Datasets:

ghanahmada
/

kuhperdata

+{"filename": "1689133340_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_145_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Tanah saya sudah pernah dipertengkarkan dan putusnya final, tapi sekarang saya mau gugat lagi. Kok pengadilan tolak karena perkara sama?", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat I] dan [Tergugat II] terkait sengketa kepemilikan tanah pekarangan yang merupakan [Objek Sengketa]. [Penggugat] mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan lama, sementara [Tergugat I] mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan bahwa [Objek Sengketa] telah menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, di mana [Penggugat] sebelumnya bertindak sebagai pihak yang kalah dan tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya. Meskipun [Penggugat] menolak eksepsi tersebut dengan alasan perbedaan objek gugatan dan ketidakabsahan putusan terdahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa dan materi pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem. Akibat diterimanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima dan menghukum [Penggugat] untuk membayar seluruh biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 1917 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 34092, "completion_tokens": 1949}, "error": null, "generation_problems": ["query_failed_validation"], "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1917 KUHPerdata", "unsur": "Kekuatan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, dengan syarat soal yang dituntut sama, alasan sama, dan pihak yang sama dalam hubungan yang sama.", "fakta_pemicu": ["Objek sengketa tanah pekarangan yang menjadi pokok gugatan saat ini adalah sama dengan objek dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.", "Materi pokok permasalahan mengenai kepemilikan tanah tersebut telah diputus dalam perkara terdahulu sehingga tidak dapat diajukan kembali."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["tidak diakhiri tanda tanya", "memakai istilah terlarang: gugatan"]}, {"attempt": 2, "problems": ["verifier: GROUNDEDNESS: Pertanyaan menyatakan 'kok sekarang masih bisa disalahin lagi', yang menyiratkan bahwa gugatan saat ini masih berjalan atau sedang diperiksa. Padahal ekstraksi fakta menyatakan Majelis Hakim telah menerima eksepsi ne bis in idem dan menyatakan gugatan 'tidak dapat diterima' (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Pertanyaan ini bertentangan dengan status akhir perkara dalam ekstraksi.", "verifier: KETERJAWABAN PASAL: Pasal 1917 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan hukum tetap putusan (res judicata) yang mencegah pengajuan kembali perkara yang sama. Pertanyaan meminta solusi 'supaya kasus ini dianggap selesai', namun karena gugatan sudah ditolak sejak awal (tidak dapat diterima) berdasarkan Pasal 1917, maka tidak ada 'kasus' yang perlu diselesaikan melalui putusan pokok. Pertanyaan ini tidak memicu unsur Pasal 1917 dengan benar karena premisnya (bahwa kasus masih aktif/berjalan) salah, sehingga pasal tersebut tidak relevan untuk menjawab 'bagaimana menyelesaikannya' dalam konteks pertanyaan yang keliru."]}, {"attempt": 3, "problems": ["memakai istilah terlarang: final, perkara"]}], "summary_tries": 1, "raw_summary_on_failure": "{\"summarized_case\": {\"text\": \"[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat I] dan [Tergugat II] terkait sengketa kepemilikan tanah pekarangan yang merupakan [Objek Sengketa]. [Penggugat] mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan bukti kepemilikan lama, sementara [Tergugat I] mengajukan eksepsi ne bis in idem dengan alasan bahwa [Objek Sengketa] telah menjadi objek sengketa dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, di mana [Penggugat] sebelumnya bertindak sebagai pihak yang kalah dan tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya. Meskipun [Penggugat] menolak eksepsi tersebut dengan alasan perbedaan objek gugatan dan ketidakabsahan putusan terdahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa objek sengketa dan materi pokok permasalahan adalah sama dengan perkara terdahulu, sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem. Akibat diterimanya eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan [Penggugat] tidak dapat diterima dan menghukum [Penggugat] untuk membayar seluruh biaya perkara.\"}}"}
