuntut pernyataan cacat hukum dan batalnya lelang, serta ganti rugi materiil Rp. 250.000.000,- dan immateril Rp. 10.000.000.000,- [HAL 16-18].\n\nTergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan dalilan bahwa gugatan pembatalan lelang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, serta eksepsi kekurangan pihak karena pemilik agunan (Lie Tjin) tidak dilibatkan [HAL 20-23]. Tergugat juga mendalilkan gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat menunggak pembayaran sejak Desember 2016, Februari 2018, dan September 2018 sebelum berhenti total pada Januari 2020, sehingga status kredit macet dan eksekusi lelang adalah hak parate eksekusi berdasarkan UUHT dan perjanjian kredit [HAL 24-27, 30-31]. Tergugat mengajukan rekonvensi menuntut pembayaran sisa hutang pokok Rp. 1.787.673.065,- ditambah bunga, denda, dan biaya lelang hingga total Rp. 2.816.141.891,- (posisi Mei 2023), serta kerugian potensi bunga dan biaya lelang [HAL 32-38].\n\nTurut Tergugat (KPKNL Tangerang I) mengajukan eksepsi mohon dikeluarkan dari perkara dengan dalilan bertindak hanya sebagai pelaksana lelang berdasarkan permohonan Tergugat dan PMK No. 213 Tahun 2020, di mana tanggung jawab gugatan perdata ada pada Penjual (Tergugat) [HAL 39-40]. Turut Tergugat membantah adanya kelalaian dengan menyatakan lelang telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas formal subjek/objek lelang, termasuk adanya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 dari Tergugat, serta pemberitahuan jadwal lelang kepada debitur melalui surat resmi sebelum pelaksanaan [HAL 41-43]. Secara spesifik, Turut Tergugat membuktikan bahwa pemberitahuan jadwal lelang telah dikirimkan kepada Debitur PT. Solusi Gadget Nusantara melalui surat Nomor B.123/KC-XV/ADK/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 [HAL 43]. Pelaksanaan lelang juga dilengkapi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 6/SKPT/KAB/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang menyatakan objek jaminan tercatat atas nama Nyonya Janda Lie Tjin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama kepada BRI [HAL 43]. Pengumuman lelang telah dilakukan melalui selebaran tanggal 5 Januari 2022 dan Surat Kabar Harian “Tangsel Pos” tanggal 20 Januari 2022 [HAL 43]. Lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Tangerang I pada 3 Februari 2022 dengan Risalah Lelang Nomor 82/23/2022, namun tidak ada penawaran masuk [HAL 43]. Turut Tergugat menegaskan bahwa lelang yang sah menurut hukum tidak dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 25 PMK No. 213 Tahun 2020, sehingga dalil PMH ditolak [HAL 44].\n\nDalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut karena telah diputus dalam putusan selanya bahwa PN Jakarta Barat berwenang [HAL 52]. Terkait eksepsi kekurangan pihak, Majelis Hakim menemukan bahwa objek agunan yang dilelang adalah SHGB No 11691, bukan SHGB No 06848 yang disebut Tergugat dalam eksepsi [HAL 53]. Namun, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa SHGB No 11691 atas nama Nyonya Janda Lie Tjin tidak ada bukti kuasa yang diberikan kepada Penggugat untuk bertindak atas namanya [HAL 54]. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas pelelangan hak tanggungan tersebut [HAL 54]. Akibatnya, gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) [HAL 54].\n\nSehubungan dengan gugatan rekonvensi yang sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, dan mengingat gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) berdasarkan prinsip yurisprudensi MA RI Nomor 1527K/Sip/1976 [HAL 55-56].\n\nAmar putusan menyatakan: 1) Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan dihukum membayar biaya perkara Rp 2.180.000,-; 2) Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan dihukum membayar biaya perkara nihil [HAL 56]. Putusan diucapkan pada 15 Januari 2024 [HAL 56]." + }, + "read": { + "input_chars": 5006, + "frame": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara antara Penggugat (Henry Soeryo Putro dan Liza Yani atas nama PT. Solusi Gadget Nusantara) melawan Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) dan Turut Tergugat (KPKNL Tangerang I) terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan kredit modal kerja. Penggugat menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi dengan dalilan prosedur lelang yang keliru dan tidak memberikan peringatan memadai. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki kewenangan (legal standing) untuk bertindak atas nama pemilik agunan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar total Rp. 4.195.734.127,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian kredit yang diperpanjang melalui addendum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada 3 Februari 2022 karena prosedur yang dianggap keliru dan tidak memberikan peringatan memadai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menunggak pembayaran sejak Desember 2016, Februari 2018, dan September 2018 sebelum berhenti total pada Januari 2020.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah adanya kelalaian dengan menyatakan lelang telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas formal.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membuktikan bahwa pemberitahuan jadwal lelang telah dikirimkan kepada Debitur PT. Solusi Gadget Nusantara melalui surat resmi pada 24 Januari 2022.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan lelang dilakukan pada 3 Februari 2022 oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Tangerang I dengan Risalah Lelang Nomor 82/23/2022, namun tidak ada penawaran masuk.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan fakta bahwa SHGB No 11691 atas nama Nyonya Janda Lie Tjin tidak ada bukti kuasa yang diberikan kepada Penggugat untuk bertindak atas namanya.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas pelelangan hak tanggungan tersebut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa antara Penggugat yang mewakili PT. Solusi Gadget Nusantara melawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan KPKNL Tangerang I terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan. Penggugat mendalilkan bahwa lelang pada 3 Februari 2022 dilakukan secara melawan hukum karena prosedur yang keliru dan kurangnya peringatan, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat membantah hal tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan dan pemberitahuan lelang yang telah dikirimkan, serta menyatakan bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan tidak ada penawaran masuk. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama pemilik agunan karena tidak ada bukti kuasa. Akibatnya, gugatan konvensi Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa sengketa antara Penggugat yang mewakili PT. Solusi Gadget Nusantara melawan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk dan KPKNL Tangerang I terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan. Penggugat mendalilkan bahwa lelang pada 3 Februari 2022 dilakukan secara melawan hukum karena prosedur yang keliru dan kurangnya peringatan, serta menuntut pembatalan lelang dan ganti rugi. Tergugat dan Turut Tergugat membantah hal tersebut dengan menunjukkan adanya surat peringatan dan pemberitahuan lelang yang telah dikirimkan, serta menyatakan bahwa lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan tidak ada penawaran masuk. Majelis Hakim menolak eksepsi kompetensi absolut namun menerima dalil bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak atas nama pemilik agunan karena tidak ada bukti kuasa. Akibatnya, gugatan konvensi Penggugat serta gugatan rekonvensi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah membayar total Rp. 4.195.734.127,- kepada Tergugat berdasarkan perjanjian kredit yang diperpanjang melalui addendum.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada 3 Februari 2022 karena prosedur yang dianggap keliru dan tidak memberikan peringatan memadai.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan Penggugat menunggak pembayaran sejak Desember 2016, Februari 2018, dan September 2018 sebelum berhenti total pada Januari 2020.", + "page": 24, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah adanya kelalaian dengan menyatakan lelang telah memenuhi syarat administrasi dan legalitas formal.", + "page": 41, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membuktikan bahwa pemberitahuan jadwal lelang telah dikirimkan kepada Debitur PT. Solusi Gadget Nusantara melalui surat resmi pada 24 Januari 2022.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelaksanaan lelang dilakukan pada 3 Februari 2022 oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Tangerang I dengan Risalah Lelang Nomor 82/23/2022, namun tidak ada penawaran masuk.", + "page": 43, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menemukan fakta bahwa SHGB No 11691 atas nama Nyonya Janda Lie Tjin tidak ada bukti kuasa yang diberikan kepada Penggugat untuk bertindak atas namanya.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan gugatan atas pelelangan hak tanggungan tersebut.", + "page": 54, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang ke bank tapi tanah saya dilelang tanpa peringatan, apakah lelang itu sah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18754, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1246 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1246: Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pemutusan perikatan atau wanprestasi akibat kelalaian debitur (in gebreke stellen). Dalam konteks pertanyaan 'apakah lelang itu sah' setelah utang dibayar, pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum untuk menilai apakah debitur masih dalam status lalai (default) yang menjadi syarat mutlak bagi kreditur untuk melakukan eksekusi/lelang. Jika utang sudah dibayar, maka unsur kelalaian berdasarkan pasal ini tidak ada lagi, sehingga tindakan lelang menjadi tidak berdasar." + }, + { + "pasal": "Pasal 1246 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur mengenai jenis kerugian, biaya, dan bunga yang dapat dituntut. Meskipun berkaitan dengan utang, pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai keabsahan lelang atau syarat-syarat eksekusi jaminan. Pasal ini lebih bersifat kuantitatif mengenai ganti rugi, bukan kualitatif mengenai sah/tidaknya tindakan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian (akad). Pertanyaan pengguna berfokus pada pelaksanaan perjanjian (pelunasan utang dan eksekusi lelang), bukan pada pembentukan atau keabsahan awal perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu, pasal ini tidak secara langsung menjawab isu keabsahan lelang pasca-pelunasan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, pengguna merasa tanah dilelang 'tanpa peringatan' setelah sudah bayar utang. Jika lelang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah (karena utang sudah lunas) atau dengan prosedur yang melanggar hak debitur, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Pasal ini relevan sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau pembatalan akibat tindakan yang melanggar hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 61440, + "completion_tokens": 3706 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_768_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_768_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..95047a33ce0df37e61fe217a0571f187e1f2fada --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_768_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,286 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_768_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 212.18, + "query": 3.623, + "relevance": 21.568, + "total": 237.448 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 29686, + "marked_chars": 29776 + }, + "classify": { + "disposition": "DICABUT_DAMAI", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat I untuk\nmentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;\nHalaman 9 dari 11 Putusan Perdamaian Perdata Gugatan Nomor 768/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 9\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n2.\nMenghukum Penggugat dan Tergugat I untuk bersama-sama membayar\nbiaya perkara sebesar Rp.614.000,00 (enam ratus empat belas ribu Rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh\nkami, Kristijan Purwandono Djati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan\nEsthar Oktavi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\ndiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh\nHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh\nAndre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa\nPenggugat, K" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 29776, + "frame": "PT.Suplaindo Sejahtera menggugat PT.Karya Technik Multifinance, Otoritas Jasa Keuangan RI, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait sengketa pembiayaan modal kerja dan jaminan hak tanggungan. Penggugat meminta pernyataan tidak sah berbagai akta perjanjian dan jaminan, pengembalian sertifikat hak milik, serta pembayaran ganti rugi materiil dan imateriil. Perkara ini berakhir dengan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I tanpa memeriksa pokok perkara secara mendalam terhadap Tergugat II dan III.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembiayaan dan jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja No.04 tertanggal 17 November 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No.07 tertanggal 17 November 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat III membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.429.127.500,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I membayar kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal pada tanggal 6 Februari 2024 karena belum ditandatanganinya kesepakatan perdamaian dalam batas waktu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat mengakhiri persengketaan melalui Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.1.600.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00099/2017 atas Hak Milik Nomor 4543/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengakui bahwa sertifikat yang diserahkan kepada Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan, bukan Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan yang didalilkan dalam gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan kepada Penggugat pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berkewajiban melunasi utang sebesar Rp.1.600.000.000,- kepada Tergugat I selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak pembacaan putusan pengesahan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berhak menjual objek jaminan jika Penggugat belum melunasi utang dalam jangka waktu 90 hari.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berjanji tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat I setelah pengesahan kesepakatan perdamaian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesahkan Kesepakatan Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaatinya serta membayar biaya perkara.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT.Suplaindo Sejahtera (Penggugat) menggugat PT.Karya Technik Multifinance (Tergugat I), Otoritas Jasa Keuangan RI (Tergugat II), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat III) dengan dalil perbuatan melawan hukum dan ketidak sahian berbagai akta perjanjian pembiayaan serta jaminan hak tanggungan atas properti di Jakarta Utara dan Balikpapan, serta menuntut pengembalian sertifikat dan ganti rugi. Setelah mediasi awal dinyatakan gagal, Penggugat dan Tergugat I mencapai kesepakatan perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim. Dalam kesepakatan tersebut, Penggugat mengakui utang sebesar Rp.1.600.000.000,- yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas properti di Jakarta Utara, serta menerima pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan sebagai koreksi dari dalil awal mengenai Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan. Penggugat berjanji melunasi utang dalam 90 hari atau membiarkan jaminan dijual untuk melunasi utang, serta melepaskan segala tuntutan terhadap Tergugat I. Perkara berakhir dengan pengesahan perdamaian ini tanpa putusan pokok mengenai gugatan terhadap Tergugat II dan III." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT.Suplaindo Sejahtera (Penggugat) menggugat PT.Karya Technik Multifinance (Tergugat I), Otoritas Jasa Keuangan RI (Tergugat II), dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat III) dengan dalil perbuatan melawan hukum dan ketidak sahian berbagai akta perjanjian pembiayaan serta jaminan hak tanggungan atas properti di Jakarta Utara dan Balikpapan, serta menuntut pengembalian sertifikat dan ganti rugi. Setelah mediasi awal dinyatakan gagal, Penggugat dan Tergugat I mencapai kesepakatan perdamaian yang disahkan oleh Majelis Hakim. Dalam kesepakatan tersebut, Penggugat mengakui utang sebesar Rp.1.600.000.000,- yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas properti di Jakarta Utara, serta menerima pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan sebagai koreksi dari dalil awal mengenai Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan. Penggugat berjanji melunasi utang dalam 90 hari atau membiarkan jaminan dijual untuk melunasi utang, serta melepaskan segala tuntutan terhadap Tergugat I. Perkara berakhir dengan pengesahan perdamaian ini tanpa putusan pokok mengenai gugatan terhadap Tergugat II dan III.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum terkait perjanjian pembiayaan dan jaminan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja No.04 tertanggal 17 November 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No.07 tertanggal 17 November 2016.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat III membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan di Jl.Janur Kuning XI Blok WQ-2 No.11, Jakarta Utara.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan kepada Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.429.127.500,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat meminta Tergugat I membayar kerugian imateriil sebesar Rp.5.000.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Mediasi antara para pihak dinyatakan gagal pada tanggal 6 Februari 2024 karena belum ditandatanganinya kesepakatan perdamaian dalam batas waktu.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat mengakhiri persengketaan melalui Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I sepakat bahwa utang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp.1.600.000.000,-.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I dijamin dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00099/2017 atas Hak Milik Nomor 4543/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mengakui bahwa sertifikat yang diserahkan kepada Tergugat I adalah Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan, bukan Sertifikat Hak Milik No.641 Balikpapan yang didalilkan dalam gugatan.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I sepakat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1713 /Lamaru di Balikpapan kepada Penggugat pada saat penandatanganan Kesepakatan Perdamaian.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berkewajiban melunasi utang sebesar Rp.1.600.000.000,- kepada Tergugat I selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak pembacaan putusan pengesahan.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I berhak menjual objek jaminan jika Penggugat belum melunasi utang dalam jangka waktu 90 hari.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat berjanji tidak akan mengajukan tuntutan apapun kepada Tergugat I setelah pengesahan kesepakatan perdamaian.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengesahkan Kesepakatan Perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaatinya serta membayar biaya perkara.", + "page": 9, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah sepakat bayar utang ke perusahaan pembiayaan dengan jaminan tanah, tapi kalau telat bayar, mereka boleh jual jaminannya kan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 29686, + "candidates": [ + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1858: Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1858 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat dari perdamaian (akta perdamaian) yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks pertanyaan tentang kesepakatan bayar utang dengan jaminan, pasal ini menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak untuk menaati isi kesepakatan tersebut, termasuk klausul pelaksanaan jaminan jika terjadi wanprestasi (telat bayar), sebagaimana dirujuk secara eksplisit dalam amar putusan perkara ini." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1858 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20354, + "completion_tokens": 2090 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_769_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_769_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d8a7db90ff64d47169de314375ac47e0ce6e41f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_769_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,194 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_769_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 18, + "timings": { + "parse": 0.064, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 135.463, + "query": 10.161, + "relevance": 24.627, + "total": 170.316 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 56936, + "marked_chars": 57089 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 57089, + "frame": "Penggugat, istri dari almarhum debitur, menggugat Tergugat I (Bank), Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Tergugat III (OJK), dan Tergugat IV (BPN) terkait sengketa fasilitas kredit, perhitungan utang, dan eksekusi lelang jaminan atas tanah dan bangunan. Penggugat meminta pernyataan tidak sah perjanjian kredit dan jaminan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif karena adanya klausula pilihan domisili hukum dalam akta perjanjian kredit yang menunjuk ke Pengadilan Negeri Bogor.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah istri dari Chaeruddin Aslam yang telah meninggal dunia dan mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Rekening Koran dengan jaminan APHT atas tanah dan bangunan milik Chaeruddin Aslam.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Chaeruddin Aslam menerima plafon pinjaman sebesar Rp7.250.000.000,- dan melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar lebih kurang Rp5.609.000.000,- antara tahun 2012 hingga Desember 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 28 Desember 2016, dilakukan perpanjangan dan restrukturisasi fasilitas kredit dengan plafon pinjaman sebesar Rp7.750.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 Januari 2018, dilakukan perpanjangan dan restrukturisasi fasilitas kredit lagi dengan plafon pinjaman sebesar Rp7.750.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar total lebih kurang Rp8.525.024.442,- sehingga Tergugat I masih memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.297.024.442,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan lelang eksekusi pada tanggal 25 April 2022 terhadap jaminan tanah dan bangunan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit, tidak pernah menandatangani SKMHT/APHT, dan tidak diberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian kredit tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan lelang terhadap tanah dan bangunan jaminan pada tanggal 16 Juni 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil bahwa klausula pilihan domisili hukum dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perubahan I menunjuk ke Pengadilan Negeri Bogor.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta, yaitu Pengadilan Negeri Bogor.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, sebagai istri dari almarhum debitur, menggugat Tergugat I (Bank), Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Tergugat III (OJK), dan Tergugat IV (BPN) dengan dalil adanya ketidaksesuaian perhitungan utang, ketidakjelasan prosedur perjanjian kredit, dan eksekusi lelang yang dianggap melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah perjanjian kredit dan jaminan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan relatif berdasarkan klausula pilihan domisili hukum dalam akta perjanjian kredit yang menunjuk ke Pengadilan Negeri Bogor. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut, menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif, dan memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, sebagai istri dari almarhum debitur, menggugat Tergugat I (Bank), Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang), Tergugat III (OJK), dan Tergugat IV (BPN) dengan dalil adanya ketidaksesuaian perhitungan utang, ketidakjelasan prosedur perjanjian kredit, dan eksekusi lelang yang dianggap melawan hukum. Penggugat menuntut pernyataan tidak sah perjanjian kredit dan jaminan, pembatalan sertifikat hak tanggungan, serta ganti rugi materiil dan imateriil. Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan relatif berdasarkan klausula pilihan domisili hukum dalam akta perjanjian kredit yang menunjuk ke Pengadilan Negeri Bogor. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi tersebut, menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif, dan memutuskan untuk tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat adalah istri dari Chaeruddin Aslam yang telah meninggal dunia dan mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat I.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I memberikan fasilitas kredit berupa Pinjaman Jangka Panjang dan Pinjaman Rekening Koran dengan jaminan APHT atas tanah dan bangunan milik Chaeruddin Aslam.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Chaeruddin Aslam menerima plafon pinjaman sebesar Rp7.250.000.000,- dan melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar lebih kurang Rp5.609.000.000,- antara tahun 2012 hingga Desember 2016.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 28 Desember 2016, dilakukan perpanjangan dan restrukturisasi fasilitas kredit dengan plafon pinjaman sebesar Rp7.750.000.000,-.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Pada tanggal 29 Januari 2018, dilakukan perpanjangan dan restrukturisasi fasilitas kredit lagi dengan plafon pinjaman sebesar Rp7.750.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mengklaim telah membayar total lebih kurang Rp8.525.024.442,- sehingga Tergugat I masih memiliki kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.297.024.442,-.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengirimkan surat pemberitahuan lelang eksekusi pada tanggal 25 April 2022 terhadap jaminan tanah dan bangunan.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat menyatakan tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit, tidak pernah menandatangani SKMHT/APHT, dan tidak diberikan informasi yang jelas mengenai perjanjian kredit tersebut.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II melakukan lelang terhadap tanah dan bangunan jaminan pada tanggal 16 Juni 2023.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan relatif dengan dalil bahwa klausula pilihan domisili hukum dalam Akta Perjanjian Kredit dan Akta Perubahan I menunjuk ke Pengadilan Negeri Bogor.", + "page": 14, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR, gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta, yaitu Pengadilan Negeri Bogor.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif dan tidak memeriksa pokok perkara.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar utang suami ke bank lebih dari yang seharusnya, tapi kenapa jaminan rumah kami dilelang dan saya tidak pernah dapat salinan perjanjian kreditnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 7313, + "candidates": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1367 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1367: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana meneka seharusnya bertanggung jawab." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai dasar tuntutan ganti rugi. Meskipun pertanyaan awam menyebutkan 'bayar lebih' dan 'jaminan dilelang' yang secara substantif mungkin melibatkan unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, pertimbangan hukum dalam putusan ini **hanya** membahas kewenangan mengadili (kewenangan relatif) berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR. Majelis Hakim menyatakan diri tidak berwenang dan **tidak memeriksa pokok perkara** (termasuk apakah ada perbuatan melawan hukum atau kerugian yang ditimbulkan). Oleh karena itu, Pasal 1365 tidak menjadi teori hukum yang diuji atau menjadi kerangka alasan hakim dalam putusan ini; hubungannya hanya hipotetis jika perkara dilanjutkan di pengadilan yang berwenang, namun tidak relevan dengan isi putusan yang diberikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1367 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang lain (tanggung jawab vicarious). Fakta dalam pertanyaan dan putusan tidak menyentuh isu tanggung jawab atas perbuatan bawahan, anak, atau barang di bawah pengawasan. Putusan hanya berfokus pada eksepsi kewenangan mengadili. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum yang menguji atau menerapkan Pasal 1367. Relevansinya tidak ada dalam konteks sengketa yang diperiksa dalam putusan ini." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 21048, + "completion_tokens": 1604 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef134e44855ef3e2d8d0f5a0e4b4c35bc6c279e6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,196 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 36, + "timings": { + "parse": 0.057, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 94.985, + "query": 1.723, + "relevance": 74.785, + "total": 171.549 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 105279, + "marked_chars": 105594 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi\n-\nMengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;\nHalaman. 34. Putusan No. 771.Pdt.G.2022/PN.JKT.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 34\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nDalam Pokok Perkara\n1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke\nVerklaard);\n2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar\nRp.2.122.000,-(dua juta serratus dua puluh dua ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 oleh\nkami, DENNY TULANGOW, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua, TOGA\nNAPITUPULU, S.H.M.H dan PARMATONI, S.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023\ndiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua\ndengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh\nMOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 105594, + "frame": "PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA menggugat PT. Karya Lintas Prima dan Ronald Luthfiyano atas wanprestasi dalam perjanjian kredit dan kewajiban penanggungannya, dengan meminta pembayaran utang sebesar US$5.871.501. Gugatan ini ditolak karena dianggap kurang pihak akibat tidak mengikutsertakan notaris pembuat akta-akta terkait sebagai pihak dalam perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT. Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas kredit kepada PT. Karya Lintas Prima berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ronald Luthfiyano mengikatkan diri sebagai penanggung perorangan untuk utang PT. Karya Lintas Prima berdasarkan perjanjian penanggungan yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak tagih dari PT. Bank CIMB Niaga dialihkan kepada ASSA Corp Investco melalui akta cessie yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak tagih dari ASSA Corp Investco dialihkan kepada PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA melalui akta cessie yang dibuat di hadapan notaris Jimmy Tanal.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Karya Lintas Prima tidak melunasi utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan yang telah jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi gugatan kurang pihak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena notaris pembuat akta kredit dan akta cessie tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Karya Lintas Prima dan Ronald Luthfiyano dengan dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian kredit, dan Tergugat II sebagai penanggung perorangan berkewajiban membayar utang tersebut. Penggugat mengklaim statusnya sebagai kreditor baru berdasarkan serangkaian pengalihan hak tagih (cessie) dari bank pemberi kredit awal. Namun, Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan tidak mengikutsertakan notaris yang membuat akta-akta perjanjian kredit dan pengalihan hak tagih sebagai pihak dalam perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara wanprestasi." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Karya Lintas Prima dan Ronald Luthfiyano dengan dalil bahwa Tergugat I telah wanprestasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang berdasarkan perjanjian kredit, dan Tergugat II sebagai penanggung perorangan berkewajiban membayar utang tersebut. Penggugat mengklaim statusnya sebagai kreditor baru berdasarkan serangkaian pengalihan hak tagih (cessie) dari bank pemberi kredit awal. Namun, Para Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak dengan alasan tidak mengikutsertakan notaris yang membuat akta-akta perjanjian kredit dan pengalihan hak tagih sebagai pihak dalam perkara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak tersebut, sehingga menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara wanprestasi.", + "facts": [ + { + "fact": "PT. Bank CIMB Niaga memberikan fasilitas kredit kepada PT. Karya Lintas Prima berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ronald Luthfiyano mengikatkan diri sebagai penanggung perorangan untuk utang PT. Karya Lintas Prima berdasarkan perjanjian penanggungan yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak tagih dari PT. Bank CIMB Niaga dialihkan kepada ASSA Corp Investco melalui akta cessie yang dibuat di hadapan notaris Engawati Gazali.", + "page": 6, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hak tagih dari ASSA Corp Investco dialihkan kepada PT. ALTUS CAPITAL PARTNERS INDONESIA melalui akta cessie yang dibuat di hadapan notaris Jimmy Tanal.", + "page": 8, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT. Karya Lintas Prima tidak melunasi utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan yang telah jatuh tempo.", + "page": 10, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Eksepsi gugatan kurang pihak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena notaris pembuat akta kredit dan akta cessie tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan.", + "page": 34, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak karena tidak melibatkan notaris yang membuat surat utang dan pengalihan hak tagih?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8492, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1533 KUHPerdata", + "Pasal 1820 KUHPerdata", + "Pasal 1832 KUHPerdata", + "Pasal 1870 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1533 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1533: Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya seperti penanggungan, hak istimewa dan hak hipotek." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1820: Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1832: Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya: 1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung; 3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi; 4. jika debitur berada keadaan pailit; 5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1870: Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Isi pasal ini mengatur mekanisme pengalihan hak tagih (cessie) yang menjadi inti sengketa. Putusan hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa gugatan ditolak karena tidak melibatkan notaris yang membuat 'Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie)'. Pasal 613 adalah dasar hukum substantif yang mengatur validitas dan bentuk akta pengalihan piutang tersebut, sehingga hubungannya nyata dengan alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberatan lalai). Meskipun sengketa berawal dari kredit, putusan hakim menolak gugatan pada tahap eksepsi (prosedural/kelengkapan pihak) karena 'kurang pihak', bukan karena penilaian substansi wanprestasi atau lalainya debitur. Pasal ini tidak menjadi alasan hukum dalam pertimbangan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum wanprestasi berupa penggantian biaya dan kerugian. Sama seperti Pasal 1238, ini adalah aturan substansi wanprestasi yang tidak diperiksa karena gugatan ditolak lebih dulu karena eksepsi kurang pihak. Tidak ada hubungan substantif dengan alasan penolakan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian. Meskipun perjanjian kredit dan cessie adalah perjanjian, putusan tidak menolak gugatan karena pelanggaran asas ini, melainkan karena kelengkapan pihak (plurium litis consortium). Pasal ini terlalu umum dan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam eksepsi tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1533 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur cakupan penjualan piutang (termasuk jaminan). Isi pasal ini tidak relevan dengan isu apakah notaris harus menjadi pihak dalam gugatan wanprestasi. Tidak ada dalil atau pertimbangan hukum dalam putusan yang menguji cakupan jaminan sebagai alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1820 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur penanggungan (garansi). Meskipun dalam fakta disebutkan ada penjamin, eksepsi yang dikabulkan adalah 'kurang pihak' terkait notaris pembuat akta, bukan terkait status penanggung. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum untuk alasan penolakan gugatan yang diajukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1832 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak penanggung untuk menuntut agar debitur lebih dulu disita (beneficium excussionis). Ini adalah pembelaan substantif bagi penanggung, bukan alasan prosedural/kelengkapan pihak terkait notaris. Tidak relevan dengan alasan penolakan gugatan dalam putusan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1870 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Meskipun notaris membuat akta otentik, isu dalam perkara ini adalah kelengkapan pihak (siapa yang harus digugat), bukan kekuatan bukti dari akta tersebut. Pasal ini tidak mengatur syarat kelengkapan pihak dalam gugatan wanprestasi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 613 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 34564, + "completion_tokens": 1593 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3954aedae0a4a3b0241208e083f65d3d61d2d0e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_771_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.038, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 85.702, + "query": 3.045, + "relevance": 10.356, + "total": 99.141 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 68892, + "marked_chars": 69090 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1.\nMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut\nuntuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek\n;\n3.\nMenyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang\ntelah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan\nBerdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2933 / I / 2011 yang dikeluarkan\noleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI\nJakarta tertanggal 11 September 2011, putus karena perceraian dengan\nsegala akibat hukumnya ;\n4.\nMenyatakan anak yang bernama : Xx dan Xx berada dibawah hak\nasuh Penggugat dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut\ndengan Tergugat dan Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk dapat\nbertemu dan berbagi kasih sayang dengan anak - anak;\n5.\nMewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah bulanan bagi\nPengugat, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya per bulan\nyang disesuaikan dengan kemampuan dari Tergugat, sampai anak itu\ndewasa/menikah atau dapat berdiri sendiri ;\n6.\nMemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nuntuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan\nhukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu\nterjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi\nDKI Jakarta untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang\nberjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan\nperkawinan yang bersangkutan ;\n7.\nMemerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada\nKantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\nHalaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agu" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 69090, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan terus-menerus yang membuat rumah tangga tidak harmonis, serta meminta hak asuh anak dan biaya pemeliharaan. Gugatan ini diperiksa secara verstek karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut sebagian dengan menyatakan perkawinan putus karena perceraian.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan mencatatkannya pada tanggal 11 September 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, watak keras, dan Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering bermain judi online bola.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar sejak bulan Desember 2022 dan tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anaknya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai besar penghasilan Tergugat untuk menentukan jumlah biaya pemeliharaan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, termasuk adanya faktor ekonomi, watak keras, judi online, dan kata-kata kasar. Gugatan ini juga meminta hak asuh anak dan biaya pemeliharaan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh atas kedua anak yang masih di bawah umur diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat. Mengenai biaya pemeliharaan, Majelis Hakim mewajibkan Tergugat memberikan nafkah bulanan yang disesuaikan dengan kemampuannya, karena jumlah pasti tidak dapat ditentukan tanpa bukti penghasilan. Gugatan dikabulkan sebagian secara verstek." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih perselisihan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, termasuk adanya faktor ekonomi, watak keras, judi online, dan kata-kata kasar. Gugatan ini juga meminta hak asuh anak dan biaya pemeliharaan. Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Hak asuh atas kedua anak yang masih di bawah umur diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa menghilangkan hubungan anak dengan Tergugat. Mengenai biaya pemeliharaan, Majelis Hakim mewajibkan Tergugat memberikan nafkah bulanan yang disesuaikan dengan kemampuannya, karena jumlah pasti tidak dapat ditentukan tanpa bukti penghasilan. Gugatan dikabulkan sebagian secara verstek.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan mencatatkannya pada tanggal 11 September 2011.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masih berada di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, watak keras, dan Tergugat kurang terbuka mengenai keuangan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sering bermain judi online bola.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan sering mengeluarkan kata-kata kasar ketika terjadi perselisihan.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah kamar sejak bulan Desember 2022 dan tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Mediasi yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.", + "page": 16, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat dan anak-anaknya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mengajukan bukti mengenai besar penghasilan Tergugat untuk menentukan jumlah biaya pemeliharaan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya sering judi dan kasar, kami sudah pisah kamar dan dia tidak kerja, apakah saya bisa cerai dan dapat hak asuh anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 25946, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur pembuktian kekuatan bukti surat (kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah dilegalisir/dicocokkan), yang merupakan aturan prosedural/bukti, bukan substansi hukum perceraian atau hak asuh anak. Selain itu, inti sengketa dalam pertanyaan adalah perceraian dan hak asuh, bukan pembuktian surat." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27101, + "completion_tokens": 931 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c4fc39516d126325cd391ff3cf8bbf6efb597db --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,134 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 33, + "timings": { + "parse": 0.058, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.312, + "query": 2.405, + "relevance": 23.595, + "total": 107.37 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 102598, + "marked_chars": 102886 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;\n Halaman 31 Putusan Nomor 775/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 31\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMembebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat hingga kini sebesar\nRp 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);\nDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, oleh\nkami: DR. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri\nHartati, S.H.,M.H., dan Tornado Edmawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai\nHakim Anggota, hal mana putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang\nterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh\nHakim Anggota dan dibantu oleh Ma" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 102886, + "frame": "PT Graha Rajawali Sejahtera, Sugianto Kosim, dan Hustiah Lays menggugat PT Bank OCBC NISP Tbk dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I atas dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan. Para Penggugat meminta pernyataan batal demi hukumnya lelang, serta pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil. Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya litis pendentis dengan perkara lain yang masih dalam proses pemeriksaan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Tergugat I yang diperkuat dengan jaminan pribadi dari Penggugat II dan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I mengalami wanprestasi berupa penunggakan pembayaran kredit sejak April 2021.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat II karena adanya wanprestasi debitor.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi atas objek jaminan pada tanggal 28 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain (Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang mempermasalahkan keabsahan perjanjian pinjaman dan tindakan lelang yang masih dalam proses pemeriksaan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan dalam perkara ini tidak dapat diputus karena masih tergantung pada pemeriksaan perkara lain yang memiliki tujuan sama.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I (Bank) dan Tergugat II (KPKNL) terkait pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan yang dianggap melanggar prosedur dan merugikan Para Penggugat. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukumnya lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain yang substansinya sama mengenai keabsahan perjanjian pinjaman dan tindakan lelang tersebut, yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mengingat adanya litis pendentis dan kekhawatiran adanya pertentangan putusan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I (Bank) dan Tergugat II (KPKNL) terkait pelaksanaan lelang eksekusi atas objek jaminan hak tanggungan yang dianggap melanggar prosedur dan merugikan Para Penggugat. Para Penggugat menuntut pernyataan batal demi hukumnya lelang serta ganti rugi materiil dan immateriil. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain yang substansinya sama mengenai keabsahan perjanjian pinjaman dan tindakan lelang tersebut, yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mengingat adanya litis pendentis dan kekhawatiran adanya pertentangan putusan, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan Tergugat I yang diperkuat dengan jaminan pribadi dari Penggugat II dan hak tanggungan atas tanah milik Penggugat III.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I mengalami wanprestasi berupa penunggakan pembayaran kredit sejak April 2021.", + "page": 17, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat II karena adanya wanprestasi debitor.", + "page": 19, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi atas objek jaminan pada tanggal 28 Juli 2022.", + "page": 7, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para Penggugat telah mengajukan gugatan lain (Nomor 457/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt) yang mempermasalahkan keabsahan perjanjian pinjaman dan tindakan lelang yang masih dalam proses pemeriksaan.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan dalam perkara ini tidak dapat diputus karena masih tergantung pada pemeriksaan perkara lain yang memiliki tujuan sama.", + "page": 31, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya ditolak padahal bank sudah lelang tanah jaminan saya karena saya telat bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8192, + "candidates": [ + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur prinsip kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian (*contract law*), namun putusan ini menolak gugatan bukan karena analisis substansi perjanjian atau wanprestasi, melainkan karena alasan prosedural *litis pendentis* (perkara masih berjalan di pengadilan lain). Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau isu substantif yang diperiksa dalam pertimbangan hakim untuk menolak gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Isi pasal mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Meskipun dalam teks disebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di perkara lain, putusan ini menolak gugatan *a quo* berdasarkan eksepsi *litis pendentis* (prosedural), bukan karena penilaian apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi atau tidak. Pasal ini tidak menjadi dasar pertimbangan hukum utama dalam amar putusan yang menolak gugatan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 32800, + "completion_tokens": 987 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e743171f8d6bb56d6fd8eec2e6309383a87061f --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,208 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_775_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 15, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 121.082, + "query": 3.003, + "relevance": 65.186, + "total": 189.327 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 44353, + "marked_chars": 44479 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1.\nMenyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak\nhadir;\n2.\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; \nHalaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 775/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 13\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n3.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada\nPenggugat sebesar Rp. 348.492.779,- (tiga ratus empat puluh delapan\njuta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan\nrupiah);\n4.\nMenghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara\nsejumlah Rp3.924.000,00 (Tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu\nrupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh\nkami, Parmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting, S.H., M.H dan\nDenny Tulangow, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapa" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 44479, + "frame": "Pengugat, Direktur PT Multindo Mitra Persada, menggugat Tergugat I (Nuryantono) dan Tergugat II (PT Mitra Arkitura Indonesia) atas sengketa pembayaran sisa nilai proyek pengadaan material dan jasa pemancangan tiang pancang untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan & Pengepakan Hasil Laut Kejawan. Pengugat menuntut pembayaran sisa tagihan, kelebihan pekerjaan, denda keterlambatan, biaya perkara, serta kerugian immateriil akibat wanprestasi dan penerbitan cek kosong. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan verstek, hanya memerintahkan pembayaran sisa tagihan yang terbukti.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Pengadaan Material Tiang Pancang Square Pile 20x20 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 011/MMP/MAI/VI/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Jasa Pemancangan Spun Pile Dia 400 Square Pile 20x20 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 012/MMP/MAI/VII/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sebagian kepada Penggugat untuk pelaksanaan proyek tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II belum membayarkan sisa pembayaran sebesar Rp 348.492.779,- kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kelebihan pekerjaan sebesar Rp 26.647.140,- yang melebihi kesepakatan perjanjian.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan denda keterlambatan sebesar 10% dari tagihan karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya tepat waktu.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penggantian biaya perkara sebesar Rp 100.000.000,- berdasarkan kwitansi biaya advokat.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- akibat penerbitan cek kosong oleh Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas rumah dan kantor Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari keterlambatan menjalankan putusan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Pengugat, yang bertindak sebagai Direktur PT Multindo Mitra Persada, menggugat Nuryantono dan PT Mitra Arkitura Indonesia terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan & Pengepakan Hasil Laut Kejawan. Pengugat mendalilkan telah menandatangani perjanjian pengadaan material dan jasa pemancangan dengan Tergugat, serta telah melaksanakan pekerjaan tersebut termasuk serah terima proyek. Pengugat mengklaim Tergugat telah membayar sebagian namun belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 348.492.779,-, serta menuntut tambahan berupa kelebihan pekerjaan, denda keterlambatan, biaya perkara, dan kerugian immateriil akibat cek kosong. Dalam persidangan yang berlangsung secara verstek karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian antara para pihak adalah sah dan mengikat. Hakim mengabulkan dalil bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa tagihan sebesar Rp 348.492.779,-. Namun, tuntutan Penggugat mengenai kelebihan pekerjaan, denda keterlambatan, biaya perkara advokat, kerugian immateriil, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti, tidak diatur dalam perjanjian, atau tidak sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar sisa tagihan tersebut beserta biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pengugat, yang bertindak sebagai Direktur PT Multindo Mitra Persada, menggugat Nuryantono dan PT Mitra Arkitura Indonesia terkait pelaksanaan Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan & Pengepakan Hasil Laut Kejawan. Pengugat mendalilkan telah menandatangani perjanjian pengadaan material dan jasa pemancangan dengan Tergugat, serta telah melaksanakan pekerjaan tersebut termasuk serah terima proyek. Pengugat mengklaim Tergugat telah membayar sebagian namun belum melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 348.492.779,-, serta menuntut tambahan berupa kelebihan pekerjaan, denda keterlambatan, biaya perkara, dan kerugian immateriil akibat cek kosong. Dalam persidangan yang berlangsung secara verstek karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian antara para pihak adalah sah dan mengikat. Hakim mengabulkan dalil bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar sisa tagihan sebesar Rp 348.492.779,-. Namun, tuntutan Penggugat mengenai kelebihan pekerjaan, denda keterlambatan, biaya perkara advokat, kerugian immateriil, sita jaminan, dan uang paksa ditolak karena tidak terbukti, tidak diatur dalam perjanjian, atau tidak sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku. Putusan akhir memerintahkan Tergugat membayar sisa tagihan tersebut beserta biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Pengadaan Material Tiang Pancang Square Pile 20x20 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 011/MMP/MAI/VI/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II menandatangani Perjanjian Jasa Pemancangan Spun Pile Dia 400 Square Pile 20x20 berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 012/MMP/MAI/VII/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran sebagian kepada Penggugat untuk pelaksanaan proyek tersebut.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat I dan Tergugat II belum membayarkan sisa pembayaran sebesar Rp 348.492.779,- kepada Penggugat.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kelebihan pekerjaan sebesar Rp 26.647.140,- yang melebihi kesepakatan perjanjian.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan denda keterlambatan sebesar 10% dari tagihan karena Tergugat tidak melunasi kewajibannya tepat waktu.", + "page": 7, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan penggantian biaya perkara sebesar Rp 100.000.000,- berdasarkan kwitansi biaya advokat.", + "page": 8, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian immateriil sebesar Rp 1.500.000.000,- akibat penerbitan cek kosong oleh Tergugat.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon sita jaminan atas rumah dan kantor Tergugat I dan Tergugat II.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat memohon penetapan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- setiap hari keterlambatan menjalankan putusan.", + "page": 5, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah kerjakan proyek dan terima bayar sebagian, tapi pihak kontraktor belum lunasi sisa tagihan saya, bagaimana cara memaksanya bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11323, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban debitur untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan) setelah dinyatakan lalai. Dalam konteks pertanyaan 'bagaimana cara memaksanya bayar' atas sisa tagihan proyek, pasal ini menjadi dasar hukum utama untuk menuntut pembayaran sisa utang beserta bunga/keterlambatan akibat ketidakpatuhan kontraktor." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur batas ganti rugi (dugaan umum) yang hanya mencakup kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat. Meskipun berkaitan dengan wanprestasi, pasal ini bersifat membatasi akibat hukum (ganti rugi) dan tidak secara langsung menjawab mekanisme atau dasar hukum untuk memaksa pembayaran pokok utang sisa tagihan yang menjadi inti pertanyaan. Dalam putusan, tuntutan denda berdasarkan klausul ini ditolak karena tidak ada dalam perjanjian, sehingga relevansinya untuk solusi 'memaksa bayar' sisa tagihan menjadi sangat terbatas/insidental." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Untuk memaksa pihak lain membayar, penggugat harus terlebih dahulu membuktikan bahwa perjanjian kerjasama tersebut sah secara hukum. Tanpa memenuhi syarat-syarat dalam pasal ini, tidak ada perikatan yang mengikat, sehingga tidak dapat dituntut pemenuhannya. Ini adalah prasyarat substantif dalam sengketa wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pacta sunt servanda). Ini adalah prinsip dasar yang menopang tuntutan untuk memaksa kontraktor memenuhi kewajibannya (membayar sisa tagihan) sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Sengketa dalam pertanyaan dan putusan adalah berdasarkan wanprestasi (ingkar janji) dari sebuah perjanjian, bukan perbuatan melawan hukum di luar perjanjian. Putusan secara eksplisit menolak tuntutan ganti rugi immateriil dan biaya advokat berdasarkan pasal ini, menunjukkan bahwa kerangka hukum yang dipakai adalah perikatan (wanprestasi), bukan perbuatan melawan hukum." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 18807, + "completion_tokens": 1767 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_777_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_777_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..071cf27be633f7930cfbfcbe179a8c73def87a7d --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_777_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_777_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 23, + "timings": { + "parse": 0.04, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.931, + "query": 6.981, + "relevance": 16.314, + "total": 127.266 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 70108, + "marked_chars": 70306 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI:\n1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;\n2. Menyatakan Para Penggugat yakni Ir. Petrus Giri Hesnawan dan Markus\nSeloadji,ST,(bersama-sama dengan Rafael Alun Trisambodo dan Gangsar\nSulaksono) adalah ahli waris yang sah dari Pewaris (almarhumah) Irene\nSuheriani Suparman;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;\n4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran hutang kepada ahli\nwaris\n \nalmarhumah\n \nIrene\n \nSuheriani\n \nSuparman\n \nsejumlah\nRp3.500.000.000,00(tiga milyar lima ratus juta rupiah);\n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);\n6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024. oleh\n`Sri Suharini, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H.,\ndan Parmatoni, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim -hakim Anggota yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nNomor 777/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2023. Putusan tersebut\npada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka\nuntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para\nHakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Anwar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti\ndan dihadiri Kuasa Para Penggugat, serat Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat\nprincipal;\nHakim Anggota,\n Hakim Ketua Majelis,\n \nToga Napitupulu, S.H., M.H.\n Sri Suharini, S.H., M.H\nParmatoni, S.H.\nHalaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 777/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat seba" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 70306, + "frame": "Penggugat, sebagai ahli waris dari almarhumah Irene Suheriani Suparman, menggugat Tergugat atas wanprestasi dalam pengembalian pinjaman uang sebesar Rp3.500.000.000,- yang disepakatkan pengembaliannya dimulai setelah Turut Tergugat menikah dan kembali ke Indonesia. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Tergugat wanprestasi, membayar hutang beserta nilai tambah berdasarkan harga emas, serta menjatuhkan uang paksa dan sita jaminan. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran pokok hutang sebesar Rp3.500.000.000,-, namun menolak tuntutan nilai tambah emas, uang paksa, dan sita jaminan.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp3.500.000.000,- dari almarhumah Irene Suheriani Suparman berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 22 April 2000.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Perjanjian tersebut menyepakatkan bahwa pinjaman akan dikembalikan secara bertahap sejak Turut Tergugat menikah dan kembali ke Indonesia.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menikah pada tahun 2010 dan kembali ke Indonesia pada tahun 2012.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang kepada almarhumah maupun ahli warisnya setelah Turut Tergugat menikah dan kembali ke Indonesia, meskipun telah dilakukan tagihan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pengembalian hutang sesuai perjanjian.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa hutang harus dinilai berdasarkan selisih harga emas antara tahun 2000 dan saat gugatan diajukan, sehingga menuntut pembayaran sebesar Rp47.638.780.000,-.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan agar dijatuhkan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat, yang merupakan ahli waris sah dari almarhumah Irene Suheriani Suparman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait pinjaman uang sebesar Rp3.500.000.000,- yang diberikan pada tahun 2000. Para pihak berselisih mengenai status wanprestasi dan besaran hutang; Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai membayar setelah syarat pengembalian terpenuhi (Turut Tergugat menikah dan pulang ke Indonesia pada 2010-2012) serta menuntut nilai hutang disesuaikan dengan kenaikan harga emas menjadi Rp47.638.780.000,-, sementara Tergugat membantah adanya wanprestasi karena tidak ada jatuh tempo pasti dan menolak perhitungan nilai emas. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar setelah syarat waktu pengembalian terpenuhi dan tagihan dilakukan, namun menolak tuntutan penyesuaian nilai hutang berdasarkan emas, uang paksa, serta sita jaminan karena tidak berdasar hukum. Putusan akhir menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang pokok sebesar Rp3.500.000.000,- kepada ahli waris, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat, yang merupakan ahli waris sah dari almarhumah Irene Suheriani Suparman, mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait pinjaman uang sebesar Rp3.500.000.000,- yang diberikan pada tahun 2000. Para pihak berselisih mengenai status wanprestasi dan besaran hutang; Penggugat mengklaim Tergugat telah lalai membayar setelah syarat pengembalian terpenuhi (Turut Tergugat menikah dan pulang ke Indonesia pada 2010-2012) serta menuntut nilai hutang disesuaikan dengan kenaikan harga emas menjadi Rp47.638.780.000,-, sementara Tergugat membantah adanya wanprestasi karena tidak ada jatuh tempo pasti dan menolak perhitungan nilai emas. Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar setelah syarat waktu pengembalian terpenuhi dan tagihan dilakukan, namun menolak tuntutan penyesuaian nilai hutang berdasarkan emas, uang paksa, serta sita jaminan karena tidak berdasar hukum. Putusan akhir menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pembayaran hutang pokok sebesar Rp3.500.000.000,- kepada ahli waris, serta membebankan biaya perkara kepada Tergugat.", + "facts": [ + { + "fact": "Tergugat menerima pinjaman uang sebesar Rp3.500.000.000,- dari almarhumah Irene Suheriani Suparman berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 22 April 2000.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Surat Perjanjian tersebut menyepakatkan bahwa pinjaman akan dikembalikan secara bertahap sejak Turut Tergugat menikah dan kembali ke Indonesia.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat menikah pada tahun 2010 dan kembali ke Indonesia pada tahun 2012.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang kepada almarhumah maupun ahli warisnya setelah Turut Tergugat menikah dan kembali ke Indonesia, meskipun telah dilakukan tagihan.", + "page": 19, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pengembalian hutang sesuai perjanjian.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa hutang harus dinilai berdasarkan selisih harga emas antara tahun 2000 dan saat gugatan diajukan, sehingga menuntut pembayaran sebesar Rp47.638.780.000,-.", + "page": 20, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp2.000.000,- per hari jika lalai melaksanakan putusan.", + "page": 21, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan agar dijatuhkan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan milik Tergugat.", + "page": 18, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah minta utang yang dipinjamkan ke ibu saya dulu dibayar setelah dia menikah dan pulang ke Indonesia, tapi dia tetap tidak mau bayar, apa bisa dia dipaksa melunasi hutangnya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 18927, + "candidates": [ + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "text": "Pasal 833: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 833 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur hak ahli waris untuk menerima piutang dari pewaris yang meninggal dunia. Dalam pertanyaan, utang berasal dari ibu yang telah meninggal, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum bagi penanya (sebagai ahli waris) untuk menuntut pelunasan hutang tersebut kepada debitur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat agar debitur dianggap lalai (wanprestasi), yaitu lewatnya waktu yang ditentukan dalam perikatan. Dalam pertanyaan, utang harus dibayar setelah peristiwa tertentu (menikah dan pulang), sehingga pasal ini relevan untuk menilai apakah debitur telah lalai dan dapat dipaksa melunasi hutang setelah syarat tersebut terpenuhi." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 833 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 27134, + "completion_tokens": 1271 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_77_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_77_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31162cad8a10f2bda7a2b7466d9ade9a870209a6 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_77_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_77_Pdt.P_2024_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 7, + "timings": { + "parse": 0.017, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 81.297, + "query": 3.598, + "relevance": 19.101, + "total": 104.013 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 21343, + "marked_chars": 21399 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 21399, + "frame": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan izin perbaikan nama dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan agar sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Permohonan ini diajukan karena terdapat ketidaksesuaian penulisan nama pada dokumen kependudukan tersebut dengan identitas resmi Pemohon yang telah digunakan sehari-hari.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada 23 Mei 1964.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 4403/1964 mencatat nama Pemohon sebagai KOK KIAUW.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengganti nama warga negara Indonesia berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 menjadi AMIN DJAJA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon memuat nama AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga (KK) Pemohon memuat nama AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Harlina Surya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 2665/I/2002 tanggal 14 Juli 2002.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akte Perkawinan Pemohon Nomor 2665/I/2002 mencatat nama Pemohon sebagai LAY, Amin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Akte Kelahiran dari AMIN DJAJA menjadi AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Akte Perkawinan dari LAY, Amin menjadi AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan izin perbaikan nama dalam dokumen kependudukan karena terdapat ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK adalah AMIN DJAYA, sedangkan dalam Akte Kelahiran tercatat sebagai AMIN DJAJA (setelah perubahan nama dari KOK KIAUW) dan dalam Akte Perkawinan tercatat sebagai LAY, Amin. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin perbaikan nama pada Akte Kelahiran menjadi AMIN DJAYA dan pada Akte Perkawinan menjadi AMIN DJAYA, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah Jakarta Barat." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon [NAMA_ORANG] mengajukan permohonan izin perbaikan nama dalam dokumen kependudukan karena terdapat ketidaksesuaian antara nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan nama yang tertera dalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menetapkan bahwa nama Pemohon dalam KTP dan KK adalah AMIN DJAYA, sedangkan dalam Akte Kelahiran tercatat sebagai AMIN DJAJA (setelah perubahan nama dari KOK KIAUW) dan dalam Akte Perkawinan tercatat sebagai LAY, Amin. Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin perbaikan nama pada Akte Kelahiran menjadi AMIN DJAYA dan pada Akte Perkawinan menjadi AMIN DJAYA, serta memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil wilayah Jakarta Barat.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada 23 Mei 1964.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 4403/1964 mencatat nama Pemohon sebagai KOK KIAUW.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon telah mengganti nama warga negara Indonesia berdasarkan keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep./12/1966 menjadi AMIN DJAJA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon memuat nama AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kartu Keluarga (KK) Pemohon memuat nama AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Harlina Surya berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 2665/I/2002 tanggal 14 Juli 2002.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Akte Perkawinan Pemohon Nomor 2665/I/2002 mencatat nama Pemohon sebagai LAY, Amin.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Akte Kelahiran dari AMIN DJAJA menjadi AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Akte Perkawinan dari LAY, Amin menjadi AMIN DJAYA.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Nama saya di KTP dan KK beda dengan di akte lahir dan nikah, bolehkah saya minta perbaiki agar sama semua?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10601, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (hukum keluarga/perkawinan). Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan permohonan perbaikan nama di akte kelahiran atau perkawinan, yang merupakan masalah administrasi kependudukan. Selain itu, pasal ini bersifat prosedural dalam konteks hukum keluarga, bukan dasar hukum substantif untuk sengketa nama." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 11450, + "completion_tokens": 996 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_781_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_781_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61503feb17a92b9a2aee14b75d9931b982bd1f4b --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_781_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,201 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_781_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 25, + "timings": { + "parse": 0.078, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 74.006, + "query": 13.634, + "relevance": 100.483, + "total": 188.201 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 81247, + "marked_chars": 81463 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\nDalam Eksepsi:\n-\nMengabulkan eksepsi Para Tergugat;\nDalam Pokok Perkara:\n-\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat\nditerima;\n-\nMenghukum Penggugat membayar biaya\nperkara sejumlah Rp. 439.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu\nrupiah);\n Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim\npada hari Rabu 20 Maret 2024 oleh kami FLOWERRY YULIDAS SH.M.H.\nsebagai Hakim Ketua Majelis, JULIUS PANJAITAN, SH.M.H dan DIAH TRI\nHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 781/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 24\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\nLESTARI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan\ndalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024\noleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota\ndengan dibantu oleh DANIEL ARYANTO SIMARMATA SE.,SH Panitera\nPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat\ndan Kuasa Para" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 81463, + "frame": "Penggugat [OEY SUI NIO] menggugat Para Tergugat [JEN TJHIN], [MELINDA], dan [FRENGKY ARDIANTO] sebagai ahli waris almarhum Hon Lip Alias Alip atas dugaan wanprestasi dalam jual beli barang rongsokan yang tidak dipenuhi dan tidak dikembalikannya uang pembayaran. Penggugat meminta pengadilan menyatakan Para Tergugat berkewajiban mengembalikan uang sebesar Rp350.100.000,00 beserta bunga dan ganti rugi immateriil. Gugatan ini pada akhirnya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena adanya cacat formil kurang pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran sebesar Rp350.100.000,00 secara bertahap ke rekening Tergugat I dan Sdr. Suhaidi untuk pembelian barang rongsokan dari almarhum Hon Lip Alias Alip.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan almarhum Hon Lip Alias Alip tidak menyerahkan barang yang telah dibayar dan tidak mengembalikan uang tersebut meskipun telah ditagih berkali-kali.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Hon Lip Alias Alip meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan Para Tergugat sebagai ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyertakan Sdr. Suhaidi sebagai Tergugat dalam gugatan, padahal Penggugat mendalilkan dan membuktikan adanya transfer uang ke rekening Sdr. Suhaidi.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak dimasukkannya Sdr. Suhaidi dalam perkara menyebabkan gugatan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium).", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [OEY SUI NIO] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat [JEN TJHIN], [MELINDA], dan [FRENGKY ARDIANTO] selaku ahli waris almarhum Hon Lip Alias Alip, dengan dalih bahwa almarhum telah menerima pembayaran sebesar Rp350.100.000,00 untuk barang rongsokan namun tidak menyerahkan barang tersebut maupun mengembalikan uangnya. Para Tergugat mengajukan eksepsi, salah satunya adalah gugatan kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dan membuktikan adanya transfer uang ke rekening Sdr. Suhaidi yang tidak disertakan sebagai Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa ketidakhadiran Sdr. Suhaidi dalam perkara menyebabkan gugatan cacat formil karena kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [OEY SUI NIO] mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat [JEN TJHIN], [MELINDA], dan [FRENGKY ARDIANTO] selaku ahli waris almarhum Hon Lip Alias Alip, dengan dalih bahwa almarhum telah menerima pembayaran sebesar Rp350.100.000,00 untuk barang rongsokan namun tidak menyerahkan barang tersebut maupun mengembalikan uangnya. Para Tergugat mengajukan eksepsi, salah satunya adalah gugatan kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dan membuktikan adanya transfer uang ke rekening Sdr. Suhaidi yang tidak disertakan sebagai Tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan eksepsi tersebut dengan alasan bahwa ketidakhadiran Sdr. Suhaidi dalam perkara menyebabkan gugatan cacat formil karena kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan telah melakukan pembayaran sebesar Rp350.100.000,00 secara bertahap ke rekening Tergugat I dan Sdr. Suhaidi untuk pembelian barang rongsokan dari almarhum Hon Lip Alias Alip.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan almarhum Hon Lip Alias Alip tidak menyerahkan barang yang telah dibayar dan tidak mengembalikan uang tersebut meskipun telah ditagih berkali-kali.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum Hon Lip Alias Alip meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan Para Tergugat sebagai ahli waris.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak menyertakan Sdr. Suhaidi sebagai Tergugat dalam gugatan, padahal Penggugat mendalilkan dan membuktikan adanya transfer uang ke rekening Sdr. Suhaidi.", + "page": 22, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa tidak dimasukkannya Sdr. Suhaidi dalam perkara menyebabkan gugatan cacat formil karena kurang pihak (plurium litis consortium).", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang ke rekening orang lain yang tidak saya gugat, apakah uang saya bisa dikembalikan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 11055, + "candidates": [ + "Pasal 830 KUHPerdata", + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1250 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "text": "Pasal 830: Pewarisan hanya terjadi karena kematian." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1100: Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1250: Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undangundang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian o!eh kreditur. Penggantian biaya,. kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1313: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 830 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini hanya mengatur syarat terjadinya pewarisan (karena kematian). Meskipun kematian debitur adalah fakta dalam perkara, pasal ini tidak mengatur hak atau kewajiban pengembalian uang akibat wanprestasi atau hubungan hukum perjanjian jual beli yang menjadi inti pertanyaan 'apakah uang bisa dikembalikan'. Pasal ini bersifat definisi umum dan tidak menjawab substansi sengketa pembayaran." + }, + { + "pasal": "Pasal 1100 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ahli waris untuk memikul utang warisan seimbang dengan bagian yang diterima. Karena pertanyaan menyangkut pengembalian uang kepada ahli waris (Tergugat I) dari orang yang meninggal, pasal ini menjadi kerangka hukum substantif untuk menentukan apakah ahli waris tersebut bertanggung jawab atas utang/perikatan yang ditinggalkan almarhum. Ini adalah dasar hukum utama untuk menuntut pengembalian uang dari ahli waris." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (kealpaan) debitur. Pertanyaan 'apakah uang bisa dikembalikan' menyiratkan adanya ketidakpemenuhan kewajiban oleh penjual (almarhum) setelah pembayaran dilakukan. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dan menimbulkan hak kreditur untuk menuntut akibat hukum dari ketidakpemenuhan perikatan tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur akibat hukum dari wanprestasi, yaitu kewajiban memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Ini secara langsung menjawab pertanyaan tentang 'pengembalian uang' sebagai bentuk ganti rugi atau restitusi akibat tidak terpenuhinya kewajiban menyerahkan barang. Pasal ini menjadi dasar tuntutan substantif untuk pemulihan posisi kreditur." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dimulainya kewajiban penggantian kerugian, yaitu setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam konteks pertanyaan pengembalian uang, pasal ini relevan untuk menentukan kapan hak menuntut pengembalian uang (sebagai ganti rugi) baru dapat dituntut secara hukum, yaitu setelah adanya penagihan atau pernyataan lalai yang tidak diindahkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1250 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini khusus mengatur penghitungan bunga keterlambatan dalam perikatan pembayaran uang. Meskipun berkaitan dengan uang, pasal ini bersifat teknis mengenai besaran bunga, bukan dasar hukum utama untuk menentukan hak pengembalian pokok uang akibat wanprestasi penyerahan barang. Relevansinya lebih sempit dan prosedural dibandingkan pasal 1238-1239." + }, + { + "pasal": "Pasal 1313 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan persetujuan (perjanjian). Karena sengketa muncul dari kesepakatan jual beli (transfer uang untuk barang), pasal ini menjadi dasar hukum keberadaan hubungan hukum (perikatan) antara Penggugat dan almarhum. Tanpa adanya persetujuan yang sah, tidak ada dasar hukum untuk menuntut pengembalian uang berdasarkan wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa persetujuan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Ini menjadi prinsip dasar yang menopang tuntutan Penggugat bahwa kesepakatan jual beli yang telah dibuat (dan dibuktikan dengan transfer uang) harus dilaksanakan oleh pihak lain (almarhum/ahli waris). Ini adalah dasar kekuatan mengikat dari perjanjian yang menjadi inti sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1100 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1313 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 28000, + "completion_tokens": 1758 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c431d8af1a78846eda3eaf5aa956a96a6b0c27a --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 32, + "timings": { + "parse": 0.055, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 89.888, + "query": 3.054, + "relevance": 50.8, + "total": 143.797 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 96844, + "marked_chars": 97123 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\nDALAM PROVISI\n-\nMenolak Provisi Penggugat;\nDALAM EKSEPSI\n-\nMenolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;\nDALAM POKOK PERKARA\n-\nMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;\n-\nMenyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;\n-\nMenghukum Tergugat untuk membayar Kerugian dan Bunga sebesar Rp\n24.480.000.000,- (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta\nrupiah) ditambah Tergugat harus mengganti tanah-tanah milik Penggugat di\ntempat lain apabila tanah-tanah milik Penggugat yang dijadikan jaminan\npihak ketiga tidak bisa dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;\n-\nMenghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara\nini sejumlah Rp.358.000.- ( tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;\nDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat, pada hari : Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami:\nYUSWARDI, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Kristijan Purwandono Djati,\nS.H. dan Esthar Oktavi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota,\nputusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada\nhari : Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,\ndengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan didampingi\noleh Baik Mustikawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri\nJakarta Barat, serta telah dikirim secara elektronik mlalui sistim informasi pada\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal itu juga;\nHalaman 31 dari 30 Putusan perkara No. 783/Pdt.G/2022/PN.JKT.BRT\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungs" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 97123, + "frame": "PT. INDOSERENA DWIMAKMUR menggugat PT. PRAJAMITA INTERNUSA atas wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil (PKS) yang menjadikan 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat sebagai jaminan pinjaman modal kerja Tergugat. Penggugat meminta pernyataan wanprestasi, pembatalan sita jaminan, pembayaran kerugian, bunga, dan penggantian nilai tanah, serta penetapan status quo atas tanah-tanah tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil pada tanggal 04 Januari 2016 yang mengatur Tergugat menggunakan 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat sebagai jaminan pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut berlaku selama 4 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hasil keuntungan kepada Penggugat sebesar 8% dari nilai pinjaman setelah dikurangi pajak selama jangka waktu perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan kendala dana dan dampak pandemi Covid-19, namun alasan tersebut ditolak oleh hakim karena pandemi baru terjadi setelah masa berlakunya perjanjian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan 11 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan di wilayah Kota Tangerang yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Provisional (status quo) oleh Penggugat ditolak karena tidak adanya keyakinan bahwa Tergugat atau pihak ketiga akan menyalahgunakan tanah-tanah tersebut.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Intervensi dari PT KDB TIFA FINANCE, TBK sebagai pemegang Hak Tanggungan atas sebagian tanah tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi Kompetensi Relatif dan Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada 4 Januari 2016, di mana Tergugat menggunakan 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga. Perjanjian tersebut berakhir pada 31 Desember 2020, namun Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat. Tergugat membantah adanya wanprestasi dengan alasan kendala dana dan pandemi Covid-19, namun hakim menetapkan bahwa alasan tersebut tidak berdasar karena pandemi terjadi setelah masa berlakunya perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif dan kaburnya gugatan, serta menolak permohonan provisional status quo dan permohonan intervensi pihak ketiga. Pada pokok perkara, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar kerugian sebesar Rp18.000.000.000,- serta bunga sebesar Rp6.480.000.000,-, dengan ketentuan tambahan bahwa Tergugat harus mengganti tanah-tanah milik Penggugat di tempat lain apabila tanah-tanah yang dijadikan jaminan tidak dapat dikembalikan. Gugatan untuk sita jaminan, penggantian nilai uang tanah, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil yang ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat pada 4 Januari 2016, di mana Tergugat menggunakan 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga. Perjanjian tersebut berakhir pada 31 Desember 2020, namun Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk memberikan bagi hasil kepada Penggugat. Tergugat membantah adanya wanprestasi dengan alasan kendala dana dan pandemi Covid-19, namun hakim menetapkan bahwa alasan tersebut tidak berdasar karena pandemi terjadi setelah masa berlakunya perjanjian. Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat mengenai kompetensi relatif dan kaburnya gugatan, serta menolak permohonan provisional status quo dan permohonan intervensi pihak ketiga. Pada pokok perkara, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukumnya membayar kerugian sebesar Rp18.000.000.000,- serta bunga sebesar Rp6.480.000.000,-, dengan ketentuan tambahan bahwa Tergugat harus mengganti tanah-tanah milik Penggugat di tempat lain apabila tanah-tanah yang dijadikan jaminan tidak dapat dikembalikan. Gugatan untuk sita jaminan, penggantian nilai uang tanah, dan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ditolak.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil pada tanggal 04 Januari 2016 yang mengatur Tergugat menggunakan 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Penggugat sebagai jaminan pinjaman modal kerja kepada pihak ketiga.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil tersebut berlaku selama 4 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan hasil keuntungan kepada Penggugat sebesar 8% dari nilai pinjaman setelah dikurangi pajak selama jangka waktu perjanjian.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat mengakui tidak melaksanakan kewajibannya dengan alasan kendala dana dan dampak pandemi Covid-19, namun alasan tersebut ditolak oleh hakim karena pandemi baru terjadi setelah masa berlakunya perjanjian.", + "page": 13, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kepemilikan 11 bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan di wilayah Kota Tangerang yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Permohonan Provisional (status quo) oleh Penggugat ditolak karena tidak adanya keyakinan bahwa Tergugat atau pihak ketiga akan menyalahgunakan tanah-tanah tersebut.", + "page": 22, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Permohonan Intervensi dari PT KDB TIFA FINANCE, TBK sebagai pemegang Hak Tanggungan atas sebagian tanah tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Eksepsi Kompetensi Relatif dan Eksepsi Gugatan Kabur yang diajukan Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 23, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bagi hasil tanah saya ke orang lain selama beberapa tahun, tapi dia tidak pernah bayar ke saya, apa bisa dia dipaksa bayar?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 32771, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1438 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1438 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1438: Pembebasan suatu utang tidak dapat hanya diduga-duga, melainkan harus dibuktikan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kepatutan (wanprestasi) debitur, yaitu saat debitur dianggap lalai. Dalam pertanyaan, orang awam menanyakan apakah pihak yang tidak membayar bisa 'dipaksa', yang secara hukum bergantung pada apakah pihak tersebut telah melakukan wanprestasi (lupa/terlambat memenuhi kewajiban). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini sebagai dasar hukum untuk menilai wanprestasi Tergugat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian (Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan. Ini adalah dasar substantif mengapa pihak yang tidak membayar dapat dituntut karena telah melanggar kesepakatan yang mengikat, yang menjadi inti dari pertanyaan 'apa bisa dia dipaksa bayar'." + }, + { + "pasal": "Pasal 1438 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pembuktian pembebasan utang. Meskipun dikutip dalam putusan oleh Tergugat sebagai pembelaan (bahwa ia tidak mampu bayar karena pandemi), pasal ini bersifat defensif dan tidak secara langsung menjawab pertanyaan substantif orang awam mengenai hak untuk menuntut pembayaran akibat wanprestasi. Lebih penting lagi, dalam konteks penilaian relevansi untuk pertanyaan umum 'bisakah dipaksa', pasal 1238 dan 1338 lebih langsung mengatur hak dan kewajiban utama, sedangkan 1438 hanya mengatur beban pembuktian untuk eksepsi tertentu yang akhirnya ditolak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang cara pembuktian (beban pembuktian). Sesuai instruksi, pasal yang hanya mengatur cara pembuktian atau beracara (alat bukti, siapa yang harus membuktikan) tidak dianggap relevan substantif untuk menjawab pertanyaan hak/kewajiban inti, meskipun dikutip dalam putusan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 41974, + "completion_tokens": 1491 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24b03c0fd5d577802fd5a83375f0630b92e4dcec --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,151 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_783_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.031, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 72.909, + "query": 3.431, + "relevance": 0.0, + "total": 76.371 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23523, + "marked_chars": 23595 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "MENGADILI\n \n \n1.\nMenyatakan perkara Gugatan Penggugat dengan Nomor : 783\n/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt,Tanggal 29 Agustus 2023 tersebut dinyatakan\nGugur;\n2.\nMemerintahkan Panitera Pengadian Negeri Jakarta Barat untuk\nmencoret gugatan tersebut dari Register perkara ;\n3.\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp.422.000.00.- (Empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);\n \nDemikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari\nSelasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Dr. Florensani Susana\nKendenan, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi,SH dan Esthar\nOktavi,SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut\npada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu\nBaik Mustikawati,SH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri\nJakarta Barat, dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa\ndihadiri Kuasa Penggugat;\nHakim Anggota H a k i m Ketua\nYuswardi,SH Dr. Florensani Susana Kendenan, SH.MH,\nHalaman 8 dari 7 Penetapan Perkara Perdata No. 783/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (e" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23595, + "frame": "Penggugat menggugat Tergugat I sebagai pemilik tanah dan bangunan serta Tergugat II sebagai pengelola usaha, dengan inti sengketa berupa penutupan tempat usaha yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian materiil dan immateriil serta biaya perkara.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian sewa menyewa yang berakhir pada 31 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani perpanjangan sewa menyewa sementara yang berlaku hingga 8 Juli 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah pengelola usaha milik Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menutup tempat usaha Penggugat dengan menggembok pintu masuk pada 30 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penutupan tempat usaha dilakukan dengan seizin Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Satpam Tergugat I menyaksikan dan mendampingi penutupan tempat usaha Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan kejadian penutupan kepada Tergugat I dan meminta tindakan hukum, namun Tergugat I menolak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan renovasi tempat usaha dengan biaya Rp5.000.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi tidak berhasil.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakhadiran Kuasa Penggugat bukan karena halangan yang sah sehingga gugatan dinyatakan gugur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil bahwa Tergugat II menutup tempat usaha milik Penggugat pada 30 Juli 2023 dengan seizin Tergugat I, yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan ini diajukan setelah masa sewa berakhir dan adanya perpanjangan sementara, serta klaim bahwa Tergugat I menolak permintaan Penggugat untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Namun, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil bahwa Tergugat II menutup tempat usaha milik Penggugat pada 30 Juli 2023 dengan seizin Tergugat I, yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil. Gugatan ini diajukan setelah masa sewa berakhir dan adanya perpanjangan sementara, serta klaim bahwa Tergugat I menolak permintaan Penggugat untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Namun, setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat gugur dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I memiliki perjanjian sewa menyewa yang berakhir pada 31 Januari 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I menandatangani perpanjangan sewa menyewa sementara yang berlaku hingga 8 Juli 2023.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II adalah pengelola usaha milik Penggugat berdasarkan perjanjian kerjasama.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II menutup tempat usaha Penggugat dengan menggembok pintu masuk pada 30 Juli 2023.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penutupan tempat usaha dilakukan dengan seizin Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Satpam Tergugat I menyaksikan dan mendampingi penutupan tempat usaha Penggugat.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat memberitahukan kejadian penutupan kepada Tergugat I dan meminta tindakan hukum, namun Tergugat I menolak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan renovasi tempat usaha dengan biaya Rp5.000.000.000,-.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kuasa Penggugat tidak hadir dalam persidangan setelah mediasi tidak berhasil.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Ketidakhadiran Kuasa Penggugat bukan karena halangan yang sah sehingga gugatan dinyatakan gugur.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Pemilik toko saya digembok paksa oleh pengelola dan pemilik gedung setelah masa sewa habis, tapi saya tidak bisa menuntut karena tidak hadir di sidang, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23523, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8218, + "completion_tokens": 840 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_784_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_784_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf1413bfcda89a2685bb91f09d23c0fb836a4efd --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_784_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,176 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_784_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 26, + "timings": { + "parse": 0.05, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 103.808, + "query": 4.935, + "relevance": 52.569, + "total": 161.362 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 78511, + "marked_chars": 78736 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi\n\nMenolak Eksepsi Tergugat III;\nDalam Pokok Perkara\nMenyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar\nRp1.046.500,00 (satu juta empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);\n \nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh\nkami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H.\ndan Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H. masing-masing sebagai Hakim\nAnggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat Nomor 784/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 1 Desember\n2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 diucapkan\ndalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh\npara Hakim Anggota tersebut, Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti,\nKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III akan tetapi tidak dihadiri oleh\nTergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III\nmaupun Kuasanya.\nHakim Anggota,\nHakim Ketua,\nHalaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 784/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 78736, + "frame": "Penggugat Harjono menggugat PT Berkat Raja Daud (Tergugat I), Robby Handoko (Tergugat II), Clement (Tergugat III), serta Turut Tergugat I, II, dan III, terkait sengketa jual beli aset tanah dan bangunan serta pengalihan piutang (cessie) yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat meminta pengadilan menyatakan sah perjanjian jual beli, menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, membayar ganti rugi materiil dan immateriil, menyatakan pengalihan hak tagih cacat hukum, serta memerintahkan penyerahan sertifikat hak guna bangunan. Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak berdasar hukum terkait formalitas lelang, sehingga perkara berhenti tanpa pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan kesepakatan jual beli aset berupa tanah dan bangunan seluas 285 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2513/Jelambar.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran pertama sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 22 November 2022 dan pembayaran kedua sebesar Rp1.330.000.000,00 pada tanggal 29 November 2022 ke rekening PT Berkat Raja Daud.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 tanggal 29 November 2022 di hadapan Notaris Rohiman.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 mewajibkan Tergugat I menyerahkan sertifikat asli aset paling lambat tanggal 13 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat asli aset sesuai perjanjian dan memberitahukan bahwa pembaharuan sertifikat sedang diurus oleh Turut Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I bersama Tergugat II melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada Tergugat III atas aset yang sama tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena transaksi pengalihan piutang dilakukan antara Tergugat III dengan Dion Setiawan selaku pribadi.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 menyatakan bahwa perjanjian berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian dan berakhir setelah lelang dimenangkan pihak kedua serta keluarnya risalah lelang oleh KPKNL setempat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mendalilkan atau membuktikan apakah lelang telah dilaksanakan, siapa pemenang lelang, atau apakah formalitas kepemilikan melalui lelang telah terpenuhi.