+{"filename": "1697194313_261_G_23.pdf", "humanized_query": {"text": "Suami saya sering mabuk dan pukul saya sampai saya diusir dari rumah saat hamil. Gimana caranya biar kami bisa cerai?", "relevant_laws": []}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan cerai terhadap [Tergugat] dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan [Tergugat] memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa memukul dan menendang. Kedua pihak telah menikah secara sah pada tanggal 09 Desember 2018 dan dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 karena [Tergugat] malas bekerja dan sering mabuk, yang berujung pada KDRT. Pada Januari 2021, [Penggugat] diusir dari rumah kediaman bersama saat dalam keadaan hamil, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan [Tergugat] tidak memberikan nafkah lahir, batin, maupun untuk anak-anak. Upaya mediasi dan penasehatan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil. [Tergugat] tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian. Gugatan [Penggugat] dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra [Tergugat] terhadap [Penggugat], dan biaya perkara dibebankan kepada [Penggugat].", "relevant_laws": []}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 27616, "completion_tokens": 2163}, "error": null, "generation_problems": ["query_failed_validation"], "gate_rincian": [], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["verifier: Keterjawaban Pasal: Pasal 1888 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Pertanyaan orang awam hanya menanyakan prosedur perceraian akibat kekerasan dan pengusiran, tanpa menyebutkan adanya sengketa mengenai keabsahan dokumen, perbandingan salinan dengan aslinya, atau masalah pembuktian tulisan. Fakta dalam pertanyaan tidak memicu unsur-unsur Pasal 1888.", "verifier: Relevansi Hukum: Pertanyaan ini adalah sengketa perceraian (Hukum Keluarga/Perdata Khusus Islam) yang utamanya diatur oleh UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun KUHPerdata disebut dalam putusan, Pasal 1888 tidak menjawab inti pertanyaan 'cara buat cerai' yang berkaitan dengan alasan perceraian (KDRT, tidak nafkah), melainkan hanya aspek teknis pembuktian dokumen yang tidak relevan dengan narasi pertanyaan."]}, {"attempt": 2, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 3, "problems": ["verifier: Keterjawaban Pasal: Pasal 1888 KUHPerdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta asli versus salinan/kutipan. Pertanyaan orang awam hanya menanyakan prosedur perceraian akibat kekerasan dan pengusiran, tanpa menyebutkan adanya sengketa mengenai keabsahan dokumen, perbandingan salinan dengan aslinya, atau masalah pembuktian tulisan. Fakta dalam pertanyaan tidak memicu unsur-unsur Pasal 1888.", "verifier: Relevansi Hukum: Sengketa perceraian di Pengadilan Agama (terlihat dari rujukan UU Peradilan Agama dan KHI) pada dasarnya tidak menggunakan KUHPerdata sebagai hukum materiil utama. Meskipun Pasal 1888 disebut dalam daftar regulasi putusan, penggunaannya dalam konteks pertanyaan 'cara cerai' adalah tidak relevan dan menyesatkan karena pertanyaan tidak menyentuh aspek pembuktian dokumen."]}], "summary_tries": 1, "raw_summary_on_failure": "{\"summarized_case\": {\"text\": \"[Penggugat] mengajukan gugatan cerai terhadap [Tergugat] dengan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketidakmampuan [Tergugat] memberikan nafkah, serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa memukul dan menendang. Kedua pihak telah menikah secara sah pada tanggal 09 Desember 2018 dan dikaruniai dua orang anak. Rumah tangga mulai tidak harmonis sejak Februari 2020 karena [Tergugat] malas bekerja dan sering mabuk, yang berujung pada KDRT. Pada Januari 2021, [Penggugat] diusir dari rumah kediaman bersama saat dalam keadaan hamil, sehingga terjadi pisah tempat tinggal, dan [Tergugat] tidak memberikan nafkah lahir, batin, maupun untuk anak-anak. Upaya mediasi dan penasehatan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil. [Tergugat] tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga memenuhi unsur alasan perceraian. Gugatan [Penggugat] dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra [Tergugat] terhadap [Penggugat], dan biaya perkara dibebankan kepada [Penggugat].\"}}"}