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak berdasar hukum akibat ketidakjelasan formalitas lelang dan syarat formil gugatan yang belum terpenuhi.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Harjono mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Raja Daud, Robby Handoko, Clement, serta pihak-pihak terkait, dengan dalil bahwa Penggugat telah membayar lunas sebesar Rp1.580.000.000,00 untuk aset tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 tanggal 29 November 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat sesuai perjanjian dan telah melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada Tergugat III secara diam-diam, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena transaksi cessie dilakukan dengan Dion Setiawan secara pribadi. Majelis Hakim memeriksa bukti P-1 (Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama) dan menemukan bahwa perjanjian tersebut mensyaratkan kelangsungan proses lelang oleh KPKNL sebagai syarat berlakunya jual beli. Karena Penggugat tidak mendalilkan atau membuktikan status lelang tersebut, Majelis berpendapat gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Harjono mengajukan gugatan terhadap PT Berkat Raja Daud, Robby Handoko, Clement, serta pihak-pihak terkait, dengan dalil bahwa Penggugat telah membayar lunas sebesar Rp1.580.000.000,00 untuk aset tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 tanggal 29 November 2022. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat sesuai perjanjian dan telah melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada Tergugat III secara diam-diam, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Tergugat III membantah dalil tersebut dengan menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat karena transaksi cessie dilakukan dengan Dion Setiawan secara pribadi. Majelis Hakim memeriksa bukti P-1 (Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama) dan menemukan bahwa perjanjian tersebut mensyaratkan kelangsungan proses lelang oleh KPKNL sebagai syarat berlakunya jual beli. Karena Penggugat tidak mendalilkan atau membuktikan status lelang tersebut, Majelis berpendapat gugatan menjadi kabur dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara, tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat I melakukan kesepakatan jual beli aset berupa tanah dan bangunan seluas 285 M2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2513/Jelambar.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat melakukan pembayaran pertama sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 22 November 2022 dan pembayaran kedua sebesar Rp1.330.000.000,00 pada tanggal 29 November 2022 ke rekening PT Berkat Raja Daud.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Para pihak membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 tanggal 29 November 2022 di hadapan Notaris Rohiman.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 mewajibkan Tergugat I menyerahkan sertifikat asli aset paling lambat tanggal 13 Desember 2022.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat asli aset sesuai perjanjian dan memberitahukan bahwa pembaharuan sertifikat sedang diurus oleh Turut Tergugat I.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I bersama Tergugat II melakukan pengalihan piutang (cessie) kepada Tergugat III atas aset yang sama tanpa sepengetahuan Penggugat.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena transaksi pengalihan piutang dilakukan antara Tergugat III dengan Dion Setiawan selaku pribadi.", + "page": 9, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 32 menyatakan bahwa perjanjian berlaku setelah ditandatanganinya perjanjian dan berakhir setelah lelang dimenangkan pihak kedua serta keluarnya risalah lelang oleh KPKNL setempat.", + "page": 23, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat tidak mendalilkan atau membuktikan apakah lelang telah dilaksanakan, siapa pemenang lelang, atau apakah formalitas kepemilikan melalui lelang telah terpenuhi.", + "page": 24, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur dan tidak berdasar hukum akibat ketidakjelasan formalitas lelang dan syarat formil gugatan yang belum terpenuhi.", + "page": 25, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas uang muka untuk beli tanah dan bangunan, tapi penjualnya tidak kasih sertifikat aslinya dan malah jual lagi ke orang lain tanpa saya tahu, apa saya bisa minta uangnya kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 23525, + "candidates": [ + "Pasal 613 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "text": "Pasal 613: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 613 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tata cara penyerahan piutang (cessie) secara formal (akta otentik/bawah tangan) dan kapan penyerahan tersebut berlaku terhadap debitur. Meskipun perkara ini melibatkan pengalihan piutang, pertanyaan awam berfokus pada hak konsumen/pembeli untuk meminta pengembalian uang akibat wanprestasi penjual yang menjual aset kepada pihak lain. Pasal 613 tidak mengatur akibat hukum wanprestasi, hak pembatalan perjanjian, atau kewajiban pengembalian uang (restitusi), melainkan hanya prosedur validitas pengalihan hak. Oleh karena itu, pasal ini tidak menjawab substansi pertanyaan 'bisa minta uangnya kembali'. " + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, penjual melakukan tindakan 'jual lagi ke orang lain' setelah menerima pembayaran, yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Putusan juga membahas dalil perbuatan melawan hukum (PMH) yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun gugatan ditolak karena alasan prosedural/formil (gugatan kabur), Pasal 1365 tetap relevan secara substantif karena ia mengatur teori hukum yang mendasari tuntutan ganti rugi/kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang didalilkan dalam sengketa tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 31237, + "completion_tokens": 1611 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_785_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_785_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff240722651342cb41d761bb36b7f5df391b1250 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_785_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,210 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_785_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 22, + "timings": { + "parse": 0.073, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 82.408, + "query": 6.61, + "relevance": 104.96, + "total": 194.05 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 63847, + "marked_chars": 64036 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak\nhadir ;\n2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke\nVerklaard) secara Versteek;\n3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul\ndalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp383.000,- (tiga ratus delapan\npuluh tiga ribu rupiah)\nDemikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, \n \n tanggal\n \n 18 Januari 2024\n \n \noleh kami, Julius Panjaitan\n \n , S.H., M.H.,\n \n sebagai Hakim Ketua, Flowerry\nYulidas\n \n , S.H.,\n \n M.H\n \n ., dan \n \n Diah Tri Lestari\n \n , S.H.,\n \n masing-masing sebagai Hakim\nAnggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk\numum secara elektronik pada hari Se\n lasa\n \n , tanggal \n \n 30\n Januari 2024\n \n dibantu\noleh Slamet Hidayat, S.H.,\n \n Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta\nBarat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;\n Hakim Anggota,\nHakim Ketua,\n1. FLOWERRY YULIDAS, S.H.,M.H. JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.\n2. DIAH TRI LESTARI, S.H.\nPanitera Pengganti,\n SLAMET HIDAYAT, S.H. \nPerincian biaya: \n1. PNBP Pendaftaran........................ \nRp 30.000,00 \n2. PNBP Pertama…………………… Rp. 20.000,00\n3. Proses...................................... \nRp 150.000,00\nHalaman 21 dari 22 Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informas" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 64036, + "frame": "PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk. menggugat Suryani atas wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk pembelian kendaraan BMW, dengan tuntutan pelunasan hutang, penyerahan objek jaminan, dan penetapan sita. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara ini secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena ketidakjelasan perhitungan kerugian materiil yang tidak didukung dasar hukum yang jelas.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70413741911 tanggal 06 September 2019 untuk pembiayaan pembelian kendaraan BMW 320I Sport Shadow.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka sebesar Rp 231.538.000,- dan pelunasan sebesar Rp 658.462.000,- kepada dealer PT Tunas Mobilindo Parama untuk pembelian kendaraan tersebut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 16.827.000,- per bulan telah dibebani jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-20 yang jatuh tempo pada tanggal 06 Mei 2021.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Mei 2021 dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 22 Mei 2021 kepada Tergugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan hak membela diri.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 1.515.758.416,98 yang terdiri dari sisa angsuran, denda keterlambatan, penalty, biaya penanganan, diskon, dan dana lebih.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Mahkamah berpendapat perhitungan kerugian materiil Penggugat tidak jelas karena beberapa poin biaya tidak didukung dasar hukum yang jelas dalam uraian gugatan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk. mengajukan gugatan perdata terhadap Suryani terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian kendaraan BMW. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Mei 2021 dan menuntut pelunasan hutang beserta denda, penyerahan kendaraan jaminan, serta penetapan sita. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Meskipun Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena petitum mengenai jumlah kerugian materiil dianggap obscuur liebel (tidak jelas) akibat ketiadaan dasar hukum yang jelas untuk komponen biaya seperti denda, penalty, dan diskon. Akibatnya, tuntutan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat dibebani biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT CLIPAN FINANCE INDONESIA, Tbk. mengajukan gugatan perdata terhadap Suryani terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan multiguna untuk pembelian kendaraan BMW. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai membayar angsuran sejak Mei 2021 dan menuntut pelunasan hutang beserta denda, penyerahan kendaraan jaminan, serta penetapan sita. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara secara verstek karena Tergugat tidak hadir. Meskipun Majelis Hakim menetapkan bahwa perjanjian tersebut sah dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena petitum mengenai jumlah kerugian materiil dianggap obscuur liebel (tidak jelas) akibat ketiadaan dasar hukum yang jelas untuk komponen biaya seperti denda, penalty, dan diskon. Akibatnya, tuntutan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat dibebani biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 70413741911 tanggal 06 September 2019 untuk pembiayaan pembelian kendaraan BMW 320I Sport Shadow.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat membayar uang muka sebesar Rp 231.538.000,- dan pelunasan sebesar Rp 658.462.000,- kepada dealer PT Tunas Mobilindo Parama untuk pembelian kendaraan tersebut.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp 16.827.000,- per bulan telah dibebani jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya.", + "page": 17, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-20 yang jatuh tempo pada tanggal 06 Mei 2021.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama tanggal 14 Mei 2021 dan Surat Peringatan Terakhir tanggal 22 Mei 2021 kepada Tergugat.", + "page": 18, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan hak membela diri.", + "page": 14, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp 1.515.758.416,98 yang terdiri dari sisa angsuran, denda keterlambatan, penalty, biaya penanganan, diskon, dan dana lebih.", + "page": 19, + "status": "ditolak" + }, + { + "fact": "Mahkamah berpendapat perhitungan kerugian materiil Penggugat tidak jelas karena beberapa poin biaya tidak didukung dasar hukum yang jelas dalam uraian gugatan.", + "page": 20, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar uang muka dan cicilan mobil BMW, tapi sekarang ditagih sisa hutang besar karena berhenti bayar sejak 2021, padahal saya sudah diperingatkan, bagaimana saya bisa menyelesaikan utang ini?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13793, + "candidates": [ + "Pasal 1131 KUHPerdata", + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1247 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1131: Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1247: Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1131 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang hak preferensi kreditur terhadap seluruh harta debitur sebagai jaminan umum. Meskipun relevan secara umum dengan utang, dalam konteks pertanyaan spesifik mengenai penyelesaian utang akibat wanprestasi cicilan mobil yang sudah ada jaminan fidusia khusus dan klausul lalai dalam perjanjian, pasal ini tidak menjadi kerangka utama analisis hukum untuk menentukan hak penagihan atau akibat wanprestasi yang disengketakan. Putusan juga tidak menguji pasal ini sebagai dasar utama penyelesaian sengketa, melainkan fokus pada syarat sahnya perjanjian dan akibat wanprestasi." + }, + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan jenis perikatan (memberikan, berbuat, tidak berbuat). Dalam putusan, Majelis Hakim mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa kewajiban Tergugat adalah 'memberikan sesuatu' (membayar angsuran). Ini merupakan unsur dasar untuk menentukan apakah ada perikatan yang harus dipenuhi sebelum dapat dikatakan wanprestasi. Meskipun definisi, ia menjadi fondasi hukum untuk menilai kewajiban pembayaran cicilan yang menjadi inti pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang bagaimana debitur dinyatakan lalai (wanprestasi). Pertanyaan pengguna menyebutkan 'sudah diperingatkan', yang secara hukum berkaitan dengan pernyataan lalai. Putusan secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menentukan bahwa Tergugat telah lalai karena tidak membayar setelah adanya surat peringatan/peringatan jatuh tempo. Ini adalah kunci hukum untuk menjawab apakah pengguna telah melakukan ingkar janji yang memicu penagihan sisa hutang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang kewajiban ganti rugi (biaya, rugi, bunga) akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah dinyatakan lalai. Pertanyaan pengguna menanyakan bagaimana menyelesaikan utang besar (termasuk denda/bunga) setelah berhenti bayar. Putusan mengutip pasal ini sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut penggantian biaya dan kerugian. Meskipun gugatan ditolak karena ketidakjelasan jumlah, pasal ini tetap relevan substantif karena menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi yang menjadi inti masalah keuangan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1247 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini membatasi ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat. Dalam putusan, Majelis Hakim menolak gugatan bukan karena alasan ketidakdugaan kerugian (foreseeability) menurut Pasal 1247, melainkan karena gugatan bersifat 'obscurum libellum' (tidak jelas) dan tidak didukung dasar hukum yang jelas untuk perhitungan denda/penalty. Pasal 1247 tidak didalilkan atau diuji dalam pertimbangan hukum untuk menjawab masalah pengguna, sehingga tidak relevan secara substantif dengan alasan penolakan gugatan dalam perkara ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Putusan secara eksplisit menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna adalah sah karena memenuhi unsur Pasal 1320. Ini relevan karena jika perjanjian tidak sah, maka kewajiban pembayaran cicilan dan penagihan hutang tidak dapat ditegakkan. Menjawab pertanyaan pengguna tentang validitas tagihan, dasar hukumnya adalah sahnya perjanjian berdasarkan pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Putusan mengutip pasal ini untuk menegaskan bahwa klausul dalam perjanjian (termasuk klausul lalai dan kewajiban pembayaran) mengikat Tergugat. Ini relevan karena menjawab pertanyaan pengguna bahwa ia terikat oleh perjanjian yang ditandatangani, termasuk konsekuensi jika tidak membayar." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 24402, + "completion_tokens": 1908 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_793_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_793_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c9aa0da90f5478249c840cfaeb92cd38b3f7029 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_793_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,137 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_793_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 11, + "timings": { + "parse": 0.023, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 53.442, + "query": 8.315, + "relevance": 32.018, + "total": 93.797 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 33815, + "marked_chars": 33905 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 33905, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjaminkan harta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena tidak ada pihak tergugat dalam perkara penetapan ini. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur serta izin untuk menjaminkan tanah dan bangunan kepada bank untuk keperluan pinjaman modal usaha. Perkara ini diselesaikan melalui pemeriksaan fakta dan bukti yang diajukan oleh Pemohon tanpa adanya sengketa lawan pihak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Anton dan dikaruni tiga orang anak yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anton, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 128 M2 di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud melakukan pinjaman pada Bank BCA dengan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjaminkan harta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Anton yang telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan dari perkawinan tersebut dikaruni tiga orang anak yang masih di bawah umur. Pemohon bermaksud melakukan pinjaman modal usaha pada Bank BCA dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan seluas 128 M2 di Pagedangan, Banten, yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya dalam melakukan penjaminan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dan mengizinkan penjaminan tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan pinjaman pada bank, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang berdomisili di Jakarta Barat, mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin menjaminkan harta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Anton yang telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan dari perkawinan tersebut dikaruni tiga orang anak yang masih di bawah umur. Pemohon bermaksud melakukan pinjaman modal usaha pada Bank BCA dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan seluas 128 M2 di Pagedangan, Banten, yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya. Karena anak-anaknya masih di bawah umur dan belum cakap hukum, Pemohon meminta penetapan sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum anak-anaknya dalam melakukan penjaminan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Pemohon setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak-anaknya, dan mengizinkan penjaminan tanah dan bangunan tersebut untuk keperluan pinjaman pada bank, dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Anton dan dikaruni tiga orang anak yang masih di bawah umur.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anton, suami Pemohon, meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2018.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris dari Anton.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan seluas 128 M2 di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, yang merupakan harta bersama dengan almarhum suaminya.", + "page": 7, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud melakukan pinjaman pada Bank BCA dengan menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya janda dengan tiga anak kecil, bagaimana cara saya menjaminkan tanah milik almarhum suami untuk pinjam uang bank tanpa harus lewat pengadilan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15042, + "candidates": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "text": "Pasal 393: Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "text": "Pasal 394: Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 393 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini secara langsung mengatur larangan bagi wali (dalam hal ini ibu sebagai wali anak) untuk menggadaikan (menjaminkan) barang tak bergerak tanpa kuasa dari Pengadilan Negeri. Hal ini menjawab inti pertanyaan awam tentang cara menjaminkan tanah tanpa lewat pengadilan, karena pasal ini menegaskan bahwa ijin pengadilan adalah syarat mutlak untuk perbuatan hukum tersebut demi melindungi kepentingan anak belum dewasa." + }, + { + "pasal": "Pasal 394 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur prosedur substantif yang harus dipenuhi wali jika hendak melakukan perbuatan hukum atas barang tak bergerak anak (seperti menjual atau dalam konteks luasnya pengelolaan harta anak termasuk jaminan), yaitu melampirkan daftar harta kekayaan anak. Pasal ini menjadi bagian dari kerangka hukum yang dipakai hakim untuk menilai kewenangan dan prosedur yang sah dalam melakukan perbuatan hukum atas harta anak, sehingga relevan dengan konteks permohonan ijin menjaminkan." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 393 KUHPerdata", + "Pasal 394 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 15708, + "completion_tokens": 927 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_798_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_798_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..113850fb898cd977d95649a1b1fa412c36adf137 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_798_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,205 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_798_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 54, + "timings": { + "parse": 0.127, + "classify": 0.0, + "condense": 242.374, + "read": 117.802, + "query": 7.435, + "relevance": 99.738, + "total": 467.475 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 163098, + "marked_chars": 163575 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi:\nMengabulkan eksepsi Tergugat I ;\nDalam Pokok Perkara:\nMenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;\nMenghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.\n600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh\nkami, Flowerry Yulidas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari, S.H\ndan Dr. Riya Novita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang\nditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat\nNomor Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Januari 2024, putusan\ntersebut pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam persidangan\nterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota\ntersebut, Slamet Hidayat, S.H., Panitera Pengganti dan putusan telah dikirim\nsecara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.\n \nHakim Anggota,\n Hakim Ketua,\n \nDiah Tri Lestari, S.H\nFlowerry Yulidas, S.H., M.H.\nDr. Riya Novita, S.H..MH.\nPanitera Pengganti,\nSlamet Hidayat, S.H. \nHalaman 53 dari 54 Putusan Perdata Nomor 798/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Ke" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134999, + "summary": "[HAL 1-10] Gugatan diajukan oleh PT Galvano Wahanalestari (Penggugat) melawan PT Bank OCBC NISP Tbk (Tergugat I), Kepala KPKNL Jakarta I (Tergugat II), dan PT Primajaya Pantes Garment (Tergugat III). Penggugat dalil bahwa Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelelangan dua bidang tanah bersertifikat HGB No 3364 dan 3365/Kalideres atas nama Penggugat yang menjadi jaminan kredit. Penggugat mengklaim lelang dilakukan tidak transparan, nilai limit tidak melibatkan pemilik, dan hasil lelang Rp 15.081.905.865,00 jauh di bawah harga pasaran Rp 26.080.000.000,00, menyebabkan kerugian selisih harga [HAL 6-9]. Penggugat juga menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang Rp 6.689.418.689,55, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil [HAL 9-10]. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan [HAL 10].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kurang pihak, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menegaskan hubungan hukum kredit hanya ada dengan Nicholas Wijaya (debitor), bukan Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga Penggugat tidak berwenang menggugat [HAL 13-15]. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang dilakukan sesuai UU Hak Tanggungan dan PMK setelah Nicholas Wijaya wanprestasi dan dinyatakan lalai melalui tiga surat peringatan [HAL 16-20]. Tergugat I membuktikan telah memenuhi prosedur pemberitahuan lelang dan penetapan nilai limit oleh penjual, serta menyatakan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 21-24].\n\n[HAL 25-40] Tergugat II (KPKNL) menolak gugatan dengan eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas (antara tanah terikat HT atau tanah akses jalan) dan menolak dalil pokok. Tergugat II menegaskan akar masalah adalah wanprestasi Nicholas Wijaya [HAL 27-28]. Tergugat II menjelaskan perannya hanya sebagai perantara lelang yang memeriksa kelengkapan formal dokumen, bukan memeriksa fisik barang atau melibatkan pemilik dalam penetapan nilai limit yang merupakan kewenangan penjual (Tergugat I) [HAL 31-36]. Tergugat II membuktikan pelaksanaan lelang sesuai PMK 213/2020 dan Vendureglement, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 37-39]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dirinci [HAL 39-40].\n\n[HAL 41-45] Penggugat mengajukan replik dan bukti surat (P-1 s.d P-4) termasuk screenshot WhatsApp dan akta jual beli, namun tidak mengajukan saksi [HAL 41-42]. Tergugat I mengajukan duplik dan bukti surat (T.I-1 s.d T.I-7) yang meliputi perjanjian pinjaman, perubahan perjanjian, APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, penetapan jadwal, SKPT, pengumuman lelang, surat pemberitahuan lelang, dan risalah lelang [HAL 42-44]. Tergugat II mengajukan duplik dan bukti surat (T.II-1 s.d T.II-5) yang meliputi perjanjian pinjaman, SHGB, SHT, dan APHT [HAL 44-45]." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 30076, + "summary": "[HAL 1-10] Gugatan diajukan oleh PT Galvano Wahanalestari (Penggugat) melawan PT Bank OCBC NISP Tbk (Tergugat I), Kepala KPKNL Jakarta I (Tergugat II), dan PT Primajaya Pantes Garment (Tergugat III). Penggugat dalil bahwa Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelelangan dua bidang tanah bersertifikat HGB No 3364 dan 3365/Kalideres atas nama Penggugat yang menjadi jaminan kredit. Penggugat mengklaim lelang dilakukan tidak transparan, nilai limit tidak melibatkan pemilik, dan hasil lelang Rp 15.081.905.865,00 jauh di bawah harga pasaran Rp 26.080.000.000,00, menyebabkan kerugian selisih harga [HAL 6-9]. Penggugat juga menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang Rp 6.689.418.689,55, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil [HAL 9-10]. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan [HAL 10].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kurang pihak, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menegaskan hubungan hukum kredit hanya ada dengan Nicholas Wijaya (debitor), bukan Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga Penggugat tidak berwenang menggugat [HAL 13-15]. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang dilakukan sesuai UU Hak Tanggungan dan PMK setelah Nicholas Wijaya wanprestasi dan dinyatakan lalai melalui tiga surat peringatan [HAL 16-20]. Tergugat I membuktikan telah memenuhi prosedur pemberitahuan lelang dan penetapan nilai limit oleh penjual, serta menyatakan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 21-24].\n\n[HAL 25-40] Tergugat II (KPKNL) menolak gugatan dengan eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas (antara tanah terikat HT atau tanah akses jalan) dan menolak dalil pokok. Tergugat II menegaskan akar masalah adalah wanprestasi Nicholas Wijaya [HAL 27-28]. Tergugat II menjelaskan perannya hanya sebagai perantara lelang yang memeriksa kelengkapan formal dokumen, bukan memeriksa fisik barang atau melibatkan pemilik dalam penetapan nilai limit yang merupakan kewenangan penjual (Tergugat I) [HAL 31-36]. Tergugat II membuktikan pelaksanaan lelang sesuai PMK 213/2020 dan Vendureglement, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 37-39]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dirinci [HAL 39-40].\n\n[HAL 41-45] Penggugat mengajukan replik dan bukti surat (P-1 s.d P-4) termasuk screenshot WhatsApp dan akta jual beli, namun tidak mengajukan saksi [HAL 41-42]. Tergugat I mengajukan duplik dan bukti surat (T.I-1 s.d T.I-7) yang meliputi perjanjian pinjaman, perubahan perjanjian, APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, penetapan jadwal, SKPT, pengumuman lelang, surat pemberitahuan lelang, dan risalah lelang [HAL 42-44]. Tergugat II mengajukan duplik dan bukti surat (T.II-1 s.d T.II-5) yang meliputi perjanjian pinjaman, SHGB, SHT, dan APHT [HAL 44-45].\n\n[HAL 46-52] Tergugat II melengkapi bukti dengan SHGB No 3364 dan 3365, SHT No 04248/2019 dan 04260/2019, APHT No 151/2019 dan 152/2019, surat permohonan lelang ulang, rekomendasi SKPT, surat pernyataan bank, surat peringatan I-III, daftar harga limit, laporan penilaian properti, SKPT, surat penetapan jadwal lelang, surat pemberitahuan, pengumuman lelang, risalah lelang, serta salinan UUHT dan PMK terkait [HAL 46]. Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan II. Tergugat I mengajukan eksepsi obscur libel (ketidakjelasan batas tanah, pertentangan posita-petitum), error in persona (Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pinjaman), dan kurang pihak (kurangnya Nicholas Wijaya, BPN, dan Notaris sebagai pihak). Tergugat II mengajukan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan apakah sengketa mengenai tanah terikat HT atau tanah akses jalan [HAL 47-50]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan error in persona karena hubungan hukum antara Penggugat (pemilik agunan) dan Tergugat I (kreditur) telah jelas melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan APHT yang dibuat di hadapan Notaris Setiawan, serta adanya keterkaitan hukum dengan Debitor Nicholas Wijaya [HAL 51]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (Exeptio Plurium Consortium) dari Tergugat I, dengan alasan bahwa Nicholas Wijaya sebagai debitor utama harus dilibatkan agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas, sesuai yurisprudensi MA [HAL 52].\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.500,00 [HAL 53-54]." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-10] Gugatan diajukan oleh PT Galvano Wahanalestari (Penggugat) melawan PT Bank OCBC NISP Tbk (Tergugat I), Kepala KPKNL Jakarta I (Tergugat II), dan PT Primajaya Pantes Garment (Tergugat III). Penggugat dalil bahwa Tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pelelangan dua bidang tanah bersertifikat HGB No 3364 dan 3365/Kalideres atas nama Penggugat yang menjadi jaminan kredit. Penggugat mengklaim lelang dilakukan tidak transparan, nilai limit tidak melibatkan pemilik, dan hasil lelang Rp 15.081.905.865,00 jauh di bawah harga pasaran Rp 26.080.000.000,00, menyebabkan kerugian selisih harga [HAL 6-9]. Penggugat juga menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang Rp 6.689.418.689,55, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil [HAL 9-10]. Mediasi gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan [HAL 10].\n\n[HAL 11-24] Tergugat I mengajukan eksepsi obscur libel, error in persona, dan kurang pihak, serta menolak dalil pokok. Tergugat I menegaskan hubungan hukum kredit hanya ada dengan Nicholas Wijaya (debitor), bukan Penggugat sebagai pemilik tanah, sehingga Penggugat tidak berwenang menggugat [HAL 13-15]. Tergugat I membantah perbuatan melawan hukum, menyatakan lelang dilakukan sesuai UU Hak Tanggungan dan PMK setelah Nicholas Wijaya wanprestasi dan dinyatakan lalai melalui tiga surat peringatan [HAL 16-20]. Tergugat I membuktikan telah memenuhi prosedur pemberitahuan lelang dan penetapan nilai limit oleh penjual, serta menyatakan lelang yang sah tidak dapat dibatalkan [HAL 21-24].\n\n[HAL 25-40] Tergugat II (KPKNL) menolak gugatan dengan eksepsi obscur libel karena objek sengketa tidak jelas (antara tanah terikat HT atau tanah akses jalan) dan menolak dalil pokok. Tergugat II menegaskan akar masalah adalah wanprestasi Nicholas Wijaya [HAL 27-28]. Tergugat II menjelaskan perannya hanya sebagai perantara lelang yang memeriksa kelengkapan formal dokumen, bukan memeriksa fisik barang atau melibatkan pemilik dalam penetapan nilai limit yang merupakan kewenangan penjual (Tergugat I) [HAL 31-36]. Tergugat II membuktikan pelaksanaan lelang sesuai PMK 213/2020 dan Vendureglement, sehingga tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata [HAL 37-39]. Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi karena tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dirinci [HAL 39-40].\n\n[HAL 41-45] Penggugat mengajukan replik dan bukti surat (P-1 s.d P-4) termasuk screenshot WhatsApp dan akta jual beli, namun tidak mengajukan saksi [HAL 41-42]. Tergugat I mengajukan duplik dan bukti surat (T.I-1 s.d T.I-7) yang meliputi perjanjian pinjaman, perubahan perjanjian, APHT, Sertifikat Hak Tanggungan, surat peringatan, permohonan lelang, penetapan jadwal, SKPT, pengumuman lelang, surat pemberitahuan lelang, dan risalah lelang [HAL 42-44]. Tergugat II mengajukan duplik dan bukti surat (T.II-1 s.d T.II-5) yang meliputi perjanjian pinjaman, SHGB, SHT, dan APHT [HAL 44-45].\n\n[HAL 46-52] Tergugat II melengkapi bukti dengan SHGB No 3364 dan 3365, SHT No 04248/2019 dan 04260/2019, APHT No 151/2019 dan 152/2019, surat permohonan lelang ulang, rekomendasi SKPT, surat pernyataan bank, surat peringatan I-III, daftar harga limit, laporan penilaian properti, SKPT, surat penetapan jadwal lelang, surat pemberitahuan, pengumuman lelang, risalah lelang, serta salinan UUHT dan PMK terkait [HAL 46]. Majelis Hakim menimbang eksepsi Tergugat I dan II. Tergugat I mengajukan eksepsi obscur libel (ketidakjelasan batas tanah, pertentangan posita-petitum), error in persona (Penggugat bukan pihak dalam perjanjian pinjaman), dan kurang pihak (kurangnya Nicholas Wijaya, BPN, dan Notaris sebagai pihak). Tergugat II mengajukan eksepsi obscur libel karena ketidakjelasan apakah sengketa mengenai tanah terikat HT atau tanah akses jalan [HAL 47-50]. Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan error in persona karena hubungan hukum antara Penggugat (pemilik agunan) dan Tergugat I (kreditur) telah jelas melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan APHT yang dibuat di hadapan Notaris Setiawan, serta adanya keterkaitan hukum dengan Debitor Nicholas Wijaya [HAL 51]. Namun, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak (Exeptio Plurium Consortium) dari Tergugat I, dengan alasan bahwa Nicholas Wijaya sebagai debitor utama harus dilibatkan agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas, sesuai yurisprudensi MA [HAL 52].\n\n[HAL 53-54] Karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah Rp 600.500,00 [HAL 53-54]." + }, + "read": { + "input_chars": 4664, + "frame": "PT Galvano Wahanalestari menggugat PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala KPKNL Jakarta I, dan PT Primajaya Pantes Garment terkait pelelangan dua bidang tanah yang menjadi jaminan kredit. Gugatan ini menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil karena klaim lelang tidak transparan dan nilai hasil lelang jauh di bawah harga pasaran. Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena eksepsi kurang pihak dikabulkan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala KPKNL Jakarta I, dan PT Primajaya Pantes Garment.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari dalil bahwa pelelangan dua bidang tanah bersertifikat HGB No 3364 dan 3365/Kalideres dilakukan tidak transparan dan nilai limit tidak melibatkan pemilik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari dalil hasil lelang sebesar Rp 15.081.905.865,00 jauh di bawah harga pasaran Rp 26.080.000.000,00 sehingga menyebabkan kerugian.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank OCBC NISP Tbk dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya ada dengan Nicholas Wijaya sebagai debitor, bukan dengan PT Galvano Wahanalestari sebagai pemilik tanah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank OCBC NISP Tbk dalil bahwa pelelangan dilakukan sesuai peraturan setelah Nicholas Wijaya wanprestasi dan dinyatakan lalai melalui tiga surat peringatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kepala KPKNL Jakarta I dalil bahwa perannya hanya sebagai perantara lelang yang memeriksa kelengkapan formal dokumen dan tidak melibatkan pemilik dalam penetapan nilai limit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan error in persona karena hubungan hukum antara PT Galvano Wahanalestari dan PT Bank OCBC NISP Tbk telah jelas melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan alasan Nicholas Wijaya sebagai debitor utama harus dilibatkan agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan PT Galvano Wahanalestari tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "PT Galvano Wahanalestari menggugat PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala KPKNL Jakarta I, dan PT Primajaya Pantes Garment dengan dalil bahwa pelelangan dua bidang tanah yang menjadi jaminan kredit dilakukan tidak transparan, nilai limit tidak melibatkan pemilik, dan hasil lelang jauh di bawah harga pasaran sehingga menyebabkan kerugian. Penggugat menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan lelang dilakukan sesuai prosedur hukum setelah debitor utama wanprestasi. Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakjelasan dalil dan kesalahan pihak, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena debitor utama tidak dilibatkan dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut." + }, + "query": { + "summarized_case": "PT Galvano Wahanalestari menggugat PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala KPKNL Jakarta I, dan PT Primajaya Pantes Garment dengan dalil bahwa pelelangan dua bidang tanah yang menjadi jaminan kredit dilakukan tidak transparan, nilai limit tidak melibatkan pemilik, dan hasil lelang jauh di bawah harga pasaran sehingga menyebabkan kerugian. Penggugat menuntut pembatalan lelang, penghapusan sisa hutang, pembayaran selisih harga, dan ganti rugi immateriil. Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil perbuatan melawan hukum dengan menyatakan lelang dilakukan sesuai prosedur hukum setelah debitor utama wanprestasi. Majelis Hakim menolak eksepsi ketidakjelasan dalil dan kesalahan pihak, namun mengabulkan eksepsi kurang pihak karena debitor utama tidak dilibatkan dalam perkara. Akibatnya, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "facts": [ + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari mengajukan gugatan perdata terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk, Kepala KPKNL Jakarta I, dan PT Primajaya Pantes Garment.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari dalil bahwa pelelangan dua bidang tanah bersertifikat HGB No 3364 dan 3365/Kalideres dilakukan tidak transparan dan nilai limit tidak melibatkan pemilik.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Galvano Wahanalestari dalil hasil lelang sebesar Rp 15.081.905.865,00 jauh di bawah harga pasaran Rp 26.080.000.000,00 sehingga menyebabkan kerugian.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank OCBC NISP Tbk dalil bahwa hubungan hukum kredit hanya ada dengan Nicholas Wijaya sebagai debitor, bukan dengan PT Galvano Wahanalestari sebagai pemilik tanah.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "PT Bank OCBC NISP Tbk dalil bahwa pelelangan dilakukan sesuai peraturan setelah Nicholas Wijaya wanprestasi dan dinyatakan lalai melalui tiga surat peringatan.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Kepala KPKNL Jakarta I dalil bahwa perannya hanya sebagai perantara lelang yang memeriksa kelengkapan formal dokumen dan tidak melibatkan pemilik dalam penetapan nilai limit.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak eksepsi obscur libel dan error in persona karena hubungan hukum antara PT Galvano Wahanalestari dan PT Bank OCBC NISP Tbk telah jelas melalui Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim mengabulkan eksepsi kurang pihak dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan alasan Nicholas Wijaya sebagai debitor utama harus dilibatkan agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas.", + "page": 5, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menyatakan gugatan PT Galvano Wahanalestari tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara lebih lanjut.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa gugatan saya dibatalkan padahal saya pemilik tanah yang dilelang bank karena utang orang lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19878, + "candidates": [ + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1372 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1372: Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (keberadaan lalai) debitur. Meskipun fakta perkara melibatkan utang, putusan ini menolak gugatan karena cacat formil (kurang pihak) sebelum masuk ke pemeriksaan substansi wanprestasi. Pasal ini tidak menjadi dasar hukum atau alasan substantif dalam pertimbangan hakim untuk menjawab pertanyaan mengapa gugatan dibatalkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat sahnya perjanjian. Meskipun perjanjian pinjaman ada dalam fakta, putusan tidak menolak gugatan karena ketidaksaahan perjanjian tersebut, melainkan karena kesalahan formil dalam pengajuan gugatan (kurang pihak). Isi pasal ini tidak digunakan oleh hakim sebagai alasan penolakan gugatan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kekuatan mengikat perjanjian. Sama seperti Pasal 1320, prinsip ini tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan. Penolakan gugatan murni bersifat prosedural/formil (eksepsi kurang pihak), bukan penilaian terhadap isi atau kekuatan perjanjian itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Meskipun judul gugatan adalah 'Perbuatan Melawan Hukum', eksepsi kurang pihak dikabulkan sehingga hakim tidak memeriksa apakah unsur-unsur Pasal 1365 terpenuhi atau tidak. Pasal ini tidak menjadi dasar substantif dalam alasan putusan yang menjawab pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1372 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tuntutan perdata tentang penghinaan. Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan fakta perkara sengketa tanah, utang, atau lelang bank, maupun alasan penolakan gugatan karena kurang pihak. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 56971, + "completion_tokens": 3667 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_801_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_801_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b925c02899ccd065352645198e7dc6fdb8d1d956 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_801_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,200 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_801_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 38, + "timings": { + "parse": 0.066, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.371, + "query": 6.328, + "relevance": 58.227, + "total": 165.992 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 121938, + "marked_chars": 122271 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI \nDALAM EKSEPSI \n1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; \nDALAM POKOK PERKARA \n1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian; \n2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kerjasama yang dibuat\nPenggugat dan Tergugat yaitu : \n-\nPerjanjian Kerja dengan Kontrak No. HM-1M-2005-2022-KB1 tanggal 20 Mei\n2022;\n-\nAddendum Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : HM-2022-0808. A1 tentang\nPembayaran Sistem ERP HASHMICRO, tanggal 08 Agustus 2022;\n3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; \n4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan\nPerjanjian Kontrak Kerja senilai Rp. 1,363.915.970,- (Satu milyar tiga ratus enam\npuluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh\nrupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat; \n5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 315.500.-\n(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, oleh kami,\nParmatoni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martin Ginting, S.H.M.H. dan Denny Tulangow,\nHalaman 37 Putusan Nomor.801/Pdt.G/2023./PN Jkt Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mak" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 122271, + "frame": "CV. Marina Sukses Abadi menggugat PT. Hashmicro Solusi Indonesia atas dugaan wanprestasi dalam penyediaan sistem ERP, dengan tuntutan pengembalian seluruh pembayaran dan ganti rugi. Gugatan ini diajukan setelah Penggugat menyatakan perangkat lunak yang diserahkan bermasalah dan tidak dapat digunakan, sementara Tergugat menolak dengan alasan pekerjaan telah selesai dan masuk masa pemeliharaan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan Tergugat wanprestasi dan memerintahkan pengembalian dana.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja dengan Kontrak No. HM-1M-2005-2022-KB1 pada tanggal 20 Mei 2022 untuk penyediaan sistem ERP.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Nomor HM-2022-0808.A1 pada tanggal 8 Agustus 2022 terkait pembayaran sistem ERP.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati dalam kontrak.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah menyerahkan perangkat lunak sistem ERP kepada Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perangkat lunak yang diserahkan oleh Tergugat tidak dapat digunakan dengan baik oleh Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan perbaikan terhadap perangkat lunak tersebut kepada Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena pekerjaan tidak terselesaikan dan program bermasalah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pekerjaan telah selesai, ditandatangani dalam Sertifikat Penyelesaian Projek, dan masih dalam masa pemeliharaan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur, prematur, dan non-adimpleti contractus yang ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja antara Penggugat sebagai pengguna jasa dan Tergugat sebagai penyedia jasa pengadaan perangkat lunak untuk sistem ERP. Penggugat membayar seluruh nilai pekerjaan yang disepakati, dan Tergugat menyerahkan perangkat lunak tersebut. Namun, Penggugat menyatakan bahwa perangkat lunak yang diserahkan bermasalah, mengalami error, dan tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga Penggugat menuntut pengembalian dana dan menyatakan Tergugat wanprestasi. Tergugat membantah dengan alasan bahwa pekerjaan telah selesai, ditandatangani dalam sertifikat serah terima, dan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui masa pemeliharaan (warranty period) yang masih berlaku. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena perangkat lunak tidak dapat digunakan dan Tergugat tidak memberikan perbaikan. Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar seluruh kewajiban berdasarkan kontrak kepada Penggugat, namun menolak tuntutan uang paksa." + }, + "query": { + "summarized_case": "Sengketa ini bermula dari perjanjian kerja antara Penggugat sebagai pengguna jasa dan Tergugat sebagai penyedia jasa pengadaan perangkat lunak untuk sistem ERP. Penggugat membayar seluruh nilai pekerjaan yang disepakati, dan Tergugat menyerahkan perangkat lunak tersebut. Namun, Penggugat menyatakan bahwa perangkat lunak yang diserahkan bermasalah, mengalami error, dan tidak dapat digunakan dengan baik, sehingga Penggugat menuntut pengembalian dana dan menyatakan Tergugat wanprestasi. Tergugat membantah dengan alasan bahwa pekerjaan telah selesai, ditandatangani dalam sertifikat serah terima, dan permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan melalui masa pemeliharaan (warranty period) yang masih berlaku. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dan menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena perangkat lunak tidak dapat digunakan dan Tergugat tidak memberikan perbaikan. Majelis mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menyatakan sah perjanjian, menyatakan Tergugat wanprestasi, serta menghukum Tergugat membayar seluruh kewajiban berdasarkan kontrak kepada Penggugat, namun menolak tuntutan uang paksa.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Kerja dengan Kontrak No. HM-1M-2005-2022-KB1 pada tanggal 20 Mei 2022 untuk penyediaan sistem ERP.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para pihak menandatangani Addendum Perjanjian Kontrak Kerja Nomor HM-2022-0808.A1 pada tanggal 8 Agustus 2022 terkait pembayaran sistem ERP.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati dalam kontrak.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah menyerahkan perangkat lunak sistem ERP kepada Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Perangkat lunak yang diserahkan oleh Tergugat tidak dapat digunakan dengan baik oleh Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak memberikan perbaikan terhadap perangkat lunak tersebut kepada Penggugat.", + "page": 36, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena pekerjaan tidak terselesaikan dan program bermasalah.", + "page": 4, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mendalilkan bahwa pekerjaan telah selesai, ditandatangani dalam Sertifikat Penyelesaian Projek, dan masih dalam masa pemeliharaan.", + "page": 11, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur, prematur, dan non-adimpleti contractus yang ditolak oleh Majelis Hakim.", + "page": 34, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar lunas untuk sistem ERP, tapi programnya rusak dan tidak diperbaiki, apakah saya bisa minta uang kembali?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 13106, + "candidates": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1237 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1234: Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1237: Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1234 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu). Dalam pertanyaan, sengketa timbul dari ketidakmampuan Tergugat 'memberikan' atau 'melakukan' pekerjaan (sistem ERP) sesuai janji. Putusan secara eksplisit mengutip Pasal 1234 sebagai dasar hukum untuk menganalisis adanya hubungan perikatan dan wanprestasi, sehingga memiliki hubungan substantif langsung dengan masalah pertanyaan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1237 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur tanggung jawab debitur atas barang tertentu sejak perikatan lahir, termasuk risiko jika lalai menyerahkan. Dalam konteks pertanyaan tentang program yang rusak/tidak berfungsi, pasal ini relevan untuk menilai apakah Tergugat telah memenuhi kewajibannya memberikan barang/jasa yang layak. Putusan mengutip pasal ini sebagai bagian dari analisis wanprestasi, sehingga relevan secara substantif." + }, + { + "pasal": "Pasal 1238 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat debitur dianggap lalai (dengan surat perintah atau kekuatan perikatan itu sendiri). Dalam pertanyaan, Tergugat tidak memperbaiki program yang rusak. Putusan mengutip pasal ini untuk menentukan apakah Tergugat telah lalai dalam memenuhi perikatannya. Karena kelalaian adalah unsur kunci wanprestasi yang menjawab pertanyaan apakah uang bisa dikembalikan, pasal ini relevan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tak dipenuhinya perikatan. Pertanyaan awam menanyakan apakah bisa minta 'uang kembali' (restitusi/penggantian kerugian). Pasal ini menjadi dasar hukum bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan pengembalian uang sebagai akibat hukum dari wanprestasi. Meskipun dalam putusan spesifik ini tuntutan dwangsom ditolak, prinsip pasal 1243 tetap menjadi kerangka hukum untuk kompensasi kerugian akibat wanprestasi yang didalilkan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pertanyaan, dasar tuntutan adalah adanya 'Kontrak Bisnis' atau perjanjian antara para pihak. Putusan merujuk pada adanya hubungan perikatan berdasarkan perjanjian tersebut. Prinsip pacta sunt servanda ini menopang alasan hakim bahwa Tergugat wajib memenuhi janjinya, sehingga relevan secara substantif." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1234 KUHPerdata", + "Pasal 1237 KUHPerdata", + "Pasal 1238 KUHPerdata", + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1338 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 38060, + "completion_tokens": 1561 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_805_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_805_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b982281d710476b09680bb55fbcf01e847a3eeb --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_805_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,146 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_805_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.02, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 79.873, + "query": 7.404, + "relevance": 16.708, + "total": 104.005 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 34191, + "marked_chars": 34290 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 34290, + "frame": "Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menetapkan status hukum anak mereka, Sukinah, yang telah hilang sejak tahun 1995. Inti sengketa adalah ketidakjelasan keberadaan Sukinah yang menghambat pengurusan harta peninggalan mendiang suami Pemohon 1. Pemohon meminta pengadilan menetapkan bahwa Sukinah telah hilang dan secara hukum dinyatakan mungkin telah meninggal dunia.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon 1 adalah istri dari Hiangto S berdasarkan akta perkawinan yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S dan Pemohon 1 memiliki dua orang anak, yaitu Sukinah dan Robby Wijaya (Pemohon 2).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 karena sakit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S meninggalkan harta tidak bergerak berupa rumah tinggal dan harta bergerak berupa tabungan serta deposito di Bank BCA.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukinah meninggalkan rumah kediaman pada sekitar tanggal 20 Agustus 1995 tanpa pamit dan tujuan yang jelas.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Sukinah termasuk pelaporan kepada kepolisian, pengecekan data kependudukan, dan pengumuman di surat kabar, namun tidak menemukan jejaknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukinah tidak terdaftar dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank menolak memindahkan simpanan mendiang Hiangto S kepada Para Pemohon karena belum jelasnya status hukum Sukinah sebagai ahli waris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan penetapan untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai keberadaan Sukinah, anak dari Pemohon 1 dan mendiang Hiangto S, yang telah hilang sejak tahun 1995. Kehadiran Sukinah yang tidak diketahui keberadaannya menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan mendiang Hiangto S, termasuk tabungan di bank, karena status hukumnya sebagai ahli waris belum jelas. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan bahwa Sukinah telah hilang selama 28 tahun tanpa kabar dan tidak terdaftar dalam data kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Sukinah telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995, serta menyatakan secara hukum bahwa Sukinah mungkin telah meninggal dunia semenjak tahun tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan permohonan penetapan untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai keberadaan Sukinah, anak dari Pemohon 1 dan mendiang Hiangto S, yang telah hilang sejak tahun 1995. Kehadiran Sukinah yang tidak diketahui keberadaannya menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan mendiang Hiangto S, termasuk tabungan di bank, karena status hukumnya sebagai ahli waris belum jelas. Setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan bahwa Sukinah telah hilang selama 28 tahun tanpa kabar dan tidak terdaftar dalam data kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan Para Pemohon. Pengadilan menetapkan bahwa Sukinah telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1995, serta menyatakan secara hukum bahwa Sukinah mungkin telah meninggal dunia semenjak tahun tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon 1 adalah istri dari Hiangto S berdasarkan akta perkawinan yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S dan Pemohon 1 memiliki dua orang anak, yaitu Sukinah dan Robby Wijaya (Pemohon 2).", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2022 karena sakit.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hiangto S meninggalkan harta tidak bergerak berupa rumah tinggal dan harta bergerak berupa tabungan serta deposito di Bank BCA.", + "page": 3, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukinah meninggalkan rumah kediaman pada sekitar tanggal 20 Agustus 1995 tanpa pamit dan tujuan yang jelas.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Sukinah termasuk pelaporan kepada kepolisian, pengecekan data kependudukan, dan pengumuman di surat kabar, namun tidak menemukan jejaknya.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Sukinah tidak terdaftar dalam Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Bank menolak memindahkan simpanan mendiang Hiangto S kepada Para Pemohon karena belum jelasnya status hukum Sukinah sebagai ahli waris.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + } + ], + "humanized_query": "Saya sudah bayar semua biaya untuk mengurus warisan ayah saya, tapi bank menolak serahkan uangnya karena kakak saya hilang sejak lama dan statusnya belum jelas, apa yang harus saya lakukan?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14736, + "candidates": [ + "Pasal 467 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "text": "Pasal 467: Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusanurusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturanpengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan. Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan. Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama. dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 467 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur syarat dan prosedur penetapan seseorang yang tidak hadir (hilang) setelah lima tahun tanpa kabar, yang merupakan dasar hukum substantif untuk mendapatkan penetapan pengadilan atas status kakak yang hilang. Penetapan ini diperlukan untuk menyelesaikan masalah administrasi warisan di bank yang menolak pelepasan dana karena status hukum ahli waris tersebut belum jelas." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 467 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 16154, + "completion_tokens": 920 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_806_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_806_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19254f752e2d9c916eb5327140998bda6d5d2f52 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_806_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,141 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_806_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 8, + "timings": { + "parse": 0.034, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 99.669, + "query": 1.856, + "relevance": 0.0, + "total": 101.56 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 23699, + "marked_chars": 23763 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 23763, + "frame": "Permohonan ini diajukan oleh [NAMA_ORANG] terhadap kepentingan hukum anak di bawah umur, [NAMA_ORANG], terkait penetapan perwalian dan izin jual aset warisan. Inti sengketa adalah kebutuhan untuk menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai wali sah dan mendapatkan izin pengadilan untuk menjual bagian hak waris anak tersebut atas tanah dan bangunan. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dan diberi izin untuk menjual aset tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 22 Mei 2011 dan dikaruniai anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 13 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah suami dari [NAMA_ORANG] dan merupakan kakak kandung dari [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai wali dari [NAMA_ORANG] melalui Putusan Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt pada tanggal 8 November 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tanah dan bangunan di Blok X No. 6 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2920 seluas 120 m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas bagian dari tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 17/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dari pihak ibu [NAMA_ORANG] menyatakan persetujuan dan tidak keberatan terhadap permohonan perwalian dan penjualan aset tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual aset kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia adalah ibu tiri dari [NAMA_ORANG], seorang anak di bawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah meninggal dunia. Setelah suami Pemohon, [NAMA_ORANG], juga meninggal dunia, Pemohon telah ditetapkan sebagai wali oleh pengadilan sebelumnya. Pemohon kini meminta penetapan resmi sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum [NAMA_ORANG] serta izin untuk menjual bagian hak waris [NAMA_ORANG] atas tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Hakim mengabulkan seluruh permohonan setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak ibu, sehingga penetapan perwalian dan izin jual aset dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, [NAMA_ORANG], mengajukan permohonan penetapan perwalian dan izin jual aset kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia adalah ibu tiri dari [NAMA_ORANG], seorang anak di bawah umur yang merupakan hasil perkawinan antara [NAMA_ORANG] dan [NAMA_ORANG] yang telah meninggal dunia. Setelah suami Pemohon, [NAMA_ORANG], juga meninggal dunia, Pemohon telah ditetapkan sebagai wali oleh pengadilan sebelumnya. Pemohon kini meminta penetapan resmi sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum [NAMA_ORANG] serta izin untuk menjual bagian hak waris [NAMA_ORANG] atas tanah dan bangunan di Jakarta Barat. Hakim mengabulkan seluruh permohonan setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian yang menunjukkan bahwa Pemohon telah memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta mendapatkan persetujuan dari keluarga pihak ibu, sehingga penetapan perwalian dan izin jual aset dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.", + "facts": [ + { + "fact": "[NAMA_ORANG] menikah dengan [NAMA_ORANG] pada tanggal 22 Mei 2011 dan dikaruniai anak laki-laki bernama [NAMA_ORANG] yang lahir pada tanggal 13 Maret 2012.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2021.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] adalah suami dari [NAMA_ORANG] dan merupakan kakak kandung dari [NAMA_ORANG].", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menetapkan [NAMA_ORANG] sebagai wali dari [NAMA_ORANG] melalui Putusan Penetapan Nomor 1192/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt pada tanggal 8 November 2022.", + "page": 1, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] memiliki tanah dan bangunan di Blok X No. 6 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 2920 seluas 120 m2.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "[NAMA_ORANG] dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak atas bagian dari tanah dan bangunan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris No. 17/2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Keluarga dari pihak ibu [NAMA_ORANG] menyatakan persetujuan dan tidak keberatan terhadap permohonan perwalian dan penjualan aset tersebut.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ibu tiri anak kecil yang sudah ditinggal mati ayah kandungnya, bagaimana cara resmi menjadi wali agar bisa jual tanah warisan anak saya?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 8517, + "candidates": [], + "grounded_candidates": [], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 8573, + "completion_tokens": 932 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_812_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_812_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..920ab5d1dde44936b48397557ef6489300fd89d7 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_812_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,157 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_812_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 9, + "timings": { + "parse": 0.075, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 76.68, + "query": 6.666, + "relevance": 29.374, + "total": 112.795 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 26126, + "marked_chars": 26198 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 26198, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi dua anak yang masih di bawah umur serta diberi wewenang untuk menjual tanah dan bangunan milik warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Jantoni pada tanggal 21 November 2004.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Jantoni dikaruniai tiga orang anak yaitu Clarissa Nathania, Chelsea Annabel, dan Calvin Sebastian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jantoni meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon beserta ketiga anaknya menjadi ahli waris dari Jantoni.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jantoni meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di Jalan Tampak Siring Barat VII No. 3A.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Chelsea Annabel dan Calvin Sebastian, masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum jual beli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan pendidikan serta perawatan anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar dapat bertindak sebagai wali yang sah menurut hukum untuk mewakili anak-anaknya dalam perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, namun dua di antaranya masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami berupa tanah dan bangunan di Jalan Tampak Siring Barat VII No. 3A hendak dijual oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, perawatan, dan pendidikan anak-anak. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi dua anak yang masih di bawah umur serta wewenang khusus untuk menjual harta warisan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi dua anak tersebut serta memberikan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud demi kepentingan anak-anak." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia, mengajukan permohonan perwalian anak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pemohon menyatakan bahwa ia memiliki tiga orang anak dari pernikahan sebelumnya, namun dua di antaranya masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum. Harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami berupa tanah dan bangunan di Jalan Tampak Siring Barat VII No. 3A hendak dijual oleh keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, perawatan, dan pendidikan anak-anak. Pemohon meminta penetapan sebagai wali bagi dua anak yang masih di bawah umur serta wewenang khusus untuk menjual harta warisan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa permohonan ini, menetapkan kewenangannya, dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi dua anak tersebut serta memberikan wewenang untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud demi kepentingan anak-anak.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan Jantoni pada tanggal 21 November 2004.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan Jantoni dikaruniai tiga orang anak yaitu Clarissa Nathania, Chelsea Annabel, dan Calvin Sebastian.