+{"filename": "1689133540_PERDATA_PN_Kln_2021_Pdt.G_161_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Anak angkat [NAMA_ORANG] diam-diam balik nama surat tanah ibu saya, padahal nggak ada wasiat. Gimana biar dia ngosongin dan kembalikan ke saya?", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "Sengketa ini melibatkan [Penggugat] sebagai para ahli waris almarhumah [NAMA_ORANG] dan [Tergugat I], [Tergugat II], serta [Tergugat III] terkait kepemilikan tanah [Objek Sengketa]. [Objek Sengketa] merupakan harta bawaan almarhumah yang diperoleh melalui hibah dari neneknya jauh sebelum ia menikah, sehingga bukan merupakan harta bersama perkawinan. Setelah almarhumah meninggal dunia, [Tergugat I] menguasai tanah tersebut dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya dengan menggunakan Surat Keterangan Waris yang menyatakan dirinya sebagai anak kandung almarhumah, padahal secara fakta ia adalah anak angkat dari suami almarhumah yang lahir sebelum pernikahan. [Penggugat] menggugat perbuatan [Tergugat I] dan [Tergugat II] yang menguasai [Objek Sengketa] sebagai perbuatan melawan hukum, serta menuntut pembatalan surat pewarisan dan sertifikat atas nama [Tergugat I]. Majelis Hakim menemukan bahwa [Tergugat I] bukan ahli waris sah karena anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal menurut hukum perdata, dan tidak ada wasiat yang memberikan hak kepadanya. Akibatnya, penguasaan [Objek Sengketa] oleh [Tergugat I] dan [Tergugat II] dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sementara penguasaan [Tergugat III] tidak digolongkan demikian karena didasarkan pada perjanjian sewa. Hakim memutuskan untuk membatalkan Surat Pewarisan dan Sertifikat atas nama [Tergugat I] secara hukum, mengembalikan status sertifikat kepada nama almarhumah, dan memerintahkan [Tergugat I] serta [Tergugat II] untuk mengosongkan [Objek Sengketa] dan menyerahkannya kepada [Penggugat]. Gugatan ganti rugi ditolak karena tidak dibuktikan secara rinci, namun [Tergugat I] dan [Tergugat II] dihukum membayar uang paksa jika lalai melaksanakan putusan serta menanggung biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 875 KUHPerdata", "Pasal 1365 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 71593, "completion_tokens": 4911}, "error": null, "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 875 KUHPerdata", "unsur": "Ketentuan mengenai hak waris anak angkat yang hanya dapat diperoleh melalui wasiat atau testamen, karena anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum perdata.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I adalah anak angkat yang lahir sebelum pernikahan Pujiono dan Sri Lestari, bukan anak kandung.", "Tidak ditemukan bukti adanya surat wasiat atau testamen dari almarhumah Sri Lestari yang memberikan hak waris kepada Tergugat I.", "Majelis Hakim memutuskan Tergugat I tidak berhak mewarisi harta asal almarhumah karena tidak ada wasiat yang mengatur hal tersebut."]}, {"pasal": "Pasal 1365 KUHPerdata", "unsur": "Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan kerugian atau gangguan hak milik orang lain, sehingga mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab.", "fakta_pemicu": ["Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dan melakukan proses balik nama sertifikat atas namanya berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dinyatakan batal demi hukum.", "Tergugat II tinggal dan menguasai objek sengketa tanpa izin dari pihak yang berhak (Para Penggugat).", "Tindakan penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II digolongkan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dihentikan."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}, {"attempt": 2, "problems": []}]}
+{"filename": "1679967627_2022MA003112_Pdt.G_2022.pdf", "humanized_query": {"text": "Ayah saya wafat duluan sebelum kakek saya, jadi saya mewarisi haknya ke bawah. Kok saya nggak bisa klaim tanah kakek sendirian? Harus pakai saudara saya juga?", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat] I s/d XI dan Turut Tergugat terkait sengketa hak waris dan kepemilikan atas [Objek Sengketa] berupa sebidang tanah di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. [Penggugat] mendalilkan diri sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, anak dari Alm. TAVAILI, yang merupakan keturunan dari Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, pemilik asli tanah yang diperoleh melalui pembukaan tanah bekas Swapraja sejak tahun 1940-an. [Penggugat] menuding bahwa Almh. SIANI SUMBA dan Alm. ABIDIN MA’RUF (orang tua kandung [Tergugat] II dan III) hanya menempati sebagian tanah berdasarkan izin tinggal, namun kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan dan menjual tanah tersebut kepada [Tergugat] I tanpa seizin ahli waris Alm. TAVAILI, sehingga [Tergugat] I memperoleh sertifikat hak milik secara tidak sah. [Penggugat] menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materil dan immateril. Sebaliknya, [Tergugat] I s/d X mengajukan eksepsi bahwa [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk menggugat (*legal standing*) karena bertindak seorang diri tanpa melibatkan seluruh ahli waris Alm. TAVAILI yang masih hidup maupun ahli waris Alm. LAWALA VUNGGARANO lainnya, serta mendalilkan gugatan tersebut kabur, salah objek, dan kadaluwarsa karena sertifikat telah diterbitkan sejak tahun 1971. [Tergugat] I juga mengajukan gugatan rekonpensi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. Majelis Hakim menemukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, yang memiliki anak Alm. TAVAILI, dan Alm. TAVAILI memiliki lima anak termasuk Alm. ACERIA (orang tua kandung [Penggugat]). Hakim menetapkan bahwa [Penggugat] adalah ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, namun karena masih ada keturunan langsung Alm. TAVAILI yang masih hidup (Irian dan Ahoria) serta saudara kandung [Penggugat] (CARLIN dan DADANG EFENDY) yang tidak turut menjadi pihak, [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk maju seorang diri. Akibatnya, eksepsi tidak adanya *legal standing* dikabulkan, dan gugatan [Penggugat] serta gugatan rekonpensi [Tergugat] I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan [Penggugat] dihukum membayar biaya perkara.", "relevant_laws": ["Pasal 841 KUHPerdata", "Pasal 842 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 54214, "completion_tokens": 5119}, "error": null, "generation_problems": ["query_failed_validation"], "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 841 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.", "fakta_pemicu": ["Alm. ACERIA meninggal dunia lebih dahulu sebelum Alm. TAVAILI sehingga posisinya digantikan oleh anak-anaknya.", "Anak-anak Alm. ACERIA berhak menggantikan kedudukan Alm. ACERIA dalam garis keturunan Alm. TAVAILI."]}, {"pasal": "Pasal 842 KUHPerdata", "unsur": "Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir dan diizinkan dalam segala hak.", "fakta_pemicu": ["Hak waris mengalir dari Alm. LAWALA VUNGGARANO ke Alm. TAVAILI, lalu ke Alm. ACERIA, dan selanjutnya ke anak-anak Alm. ACERIA.", "Penggantian hak waris berlaku terus menerus dalam garis keturunan ke bawah tanpa terputus."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)", "memakai istilah terlarang: hak waris"]}, {"attempt": 2, "problems": ["verifier: Klaim 'Kakek saya meninggal duluan sebelum kakek buyut' bertentangan dengan fakta perkara. Dalam ekstraksi, Alm. ACERIA (ayah [Penggugat]) meninggal lebih dahulu daripada Alm. TAVAILI (kakek [Penggugat]), bukan kakek buyut. Hubungan yang dimaksud dalam pertanyaan salah secara genealogis.", "verifier: Klaim 'haknya mengalir ke saya' dan 'saya cucu langsung' tidak sepenuhnya akurat secara hukum perdata dalam konteks ini. [Penggugat] adalah cucu dari Alm. TAVAILI, namun hak waris tidak mengalir langsung dari Alm. TAVAILI ke [Penggugat] karena masih ada ahli waris derajat pertama (anak-anak Alm. TAVAILI yang masih hidup). Hak [Penggugat] adalah sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, bukan pewaris langsung dari Alm. TAVAILI.", "verifier: Keterjawaban Pasal 841 KUHPerdata: Pertanyaan menanyakan mengapa klaim tidak bisa dilakukan sendirian. Pasal 841 mengatur bahwa penggantian memberikan hak untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan segala hak orang yang digantikannya. Namun, pertanyaan gagal menangkap nuansa bahwa 'segala hak' tersebut harus dijalankan bersama-sama dengan ahli waris pengganti lainnya (saudara kandung [Penggugat]) dan ahli waris derajat pertama yang masih hidup, sehingga alasan penolakan gugatan (kurang pihak/legal standing) tidak terjawab secara implisit oleh fakta yang diajukan dalam pertanyaan.", "verifier: Keterjawaban Pasal 842 KUHPerdata: Pasal ini mengatur bahwa penggantian berlangsung terus tanpa akhir dalam garis lurus ke bawah. Pertanyaan tidak menyebutkan fakta kunci bahwa penggantian ini berlaku 'tanpa akhir' atau 'dalam segala hak', sehingga relevansi pasal ini terhadap pertanyaan yang hanya fokus pada 'klaim sendirian' menjadi lemah dan tidak terjawab secara faktual."]