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jantoni meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2022.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon beserta ketiga anaknya menjadi ahli waris dari Jantoni.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Jantoni meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan di Jalan Tampak Siring Barat VII No. 3A.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Anak-anak Pemohon, Chelsea Annabel dan Calvin Sebastian, masih berada di bawah umur dan belum cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum jual beli.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual tanah dan bangunan tersebut untuk menopang ekonomi dan memenuhi kebutuhan pendidikan serta perawatan anak-anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar dapat bertindak sebagai wali yang sah menurut hukum untuk mewakili anak-anaknya dalam perbuatan hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah, tapi anak saya masih kecil, bolehkah saya jual tanah itu untuk biaya hidup mereka?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 15227, + "candidates": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, anak masih kecil (di bawah umur), sehingga statusnya belum dewasa. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menentukan bahwa anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri (seperti jual beli tanah), sehingga diperlukan wali/perwalian. Ini adalah unsur substantif yang langsung menjawab apakah anak bisa menjual tanah sendiri atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bila salah satu orang tua meninggal, perwalian anak belum dewasa otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup. Dalam pertanyaan, suami meninggal dan ibu ingin menjual tanah untuk anak, maka pasal ini menjadi dasar hukum utama yang memberikan kewenangan kepada ibu (sebagai orang tua yang masih hidup) untuk bertindak sebagai wali atas harta anak. Ini adalah inti dari solusi hukum atas pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 13673, + "completion_tokens": 1006 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_814_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_814_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9185675110ae513f91685c1bd3fcb9cb5f457b8e --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_814_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,247 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_814_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 67, + "timings": { + "parse": 0.099, + "classify": 0.0, + "condense": 292.192, + "read": 201.919, + "query": 11.832, + "relevance": 43.981, + "total": 550.022 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 193164, + "marked_chars": 193758 + }, + "classify": { + "disposition": "DITOLAK_POKOK", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Provisi :\n-\nMenolak tuntutan Provisi dari Penggugat;\nDalam Konvensi :\nDalam Eksepsi :\n-\nMenolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;\nDalam Rekonpensi :\n-\nMenolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam\nkonvensi dan Penggugat dalam rekonvensi/Turut Tergugat dalam\nkonvensi untuk seluruhnya;\nDALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :\n-\nMenghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam\nRekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah\nRp1.788.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu\nrupiah)\nDemikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Senin, t\n \n anggal\n \n : 22 April\n \n \n2024, oleh Kami : Julius Panjaitan , S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,\nFlowerry Yulidas, S.H.M.H., dan Dr Riya Novita, S.H.M.H, masing-masing\nsebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan\nyang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari : Senin\n \n , Tanggal : \n \n 29\n \nApril 2024\n \n , oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu : Suswanti,\nS.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan\ntelah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;\nHakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,\nHal.66 dari 67 Hal.Putusan No.814/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt.\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134987, + "summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 814/Pdt.G./2023/PN Jkt Brt antara Penggugat Julianty Riska Ng melawan Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta. Penggugat menggugat karena keberatan atas Lelang Eksekusi yang dilakukan pada 12 April 2022 atas tanah dan bangunan seluas 1.576 m2 di Perumahan Mutiara Kedoya Blok D.1 No. 6, Jakarta Barat, yang sebelumnya menjadi jaminan Hak Tanggungan untuk hutang kepada Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan lelang cacat hukum karena tidak menerima surat pemberitahuan, nilai limit lelang (Rp 22.475.956.824) jauh lebih rendah dari limit awal 2016 (Rp 33.720.000.000) dan harga pasar, serta adanya kesalahan redaksional dalam Risalah Lelang yang menyebut \"Sertipikat Hak Tanggungan\" padahal objeknya HGB. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang Nomor 245/27/2022, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, serta penundaan pengosongan objek. Mediasi gagal, pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Diskualifikasi, serta membantah dalil pokok. Tergugat I berdalih tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena hanya melaksanakan lelang atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai PMK 213/2020. Mengenai nilai limit, Tergugat I menyatakan kewenangannya terbatas dan penetapan nilai limit adalah tanggung jawab Pengadilan sebagai penjual, yang telah dilampirkan Resume Singkat. Mengenai kesalahan redaksional \"Hak Tanggungan\" vs \"HGB\", Tergugat I menyatakan itu sebagai kesalahan ketik yang telah dibetulkan melalui Berita Acara Pembetulan Kesalahan Redaksional tertanggal 2 Oktober 2023 sesuai PMK 213/2020. Tergugat I juga membantah dalil tidak adanya pemberitahuan, dengan menyatakan telah ada Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 31 Maret 2022 dari Pengadilan. Tergugat I memohon gugatan ditolak dan Risalah Lelang dinyatakan sah.\n\n[HAL 26-34] Tergugat II mengajukan eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak melibatkan ahli waris Oey Udjang, eksepsi Diskualifikasi, Obscuur Libel, dan Exceptio Doli Prae Sintis. Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya sebagai pembeli sah hasil lelang yang memiliki kekuatan eksekutorial. Tergugat II mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum karena menduduki objek lelang tanpa hak sejak 12 April 2022, telah dipanggil aanmaning namun tidak mengosongkan, serta menuntut ganti rugi Rp 1.000.000.000,00 dan perintah pengosongan.\n\n[HAL 35-47] Turut Tergugat mengajukan eksepsi Kurang Pihak dengan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan sebagai pihak, karena mereka yang menetapkan nilai limit. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat membantah dalil wanprestasi, menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 25/2015 Eks. Jo. No. 217/2005 telah membuktikan wanprestasi Penggugat. Turut Tergugat membantah dalil tidak adanya pemberitahuan lelang, dengan menyatakan telah ada surat pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman di media. Turut Tergugat membantah dalil nilai limit yang tidak wajar, dengan menyatakan nilai limit Rp 22.475.956.824,00 didasarkan pada penilaian KJPP yang menghasilkan nilai pasar Rp 22.359.300.000,00, sehingga sesuai Pasal 51 PMK 213/2020. Turut Tergugat juga mengajukan Rekonvensi (Kopensi) untuk menyatakan Risalah Lelang sah, Penggugat wanprestasi, dan membayar sisa hutang material sebesar Rp 9.731.889.009,53 akibat hasil lelang yang hanya mencukupi nilai hak tanggungan Rp 6.000.000.000,00 dari total hutang Rp 15.731.889.009,53." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 60271, + "summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 814/Pdt.G./2023/PN Jkt Brt antara Penggugat Julianty Riska Ng melawan Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta. Penggugat menggugat karena keberatan atas Lelang Eksekusi yang dilakukan pada 12 April 2022 atas tanah dan bangunan seluas 1.576 m2 di Perumahan Mutiara Kedoya Blok D.1 No. 6, Jakarta Barat, yang sebelumnya menjadi jaminan Hak Tanggungan untuk hutang kepada Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan lelang cacat hukum karena tidak menerima surat pemberitahuan, nilai limit lelang (Rp 22.475.956.824) jauh lebih rendah dari limit awal 2016 (Rp 33.720.000.000) dan harga pasar, serta adanya kesalahan redaksional dalam Risalah Lelang yang menyebut \"Sertipikat Hak Tanggungan\" padahal objeknya HGB. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang Nomor 245/27/2022, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, serta penundaan pengosongan objek. Mediasi gagal, pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Diskualifikasi, serta membantah dalil pokok. Tergugat I berdalih tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena hanya melaksanakan lelang atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai PMK 213/2020. Mengenai nilai limit, Tergugat I menyatakan kewenangannya terbatas dan penetapan nilai limit adalah tanggung jawab Pengadilan sebagai penjual, yang telah dilampirkan Resume Singkat. Mengenai kesalahan redaksional \"Hak Tanggungan\" vs \"HGB\", Tergugat I menyatakan itu sebagai kesalahan ketik yang telah dibetulkan melalui Berita Acara Pembetulan Kesalahan Redaksional tertanggal 2 Oktober 2023 sesuai PMK 213/2020. Tergugat I juga membantah dalil tidak adanya pemberitahuan, dengan menyatakan telah ada Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 31 Maret 2022 dari Pengadilan. Tergugat I memohon gugatan ditolak dan Risalah Lelang dinyatakan sah.\n\n[HAL 26-34] Tergugat II mengajukan eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak melibatkan ahli waris Oey Udjang, eksepsi Diskualifikasi, Obscuur Libel, dan Exceptio Doli Prae Sintis. Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya sebagai pembeli sah hasil lelang yang memiliki kekuatan eksekutorial. Tergugat II mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum karena menduduki objek lelang tanpa hak sejak 12 April 2022, telah dipanggil aanmaning namun tidak mengosongkan, serta menuntut ganti rugi Rp 1.000.000.000,00 dan perintah pengosongan.\n\n[HAL 35-47] Turut Tergugat mengajukan eksepsi Kurang Pihak dengan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan sebagai pihak, karena mereka yang menetapkan nilai limit. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat membantah dalil wanprestasi, menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 25/2015 Eks. Jo. No. 217/2005 telah membuktikan wanprestasi Penggugat. Turut Tergugat membantah dalil tidak adanya pemberitahuan lelang, dengan menyatakan telah ada surat pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman di media. Turut Tergugat membantah dalil nilai limit yang tidak wajar, dengan menyatakan nilai limit Rp 22.475.956.824,00 didasarkan pada penilaian KJPP yang menghasilkan nilai pasar Rp 22.359.300.000,00, sehingga sesuai Pasal 51 PMK 213/2020. Turut Tergugat juga mengajukan Rekonvensi (Kopensi) untuk menyatakan Risalah Lelang sah, Penggugat wanprestasi, dan membayar sisa hutang material sebesar Rp 9.731.889.009,53 akibat hasil lelang yang hanya mencukupi nilai hak tanggungan Rp 6.000.000.000,00 dari total hutang Rp 15.731.889.009,53.\n\n[HAL 47-67] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut pokok perkara. Semua eksepsi dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat (Error in Persona, Diskualifikasi, Kurang Pihak, Obscuur Libel, Exceptio Doli) ditolak karena menyangkut pembuktian pokok perkara atau hak warga negara untuk menggugat. Dalam pokok perkara, Hakim mengabulkan dalil para Tergugat bahwa lelang sah secara hukum berdasarkan PMK 213/2020. Nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan (Penjual) berdasarkan laporan KJPP dan Resume Singkat, bukan kewenangan KPKNL, sehingga dalil Penggugat tentang nilai limit tidak wajar ditolak. Kesalahan redaksional \"Hak Tanggungan\" atas objek HGB dibetulkan dengan Berita Acara Pembetulan, sehingga Risalah Lelang sah. Pemberitahuan lelang terbukti telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman media. Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan prosedur lelang sesuai hukum dan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik. Gugatan konvensi Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi Tergugat II (perbuatan melawan hukum Penggugat menduduki objek) ditolak karena Penggugat berhak menggugat untuk melindungi haknya. Gugatan rekonvensi Turut Tergugat (sisa hutang Rp 9.731.889.009,53) ditolak karena proses lelang telah selesai dan Turut Tergugat telah menerima pembayaran dari hasil lelang. Amar putusan: Menolak gugatan Penggugat, eksepsi para Tergugat, serta gugatan rekonvensi Tergugat II dan Turut Tergugat. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara Rp 1.788.000,-." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-12] Perkara perdata Nomor 814/Pdt.G./2023/PN Jkt Brt antara Penggugat Julianty Riska Ng melawan Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta. Penggugat menggugat karena keberatan atas Lelang Eksekusi yang dilakukan pada 12 April 2022 atas tanah dan bangunan seluas 1.576 m2 di Perumahan Mutiara Kedoya Blok D.1 No. 6, Jakarta Barat, yang sebelumnya menjadi jaminan Hak Tanggungan untuk hutang kepada Turut Tergugat. Penggugat mendalilkan lelang cacat hukum karena tidak menerima surat pemberitahuan, nilai limit lelang (Rp 22.475.956.824) jauh lebih rendah dari limit awal 2016 (Rp 33.720.000.000) dan harga pasar, serta adanya kesalahan redaksional dalam Risalah Lelang yang menyebut \"Sertipikat Hak Tanggungan\" padahal objeknya HGB. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang Nomor 245/27/2022, pernyataan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan II, serta penundaan pengosongan objek. Mediasi gagal, pemeriksaan dilanjutkan.\n\n[HAL 13-25] Tergugat I mengajukan eksepsi Error in Persona dan Diskualifikasi, serta membantah dalil pokok. Tergugat I berdalih tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena hanya melaksanakan lelang atas permintaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai PMK 213/2020. Mengenai nilai limit, Tergugat I menyatakan kewenangannya terbatas dan penetapan nilai limit adalah tanggung jawab Pengadilan sebagai penjual, yang telah dilampirkan Resume Singkat. Mengenai kesalahan redaksional \"Hak Tanggungan\" vs \"HGB\", Tergugat I menyatakan itu sebagai kesalahan ketik yang telah dibetulkan melalui Berita Acara Pembetulan Kesalahan Redaksional tertanggal 2 Oktober 2023 sesuai PMK 213/2020. Tergugat I juga membantah dalil tidak adanya pemberitahuan, dengan menyatakan telah ada Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 31 Maret 2022 dari Pengadilan. Tergugat I memohon gugatan ditolak dan Risalah Lelang dinyatakan sah.\n\n[HAL 26-34] Tergugat II mengajukan eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak melibatkan ahli waris Oey Udjang, eksepsi Diskualifikasi, Obscuur Libel, dan Exceptio Doli Prae Sintis. Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat, menyatakan dirinya sebagai pembeli sah hasil lelang yang memiliki kekuatan eksekutorial. Tergugat II mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat atas perbuatan melawan hukum karena menduduki objek lelang tanpa hak sejak 12 April 2022, telah dipanggil aanmaning namun tidak mengosongkan, serta menuntut ganti rugi Rp 1.000.000.000,00 dan perintah pengosongan.\n\n[HAL 35-47] Turut Tergugat mengajukan eksepsi Kurang Pihak dengan meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan sebagai pihak, karena mereka yang menetapkan nilai limit. Dalam pokok perkara, Turut Tergugat membantah dalil wanprestasi, menyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 25/2015 Eks. Jo. No. 217/2005 telah membuktikan wanprestasi Penggugat. Turut Tergugat membantah dalil tidak adanya pemberitahuan lelang, dengan menyatakan telah ada surat pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman di media. Turut Tergugat membantah dalil nilai limit yang tidak wajar, dengan menyatakan nilai limit Rp 22.475.956.824,00 didasarkan pada penilaian KJPP yang menghasilkan nilai pasar Rp 22.359.300.000,00, sehingga sesuai Pasal 51 PMK 213/2020. Turut Tergugat juga mengajukan Rekonvensi (Kopensi) untuk menyatakan Risalah Lelang sah, Penggugat wanprestasi, dan membayar sisa hutang material sebesar Rp 9.731.889.009,53 akibat hasil lelang yang hanya mencukupi nilai hak tanggungan Rp 6.000.000.000,00 dari total hutang Rp 15.731.889.009,53.\n\n[HAL 47-67] Majelis Hakim menolak tuntutan provisi Penggugat karena menyangkut pokok perkara. Semua eksepsi dari Tergugat I, II, dan Turut Tergugat (Error in Persona, Diskualifikasi, Kurang Pihak, Obscuur Libel, Exceptio Doli) ditolak karena menyangkut pembuktian pokok perkara atau hak warga negara untuk menggugat. Dalam pokok perkara, Hakim mengabulkan dalil para Tergugat bahwa lelang sah secara hukum berdasarkan PMK 213/2020. Nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan (Penjual) berdasarkan laporan KJPP dan Resume Singkat, bukan kewenangan KPKNL, sehingga dalil Penggugat tentang nilai limit tidak wajar ditolak. Kesalahan redaksional \"Hak Tanggungan\" atas objek HGB dibetulkan dengan Berita Acara Pembetulan, sehingga Risalah Lelang sah. Pemberitahuan lelang terbukti telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman media. Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan prosedur lelang sesuai hukum dan Tergugat II adalah pembeli beritikad baik. Gugatan konvensi Penggugat ditolak seluruhnya. Gugatan rekonvensi Tergugat II (perbuatan melawan hukum Penggugat menduduki objek) ditolak karena Penggugat berhak menggugat untuk melindungi haknya. Gugatan rekonvensi Turut Tergugat (sisa hutang Rp 9.731.889.009,53) ditolak karena proses lelang telah selesai dan Turut Tergugat telah menerima pembayaran dari hasil lelang. Amar putusan: Menolak gugatan Penggugat, eksepsi para Tergugat, serta gugatan rekonvensi Tergugat II dan Turut Tergugat. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara Rp 1.788.000,-." + }, + "read": { + "input_chars": 5191, + "frame": "Penggugat Julianty Riska Ng menggugat Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta terkait keberatan atas Lelang Eksekusi tanah dan bangunan yang dilakukan pada 12 April 2022. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, serta penundaan pengosongan objek lelang karena dianggap cacat hukum dalam hal pemberitahuan, nilai limit, dan kesalahan redaksional.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak menerima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang atas objek tanah dan bangunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan nilai limit lelang sebesar Rp 22.475.956.824 jauh lebih rendah dari limit awal tahun 2016 dan harga pasar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesalahan redaksional dalam Risalah Lelang yang menyebut objek sebagai Sertipikat Hak Tanggungan padahal objeknya adalah HGB.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil tidak adanya pemberitahuan dengan menyatakan telah ada Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 31 Maret 2022.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil nilai limit dengan menyatakan kewenangannya terbatas dan penetapan nilai limit adalah tanggung jawab Pengadilan sebagai penjual.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil kesalahan redaksional dengan menyatakan telah dibetulkan melalui Berita Acara Pembetulan Kesalahan Redaksional tertanggal 2 Oktober 2023.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan dirinya sebagai pembeli sah hasil lelang yang memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil tidak adanya pemberitahuan dengan menyatakan telah ada surat pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman di media.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil nilai limit tidak wajar dengan menyatakan nilai limit didasarkan pada penilaian KJPP yang menghasilkan nilai pasar sesuai ketentuan.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa pemberitahuan lelang telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman media.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan laporan KJPP dan Resume Singkat, bukan kewenangan KPKNL.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa kesalahan redaksional telah dibetulkan dengan Berita Acara Pembetulan sehingga Risalah Lelang sah.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan prosedur lelang sesuai hukum.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan rekonvensi Turut Tergugat atas sisa hutang karena proses lelang telah selesai dan Turut Tergugat telah menerima pembayaran dari hasil lelang.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat Julianty Riska Ng mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta dengan alasan keberatan atas Lelang Eksekusi yang dilakukan pada 12 April 2022 atas tanah dan bangunan seluas 1.576 m2 di Perumahan Mutiara Kedoya. Penggugat mendalilkan bahwa lelang tersebut cacat hukum karena tidak adanya surat pemberitahuan, nilai limit lelang yang dianggap jauh di bawah harga pasar dan limit awal, serta adanya kesalahan redaksional pada Risalah Lelang yang menyebut objek sebagai Hak Tanggungan padahal merupakan HGB. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan penundaan pengosongan objek. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan menolak gugatan pokok Penggugat. Hakim menetapkan bahwa lelang sah secara hukum karena pemberitahuan telah dilakukan melalui surat dan pengumuman media, nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan laporan KJPP, dan kesalahan redaksional telah dibetulkan secara resmi. Hakim juga menetapkan bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan prosedur lelang sesuai hukum, serta menolak gugatan rekonvensi para Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat Julianty Riska Ng mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I KPKNL Jakarta III, Tergugat II Irene Aprilia, dan Turut Tergugat PT Bank Jasa Jakarta dengan alasan keberatan atas Lelang Eksekusi yang dilakukan pada 12 April 2022 atas tanah dan bangunan seluas 1.576 m2 di Perumahan Mutiara Kedoya. Penggugat mendalilkan bahwa lelang tersebut cacat hukum karena tidak adanya surat pemberitahuan, nilai limit lelang yang dianggap jauh di bawah harga pasar dan limit awal, serta adanya kesalahan redaksional pada Risalah Lelang yang menyebut objek sebagai Hak Tanggungan padahal merupakan HGB. Penggugat memohon pernyataan batalnya Risalah Lelang, pernyataan perbuatan melawan hukum, dan penundaan pengosongan objek. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan menolak gugatan pokok Penggugat. Hakim menetapkan bahwa lelang sah secara hukum karena pemberitahuan telah dilakukan melalui surat dan pengumuman media, nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan laporan KJPP, dan kesalahan redaksional telah dibetulkan secara resmi. Hakim juga menetapkan bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena menjalankan prosedur lelang sesuai hukum, serta menolak gugatan rekonvensi para Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat mendalilkan tidak menerima surat pemberitahuan pelaksanaan lelang atas objek tanah dan bangunan.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan nilai limit lelang sebesar Rp 22.475.956.824 jauh lebih rendah dari limit awal tahun 2016 dan harga pasar.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat mendalilkan adanya kesalahan redaksional dalam Risalah Lelang yang menyebut objek sebagai Sertipikat Hak Tanggungan padahal objeknya adalah HGB.", + "page": 1, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil tidak adanya pemberitahuan dengan menyatakan telah ada Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang tertanggal 31 Maret 2022.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil nilai limit dengan menyatakan kewenangannya terbatas dan penetapan nilai limit adalah tanggung jawab Pengadilan sebagai penjual.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I membantah dalil kesalahan redaksional dengan menyatakan telah dibetulkan melalui Berita Acara Pembetulan Kesalahan Redaksional tertanggal 2 Oktober 2023.", + "page": 13, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II membantah seluruh dalil Penggugat dan menyatakan dirinya sebagai pembeli sah hasil lelang yang memiliki kekuatan eksekutorial.", + "page": 26, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil tidak adanya pemberitahuan dengan menyatakan telah ada surat pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman di media.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat membantah dalil nilai limit tidak wajar dengan menyatakan nilai limit didasarkan pada penilaian KJPP yang menghasilkan nilai pasar sesuai ketentuan.", + "page": 35, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa pemberitahuan lelang telah dilakukan melalui Surat Pemberitahuan tertanggal 31 Maret 2022 dan pengumuman media.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa nilai limit ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan laporan KJPP dan Resume Singkat, bukan kewenangan KPKNL.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan bahwa kesalahan redaksional telah dibetulkan dengan Berita Acara Pembetulan sehingga Risalah Lelang sah.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menetapkan Tergugat I dan II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melaksanakan prosedur lelang sesuai hukum.", + "page": 47, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Hakim menolak gugatan rekonvensi Turut Tergugat atas sisa hutang karena proses lelang telah selesai dan Turut Tergugat telah menerima pembayaran dari hasil lelang.", + "page": 47, + "status": "ditolak" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa lelang rumah saya dianggap sah padahal saya merasa tidak terima pemberitahuan dan nilai lelangnya terlalu murah?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 38594, + "candidates": [ + "Pasal 1243 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata", + "Pasal 1865 KUHPerdata", + "Pasal 1925 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1865: Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1925: Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 1243 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang wanprestasi (gagal bayar/kewajiban) dan ganti rugi akibat ketidakpemenuhan perikatan. Sengketa dalam pertanyaan berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan lelang eksekusi dan perbuatan melawan hukum (tort), bukan wanprestasi dalam perjanjian kredit. Putusan juga tidak menggunakan pasal ini sebagai dasar pertimbangan keabsahan lelang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini adalah dasar hukum utama untuk tuntutan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam pertanyaan, penggugat merasa dirugikan oleh lelang yang dianggap tidak sah (kurang pemberitahuan/nilai murah). Putusan secara eksplisit menguji apakah tindakan pelaksana lelang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 untuk menjawab apakah lelang tersebut sah atau cacat hukum." + }, + { + "pasal": "Pasal 1865 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang beban pembuktian (bewijslast). Meskipun dikutip dalam putusan, pasal ini bersifat prosedural/alat bukti dan bukan jawaban substantif mengenai alasan hukum mengapa lelang dianggap sah atau tidaknya. Relevansinya hanya pada aspek siapa yang harus membuktikan, bukan pada isi sengketa keabsahan lelang itu sendiri." + }, + { + "pasal": "Pasal 1925 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang pengakuan di hadapan hakim sebagai bukti sempurna. Tidak ada fakta pengakuan di hadapan hakim yang menjadi isu utama dalam menjawab pertanyaan tentang keabsahan lelang. Pasal ini hanya dikutip sebagai dasar hukum umum mengenai alat bukti, bukan sebagai kerangka analisis substantif sengketa." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 72637, + "completion_tokens": 4334 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_823_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_823_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e976a9904d2adadc2180b873a2b7e962d63c0283 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_823_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,244 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_823_Pdt.G_2022_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 138, + "timings": { + "parse": 0.202, + "classify": 0.0, + "condense": 972.775, + "read": 135.437, + "query": 2.094, + "relevance": 66.296, + "total": 1176.804 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 394346, + "marked_chars": 395618 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI :\nDalam Konvensi\nDalam Provisi \n-\nMenolak tuntutan provisi dari Penggugat ;\nDalam Eksepsi\n-\nMenolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk\nseluruhnya ;\nDalam Pokok Perkara\n1.\nMengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;\n2.\nMenyatakan bahwa Para Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan\nmelawan hukum terhadap Para Penggugat konvensi ;\n3.\nMenyatakan Akta Jual Beli No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001, terhadap\ntanah objek perkara yang dibuat oleh Sdr. Erni Nasution, S.H.,\nPPAT/Notaris di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah cacat hukum\nsehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;\n4.\nMembatalkan Akta Jual Beli No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001 terhadap\ntanah objek perkara, yang dibuat oleh Sdr. Erni Nasution, S.H.,\nPPAT/Notaris di Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta ;\n5.\nMenyatakan balik nama sertifikat tanggal 9 Agustus 2001, yang dibuat\noleh Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR)\nKotamadya Jakarta Barat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan\nhukum ;\nHalaman 135 dari 138 Halaman Putusan Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02" + }, + "condense": { + "condensed": true, + "windows": [ + { + "window": 0, + "input_chars": 134968, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat I (Taslim Tukimin) dan Penggugat II (Usman) melawan Tergugat I (Poniran Tukimin), Tergugat II (Erni Nasution/S.H.), Turut Tergugat I (BPN/ATR Jakarta Barat), serta Turut Tergugat II-VIII (Ana, Djulia, Sartina, Sutina, Sofian, Iwan, Sartati Tukimin). Para pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, dengan mediasi yang tidak berhasil.\n\n[HAL 5-14] Penggugat mendalilkan sengketa atas Tanah Jelambar (975 m2, SHGB No. 3296/Jelambar Baru) yang merupakan warisan Alm. Tukimin dan Almh. Lo Gek Hing, yang disepakati menjadi hak tiga ahli waris laki-laki: Taslim, Usman, dan Poniran. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara diam-diam dan melawan hukum membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Tergugat II (PPAT Erni), padahal Alm. Tukimin telah meninggal dunia pada 3 Mei 2001. Penggugat mendalilkan AJB tersebut palsu, batal demi hukum, sehingga balik nama atas nama Tergugat I pada 9 Agustus 2001 juga batal. Penggugat menuntut pembatalan AJB dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material Rp 11.950.000.000,- dan immaterial Rp 2.000.000.000,- secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ditambah bunga dan biaya perkara.\n\n[HAL 15-18] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan yang membatalkan sertifikat tanah dan tindakan BPN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan yurisprudensi MA RI. Tergugat I juga mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat, serta gugatan obscur libel karena ketidakjelasan pihak, objek, dan petitum.\n\n[HAL 19-22] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan domisili Tergugat I di Taiwan sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat II di Jakarta Utara sehingga gugatan seharusnya ke PN Jakarta Utara. Tergugat I menolak asas forum rei sitae karena gugatan bukan sengketa kepemilikan murni melainkan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat dan pembagian waris.\n\n[HAL 23-26] Tergugat I mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat dan penyelidikan telah dihentikan (SP2HP). Tergugat I juga mendalilkan gugatan obscur libel karena Penggugat I dan II memiliki kepentingan bertentangan (Penggugat II menolak isi gugatan dan sepakat damai), serta ketidakjelasan pihak tergugat dan objek sengketa.\n\n[HAL 27-32] Tergugat I mendalilkan gugatan obscur libel lebih lanjut karena ketidakjelasan siapa yang digugat (terdapat banyak nama dalam posisi Tergugat I dan II), ketidakjelasan apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau pembagian waris, ketidakjelasan batas objek tanah, dan inkonsistensi referensi sertifikat (SHGB vs SHM) serta luas dan nilai tanah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena ahli waris lain tidak ditarik sebagai Tergugat melainkan Turut Tergugat, dan beberapa pihak tidak dipanggil.\n\n[HAL 33-38] Tergugat I mendalilkan gugatan tidak diajukan melalui E-Court sehingga tidak dapat diterima, serta panggilan sidang tidak patut karena Tergugat I dan beberapa Turut Tergugat berada di luar negeri dan tidak menerima relaas panggilan secara sah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan berpotensi melanggar hukum karena telah ada Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang menyepakati pencabutan gugatan setelah pembayaran Rp 500.000.000,-, sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan hak dan tidak memiliki legal standing.\n\n[HAL 39-44] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah. Tergugat I menyatakan Alm. Tukimin cakap hukum saat jual beli, dilakukan secara tunai dan terang di hadapan PPAT, dengan harga Rp 800.000.000,- yang telah dibayar lunas. Tergugat I mendalilkan jual beli ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan telah didaftarkan balik nama secara sah di BPN.\n\n[HAL 45-48] Tergugat I mendalilkan penjualan tanah telah mendapat persetujuan seluruh ahli waris, dibuktikan dengan diterimanya uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- (kurs 2001) oleh Tergugat I. Tergugat I menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi sesuai SE MA No. 4 Tahun 2016, karena jual beli dilakukan di hadapan PPAT, tunai, terang, dengan harga layak, dan tanah jelas bersertifikat. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum (pemalsuan surat) karena tidak ada putusan pidana dan jual beli adalah sah." + }, + { + "window": 1, + "input_chars": 134963, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat I (Taslim Tukimin) dan Penggugat II (Usman) melawan Tergugat I (Poniran Tukimin), Tergugat II (Erni Nasution/S.H.), Turut Tergugat I (BPN/ATR Jakarta Barat), serta Turut Tergugat II-VIII (Ana, Djulia, Sartina, Sutina, Sofian, Iwan, Sartati Tukimin). Para pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, dengan mediasi yang tidak berhasil.\n\n[HAL 5-14] Penggugat mendalilkan sengketa atas Tanah Jelambar (975 m2, SHGB No. 3296/Jelambar Baru) yang merupakan warisan Alm. Tukimin dan Almh. Lo Gek Hing, yang disepakati menjadi hak tiga ahli waris laki-laki: Taslim, Usman, dan Poniran. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara diam-diam dan melawan hukum membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Tergugat II (PPAT Erni), padahal Alm. Tukimin telah meninggal dunia pada 3 Mei 2001. Penggugat mendalilkan AJB tersebut palsu, batal demi hukum, sehingga balik nama atas nama Tergugat I pada 9 Agustus 2001 juga batal. Penggugat menuntut pembatalan AJB dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material Rp 11.950.000.000,- dan immaterial Rp 2.000.000.000,- secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ditambah bunga dan biaya perkara.\n\n[HAL 15-18] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan yang membatalkan sertifikat tanah dan tindakan BPN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan yurisprudensi MA RI. Tergugat I juga mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat, serta gugatan obscur libel karena ketidakjelasan pihak, objek, dan petitum.\n\n[HAL 19-22] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan domisili Tergugat I di Taiwan sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat II di Jakarta Utara sehingga gugatan seharusnya ke PN Jakarta Utara. Tergugat I menolak asas forum rei sitae karena gugatan bukan sengketa kepemilikan murni melainkan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat dan pembagian waris.\n\n[HAL 23-26] Tergugat I mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat dan penyelidikan telah dihentikan (SP2HP). Tergugat I juga mendalilkan gugatan obscur libel karena Penggugat I dan II memiliki kepentingan bertentangan (Penggugat II menolak isi gugatan dan sepakat damai), serta ketidakjelasan pihak tergugat dan objek sengketa.\n\n[HAL 27-32] Tergugat I mendalilkan gugatan obscur libel lebih lanjut karena ketidakjelasan siapa yang digugat (terdapat banyak nama dalam posisi Tergugat I dan II), ketidakjelasan apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau pembagian waris, ketidakjelasan batas objek tanah, dan inkonsistensi referensi sertifikat (SHGB vs SHM) serta luas dan nilai tanah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena ahli waris lain tidak ditarik sebagai Tergugat melainkan Turut Tergugat, dan beberapa pihak tidak dipanggil.\n\n[HAL 33-38] Tergugat I mendalilkan gugatan tidak diajukan melalui E-Court sehingga tidak dapat diterima, serta panggilan sidang tidak patut karena Tergugat I dan beberapa Turut Tergugat berada di luar negeri dan tidak menerima relaas panggilan secara sah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan berpotensi melanggar hukum karena telah ada Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang menyepakati pencabutan gugatan setelah pembayaran Rp 500.000.000,-, sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan hak dan tidak memiliki legal standing.\n\n[HAL 39-44] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah. Tergugat I menyatakan Alm. Tukimin cakap hukum saat jual beli, dilakukan secara tunai dan terang di hadapan PPAT, dengan harga Rp 800.000.000,- yang telah dibayar lunas. Tergugat I mendalilkan jual beli ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan telah didaftarkan balik nama secara sah di BPN.\n\n[HAL 45-48] Tergugat I mendalilkan penjualan tanah telah mendapat persetujuan seluruh ahli waris, dibuktikan dengan diterimanya uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- (kurs 2001) oleh Tergugat I. Tergugat I menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi sesuai SE MA No. 4 Tahun 2016, karena jual beli dilakukan di hadapan PPAT, tunai, terang, dengan harga layak, dan tanah jelas bersertifikat. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum (pemalsuan surat) karena tidak ada putusan pidana dan jual beli adalah sah.\n\n[HAL 49-60] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa AJB No. 71/2001 adalah palsu, dengan menegaskan bahwa jual beli dilakukan secara sah, tunai, dan terang. Tergugat I menolak perhitungan nilai tanah Penggugat sebesar Rp 14.265.000.000,-, menggantinya dengan nilai SPPT PBB sebesar Rp 2.575.872,-. Tergugat I menolak biaya advokat dan biaya saksi sebagai beban Tergugat, mengutip yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 yang menyatakan biaya advokat tidak dapat dibebankan kepada lawan. Tergugat I juga menolak gugatan kerugian immaterial, sita jaminan, bunga, uang paksa, dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum. Tergugat I menegaskan telah terjadi perdamaian berdasarkan Perjanjian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang membagi tanah menjadi 3 bagian sama rata untuk Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, serta pembayaran kompensasi, sehingga objek sengketa tidak lagi menjadi sengketa dan gugatan Penggugat didasari itikad buruk karena mengingkari janji perdamaian.\n\n[HAL 61-68] Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII (sebagai Tergugat Rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 570 BW jo. Pasal 575 BW) karena mereka mengaku sebagai pemilik, menyewakan, dan menerima uang sewa Tanah Jelambar tanpa hak sejak tahun 2002, sehingga dikualifikasikan sebagai pemegang besit beritikad buruk. Tergugat Rekonvensi menuntut penghentian sewa, pengosongan tanah, dan ganti rugi material total Rp 7.507.000.000,- yang terdiri dari kerugian atas tanah (SPPT PBB, hilangnya potensi sewa, transportasi, investigasi) dan kerugian atas kegagalan Perjanjian Perdamaian (kompensasi pencabutan perkara). Tergugat Rekonvensi juga memohon putusan serta merta dan pembebanan biaya perkara.\n\n[HAL 69-80] Tergugat II (PPAT Erni) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Notaris/PPAT bukan pihak dalam akta jual beli dan tidak dapat digugat perbuatan melawan hukum karena menjalankan jabatan sesuai prosedur (pengecekan sertifikat, pembayaran pajak, kwitansi). Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa AJB palsu, dengan menunjukkan dokumen lengkap yang diterima dari para pihak, termasuk 9 kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada seluruh ahli waris (termasuk Penggugat I sebesar Rp 125.000.000,-). Tergugat II menolak gugatan ganti rugi, sita jaminan atas hartanya (karena bukan milik Tergugat II atau milik pihak ketiga), dan permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 81-93] Turut Tergugat I (BPN) menolak gugatan Penggugat dan meminta pernyataan kekuatan hukum atas sertifikat HGB No. 3296/Jelambar Baru atas nama Tergugat I. Turut Tergugat II-VIII mengajukan eksepsi relaas panggilan tidak sah dan daluarsa (Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997) karena gugatan diajukan lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terbit. Mereka menolak dalil Penggugat, menegaskan bahwa Alm. Tukimin memiliki 10 anak (termasuk Penggugat I, II, dan Tergugat I), dan jual beli tanah telah disetujui seluruh ahli waris dengan pembayaran pembagian waris yang telah diterima masing-masing. Turut Tergugat II-VIII juga mengajukan gugatan Rekonvensi (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Penggugat I/II karena tidak mencabut gugatan sesuai Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023, menuntut pengembalian uang kompensasi yang telah dibayar sebesar Rp 487.500.000,-.\n\n[HAL 94-97] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-9 (KTP, Sertifikat, Akta Kematian, AJB, dll) yang diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah. Penggugat menghadirkan saksi Sudirman dan Hartono. Saksi Sudirman menyatakan mengenal Penggugat I dan II, mengetahui tanah sebagai warisan untuk tiga saudara laki-laki, dan pernah menyewa kios dari Penggugat II. Saksi Hartono menyatakan mengenal Penggugat I, mengetahui tanah sebagai warisan, dan melihat sertifikat atas nama Alm. Tukimin serta fotokopi AJB No. 71/2001 yang menunjukkan balik nama ke Tergugat I." + }, + { + "window": 2, + "input_chars": 128687, + "summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat I (Taslim Tukimin) dan Penggugat II (Usman) melawan Tergugat I (Poniran Tukimin), Tergugat II (Erni Nasution/S.H.), Turut Tergugat I (BPN/ATR Jakarta Barat), serta Turut Tergugat II-VIII (Ana, Djulia, Sartina, Sutina, Sofian, Iwan, Sartati Tukimin). Para pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, dengan mediasi yang tidak berhasil.\n\n[HAL 5-14] Penggugat mendalilkan sengketa atas Tanah Jelambar (975 m2, SHGB No. 3296/Jelambar Baru) yang merupakan warisan Alm. Tukimin dan Almh. Lo Gek Hing, yang disepakati menjadi hak tiga ahli waris laki-laki: Taslim, Usman, dan Poniran. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara diam-diam dan melawan hukum membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Tergugat II (PPAT Erni), padahal Alm. Tukimin telah meninggal dunia pada 3 Mei 2001. Penggugat mendalilkan AJB tersebut palsu, batal demi hukum, sehingga balik nama atas nama Tergugat I pada 9 Agustus 2001 juga batal. Penggugat menuntut pembatalan AJB dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material Rp 11.950.000.000,- dan immaterial Rp 2.000.000.000,- secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ditambah bunga dan biaya perkara.\n\n[HAL 15-18] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan yang membatalkan sertifikat tanah dan tindakan BPN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan yurisprudensi MA RI. Tergugat I juga mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat, serta gugatan obscur libel karena ketidakjelasan pihak, objek, dan petitum.\n\n[HAL 19-22] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan domisili Tergugat I di Taiwan sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat II di Jakarta Utara sehingga gugatan seharusnya ke PN Jakarta Utara. Tergugat I menolak asas forum rei sitae karena gugatan bukan sengketa kepemilikan murni melainkan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat dan pembagian waris.\n\n[HAL 23-26] Tergugat I mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat dan penyelidikan telah dihentikan (SP2HP). Tergugat I juga mendalilkan gugatan obscur libel karena Penggugat I dan II memiliki kepentingan bertentangan (Penggugat II menolak isi gugatan dan sepakat damai), serta ketidakjelasan pihak tergugat dan objek sengketa.\n\n[HAL 27-32] Tergugat I mendalilkan gugatan obscur libel lebih lanjut karena ketidakjelasan siapa yang digugat (terdapat banyak nama dalam posisi Tergugat I dan II), ketidakjelasan apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau pembagian waris, ketidakjelasan batas objek tanah, dan inkonsistensi referensi sertifikat (SHGB vs SHM) serta luas dan nilai tanah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena ahli waris lain tidak ditarik sebagai Tergugat melainkan Turut Tergugat, dan beberapa pihak tidak dipanggil.\n\n[HAL 33-38] Tergugat I mendalilkan gugatan tidak diajukan melalui E-Court sehingga tidak dapat diterima, serta panggilan sidang tidak patut karena Tergugat I dan beberapa Turut Tergugat berada di luar negeri dan tidak menerima relaas panggilan secara sah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan berpotensi melanggar hukum karena telah ada Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang menyepakati pencabutan gugatan setelah pembayaran Rp 500.000.000,-, sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan hak dan tidak memiliki legal standing.\n\n[HAL 39-44] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah. Tergugat I menyatakan Alm. Tukimin cakap hukum saat jual beli, dilakukan secara tunai dan terang di hadapan PPAT, dengan harga Rp 800.000.000,- yang telah dibayar lunas. Tergugat I mendalilkan jual beli ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan telah didaftarkan balik nama secara sah di BPN.\n\n[HAL 45-48] Tergugat I mendalilkan penjualan tanah telah mendapat persetujuan seluruh ahli waris, dibuktikan dengan diterimanya uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- (kurs 2001) oleh Tergugat I. Tergugat I menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi sesuai SE MA No. 4 Tahun 2016, karena jual beli dilakukan di hadapan PPAT, tunai, terang, dengan harga layak, dan tanah jelas bersertifikat. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum (pemalsuan surat) karena tidak ada putusan pidana dan jual beli adalah sah.\n\n[HAL 49-60] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa AJB No. 71/2001 adalah palsu, dengan menegaskan bahwa jual beli dilakukan secara sah, tunai, dan terang. Tergugat I menolak perhitungan nilai tanah Penggugat sebesar Rp 14.265.000.000,-, menggantinya dengan nilai SPPT PBB sebesar Rp 2.575.872,-. Tergugat I menolak biaya advokat dan biaya saksi sebagai beban Tergugat, mengutip yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 yang menyatakan biaya advokat tidak dapat dibebankan kepada lawan. Tergugat I juga menolak gugatan kerugian immaterial, sita jaminan, bunga, uang paksa, dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum. Tergugat I menegaskan telah terjadi perdamaian berdasarkan Perjanjian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang membagi tanah menjadi 3 bagian sama rata untuk Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, serta pembayaran kompensasi, sehingga objek sengketa tidak lagi menjadi sengketa dan gugatan Penggugat didasari itikad buruk karena mengingkari janji perdamaian.\n\n[HAL 61-68] Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII (sebagai Tergugat Rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 570 BW jo. Pasal 575 BW) karena mereka mengaku sebagai pemilik, menyewakan, dan menerima uang sewa Tanah Jelambar tanpa hak sejak tahun 2002, sehingga dikualifikasikan sebagai pemegang besit beritikad buruk. Tergugat Rekonvensi menuntut penghentian sewa, pengosongan tanah, dan ganti rugi material total Rp 7.507.000.000,- yang terdiri dari kerugian atas tanah (SPPT PBB, hilangnya potensi sewa, transportasi, investigasi) dan kerugian atas kegagalan Perjanjian Perdamaian (kompensasi pencabutan perkara). Tergugat Rekonvensi juga memohon putusan serta merta dan pembebanan biaya perkara.\n\n[HAL 69-80] Tergugat II (PPAT Erni) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Notaris/PPAT bukan pihak dalam akta jual beli dan tidak dapat digugat perbuatan melawan hukum karena menjalankan jabatan sesuai prosedur (pengecekan sertifikat, pembayaran pajak, kwitansi). Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa AJB palsu, dengan menunjukkan dokumen lengkap yang diterima dari para pihak, termasuk 9 kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada seluruh ahli waris (termasuk Penggugat I sebesar Rp 125.000.000,-). Tergugat II menolak gugatan ganti rugi, sita jaminan atas hartanya (karena bukan milik Tergugat II atau milik pihak ketiga), dan permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 81-93] Turut Tergugat I (BPN) menolak gugatan Penggugat dan meminta pernyataan kekuatan hukum atas sertifikat HGB No. 3296/Jelambar Baru atas nama Tergugat I. Turut Tergugat II-VIII mengajukan eksepsi relaas panggilan tidak sah dan daluarsa (Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997) karena gugatan diajukan lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terbit. Mereka menolak dalil Penggugat, menegaskan bahwa Alm. Tukimin memiliki 10 anak (termasuk Penggugat I, II, dan Tergugat I), dan jual beli tanah telah disetujui seluruh ahli waris dengan pembayaran pembagian waris yang telah diterima masing-masing. Turut Tergugat II-VIII juga mengajukan gugatan Rekonvensi (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Penggugat I/II karena tidak mencabut gugatan sesuai Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023, menuntut pengembalian uang kompensasi yang telah dibayar sebesar Rp 487.500.000,-.\n\n[HAL 94-97] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-9 (KTP, Sertifikat, Akta Kematian, AJB, dll) yang diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah. Penggugat menghadirkan saksi Sudirman dan Hartono. Saksi Sudirman menyatakan mengenal Penggugat I dan II, mengetahui tanah sebagai warisan untuk tiga saudara laki-laki, dan pernah menyewa kios dari Penggugat II. Saksi Hartono menyatakan mengenal Penggugat I, mengetahui tanah sebagai warisan, dan melihat sertifikat atas nama Alm. Tukimin serta fotokopi AJB No. 71/2001 yang menunjukkan balik nama ke Tergugat I.\n\n[HAL 98-99] Saksi Hartono membenarkan bahwa AJB No. 71/2001 dan balik nama sertifikat tanggal 9 Agustus 2001 dibuat setelah Alm. Tukimin meninggal dunia pada 3 Mei 2001, serta mendalilkan bahwa tanah belum dibagi waris dan tidak ada wasiat. Saksi Hartono membenarkan adanya Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang disepakati oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan saudara lainnya, yang membagi objek sengketa menjadi 3 bagian sama luas, mewajibkan masing-masing memberikan Rp 416.000.000,- kepada ahli waris perempuan, mencabut laporan polisi, dan membayar ganti rugi Rp 1.000.000.000,- kepada Penggugat I, namun belum mengatur mekanisme pembagian fisik tanah.\n\n[HAL 100-105] Tergugat I mengajukan bukti surat T I-1 s/d T I-84, termasuk putusan pengadilan sebelumnya, SP2HP, percakapan kuasa hukum, yurisprudensi, surat pencabutan kuasa Penggugat II, perbaikan gugatan, bukti transfer bank terkait pembayaran perdamaian, kwitansi pembayaran, dan warkah BPN. Semua bukti surat tersebut dibubuhi materai dan diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah. Tergugat I juga menghadirkan saksi Johny.\n\n[HAL 106-109] Saksi Johny, anak sah Alm. Tukimin dari perkawinan kedua, menyatakan bahwa jual beli tanah kepada Tergugat I dilakukan secara sah dengan harga Rp 900.000.000,- atas perintah Alm. Tukimin untuk biaya hidup dan pengobatan. Saksi menyatakan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang ke Alm. Poniman, biaya hidup, dan pembagian waris kepada ahli waris termasuk Penggugat I yang menerima Rp 125.000.000,-. Saksi menyatakan jual beli disaksikan di kantor notaris satu tahun sebelum kematian Alm. Tukimin, dan setelah kematian, Penggugat menguasai dan menyewakan tanah tanpa izin Tergugat I. Saksi juga membenarkan adanya perdamaian tanggal 13 Februari 2023. Tergugat II mengajukan bukti surat T II-1 s/d T II-18, termasuk AJB, setoran pajak, dan dokumen identitas, serta menghadirkan ahli Dr. Benny Djaja.\n\n[HAL 110-114] Ahli Dr. Benny Djaja menerangkan bahwa jual beli antara ayah dan anak adalah perbuatan hukum yang sah, bukan perbuatan melawan hukum. Ahli menyatakan bahwa kelalaian PPAT dalam pencatatan tanggal tidak serta merta menjadikan transaksi sebagai perbuatan melawan hukum, dan PPAT hanya bertindak formal berdasarkan dokumen yang diserahkan. Ahli menegaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta orang yang meninggal tidak cakap melakukan perbuatan hukum.\n\n[HAL 115-116] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 2 November 2023. Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 117-128] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut dan relatif ditolak karena telah diputus sebelumnya. Eksepsi gugatan prematur ditolak karena gugatan perdata tidak menunggu putusan pidana. Eksepsi obscur libel ditolak karena tujuan gugatan jelas untuk mempertahankan budel waris, dan ketidakcocokan mediasi antar-Penggugat tidak membatalkan gugatan. Eksepsi kurang pihak ditolak karena tidak wajib menarik semua ahli waris. Eksepsi pendaftaran manual/E-Court ditolak karena gugatan telah didaftarkan via E-Court. Eksepsi relaas panggilan ditolak karena Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir atau diwakili. Eksepsi pelanggaran hukum akibat perdamaian ditolak karena Penggugat I menyatakan tidak setuju dengan draft perdamaian sehingga mediasi gagal." + } + ], + "final_summary": "[HAL 1-4] Perkara perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat antara Penggugat I (Taslim Tukimin) dan Penggugat II (Usman) melawan Tergugat I (Poniran Tukimin), Tergugat II (Erni Nasution/S.H.), Turut Tergugat I (BPN/ATR Jakarta Barat), serta Turut Tergugat II-VIII (Ana, Djulia, Sartina, Sutina, Sofian, Iwan, Sartati Tukimin). Para pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing, dengan mediasi yang tidak berhasil.\n\n[HAL 5-14] Penggugat mendalilkan sengketa atas Tanah Jelambar (975 m2, SHGB No. 3296/Jelambar Baru) yang merupakan warisan Alm. Tukimin dan Almh. Lo Gek Hing, yang disepakati menjadi hak tiga ahli waris laki-laki: Taslim, Usman, dan Poniran. Penggugat mendalilkan Tergugat I secara diam-diam dan melawan hukum membuat Akta Jual Beli (AJB) No. 71/2001 tanggal 26 Juli 2001 di hadapan Tergugat II (PPAT Erni), padahal Alm. Tukimin telah meninggal dunia pada 3 Mei 2001. Penggugat mendalilkan AJB tersebut palsu, batal demi hukum, sehingga balik nama atas nama Tergugat I pada 9 Agustus 2001 juga batal. Penggugat menuntut pembatalan AJB dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material Rp 11.950.000.000,- dan immaterial Rp 2.000.000.000,- secara tanggung renteng berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, ditambah bunga dan biaya perkara.\n\n[HAL 15-18] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, menyatakan bahwa gugatan yang membatalkan sertifikat tanah dan tindakan BPN merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, berdasarkan yurisprudensi MA RI. Tergugat I juga mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat, serta gugatan obscur libel karena ketidakjelasan pihak, objek, dan petitum.\n\n[HAL 19-22] Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi relatif, menyatakan domisili Tergugat I di Taiwan sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Tergugat II di Jakarta Utara sehingga gugatan seharusnya ke PN Jakarta Utara. Tergugat I menolak asas forum rei sitae karena gugatan bukan sengketa kepemilikan murni melainkan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat dan pembagian waris.\n\n[HAL 23-26] Tergugat I mendalilkan gugatan prematur karena belum ada putusan pidana pemalsuan surat dan penyelidikan telah dihentikan (SP2HP). Tergugat I juga mendalilkan gugatan obscur libel karena Penggugat I dan II memiliki kepentingan bertentangan (Penggugat II menolak isi gugatan dan sepakat damai), serta ketidakjelasan pihak tergugat dan objek sengketa.\n\n[HAL 27-32] Tergugat I mendalilkan gugatan obscur libel lebih lanjut karena ketidakjelasan siapa yang digugat (terdapat banyak nama dalam posisi Tergugat I dan II), ketidakjelasan apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau pembagian waris, ketidakjelasan batas objek tanah, dan inkonsistensi referensi sertifikat (SHGB vs SHM) serta luas dan nilai tanah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan kurang pihak karena ahli waris lain tidak ditarik sebagai Tergugat melainkan Turut Tergugat, dan beberapa pihak tidak dipanggil.\n\n[HAL 33-38] Tergugat I mendalilkan gugatan tidak diajukan melalui E-Court sehingga tidak dapat diterima, serta panggilan sidang tidak patut karena Tergugat I dan beberapa Turut Tergugat berada di luar negeri dan tidak menerima relaas panggilan secara sah. Tergugat I juga mendalilkan gugatan berpotensi melanggar hukum karena telah ada Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang menyepakati pencabutan gugatan setelah pembayaran Rp 500.000.000,-, sehingga Penggugat dianggap telah melepaskan hak dan tidak memiliki legal standing.\n\n[HAL 39-44] Dalam pokok perkara, Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dan mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah. Tergugat I menyatakan Alm. Tukimin cakap hukum saat jual beli, dilakukan secara tunai dan terang di hadapan PPAT, dengan harga Rp 800.000.000,- yang telah dibayar lunas. Tergugat I mendalilkan jual beli ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan telah didaftarkan balik nama secara sah di BPN.\n\n[HAL 45-48] Tergugat I mendalilkan penjualan tanah telah mendapat persetujuan seluruh ahli waris, dibuktikan dengan diterimanya uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- (kurs 2001) oleh Tergugat I. Tergugat I menyatakan diri sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi sesuai SE MA No. 4 Tahun 2016, karena jual beli dilakukan di hadapan PPAT, tunai, terang, dengan harga layak, dan tanah jelas bersertifikat. Tergugat I menolak dalil perbuatan melawan hukum (pemalsuan surat) karena tidak ada putusan pidana dan jual beli adalah sah.\n\n[HAL 49-60] Tergugat I menolak dalil Penggugat bahwa AJB No. 71/2001 adalah palsu, dengan menegaskan bahwa jual beli dilakukan secara sah, tunai, dan terang. Tergugat I menolak perhitungan nilai tanah Penggugat sebesar Rp 14.265.000.000,-, menggantinya dengan nilai SPPT PBB sebesar Rp 2.575.872,-. Tergugat I menolak biaya advokat dan biaya saksi sebagai beban Tergugat, mengutip yurisprudensi MA No. 635 K/Sip/1973 yang menyatakan biaya advokat tidak dapat dibebankan kepada lawan. Tergugat I juga menolak gugatan kerugian immaterial, sita jaminan, bunga, uang paksa, dan putusan serta merta karena tidak memenuhi syarat hukum. Tergugat I menegaskan telah terjadi perdamaian berdasarkan Perjanjian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang membagi tanah menjadi 3 bagian sama rata untuk Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, serta pembayaran kompensasi, sehingga objek sengketa tidak lagi menjadi sengketa dan gugatan Penggugat didasari itikad buruk karena mengingkari janji perdamaian.\n\n[HAL 61-68] Tergugat I mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII (sebagai Tergugat Rekonvensi) atas perbuatan melawan hukum (Pasal 570 BW jo. Pasal 575 BW) karena mereka mengaku sebagai pemilik, menyewakan, dan menerima uang sewa Tanah Jelambar tanpa hak sejak tahun 2002, sehingga dikualifikasikan sebagai pemegang besit beritikad buruk. Tergugat Rekonvensi menuntut penghentian sewa, pengosongan tanah, dan ganti rugi material total Rp 7.507.000.000,- yang terdiri dari kerugian atas tanah (SPPT PBB, hilangnya potensi sewa, transportasi, investigasi) dan kerugian atas kegagalan Perjanjian Perdamaian (kompensasi pencabutan perkara). Tergugat Rekonvensi juga memohon putusan serta merta dan pembebanan biaya perkara.\n\n[HAL 69-80] Tergugat II (PPAT Erni) mengajukan eksepsi error in persona, menyatakan Notaris/PPAT bukan pihak dalam akta jual beli dan tidak dapat digugat perbuatan melawan hukum karena menjalankan jabatan sesuai prosedur (pengecekan sertifikat, pembayaran pajak, kwitansi). Tergugat II menolak dalil Penggugat bahwa AJB palsu, dengan menunjukkan dokumen lengkap yang diterima dari para pihak, termasuk 9 kwitansi pembayaran dari Tergugat I kepada seluruh ahli waris (termasuk Penggugat I sebesar Rp 125.000.000,-). Tergugat II menolak gugatan ganti rugi, sita jaminan atas hartanya (karena bukan milik Tergugat II atau milik pihak ketiga), dan permohonan putusan serta merta.\n\n[HAL 81-93] Turut Tergugat I (BPN) menolak gugatan Penggugat dan meminta pernyataan kekuatan hukum atas sertifikat HGB No. 3296/Jelambar Baru atas nama Tergugat I. Turut Tergugat II-VIII mengajukan eksepsi relaas panggilan tidak sah dan daluarsa (Pasal 32 ayat 2 PP No. 24/1997) karena gugatan diajukan lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terbit. Mereka menolak dalil Penggugat, menegaskan bahwa Alm. Tukimin memiliki 10 anak (termasuk Penggugat I, II, dan Tergugat I), dan jual beli tanah telah disetujui seluruh ahli waris dengan pembayaran pembagian waris yang telah diterima masing-masing. Turut Tergugat II-VIII juga mengajukan gugatan Rekonvensi (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Penggugat I/II karena tidak mencabut gugatan sesuai Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023, menuntut pengembalian uang kompensasi yang telah dibayar sebesar Rp 487.500.000,-.\n\n[HAL 94-97] Dalam persidangan, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-9 (KTP, Sertifikat, Akta Kematian, AJB, dll) yang diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah. Penggugat menghadirkan saksi Sudirman dan Hartono. Saksi Sudirman menyatakan mengenal Penggugat I dan II, mengetahui tanah sebagai warisan untuk tiga saudara laki-laki, dan pernah menyewa kios dari Penggugat II. Saksi Hartono menyatakan mengenal Penggugat I, mengetahui tanah sebagai warisan, dan melihat sertifikat atas nama Alm. Tukimin serta fotokopi AJB No. 71/2001 yang menunjukkan balik nama ke Tergugat I.\n\n[HAL 98-99] Saksi Hartono membenarkan bahwa AJB No. 71/2001 dan balik nama sertifikat tanggal 9 Agustus 2001 dibuat setelah Alm. Tukimin meninggal dunia pada 3 Mei 2001, serta mendalilkan bahwa tanah belum dibagi waris dan tidak ada wasiat. Saksi Hartono membenarkan adanya Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023 yang disepakati oleh Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan saudara lainnya, yang membagi objek sengketa menjadi 3 bagian sama luas, mewajibkan masing-masing memberikan Rp 416.000.000,- kepada ahli waris perempuan, mencabut laporan polisi, dan membayar ganti rugi Rp 1.000.000.000,- kepada Penggugat I, namun belum mengatur mekanisme pembagian fisik tanah.\n\n[HAL 100-105] Tergugat I mengajukan bukti surat T I-1 s/d T I-84, termasuk putusan pengadilan sebelumnya, SP2HP, percakapan kuasa hukum, yurisprudensi, surat pencabutan kuasa Penggugat II, perbaikan gugatan, bukti transfer bank terkait pembayaran perdamaian, kwitansi pembayaran, dan warkah BPN. Semua bukti surat tersebut dibubuhi materai dan diakui sebagai alat bukti tertulis yang sah. Tergugat I juga menghadirkan saksi Johny.\n\n[HAL 106-109] Saksi Johny, anak sah Alm. Tukimin dari perkawinan kedua, menyatakan bahwa jual beli tanah kepada Tergugat I dilakukan secara sah dengan harga Rp 900.000.000,- atas perintah Alm. Tukimin untuk biaya hidup dan pengobatan. Saksi menyatakan uang tersebut digunakan untuk membayar hutang ke Alm. Poniman, biaya hidup, dan pembagian waris kepada ahli waris termasuk Penggugat I yang menerima Rp 125.000.000,-. Saksi menyatakan jual beli disaksikan di kantor notaris satu tahun sebelum kematian Alm. Tukimin, dan setelah kematian, Penggugat menguasai dan menyewakan tanah tanpa izin Tergugat I. Saksi juga membenarkan adanya perdamaian tanggal 13 Februari 2023. Tergugat II mengajukan bukti surat T II-1 s/d T II-18, termasuk AJB, setoran pajak, dan dokumen identitas, serta menghadirkan ahli Dr. Benny Djaja.\n\n[HAL 110-114] Ahli Dr. Benny Djaja menerangkan bahwa jual beli antara ayah dan anak adalah perbuatan hukum yang sah, bukan perbuatan melawan hukum. Ahli menyatakan bahwa kelalaian PPAT dalam pencatatan tanggal tidak serta merta menjadikan transaksi sebagai perbuatan melawan hukum, dan PPAT hanya bertindak formal berdasarkan dokumen yang diserahkan. Ahli menegaskan bahwa syarat sah perjanjian adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta orang yang meninggal tidak cakap melakukan perbuatan hukum.\n\n[HAL 115-116] Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada 2 November 2023. Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan. Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan dan mohon putusan.\n\n[HAL 117-128] Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat. Eksepsi kompetensi absolut dan relatif ditolak karena telah diputus sebelumnya. Eksepsi gugatan prematur ditolak karena gugatan perdata tidak menunggu putusan pidana. Eksepsi obscur libel ditolak karena tujuan gugatan jelas untuk mempertahankan budel waris, dan ketidakcocokan mediasi antar-Penggugat tidak membatalkan gugatan. Eksepsi kurang pihak ditolak karena tidak wajib menarik semua ahli waris. Eksepsi pendaftaran manual/E-Court ditolak karena gugatan telah didaftarkan via E-Court. Eksepsi relaas panggilan ditolak karena Tergugat dan Turut Tergugat telah hadir atau diwakili. Eksepsi pelanggaran hukum akibat perdamaian ditolak karena Penggugat I menyatakan tidak setuju dengan draft perdamaian sehingga mediasi gagal." + }, + "read": { + "input_chars": 11967, + "frame": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VIII terkait sengketa Tanah Jelambar yang merupakan warisan, dengan tuntutan pembatalan Akta Jual Beli dan balik nama serta pembayaran ganti rugi. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan jual beli sah, tunai, dan telah mendapat persetujuan ahli waris, serta mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan bahwa Akta Jual Beli No. 71/2001 dibuat secara diam-diam dan melawan hukum setelah kematian Alm. Tukimin pada 3 Mei 2001, sehingga dianggap palsu dan batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II menuntut pembatalan Akta Jual Beli dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material dan immaterial secara tanggung renteng.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatan prematur, obscur libel, kompetensi relatif, kurang pihak, pendaftaran manual, dan pelanggaran hukum akibat perdamaian.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah, dilakukan secara tunai, terang, dan mendapat persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah menerima uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- sebagai bukti persetujuan ahli waris atas penjualan tanah.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII atas perbuatan melawan hukum karena menyewakan dan menerima uang sewa tanah tanpa hak.", + "page": 61, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (PPAT) mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil pemalsuan surat dengan menunjukkan dokumen lengkap dan kwitansi pembayaran.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II-VIII mengajukan eksepsi relaas panggilan tidak sah dan daluarsa, serta gugatan rekonvensi (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Penggugat I/II karena tidak mencabut gugatan sesuai Perjanjian Perdamaian.