}, {"attempt": 3, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}], "summary_tries": 1, "raw_summary_on_failure": "{\"summarized_case\": {\"text\": \"[Penggugat] mengajukan gugatan perdata terhadap [Tergugat] I s/d XI dan Turut Tergugat terkait sengketa hak waris dan kepemilikan atas [Objek Sengketa] berupa sebidang tanah di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Kota Palu. [Penggugat] mendalilkan diri sebagai ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, anak dari Alm. TAVAILI, yang merupakan keturunan dari Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, pemilik asli tanah yang diperoleh melalui pembukaan tanah bekas Swapraja sejak tahun 1940-an. [Penggugat] menuding bahwa Almh. SIANI SUMBA dan Alm. ABIDIN MA’RUF (orang tua kandung [Tergugat] II dan III) hanya menempati sebagian tanah berdasarkan izin tinggal, namun kemudian melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan dan menjual tanah tersebut kepada [Tergugat] I tanpa seizin ahli waris Alm. TAVAILI, sehingga [Tergugat] I memperoleh sertifikat hak milik secara tidak sah. [Penggugat] menuntut pengosongan tanah, pembatalan sertifikat, serta pembayaran ganti rugi materil dan immateril. Sebaliknya, [Tergugat] I s/d X mengajukan eksepsi bahwa [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk menggugat (*legal standing*) karena bertindak seorang diri tanpa melibatkan seluruh ahli waris Alm. TAVAILI yang masih hidup maupun ahli waris Alm. LAWALA VUNGGARANO lainnya, serta mendalilkan gugatan tersebut kabur, salah objek, dan kadaluwarsa karena sertifikat telah diterbitkan sejak tahun 1971. [Tergugat] I juga mengajukan gugatan rekonpensi atas dugaan perbuatan melawan hukum yang merusak nama baik. Majelis Hakim menemukan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Alm. LAWALA VUNGGARANO dan Almh. SETIANI, yang memiliki anak Alm. TAVAILI, dan Alm. TAVAILI memiliki lima anak termasuk Alm. ACERIA (orang tua kandung [Penggugat]). Hakim menetapkan bahwa [Penggugat] adalah ahli waris pengganti dari Alm. ACERIA, namun karena masih ada keturunan langsung Alm. TAVAILI yang masih hidup (Irian dan Ahoria) serta saudara kandung [Penggugat] (CARLIN dan DADANG EFENDY) yang tidak turut menjadi pihak, [Penggugat] tidak memiliki keabsahan untuk maju seorang diri. Akibatnya, eksepsi tidak adanya *legal standing* dikabulkan, dan gugatan [Penggugat] serta gugatan rekonpensi [Tergugat] I dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan [Penggugat] dihukum membayar biaya perkara.\"}}"}
+{"filename": "1689133949_PERDATA_PN_Kln_2022_Pdt.G_105_putusan_akhir.pdf", "humanized_query": {"text": "Saya sudah produksi barangnya, tapi mitra kerja nggak bayar sisa Rp11 juta. Sekarang kami berantem dan kontraknya diputus. Gimana biar saya bisa minta uang produksi balik?", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "summarized_case": {"text": "[Penggugat] dan [Tergugat] menandatangani perjanjian kerja sama pada Juni 2021, di mana [Penggugat] bertindak sebagai produsen dan [Tergugat] sebagai distributor untuk produk [Objek Sengketa], dengan larangan tegas bagi [Tergugat] untuk melakukan repacking, relabelling, atau refilling. Setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir, para pihak sepakat secara lisan untuk melanjutkan kerjasama hingga Maret 2022, sebelum kemudian membuat addendum tertulis pada April 2022 yang memperpanjang masa berlaku hingga Juni 2026 dan mempertegas larangan tersebut. [Penggugat] mendalilkan bahwa [Tergugat] melakukan wanprestasi dengan melakukan repacking/refilling produk yang dipasarkan melalui pihak ketiga dan tidak melunasi sisa pembayaran pesanan terakhir sebesar Rp 11.625.000,-, sehingga menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. [Tergugat] membantah tudungan pemalsuan produk dan mengajukan gugatan rekonvensi atas dugaan wanprestasi [Penggugat] terkait pengiriman dan kualitas produk. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan mengikat, namun menolak dalil [Penggugat] mengenai perbuatan repacking/refilling karena bukti pembelian online yang diajukan tidak dapat menjamin keotentikan asal barang dan tidak disertai bukti laboratorium. Namun, Hakim menemukan bahwa [Tergugat] telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pembayaran pesanan terakhir sesuai ketentuan perjanjian. Akibatnya, perjanjian kerjasama dibatalkan, [Tergugat] dihukum membayar ganti rugi biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil akibat repacking, immateriil, dan denda ditolak karena tidak terbukti. Gugatan rekonvensi [Tergugat] dinyatakan tidak dapat diterima karena materinya tumpang tindih dengan gugatan konvensi.", "relevant_laws": ["Pasal 1320 KUHPerdata", "Pasal 1338 KUHPerdata", "Pasal 1267 KUHPerdata"]}, "raw_llm_output": null, "usage": {"prompt_tokens": 68005, "completion_tokens": 5683}, "error": null, "generation_problems": ["query_failed_validation"], "gate_rincian": [{"pasal": "Pasal 1320 KUHPerdata", "unsur": "Syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab halal)", "fakta_pemicu": ["Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01/IX/2021 mengenai produksi dan pemasaran produk Cherry Slim.", "Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata."]}, {"pasal": "Pasal 1338 KUHPerdata", "unsur": "Perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak", "fakta_pemicu": ["Perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan mengikat para pihak.", "Perjanjian mewajibkan pembayaran tepat waktu dan larangan melakukan repacking/refilling."]}, {"pasal": "Pasal 1267 KUHPerdata", "unsur": "Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya/kerugian", "fakta_pemicu": ["Tergugat tidak menyelesaikan pembayaran sisa pesanan sebesar Rp 11.625.000,- meskipun barang telah diproduksi.", "Majelis Hakim membatalkan perjanjian kerjasama melalui putusan pengadilan.", "Tergugat dihukum membayar ganti kerugian biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-."]}], "query_attempts": [{"attempt": 1, "problems": ["verifier: Klaim 'Distributor saya diam-diam mengubah kemasan produk saya' tidak didukung oleh fakta putusan. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa Penggugat TIDAK BISA MEMBUKTIKAN bahwa Tergugat melakukan repacking/refilling/relabelling karena bukti pembelian online tidak dapat menjamin keotentikan dan tidak ada bukti laboratorium. Oleh karena itu, fakta 'mengubah kemasan' dianggap tidak terbukti dalam perkara ini.", "verifier: Keterjawaban Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh oleh pertanyaan. Pasal 1320 mengatur syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan, sebab). Pertanyaan hanya menanyakan cara menuntut pembayaran dan memutus kerjasama (yang lebih relevan dengan Pasal 1267 dan 1338), tanpa menyentuh unsur-unsur pembentuk keabsahan perjanjian yang menjadi dasar hakim menyatakan perjanjian sah. Pertanyaan ini tidak memicu analisis terhadap unsur-unsur Pasal 1320."]}, {"attempt": 2, "problems": ["memakai istilah terlarang: sah"]}, {"attempt": 3, "problems": ["terlalu banyak kalimat: 3 (maksimal 2)"]}], "summary_tries": 1, "raw_summary_on_failure": "{\"summarized_case\": {\"text\": \"[Penggugat] dan [Tergugat] menandatangani perjanjian kerja sama pada Juni 2021, di mana [Penggugat] bertindak sebagai produsen dan [Tergugat] sebagai distributor untuk produk [Objek Sengketa], dengan larangan tegas bagi [Tergugat] untuk melakukan repacking, relabelling, atau refilling. Setelah masa berlaku perjanjian tertulis berakhir, para pihak sepakat secara lisan untuk melanjutkan kerjasama hingga Maret 2022, sebelum kemudian membuat addendum tertulis pada April 2022 yang memperpanjang masa berlaku hingga Juni 2026 dan mempertegas larangan tersebut. [Penggugat] mendalilkan bahwa [Tergugat] melakukan wanprestasi dengan melakukan repacking/refilling produk yang dipasarkan melalui pihak ketiga dan tidak melunasi sisa pembayaran pesanan terakhir sebesar Rp 11.625.000,-, sehingga menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi. [Tergugat] membantah tudungan pemalsuan produk dan mengajukan gugatan rekonvensi atas dugaan wanprestasi [Penggugat] terkait pengiriman dan kualitas produk. Majelis Hakim menyatakan perjanjian kerjasama sah dan mengikat, namun menolak dalil [Penggugat] mengenai perbuatan repacking/refilling karena bukti pembelian online yang diajukan tidak dapat menjamin keotentikan asal barang dan tidak disertai bukti laboratorium. Namun, Hakim menemukan bahwa [Tergugat] telah melakukan wanprestasi karena tidak membayar sisa pembayaran pesanan terakhir sesuai ketentuan perjanjian. Akibatnya, perjanjian kerjasama dibatalkan, [Tergugat] dihukum membayar ganti rugi biaya produksi sebesar Rp 11.625.000,-, sedangkan tuntutan ganti rugi materiil akibat repacking, immateriil, dan denda ditolak karena tidak terbukti. Gugatan rekonvensi [Tergugat] dinyatakan tidak dapat diterima karena materinya tumpang tindih dengan gugatan konvensi.\"}}"}