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Hartono membenarkan bahwa Akta Jual Beli dan balik nama dibuat setelah kematian Alm. Tukimin, serta membenarkan adanya Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Johny menyatakan jual beli tanah dilakukan secara sah dengan harga Rp 900.000.000,- atas perintah Alm. Tukimin untuk biaya hidup dan pengobatan, dan disaksikan di kantor notaris satu tahun sebelum kematian.", + "page": 106, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahli Dr. Benny Djaja menerangkan bahwa jual beli antara ayah dan anak adalah perbuatan hukum yang sah dan bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 110, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, termasuk eksepsi kompetensi absolut, relatif, prematur, obscur libel, kurang pihak, pendaftaran manual, relaas panggilan, dan pelanggaran hukum akibat perdamaian.", + "page": 117, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VIII terkait sengketa Tanah Jelambar yang merupakan warisan, dengan tuntutan pembatalan Akta Jual Beli dan balik nama serta pembayaran ganti rugi. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan jual beli sah, tunai, dan telah mendapat persetujuan ahli waris, serta mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat I dan II menggugat Tergugat I, Tergugat II, serta Turut Tergugat I-VIII terkait sengketa Tanah Jelambar yang merupakan warisan, dengan tuntutan pembatalan Akta Jual Beli dan balik nama serta pembayaran ganti rugi. Tergugat I membantah dalil tersebut dengan menyatakan jual beli sah, tunai, dan telah mendapat persetujuan ahli waris, serta mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII. Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat I dan II mendalilkan bahwa Akta Jual Beli No. 71/2001 dibuat secara diam-diam dan melawan hukum setelah kematian Alm. Tukimin pada 3 Mei 2001, sehingga dianggap palsu dan batal demi hukum.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penggugat I dan II menuntut pembatalan Akta Jual Beli dan balik nama, pengembalian sertifikat, serta pembayaran ganti rugi material dan immaterial secara tanggung renteng.", + "page": 5, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan eksepsi kompetensi absolut, gugatan prematur, obscur libel, kompetensi relatif, kurang pihak, pendaftaran manual, dan pelanggaran hukum akibat perdamaian.", + "page": 15, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan jual beli Tanah Jelambar dengan Alm. Tukimin adalah sah, dilakukan secara tunai, terang, dan mendapat persetujuan seluruh ahli waris.", + "page": 39, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mendalilkan telah menerima uang pembagian waris sebesar Rp 125.000.000,- sebagai bukti persetujuan ahli waris atas penjualan tanah.", + "page": 45, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat I mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Turut Tergugat II-VIII atas perbuatan melawan hukum karena menyewakan dan menerima uang sewa tanah tanpa hak.", + "page": 61, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Tergugat II (PPAT) mengajukan eksepsi error in persona dan menolak dalil pemalsuan surat dengan menunjukkan dokumen lengkap dan kwitansi pembayaran.", + "page": 69, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Turut Tergugat II-VIII mengajukan eksepsi relaas panggilan tidak sah dan daluarsa, serta gugatan rekonvensi (wanprestasi) terhadap Tergugat I dan Penggugat I/II karena tidak mencabut gugatan sesuai Perjanjian Perdamaian.", + "page": 81, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Saksi Hartono membenarkan bahwa Akta Jual Beli dan balik nama dibuat setelah kematian Alm. Tukimin, serta membenarkan adanya Perjanjian Perdamaian Mediasi tanggal 13 Februari 2023.", + "page": 98, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Saksi Johny menyatakan jual beli tanah dilakukan secara sah dengan harga Rp 900.000.000,- atas perintah Alm. Tukimin untuk biaya hidup dan pengobatan, dan disaksikan di kantor notaris satu tahun sebelum kematian.", + "page": 106, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Ahli Dr. Benny Djaja menerangkan bahwa jual beli antara ayah dan anak adalah perbuatan hukum yang sah dan bukan perbuatan melawan hukum.", + "page": 110, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat, termasuk eksepsi kompetensi absolut, relatif, prematur, obscur libel, kurang pihak, pendaftaran manual, relaas panggilan, dan pelanggaran hukum akibat perdamaian.", + "page": 117, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Kenapa jual beli tanah warisan ayah saya yang sudah meninggal dianggap sah padahal dibuat diam-diam dan tanpa izin ahli waris lain?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 61479, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 570 KUHPerdata", + "Pasal 1239 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata", + "text": "Pasal 570: Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1239: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1320: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak istri/piutang dalam perkara pemisahan harta benda perkawinan. Isinya tidak memiliki hubungan substantif dengan sengketa jual beli tanah warisan atau syarat sahnya perjanjian jual beli. Fakta kematian pewaris dan jual beli diam-diam tidak diatur dalam pasal ini." + }, + { + "pasal": "Pasal 570 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur definisi hak milik. Dalam putusan, pasal ini dikutip oleh Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sebagai dasar klaim kepemilikan sah atas tanah. Majelis hakim menolak klaim ini karena dasar kepemilikan (akta jual beli) dinyatakan batal demi hukum. Pasal ini relevan karena menjadi kerangka hukum yang diuji untuk menentukan apakah Tergugat memiliki hak milik yang sah atas tanah sengketa." + }, + { + "pasal": "Pasal 1239 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur kewajiban ganti rugi (biaya, kerugian, bunga) akibat wanprestasi (tidak memenuhi perikatan). Meskipun gugatan mencakup ganti rugi, gugatan tersebut ditolak karena tidak terbukti. Lebih penting lagi, inti pertanyaan awam adalah tentang 'kenapa dianggap sah/tidak sah' (validitas perjanjian), bukan tentang besaran ganti rugi. Pasal ini tidak menjawab substansi mengapa transaksi tersebut sah atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur empat syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek, sebab). Dalam putusan, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Akta Jual Beli tersebut cacat formal karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya syarat 'kecakapan' (penjual telah meninggal dunia sehingga tidak cakap membuat kehendak). Pasal ini adalah dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan mengapa jual beli tersebut tidak sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dalam putusan, Majelis Hakim mengabulkan petitum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menginisiasi terbitnya akta jual beli yang isinya tidak benar (penjual sudah meninggal). Pasal ini relevan karena menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan transaksi dan menyatakan perbuatan Tergugat sebagai pelanggaran hukum yang merugikan ahli waris." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 570 KUHPerdata", + "Pasal 1320 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 139040, + "completion_tokens": 9177 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_824_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_824_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f57b109fed99b5aceb241403172e0e67369dfd76 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_824_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,177 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_824_Pdt.P_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 12, + "timings": { + "parse": 0.022, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.679, + "query": 2.007, + "relevance": 59.149, + "total": 156.857 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 36697, + "marked_chars": 36796 + }, + "classify": { + "disposition": "UNKNOWN", + "amar": "" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 36796, + "frame": "Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena salah satu ahli waris, yaitu anak kandungnya, masih belum dewasa dan tidak cakap hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut dan diberi izin untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan yang menjadi harta warisan bersama. Perkara ini merupakan perkara penetapan (volunter) yang tidak melibatkan pihak tergugat yang membantah.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum Tombak Simanjuntak pada tanggal 20 November 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Tombak Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anak kandungnya adalah ahli waris sah dari almarhum suami Pemohon berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan berupa Tanah dan Bangunan Hak Guna Bangunan No. 7657/Duri Kosambi seluas 60 M2 tercatat atas nama almarhum Tombak Simanjuntak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu anak Pemohon, Kenneth Fernando Togu Simanjuntak, masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga tidak cakap hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Kenneth Fernando Togu Simanjuntak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak atau menjual Tanah dan Bangunan Hak Guna Bangunan No. 7657/Duri Kosambi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan wali dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya suami Pemohon, yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan yang tercatat atas nama almarhum. Harta tersebut menjadi milik bersama Pemohon dan ketiga anak kandungnya sebagai ahli waris. Namun, proses penjualan harta tersebut terhambat karena salah satu anak Pemohon, Kenneth Fernando Togu Simanjuntak, masih berusia di bawah 20 tahun dan belum menikah, sehingga secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut agar dapat bertindak sah dalam jual beli harta warisan demi kepentingan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang belum dewasa, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut." + }, + "query": { + "summarized_case": "Pemohon, seorang janda, mengajukan permohonan penetapan wali dan izin menjual harta warisan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh meninggalnya suami Pemohon, yang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan yang tercatat atas nama almarhum. Harta tersebut menjadi milik bersama Pemohon dan ketiga anak kandungnya sebagai ahli waris. Namun, proses penjualan harta tersebut terhambat karena salah satu anak Pemohon, Kenneth Fernando Togu Simanjuntak, masih berusia di bawah 20 tahun dan belum menikah, sehingga secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut agar dapat bertindak sah dalam jual beli harta warisan demi kepentingan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengabulkan permohonan tersebut, menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang belum dewasa, dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta warisan tersebut.", + "facts": [ + { + "fact": "Pemohon menikah dengan almarhum Tombak Simanjuntak pada tanggal 20 November 2002.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Almarhum Tombak Simanjuntak meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2023.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon dan ketiga anak kandungnya adalah ahli waris sah dari almarhum suami Pemohon berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Harta warisan berupa Tanah dan Bangunan Hak Guna Bangunan No. 7657/Duri Kosambi seluas 60 M2 tercatat atas nama almarhum Tombak Simanjuntak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Salah satu anak Pemohon, Kenneth Fernando Togu Simanjuntak, masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga tidak cakap hukum.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pemohon bermaksud menjual harta warisan tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Kenneth Fernando Togu Simanjuntak.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak atau menjual Tanah dan Bangunan Hak Guna Bangunan No. 7657/Duri Kosambi.", + "page": 11, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya meninggal dan meninggalkan tanah warisan, tapi satu anak saya masih di bawah umur sehingga tidak bisa jual, apakah saya boleh jual tanahnya untuk biaya hidup anak-anak?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 14196, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata", + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 340 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "text": "Pasal 330: Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah \"belum dewasa\" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut: 1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah \"belum dewasa\", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin. 2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. 3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak." + }, + { + "pasal": "Pasal 340 KUHPerdata", + "text": "Pasal 340: Penanggung-penanggung yang diikatkan sedapat-dapatnya bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi syarat-syarat umum yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "text": "Pasal 345: Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak orang yang berpiutang kepada suami dalam perkara pemisahan harta benda (gugatan perceraian/pemisahan harta). Isinya tidak berkaitan dengan kewenangan orang tua/wali untuk menjual harta warisan anak di bawah umur, yang menjadi inti pertanyaan. Pasal ini bersifat prosedural dalam konteks perceraian dan tidak menjawab substansi sengketa warisan/perwalian." + }, + { + "pasal": "Pasal 330 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mendefinisikan siapa yang dianggap 'belum dewasa' (di bawah 21 tahun dan belum kawin). Dalam pertanyaan, status 'anak di bawah umur' adalah fakta kunci yang menyebabkan anak tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum (jual beli). Putusan juga secara eksplisit mengutip pasal ini untuk menetapkan bahwa anak tersebut belum dewasa dan perlu diwakili oleh kuasa/wali, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum substantif untuk menjawab apakah anak bisa menjual sendiri atau tidak." + }, + { + "pasal": "Pasal 340 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang yurisdiksi atau tempat tinggal penanggung-penanggung dalam hal tanggung jawab bersama. Isinya sama sekali tidak berkaitan dengan perwalian, kewenangan menjual harta anak, atau hukum warisan. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan awam." + }, + { + "pasal": "Pasal 345 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur bahwa bila salah satu orang tua meninggal, perwalian anak belum dewasa otomatis dipangku oleh orang tua yang masih hidup. Ini adalah dasar hukum utama yang menjawab pertanyaan 'apakah saya boleh...'. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi ibu (yang masih hidup) untuk bertindak sebagai wali/kuasa bagi anaknya yang belum dewasa, sehingga ibu memiliki kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam transaksi jual beli harta warisan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 330 KUHPerdata", + "Pasal 345 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 17166, + "completion_tokens": 1332 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_827_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_827_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b3f75bb3dd4ba233069043108665d8834481356 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_827_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,154 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_827_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 16, + "timings": { + "parse": 0.036, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 95.43, + "query": 2.796, + "relevance": 11.156, + "total": 109.418 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 48776, + "marked_chars": 48911 + }, + "classify": { + "disposition": "DIKABULKAN", + "amar": "MENGADILI\n1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk\nmenghadap dipersidangan, tidak hadir ;\n2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;\n3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah\ndilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 22 Maret 2005 di Cetiya Sutra\nPitaka dihadapan Majelis Agama Buddha yang bernama Upasaka Budiman\nSudharma, S.H. sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawiana Agama\nBudha Nomorxxx, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan\nNomor xxx antara PENGGUGAT dengan Rosmerry Tarnadi yang dikeluarkan\noleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta\npada tanggal 07 April 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat\nhukumnya ;\n4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk\nmengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang\ntetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk\ndidaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat\npada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;\n5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor\nDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat\n60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah\nmemperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta\nperceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;\n6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah\nRp365.500,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).\nDemikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan\nNegeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami Toga\nNapitupulu, S.H., M.H. sebagai" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 48911, + "frame": "Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perselisihan terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat meminta pengadilan menyatakan perkawinan mereka putus karena perceraian serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut. Putusan pengadilan mengabulkan seluruh gugatan tersebut.", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 22 Maret 2015 dan mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 April 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus sejak bulan September 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sifat posesif, sering berbeda pendapat, dan sering mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021 di mana Tergugat tetap berbeda pendapat dan berkata kasar di depan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan bersedia bercerai, tidak akan menghadiri persidangan, dan menyerahkan keputusan kepada hakim.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih bahwa perkawinan mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak September 2015, disertai dengan sifat posesif Tergugat, ucapan kasar, dan pemisahan kamar sejak Oktober 2015. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang mengakui kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan verstek, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut dan penghukuman Tergugat membayar biaya perkara." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat menggugat perceraian terhadap Tergugat dengan dalih bahwa perkawinan mereka telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak September 2015, disertai dengan sifat posesif Tergugat, ucapan kasar, dan pemisahan kamar sejak Oktober 2015. Tergugat tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan surat pernyataan yang mengakui kesediaannya untuk bercerai dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, setelah memeriksa bukti surat dan kesaksian, menetapkan bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan putusan verstek, menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan pencatatan perceraian tersebut dan penghukuman Tergugat membayar biaya perkara.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 22 Maret 2015 dan mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 7 April 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bersama.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus sejak bulan September 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat memiliki sifat posesif, sering berbeda pendapat, dan sering mengucapkan perkataan kasar kepada Penggugat.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri sejak bulan Oktober 2015.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2021 di mana Tergugat tetap berbeda pendapat dan berkata kasar di depan anak.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat telah mengirimkan surat pernyataan kepada Majelis Hakim pada tanggal 28 Agustus 2023 yang menyatakan bersedia bercerai, tidak akan menghadiri persidangan, dan menyerahkan keputusan kepada hakim.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memediasi keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil.", + "page": 6, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.", + "page": 4, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Suami saya posesif dan sering bertengkar, kami sudah pisah kamar dan punya anak, apakah saya bisa cerai?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 19333, + "candidates": [ + "Pasal 188 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "text": "Pasal 188: Orang yang berpiutang kepada si suami dapat ikut campur dalam penyidangan perkara untuk menentang tuntutan akan pemisahan harta benda itu." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 188 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur hak pihak ketiga (piutang) untuk ikut campur dalam perkara pemisahan harta benda antara suami istri. Isu dalam pertanyaan adalah kewenangan atau alasan untuk mengajukan gugatan perceraian akibat perselisihan dan sifat posesif, bukan sengketa pemisahan harta benda atau hak piutang pihak ketiga. Selain itu, inti hukum perceraian diatur oleh UU Perkawinan, bukan KUHPerdata." + } + ], + "relevant_laws": [] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 20108, + "completion_tokens": 1010 + } +} \ No newline at end of file diff --git a/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_829_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_829_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f92fc41538cf7619ecbc162e5655c8250d1c0ed0 --- /dev/null +++ b/poc/judgement_summarization/debug_qwen35_status_aware/Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_829_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.json @@ -0,0 +1,197 @@ +{ + "filename": "Putusan_PN_JAKARTA_BARAT_Nomor_829_Pdt.G_2023_PN_Jkt.Brt.pdf", + "n_pages": 44, + "timings": { + "parse": 0.102, + "classify": 0.0, + "condense": 0.0, + "read": 101.697, + "query": 3.822, + "relevance": 125.955, + "total": 231.575 + }, + "parse": { + "full_text_chars": 134394, + "marked_chars": 134781 + }, + "classify": { + "disposition": "NO_EKSEPSI", + "amar": "MENGADILI:\nDalam Eksepsi :\nHalaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 829/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt\nDisclaimer\nKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas\npelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.\nDalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :\nEmail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)\nHalaman 42\n\nhkama\nahkamah Agung Repub\nahkamah Agung Republik Indonesia\nmah Agung Republik Indonesia\nblik Indonesi\nDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia\nputusan.mahkamahagung.go.id\n-\nMengabulkan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan kurang pihak (plurium\nlitis consortium);\nDalam Pokok Perkara :\n-\nMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk\nVerklaard);\n-\nMenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini\nsejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);\nDemikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim\nPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 oleh Sri\nSuharini,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu,S.H., dan\nParmatoni,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk\nberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor\n829/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 14 September 2023. Putusan tersebut pada hari\nSelasa ta" + }, + "condense": { + "condensed": false, + "windows": [], + "final_summary": null + }, + "read": { + "input_chars": 134781, + "frame": "Penggugat [Dian Saraswati] menggugat Para Tergugat [Daniel Constantine Lheman] dan [Christopher Lheman] atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait pembagian harta warisan Almarhum [Halison Lheman] dan meminta pernyataan tidak sahnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR. Gugatan ini ditolak secara prosedural karena dianggap kurang pihak dalam mengikutsertakan seluruh ahli waris Almarhum [Halison Lheman].", + "trigger_facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Dian Saraswati] dan Almarhum [Halison Lheman] pernah terikat perkawinan yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2002.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [Halison Lheman] mengajukan permohonan penetapan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berujung pada Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR tanggal 24 April 2003.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR menetapkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Australia sebagai harta bersama yang dibagi rata sebesar 50% untuk masing-masing pihak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [Halison Lheman] meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat merupakan ahli waris Almarhum [Halison Lheman] yang diikutsertakan dalam gugatan ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat ahli waris Almarhum [Halison Lheman] lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, yaitu [Alexander Lheman], [George Lheman], dan [Sabrina Baramuli Ngantung Lheman].", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak akibat tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris Almarhum [Halison Lheman] sebagai pihak yang menggantikan posisi almarhum dalam perkara penetapan sebelumnya.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "summarized_case": "Penggugat [Dian Saraswati] mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat [Daniel Constantine Lheman] dan [Christopher Lheman] dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membagi harta warisan Almarhum [Halison Lheman] berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR yang dianggapnya tidak sah dan dibuat tanpa sepengetahuannya. Penggugat memohon agar penetapan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa karena objek sengketa berkaitan dengan perbuatan Almarhum [Halison Lheman] yang telah meninggal dunia, maka seluruh ahli warisnya wajib diikutsertakan sebagai pihak. Karena Penggugat hanya mengikutsertakan Para Tergugat dan tidak menyertakan ahli waris lainnya yaitu [Alexander Lheman], [George Lheman], dan [Sabrina Baramuli Ngantung Lheman], maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima." + }, + "query": { + "summarized_case": "Penggugat [Dian Saraswati] mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat [Daniel Constantine Lheman] dan [Christopher Lheman] dengan dalil bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membagi harta warisan Almarhum [Halison Lheman] berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR yang dianggapnya tidak sah dan dibuat tanpa sepengetahuannya. Penggugat memohon agar penetapan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Namun, Majelis Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena menerima eksepsi Para Tergugat bahwa gugatan tersebut cacat formil karena kurang pihak. Hakim menetapkan bahwa karena objek sengketa berkaitan dengan perbuatan Almarhum [Halison Lheman] yang telah meninggal dunia, maka seluruh ahli warisnya wajib diikutsertakan sebagai pihak. Karena Penggugat hanya mengikutsertakan Para Tergugat dan tidak menyertakan ahli waris lainnya yaitu [Alexander Lheman], [George Lheman], dan [Sabrina Baramuli Ngantung Lheman], maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.", + "facts": [ + { + "fact": "Penggugat [Dian Saraswati] dan Almarhum [Halison Lheman] pernah terikat perkawinan yang berakhir dengan perceraian pada tahun 2002.", + "page": 2, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [Halison Lheman] mengajukan permohonan penetapan pembagian harta gono-gini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berujung pada Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR tanggal 24 April 2003.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2003/PN.JKT.BAR menetapkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan di Australia sebagai harta bersama yang dibagi rata sebesar 50% untuk masing-masing pihak.", + "page": 3, + "status": "didalilkan" + }, + { + "fact": "Almarhum [Halison Lheman] meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021.", + "page": 8, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Para Tergugat merupakan ahli waris Almarhum [Halison Lheman] yang diikutsertakan dalam gugatan ini.", + "page": 2, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Terdapat ahli waris Almarhum [Halison Lheman] lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, yaitu [Alexander Lheman], [George Lheman], dan [Sabrina Baramuli Ngantung Lheman].", + "page": 10, + "status": "terbukti" + }, + { + "fact": "Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena kurang pihak akibat tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris Almarhum [Halison Lheman] sebagai pihak yang menggantikan posisi almarhum dalam perkara penetapan sebelumnya.", + "page": 42, + "status": "terbukti" + } + ], + "humanized_query": "Saya ingin mengajukan gugatan agar penetapan pembagian harta warisan mantan suami saya yang sudah meninggal dinyatakan tidak sah, tapi hakim menolak karena saya tidak mengikutsertakan semua ahli waris lainnya, apakah saya bisa mengajukan gugatan lagi?" + }, + "relevance": { + "pertimbangan_chars": 10612, + "candidates": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 874 KUHPerdata", + "Pasal 875 KUHPerdata", + "Pasal 877 KUHPerdata", + "Pasal 885 KUHPerdata", + "Pasal 887 KUHPerdata", + "Pasal 1365 KUHPerdata" + ], + "grounded_candidates": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "text": "Pasal 832: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 874 KUHPerdata", + "text": "Pasal 874: Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "text": "Pasal 875: Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya." + }, + { + "pasal": "Pasal 877 KUHPerdata", + "text": "Pasal 877: Suatu ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, tanpa penjelasan lebih lanjut, dianggap telah dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang." + }, + { + "pasal": "Pasal 885 KUHPerdata", + "text": "Pasal 885: Bila kata-kata sebuah surat wasiat telah jelas, maka surat itu tidak boleh ditafsirkan dengan menyimpang dan kata-kata itu." + }, + { + "pasal": "Pasal 887 KUHPerdata", + "text": "Pasal 887: Dalam hal demikian, kata-kata itu juga harus ditafsirkan dalam arti yang paling sesuai dengan sifat penetapan itu dan pokok persoalannya, dan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga penetapan itu dapat mencapai suatu pengaruh atau akibat." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "text": "Pasal 1365: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." + } + ], + "unmapped_candidates": [], + "judgments": [ + { + "pasal": "Pasal 832 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang. Dalam pertanyaan, isu utamanya adalah kewajiban untuk mengikutsertakan 'semua ahli waris lainnya' dalam gugatan. Pasal 832 menjadi dasar substantif untuk menentukan lingkup subjek hukum (ahli waris) yang harus menjadi pihak dalam perkara warisan, sehingga relevan dengan pertanyaan apakah gugatan bisa diajukan lagi dengan melibatkan pihak yang tepat." + }, + { + "pasal": "Pasal 874 KUHPerdata", + "relevant": true, + "reason": "Pasal ini menegaskan bahwa harta peninggalan menjadi milik para ahli waris. Ini memberikan konteks hukum bahwa hak atas harta warisan adalah kolektif bagi seluruh ahli waris. Hal ini mendukung alasan mengapa gugatan yang menyangkut harta warisan harus melibatkan semua ahli waris (plurium litis consortium) agar putusan memiliki kekuatan mengikat terhadap seluruh pemilik hak, sehingga relevan dengan pertanyaan tentang kelengkapan pihak dalam gugatan ulang." + }, + { + "pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang definisi surat wasiat. Meskipun dalam pertimbangan hakim disebutkan adanya 'Akta Wasiat', pertanyaan awam berfokus pada prosedur gugatan akibat kurang pihak (ahli waris), bukan pada validitas atau isi wasiat itu sendiri. Pasal ini tidak mengatur hubungan prosedural atau substantif mengenai kewajiban mengikutsertakan ahli waris dalam gugatan perdata." + }, + { + "pasal": "Pasal 877 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tafsir ketetapan dalam surat wasiat untuk keluarga terdekat. Isu dalam pertanyaan adalah cacat formil gugatan karena kurang pihak, bukan interpretasi isi wasiat. Pasal ini tidak relevan dengan masalah kelengkapan pihak dalam proses peradilan." + }, + { + "pasal": "Pasal 885 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur tentang penafsiran kata-kata dalam surat wasiat yang sudah jelas. Ini adalah aturan interpretasi materiil wasiat, bukan aturan prosedural atau substantif yang berkaitan dengan kewajiban mengikutsertakan ahli waris dalam gugatan. Tidak ada hubungan substantif dengan pertanyaan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 887 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur prinsip penafsiran agar penetapan mencapai akibat hukum. Sama seperti pasal sebelumnya, ini berkaitan dengan interpretasi dokumen wasiat, bukan dengan masalah kelengkapan pihak (plurium litis consortium) dalam gugatan perdata yang diajukan pengguna." + }, + { + "pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", + "relevant": false, + "reason": "Pasal ini mengatur perbuatan melawan hukum. Meskipun eksepsi kedua dalam putusan menyebutkan gugatan kabur karena tidak memenuhi unsur pasal 1365, hakim mengabulkan eksepsi pertama (kurang pihak) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara. Pertanyaan pengguna secara spesifik menanyakan tentang akibat dari penolakan karena 'tidak mengikutsertakan semua ahli waris', bukan tentang unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pasal 1365 tidak menjadi dasar jawaban substantif untuk pertanyaan tersebut." + } + ], + "relevant_laws": [ + "Pasal 832 KUHPerdata", + "Pasal 874 KUHPerdata" + ] + }, + "usage": { + "prompt_tokens": 44445, + "completion_tokens": 1784 + } +} \ No newline at end of file